Xcloud.id

Tag: Boni Hargens

  • Sebut Salah Logika, Boni Hargens Paparkan 5 Logical Fallacies Komisi Reformasi Polri

    Sebut Salah Logika, Boni Hargens Paparkan 5 Logical Fallacies Komisi Reformasi Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis hukum dan politik Boni Hargens menilai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 justru sejalan dengan dan memperkuat pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan, regulasi tersebut dirancang untuk menerjemahkan putusan MK ke dalam mekanisme internal Polri yang lebih operasional dan terukur, bukan untuk menabrak konstitusi.

    Pandangan itu disampaikan Boni merespons kritik sejumlah tokoh yang tergabung dalam Komisi Reformasi Polri, termasuk Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie, yang menilai Perpol 10/2025 bertentangan dengan putusan MK.

    “Meskipun para tokoh ini memiliki kredibilitas dan pengalaman yang tidak diragukan, argumentasi mereka terkait Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengandung sejumlah kesesatan berpikir atau logical fallacies yang dapat melemahkan kekuatan hukum dan rasionalitas dari posisi mereka,” ujar Boni dalam keterangannya, Jumat, 19 Desember 2025.

    Menurut Boni, kesalahan logika tersebut berpotensi mengaburkan fakta, memengaruhi emosi publik, dan menggeser substansi persoalan hukum yang seharusnya menjadi fokus utama. Dampaknya, opini publik bisa terbentuk secara tidak adil dan memicu polarisasi tanpa dasar pemahaman hukum yang tepat.

    Boni kemudian mengurai lima bentuk kesesatan berpikir yang, menurutnya, kerap muncul dalam kritik Komisi Reformasi Polri terhadap Perpol 10/2025, yakni ad hominem, straw man, false dilemma, red herring, dan appeal to emotion.

    Pertama, ia menyoroti penggunaan argumen ad hominem, yakni kritik yang menyerang pribadi atau motif pembuat kebijakan alih-alih membedah substansi aturan. Menurut Boni, pola ini merusak diskursus hukum karena mengalihkan perhatian dari isi regulasi.

  • Analis tekankan inti reformasi Polri terletak pada transformasi budaya

    Analis tekankan inti reformasi Polri terletak pada transformasi budaya

    Jakarta (ANTARA) – Analis politik senior Boni Hargens menekankan inti dari reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri terletak pada transformasi budaya kerja yang mengakar di seluruh jajaran institusi kepolisian.

    “Dari level paling atas hingga level paling bawah, yang notabene sedang dijalankan Kapolri Listyo Sigit saat ini,” ujar Boni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Boni menuturkan reformasi Polri yang sejati tidak bisa hanya mengandalkan perubahan struktural atau reposisi personel di level pimpinan. Karena itu, perubahan budaya tersebut harus mencakup tiga pilar utama yang menjadi fondasi kepolisian modern dan demokratis.

    Ia mengatakan pilar pertama, yakni profesionalisme, yang berarti setiap anggota Polri harus memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, sikap kerja yang berorientasi pada hasil, dan dedikasi penuh terhadap berbagai tugas penegakan hukum tanpa pandang bulu.

    Kedua, transparansi, yang mengharuskan Polri untuk membuka diri terhadap pengawasan publik dan menjalankan setiap proses dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

    Kemudian pilar ketiga, lanjut Boni, yaitu akuntabilitas, yang berarti setiap tindakan dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dengan mekanisme sanksi yang tegas bagi yang melanggar.

    Ia pun berharap Komite Percepatan Reformasi Polri untuk bergerak cepat dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dalam rangka menciptakan celah berbahaya bagi masuknya intervensi politik.

    Menurut ia, apabila proses reformasi tidak dijalankan secara terbuka dan akuntabel, ruang untuk agenda tersembunyi menjadi sangat lebar.

    “Reformasi Polri harus dijaga agar tidak dibajak oleh kepentingan politik. Independensi Polri sebagai institusi penegak hukum adalah jaminan demokrasi yang harus dilindungi,” ungkapnya.

    Transparansi, kata Boni, juga penting dijalankan Komite Percepatan Reformasi Polri agar tidak terjebak dalam siklus analisis yang tidak berujung tanpa menghasilkan aksi konkret karena bekerja tidak cepat dan tidak transparan.

    Boni menjelaskan hal itu bisa menjadi fenomena paralysis of analysis atau kelumpuhan analisis karena terlalu banyak waktu dihabiskan untuk mengkaji, menganalisis, dan mendiskusikan masalah tanpa pernah sampai pada tahap implementasi solusi.

    Iaa mengingatkan potensi tersebut bisa sangat merugikan karena agenda reformasi sebenarnya sudah berjalan progresif di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Dikhawatirkan hal itu justru menghambat dan membuat reformasi yang sudah bergulir mandek di tengah jalan.

    Selain itu, ia menambahkan masyarakat yang telah menanti perubahan nyata bisa semakin kehilangan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam mereformasi institusi kepolisian.

    “Kepercayaan publik yang terus menurun akan menciptakan jurang pemisah antara masyarakat dengan institusi penegak hukum. Padahal kedua pihak seharusnya bersinergi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkeadilan,” ucap Boni.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pendiri LPI Boni Hargens Apresiasi Kinerja Polri dan Beberkan Pekerjaan Rumah ke Depan

    Pendiri LPI Boni Hargens Apresiasi Kinerja Polri dan Beberkan Pekerjaan Rumah ke Depan

    Hargens menjelaskan, keunggulan Polri khususnya terlihat pada domain hasil, yang mengukur dampak nyata dari kebijakan dan operasi kepolisian terhadap tingkat keamanan nasional.

    Menurut dia, domain ini mengevaluasi seberapa efektif institusi kepolisian dalam mengurangi tingkat kejahatan, merespons insiden keamanan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

    “Prestasi ini menandai era baru dalam sejarah Polri sebagai institusi yang tidak hanya fokus pada proses, tetapi juga menghasilkan dampak terukur yang positif bagi keamanan nasional,” terang Alumnus Universitas Indonesia dan Universtat Wien, Austria ini.

    Hargens mengakui, 2023 menjadi tahun yang penuh prestasi bagi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Berbagai keberhasilan dalam pengungkapan tindak pidana, pemberantasan narkoba, penanganan terorisme, dan pemberantasan korupsi menunjukkan komitmen institusi terhadap supremasi hukum dan keadilan.

    “Pendekatan komprehensif yang mengedepankan profesionalisme, teknologi modern, dan kolaborasi multi-pihak telah membuahkan hasil yang nyata dan terukur,” kata dia.

    Apalagi, kata Hargens, saat ini, tingkat kepuasan terhadap kinerja Polri secara keseluruhan mendekati angka 80 persen jika bersandar pada hasil studi Litbang Kompas, Rumah Politik Indonesia (RPI) dan lembaga lain yang melakukan survei pada tahun 2025.

    Dia menjelaskan, survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas memberikan validasi empiris terhadap persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Polri. Tingkat kepuasan masyarakat mencapai angka impresif 87,8%, dengan 89% responden menyatakan kepuasan mereka terhadap upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari hubungan yang semakin erat antara Polri dan masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan publik yang tinggi ini menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian,” tutur dia.

    Hargens juga mengatakan Polri juga mendapat apresiasi khusus atas peningkatan kualitas pelayanan publik dan implementasi pengawasan internal yang konsisten. Sistem pengaduan masyarakat terus diperbaiki meskipun diakui masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

    “Komitmen Kapolri terhadap profesionalisme personel melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan anggota, dan penerapan sistem pengawasan melekat (waskat) yang ketat menjadi faktor fundamental di balik keberhasilan ini,” papar Hargens.

     

  • Pengamat sebut reformasi sudah final, saatnya restorasi Polri

    Pengamat sebut reformasi sudah final, saatnya restorasi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Boni Hargens mengemukakan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sudah final sejak tahun 2022 sehingga saat ini yang relevan adalah restorasi Polri.

    “Restorasi Polri merupakan penguatan, penyempurnaan, dan pengembalian marwah Polri agar tetap profesional, independen, dan berpihak pada rakyat,” ujar Boni dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, landasan historis tersebut jelas, yakni sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 yang memisahkan Polri dari TNI hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

    Dengan demikian, jelas Boni, Polri merupakan buah dari reformasi tersebut sehingga berbicara reformasi Polri tidak lagi relevan, tetapi yang dibutuhkan penguatan kelembagaan.

    Di sisi lain, Boni, yang merupakan pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), juga menyinggung aksi massa di depan Gedung DPR/MPR RI pada 15 September 2025.

    Menurut ia, kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri telah membawa capaian signifikan, mulai dari modernisasi teknologi kepolisian, penguatan pendekatan humanis, hingga penerapan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

    “Pada era Jenderal Sigit, Polri tidak lagi hanya identik dengan kekuatan bersenjata, melainkan hadir dengan wajah sipil yang humanis, responsif, dan transparan. Ini merupakan wujud nyata restorasi Polri,” katanya.

    Kendati demikian, dia menekankan dukungan rakyat sangat krusial untuk menjaga soliditas Polri.

    Disebutkan bahwa restorasi Polri berarti meneguhkan profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas agar Polri semakin dipercaya rakyat.

    Untuk itu, ia menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri tidak boleh digoyahkan oleh narasi spekulatif yang penuh adu domba seperti yang belakangan terjadi.

    Adapun terbaru terdapat tuduhan yang menyebut Kapolri melakukan persekusi terhadap calon kapolri pilihan Presiden.

    Boni mengatakan isu tersebut hanya upaya adu domba yang sengaja digulirkan untuk menciptakan kesan seolah-olah terdapat ketegangan antara Presiden dan Kapolri.

    Padahal kenyataannya, Presiden dan Kapolri justru solid menjaga stabilitas nasional dan mengawal agenda besar reformasi dan modernisasi Polri.

    “Polri harus diperkuat, bukan diguncang. Tuduhan persekusi tanpa dasar hanyalah racun demokrasi yang harus ditolak bersama,” ujar Boni menegaskan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Raja Juli minta maaf hingga Sjafrie jabat Menko Polkam

    Politik kemarin, Raja Juli minta maaf hingga Sjafrie jabat Menko Polkam

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (9/9) yang menjadi sorotan, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf atas fotonya yang sedang bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ad interim.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca;

    1. Raja Juli minta maaf ke Prabowo soal main domino dengan Azis Wellang

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi IV DPR RI, dan masyarakat terkait foto dirinya bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar Azis Wellang.

    “Dari hati terdalam saya mohon maaf sebesar besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi IV DPR mitra saya, terutama kepada masyarakat Indonesia atas kericuhan yang terjadi, karena foto yang beredar tersebut,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Raja Juli membantah mengenal dua orang yang bermain domino bersama dirinya dan mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Analis: Hentikan provokasi tuding TNI ciptakan darurat militer

    Analis politik Boni Hargens mengingatkan agar provokasi yang menuding Tentara Nasional Indonesia (TNI) menciptakan darurat militer bisa dihentikan lantaran TNI sudah bersifat profesional dan matang berdemokrasi.

    Dikatakan bahwa TNI tidak memiliki DNA kudeta politik dalam sejarah Indonesia, di mana tidak ada satu pun peristiwa yang mensinyalir adanya kejadian kudeta politik oleh militer dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945.

    “TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi,” ujar Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Menlu minta maaf atas kelalaian negara melindungi Zetro

    Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga atas kelalaian negara dalam memberikan perlindungan kepada Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima.

    “Kami minta maaf kepada keluarga atas semua kesalahan, kelalaian kami sebagai institusi, sungguh tidak ada yang menginginkan kejadian ini,” ujar Sugiono di Tangerang, Selasa.

    Ia mengungkapkan bahwa peristiwa memilukan yang dialami mendiang Zetro juga menjadi sebuah luka dalam bagi Kementerian Luar Negeri, sebagaimana hal yang sama dialami oleh pihak keluarga, yaitu kesedihan mendalam atas kepergiannya.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo sebut “Warga Jaga Warga” penting agar tak ada pihak memprovokasi

    Presiden Prabowo Subianto turut merespons aksi kolektif dari masyarakat “Warga Jaga Warga” dan menilainya penting agar tidak ada ruang bagi pihak yang ingin melakukan provokasi maupun kekerasan.

    Prabowo mengatakan aksi tersebut mengembalikan pada budaya asli Indonesia, yakni sistem keamanan keliling (siskamling) yang menekankan warga dapat melakukan pengamanan di lingkungan daerahnya masing-masing.

    “Ada pengamanan lingkungan masing-masing, dulu ada yang dikenal ronda, ada yang dikenal siskamling, kentongan, masing-masing mengamankan. Kalau ada orang-orang luar yang enggak jelas, yang mau menghasut, segera laporan, kalau perlu ya diusir, ya dicegatlah,” kata Prabowo pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Hambalang, Jawa Barat, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Prabowo tunjuk Sjafrie sebagai Menkopolkam ad interim per 8 September

    Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ad interim per Senin, tanggal 8 September 2025 atau pada hari yang sama saat pejabat sebelumnya, Budi Gunawan, diberhentikan oleh Presiden.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam suratnya bernomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025, yang salinannya diterima di Jakarta, Selasa, memberitahukan kepada Sjafrie bahwa Presiden Prabowo menunjuk Sjafrie sebagai Menko Polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.

    “Yang terhormat Menteri Pertahanan di Jakarta, melaksanakan arahan Bapak Presiden dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru,” demikian petikan surat pemberitahuan yang diteken oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dengan tembusan Presiden RI.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Duduk Perkara Kasus Ferry Irwandi yang Bikin TNI Marah

    Ini Duduk Perkara Kasus Ferry Irwandi yang Bikin TNI Marah

    GELORA.CO – Nama Youtuber Ferry Irwandi Kembali menjadi sorotan publik. Tak tanggung-tanggung, Ferry kini diadukan oleh jenderal TNI atas dugaan pencemaran nama baik institusi.

    Lantas apa yang membuat Ferry dilaporkan? Sejumlah perwira TNI enggan menjelaskan detail soal perkara pencemaran nama baik dimaksud.

    Namun kuat dugaan terkait video yang ditunjukkan Ferry saat diskusi di salah satu televisi nasional. Saat itu Ferry menunjukkan cuplikan video yang menggambarkan polisi menangkap perusuh dengan kartu anggota TNI.

    “Di situ jelasnya,ya oang yang punya name tag ikut merusuh,” kata Fery.

    “Kapolri-kapolri ikut rusuh ini, saya laporan Panglima TNI” ujar polisi. “Terus orangnya bilang, ‘bukan cuma saya pak, kata orang TNI ini’,” kata Ferry.

    Sejumlah warganet lantas ada yang mempertanyakan mengapa Ferry harus menambah kalimat ‘bukan cuma saya pak, kata orang TNI’.

    Kalimat ini dinilai tidak ada di video dan menyudutkan TNI seakan tentara menjadi bagian dari orkestrasi kerusuhan.

    Purnawirawan TNI Soleman Ponto juga menggugat kesimpulan Ferry. Karena yang disebut di sana itu ‘Kaveleri Kaveleri (bukan Kapolri) ikut rusuh di Palembang.”

    Dalam tayangan itu juga disebut, bukan kata ‘perusuh’ tapi ‘rusuh’. Menurut Soleman Ponto kata-kata itu berbeda maknanya.

    “Pernyataan Ferry sebagai bentuk provokasi yang berpotensi merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merusak citra TNI sebagai institusi,” ucap Ponto dilansir Antara.

    Ia pun mendorong aparat penegak hukum (APH) segera mengambil tindakan tegas atas pernyataan Ferry guna menjaga wibawa TNI, keamanan nasional, dan persatuan nasional.

    Sejumlah perwira TNI lantas mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Irwandi pada Senin (8/9/2025).

    Pasalnya, hasil temuan patroli siber yang dilakukan TNI ada dugaan tindak pidana yang dilakukan CEO Malaka Project itu.

    Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan, perwakilan TNI itu datang untuk melaporkan Ferry terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam konsultasi itu Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pelaporan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan oleh pribadi, mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kami sampaikan, kan menurut putusan MK, institusi kan enggak bisa melaporkan. Harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” kata dia, Selasa (9/9/2025).

    Ia menjelaskan, dalam konsultasi itu, Ferry diduga melakukan pencemaran nama baik. Pihak yang dicemarkan nama baiknya adalah institusi negara.

    Setop provokasi

    Analis politik Boni Hargens mengingatkan agar provokasi yang menuding Tentara Nasional Indonesia (TNI) menciptakan darurat militer bisa dihentikan lantaran TNI sudah bersifat profesional dan matang berdemokrasi.

    Dikatakan bahwa TNI tidak memiliki DNA kudeta politik dalam sejarah Indonesia, di mana tidak ada satu pun peristiwa yang mensinyalir adanya kejadian kudeta politik oleh militer dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945.

    “TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi,” ujar Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Bahkan, lanjut dia, yang dilakukan mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Besar (Purn) TNI Abdul Haris Nasution dan pasukannya pada tahun 1952 di depan Istana Presiden pertama RI Soekarno, yang oleh pengamat asing dianggap percobaan kudeta, bukan merupakan upaya kudeta seperti di Thailand, Filipina, atau Myanmar.

    Kendati demikian, disebutkan bahwa hal itu merupakan bentuk pernyataan sikap kecewa TNI melihat korupsi politik di parlemen yang begitu marak dan menyengsarakan rakyat.

    Boni tak membantah adanya kelompok penumpang gelap yang bermain di dalam aksi massa yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu, hanya saja dirinya membantah dengan tegas adanya keterlibatan TNI dalam isu tersebut.

    Untuk itu, dia menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap provokasi penciptaan darurat militer yang disampaikan beberapa pihak untuk didalami oleh komunitas intelijen guna mencegah terciptanya persepsi yang salah di pikiran masyarakat, salah satunya yang berasal dari pegiat media sosial Ferry Irwandi.

    “Selain tidak benar, tudingan Ferry itu bentuk provokasi yang serius. Komunitas intelijen perlu mendalami tudingan itu dengan pengumpulan informasi yang objektif dan menyeluruh,” tutur dia.

  • Analis: Hentikan provokasi tuding TNI ciptakan darurat militer

    Analis: Hentikan provokasi tuding TNI ciptakan darurat militer

    Jakarta (ANTARA) – Analis politik Boni Hargens mengingatkan agar provokasi yang menuding Tentara Nasional Indonesia (TNI) menciptakan darurat militer bisa dihentikan lantaran TNI sudah bersifat profesional dan matang berdemokrasi.

    Dikatakan bahwa TNI tidak memiliki DNA kudeta politik dalam sejarah Indonesia, di mana tidak ada satu pun peristiwa yang mensinyalir adanya kejadian kudeta politik oleh militer dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945.

    “TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi,” ujar Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Bahkan, lanjut dia, yang dilakukan mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Besar (Purn) TNI Abdul Haris Nasution dan pasukannya pada tahun 1952 di depan Istana Presiden pertama RI Soekarno, yang oleh pengamat asing dianggap percobaan kudeta, bukan merupakan upaya kudeta seperti di Thailand, Filipina, atau Myanmar.

    Kendati demikian, disebutkan bahwa hal itu merupakan bentuk pernyataan sikap kecewa TNI melihat korupsi politik di parlemen yang begitu marak dan menyengsarakan rakyat.

    Boni tak membantah adanya kelompok penumpang gelap yang bermain di dalam aksi massa yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu, hanya saja dirinya membantah dengan tegas adanya keterlibatan TNI dalam isu tersebut.

    Untuk itu, dia menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap provokasi penciptaan darurat militer yang disampaikan beberapa pihak untuk didalami oleh komunitas intelijen guna mencegah terciptanya persepsi yang salah di pikiran masyarakat, salah satunya yang berasal dari pegiat media sosial Ferry Irwandi.

    “Selain tidak benar, tudingan Ferry itu bentuk provokasi yang serius. Komunitas intelijen perlu mendalami tudingan itu dengan pengumpulan informasi yang objektif dan menyeluruh,” tutur dia.

    Senada dengan Boni, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman Ponto juga mengecam keras pernyataan Ferry soal TNI. Menurut Ponto, pernyataan Ferry menggiring opini dan memanipulasi fakta karena secara sengaja membentuk persepsi publik yang salah tentang TNI.

    “Pernyataan Ferry sebagai bentuk provokasi yang berpotensi merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merusak citra TNI sebagai institusi,” ucap Ponto.

    Ia pun mendorong aparat penegak hukum (APH) segera mengambil tindakan tegas atas pernyataan Ferry guna menjaga wibawa TNI, keamanan nasional, dan persatuan nasional.

    Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan tidak ada usulan darurat militer dari Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyusul gelombang aksi unjuk rasa terkait penolakan tunjangan anggota DPR di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu.

    Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menanggapi pemberitaan Tempo yang dilansir pada Senin (8/9).

    “Selaku juru bicara Kemenhan, saya menyampaikan bahwa berita ini sama sekali tidak benar dan tentunya kami menyayangkan informasi media yang tidak akurat itu,” kata Frega di Jakarta.

    Frega menjelaskan pengajuan draf usulan darurat militer mesti melalui proses resmi dan tidak bisa diajukan oleh individu. Dia mengatakan biro hukum, peraturan perundang-undangan, maupun tata usaha di Kemenhan tidak ada yang membahas hal itu.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat sebut reformasi sudah final, saatnya restorasi Polri

    Analis sebut kebijakan publik harus berbasis pada informasi intelijen

    Jakarta (ANTARA) – Analis politik Boni Hargens menyebutkan kebijakan publik yang diterapkan semua institusi publik saat ini sudah saatnya berbasis pada informasi intelijen yang akurat dan objektif alias intelligence-led policy.

    “Informasi intelijen adalah data yang murni dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan lain yang kompleks,” kata Boni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan hal itu seiring dengan pola gerakan yang viral, masif, dan tak terbendung sejak kejadian demonstrasi di Pati, Jawa Tengah, di mana semua institusi negara yang relevan disarankan melakukan evaluasi dan analisis yang mendalam serta komprehensif mengenai situasi yang ada dan segera merumuskan langkah cegah dini yang efektif dan akurat.

    Boni berpendapat aksi demonstrasi kolosal di banyak kota di Indonesia belakangan ini bukan hanya luapan kemarahan rakyat terhadap para wakilnya di parlemen, melainkan sebuah determinasi historik bahwa kekuasaan sejatinya milik rakyat.

    Dikatakan bahwa wakil rakyat sudah seharusnya bersikap rendah hati dan hormat terhadap rakyat sebagai pemilik kekuasaan.

    “Narasi dan tindakan publik dari para wakil harus diselaraskan dengan kondisi hidup rakyat yang telah memilih mereka untuk duduk dalam jabatan publik,” tuturnya.

    Untuk itu, dalam skala makro, Boni memandang gelombang aksi massa belakangan ini tidak berdiri sendiri dan terpisah dari gerakan penolakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati dan daerah lain di Indonesia.

    Ia menuturkan semua pihak bisa saja mengkritisi kelemahan skenario manajemen efisiensi di Kementerian Keuangan, tetapi poinnya bukan hanya di situ.

    Sejak peristiwa Pati, sambung Boni, sebetulnya sudah terlihat ada potensi terjadinya gelombang aksi besar yang bisa melahirkan gerakan kolosal, yang boleh disebut sebagai Jawa Spring atau Musim Semi Jawa.

    Disebutkan bahwa istilah itu hanya meniru istilah Arab Spring atau Musim Semi Arab yang merujuk pada gelombang demokratisasi besar-besaran di Timur Tengah, yang dimulai pada akhir 2010.

    Apalagi Kabupaten Pati di tanah Jawa memiliki sejarah yang istimewa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka memulai pembangkangan terhadap rezim kolonial Belanda pada masa lalu.

    “Kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia hari ini, maka perlu ada analisis prediktif yang mendalam dalam rangka merumuskan langkah mitigasi dalam konteks cegah dini,” ungkap Boni, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI).

    Sejalan dengan itu, Boni mengapresiasi pernyataan pers Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pejabat publik bersikap rendah hati dan melakukan koreksi diri karena siapa pun di jabatan publik bisa diberhentikan kapan saja oleh rakyat.

    Pernyataan Presiden dinilai merupakan sebuah bentuk renungan moral yang mendalam dan seharusnya menjadi bahan refleksi oleh semua pejabat publik dari daerah sampai pusat.

    Di sisi lain, menurut ia, semua pihak sebenarnya tidak ingin pemerintahan terganggu dan kesulitan bekerja karena gejolak seperti saat ini, maka perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik pada sektor legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.

    Selain itu, dikatakan bahwa perlu ada langkah strategis untuk mencegah adanya upaya penyusupan oleh para penumpang gelap atau free riders, yang ingin membenturkan rakyat dengan aparat keamanan.

    “Upaya bentur-membenturkan berpotensi memperumit keadaan dan mendatangkan bencana yang lebih kompleks dan merugikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” ucapnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Boni Hargens Harap Alumni UI Dukung Pemerintah Merawat Indonesia Cerah

    Boni Hargens Harap Alumni UI Dukung Pemerintah Merawat Indonesia Cerah

    “Nah kita harus punya optimisme bahwa pemerintah kita akan terus bekerja dengan baik ke depan, maka kita terutama ILUNI sebagai bagian dari masyarakat civil society harus mendukung mimpi besar itu, harus mendukung optimisme itu supaya semua orang punya harapan bahwa Indonesia ini pasti cerah ke depan,” kata Boni menambahkan.

    Pada kesempatan itu, Rektor UI Heri Hermansyah mengatakan Boni Hargens dan 6 kandidat Ketum ILUNI UI lainnya merupakan aset UI yang memiliki membesarkan UI, alumni dan bangsa Indonesia. Menurut Heri, para caketum ILUNI UI merupakan tokoh-tokoh yang bermanfaat dan telah berkontribusi terhadap UI, alumni dan bangsa.

    “Tentunya, para kalon Ketua Umum ILUNI UI periode ini kontestannya jumlahnya 7 orang. Dan tentunya mereka semuanya adalah aset-aset Universitas Indonesia, alumni yang bermanfaat, prominent, memiliki jaringan luas, memiliki willingness untuk memajukan universitas dan juga ekosistem alumni,” ungkap Heri.

    Heri juga optimistis, siapapun yang terpilih menjadi Ketum ILUNI UI 2025-2028 akan membesarkan UI, alumni dan bangsa. Terutama, kata dia, untuk mengkawal sejumlah program prioritas seperti dana abadi UI dan pengembangan kawasan UI menjadi produktif.

    “Memberikan dampak yang besar untuk membantu universitas, juga membantu alumni untuk mobilitas vertikal maupun horizontal, yaitu ada program prioritas dana abadi UI, ada program prioritas pengembangan kawasan UI menjadi lebih produktif yang pada akhirnya kita bisa membantu mahasiswa kita yang kelak akan jadi alumni kita menjadi lebih berdaya, lebih nyaman dengan berbagai akses pendidikan yang lebih menunjang serta mereka juga bisa berprestasi dan mendapatkan akses pendidikan tanpa khawatir dengan biaya UKT,” pungkas Heri.

  • Janji Perkuat Kemitraan Strategis ILUNI UI, Boni Hargens Resmi jadi Caketum

    Janji Perkuat Kemitraan Strategis ILUNI UI, Boni Hargens Resmi jadi Caketum

    FAJAR.CO.ID JAKARTA — Analis Politik Bonifasius Hargens atau yang akrab dikenal publik sebagai Boni Hargens mengaku siap memenangkan pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) 2025-2028 secara demokratis setelah resmi ditetapkan salah satu dari 7 Calon Ketua Umum (Caketum) ILUNI UI.

    Salah satu gagasan penting Boni Hargens sebagai Caketum ialah memperkuat kemitraan Strategis ILUNI UI di masa datang. Kehadiran Boni Hargens yang mendapat nomor urut 1 membawa visi transformatif sebagai powerhouse inovasi dan kolaborasi untuk mendorong perubahan positif di Indonesia.

    Boni memandang ILUNI UI bukan sebagai organisasi alumni biasa, karena itu Boni memiliki visi transformatif untuk menjadikan ILUNI UI sebagai powerhouse inovasi dan kolaborasi untuk mendorong perubahan positif di Indonesia.

    “Saya menawarkan program kerja konkret dan terukur bagi ILUNI UI termasuk pusat kajian strategis, talent pool yang efektif dan kemitraan strategis,” ungkap Boni di Sky Lounge IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Salemba UI, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2025).

    Dengan adanya pusat kajian strategis, Boni akan menjadikan ILUNI UI sebagai tempat riset dan analisis mendalam untuk menghasilkan solusi inovatif bagi tantangan pembangunan nasional, memberikan masukan kebijakan yang berdampak langsung.

    “Saya juga akan menciptakan kemitraan strategis untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan dan dampak positif ILUNI UI,” tutur Boni.