Xcloud.id

Tag: Boediono

  • Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mendeklarasikan ambisi besar untuk membawa perekonomian nasional tumbuh 8% dalam lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi yang pernah lekat dengan ekonomi Indonesia empat hingga lima dekade lalu. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural yang mengemuka sejak awal reformasi masih membayangi.

    Sebagai pengingat, pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada era Presiden Soeharto. Rinciannya, ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1968 yakni mencapai 10,9%. Pertumbuhan tinggi di atas 8% kembali terjadi pada 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Meski demikian, rezim ini menutup kejatuhannya dengan anjlok -13,1% pada 1998 saat terjadi penggulingan kekuasaan lewat demonstrasi massa. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, mengamanatkan jajaran di kementeriannya mendukung arah pertumbuhan ekonomi 8% ini melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja negara, perluasan sumber dan inovasi pembiayaan, serta pengendalian inflasi untuk mengejar target pertumbuhan.

    Dalam rencana tersebut, indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal antara lain rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,36% pada 2025 dan naik ke kisaran 12,86% hingga 18% pada 2029.

    Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB juga ditargetkan meningkat. Pada 2025, targetnya sebesar 10,24% dan naik ke kisaran 11,52% hingga 15% pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. “Kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp13.032 triliun atau kurang lebih US$869 miliar,” ucap Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Menurut Rosan, target investasi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 15,7% dibandingkan realisasi investasi 10 terakhir. Ia mengakui target itu menantang, tetapi upaya memperbaiki iklim investasi terus ditempuh, termasuk penyempurnaan sistem perizinan. Integrasi perizinan dari 18 kementerian kini berada dalam kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Rosan juga mencontohkan percepatan layanan perizinan berdasarkan ketentuan dalam PP No.28, yang memungkinkannya mengeluarkan izin apabila kementerian terkait tidak memberi respons dalam waktu yang ditentukan. “Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan,” katanya.

    Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% juga pernah disinggung waktu era Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kala itu mantan bos Bank Dunia itu menyebut ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, perekonomian sulit melampaui kisaran 7%.

    Pertumbuhan tertinggi pasca-Soeharto terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,3% pada 2007. Adapun pada era Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di sekitar 4,23%.

    “Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

    Meski ekonomi tumbuh solid, sejumlah catatan menunjukkan stabilitas ekonomi Orde Baru pada dekade 1970-an turut dipengaruhi booming minyak dan gas. Penerimaan migas mengalir deras ke kas negara, membuat pemerintah relatif leluasa menjalankan program pembiayaan. Akan tetapi, resesi global pada 1982 menjadi titik balik ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara tertekan. Ekonomi hanya tumbuh 2,2% pada tahun itu.

    Meski reformasi pajak dan pengembangan sektor nonmigas kemudian dilakukan, tekanan ekonomi kembali muncul menjelang akhir Orde Baru. Tensi politik meningkat pada 1996, inflasi naik menjadi 8,86%, defisit transaksi berjalan melebar, dan krisis finansial Asia 1997 memperparah kondisi ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kerentanan struktural perekonomian dan lemahnya tata kelola. Inflasi mencapai 77,6%, ekonomi terjun ke -13,7%, dan Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa.

    Reformasi 1998 membawa perubahan tata kelola politik, tetapi ekonomi masih belum kembali pada pertumbuhan tinggi seperti sebelum krisis. Pada 1998, ekonomi minus -13,13%, lalu berbalik tipis menjadi 0,79% pada 1999. Upaya pemulihan melalui penataan aset, penjualan BUMN, dan berbagai kebijakan fiskal membuat ekonomi tumbuh 3,64% pada 2001 dan 4,5% pada 2002.

    Pada 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan dapat mencapai 7% dalam tiga tahun namun tak pernah terealisasi. Menteri Keuangan Boediono, kala itu, menilai sasaran tersebut masih dalam jangkauan jika perbaikan iklim investasi dilakukan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak usaha. Persoalan kelembagaan, aturan yang tumpang tindih, serta pungutan daerah menjadi tantangan.

    Hingga kini, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia belum pernah kembali menembus pertumbuhan tahunan di atas 7% setelah reformasi. Rekor pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2007, yakni 6,35%. Pada era pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan tertinggi berada di kisaran 5%.

  • Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mendeklarasikan ambisi besar untuk membawa perekonomian nasional tumbuh 8% dalam lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi yang pernah lekat dengan ekonomi Indonesia empat hingga lima dekade lalu. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural yang mengemuka sejak awal reformasi masih membayangi.

    Sebagai pengingat, pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada era Presiden Soeharto. Rinciannya, ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1968 yakni mencapai 10,9%. Pertumbuhan tinggi di atas 8% kembali terjadi pada 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Meski demikian, rezim ini menutup kejatuhannya dengan anjlok -13,1% pada 1998 saat terjadi penggulingan kekuasaan lewat demonstrasi massa. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, mengamanatkan jajaran di kementeriannya mendukung arah pertumbuhan ekonomi 8% ini melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja negara, perluasan sumber dan inovasi pembiayaan, serta pengendalian inflasi untuk mengejar target pertumbuhan.

    Dalam rencana tersebut, indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal antara lain rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,36% pada 2025 dan naik ke kisaran 12,86% hingga 18% pada 2029.

    Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB juga ditargetkan meningkat. Pada 2025, targetnya sebesar 10,24% dan naik ke kisaran 11,52% hingga 15% pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. “Kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp13.032 triliun atau kurang lebih US$869 miliar,” ucap Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Menurut Rosan, target investasi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 15,7% dibandingkan realisasi investasi 10 terakhir. Ia mengakui target itu menantang, tetapi upaya memperbaiki iklim investasi terus ditempuh, termasuk penyempurnaan sistem perizinan. Integrasi perizinan dari 18 kementerian kini berada dalam kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Rosan juga mencontohkan percepatan layanan perizinan berdasarkan ketentuan dalam PP No.28, yang memungkinkannya mengeluarkan izin apabila kementerian terkait tidak memberi respons dalam waktu yang ditentukan. “Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan,” katanya.

    Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% juga pernah disinggung waktu era Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kala itu mantan bos Bank Dunia itu menyebut ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, perekonomian sulit melampaui kisaran 7%.

    Pertumbuhan tertinggi pasca-Soeharto terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,3% pada 2007. Adapun pada era Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di sekitar 4,23%.

    “Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

    Meski ekonomi tumbuh solid, sejumlah catatan menunjukkan stabilitas ekonomi Orde Baru pada dekade 1970-an turut dipengaruhi booming minyak dan gas. Penerimaan migas mengalir deras ke kas negara, membuat pemerintah relatif leluasa menjalankan program pembiayaan. Akan tetapi, resesi global pada 1982 menjadi titik balik ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara tertekan. Ekonomi hanya tumbuh 2,2% pada tahun itu.

    Meski reformasi pajak dan pengembangan sektor nonmigas kemudian dilakukan, tekanan ekonomi kembali muncul menjelang akhir Orde Baru. Tensi politik meningkat pada 1996, inflasi naik menjadi 8,86%, defisit transaksi berjalan melebar, dan krisis finansial Asia 1997 memperparah kondisi ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kerentanan struktural perekonomian dan lemahnya tata kelola. Inflasi mencapai 77,6%, ekonomi terjun ke -13,7%, dan Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa.

    Reformasi 1998 membawa perubahan tata kelola politik, tetapi ekonomi masih belum kembali pada pertumbuhan tinggi seperti sebelum krisis. Pada 1998, ekonomi minus -13,13%, lalu berbalik tipis menjadi 0,79% pada 1999. Upaya pemulihan melalui penataan aset, penjualan BUMN, dan berbagai kebijakan fiskal membuat ekonomi tumbuh 3,64% pada 2001 dan 4,5% pada 2002.

    Pada 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan dapat mencapai 7% dalam tiga tahun namun tak pernah terealisasi. Menteri Keuangan Boediono, kala itu, menilai sasaran tersebut masih dalam jangkauan jika perbaikan iklim investasi dilakukan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak usaha. Persoalan kelembagaan, aturan yang tumpang tindih, serta pungutan daerah menjadi tantangan.

    Hingga kini, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia belum pernah kembali menembus pertumbuhan tahunan di atas 7% setelah reformasi. Rekor pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2007, yakni 6,35%. Pada era pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan tertinggi berada di kisaran 5%.

  • Purbaya Berpeluang Gagalkan Prabowo-Gibran Dua Periode

    Purbaya Berpeluang Gagalkan Prabowo-Gibran Dua Periode

    GELORA.CO -Elektabilitas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang terus meroket berpeluang besar menggagalkan ambisi mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk kembali menduetkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

    Hal ini disampaikan Direktur ABC Riset & Consulting Erizal dikutip dari akun Facebook pribadinya, Sabtu 1 November 2025.

    Menurut Erizal, apabila kondisi politik dan ekonomi Tanah Air semakin membaik, maka pasangan Prabowo Subianto-Purbaya Yudhi Sadewa akan sangat kuat menghadapi Pilpres mendatang.

    “Mungkin jauh lebih kuat dari SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Boediono tahun 2009,” kata Erizal.

    Menurut Erizal, tidak saja pasangan yang diinisiasi dari dalam kekuasaan seperti Jokowi dan Gibran misalnya, tapi juga yang dari luar kekuasaan seperti Anies Baswedan, akan kerepotan menghadang Prabowo-Purbaya.

    Makanya, kata Erizal, wajar Purbaya dikritik dari dalam, karena sepak terjang Menkeu pengganti Sri Mulyani itu menebar optimisme, bukan sekadar omon-omon saja.

    “Kalau Purbaya sukses, maka semua rencana politik pihak pengkritik jadi berantakan,” pungkas Erizal. 

  • Bung Hatta hingga Maruf Amin Suka Baca, Gibran Mancing Mania

    Bung Hatta hingga Maruf Amin Suka Baca, Gibran Mancing Mania

    GELORA.CO -Ada fenomena tak biasa yang diperlihatkan Gibran Rakabuming Raka. Seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang justru menyibukkan diri hadir pada acara mancing bertajuk Mancing Mania Gratis Jilid II di Kabupaten Bekasi, Minggu, 26 Oktober 2025.

    “Gibran hadir mancing mania di Bekasi. Kita sudah tidak punya kosa kata lagi untuk menjelaskan ini fenomena apa,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Ray menduga, keputusan Gibran untuk ikut mancing bersama warga Tambun Utara, Kabupaten Bekasi itu karena sudah bingung mencari cara untuk mendongkrak citra di mata publik.

    Selain tak banyak kegiatan yang disorot, Gibran juga diketahui sedang diterpa isu negatif terkait ijazah.

    Namun demikian, kegiatan Gibran ini terasa sangat jomplang jika dibandingkan dengan para wakil presiden pendahulunya.

    “Dari (Mohammad) Hatta yang menulis sederetan buku, kebijakan, koperasi, macam-macam. (Kemudian) Habibie, JK (Jusuf Kalla), Boediono, Maruf Amin pakar ekonomi syariah Islam, tiba-tiba datang wakil presiden (Gibran) yang terus terang bilang ‘saya enggak suka baca buku’,” sentil Ray.

    “(Sementara Gibran) ujung-ujungnya mancing mania, periksa tas anak sekolah, dan sebagainya,” tandas Ray.

    Gibran sempat menuai sorotan saat menghadiri kegiatan Mancing Mania Gratis Jilid II yang digelar di sepanjang Kali Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu 26 Oktober 2025.

    Acara ini bahkan turut disiarkan di akun YouTube Wapres RI. Acara mancing ini diinisiasi Karang Taruna Tambun Utara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97. Tidak cuma mancing, Gibran juga ikut membacakan hadiah doorprize dari atas panggung

  • Dino Patti Djalal Nilai Isu Gibran 2 Periode Picu Konflik antar Parpol

    Dino Patti Djalal Nilai Isu Gibran 2 Periode Picu Konflik antar Parpol

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dino Patti Djalal menilai munculnya gerakan Gibran 2 periode memicu gejolak konflik baik antar partai politik maupun secara individual. 

    Dalam akun Instagram pribadinya, Dino menganalisis berbagai polemik yang kemungkinan terjadi jika gerakan ini santer digaungkan, bahkan sampai terealisasi. Menurutnya, upaya melenggangkan Gibran 2 periode bukan berasal dari pihak Hambalang, tetapi dari pihak Solo.

    “Saya berpandangan bahwa gerakan Gibran Wapres 2 periode ini bukan saja prematur tapi justru akan merugikan Gibran sendiri,” kata Dino, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Dia berpandangan bahwa Prabowo tidak ingin diseret dalam kisruh kepemimpinan 2 periode. Terlebih Prabowo merupakan pemimpin negara yang berwenang menunjuk pendampingnya, serta baru menjabat sebagai kepala negara selama satu tahun. Dino menilai gerakan ini diinisiasi untuk kepentingan politik Gibran.

    Sentimen antar partai politik tidak terhindarkan. Dino berujar bahwa partai politik berpotensi besar mengalami konflik antara pendukung Gibran dan Prabowo. Sebab, terdapat kontrak politik yang telah disepakati sampai 2029 untuk mendukung kinerja keduanya.

    “2029-2034 itu urusan lain lagi dan harus nego ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku nanti. Sebagian parpol bisa saja mendukung Prabowo 2 periode, tapi mendukung Prabowo-Gibran II periode nah itu lain perkara,” tuturnya.

    Pasalnya, alih-alih bekerja sama, kekompakan partai politik di tubuh Kabinet Merah Putih justru berpotensi merenggang. Sebab, Dino beralasan banyak parpol yang tidak mau hasil kerja kerasnya digunakan untuk memenangkan ambisi Gibran 2 periode.

    Gerakan ini seperti pisau bermata dua karena dapat merugikan bagi Gibran sendiri. Dino menuturkan, sepanjang 4 tahun ke depan publik akan menilai hasil kinerja Gibran. Manuver-manuver tertentu akan dinilai sebagai tindakan Gibran meraih hati masyarakat agar melenggang 2 periode di kursi eksekutif.

    “Karena dalam 4 tahun ke depan segala tindakannya, baik yang terbuka maupun yang tertutup akan dicurigai semua orang sebagai manuver yang bisa ditebak tujuannya,” papar Dino.

    Lebih dalam, Dino menyinggung strategi Prabowo menggaet Gibran saat era kampanye yang bertujuan mencegah Jokowi masuk jajaran Megawati dan Ganjar. Namun pada 2029, Prabowo diprediksi tak lagi suara dari parpol Jokowi karena eksistensi Jokowi yang telah pudar. 

    “Apalagi kini ada semacam konsensus nasional yang tidak resmi bahwa satu hal yang paling tidak diinginkan bahkan paling ditakutkan baik oleh purnawirawan TNI, birokrasi, parpol, pengusaha, ormas, mahasiswa, dan lain sebagainya adalah prospek Gibran menjadi presiden sebelum periode yang sekarang berakhir,” ucapnya.

    Dino menegaskan, jika Gibran ingin menjabat sebagai wakil presiden sebanyak dua kali berturut-turut, maka harus lebih hebat dari Bung Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono, Adam Malik, dari BJ Habibie, Try Sutrisno, Boediono, Yusuf Kalla, dan Ma’ruf Amin.

    Dia menyarankan agar Gibran fokus bekerja keras membangun kepercayaan publik dengan menghasilkan kerja nyata yang berdampak bagi masyarakat dan negara.

    “Itu aset yang paling besar dalam politik dan ini hanya bisa dilakukan dengan ketulusan dan konsistensi. Bukan dengan gimmick, bukan dengan lagu yang memuja diri sendiri,” pungkasnya.

  • Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejak merdeka pada 1945,  Indonesia sudah dipimpin oleh delapan preside. Awalnya, mereka dipilih tidak secara langsung, namun mulai 2004 berubah menjadi langsung oleh rakyat di 2004.

    Kata presiden sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni Pre, yang berarti sebelum dan Sedere berarti menduduki. Berikut urutan Presiden RI beserta wakilnya dari masa ke masa.

    1. Presiden Soekarno (1945-1967)

    Soekarno merupakan presiden pertama RI. Ia kerap disebut-sebut sebagai bapak proklamator.

    Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia menempuh jenjang pendidikan terakhirnya di ITB dan lulus dengan menyandang gelar insinyur.

    Selama menjabat, Ir. Soekarno dibantu oleh wakil presiden, yakni Drs. Moh Hatta. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902.

    2. Presiden Soeharto (1967-1998)

    Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Argomulyo, Yogyakarta. Ia merupakan lulusan dari sekolah Bintara di Gombong.

    Karir militer Soeharto cukup menonjol. Ia pun turut berperang dalam melawan penjajah Belanda.Saat menjabat sebagai presiden, Soeharto menduduki kursi jabatan presiden paling lama. Dikarenakan masa jabatan yang begitu lama, presiden Soeharto memiliki beberapa wakil presiden, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah. Ada pula Sudharmono, Try Sutrisno, dan yang terakhir B. J. Habibie.

    3. Presiden BJ Habibie (1998-1999)

    BJ Habibie adalah presiden yang sebelumnya menduduki jabatan wakil presiden pada masa jabatan Presiden Soeharto. Ia memimpin negara Indonesia tanpa didampingi seorang wakil presiden.

    Sejarah mencatat bahwa Habibie adalah presiden dengan masa jabatan tersingkat, yakni hanya 1 tahun 5 bulan.

    4. Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

    Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden yang juga menjadi tokoh dalam organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Ia dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 1999 menjadi presiden didampingi dengan wakilnya, Megawati Soekarno Putri.

    5. Presiden Megawati Soekarno Putri. (2001-2004)

    Presiden Megawati diangkat dari kursi wakil presiden menjadi presiden. Nama lengkapnya adalah Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, lahir pada 23 Januari 1946 di kota Yogyakarta.

    Ia terpilih presiden pada 23 Juli 2001 untuk menggantikan posisi mantan presiden Abdurrahman Wahid. Wakil presiden yang mendampinginya adalah Hamzah Haz

    6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

    Presiden keenam Indonesia akrab dengan sebutan SBY. Ia menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

    SBY berkarir di bidang politik dengan menjadi anggota DPR, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) di tahun 2000-2004. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden SBY dibantu oleh M. Jusuf Kalla dan Boediono selaku wakilnya.

    7. Presiden Joko Widodo (2014-2024)

    Presiden Joko Widodo lebih dikenal dengan sebutan Jokowi. Sebelum menjabat sebagai seorang presiden, ia adalah seorang gubernur DKI Jakarta.

    Jokowi juga sempat menjadi walikota Surakarta sejak tahun 2005 hingga 2012. Wakil-wakilnya adalah M Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin.

    8. Presiden Prabowo Subianto (2024-sekarang)

    Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI yang ke-8 pada 20 Oktober 2024. Ia didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang tak lain adalah anak dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Citra Gibran Bergantung Figur Bapaknya, Gus Umar Sindir Konstitusi Dilabrak Demi Anak

    Citra Gibran Bergantung Figur Bapaknya, Gus Umar Sindir Konstitusi Dilabrak Demi Anak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Model kepemimpinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan publik terutama dari pengamat dan tokoh nasional.

    Analis komunikasi politik, Hendri Satrio atau Hensat, menilai Gibran perlu segera membangun kepercayaan publik terhadap kualitas dirinya sebagai wakil presiden di tahun kedua kepemimpinan duet Prabowo-Gibran.

    Ia menilai, citra Gibran selama ini masih dianggap bergantung pada figur sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Menurut saya, Gibran harus membuktikan kualitasnya agar masyarakat percaya, bukan hanya menghindari persepsi bahwa perannya hanyalah tidak mengganggu presiden,” ujar Hensat, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Hensat menilai, selama menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga kini menjadi wakil presiden, Gibran kerap dikaitkan dengan pengaruh Jokowi. Hal ini dinilai membuat publik sulit menilai kontribusi nyata dari Gibran sendiri.

    “Jadi yang harus diperbaiki Gibran itu adalah kepercayaan masyarakat akan kualitas dia, trust level terhadap kualitas dia. Karena selama ini kan citranya dia jadi wali kota dibantu oleh bapaknya, jadi wapres pun dibantu oleh bapaknya,” kata Hensa.

    Ia bahkan membandingkan Gibran dengan sejumlah wakil presiden terdahulu seperti Ma’ruf Amin, Boediono, dan Jusuf Kalla yang dinilai mampu memberi dukungan substansial terhadap presiden tanpa bayang-bayang figur lain.

    Di sisi lain, sentimen publik terhadap isu politik dinasti juga mencuat dari pernyataan tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Sahadat Hasibuan, di platform X (Twitter) miliknya @umarrhasibuan_.

  • Catatan Setahun Gibran jadi Wakil Presiden Dampingi Prabowo

    Catatan Setahun Gibran jadi Wakil Presiden Dampingi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Tepat satu tahun sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wacana tentang pembagian peran di dalam pemerintahan kembali menghangat.

    Para pendukung menilai pemerintahan baru bergerak cepat; para pengkritik mempertanyakan efektivitas sejumlah program unggulan. Di tengah pujian dan kritik itu, satu narasi konsisten muncul: Gibran yang datang ke panggung politik nasional dengan label “wajah muda” dan simbol regenerasi tampak lebih minim profil dibandingkan sang presiden yang bertindak sangat aktif dan “take control” dalam berbagai urusan negara.

    Saat kampanye, Gibran memiliki wajah sebagai simbol pembaruan anak muda yang sudah punya pengalaman memimpin kota (Surakarta), praktikal, dan dekat dengan generasi milenial. Setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, dia diberi panggung untuk memperkenalkan sejumlah inisiatif dari dorongan pendidikan AI hingga program layanan publik digital seperti “Lapor Mas Wapres” pada awal masa jabatan.

    Namun, selama tahun pertama, Analis Komunikasi Politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio memperhatikan bahwa aktivitas-aktivitas publik Gibran cenderung bersifat seremonial atau administratif, bukan inisiatif kebijakan besar yang menggeser arah birokrasi atau diplomasi.

    Dia menyatakan bahwa Gibran tersandera oleh dua narasi yang saling bertabrakan harapan simbolik perubahan anak muda dan bacaan publik soal keberlanjutan dinasti politik keluarga Jokowi kondisi yang, menurutnya, membuat arah politik Gibran menjadi gamang dan sulit menunjukkan gebrakan nyata.

    “Dari awal kita harusnya juga mulai mengeset harapan kepada Gibran, dia jadi wapres kan memang peran bapak besar sekali. Jadi jangan set harapan seperti wapres sebelumnya. Memang minim gebrakan dan bisa diperkirakan kalau akan minim gerakan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Hendri menegaskan, tidak ada indikator sejauh ini yang menunjukkan Gibran memainkan peran strategis sebagaimana para pendahulunya. Dia membandingkan Gibran dengan dua wakil presiden era sebelumnya: K.H. Ma’ruf Amin yang aktif dalam pengembangan ekonomi syariah dan sosial, serta Boediono dan Jusuf Kalla yang dikenal teknokrat dan pengambil keputusan penting di bidang ekonomi dan pemerintahan.

    “Kalau Ma’ruf Amin itu punya bidang jelas, dia fokus ke ekonomi syariah dan pemberdayaan sosial. Tapi kalau Gibran, ya fungsinya cuma mendampingi Pak Prabowo. Dia pelengkap aja, syarat aja, bahwa ada wakil presiden,” kata Hendri.

    Meskipun menilai Gibran minim kontribusi substantif, tetapi Hendri menyoroti bahwa pekerjaan rumah terbesar pemerintahan Gibran pada tahun kedua tetap berada di bidang ekonomi.

    Dia menilai, Gibran harus mengenal lebih akrab dengan tantangan ekonomi nasional saat ini tidak hanya terkait perlambatan pertumbuhan, tetapi juga menurunnya daya beli masyarakat dan melemahnya investasi.

    Dalam konteks itu, menurut Hendri, Gibran seharusnya mulai mengambil peran lebih aktif dalam program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya generasi muda dan sektor UMKM.

    “Masih sama sih sama tahun ini yaitu ekonomi. Yang paling berat sekarang itu ekonomi, jadi tahun depan juga pasti itu,” tandas Hendri.

    Kontras: Prabowo sebagai control tower

    Kontras antara gaya kepemimpinan kedua figur ini cukup tajam. Selama 12 bulan pertama, Presiden Prabowo tampak intensif memimpin agenda pemerintahan domestik dan global memimpin sidang kabinet paripurna, aktif melakukan lawatan luar negeri hingga 33 perjalanan ke 25 negara dan memegang peranan sentral dalam menentukan prioritas kebijakan nasional.

    Salah satu ukuran visibilitas global adalah frekuensi dan profil kunjungan luar negeri. Dalam tahun pertama, catatan bisnis menempatkan Prabowo jauh lebih sering melakukan lawatan ke luar negeri dibandingkan Gibran sebuah indikator yang menegaskan bahwa representasi diplomatik utama berada di tangan presiden.

    Beberapa liputan mencatat puluhan kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden dalam satu tahun pertama, sementara daftar kunjungan kerja resmi wapres relatif lebih pendek dan sering bersifat melepas kedatangan atau menyambut ketika presiden kembali.

    Secara konstitusional, tugas wapres adalah membantu presiden. Dalam praktiknya, pembagian tugas sangat bergantung pada kesepakatan personal dan politik antar keduanya.

    Menurut Hendri, jika Gibran ingin mengubah narasi “minim gebrakan”, ada beberapa pendekatan praktis yang bisa dipertimbangkan yaitu mengambil mandat sektoral yang jelas dan terukur dengan fokus pada satu atau dua isu besar.

    Hendri melanjutkan orang nomor dua di Indonesia itu juga bisa membangun inisiatif yang bersinggungan langsung dengan publik muda program yang melibatkan partisipasi anak muda, inkubator startup daerah, atau reformasi sistem pendidikan menengah-kejuruan bisa menunaikan janji simbol regenerasi secara substansial.

    “Misalnya transformasi pendidikan vokasi-AI, kewirausahaan digital untuk UMKM dengan target hasil yang dapat diukur dalam 12–24 bulan. Ini mirip peran yang dijalankan Ma’ruf Amin pada ekonomi syariah. Jadi spesifik, terukur, dan memiliki stakeholder jelas,” tandasnya.

    Belum lagi, berdasarkan laporan Evaluasi Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran (CELIOS, 2025) tertuang bahwa Gibran mendapat nilai rata-rata 2 dari 10, menjadikannya salah satu pejabat dengan penilaian publik terendah.

    Termasuk 76% responden menilai kinerjanya sangat buruk, 17% buruk, 7% cukup, dan hanya 1% baik. Tidak ada responden yang memberi nilai di atas 8. Skor ini turun dari rata-rata 3 pada survei 100 hari pertama pemerintahannya

    “Kinerja Gibran dinilai tidak menunjukkan peningkatan berarti dalam kepemimpinan, koordinasi, maupun komunikasi kebijakan,” demikian tulis laporan tersebut.

    Dalam perbandingan antara periode 100 hari dan 1 tahun, jumlah penilai “sangat buruk” terhadap Gibran melonjak dari 31% menjadi 61%. Hal ini mencerminkan minimnya peran strategis Wapres Ke-14 RI itu dalam pemerintahan Prabowo, terutama dalam bidang kebijakan dan diplomasi.

  • Setahun Dampingi Prabowo, Gibran Harus Perbaiki Kualitas Diri

    Setahun Dampingi Prabowo, Gibran Harus Perbaiki Kualitas Diri

    GELORA.CO -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu segera membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinannya di tahun kedua memimpin Indonesia bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Analis komunikasi politik Hendri Satrio, citra Gibran yang selama ini bergantung pada bantuan ayahnya, Joko Widodo, telah menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik. Sehingga, publik tidak melihat kontribusi nyata dari Gibran selama menjabat sebagai wakil presiden.

    “Menurut saya, Gibran harus membuktikan kualitasnya agar masyarakat percaya, bukan hanya menghindari persepsi bahwa perannya hanyalah tidak mengganggu presiden,” ujar Hensat kepada RMOL, Rabu, 22 Oktober 2025.

    Selama masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo dan Wakil Presiden, Gibran sering dikaitkan dengan pengaruh Jokowi, yang membuat harapan publik terhadap kontribusinya terbatas.

    Hal ini membuat Gibran secara kualitas berbeda dengan wakil presiden sebelumnya seperti Ma’ruf Amin, Boediono, atau Jusuf Kalla, yang dianggap mampu memberikan dukungan substansial kepada presiden.

    “Jadi yang harus diperbaiki Gibran itu adalah kepercayaan masyarakat akan kualitas dia, trust level terhadap kualitas dia. Karena selama ini kan citranya dia jadi wali kota dibantu oleh bapaknya, jadi wapres pun dibantu oleh bapaknya,” ujarnya.

    Terkait dengan cara meningkatkan kualitasnya, Hensat berpendapat bahwa Gibran saat ini perlu fokus ke isu-isu krusial yang masih menggantung di mata masyarakat, contohnya adalah ijazah.

    “Tunjukkan saja ijazahnya bahwa memang dia punya ijazah, jangan seperti bapaknya yang gantung-gantung sekarang,” pungkas Hensat. 

  • Boediono: Indonesia butuh sinergi antara teknokrat dan politikus

    Boediono: Indonesia butuh sinergi antara teknokrat dan politikus

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden ke-11 Indonesia, Boediono, menyerukan agar Indonesia dapat mengatasi tantangan geopolitik dan gejolak di dalam negeri dengan mengandalkan sinergi positif antara teknokrasi dan politik untuk kunci ketahanan nasional.

    Berbicara dalam kuliah umum mengenai ketidakpastian geopolitik dunia dalam rangka HUT ke-35 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Jakarta, Selasa, Boediono menyoroti masa kejayaan Indonesia pada 1970-an hingga 1990-an ketika sinergi antara teknokrasi dan politik berjalan dengan baik, dan menghasilkan kemajuan ekonomi dan sosial yang signifikan.

    “Saya percaya banyak dari kita mendambakan dan mengharapkan terulangnya kembali sinergi positif antara teknokrasi dan politik seperti waktu itu. Terutama di masa suasana geo-politik dan geo-ekonomi yang penuh risiko dan ketidakpastian,” kata Boediono.

    Boediono menuturkan bahwa Indonesia pernah berada dalam suatu masa di mana para teknokrat diberi tugas dan mampu merumuskan konsep-konsep kebijakan yang berkualitas. Bersamaan dengan itu, pemegang kekuasaan politik juga siap membuka diri untuk memberikan dukungan untuk implementasinya.

    Dirinya menyoroti inflasi yang sangat parah di tahun 1960-an yang berhasil “dijinakkan” dan setelah itu, katanya, selama lebih dari 2 dasawarsa mulai dari awal tahun 1970-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perbaikan indikator-indikator sosial yang sangat mengesankan.

    “Pada waktu itu, Indonesia sempat disebut sebagai kandidat macan Asia sampai datangnya krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Penggalan sejarah ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua,” ucapnya.

    Mantan wakil presiden itu menyampaikan bahwa panggung politik dunia memang sangat penting, karena menentukan ruang gerakan bagi suatu negara. Pengelola negara juga dituntut untuk jeli mengambil posisi strategis demi bangsanya.

    Namun, lanjutnya, keberhasilan pengelolaan panggung negara dan diplomasi internasional, tidak terlepas dari ekonomi dan politik. Menurut Boediono, keduanya tidak bisa dipisahkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara karena saling mengisi dan membentuk suatu kebijakan.

    Dirinya menguraikan bahwa konsep kebijakan ekonomi yang bagus, tapi tidak mendapat dukungan politik untuk melaksanakannya, akan hanya tinggal konsep atau ide saja.

    Sebaliknya, semangat dan suasana politik yang kondusif, tapi konsep kebijakan yang diusulkan tidak bermutu, harus dirumuskan secara serampangan, maka yang terjadi bukan berkah, tapi barangkali justru musibah bagi bangsa.

    “Teknokrasi dan politik harus bersinergi dan akan menghasilkan kebijakan yang baik, apabila masing-masing setia dan patuh pada fungsi dan kaedah institusional masing-masing,” ucapnya.

    Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.