Tag: Bobby Rasyidin

  • DPR Cecar Bos KAI soal Rugi Proyek Kereta Cepat

    DPR Cecar Bos KAI soal Rugi Proyek Kereta Cepat

    JAKARTA – Komisi VI DPR menyoroti dan mengkritisi utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang membebani keuangan dari BUMN transportasi kereta api tersebut.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Hasani Bin Zuber  bilang kerugian proyek tersebut menjadi beban yang harus ditanggung oleh KAI. Dia bilang rugi proyek itu mencapai Rp2,69 triliun di tahun 2024. Sementara, di semester I-2025 kerugian mencapai Rp1 triliun.

    “Proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, ini kan cukup besar tercatat kerugian Rp1 triliun pada semester I-2025, ini tentu membebani PT KAI itu sendiri,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Dirut KAI Bobby Rasyidin dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 Agustus.

    “Pertanyaan saya, apa strategi PT KAI untuk mengurangi kerugian operasional Whoosh ke depan? Apakah ada skenario break even point yang sudah disusun?,” sambungnya.

    Senada, Anggota Komisi VI Fraksi PDI-Perjuangan, Darmadi Durianto mengatakan KAI sebagai pemegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang tergabung dalam konsorsium KCIC, ikut menanggung bebas utang proyek Whoosh.

    Lebih lanjut, Darmadi mengatakan beban keuangan dari kerugian proyek KCIC bisa lebih dari Rp4 triliun di 2025.

    “Saya melihat ada utang yang begitu besar yang harus ditanggung kereta api dalam proyek KCIC. Bapak pegang saham PSBI 58 persen lebih. PSBI kuasa 60 persen, China 40 persen. Itu kalau dihitung 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC bisa capai Rp4 triliun lebih,” kata Darmadi.

    Bahkan, kata Darmadi, dalam kurun waktu enam bulan saja, beban keuangan yang ditanggung KAI mencapai Rp1,2 triliun.

    “Dari beban KCIC sendiri sudah Rp950 miliar dikalikan dua. Sudah Rp4 triliun lebih. 2024, itu Rp3,1 triliun,” katanya.

    Darmadi memproyeksikan, pada tahun 2026 utang KAI bisa mencapai Rp6 triliun. Menurut dia, jika tidak segera diatasi, maka akan membebani anak usaha lainnya yang mana seharusnya mencatat keuntungan malah tenggelam oleh beban bunga utang.

    “Karena kalau nggak (diatasi) bapak nggak dapat tantiem, gaji jalan tapi tantiem nggak dapat, karena akan terlalap rugi keuangan dan beban KCIC,” jelasnya.

    Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi PID-Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan total investasi KAI ke PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Dia bilang sejak awal tahun 2025 telah menyuntikkan modal Rp7,7 triliun untuk KCIC.

    Sekadar informasi, konsorsium proyek tersebut meliputi beberapa pihak, KAI menjadi pemegang saham tertinggi dengan kepemilikan sebesar 58,53 persen. Lalu, WIKA 33,36 persen, Jasa Marga 7,08 persen, dan Perkebunan Nusantara 1,03 persen. PBSI menggenggam 60 persen saham di KCIC sebagai operator Whoosh.

     

    Rieke menilai perlu ada penjelasan secara detail. Apalagi, dia bilang sampai saat ini belum ada pembentukan konsorsium yang baru.

    “Termasuk dalam proyek strategis nasional menghabiskan investasi sebesar 7,2 miliar dolar AS atau setara Rp116 triliun. Kerugian semester I-2025, mohon saling cek pada datanya, mencatat kerugian Rp1,65 triliun dari investasi di PSBI, KAI kerugiannya sebesar itu,” jelasnya.

    Di samping itu, Rieke juga meminta agar proyek strategis nasional tidak dibebankan kepada BUMN. Apalagi, kata dia, perusahaan tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik.

    “Bisa kolaps. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal,” ujar Rieke.

  • KAI Bakal Bahas Utang Kereta Cepat dengan Danantara

    KAI Bakal Bahas Utang Kereta Cepat dengan Danantara

    Jakarta

    Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anangata Nusantara (Danantara), terkait permasalahan beban keuangan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

    Hal itu ia ungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdananya bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Dalam agenda tersebut, sejumlah Anggota Komisi VI mencecar Bobby terkait penyelesaian persoalan KCIC.

    Mulanya, Bobby menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan beban keuangan KCIC. Ia memastikan dapat memahami permasalahan-permasalahan KAI dalam satu minggu, termasuk KCIC.

    “Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” ungkap Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Bobby mengaku akan berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk penyelesaian persoalan keuangan KCIC. “Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian (persoalan) KCIC ini,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta KAI untuk berkoordinasi dengan Danantara mengenai persoalan KCIC. Ia menyebut, Danantara telah menyusun solusi penyelesaian KCIC dalam RKAP 2025.

    “Kami ingin sampaikan dalam RKAP 2025 Danantara, itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta pak Bobby koordinasi dengan Danantara, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan? Nah, di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director KAI soal penyelesaian permasalahan Whoosh ini,” jelasnya.

    Diketahui, KAI sendiri masuk dalam konsorsium proyek tersebut melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). KAI sendiri menjadi pengendali mayoritas PT PSBI dengan kepemilikan saham sebanyak 58,53%. Dalam konsorsium tersebut, PT PSBI memegang kendali 60%, sedangkan 40% sisanya dipegang oleh perusahaan asal China, yakni Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

    Adapun KCIC menelan kerugian hingga Rp 1,6 triliun di semester I 2025. Adapun total penyerapan kerugian KAI di paruh pertama tahun ini mencapai Rp 1,424 triliun. Sementara di semester I tahun 2024, kerugian 2,377 triliun.

    Berdasarkan catatan detikcom, diketahui pembangunan proyek ini mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan saat ini Danantara tengah menyiapkan berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut. Meski begitu, ia belum menjelaskan lebih detail terkait upaya apa yang akan dilakukan.

    “Jadi memang kereta cepat ini sedang kita pikirkan dan segera akan kita usulkan nanti, tapi kan solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kita sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini,” kata Dony saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/7/2025).

    (kil/kil)

  • Menhub Sebut Kereta Khusus Petani dan Pedagang Sedang Uji Dinamis

    Menhub Sebut Kereta Khusus Petani dan Pedagang Sedang Uji Dinamis

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang dalam tahap uji dinamis (dynamic trial).

    “Kereta api petani dan pedagang sekarang kita sedang dynamic trial, untuk hal ini kami akan melihat feedback-nya,” ujar Bobby di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut bertujuan agar PT KAI nantinya bisa menentukan nilai keekonomiannya sehingga dapat menumbuhkan ekonomi petani dan pedagang.

    “Sehingga nanti kita bisa menentukan nilai keekonomiannya yang untuk mendorong pertumbuhan dari petani dan pedagang yang mengangkut komoditas-komoditasnya dengan menggunakan kereta api,” kata Bobby.

    PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) menyiapkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang guna memperkuat akses distribusi hasil bumi, memperlancar mobilitas perdagangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

    KAI terus menghadirkan inovasi transportasi yang dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat, salah satu terobosan terbaru adalah pengembangan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) khusus petani-pedagang yang saat ini tengah dimodifikasi di UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng.

    Kereta itu dirancang untuk membantu mobilitas para petani dan pedagang, sekaligus memudahkan pengangkutan hasil panen maupun barang dagangan secara lebih leluasa, aman dan efisien. Gagasan kereta itu berawal dari pembahasan teknis sejak Mei 2024 yang kemudian diwujudkan melalui proses modifikasi sarana. Konsep desainnya mengedepankan kemudahan akses dan ruang angkut yang lebih luas.

    Tempat duduk dipasang sejajar di sisi kiri dan kanan kereta, sehingga ruang tengah lapang untuk menempatkan hasil pertanian atau barang dagangan, sekaligus memudahkan pergerakan di dalam kereta. Selain perubahan tata letak tempat duduk, sejumlah detail teknis juga dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan khusus ini.

    Lebar pintu bordes diperbesar dari 800 mm menjadi 900 mm, sekat partisi dan bordes dihilangkan untuk memperlancar akses barang, dan jumlah kursi disesuaikan menjadi 73 dari sebelumnya 106 tempat duduk. Toilet tetap tersedia satu unit per kereta, sementara rak bagasi dipertahankan untuk kenyamanan penumpang.

    Kereta petani-pedagang itu merupakan hasil modifikasi dari kereta kelas bisnis dan ekonomi yang saat ini tengah memasuki tahap pengujian. Uji statis telah dilaksanakan pada 14–15 Agustus 2025 di UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng, kemudian dilanjutkan dengan uji dinamis pada 15 Agustus 2025 dengan rute Surabaya Gubeng–Lamongan (pulang-pergi).

  • KPK Panggil Dirut KAI Bobby Rasyidin jadi Saksi Dugaan Korupsi SPBU Pertamina

    KPK Panggil Dirut KAI Bobby Rasyidin jadi Saksi Dugaan Korupsi SPBU Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) 2018-2023.

    Adapun Bobby diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Utama PT Len periode 2020-2025.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa selain Bobby ada tiga saksi lainnya yang akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/8/2025).

    “Hari ini Kamis [14/8] KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK [Tindak Pidana Korupsi] terkait proyek Digitalisasi SPBU PT Pertamina [Persero] periode 2018- 2023),” kata Budi, Kamis (13/8/2025).

    Budi mengungkapkan tiga saksi lainnya, yaitu adalah Karyawan PT Telkom Judi Achmadi, VP Solution Delivery PT Sigma Cipta Caraka Kreasi Binsar Pardedes, dan VP Procurement PT Sigma Cipta Caraka Heri Purnomo.

    Adapun, dua permasalahan dalam proyek ini yaitu pengadaan mesin EDC dan tangki penampungan di SPBU. Sebagai informasi, KPK sedang mendalami dugaan korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina tahun 2018-2023. 

    Sejumlah saksi yang telah diperiksa di antaranya Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas Agustinus Yanuar Mahendratama, Head of Outbound Purchasing PT SCC Aily Sutedja, VP Corporate Holding and Portofolio IA PT Pertamina Anton Trienda.

    Kemudian, VP Sales Enterprise PT Packet Systems Antonius Haryo Dewanto, hingga mantan Direktur Sales & Marketing PT PINS Indonesia Benny Antoro.

  • Susunan Lengkap Direksi & Komisaris KAI Terbaru

    Susunan Lengkap Direksi & Komisaris KAI Terbaru

    Jakarta

    Perombakan terjadi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pada perombakan ini terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris di KAI.

    Bobby Rasyidin yang ditunjuk sebagai Direktur Utama KAI menggantikan Didiek Hartantyo. Sebelumnya, Bobby dikenal sebagai Direktur Utama PT LEN Industri, induk holding BUMN pertahanan DEFEND ID sejak tahun 2021 hingga 2025.

    Perombakan besar pada struktur direksi ini dilakukan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-223/MBU/08/2025 dan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management nomor SK.038/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

    Surat keputusan itu mengangkat Bobby Rasyidin sebagai Direktur Utama, Dody Budiawan sebagai Wakil Direktur Utama, dan I Gede Darmayusa sebagai Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi.

    Kemudian, di keputusan yang sama juga diangkat Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko, Atih Nurhayati sebagai Direktur SDM dan Kelembagaan, Rafli Yandra sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha, dan Indarto Pamoengkas sebagai Direktur Keuangan dan Umum.

    Selain itu, struktur komisaris KAI juga dirubah melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-224/MBU/08/2025 dan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management nomor SK.039/DI-DAM/DO/2025 tertanggal 12 Agustus 2025.

    Purnomo Sucipto dan I Wayan Sugiri diangkat sebagai Komisaris. Lalu, Arnanto dan Raizal Arifin sebagai Komisaris Independen.

    “Kami menyambut baik kehadiran jajaran komisaris dan direksi yang baru akan memperkuat langkah KAI dalam menghadirkan layanan terbaik dan berkontribusi bagi kemajuan perkeretaapian nasional,” ujar EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

    Berikut ini jajaran direksi dan komisaris KAI yang baru:

    Dewan Komisaris

    1. Komisaris Utama: Said Aqil Siroj
    2. Komisaris Independen: Endang Tirtana
    3. Komisaris Independen: Arnanto
    4. Komisaris Independen: Raizal Arifin
    5. Komisaris: Purnomo Sucipto
    6. Komisaris: I Wayan Sugiri
    7. Komisaris: Diah Natalisa
    8. Komisaris: Mohamad Risal Wasal

    Dewan Direksi

    1. Direktur Utama: Bobby Rasyidin
    2. Wakil Direktur Utama: Dody Budiawan
    3. Direktur Portofolio Manajemen & Teknologi Informasi: I Gede Darmayusa
    4. Direktur Perencanaan Strategis & Manajemen Risiko: Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat
    5. Direktur SDM & Kelembagaan: Atih Nurhayati
    6. Direktur Bisnis & Pengembangan Usaha: Rafli Yandra
    7. Direktur Keuangan & Umum: Indarto Pamoengkas
    8. Direktur Pengelola Sarana & Prasarana: Heru Kuswanto
    9. Direktur Operasi: Awan Hermawan Purwadinata
    10. Direktur Keselamatan & Keamanan: Dadan Rudiansyah

    Lihat juga Video: Komisaris KAI Nilai Penambahan Jadwal KRL Nambo Bikin Penumpang Nyaman

    (acd/acd)

  • Menhub Sebut Pergantian Direksi KAI Murni Keputusan Danantara

    Menhub Sebut Pergantian Direksi KAI Murni Keputusan Danantara

    Jakarta

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pergantian direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) murni merupakan keputusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Keputusan ini tidak ada kaitannya dengan sejumlah peristiwa kecelakaan yang terjadi beberapa waktu belakangan.

    Perombakan besar pada struktur direksi KAI dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-223/MBU/08/2025 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT Danantara Asset Management Nomor SK.038/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

    “Pergantian direksi dari PT KAI saya rasa tidak terkait dengan tiga kejadian yang berkaitan dengan kereta api. Itu hak dan kewenangan dari Danantara Indonesia dalam melakukan pergantian direksi maupun komisaris,” kata Dudy usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Terkait rincian peristiwa kecelakaan transportasi, baik di sektor kereta api maupun kapal yang terjadi belakangan ini, Dudy mengaku belum mendapat laporan resmi. Meski begitu, ia memastikan akan melakukan evaluasi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

    “Rekomendasi dari KNKT nanti akan kami tindak lanjuti dan perbaiki apabila ditemukan hal-hal yang menjadi kesalahan, baik di tingkat operasional maupun di Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Danantara Asset Management Nomor SK.038/DI-DAM/DO/2025, ditetapkan Bobby Rasyidin sebagai Direktur Utama, Dody Budiawan sebagai Wakil Direktur Utama, dan I Gede Darmayusa sebagai Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi.

    Dalam keputusan yang sama, juga diangkat Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko, Atih Nurhayati sebagai Direktur SDM dan Kelembagaan, Rafli Yandra sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha, serta Indarto Pamoengkas sebagai Direktur Keuangan dan Umum.

    (shc/rrd)

  • Kiprah Bobby Rasyidin, Mantan Bos Holding BUMN Pertahanan yang Pernah Saling Bersaing – Page 3

    Kiprah Bobby Rasyidin, Mantan Bos Holding BUMN Pertahanan yang Pernah Saling Bersaing – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bobby Rasyidin resmi ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sebelum bergeser ke BUMN kereta, Bobby pernah menjadi Direktur Utama PT LEN Industri, Holding BUMN Industri Pertahanan.

    Dia menjabat dari 2021 hingga 2025 di posisi tersebut. Ternyata ada kisah unik soal penggabungan BUMN pertahanan itu di masa kepemimpinan Bobbu Rasyidin. Dia mengakui sebelum digabung dalam Holding BUMN Industri Pertahanan, DEFEND ID, perusahaan di sektor ini cenderung saling sikut karena persaingan.

    Hal ini diungkap Bobby dalam Ngopi BUMN, di Kantor Kementerian BUMN, pada Oktober 2023 lalu. Bobby menjelaskan, ada sekitar 5 perusahaan di sektor industri pertahanan. Yakni, LEN Industri, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, Pindad, dan PT Dahana. Sebelum jadi holding, kelima perusahaan itu kerap ‘rebutan’.

    “Terus terang sebelum diholdingkan ini 5 BUMN seperti disampaikan bang Arya (Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga), silo-silo itu banyak terjadi. Seperti PT Pindad dan PT LEN kalau ada sistem di dalam platform, itu rebutan,” kata Bobby dalam Ngopi BUMN, di Kementerian BUMN, Jakarta, ditulis Rabu (13/8/2025).

    Misalnya, bicara soal battle management system (BMS) sebagai otaknya tank, PT LEN Industri punya produk tersebut. Tapi, yang mendapat porsi adalah Pindad. Hal ini terjadi juga di BUMN industri pertahanan lainnya.

    “Begitu juga ketika PT PAL membuat kapal, otaknya combat management system (cms) ini dikembangkan oleh LEN juga dari 2010, LEN punya produk dan teknologi ini. Tapi karena waktu itu PT PAL dan PT LEN bersaing, maka dalam kapal perang yang dibangun kala itu cms tidak punyanya LEN,” jelas dia.

     

  • Letjen TNI Sekaligus Sekjen Kemhan Tri Budi Utomo Diangkat Jadi Komisaris Utama BUMN

    Letjen TNI Sekaligus Sekjen Kemhan Tri Budi Utomo Diangkat Jadi Komisaris Utama BUMN

    PIKIRAN RAKYAT – Perwira tinggi TNI-AD sekaligus Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemnhan) RI, Tri Budi Utomo diangkat menjadi Komisaris Utama (Komut) Perusahaan BUMN, PT Len Industri (Persero). Perusahaan ini bergerak di bidang Elektronika untuk Industri dan Prasarana.

    Dikabarkan ada perombakan jajaran direksi dan dewan komisaris pada 21 Februari 2025, berdasarkan surat SK-xxx/MBU/02/2025.

    Dalam SK, tercatat bahwa PT Len Industri mengganti Komisaris Utama Muhammad Herindra oleh Tri Budi Utomo. Sebelumnya, per 18 Oktober 2024, perwira tinggi TNI-AD itu diangkat untuk menjabat Sekjen Kemhan RI di Kabinet Merah Putih.

    Di dokumen serupa, perusahaan sudah menetapkan Joga Dharma Setiawan untuk menduduki posisi Direktur Utama (Dirut) menggeser Bobby Rasyidin, pejabat sebelumnya.

    Kemudian, ada Yessy Kurnia Dyah W yang ditunjuk perusahaan untuk mengisi posisi Direktur Keuangan, Manajemen Portofolio, dan SDM sebagai pengganti Indarto Pamoengkas.

    Selanjutnya ada Irwan Ibrahim yang menggantikan Wahyu Sofiandi sebagai Direktur Bisnis dan Kerjasama terbaru, serta Iqbal Fikri gantikan Tazar Marta Kurniawan sebagai Direktur Operasi.

    Tak hanya itu, Bobby Rasyidin diangkat sebagai Komisaris, sehingga bertambahlah jumlah jajaran komisaris dari enam jadi tujuh orang.

    Terakhir, perseroan mengganti Dean Arslan sebagai Komisaris Independen dengan Arkamelvi Kamani.

    Satu-satunya yang bertahan di jajaran direksi adalah Amalia Maya Fitri selaku Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko.

    Berikut selengkapnya jajaran direksi dan komisaris setelah adanya perombakan berdasarkan surat SK-xxx/MBU/02/2025:

    Jajaran Komisaris PT Len Industri (Persero) Komisaris Utama: Tri Budi Utomo Komisaris: Bobby Rasyidin Komisaris: Zuryati Simbolon Komisaris Independen: Eddy Syahputra Siahaan Komisaris Independen: Arkamelvi Kamani Komisaris Independen: Rindoko Dahono Komisaris Independen: Helvi Yuni Moraza Jajaran Direksi PT Len Industri (Persero) Direktur Utama: Joga Dharma Setiawan Direktur Keuangan, Manajemen Portofolio, dan SDM: Yessy Kurnia Dyah W Direktur Operasi: Iqbal Fikri Direktur Bisnis dan Pemasaran: Irwan Ibrahim Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko: Amalia Maya Fitri. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Dalami Peran PT Telkom dalam Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

    KPK Dalami Peran PT Telkom dalam Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

    KPK Dalami Peran PT Telkom dalam Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mendalami peran
    PT Telkom
    Indonesia (Persero) Tbk terkait dugaan
    korupsi digitalisasi
    Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.
    Adapun proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina digarap oleh PT Telkom Indonesia.
    “Peran PT Telkom, ya ini masih didalami,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2025).
    Tessa belum dapat memberikan informasi terbaru terkait peran PT Telkom dan pihak lainnya dalam proyek tersebut.
    “Jadi, kalau ditanya apa perannya, nanti kita akan tunggu. Apabila nanti ada pihak-pihak siapapun, ya, tidak hanya dari PT Telkom, tetapi dari pihak-pihak yang terkait, kita akan update lagi ke teman-teman,” ujarnya.
    Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.
    Tessa mengatakan, perkara korupsi ini sedang bergulir di tahap penyidikan.
    “Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) bulan September 2024,” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).
    Tessa mengatakan, KPK sudah menetapkan tersangka dalam korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina.
    Namun, ia tidak mengungkapkan identitas tersangka tersebut.
    “Sudah ada tersangkanya,” ujar Tessa.
    Adapun dugaan korupsi digitalisasi PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023 muncul pertama kali dalam jadwal pemeriksaan sejumlah saksi di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (20/1/2025).
    Sejumlah saksi yang dipanggil di antaranya adalah Agustinus Yanuar Mahendratama selaku Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas; Aily Sutejda selaku Head of Outbound Purchasing PT SCC; Anton Trienda selaku karyawan BUMN atau VP Corporate Holding and Portfolio IA PT Pertamina (Persero); Antonius Haryo Dewanto selaku mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems; Charles Setiawan selaku Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama; Aribawa selaku VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga; Asrul Sani selaku eks Direktur PT Dabir Delisha Indonesia; Benny Antoro selaku mantan Direktur Sales & Marketing PT PINS Indonesia; dan Bobby Rasyidin selaku Direktur PT LEN Industri.
    Namun, Bobby Rasyidin selaku Direktur PT LEN Industri dan Antonius Haryo Dewanto selaku mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut dan meminta penjadwalan ulang.
    “Saksi didalami terkait dengan beberapa pengadaan proyek di PT Telkom untuk digunakan di Pertamina,” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PT PAL Amankan Kontrak Berjalan Rp42,32 Triliun di 2025

    PT PAL Amankan Kontrak Berjalan Rp42,32 Triliun di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan manufaktur di bidang maritim PT PAL Indonesia mengamankan kontrak berjalan (on-hand) senilai Rp42,32 triliun pada 2025, meningkat 7,01% dari prognosa 2024.

    Capaian tersebut tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 yang telah disahkan oleh Kementerian BUMN dan Defend ID dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    “Dengan kontrak berjalan senilai Rp42,32 triliun, PT PAL siap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan dan kemandirian industri pertahanan,” ujar Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod melalui siaran pers, Jumat (31/1/2025).

    Kaharuddin menegaskan bahwa pencapaian ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan PT PAL dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

    Saat ini, kata dia, PT PAL tengah menggarap berbagai proyek strategis, termasuk alutsista pesanan Kementerian Pertahanan RI dan TNI Angkatan Laut, produk non-alutsista untuk eksplorasi energi pesanan PT PLN dan PT Pertamina, serta kapal ekspor pesanan Uni Emirat Arab dan Filipina.

    “Keberhasilan ini membuktikan bahwa produk PT PAL mampu bersaing dengan produsen global. Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah dan kepercayaan yang semakin besar dari pasar internasional,” kata Kaharuddin. 

    Pendapatan PT PAL pada 2025 diproyeksikan berasal dari berbagai sektor, termasuk proyek pertahanan dalam dan luar negeri, pembangunan kapal selam sebagai bagian dari program strategis nasional, serta sektor non-pertahanan seperti pemeliharaan dan perbaikan (Harkan), rekayasa umum, dan elektrifikasi.

    “Sektor pertahanan tetap menjadi tulang punggung utama pendapatan kami. Namun, kami juga terus mengembangkan sektor non-pertahanan untuk memperkuat daya saing dan mendiversifikasi sumber pendapatan,” ujar Kaharuddin.

    Dalam mencapai target RKAP 2025, imbuh dia, PT PAL telah menyiapkan strategi bisnis yang komprehensif, meliputi peningkatan kapabilitas SDM, optimalisasi teknologi dan inovasi guna meningkatkan daya saing global, serta pengembangan produk pertahanan berteknologi tinggi yang memenuhi standar internasional.

    Selain itu, PT PAL juga memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung ekosistem industri pertahanan nasional.

    “Target kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga kontribusi aktif dalam pembangunan sosial, khususnya melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT PAL,” tandas Kaharuddin.

    RUPS Defend ID yang dipimpin oleh Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin, turut dihadiri jajaran direksi dari PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, dan PT Dirgantara Indonesia.

    Agenda utama mencakup penetapan klasifikasi risiko perusahaan, rencana kerja dan anggaran program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), serta key performance indicator (KPI) direksi dan dewan komisaris tahun 2025. Dengan strategi yang solid dan sinergi antar-BUMN pertahanan, PT PAL optimistis mencapai target bisnis sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.