Xcloud.id

Tag: Bobby Nasution

  • PDIP vs Parcok di Pilkada Serentak dan Wacana Polri Balik Lagi ke TNI

    PDIP vs Parcok di Pilkada Serentak dan Wacana Polri Balik Lagi ke TNI

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung keterlibatan Polri dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. Cawe-cawe polisi atau Partai Coklat (Parcok), yang terkait dengan sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    PDIP mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.

    “Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat. Ketiga, PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi” tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).

    Kemudian, para ketua DPP mulai menjelaskan soal ‘kegelapan demokrasi’ yang dimaksud secara bergantian. Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menuturkan soal kecurangan Bobby Nasution di Pilkada Sumatra Utara. 

    Menurutnya, ada banyak cara yang dilakukan penguasa untuk memenangkan Bobby Nasution, yang notabene merupakan menantu  Jokowi. 

    “Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat, bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa,” ucap Djarot. 

    Djarot kemudian menyebutkan soal intimidasi parcok kepada pemerintah desa di Sumatra Utara untuk menjadi tim sukses di pemungutan suara dan oknum di polsek untuk mengamankan suara. Mereka juga tak berani bercerita.

    Dalam agenda yang sama, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga menuturkan bahwa ia menemukan sejumlah anomali yang terjadi di Pilkada Banten, yakni pada pasangan Airin Rachmy Diany-Ade Sumardi.

    Diungkapkan olehnya, atas arahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Basarah akan bersikap atas anomali-anomali yang diberikan dengan melakukan legal action.

    Polri Kembali ke TNI dan Kemendagri 

    Dugaan keterlibatan Polri dalam politik praktis di sejumlah pelaksanaan pemilihan kepala daerah alias Pilkada 2024 memicu polemik. Ada dorongan untuk mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri alias Kemendagri atau di bawah TNI.

    PDIP menegaskan tidak terlalu mempersoalkan terkait dengan tujuh fraksi DPR yang menolak usulan Polri agar berada di bawah Kemendagri. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyayangkan bahwa usulan terkait Polri itu langsung ditolak tanpa ada pembahasan di Komisi III DPR. 

    “Jadi kalau misalnya ada tujuh fraksi belum apa-apa, sudah menolak wacana itu, ya silakan. Nanti kita lihat bagaimana [respons] masyarakat sipil, kaum terdidik, kaum intelektual, akademisi,” ujarnya di Kantor DPP PDIP pada Minggu (1/12/2024).

    Deddy menekankan bahwa usulan itu bukan hanya terkait dengan persoalan politik. Pasalnya, usulan Polri agar di bawah Kemendagri ini muncul akibat kinerja korps Bhayangkara yang dinilai mengalami degradasi.

    Kemerosotan kinerja itu lantaran banyaknya kasus oknum Polri yang terlibat dengan persoalan hukum, seperti narkoba. Tak hanya anggota, bahkan sekelas Kapolda ikut terlibat dalam jual beli narkoba.

    Puncaknya, kata Deddy, pada peristiwa pembunuhan Brigadir J oleh mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. Kasus polisinya polisi itu dinilai telah sangat mencoreng nama baik Polri.

    “Jadi ini satu teriakan dari nurani kami yang bersih dan jernih, agar institusi Polri ini melakukan introspeksi ke dalam,” tambahnya.

    Selain itu, Deddy juga menekankan bahwa usulan ini tidak bertentangan dengan cita-cita reformasi. Sebab, wacana itu lebih kepada institusi Polri agar berbenah agar tidak menciptakan konflik lebih besar.

    “Bukan perkakasnya penguasa. Itu yang paling penting. Karena bahayanya akan menciptakan konflik-konflik bersifat gunung es, yang suatu saat akan meletup, melebihi kemampuan lembaga Polri untuk menangani,” pungkas Deddy.

    Respons GP Ansor

    Sementara itu, pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor menolak wacana dari PDI-Perjuangan yang ingin menggabungkan Polri ke dalam TNI.

    Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor, A. Rifqi al Mubarok berpandangan bahwa upaya PDI-Perjuangan tersebut bertentangan dengan amanah reformasi 1998 yang tertuang di dalam TAP MPR Nomor VI dan VII/2000, serta keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang telah memisahkan Polri dari TNI.

    “Salah satu capaian utama dari gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap HAM dan penguatan demokrasi,” tuturnya di Jakarta, Minggu (1/12).

    Selain itu, Rifqi juga mengingatkan upaya penggabungan Polri ke dalam TNI tersebut akan mengkhianati semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi. 

    “Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita,” kata Rifqi.

    Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum GP Ansor H Addin Jauharudin yang menilai bahwa upaya penggabungan Polri ke TNI harus ditolak dengan tegas.

    “GP Ansor berdiri tegak menjaga cita-cita reformasi dan memastikan supremasi sipil tetap menjadi pilar utama demokrasi Indonesia,” ujarnya.

    Addin juga berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sangat menghormati Gus Dur, tetap bisa berpegang pada prinsip-prinsip reformasi.

    “Jangan pernah mundur. Indonesia saat ini membutuhkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera,” tutur Addin.

  • Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi

    Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi

    Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gelombang pemberhentian kader-kader
    PDI-P
    belum berakhir seiring dengan dipecatnya
    Effendi Simbolon
    dari keanggotaan partai berlambang banteng tersebut.
    Effendi dipecat karena mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024, padahal PDI-P mengusung Pramono Anung-Rano Karno.
    Selain perbedaan arah dukungan, hubungan Effendi dengan Presiden Ketujuh
    Joko Widodo
    (Jokowi) juga dipersoalkan oleh “Partai Banteng”.
    Pemecatan Effendi menambah daftar kader PDI-P yang diberhentikan atau mengundurkan diri dari partai setelah memilih merapat dengan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2024 maupun Pilkada 2024, siapa saja?
    Bobby Nasution
    Bobby Nasution, menantu Jokowi, resmi diberhentikan dari PDI-P setelah menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Keputusan itu dianggap melanggar disiplin partai, yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Setelah pemecatan, Bobby bergabung dengan Partai Gerindra dan mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Keputusannya pun sudah mendapat izin dari Jokowi.
    Menurut Bobby, ia dan Gerindra mempunyai kesamaan visi untuk membangun Sumut dan menilai partai ini memiliki kader hebat dengan jiwa kepemimpinan.
    “Partai Gerindra ini sangat luar biasa, memberikan
    support
    , asupan pembelajaran, bukan hanya di bidang politik, tapi membangun suatu daerah, membangun negeri,” ujar Bobby.
    Sementara Jokowi menilai Bobby telah dewasa dan memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengambil keputusan. Dia pun meminta awak media bertanya langsung ke Bobby soal keputusannya bergabung ke Gerinda.
    Kini, Bobby kemungkinan besar bakal menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara karena hasil hitung cepat menunjukkan ia unggul dibandingkan Edy Rahmayadi yang diusung PDI-P.
    Budiman Sudjatmiko
    Budiman Sudjatmiko resmi dipecat pada Agustus 2023 setelah mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden. PDI-P menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran berat karena tidak sejalan dengan arahan untuk memenangkan Ganjar Pranowo.
    Budiman bahkan mendirikan relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) untuk mendukung Prabowo. Aktivis Reformasi itu mengaku, perubahan jalan politiknya tidak bisa dipisahkan dari buku “Paradoks Indonesia” yang ditulis Prabowo.
    Dalam buku tersebut, kata Budiman, Prabowo tampak memiliki semangat yang sama seperti dirinya sebagai aktivis.
    “Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi, desa, dan jaminan sosial untuk rakyat Indonesia,” ujar Budiman.
    Setelah Prabowo dilantik sebagai presiden, Budiman duduk di pemerintahan sebagai kepala Badan Pengentasan Kemiskinan.
    Maruarar Sirait
    Maruarar Sirait mengundurkan diri dari PDI-P pada Januari 2024. Ia berpamitan kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen di kantor DPP PDI-P.
    Maruarar mengaku dukungannya kepada Jokowi menjadi alasan utamanya memilih angkat kaki dari PDI-P. Ia mundur dari PDI-P karena ingin mengikuti langkah Jokowi yang hingga kini masih mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
    “Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya beliau adalah pemimpin yang didukung rakyat,” ujarnya.
    Dalam pertemuan itu, Maruarar juga mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P sebagai simbol berakhirnya hubungan dengan partai yang telah membesarkannya.
    Dia juga berpesan agar kader PDI-P tetap loyal kepada partai. Ia tak ingin kader lainnya mengikuti jejaknya karena tak loyal kepada partai.
    “Saya mohon maaf. Saya mengajarkan kalian untuk loyal tetap bersama PDI Perjuangan, tetapi izinkanlah dengan keterbatasan saya pamit,” katanya.
    Setelah mundur dari PDI-P, Maruarar bergabung ke barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
    Setelah Prabowo dilantik, Maruarar masuk ke kabinet sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
    Effendi Simbolon
    Effendi Simbolon diberhentikan pada November 2024 karena mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, yang berlawanan dengan calon usungan PDI-P, Pramono Anung-Rano Karno.
    Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyebut tindakan Effendi melanggar AD/ART partai. “Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin, dan AD/ART partai,” ujar Djarot.
    Dalam surat pemecatannya, PDI-P menyatakan Effendi telah melakukan pembangkangan terhadap garis kebijakan partai, sehingga dijatuhi sanksi tegas. Effendi juga dilarang menggunakan nama PDI-P dalam kegiatan politik apa pun.
    Di sisi lain, Juru Bicara PDI-P Aryo Seno Bagaskoro menyatakan bahwa salah satu alasan PDI-P bersikap tegas adalah pertemuan Effendi dengan Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai bentuk langkah politik yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai
    PDI-P menganggap pertemuan Effendi dengan Jokowi sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi, bahkan dianggap sebagai bentuk kongkalikong. Oleh karena itu, partai langsung memutuskan untuk memecat Effendi.
    “Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Disebut Bangga Sokong Kemenangan Dinasti Jokowi di Sumut, Tifatul Sembiring: PKS Punya Pilihan Taktis

    Disebut Bangga Sokong Kemenangan Dinasti Jokowi di Sumut, Tifatul Sembiring: PKS Punya Pilihan Taktis

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anggota Majelis Syura PKS, Tifatul Sembiring angkat suara. Setelah disebut Muhammad Said Didu bangga menang di Pilgub Sumatera Utara (Sumut).

    “Sepertinya ada kebanggaan tersendiri atas kemenangan dinasti Jokowi di Sumut,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Minggu (1/12/2024).

    Didu pun mengucapkan selamat kepada Tifatul Sembiring. “Selamat ya Ustaz,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara itu.

    Di Pilgub Sumut, PKS diketahui mengusung Bobby Nasution. Menantu Jokowi yang dianggap bagian dari politik dinasti.

    Tifatul pun menjawab pernyataan Dudu. Menurutnya, PKS biasa saja menang di Pilgub Sumut. Tidak bangga, tidak juga sedih.

    “Biasa saja pak Said, bukan kebanggaan-kebanggan. Dan bukan kesedihan-kesedihan seperti yang Anda katakan,” ucapnya.

    Ia menegaskan, Pilkada digelar lima tahun sekali. Bagian dari proses demokrasi.

    “Yah pilkada 5 tahun sekali. Ikut demokrasi ya seperti itu,” ujarnya.

    Di lain sisi, ia menyebut PKS punya pilihan taktis. Ia menegaskan partainya tidak mengorbankan prinsip-prinsip yang dipegang selama ini.

    “PKS punya pilihan-pilihan taktis. Dan ini tidak mengubah aqidah, prinsip-prinsip dan tujuan PKS. Insya Allah kami tetap melayani rakyat,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Isu Politik Terkini: Heru Budi Jadi Staf Khusus Mensesneg hingga Pesan Anies ke Pramono-Rano

    Isu Politik Terkini: Heru Budi Jadi Staf Khusus Mensesneg hingga Pesan Anies ke Pramono-Rano

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik terkini Beritasatu.com sepanjang Jumat (28/11/2024) dimulai dari pelantikan Heru Budi sebagai staf khusus mensesneg hingga pesan Anies Baswedan ke Pramono-Rano yang mengeklaim memenangi Pilkada Jakarta satu putaran.

    Tidak ketinggalan juga berita terkait Pilkada Jakarta dan ucapan selamat dari mantan presiden Joko Widodo kepada sang menantu, Bobby Nasution yang disebut memenangi Pilgub Sumatera Utara (Sumut).

    Berikut lima isu politik terkini:

    1. Heru Budi Dilantik Jadi Staf Khusus Mensesneg
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik mantan penjabat gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menjadi staf khusus Kementerian Sekretaris Negara pada Jumat (29/11/2024). Posisi Heru Budi sebagai kepala staf kepresidenan digantikan Mayjen TNI Ariyo Windutomo

    Prasetyo menuturkan pergeseran posisi merupakan bagian dari penyegaran jabatan di lingkungan istana.

    “Secara spesifik namanya staf khusus ya, kami akan terus berdiskusi. Namun, tentu dengan pengalaman beliau di kasetpres mendampingi Pak Jokowi, sebagai penjabat gubernur Jakarta, kami akan membutuhkan beliau terus mengabdi di Kemensetneg,” ujar Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (29/11/2024). 

    2. Pramono-Rano Menang Satu Putaran, Tim Pemenangan Kawal Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan
    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, meraih kemenangan dalam satu putaran pada PilkadaJakarta 2024. Berdasarkan hasil real count formulir C yang dirilis oleh KPU DKI, pasangan ini memperoleh 2.183.577 suara atau 50,07 persen.

    Ketua tim pemenangan, Lies Hartono atau Cak Lontong, mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil ini. 

    “Kami bersyukur atas pencapaian ini. Berdasarkan hasil perhitungan KPU melalui formulir C, pasangan Pramono-Rano telah meraih lebih dari 50%, sehingga Pilgub Jakarta 2024 berlangsung dalam satu putaran,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (29/11/2024).

  • Kecamatan Patumbak selesaikan pemungutan suara meski air hampir setinggi rumah

    Kecamatan Patumbak selesaikan pemungutan suara meski air hampir setinggi rumah

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Kecamatan Patumbak selesaikan pemungutan suara meski air hampir setinggi rumah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 21:35 WIB

    Elshinta.com – Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, telah selesai melaksanakan pemungutan suara di TPS, meski kondisi air hampir setinggi rumah. Ada 8 desa di Kecamatan Patumbak yang melaksanakan pemungutan suara di TPS.

    Ketua Relawan Blok Sumut (RBS) Arief Tampubolon mengatakan, ada yang tidak benar di Kacamatan Patumbak dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

    “Ada yang tak beres di Kecamatan Patumbak, bagaimana bisa 8 desa di sana menyelesaikan pemilihan dengan kondisi air yang hampir setinggi rumah warga. Dari jam 3 pagi, air sudah membanjiri Kota Medan, sekitarnya pinggiran Deliserdang dan Binjai. Hasil hitung di Kecamatan Patumbak perlu dievaluasi penyelenggaranya,” ungkap Arif Tampubolon kepada wartawan, Kamis (28/11).

    Delapan desa di Kecamatan Patumbak yaitu Desa Patumbak Kampung, Patumbak 1, Patumbak 2, Marendal 1, Marendal 2, Sigara-gara, Lantasan Lama, dan Desa Lantasan Baru. Dari keseluruhan desa tersebut ada 134 TPS yang tersebar di kawasan terendam air hampit setinggi rumah.

    Arief mengatakan, pihaknya telah mendapatkan rekap data hasil pemungutan suara dari 134 TPS yang ada di 8 desa di Kecamatan Patumbak.

    “Gakkumdu Pilkada Serentak Sumut harus memeriksa seluruh penyelenggara di Kecamatan Patumbak, khususnya Camat Patumbuk yang terapliasi dengan kelompok IPDN yang mendukung Paslon 01 Bobby Nasution – Surya,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Kamis (28/11). 

    Arief juga mengatakan adanya kecurigaan hasil pemungutan suara di Kecamatan Patumbak dengan hasil yang dibuat dari 134 TPS berdasarkan data server milik paslon 01.

    Jika ini tidak diperiksa, lanjut Arief, dikhawatirkan akan terjadi juga dengan kecamatan lainnya yang terendam banjir di Kota Medan sekitarnya di pinggiran Kabupaten Deliserdang, dan Kota Binjai.

    “Potensi kecurangan itu sangat bisa terjadi dengan daerah kecamatan lainnya yang terkena banjir. Bagaimana jalannya Paslon 01 memperoleh 8.631 suara dan Paslon 02 memperoleh 8.267 suara dengan kondisi Kecamatan Parumbak yang 70 persen terendam air hampir setinggi rumah,” tandas Arif Tampubolon.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PDIP Soroti Sisi Gelap Demokrasi RI: Ada Cawe-Cawe hingga Partai Coklat

    PDIP Soroti Sisi Gelap Demokrasi RI: Ada Cawe-Cawe hingga Partai Coklat

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung soal sisi gelap demokrasi RI, seperti dari cawe-cawe Jokowi hingga Partai Coklat (Parcok). 

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa menurut PDIP, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.

    “Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah Ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat, dan yang ketiga PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi” tutur Hasto dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).

    Kemudian, para ketua DPP mulai menjelaskan soal ‘kegelapan demokrasi’ yang dimaksud secara bergantian. Contohnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menuturkan soal kecurangan Bobby Nasution.

    “Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat, bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa,” terangnya.

    Djarot kemudian menyebutkan soal intimidasi parcok kepada pemerintah desa di Sumatra Utara untuk menjadi timses di pemungutan suara dan oknum di polsek untuk mengamankan suara. Mereka juga tak berani bercerita.

    Kemudian, ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga menuturkan bahwa ia menemukan sejumlah anomali yang terjadi di Pilkada Banten, yakni pada pasangan Airin Rachmy Diany-Ade Sumardi.

    Diungkapkan olehnya, Atas arahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Basarah akan bersikap atas anomali-anomali yang diberikan dengan melakukan legal action.

    Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus juga menuturkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus dievaluasi. Ia mengatakan bahwa Listyo adalah orang yang paling bertanggungjawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya,” ucap Deddy.

    Dia juga menuturkan bahwa di dalam DPR, baik pada Komisi II maupun pada Komisi III sudah mensinyalir hal ini.

    “Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum,” ucapnya.

    Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan Adian Napitupulu juga sempat menuturkan soal potensi kerugian negara lantaran adanya politik uang pada Pilkada 2024. Dikatakan, dia mendeteksi politik uang digunakan untuk menumbangkan calon kepala daerah yang diusung PDIP.

  • Berkunjung ke Medan, Jokowi Ajak Sedah dan Nahyan Jalan-jalan di Mal

    Berkunjung ke Medan, Jokowi Ajak Sedah dan Nahyan Jalan-jalan di Mal

    Jakarta –

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), berkunjung ke Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kunjungan itu, Jokowi mengajak cucunya, Sedah Mirah dan Panembahan Al Nahyan, jalan-jalan ke mal yang ada di Kota Medan.

    Dilansir detikSumut, Jumat (29/11/2024), perihal kedatangan Jokowi ke Medan ini diketahui dari unggahan Instagram Wali Kota Medan yang juga menantu dari Jokowi, Bobby Nasution. Dalam foto yang diunggah Bobby, Jokowi terlihat jalan-jalan bersama Sedah dan Nahyan.

    Sedah dan Nahyan terlihat digandeng Jokowi saat jalan-jalan di mal. Sementara Bobby ada di belakang mereka.

    “Kakak sama abang keliling mall bareng Mbah Owi, sehat-sehat ya mbah..,” tulis Bobby di Instagramnya dikutip, Kamis (28/11).

    Terkait kedatangan Jokowi ini sebelumnya sudah disampaikan Bobby Nasution. Hal itu disampaikan Bobby usai unggul di quick count Pilgub Sumut 2024 atas rivalnya Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

    “Kayaknya (Jokowi) mau datang ke sini, kayaknya,” kata Bobby Nasution, Rabu (27/11) malam.

    (fas/fas)

  • Timses Bobby Siap Hadapi Laporan PDIP soal Dugaan Kecurangan Pilkada Sumut

    Timses Bobby Siap Hadapi Laporan PDIP soal Dugaan Kecurangan Pilkada Sumut

    Jakarta –

    Ketua Tim Pemenangan Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut 2024, Hinca Pandjaitan, merespons rencana PDI Perjuangan (PDIP) melapor ke Bawaslu terkait dugaan kecurangan di Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Hinca siap menghadapi laporan tersebut.

    “Biasa saja. Kita hadapi,” kata Hinca kepada wartawan, Kamis (28/11/2024).

    Hinca mengatakan pihaknya akan mengikuti prosesnya. Dia mempersilakan kubu PDIP membuktikan dugaan kecurangan di Pilkada Sumut tersebut.

    “Proses yang ada kita ikuti. Silahkan saja. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebutkan ada sejumlah dugaan kecurangan di Pilkada Sumut. PDIP segera melaporkan dugaan kecurangan itu ke Bawaslu.

    “Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti baik itu beberapa bentuk video rekaman kemudian surat menyurat rencananya semua dan melaporkan kepada Bawaslu,” kata Djarot dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11).

    “Persoalannya adalah di dalam memenangkan proses demokrasi dalam negara apakah kira-kira demokrasi nilai-nilai demokrasi, norma-norma negara itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak, apakah di dalam memenangkan pasangan calon tertentu itu juga menempatkan ada etika moral dalam diri seseorang,” tuturnya.

    Adapun dugaan kecurangan yang dimaksud Djarto dalam Pilkada Sumut terkait penggunaan bansos. Selain itu, dia juga menyebutkan ada sejumlah tekanan kepada paslon usungan PDIP, yaitu Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

    (fas/aud)

  • PDIP Sebut Pilkada 2024 Penuh Ambisi Jokowi, Aksi Parcok dan Pj Kepala Daerah – Page 3

    PDIP Sebut Pilkada 2024 Penuh Ambisi Jokowi, Aksi Parcok dan Pj Kepala Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, khususnya pada hari pencoblosan tanggal 27 November.

    “DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan, karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi. Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek,” tutur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

    “Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat, dan yang ketiga Pj kepala daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” sambungnya.

    Hasto mengulas anomali besar yang terjadi di Pilkada Banten, bahwa terjadi mobilisasi instrumen negara, baik aparatur dan sumber daya. Kemudian Pilkada Sumatera Utara, yang menggunakan simbolisasi beras untuk rakyat miskin.

    “Dengan kode BN, Beras Nasional. Sebagai akronim juga BN dari Bobby Nasution,” jelas dia.

    Dia juga membahas Pilkada Jawa Tengah, bahwa terjadi upaya keras untuk menghancurkan kandang banteng. Namun begitu, PDIP tetap kuat menghadapi banyaknya gelombang tekanan dari berbagai arah.

    “Nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemaian kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto.

    Selain itu, Pilkada Jawa Timur dan Sulawesi Utara disebutnya mengalami hal serupa dengan Banten.

    “Untuk itu nanti terhadap kehadiran parcok dan Pj Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus (menyampaikan). Dan kemudian nanti saudara Ronny membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan, karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” Hasto menandaskan.

  • Mengapa Jokowi Effect Tak Berlaku di Pilkada Jakarta 2024?

    Mengapa Jokowi Effect Tak Berlaku di Pilkada Jakarta 2024?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut tiga Pramono Anung-Rano Karno mendeklarasikan kemenangannya dalam Pilkada Serentak 2024. Benarkah Jokowi Effect tak berlaku di Jakarta? 

    Deklarasi kemenangan tersebut disampaikan Pramono dalam konferensi pers yang digelar di Kediamannya di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024). Pramono awalnya menjelaskan bahwa hasil penghitungan suara atau real count yang dilakukan oleh tim pemenangan Pramono-Rano telah mencapai 100%.

    “Alhamdulillah hasil real count KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C1 hasil KWK saat ini, pagi ini, Kamis 28 November 2024 telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03, yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%,” tutur Pramono, Kamis (28/11/2024). 

    Pram, sapaan akrabnya, kemudian mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan 50% plus 2.943 suara. Dia juga menuturkan bahwa satu suara sangat berati dalam Pilkada Jakarta 2024. 

    “Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ nomor 2 tahun 2024 di mana Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ dipilih secara langsung memelalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus 1 suara,” tuturnya.

    Meski hanya diusung satu partai, yaitu PDIP, Pramono-Rano Karno berhasil mengalahkan paslon yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) serta calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. 

    Menanggapi Kemenangan Pramono-Rano Karno, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa kemenangan atas sejumlah paslon Kepala Daerah terjadi atas cawe-cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dia melihat bahwa cawe-cawe yang dilakukan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlihat jelas melalui kemenangan telak di sejumlah daerah dengan calon yang didukung Jokowi, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatra Utara. 

    “Endorse Jokowi masih cukup kuat. Kasus [Pilkada] Jawa Tengah, misalnya, Jokowi effect masih sangat signifikan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024).

    Kendati demikian, dia mengamini bahwa untuk paslon RIDO atau Ridwan Kamil-Suswono justru keok dari PDIP. Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di mana calon gubernur dan wakil gubernur yang di-endorse langsung Prabowo Subianto dan Joko Widodo tidak berhasil menang versi hitung cepat atau quick count beberapa lembaga survei. 

    Pangi melihat bahwa intervensi dari Jokowi justru ‘setengah-setengah’ untuk mendukung RIDO di Jakarta. Berbeda untuk wilayah lainnya yang langsung menemui masyarakat untuk memberikan interaksi yang lebih persuasif.

    Sementara itu di Jakarta, Jokowi hanya bertemu dengan pasangan calon RIDO dan relawan sehingga dampak signifikan itu tak terasa hasilnya. 

    “Kalau di DKI Jokowi hanya endorse biasa hanya bertemu dengan tim sukses dan relawan. Sementara di Jawa Tengah Jokowi langsung turun ke gras root dengan menyapa menyalami dan bertatap muka kontak mata langsung sama akar rumput ini,” tandas Pangi. 

    Perbesar

    Dukungan Anies-Ahok Lebih Tokcer 

    Lembaga survei Poltracking menilai dukungan Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) turut mendongkrak perolehan suara Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. 

    Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan dukungan dari dua eks Gubernur Jakarta para relawan menjadi faktor utama naiknya suara Mas Pram dan Bang Doel. 

    “Cuma kalau saya membaca, memang kejutan-kejutan di belakang itu yang cukup signifikan pengaruhnya tentu dukungan Anies Baswedan,” kata Masduri saat ditemui di The Westin, Rabu (27/11/2024) malam.

    Selain itu, faktor yang menjadi pembeda adalah dukungan yang diberikan oleh eks Gubernur Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahja Purnama atau Ahok kepada Pramono-Rano.

    Masduri menuturkan bahwa dukungan Ahok yang ditambah dengan Anies Baswedan kepada Pram-Rano menjadi faktor naiknya perolehan suara paslon nomor urut 3 tersebut.

    Adapun, dalam hitung cepat atau quick count yang dilakukan Poltracking Indonesia yang saat ini 100% data sudah masuk, tercatat Pramono Anung-Rano Karno berada di posisi teratas dengan perolehan 50,08% suara. Pram-Rano disusul oleh paslon nomor urut dua Ridwan Kamil-Suswono dengan perolehan 39,55% suara. Dan di posisi ketiga Dharma-Kun Wardana 10,37% suara. 

    Meski mencapai angka 50,08%, Poltracking, kata Masduri belum bisa memberikan kesimpulan apakah Pilkada Jakarta akan dilaksanakan 1 putaran atau 2 putaran.

    “Kesimpulannya, belum bisa disimpulkan, bisa 1 atau 2 putaran. Karena masih dalam konsekuensi margin of error di dalam quick count yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia,” ucapnya.

    Perbesar

    Cawe-cawe Jokowi di Pilkada Serentak 2024 

    Hasil hitung cepat memperlihatkan bahwa Ridwan Kamil—Suswono hanya mendapat 39,25% suara. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardhana 10,60 persen dan Pramono Anung—Rano Karno menjadi pemenang dengan torehan 50,15 persen 

    Hitung cepat lembaga survei tersebut bukan hasil resmi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai lembaga penyelenggara pemilu akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/2024) hingga Senin (16/12/2024) mendatang. 

    Sekadar informasi, di sejumlah wilayah yang didukung oleh Jokowi memang berbuah manis. Misalnya, hasil hitung cepat atau quick count Pilkada Sumatra Utara 2024 menunjukkan keunggulan pasangan Bobby Nasution-Surya dengan perolehan suara 62,79%, sedangkan Pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri di posisi kedua dengan 37,21%. 

    Lalu, di Jawa Tengah (Jateng) Andika Perkasa-Hendrar Prihadi harus mengaku kalah karena hanya mengantungi 41,56% suara yang kalah dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang menerima 58,44%.

    Kasus Banten juga serupa, Airin Rachmi Diany—Ade Sumardi harus berbesar hati karena hanya meraih 42,48%. Sedangkan, Andra Soni—Dimyati Natakusumah di angka 57,52%.

    Untuk Jawa Timur juga, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim justru hanya mendapat torehan 8,16 persen. Berbeda jauh dari Khofifah Indar Parawansa—Emil Elestianto Dardak dengan perolehan 57,23% dan rival lainnya Tri Rismaharini—Zahrul Azhar Asumta di 34,61%.