Xcloud.id

Tag: Boediono

  • 4 Tokoh Diberi Tumpeng Ulang Tahun Megawati, Hendropriyono hingga Boediono Hadir

    4 Tokoh Diberi Tumpeng Ulang Tahun Megawati, Hendropriyono hingga Boediono Hadir

    loading…

    Megawati Soekarnoputri merayakan Hari Ulang Tahun ke-78 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1/2025). Foto/Dok PDIP

    BOGOR – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merayakan Hari Ulang Tahun ke-78 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1/2025). Di sana, Megawati merayakan bersama keluarga dan sahabat.

    Megawati tampil bersahaja dengan memakai pakaian kasual berbahan kebaya dengan motif sederhana. Kakak sulungnya, Guntur Soekarnoputra tampak hadir hingga sang adik Sukmawati Soekarnoputri.

    Tak hanya itu, putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP M.Prananda Prabowo terlihat mendampingi bersama istrinya Nancy Prananda dan kedua anaknya. Tak hanya itu, putri Megawati yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut hadir dengan kedua anaknya.

    Sejumlah sahabat Megawati terlihat hadir di antaranya; Wapres ke-11 RI Boediono, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bambang Kesowo, Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono.

    Jajaran pengurus DPP PDIP juga tampak hadir dipimpin Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Ada Wasekjen Sadarestuwati, Adian Napitupulu, dan Y.Aryo Adhi Dharmo. Hadir Bendahara Olly Dondokambey dan Wakil Rudianto Tjen.

    Lalu, Ketua DPP PDIP seperti Komaruddin Watubun, Yasonna Laoly, Ahmad Basarah, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Deddy Yevri Sitorus, Ronny Talapessy, Djarot Saiful Hidayat, Sri Rahayu, Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Sri Rahayu, dan Wiryanti Sukamdani. Ada juga Kepala Baguna PDIP Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito.

    Dalam momen perayaan ini, tidak ada acara khusus yang diadakan. Pasalnya, Megawati memang hanya ingin merayakan secara sederhana. Usai doa, acara dilanjutkan makan siang bersama.

  • Megawati rayakan ulang tahun ke-78 secara sederhana di Batu Tulis

    Megawati rayakan ulang tahun ke-78 secara sederhana di Batu Tulis

    Jakarta (ANTARA) – Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merayakan pertambahan usia yang ke-78 tahun secara sederhana, bersama keluarga inti dan para sahabat, di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Berdasarkan foto dan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, tampak Megawati tampil bersahaja dengan memakai pakaian kasual berbahan kebaya dengan motif sederhana.

    Tampak pula hadir kakak sulung Megawati yakni Guntur Soekarnoputra, dan juga sang adik Sukmawati Soekarnoputri.

    Putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo terlihat mendampingi bersama istrinya Nancy Prananda dan kedua anaknya. Lalu, tampak juga putri Megawati, Puan Maharani dengan kedua anaknya.

    Sejumlah sahabat Megawati juga hadir, di antaranya Wapres ke-11 RI Boediono, mantan Mensesneg Bambang Kesowo, Mantan Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan mantan Kepala BIN Hendropriyono.

    Jajaran pengurus DPP PDIP juga tampak hadir dipimpin Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, antara lain hadir Wasekjen Sadarestuwati, Adian Napitupulu, dan Y.Aryo Adhi Dharmo.

    Selain itu bendahara partai Olly Dondokambey dan wakil Rudianto Tjen. Lalu, Ketua DPP PDIP seperti Komaruddin Watubun, Yasona Laoly, Ahmad Basarah, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Yevri Sitorus, Ronny Talapessy, Djarot Saiful Hidayat, Sri Rahayu, Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Sri Rahayu, dan Wiryanti Sukamdani.

    Ada juga Kepala Baguna PDIP Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito.

    Tidak ada acara perayaan khusus yang diadakan lantaran sejak awal Megawati memang hanya ingin merayakan hariulang tahunnya secara sederhana. Usai melangsungkan doa, acara dilanjutkan makan siang bersama.yang diawali pemotongan tumpeng.

    Megawati memberi potongan tumpeng ke Guntur Soekarnoputra, Boediono, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo.

    Guntur terlihat dua kali mencium kening Megawati saat tiba dan usai menerima tumpeng.

    Megawati juga menyumbang dua lagu favoritnya yakni Cinta Hampa yagn dipopulerkan grup musik D’lloyd dan My Way yang dipopulerkan Frans Sinatra. Sesekali Megawati menyelipkan kelakar di bait lagu yang dinyayikannya.

    Usai Megawati bernyanyi, semua ang hadir memberikan tepuk tangan.

    “Bayar dong,” ujar Megawati seraya tertawa.

    Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Badan Kebudayaan Nasional PDIP menggelar acara “Hari Bahagia Ibu Rakyat; Harmoni Dalam Nada dan Rupa”.

    Kegiatan itu menampilkan stand up comedy, Komunitas Seniman Pasar Seni Ancol, dan Svara Nusantara.

    Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menyatakan kader partai seluruh Indonesia ikut merayakan HUT ke-78 Megawati di tempatnya masing-masing. Hadiah yang diberikan para kader adalah Gerakan Menanam Pohon dan Merawat Bumi.

    Kegiatan itu mengejawantahkan ajaran Megawati bahwa berpolitik itu menyentuh seluruh aspek kehidupan. Gerakan merawat bumi mengekspresikan cinta kasih Megawati terhadap pertiwi.

    “Beliau bukan hanya Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden kelima RI. Bagi kami semua, Ibu Megawati sudah seperti Ibu kami sendiri. Kami bounded secara ideologi, spiritual, kesejarahan, dan juga dengan seluruh alam pikir, alam rasa, dan rekam jejak Ibu Mega yang dikenal sangat kokoh menjaga konstitusi dan demokrasi,” ujar Hasto Kristiyanto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perayaan HUT Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis, Boediono hingga Hendropriyono Turut Hadir – Page 3

    Perayaan HUT Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis, Boediono hingga Hendropriyono Turut Hadir – Page 3

    Sebelumnya, perayaan ulang tahun ke-78 Ketua Umum PDIP  Megawati Soekarnoputri digelar di Batu Tulis, Bogor pada Kamis (23/1/2025).

    Juru Bicara DPP PDIP M. Guntur Romli  menyebut acara digelar secara tertup dan sederhana. “Iya betul (Batu Tulis) tapi tertutup,” kata Guntur saat dikonfirmasi, Kamis (23/1/2025).

    Guntur menyebut, acara hanya dihadiri keluarga dan kenalan dekat saja. “Khusus keluarga,” kata dia.

    Diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP mengucapkan selamat ulang tahun kepada Megawati.

    “Beliau bukan hanya Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden Kelima RI. Bagi kami semua, Ibu Megawati sudah seperti Ibu kami sendiri. Kami bounded secara ideologi, spiritual, kesejarahan, dan juga dengan seluruh alam pikir, alam rasa, dan rekam jejak Ibu Mega yang dikenal sangat kokoh menjaga konstitusi dan demokrasi,” Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

    Menurut Hasto, syukuran Presiden ke-5 RI itu akan digelar sederhana dan dihadiri orang dekat saja.

    “Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri merayakan secara sederhana bersama keluarga, para sahabat, dan perwakilan kader-kader PDI Perjuangan,” ujarnya.

    Hasto menyampaikan, seluruh kader PDIP mendoakan agar Megawati sehat dan panjang umur. Para kader juga memberi kado berupa penanaman pohon.

    “Menjadi tradisi partai, kami memberi hadiah ultah dengan mempersembahkan gerakan menanam pohon dan merawat bumi yang dilakukan seluruh anggota dan kader partai. Kami diajarkan oleh Ibu Mega bahwa berpolitik itu menyentuh seluruh aspek kehidupan. Gerakan merawat bumi mengeskpresikan cinta kasih Ibu Mega terhadap pertiwi,” kata Hasto.

  • Jadi yang Terdepan di Asia, Perry Warjiyo Tegaskan Daya Saing Indonesia Harus Ditingkatkan – Halaman all

    Jadi yang Terdepan di Asia, Perry Warjiyo Tegaskan Daya Saing Indonesia Harus Ditingkatkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peringkat daya saing Indonesia naik dari posisi 34 menjadi 27, berdasarkan laporan World Competitiveness Ranking (WCR, 2024) yang dikeluarkan International Institute for Management Development (IMD). 

    Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Perry Warjiyo, meyakini prestasi itu tidak terlepas dari peran peningkatan daya saing, khususnya di sektor industri.

    Dalam sambutannya di acara pelantikan Pelantikan Pengurus Pusat ISEI Periode 2024-2027, di Jakarta, Jumat (17/01/2025), Perry Warjiyo yang saat ini juga menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), mengatakan daya saing Indonesia harus terus ditingkatkan, dan harus menjadi yang terdepan di Asia. 

    “Untuk meningkatkan daya saing lebih lanjut dan menjadi terdepan di Asia, strategi pembangunan industri perlu terus dipertajam, khususnya dengan mengoptimalkan peran rantai nilai, baik lingkup global maupun domestik,” kata Perry Warjiyo.

    Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum ISEI menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dan mendukung program Asta Cita pemerintah, dengan fokus pada lima program strategis.

    Pertama adalah menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia agar dapat bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. 

    “Kedua, mengembangkan program hilirisasi SDA dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ketiga, membangun ketahanan pangan melalui strategi yang terintegrasi sebagai wujud Asta Cita ke tiga dan keempat, mengakselerasi digitalisasi untuk mendukung terciptanya inklusivitas perekonomian dan keuangan. Kelima, penguatan SDM melalui program sertifikasi profesi melalui Lembaga dan lembaga lainnya yang turut berperan aktif dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah,” katanya.

    Perry juga mengingatkan Indonesia menghadapi masalah di sektor pangan.

    Menurutnya, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada kuartal ketiga mengalami penurunan, yakni hanya sekitar 13,71 persen. Di sisi lain, angka malnutrisi masih mencapai 17,7 persen dari total populasi menurut UNICEF.

    Situasi tersebut menunjukkan urgensi untuk memperkuat ketahanan pangan melalui strategi yang lebih terintegrasi. 

    “Dalam konteks ini, program Asta Cita yang dicanangkan Pemerintah sangat penting dielaborasi dengan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas, termasuk adopsi teknologi pertanian modern dan perluasan akses pasar bagi petani, penerapan lab-grown food dan mendorong program makan bergizi gratis (MBG) untuk mendorong sisi permintaan menjadi relevan mengarahkan Indonesia akan dapat mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan,” ujarnya. 

    Terkait mewujudkan SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global, dua mengatakan bahwa berdasarkan laporan Bank Dunia, Human Capital Index (HCI) Indonesia hanya mencapai 0,53.

    Menurut Perry Warjiyo, dapat diartikan bahwa anak Indonesia rata-rata hanya akan mencapai 53 persen dari potensi produktivitasnya saat dewasa.

    Hal ini diperburuk pasca-pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran selama lebih dari dua tahun bagi sebagian besar pelajar. 

    “Sebagai bagian dari Asta Cita program penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru, mendorong sekolah unggulan di daerah dan pengembangan riset menjadi prioritas yang harus diakselerasi untuk meningkatkan daya saing bangsa,” ujar Perry Warjiyo,.

    Pada acara yang juga dihadiri mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan Boediono, serta mantan Gubernur BI, Darmin Nasution itu, Perry Warjiyo menyampaikan, Indonesia harus mengadopsi strategi yang adaptif dan inovatif, seperti memperkuat kerjasama regional melalui ASEAN dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi sektor ekonomi.

  • ISEI Siap Dongkrak Daya Saing Indonesia dan Dukung Asta Cita

    ISEI Siap Dongkrak Daya Saing Indonesia dan Dukung Asta Cita

    loading…

    Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Perry Warjiyo mengatakan, siap mendongkrak daya saing Indonesia dan mendukung Asta Cita. Foto/istimewa

    JAKARTA – Daya saing Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan. Dibutuhkan kerja keras semua pihak agar mampu bersaing di level dunia. Berdasarkan laporan World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 yang dikeluarkan International Institute for Management Development (IMD) peringkat daya saing Indonesia naik dari posisi 34 menjadi 27.

    “Peningkatan daya saing ini merupakan prestasi yang ditopang oleh kian baiknya daya saing di sektor Industri,” ujar Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Perry Warjiyo, di acara pelantikan Pelantikan Pengurus Pusat ISEI Periode 2024-2027 di Jakarta dikutip Minggu (19/1/2025).

    Acara pelantikan pengurus dan ulang tahun ISEI itu dihadiri pula para senior dan ketua ISEI terdahulu. Antara lain Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jufuf Kalla (JK), Marzuki Usman, Darmin Nasution, dan Muliaman D. Hadad.

    Perry Warjiyo mengatakan daya saing Indonesia harus terus ditingkatkan. Menurutnya strategi pembangunan industri perlu dipertajam khususnya dengan mengoptimalkan peran rantai nilai, baik lingkup global maupun domestik. “Industri Indonesia harus bergerak maju sehingga daya saing kita menjadi yang terdepan di Asia,” katanya.

    Perry mengatakan ISEI berkomitmen untuk terus bersinergi dan mendukung program Asta Cita pemerintah, dengan fokus pada lima program strategis.

    Pertama menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia, kedua mengembangkan program hilirisasi SDA dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian, ketiga membangun ketahanan pangan melalui strategi yang terintegrasi.

    Keempat, mengakselerasi digitalisasi untuk mendukung terciptanya inklusivitas perekonomian dan keuangan. “Dan kelima, penguatan SDM melalui program sertifikasi profesi melalui Lembaga dan lembaga lainnya yang turut berperan aktif dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah,” katanya.

    Perry mengatakan Indonesia masih banyak menghadapi tantangan besar. Di antaranya di sektor pangan di mana kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada kuartal ketiga mengalami penurunan, yakni hanya sekitar 13,71 persen.

  • Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama

    Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama

    Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama
    Aktivis yang Nyambi Jadi Politisi. Selalu belajar dari sekitar. Politisi Partai Golkar, Anggota DPR RI, Koordinator Presidium MN KAHMI
    PRESIDEN
    Prabowo Subianto melempar wacana pentingnya kita mengkaji ulang sistem
    Pilkada langsung
    yang saat ini berjalan. Proposal itu disampaikan pada HUT ke-60 Tahun Partai Golkar, beberapa waktu lalu.
    Inti dari pesan Presiden bahwa
    demokrasi
    harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan rakyat. Barangkali itu berbasis dari Pembukaan UUD 1945, “…untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”.
    Dalam konteks tersebut, pemborosan APBN untuk Pilkada harus dihindari.
    “Berapa puluh triliun (rupiah) habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik. Kalau dilakukan oleh DPRD, negara bisa hemat dan efisien seperti di Malaysia dan Singapura,” kata Presiden.
    Tak menunggu lama, isu ini menjadi debat publik dan memancing pro dan kontra.
    Jauh sebelum polemik tersebut muncul, penulis dalam Kolom di
    Kompas.com
    , beberapa waktu lalu, sudah mengulas
    pentingnya penyempurnaan sistem politik
    .
    Ibarat tubuh manusia, sistem politik merupakan jaringan yang hidup dan saling memengaruhi satu sama lain.
    Saat tangan kita tergores, misalnya, maka mulut dan otak akan merasakan sakit. Begitu juga dengan sistem politik, bila virus moral hazard seperti
    money politics
    menjalar “merata” ke seluruh tubuh, maka demokrasi akan menjerit. Tak hanya itu, keuangan negara akan terpukul dan inflasi melejit.
    Begitu juga dengan usia, di mana semakin lama (atau tua) sistem politik berlaku, maka perlu dilakukan penyempurnaan (evaluasi) untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah.
    Saat pertama kali digelar, Juni 2005, Pilkada langsung membawa semangat demokratisasi pemilihan, yaitu memindahkan
    votes right
    dari meja parlemen ke meja rakyat di TPS.
    Saat itu, konteks politiknya adalah bahwa kita baru keluar dari sistem Orde Baru yang otoriter, sehingga ruang untuk partisipasi publik di semua hal menjadi kebutuhan.
    DPR saat Orde Baru tak lebih dari ornamen politik yang sulit melakukan terobosan. Tentu saja image parlemen hari ini berbeda dengan dahulu.
    Setelah hampir dua dasawarsa berlangsung, benar bahwa Pilkada langsung menghasilkan kemajuan di beberapa daerah. Namun pada saat yang sama, terjadi penurunan kualitas demokrasi dan beban pembiayaan politik yang semakin besar.
    Dampak negatifnya lebih massif daripada kemajuan di sejumlah titik tadi. Itu juga bukan preseden yang baru, karena di medio 2010-2012, Pilkada langsung juga sempat mendapat gugatan dari berbagai pihak.
    Mengutip pandangan Ryas Rasyid, mantan Menteri Dalam Negeri, di
    Kompas
    tahun 2011, beliau mencatat setidaknya ada tiga dampak negatif Pilkada langsung yang memprihatinkan.
    Yaitu penggunaan uang yang semakin marak untuk membeli suara konstituen (
    vote buying
    ), tidak adanya jaminan pasangan calon terbaik akan menang, dan potensi perilaku koruptif kepala daerah terpilih akibat
    high costs
    politik.
    Kita harus berani mengakui bahwa tiga dampak negatif tersebut semuanya sudah terjadi hari ini.
    Vote buying
    misalnya, pada Pileg dan Pilpres lalu sebagian besar elite politik menyimpulkan bahwa praktik
    money politics
    tidak hanya terjadi, tapi dilakukan secara “ugal-ugalan”.
    Kurang tegasnya penyelenggara Pemilu dalam melakukan pengawasan, membuat banyak pihak “menormalisasi” politik sembako, bantuan,
    cash money
    dan sebagainya.
    Jumlahnya mencengangkan, mendekati Rp 1.000 Triliun di Pileg dan Pilpres lalu. Itu hitungan kasar dari penulis, yang terdiri dari Rp 200-an trilun biaya pelaksanaan dari APBN dan biaya yang dikeluarkan tiap caleg berjumlah ribuan.
    Imbasnya, parlemen didominasi oleh mereka yang berlatar belakang pebisnis. Sepintas tidak salah dengan praktik tersebut. Namun, bila menengok frasa “ugal-ugalan” di atas, maka yang sesungguhnya terjadi adalah
    unfairness competition
    , pihak yang memiliki logistik berlebih (pengusaha) akan diuntungkan dari proses ini.
    Hasilnya pun dapat dilihat pada Pileg terakhir (2024), di mana 61 persen anggota DPR terpilih terafiliasi dengan kelompok bisnis tertentu. Angka yang lebih besar bahkan terekam di Pemilu lima tahun sebelumnya.
    Sementara para aktivis dan akademisi yang memiliki komitmen perjuangan, sering kali kalah di TPS dalam Pileg maupun Pilkada langsung, karena sulit bersaing dengan para pengusaha dalam mobilisasi logistik.
    Di sisi lain, pemilih yang rata-rata lulusan SMP belum mencapai tahapan memilih secara rasional.
    Akibatnya, keprihatinan kedua terjadi, di mana pemilih tidak mendapatkan pemimpin ideal yang bersih dan berpihak ke rakyat, karena
    popular vote
    sangat rentan dengan mobilisasi suara melalui
    vote buying
    tersebut.
    Dampak lanjutannya, performance pembangunan di banyak daerah yang
    busines as usual
    selama rezim Pilkada langsung, menjadi bukti bahwa ada yang salah dengan sistem yang berlaku selama ini.
    Alih-alih membangun, ratusan kepala daerah hasil Pilkada langsung justru menjadi tersangka kasus korupsi.
    Data KPK menyebutkan, sejak 2004 hingga 2023, terdapat 601 kasus korupsi di pemerintah kabupaten, kota, melibatkan wali kota, bupati, dan jajarannya. Angka ini akan bertambah jika kasus di provinsi dimasukkan.
    Artinya, kita tidak bisa lagi menganggap kasus-kasus tersebut sebagai moral hazard personal. Bila kejadiannya massal, maka itu menggambarkan sistem politik yang sakit atau terganggu.
    Benar bahwa tidak selalu Pilkada langsung memacu seorang calon untuk melakukan korupsi. Namun, faktor politik biaya tinggi membuat mereka tidak punya pilihan. Ditambah hasrat berkuasa yang membuncah, maka korupsi tak terelakkan.
    Sekali lagi, baik Pilkada langsung maupun perwakilan, dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Lebih dari itu, keduanya harus
    relate
    dengan kultur politik aktual di negara tersebut.
    Menurut penulis, Pilkada langsung hanya akan efektif bila masyarakat imun terhadap
    money politics
    . Itu artinya pendapatan per kapita (IPC) warga negara harus meningkat dulu, sehingga roda demokrasi langsung akan berjalan di atas jalan pikiran, bukan di atas statistik kemiskinan dan pengangguran.
    Fenomena ini juga mengingatkan kita pada pidato Prof Dr Boediono, yang juga Wapres 2009-2014, pada pengukuhan Guru Besarnya di UGM, 2007.
    Beliau menganalisis bahwa
    based on
    pengalaman empiris di seluruh dunia selama 1950-1990, rezim demokrasi di negara-negara dengan IPC 1.500 dollar AS atau kurang hanya bertahan 8 tahun.
    Lalu, negara dengan IPC 1.500-3.000 dollar AS, demokrasinya
    average
    stabil hanya dalam 18 tahun.
    Baru pada negara dengan IPC di atas 6.000 dollar AS, daya tahan sistem demokrasi jauh lebih besar.
    Dalam hal ini, bila melihat IPC Indonesia saat ini sekitar 4.900 dollar AS, maka perlu strategi tertentu untuk mengawal demokrasi agar
    on the tracks
    dan memiliki daya tahan.
    Termasuk keberanian kita melakukan transisi dan modifikasi, agar tidak “plek-ketiplek” meng-
    copy
    demokrasi yang berlaku di negara maju. Misalnya, demokrasi liberal di negara Barat yang dianggap ideal di sana, belum tentu sesuai dengan kultur masyarakat di Timur.
    Pengalaman negara lain dalam Pilkada juga beragam, termasuk banyak juga yang memilih melalui parlemen, bahkan ditunjuk oleh kepala negara.
    Misalnya India, di mana gubernur negara bagian ditunjuk oleh PM. Lalu Jerman, yang gubernurnya atau
    Ministerpräsident
    dipilih oleh parlemen. Begitu juga Spanyol, Italia dan banyak negara lainnya.
    Memang sebagian negara-negara di atas menganut sistem parlementer. Namun, ada juga negara dengan sistem presidensial yang melakukannya.
    Termasuk AS di masa-masa awal, di mana gubernur di sejumlah negara bagian sempat dipilih oleh parlemen.
    Indonesia selama era Orde Baru menerapkan sistem presidensial. Saat itu pemilihan gubernur dilakukan melalui penunjukan oleh presiden. Terlepas dari image otoritarian, tapi semua mengakui bahwa pembangunan di era Orde Baru relatif lebih sistematis daripada era sekarang.
    Poinnya adalah, selama pemerintah dan DPR berkomitmen menjaga segala bentuk potensi pelanggaran, pemilihan kepala daerah melalui DPRD belum tentu lebih buruk dari Pilkada langsung.
    Begitu juga dengan
    Pilkada Langsung
    yang berjalan selama ini dan menghasilkan ratusan kasus korupsi.
    Bila memang kita ingin mempertahankan sistem langsung, maka perlu penyempurnaan sistem penyelenggaraan Pilkada secara ketat. Tujuannya agar virus lama dapat diminimalkan, khususnya
    money politics
    dan keterlibatan birokrasi.
    Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu juga memberikan 10 catatan dalam Perppu saat pembatalan Pilkada via DPRD. Pertanyaannya, apakah 10 catatan itu sudah dilaksanakan? Atau jangan-jangan kita tidak menghiraukannya?
    Di atas semuanya, penulis memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang membuka diskursus ini di awal-awal pemerintahannya. Sehingga tidak memancing spekulasi adanya
    vested interests
    , sebagaimana rencana amandemen UUD 1945 yang gagal tahun lalu, karena terlalu dekat dengan Pemilu.
    Dengan adanya perdebatan publik di awal pemerintahan, semua pihak dapat menyampaikan pikirannya, sehingga nantinya akan ditemukan formula terbaik untuk mendorong Pilkada yang prorakyat, prokesejahteraan, bukan hanya asal kelihatan demokratis.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekomendasi Tempat Bersejarah di Nusa Tenggara Timur

    Rekomendasi Tempat Bersejarah di Nusa Tenggara Timur

    3. Museum  Bung Karno

    Museum Bung Karno berlokasi di Kabupaten Ende, NTT. Museum berbentuk bangunan rumah sederhana ini dulunya digunakan sebagai tempat pengasingan Soekarno pada kurun waktu 1934-1938.

    Pada 2012, rumah ini direnovasi agar layak digunakan. Usai dipugar, Wakil Presiden Boediono meresmikan rumah pengasingan Bung Karno pada 1 Juni 2013.

    4. Taman Renungan Bung Karno

    Selain museum, di NTT juga terdapat tempat bersejarah yang berkaitan dengan Bung Karno. Adalah Taman Renungan Bung Karno yang berlokasi di Kabupaten Ende, NTT.

    Tempat ini sekaligus menjadi saksi bisu lahirnya Pancasila. Pada masa pengasingan, Bung Karno pernah mendatangi tempat yang kini bernama Taman Renungan Bung Karno.

    Saat berada di tempat tersebut, ia mendapatkan ilham mengenai Pancasila. Salah satu ciri khas tempat ini adalah keberadaan pohon sukun yang menjadi tempat Bung Karno merenung.

    Namun, pohon sukun yang ada saat ini bukan merupakan pohon sukun yang dulu digunakan Bung Karno. Pasalnya, pohon sukun asli tersebut sudah mati.

    Tak hanya pohon sukun, di taman ini juga terdapat patung Bung Karno yang menghadap laut. Patung yang terbuat dari perunggu itu menjadi ikon Taman Renungan Bung Karno di NTT.

     

    Penulis: Resla

  • Dinas Luar Negeri Prabowo Pecahkan Rekor Dibandingkan Jokowi dan SBY?

    Dinas Luar Negeri Prabowo Pecahkan Rekor Dibandingkan Jokowi dan SBY?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto saat ini tidak berada di Istana Kepresidenan, melainkan tengah dinas luar negeri untuk pertama kalinya sejak dilantik pada 20 Oktober silam. Benarkah kunjungan luar negeri Prabowo saat ini memecahkan rekor di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)?

    Berdasarkan keterangan dari pihak Istana, Prabowo dijadwalkan meninggalkan Tanah Air selama 16 hari untuk sejumlah kunjungan kenegaraan mulai dari China, Amerika Serikat, Brasil, dan Peru, dan Inggris.

    Kunjungan kerja Prabowo akan dimulai pada Jumat (8/11/2024) sampai dengan Minggu (24/11/2024).  Agenda Prabowo yang telah terjadwal di antaranya adalah akan melakukan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, menghadiri KTT APEC di Peru, hingga KTT G20 di Brasil.

    Negara pertama yang dikunjungi Prabowo Subianto adalah China. Prabowo bertemu langsung dengan Xi Jinping untuk menyaksikan perjanjian kerja sama (MoU) antara RI-China dengan nilai investasi sebesar US$10,07 miliar atau setara dengan Rp156,5 triliun. 

    Para pengusaha RI-China menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah, antara lain di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri, serta di bidang pemajuan sains dan teknologi.

    Setelah dari China, Prabowo langsung terbang ke Washington DC, Amerika Serikat untuk bertemu langsung dengan Presiden Joe Biden. Didampingi sang putra Didit Hediprasetyo, Prabowo disambut merah oleh warga negara Indonesia (WNI) atau kaum diaspora RI yang berada di AS. 

    Kunjungan kerja selama 16 hari bukanlah waktu yang disingkat, khususnya bagi Presiden atau Kepala Negara. Prabowo pun menegaskan alasannya keluar negeri tak lain untuk menjalankan tugas negara. 

    “[Kunjungan luar negeri] Ini menunjukan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi tetapi geopolitik yang penuh ketegangan,” ujarnya kepada wartawan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

    Menurutnya, melalui lawatan ke banyak Negara tersebut menunjukkan bahwa peranan dan sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Sehingga, kehormatan tersebut harus dipelihara dengan baik dengan semua pihak.

    “Saya kira peranan Indonesia dan sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Ini kehormatan dan kita akan memelihara hubungan baik dengan semua pihak,” pungkas Prabowo.

    Perbesar

    Perbandingan Dinas Luar Negeri Prabowo, Jokowi, dan SBY 

    Saat ini, Prabowo tercatat menjalani perjalanan dinas luar negeri selama 16 hari. Lawatan tersebut dilakukan secara non-stop menggunakan pesawat Kepresidenan sehingga Prabowo dan jajaran menteri tidak perlu transit atau pulang ke Indonesia terlebih dahulu untuk menghadiri satu kunjungan ke kunjungan lain. 

    Berdasarkan informasi dari Istana, terdapat tiga kunjungan kehormatan, yaitu ke China, ke Amerika Serikat, dan ke Inggris. Selain itu, Prabowo juga akan mengahdiri dua Konferensi Tingkat Tilggi (KTT), yakni APEC di Peru dan G20 di Brasil.

    Selain Prabowo, Presiden RI dengan periode kunjungan luar negeri terlama dipegang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Presiden ke-6 RI tersebut tercatat melakukan lawatan terakhir ke luar negeri ke beberapa negara, yaitu Portugal, AS, dan Jepang yang dilaksanakan pada 18 September hingga 1 Oktober 2024. 

    SBY bahkan mengakui bahwa kunjungan tersebut merupakan yang terpanjang dari segi waktu 12 hari selama 10 tahun memimpin Indonesia.

    “Karena ada tiga kegiatan bilateral yang kami lakukan yaitu di Portugal, di Amerika dan di Jepang, dan tidak kalah pentingnya tugas multilateral di New York di markas besar PBB,” kata SBY seperti dikutip dari Antara. 

    Didampingi mendiang Ibu Ani Yudhoyono, keberangkatan SBY saat itu diantar Wakil Presiden Boediono dan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), didampingi sejumlah menteri di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

    Berbeda dengan Prabowo dan SBY, Presiden ke-7 RI Jokowi bisa dikatakan paling jarang melakukan kunjungan atau dinas luar negeri. Mengacu pada data, Jokowi tercatat hanya melaksanakan 44 kali kunjungan ke luar negeri selama satu dekade memimpin RI. 

    Periode dinas luar negeri terlama yang dilaksanakan Jokowi terjadi pada 2016 atau periode pertama pemerintahannya sebagai Presiden. Saat itu, Jokowi melakukan lawatan ke Eropa tepatnya pada 17-23 April 2016. Jokowi mengunjungi empat negara, yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda. 

    Dalam kunjungan tersebut, Jokowi bertemu dengan Presiden Jerman Joachim Gauck dan kanselir Jerman Angela Merkel, PM Britania David Cameron, Pemimpin UE Martin Schulz, Donald Tusk, dan Jean-Claude Juncker, serta PM Belanda Mark Rutte.

  • Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Jakarta (ANTARA) – “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian yang diucap oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily ketika dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang lebih dikenal sebagai Ace Hasan, merupakan politikus di panggung perpolitikan nasional yang berlatar belakang santri. Sebagaimana yang tertuang dalam laman resmi Ace Hasan, ia menggambarkan diri sebagai sosok yang lekat dengan tradisi pesantren.

    Ayahnya, KH Tb A. Rafei Ali, adalah Pengasuh Pondok Pesantren Annizhomiyyah di Pandeglang dan seorang aktivis Golkar pada era Orde Baru.

    Sosok ayah yang aktif dalam perpolitikan diwariskan oleh Ace Hasan sedari belia. Bermula dari berbagai keterlibatan Ace Hasan di berbagai organisasi sejak masa sekolah menengahnya di pesantren, yang kemudian berlanjut selama Ace Hasan menempuh perkuliahan.

    Politikus kelahiran Pandeglang, Banten, itu juga aktif dalam kelompok studi Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, tempat ia memperdalam minatnya dalam filsafat dan ilmu sosial politik.

    Selama masa kuliah, Ace mengaku terinspirasi oleh pemikiran almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur, tokoh pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Cak Nur membuka wawasan Ace mengenai konsep Islam, kebangsaan, pluralisme, serta hubungan antara Islam dan demokrasi.

    Ace juga terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 1998, bergabung dengan rekan-rekan aktivis lainnya dalam memperjuangkan reformasi.

    Perjalanan politik

    Ace menjejaki langkah sang ayah menuju panggung perpolitikan nasional. Pilihannya jatuh pada Partai Golkar. Ia memulai kariernya sebagai anggota Pokja Hubungan Luar Negeri, lantas menjabat di berbagai posisi di DPP Partai Golkar.

    Sepak terjangnya membawa nama Ace Hasan tak lagi asing di dunia pemerintahan. Ia memiliki rekam jejak yang panjang di lembaga legislatif, seperti menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2013 sebagai pengganti antarwaktu (PAW) dan ditempatkan di Komisi VIII.

    Selain itu, ia juga sempat ditempatkan di Komisi II pada 2016, dan pada periode lalu, Ace merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

    Ace juga menjadi staf khusus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Ginandjar Kartasasmita selama masa pemerintahan Presiden SBY-Boediono.

    Dalam perannya tersebut, ia mendapatkan pengalaman penting dalam hal pemerintahan dan politik, serta menjadi asisten dalam kegiatan mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Pasundan, dan Universitas Waseda di Jepang.

    Salah satu sorotan menarik pada perjalanan politik Ace Hasan berlangsung pada Pemilihan Presiden 2014.

    Kala itu, Ace bersama beberapa politikus Partai Golkar lainnya, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Andi Sinulingga, memilih mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, berbeda dengan keputusan Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

    Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam Partai Golkar. Ace bergabung dengan kubu DPP Partai Golkar pimpinan HR Agung Laksono yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kepengurusan tersebut, Ace tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

    Ia berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi partai melalui Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang dibentuk oleh sejumlah politikus muda Partai Golkar. Upaya tersebut menghasilkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali pada 2016 dan membawa Setya Novanto sebagai Ketua Umum.

    Di Munaslub tersebut, Ace diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Media dan Penggalangan Opini. Ia mendorong gerakan reformasi internal dengan jargon ‘Golkar bersih’ dan mendukung Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar, yang kemudian mempercayainya sebagai Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini.

    Kiprahnya di Partai Golkar lantas mengantar Ace Hasan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode 2024–2029, mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Dilantik menjadi Gubernur Lemhannas

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tubagus Ace Hasan Syadzily menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara Jakarta, sehari setelah Prabowo melantik para menteri dan wakil menterinya.

    Pelantikan Tubagus Ace Hasan Syadzily berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 146/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.

    Selaku Gubernur Lemhannas, Ace bertanggung jawab untuk memastikan keandalan Lemhannas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti mempersiapkan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, hingga penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia.

    Dikutip dari laman resmi Lemhannas RI, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong transformasi Lemhannas agar mampu menjawab berbagai tantangan geopolitik yang akan dihadapi menuju Indonesia 2045.

    Transformasi tersebut lantas berimplikasi pada berbagai penyesuaian terhadap Lemhannas RI, seperti peningkatan kualitas kajian strategis yang dibutuhkan presiden dalam menentukan kebijakan strategis dalam lingkup nasional, regional, hingga global.

    Berdasarkan arahan Presiden Ke-7 RI, terdapat lima topik yang menjadi fokus kajian Lemhannas, yaitu konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

    Sebagai pemerintahan yang mengusung keberlanjutan, transformasi Lemhannas RI kini menjadi tanggung jawab Ace Hasan.

    Selain itu, mengutip pernyataan Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono dalam Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII, salah satu misi Lemhannas saat ini adalah meningkatkan budaya politik di Indonesia.

    Peningkatan tersebut dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya sadar akan hak dan kewajiban politik mereka, tetapi aktif terlibat dalam proses politik.

    Berbekal berbagai pengalamannya, baik dalam berorganisasi, berpolitik, hingga bekerja sebagai peneliti lapangan di beberapa lembaga seperti LP3ES dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Ace Hasan mengantongi berbagai perspektif untuk memperkuat ketahanan nasional.

    Editor: Achmad Zaenal M

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024