Tag: Bobby Nasution

  • Gubernur Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi BRT Mebidang

    Gubernur Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi BRT Mebidang

    BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi Bus Rapid Trans (BRT) Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang).

    “Kami siap mendukung dan menyukseskan apa yang diberikan pemerintah pusat kepada provinsi, dan kabupaten/kota. Yang saya ketahui, hanya Provinsi Sumut dan Jawa Barat saja. Saya minta dipercepat agar segera bisa dirasakan masyarakat,” ujar Bobby, usai menerima Direktur Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, di Medan, Sumut, Kamis.

    Gubernur menyebut, BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2023 memilih Kota Medan untuk membangun proyek BRT Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

    Kemenhub menyatakan, pembangunan infrastruktur BRT Mebidang dibiayai oleh mitra pembangunan, yakni World Bank dan AFD Prancis dengan total biaya sebesar Rp1,9 triliun.

    BRT Mebidang memiliki lintasan sepanjang 21 kilometer, terhubung 31 halte dengan 17 rute menjangkau Medan, Binjai, dan Deli Serdang menggunakan armada 515 bus didukung depo, halte, dan jalur khusus bus.

    Ketika Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan bersama Pemprov Sumut, dan Kemenhub telah meluncurkan proyek Indonesia Mass Transit Project (Mastran) BRT Mebidang menggunakan 60 unit bus listrik di bekas Terminal Amplas, Medan, Jumat, 19 April 2024.

    “Rute gambaran BRT Mebidang Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam. Kemudian Binjai-Pusat Pasar Medan dengan jumlah busnya sebanyak 31 unit,” ujar Bobby pula.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Muttaqien Hasrimy menambahkan, salah satu dukungan pemerintah daerah adalah penyiapan lahan dan perizinan untuk konstruksi BRT.

    Kemudian, operasional dan pemeliharaan BRT Medan, Binjai, dan Deli Serdang, serta pembentukan institusi dan badan manajemen pengelola BRT Mebidang.

    “Terkait pembebasan lahan sudah sangat siap. Sudah menganggarkan untuk lahan di Binjai seluas 1,2 hektare. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkot Binjai, di sana sudah ada jalan dan penerangan,” kata dia lagi.

    Pihaknya juga berharap, Kemenhub membantu pengadaan armada bus yang dibutuhkan dalam pelaksanaan BRT Mebidang ini.

    “Dari 31 bus yang dibutuhkan, diharapkan 50 persen merupakan bantuan bus listrik. Bantuan ini sangat membantu untuk masyarakat,” ujar Muttaqien.

    Direktur Jenderal Hubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan bahwa ground breaking (peletakan batu pertama) BRT Mebidang dilakukan akhir tahun ini.

    “Mudah-mudahan akhir tahun 2025 sudah bisa diground breaking. Projek ini diharapkan selesai pada 2027,” ujar dia.

    Pihaknya mengatakan, progres BRT 15 rute Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam, dan BRT 16 rute Binjai-Pusat Pasar Medan nantinya akan selesai tepat waktu.

    Saat ini, kata dia lagi, kedua progres tersebut sudah masuk dalam tahap lelang untuk pembangunan fisik.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas komitmen mendukung pelaksanaan BRT Mebidang ini,” kata Aan Suhanan.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bobby Nasution Dukung Percepatan Implementasi BRT Mebidang

    Gubernur Bobby Nasution Dukung Percepatan Implementasi BRT Mebidang

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendukung percepatan implementasi Bus Rapid Trans (BRT) dalam melayani kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang (Mebidang). Sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

    Hal itu disampaikan Gubernur Sumut saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Hubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Irjen Pol (P) Aan Suhanan di Aula Tengku Rizal Nurdin (TRN), Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (16/10/2025).

    “Kami siap mendukung dan menyukseskan apa yang diberikan pemerintah pusat kepada provinsi dan kabupaten/kota. Yang saya ketahui bahwa hanya Provinsi Sumut dan Jabar saja. Saya minta dipercepat agar segera bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional dalam mewujudkan transportasi publik perkotaan yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Rute gambaran BRT Mebidang Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam. Kemudian Kota Binjai-Pusat Pasar Kota Medan. Jumlah busnya sebanyak 31 bus.

    Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perhubungan Muttaqien Hasrimy menambahkan, salah satu dukungan pemerintah daerah adalah penyiapan lahan dan perizinan untuk konstruksi BRT. Kemudian operasional dan pemeliharaan BRT, serta pembentukan institusi dan badan manajemen pengelola BRT.

    “Terkait pembebasan lahan sudah sangat siap. Sudah menganggarkan untuk lahan di Binjai seluas 1,2 hektare. Kita sudah berkoordinasi dengan Pemko Binjai, di sana sudah ada jalan dan penerangan,” katanya.

    Pelaksanaan BRT Mebidang ini, Muttaqien berharap, Kementerian Perhubungan dapat membantu pengadaan armada bus yang dibutuhkan. Dari 31 bus yang dibutuhkan, diharapkan 50% merupakan bantuan bus dari listrik. “Bantuan ini pastinya sangat membantu untuk masyarakat,” ucapnya.

    Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol (P) Aan Suhanan mengatakan, progres BRT 15 rute Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam dan BRT 16 rute Kota Binjai-Pusat Pasar Kota Medan selesai tepat waktu. Saat ini progresnya sudah masuk dalam tahap lelang untuk pembangunan fisik.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas komitmen kuat mendukung pelaksanaan BRT Mebidang. Mudah-mudahan akhir tahun 2025 sudah bisa di ground breaking. Projek ini diharapkan selesai pada 2027,” pungkasnya.

    Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprovsu Effendy Pohan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Hukum Sumut Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Setdaprovsu Ade Sofianita, serta jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

  • Gubernur Helmi Hasan Ungkap Isi Pertemuan Tertutup dengan Bobby Nasution di Medan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        16 Oktober 2025

    Gubernur Helmi Hasan Ungkap Isi Pertemuan Tertutup dengan Bobby Nasution di Medan Regional 16 Oktober 2025

    Gubernur Helmi Hasan Ungkap Isi Pertemuan Tertutup dengan Bobby Nasution di Medan
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menerima kunjungan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, di Medan, Selasa (14/10/2025).
    Helmi Hasan mengatakan, pertemuan tersebut membahas kolaborasi antardaerah di Pulau Sumatera dengan target pertumbuhan ekonomi delapan persen.
    “Kami berbicara bagaimana Sumatera bisa bersatu sehingga kemudian menghasilkan sektor riil bisa bergerak sehingga targetnya ekonomi bisa tumbuh di delapan persen,” kata Helmi Hasan saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (16/10/2025).
    Helmi menuturkan, salah satu yang dibahas adalah rencana pengembangan kawasan industri di Bengkulu, mencontoh keberhasilan Kawasan Industri Medan (KIM).
    “Kami sudah berkunjung ke KIM dan melihat dampaknya sangat besar bagi Sumut. Ada 55.000 tenaga kerja di sana. Jika konsep seperti ini diterapkan di Bengkulu, tentu akan membuka lapangan pekerjaan dan memberi manfaat besar bagi daerah,” ujar Helmi.
    Ia menambahkan, Bengkulu memiliki potensi sumber daya manusia dan alam yang besar, termasuk energi. Dukungan konektivitas melalui tol Bengkulu–Sumsel yang sudah masuk Program Strategis Nasional (PSN) dinilai akan memperkuat daya saing ekonomi.
    Helmi menyambut baik ajakan Gubernur Bobby untuk memperkuat kerja sama antargubernur se-Sumatera.
    “Pertemuan tidak hanya dengan satu gubernur, tapi mengundang seluruhnya. Kami bawa program masing-masing agar sinergi ini benar-benar berdampak,” ucap Helmi.
    Ia berharap pertemuan antargubernur se-Sumatera nantinya menjadi forum strategis untuk memaparkan potensi unggulan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
    “Targetnya angka pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Potensi itu banyak, tinggal kita eksplor bersama,” tambahnya.
    Pertemuan antara dua gubernur ini disebut menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antardaerah di Pulau Sumatera, dengan harapan terciptanya kemandirian ekonomi dan percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Sumatera.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bank Sumut perkuat dukungan percepat penyediaan 20.000 rumah subsidi 

    Bank Sumut perkuat dukungan percepat penyediaan 20.000 rumah subsidi 

    Kami mendukung target pembangunan 20 ribu rumah bersubsidi hingga akhir 2025.

    Medan (ANTARA) – PT Bank Sumut memperkuat dukungan percepatan penyediaan 20.000 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diberikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution.

    “Langkah ini ditandai penandatanganan kerja sama antara Bank Sumut dan DPD Real Estate Indonesia Sumut kemarin,” ujar Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut Syafrizalsyah, di Medan, Kamis.

    Penandatanganan ini, kata dia lagi, untuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan MBR.

    Syafrizalsyah mengatakan, stimulus yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut merupakan momentum penting mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat Sumut.

    Berbagai insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti bebas provisi, bebas administrasi, gratis akad dan balik nama, khusus perumahan anggota Real Estate Indonesia (REI) Sumut.

    “Ini menjadi bentuk sinergi antara Pemprov Sumut, Bank Sumut, dan REI. Masyarakat cukup menyiapkan uang muka satu persen dengan total kemudahan biaya yang nilainya mencapai Rp7,2 juta,” ujar Syafrizalsyah didampingi Direktur Kepatuhan Bank Sumut Eksir.

    Syafrizalsyah menambahkan, kebijakan 20.000 unit rumah bersubsidi ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sumut Bobby Nasution mempercepat penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

    “Uang muka satu persen sudah ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sementara stimulus dan pembebasan biaya lainnya merupakan inisiatif Gubernur Sumut meringankan masyarakat,” katanya lagi.

    Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga Selasa (7/10), menyatakan penyaluran program FLPP di Sumut telah mencapai 8.161 unit rumah bersubsidi.

    Di antaranya penyaluran program FLPP lewat Bank Sumut sebanyak 759 unit rumah bersubsidi terdiri atas 573 melalui unit konvensional, dan 186 Unit Usaha Syariah (UUS).

    Tercatat, sejak 2011 Bank Sumut telah menyalurkan lebih dari 12 ribu unit rumah bersubsidi program FLPP kepada masyarakat Sumut.

    “Kami mendukung target pembangunan 20 ribu rumah bersubsidi hingga akhir 2025. Program ini tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kinerja intermediasi Bank Sumut sebagai BUMD terbesar di Sumatera Utara,” kata Syafrizalsyah menegaskan.

    Sekretaris DPD REI Sumut Muhammad Fadly Bangun mengapresiasi Gubernur Sumut Bobby Nasution atas stimulus yang diberikan untuk memperlancar pembangunan rumah subsidi layak huni dan terjangkau.

    Termasuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang nilainya hingga Rp2,6 juta per unit.

    Selain itu, Bank Sumut juga menghadirkan produk baru Kredit Program Perumahan (KPP) dengan bunga ringan enam persen memberi tambahan modal bagi pengembang mempercepat pembangunan rumah bersubsidi.

    “Kolaborasi ini menjadi angin segar bagi pengembang. Hingga Oktober 2025, kami sudah menyiapkan 7.000 unit, dan proses izin 12.000 unit. Kami optimistis target 20.000 unit rumah bersubsidi hingga akhir 2025 bisa tercapai,” ujar Fadly pula.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bobby Nasution Tingkatkan Sinergi untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 7,2%

    Bobby Nasution Tingkatkan Sinergi untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 7,2%

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong seluruh kepala daerah di Sumut agar memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi jawaban atas tantangan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang kini diarahkan pada penguatan investasi dan kemitraan strategis.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat membuka North Sumatera Investment Industry Trade & Halal Expo 2025, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut di Aula Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (13/10/2025).

    Menurut Gubernur, program kemudahan dan insentif investasi yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi peluang besar bagi Sumut, untuk tumbuh lebih pesat melalui konsep kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

    “Antara pemerintah dan dunia usaha itu sangat baik apabila hubungannya berjalan harmonis. Hari ini kami berjalan berdampingan, dan kita tunggu hasilnya dari KADIN,” ujar Gubernur.

    Bobby menambahkan, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Untuk itu, setiap kepala daerah perlu berperan aktif dalam menarik investasi di wilayahnya. Sumut sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia, dan terbesar di luar Pulau Jawa, diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7 hingga 7,2%.

    “Karena itu target kita (Sumut) menyumbang 6,7% sampai 7,2% pertumbuhan ekonomi untuk nasional. Dan itu banyak variabel pembentuknya, seperti Government Spending atau kebijakan fiskal belanja barang dan jasa untuk layanan publik, termasuk investasi. Maka kebijakan transfer ke daerah (TKD) bukan pengurangan, tetapi lebih ke penyesuaian. Karena diganti dengan program yang lebih efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelas Bobby.

    Bobby menyebutkan, nilai penyesuaian TKD untuk tingkat provinsi mencapai Rp1,1 triliun dan kabupaten/kota sekitar Rp8 triliun, dengan total lebih dari Rp9 triliun. Oleh karena itu, kepala daerah diminta lebih proaktif membangun hubungan yang produktif dengan dunia usaha.

    “Makanya para kepala daerah harus bisa lebih bersahabat dan berjalan bersama dengan dunia usaha. Kalau bisa sebagian besar kebijakan pemerintah mengikuti apa yang membuat dunia usaha lebih baik. Harus lebih ramah, bahkan memanjakan dunia usaha, seperti investasi anak bayi yang harus kita ayomi, sehingga mereka bertumbuh kembang lebih cepat. Jangan dunia usaha ini menjadi seperti stunting, pertumbuhannya terganggu. Harus ada ‘karpet merah’ untuk mereka,” jelas Bobby.

    Selain memperkuat kemitraan, Bobby juga menyoroti pentingnya investasi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap KADIN dapat menggelar kegiatan serupa di seluruh kabupaten/kota agar kesadaran tentang peran dunia usaha semakin meningkat.

    Lebih lanjut, Bobby mengusulkan agar BUMD se-Sumatera dapat berkolaborasi membentuk entitas ekonomi besar seperti Danantara, yang menjadi kekuatan baru bagi kawasan Sumatera dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa.

    “Sumatera memiliki potensi luar biasa dan menjadi pintu gerbang Indonesia bagian Barat. Kalau bisa, BUMD di Sumatera digabungkan menjadi satu ekosistem ekonomi yang kuat,” ujarnya.

    Pada kesempatan tersebut, Bobby juga memaparkan rencana pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara. Pemprov Sumut menyiapkan lahan seluas 2.500 hektare yang akan diberikan secara gratis kepada investor dengan komitmen investasi minimal Rp1 triliun.

    “Kami akan berikan lahannya kepada siapa saja yang mau berinvestasi sebesar Rp1 Triliun, karena itu milik Pemprov. Apa yang bisa dikembangkan di kawasan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja sebanyak 20 ribu orang jika itu dibuka. Silakan KADIN cari investornya,” ungkapnya.

    Menutup sambutannya, Bobby menekankan pentingnya penguatan industri halal. Ia berharap negara-negara mayoritas Muslim menjadi pengimpor utama produk halal, mengingat saat ini justru Cina dan Australia yang menjadi importir terbesar produk berlabel halal.

    “Karena itu, kami mengapresiasi KADIN yang mengangkat tema halal dalam acara ini,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menilai Sumut memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah Sumatera. Ia menyebut, selain memiliki sumber daya melimpah, Sumut juga didukung kepemimpinan daerah yang progresif dan bersinergi dengan pelaku usaha.

    “Sumut harus menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera dan nasional. Kalau Sumatera bergerak, ia akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata Anindya.

    Anindya menambahkan, kebijakan fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diarahkan pada efisiensi dan penguatan likuiditas, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan ekosistem perumahan yang melibatkan UMKM.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua KADIN Sumut Firsal Dida Mutyara, Koordinator KADIN Wilayah Sumatera Ivan Iskandar Batubara, perwakilan Forkopimda, Kepala Daerah se-Sumut, Konjen India Ravi Shanker Goel, serta para pelaku usaha dari berbagai sektor.

  • Gubernur Bengkulu terima ajakan Bobby kolaborasi bangun Sumatera

    Gubernur Bengkulu terima ajakan Bobby kolaborasi bangun Sumatera

    Medan (ANTARA) – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menerima ajakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution untuk berkolaborasi membangun Sumatera.

    Menurutnya, harus dilakukan pertemuan berikutnya dengan gubernur lain untuk menyatukan kekuatan provinsi di Sumatera agar ditindaklanjuti.

    “Pertemuan tidak hanya satu Gubernur, tapi mengundang seluruhnya. Kita sudah bawa program masing-masing,” ujar Helmi kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Sumut, Selasa.

    Dalam pertemuan gubernur se-Sumatera nantinya, lanjut Helmi, diharapkan para gubernur lainnya bisa saling memaparkan potensi masing-masing daerah di provinsinya.

    “Targetnya, angka pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkat. Sebenarnya potensi-potensi itu banyak, tapi tinggal dieksplore,” kata Helmi.

    Pada kunjungannya ke Sumut kali ini, Helmi juga sempat mengunjungi Kawasan Industri Medan (KIM) yang memiliki luas areal sekitar 780 hektare dengan jumlah sebanyak 335 perusahaan.

    Adapun 335 perusahaan itu terdiri atas 303 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan 32 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

    Ia mengakui, Sumatera Utara patut ditiru lantaran memiliki kawasan industri. Dikatakannya, Bengkulu tidak memiliki kawasan industri yang pemerintah provinsi (pemprov) mendapat saham.

    “Kami sudah berkunjung ke KIM. Kami lihat itu berdampak pada Sumut, dan tenaga kerjanya ada 55.000. Kalau ini dibuat di Bengkulu ada lapangan pekerjaan, Pemprov pun dapat saham,” tutur Helmi

    Gubernur Sumut Bobby Nasution telah mengajak Pemprov Bengkulu untuk berkolaborasi karena Sumatera Utara sendiri memiliki potensi yang sangat besar.

    Begitu pula dengan Bengkulu, lanjut Bobby, memiliki potensi khas yang patut untuk dikembangkan guna menyatukan kekuatan bersama di Sumatera.

    “Di Sumut potensinya sangat besar, market kita juga besar. Jadi satukan kekuatan kita, membangun Sumatera, Sumut dan Bengkulu,” katanya.

    Gubernur Bobby juga memaparkan, Sumatera Utara selama ini telah mengirimkan komoditasnya ke beberapa provinsi.

    Selain itu, pada tahap awal ini Pemprov Sumut sesuai visi misi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah membahas kerja sama antardaerah.

    “Karena beberapa komoditas kami banyak ke beberapa provinsi,” papar Gubernur Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bobby Sambut Investasi India di Sumut

    Gubernur Bobby Sambut Investasi India di Sumut

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut baik rencana Pemerintah India untuk berinvestasi di Provinsi Sumut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pun menawarkan berbagai potensi unggulan kepada para pemangku kepentingan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat bertemu dengan Konsul Jenderal (Konjen) India di Medan, Ravi Shanker Goel, beserta rombongan, di Paviliun Serdangbedagai, area Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (13/10/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bobby Nasution menjelaskan bahwa Sumut memiliki potensi investasi yang sangat besar, baik di sektor sumber daya alam, pariwisata, perkebunan, industri, maupun pelayanan kesehatan dan farmasi. Selain itu, Sumut juga memiliki infrastruktur pendukung yang memadai, seperti Pelabuhan Kualatanjung dan Bandara Internasional Kualanamu, yang menjadi pintu gerbang penting perdagangan dan logistik di kawasan barat Indonesia.

    “Sumatera Utara merupakan pintu gerbang Indonesia bagian barat. Karena itu, kami menyampaikan berbagai peluang kepada para investor, khususnya dari India, untuk berinvestasi di sini,” ujar Bobby Nasution, yang didampingi Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut, Firsal Dida Mutyara.

    Bobby juga menyinggung sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan di Sumut. Menurutnya, Pemprov Sumut telah meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) yang mempermudah akses pelayanan kesehatan melalui sistem data terpadu, dan manfaatnya kini telah dirasakan masyarakat luas, terutama kalangan kurang mampu.

    “Kami sangat menyambut baik rencana investasi dari India, terlebih hubungan kedua negara selama ini sudah terjalin dengan baik,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Gubernur Bobby Nasution memaparkan rencana pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara di Kabupaten Batubara dengan luas sekitar 2.500 hektare. Kawasan ini memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan Pelabuhan Kualatanjung yang berstatus Hub Port Internasional.

    “Kawasan ini kami siapkan bagi investor yang berminat berinvestasi. Lahannya milik Pemprov Sumut dan dikelola oleh BUMD, sehingga proses investasi akan lebih mudah dan transparan,” jelasnya.

    Sementara itu, Konjen India Ravi Shanker Goel menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemprov Sumut. Ia menilai Sumut merupakan provinsi yang nyaman, bersahabat, dan memiliki keragaman masyarakat yang dinamis. Bahkan, menurutnya, tidak sedikit warga keturunan India yang telah lama menetap di provinsi ini.

    Ravi juga menyampaikan harapan agar ke depan dapat dibuka penerbangan langsung antara Bandara Kualanamu dan India, tanpa harus transit di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Menurutnya, hal ini akan memperkuat hubungan ekonomi dan pariwisata antara kedua wilayah.

    “Kami akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Pemerintah India dan juga mempromosikan peluang investasi di Sumatera Utara, yang memiliki banyak destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Bukit Lawang, Tangkahan, dan lainnya,” ujar Ravi.

    Usai pertemuan, Gubernur Bobby Nasution dan Konjen India Ravi Shanker Goel sepakat untuk menindaklanjuti rencana kerja sama investasi tersebut melalui pembahasan teknis antara pengusaha India dan KADIN Sumut.

  • Proyek Puluhan Miliar Bobby Nasution Gagal Atasi Banjir

    Proyek Puluhan Miliar Bobby Nasution Gagal Atasi Banjir

    GELORA.CO -Banjir kembali melanda Kota Medan. Data dari pihak BPBD Kota Medan menyebutkan banjir melanda tujuh kecamatan dan 17 kelurahan yang membuat 3.181 unit rumah terendam dengan korban mencapai 3.599 kepala keluarga terdiri dari 10.391 jiwa.

    Banjir yang terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi sejak Sabtu 11 Oktober 2025 tersebut menuai berbagai sorotan. Salah satunya yakni terkait dengan proyek pembangunan kolam retensi yang menjadi salah satu kebijakan Pemko Medan di masa kepemimpinan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan.

    Salah satu titik pembangunan kolam retensi yakni di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) di Jalan Dr Mansyur, Medan. 

    Klaim Pemko Medan, kolam retensi berbiaya Rp20 miliar yang dibangun dengan bekerjasama dengan USU tersebut akan mampu menampung air sebesar 10 ribu meter kubik dengan ketinggian drainase mencapai 1,3 meter. 

    Faktanya, banjir yang kembali melanda Kota Medan membuat kalangan pengamat lingkungan menilai pembangunan kolam retensi tersebut sebagai proyek gagal.

    “Kolam retensi itu tidak bisa menangani banjir di Medan,” kata pengamat lingkungan Jaya Arjuna dikutip dari RMOLSumut, Selasa 14 Oktober 2025.

    Menurut Jaya, Pemerintah Kota Medan saat ini harus lebih peka dalam mengambil langkah untuk mengatasi banjir. Ia melanjutkan, wacana pembangunan kolam retensi baru pada beberapa titik bukan solusi mengatasi banjir. 

    “Sekarang di Medan ada 1.300 lebih titik banjir. Satu titik saja tidak bisa diatasi dengan kolam resensi, bagaimana mungkin mau diselesaikan dengan cara yang sama?” kata Jaya.

  • KADIN Sumut Optimis Gubernur Bobby Bisa Tekan Inflasi

    KADIN Sumut Optimis Gubernur Bobby Bisa Tekan Inflasi

    Bisnis.com, MEDAN – Kamar Dadang Indonesia (KADIN) Sumut yakin dan optimis dengan kemampuan dimiliki dan perangkat yang mumpuni, Gubernur Sumut Bobby Nasution bisa menekan inflasi saat ini.

    Angka 5,32 persen menunjukkan tingginya inflasi di Sumatera Utara hingga teguran dari Kemendagri menjadi motivasi Bobby Nasution dan kepala OPD untuk bekerja maksimal untuk menekan inflasi sampai normal.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi Kadin Provinsi Sumut Isfan F Fachruddin mengungkapkan, langkah-langkah yang sudah diambil Bobby Nasution bisa menjadikan perekonomian di Sumatera Utara menjadi lebih baik ke depan.

    “Saya yakin kepemimpinan Pak Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut bisa menekan inflasi di Sumut ini. Tentunya harus didukung oleh para kepala daerah di kabupaten/kota. Kepala daerah di kabupaten/kota harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” ungkap Isfan, Sabtu (11/10/2025).

    Ia menjelaskan, Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota dan ada beberapa daerah penghasil dari sektor pertanian.

    “Deliserdang dan Serdang Bedagai adalah contoh daerah yang menghasilkan dari sektor pertanian. Tentunya dengan koordinasi dan kolaborasi semua pihak persoalan ini bisa segera diatasi,” papar Isfan.

    Menghadapi inflasi yang tinggi saat ini, Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak bisa bekerja sendiri. Semua stakeholder terkait untuk segera menyelesaikan inflasi saat ini.

    “Jangan yang hanya berpikir itu gubernur saja. Seharusnya kepala daerah kabupaten/kota sudah melakukan strategi mengatasi inflasi. Sejak awal tahun, pihak BI (Bank Indonesia) dan Pemprov Sumut sudah bekerja. Tapi kepala daerah di kabupaten/kota ketika menghadapi situasi seperti ini mereka jadi gugup,” sebut Isfan.

    Soal 11 langkah yang dilakukan oleh Gubernur Bobby Nasution untuk mengatasi inflasi beberapa diantaranya, menyalurkan komoditas pokok penyumbang inflasi secara gratis, membuat paket beras SPHP yang dijual dengan harga terjangkau bersama cabai merah, mempercepat penyaluran program bantuan pangan dan lainnya merupakan langkah tepat.

    “11 langkah yang dilakukan Pak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk menekan inflasi saya pikir hal yang tepat. Inflasi ini kan masalah sejengkal perut. Jadi, kalau gubernur yang bekerja dan yang dibawah enggak bekerja ya sama saja. Jadi KADIN Sumut sebagai mitra siap mendukung langkah atau program Pak Bobby Nasution untuk menekan inflasi,” tutup Isfan.

  • Mendagri Telusuri Penyebab Kepala Daerah di Sumut Belum Terbitkan PBG Rumah Subsidi

    Mendagri Telusuri Penyebab Kepala Daerah di Sumut Belum Terbitkan PBG Rumah Subsidi

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menelusuri penyebab kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) belum menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi dan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Mendagri Tito mengingatkan kepala daerah di Sumut, rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang penting diwujudkan. Hal ini dikatakan Tito saat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi perumahan subsidi Kompos Patria Tama, yang berada di Jalan Pelita, Kecamatan Sunggal, Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

    “Ya, saya sudah minta Pak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk berkoordinasi. Nanti dari sini kami akan menggelar rapat untuk mengetahui apa penyebabnya,” kata Tito, Jumat (10/10/2025).

    Diketahui, ada 19 daerah di Sumut yang PBG untuk rumah subsidi atau rumah MBR masih 0, yaitu Medan, Karo, Labuhanbatu Utara (Labura), Mandailing Natal (Madina), Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Sibolga, Gunungsitoli, Toba, Tapanuli Utara, dan Tanjungbalai.

    Disebutkan Tito, para kepala daerah di Sumut harus memahami petapa pentingnya program rumah subsidi bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Ini adalah program untuk rakyat. Ini kebutuhan dasar. Selain itu juga, pembangunan rumah subsidi akan mendorong ekosistem dan pertumbuhan ekonomi. Karena nanti pengembang-pengembang, dari yang kecil sampai besar, akan hidup,” sebutnya.

    “Karena banyak sekali kemudian, PPN-nya 0 persen, BPHTB dan PBG gratis. Belum lagi ada KUR Perumahan yang disubsidi. Toko-toko material, pekerja hidup semua. Lapangan kerja terbuka,” sambungnya.

    Tito meminta agar Pemda di Sumut menggratiskan biaya pengurusan Bea Pengurusan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi dan masyarakat berpenghasilan rendah.

    Dengan pembebasan itu, sepintas Pemda merasa rugi karena kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi nantinya Pemda akan mendapatkan peningkatan PAD yang signifikan secara teratur, yakni dari perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    “Satu tahun kita terlihat rugi karena menggratiskan BPHTB dan PBG. Namun ketika rumah subsidi sudah banyak terbangun, di tahun berikutnya Pemda akan mendapatkan PAD dari PBB dalam jumlah besar,” tandasnya.