Tag: Bobby Nasution

  • Malam ini, KPU Sumut gelar debat pertama Pilgub

    Malam ini, KPU Sumut gelar debat pertama Pilgub

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Malam ini, KPU Sumut gelar debat pertama Pilgub
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Tahapan demi tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak di Sumatera Utara saat ini     memasuki ajang kampanye terbuka dan debat publik.

    Seperti halnya KPU Provinsi Sumatera Utara dijadwalkan pada hari Rabu (30/10) malam akan menyelenggarakan debat publik pertama pemilihan gubernur/wagub Sumut yang akan berlangsung di Hotel Grand Mercure, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan.

    Komisioner KPU Sumatera Utara, Agus Arifin dan Robby Efendi Hutagalung kepada media menyebutkan bahwa pihaknya saat ini sudah siap menggelar kegiatan debat publik yang merupakan debat publik perdana untuk pasangan calon gubernur wakil gubernur Sumut yang akan dilaksanakan dan akan disiarkan oleh TVRI dan TV swasta Garuda serta YouTube KPU Sumut.

    Menurut Ketua KPU Provinsi Sumut, Agus Arifin, seluruh aspek persiapan debat publik termasuk jumlah massa pendukung yang diperbolehkan hadir dalam debat malam nanti telah diputuskan yakni masing-masing pasangan calon hanya boleh membawa massa pendukung ke arena debat sebanyak 150 orang yakni masing-masing 75 orang pendukung paslon nomor urut 01 dan 75 orang pendukung paslon nomor urut 02.

    Nomor urut 1 adalah paslon Bobby Nasution-Surya, sedangkan nomor urut 2 adalah paslon Edy Rahmayadi Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

    Sementara itu menurut Robby Efendi, KPU Sumut sudah siap gelar debat pertama pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Sumut malam nanti debat pertama tersebut akan menghadirkan sejumlah panelis dari berbagai kalangan, yakni profesional akademisi dan tokoh masyarakat Sumut.

    Panelis  tersebut akan bertugas pada debat publik pertama yang mengangkat tema pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

    Para panelis, masing masing Nusful Khair (akademisi), Hatta Ridho Dekan FISIP USU, Dadang Darmawan, tokoh masyarakat, Hisarma Saragih dari akademisi serta Muammar Ander Maria Siregar profesional, Hasan Syazali, Mujahidin dan Zakaria Siregar.

    Perlu diketahui debat publik dalam pilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memberi ruang dan kesempatan bagi pasangan calon untuk meyakinkan masyarakat secara luas sebagai pemilih dengan memaparkan isi-isi serta program-program handal yang akan dilaksanakan selama debat berlangsung. Sehingga, nantinya masyarakat akan bisa menentukan pilihan terbaiknya untuk memilih pasangan calon pada hari pemilihan 27 November 2024.

    Sutrisno Pangaribuan sebagai ketua tim pasangan calon Edy  Rahmayadi-Hasan Basri Sagala menyebutkan bahwa paslonnya sudah siap 100 persen untuk tampil dalam debat pertama.

    Sementara itu, pihak KPU Sumut menyebutkan, debat publik akan berlangsung tiga kali, masing masing tanggal 30 Oktober, 6 Nopember dan 13 Nopember 2024.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Surya Sindir Edy Rahmayadi Soal Jalan Rusak dalam Debat, Sebut Tak Mampu Akses Pemerintah Pusat

    Surya Sindir Edy Rahmayadi Soal Jalan Rusak dalam Debat, Sebut Tak Mampu Akses Pemerintah Pusat

    Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution, dalam debat menyebut calon Wakil Gunernur Sumut nomor urut 2, Hasan Basri Sagala, telah mengkritik dan mengevaluasi Cagubnya, Edy Rahmayadi.

    Hal itu terjadi saat debat perdana Cagub-Cawagub Sumut yang membahas tentang maraknya penyalahgunaan narkoba di Sumut.

    “Pak Hasan kayaknya mengoreksi Pak Edy sendiri ini. Kalau seandainya komitmen Gubernur Sumatera Utara itu baik berarti Sumut tak peringkat satu dalam penyalahgunaan narkoba, Pak,” jawab Bobby menanggapi pertanyaan Hasan.

    Sebelumnya juga, Cawagub nomor urut 1, Surya, telah memaparkan bagaimana pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BNN dan TNI-Polri dalam penyalahgunaan narkoba. Mereka juga akan memperkuat kerja sama dengan pihal Lantamal agar bisa mencegah masuknya barang haram melalui daerah-daerah pesisir.

    “Narkoba musuh kita bersama. Koordinasi antar lembaga, BNN, TNI-Polri akan kami perkuat. Kami juga memperkuat kerjasama dengan pihak Lantamal yang di daerah pesisir. Selain itu juga melibatkan tokoh-tokoh untuk malakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai ke dunia pendidikan,” papar Surya.

  • 2
                    
                        Jawaban Menohok Edy Rahmayadi ke Bobby Nasution: Kalau Tahu Ada "Kutipan", Kenapa Tak Dilaporkan?
                        Medan

    2 Jawaban Menohok Edy Rahmayadi ke Bobby Nasution: Kalau Tahu Ada "Kutipan", Kenapa Tak Dilaporkan? Medan

    Jawaban Menohok Edy Rahmayadi ke Bobby Nasution: Kalau Tahu Ada “Kutipan”, Kenapa Tak Dilaporkan?
    Editor
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 2,
    Edy Rahmayadi
    , memberikan jawaban menohok atas sentilan Cagub Sumut nomor urut 1,
    Bobby Nasution
    dalam
    debat Pilkada Sumut
    2024.
    Dalam acara debat, Bobby menceritakan masih ada
    SMA
    /
    SMK
    di Sumut yang belum teraliri listrik dan internet. Bahkan masih ada kutipan atau pungutan liar (
    pungli
    )
    “Ada kutipan di SMA/SMK,” tutur Bobby Nasution dalam debat Pilkada Sumut, Rabu (30/10/2024).
    Pada segmen kedua saat membahas mengenai angka partisipasi murni (APM) siswa di Sumut, Edy langsung menanggapi pernyataan Bobby.
    “Kalau tahu ada kutipan, kenapa tak dilaporkan,” ungkap Edy yang balik menyentil Bobby sebagai Wali Kota Medan.
    Pada segmen tersebut, Edy menceritakan tingkat APM di Sumut. Sebagai gubernur Sumut, ia mengklaim berhasil membangun 24 SMK dan SMA.
    Jumlah itu, sambung Edy memang belum optimal karena angka kebutuhannya mencapai 96 SMA/SMK.
    Untuk itu ia akan melanjutkan pembangunan di 33 kabupaten kota dengan bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan memprioritaskan APBD.
    “Anggaran pendidikan itu 20 persen, tapi (beberapa tahun lalu) berhenti karena refocusing anggaran Covid-19,” beber dia.
    Debat Pilkada Sumut
    2024 diikuti dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut.
    Calon gubernur dan wakil gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya, dan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Pastikan Usut Fakta Persidangan ‘Blok Medan’ yang Diduga Seret Bobby Nasution

    KPK Pastikan Usut Fakta Persidangan ‘Blok Medan’ yang Diduga Seret Bobby Nasution

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pimpinan dipastikan mengusut fakta persidangan pada kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK, berkaitan dengan ‘Blok Medan’. 

    Istilah Blok Medan itu diduga berkaitan dengan blok tambang di Maluku Utara yang menyeret nama Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution. Fakta itu terungkap pada kesaksian Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili saat persidangan AGK, Agustus 2024 lalu. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, seluruh fakta persidangan yang memiliki potensi untuk menjadi perkara baru akan menjadi perhatian pimpinan lembaga antirasuah. 

    “Tentunya hal itu akan dibahas dan dilihat seberapa jauh keterlibatan orang-orang yang disampaikan, disandingkan dengan apa alat bukti yang ada,” jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Tessa menyebut pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membahas fakta persidangan soal Blok Medan itu hingga tahap gelar perkara atau expose. Menurutnya, KPK bakal mengusut lebih jauh dugaan praktik rasuah di sektor pertambangan itu apabila ditemukan alat bukti. 

    “Kalau memang alat bukti dan keterlibatan itu sudah terang benderang, tentunya hal tersebut dapat dinaikkan pengusutannya entah di penyelidikan ataupun penyidikan yang baru,” ujarnya. 

    Pada keterangan sebelumnya, KPK mengaku belum ada laporan pengembangan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus AGK. Mantan kepala daerah itu kini sudah dijatuhi vonis penjara selama 8 tahun atas kasus suap dan gratifikasi. 

    Di sisi lain, kini KPK tengah mengusut dugaan pencucian uang yang dilakukan olehnya di tingkat penyidikan. Orang kepercayaan AGK, Muhaimin Syarif, juga didakwa memberikan suap kepadanya untuk meloloskan 57 rekomendasi izin tambang di Maluku Utara oleh gubernur. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan, fakta persidangan soal Blok Medan juga sudah dilaporkan ke Pengaduan Masyarakat KPK. 

    “Terkait dengan Blok Medan itu tidak hanya laporan dari JPU, yang kami ketahui itu malah ada yang ke PLPM [Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat]. Ada yang laporan ke PLPM juga.Nah itu sedang dikaji di PLPM, masih di kedeputian INDA [Informasi dan Data],” katanya pada konferensi pers beberapa waktu lalu.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pihak AGK mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution.  

    Penasihat hukum AGK Junaidi Umar, mengungkapkan bahwa anak AGK bernama Nazlatan Ukhra Kasuba mengonfirmasi pertemuan antara ayahnya dengan Bobby Nasution. Pertemuan itu terjadi pada 2023.  

    Adapun pihak AGK yang bertemu Bobby antara lain istri AGK, Nazla, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili serta Muhaimin Syarif alias Ucu. Muhaimin adalah orang kepercayaan AGK yang kini juga ditetapkan tersangka oleh KPK.  

    Meski membenarkan pertemuan tersebut, Junaidi membantah bahwa ada pembicaraan soal perizinan pertambangan sebagaimana disampaikan di dalam sidang.  

    “Salah satu anak dari AGK itu juga menyampaikan bahwa pada saat mereka bertemu di Medan, bersilaturahmi itu bertemu Bobby, dan tidak ada pembicaraan terkait dengan blok-blok itu. Pokoknya urusan tambang itu tidak ada lah,” katanya saat ditemui Bisnis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

  • Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi Saling Sindir Soal Koordinasi Penanganan Banjir

    Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi Saling Sindir Soal Koordinasi Penanganan Banjir

    GELORA.CO  – Calon Gubernur Sumut nomor urut 01, Bobby Nasution mengeluhkan kendala mengatasi banjir di Kota Medan. Bobby mengaku kesulitan berkoordinasi dengan Pemprov Sumut saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Medan.  

    Calon Gubernur Sumut nomor urut 02, Edy Rahmayadi membantah pernyataan Bobby Nasution tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat bisa diajak koordinasi.  Edy Rahmayadi Sumber : Narda Margaretha Sinambela-Antara 

     Bahkan, dirinya menyebut buruh saja mudah berkoordinasi dengan dirinya saat menjabat sebagai Gubernur Sumut.  

    Apalagi, sekelas Bobby Nasution yang merupakan Wali Kota Medan.

     “Itu menurut dia (Bobby Nasution), buruh-buruh saja gampang (berkoordinasi sama Edy), apa lagi Bobby Nasution (sebagai Wali Kota),” ucap Edy kepada wartawan usai menghadiri Rakerda dan Konsiladasi Pemenangan Pilkada Partai Buruh Sumut, di Hotel Grand Antares, Kota Medan, Senin (28/10/2024) sore.  

    Dalam masa jabatannya, sebagai Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi kerap melakukan rapat koordinasi dalam mengatasi banjir di Kota Medan dan sekitarnya.  

    Rapat koordinasi tersebut, dipimpin langsung Edy Rahmayadi dengan Pemko Medan, Pemkab Deliserdang dan Pemkab Karo, yang hadiri Bupati dan wali kota.  Termasuk dihadiri Bobby Nasution dalam rapat tersebut.  

    Terkait ucapan Bobby Nasution yang menyebut Rahmayadi jangan merasa paling keren, mantan Pangkostrad itu tidak terlalu meresponsnya.  

    Bahkan, ia malah melempar candaan dengan mengatakan istrinya bilang dirinya paling mantap.  

    “Kalau kata istri saya, saya paling mantap. Kalau istri dia tidak mantap, urusan dia,” kata Edy.  

    Edy mengaku optimis mampu mengalahkan Bobby Nasution, yang menjadi rival dalam pemilihan Gubernur Sumut tahun 2024.  “Saya selalu optimis,” tegas mantan Ketua Umum PSSI itu.

  • Gibran Absen di Puncak Peringatan Hari Otoda di Surabaya

    Gibran Absen di Puncak Peringatan Hari Otoda di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, absen di Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) yang digelar di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024). Padahal, Gibran dikabarkan akan menerima Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha bersama 15 kepala daerah lainnya.

    Pantauan beritajatim.com, hanya terlihat menantu Presiden Joko Widodo yakni Wali Kota Medan, Bobby Nasution hadir dan menerima penghargaan itu. Sedangkan Gibran tak terlihat baik di kursi peserta maupun saat penyerahan.

    Tanda penghormatan penghargaan sekali seumur hidup tersebut diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menariknya, Khofifah Indar Parawansa satu-satunya Gubernur yang mendapatkan tanda kehormatan itu Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Para kepala daerah pun khidmat mengukuti jalanannya acara meski hujan mengguyur halaman Balai Kota Surabaya sejak pukul 07.00 WIB hingga saat ini 09.00 WIB.

    Sebelumnya 15 nama kepala daerah yang bakal disebut mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yakni :

    1. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa.

    2. Bupati Sumedang, Dr. H Dony Ahmad Munir.

    3. Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo.

    4. Bupati Wonogori, Joko Sutopo.

    5. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar.

    6. Bupati Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Mu’awanah.

    7. Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

    8. Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H Achmad Fikri.

    9.Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

    10. Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Alif Nasution.

    11. Wali Kota Serang, H. Syafrudin.

    12. Wali Kota Bogor, Bima Arya.

    13. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

    14. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    15. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

    [asg/beq]

  • Eri Cahyadi Bakal Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi di Surabaya

    Eri Cahyadi Bakal Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Eri Cahyadi , Wali Kota Surabaya, bakal menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini diberikan kepada Kepala Daerah yang berprestasi dan memiliki kinerja tertinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (EPPD) Tahun 2022.

    “Insyaallah presiden hadir memberikan penghargaan lencana kepada wali kota, bupati dan gubernur. Ini diberikan sekali seumur hidup atas prestasi di wilayah masing-masing dan itu untuk tahun 2021/2022. Tahun 2023 diberikan piagam, sedangkan yang di 2021 yang mendapatkan piagam, akan diberikan Lencana,” ujar Eri, Selasa (23/4/2024).

    Eri Cahyadi menyebut setidaknya ada 15 kepala daerah yang bakal mendapat penghargaan tersebut. Satu gubernur dan 14 wali kota/bupati.

    Diantaranya, anak dan menantu Presiden Jokowi, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution Wali Kota Medan. Selain itu, juga ada Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa.

    Eri menyebut, dirinya adalah Wali Kota Surabaya pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan itu juga diberikan satu kali seumur hidup bagi kepala daerah.

    “(Penilaiannya) satu penurunan stunting, transportasi atau akomodasi, dan kelayakan atau kenyamanan kota. Tetapi terpenting penilaia itu adalah bagaimana pelibatan masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan kota surabaya,” jelasnya.

    Eri berharap setelah mendapat penghargaan tersebut akan ada kampung madani yang bisa menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, hingga angka putus sekolah di Surabaya.

    “Saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK, KSH Insyaallah kalau bergerak minggu depan jadi kampung madani. Kalau saya sendiri yang bergerak tidak bisa apa-apa,” pungkas dia. [asg/suf]

  • Gus Hans Ditunjuk DPP Partai Golkar Maju Pilkada Jombang

    Gus Hans Ditunjuk DPP Partai Golkar Maju Pilkada Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Gus Hans atau Zahrul Azhar Asumta ditunjuk oleh DPP Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jombang yang digelar November 2024. Bahkan, pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul’Ulum Jombang ini sudah diundang ke DPP untuk mendapat pengarah soal itu.

    Dalam pertemuan itu, selain Gus Hans, bakal calon kepala daerah se-Indonesia yang akan diusung Partai Golkar juga dihadirkan. Termasuk menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.

    “Benar, saya ditugasi oleh DPP (Golkar) untuk maju Pilkada Jombang. Pada 6 April kemarin diundang ke Jakarta untuk mendapat arahan dari Pak Airlangga Hartarta. Termasuk Mas Bobby juga hadir dalam forum itu,” ujar Gus Hans ketika dikonfirmasi, Jumat (19/4/2024).

    Gus Hans mengungjapkan bahwa dirinya adalah satu-satunya bakal calon yang diundang oleh DPP Partai Golkar. Tentu saja, Ketua Umum Jaga Nusantara (Jaringan Gawagis Nusantara) ini kaget. Karena selama ini dirinya tidak pernah berpikir untuk maju Pilkada.

    Meski demikian. pihaknya menilai Golkar adalah partai yang realistis. Artinya, partai berlambang pohon beringin ini sudah mengukur dan melakukan survei untuk menentukan calon yang bakal diusung.

    Oleh sebab itu, sebagai kader Golkar, Gus Hans menyikapi tugas itu secara bijaksana. Di antaranya akan komunikasi dengan dua pihak, yaitu DPD dan DPP Partai Golkar. Sedangkan untuk komunikasi lintas partai Gus Hans belum melakukannya.

    Pasalnya, dalam Pemilu legislatif kemarin, Golkar Jombang hanya mengoleksi lima kursi. Sehingga untuk mengusung calon dan Pilkada harus membangun koalisi. “Koalisi Pilpres kemarin sangat realistis untuk ditindaklanjuti di daerah,” ujarnya.

    Gus Hans sendiri sepertinya merespon tugas yang diberikan oleh DPP Partai Golkar. Karena dalam seminggu terakhir ini, baliho tokoh muda ini mulai muncul di sejumlah titik. Di antaranya, baliho dengan tema ucapan selama Hari Raya Idulfitri 1445 H yang berdiri di Jl Sukarno-Hatta Jombang.

    Meski begitu, Gus Hans mengaku belum melakukan komunikasi dengan partai partai lain. Ia mengaku butuh penyesuaian diri karena keputusan tersebut juga baru diketahuinya belum lama ini. “Kalau memasang baliho sudah,” ujarnya.

    Lantas apa arahan dari DPP Partai Golkar saat Gus Hans menghadiri undangan di Jakarta? “Normatif saja. Kami diminta bekerja untuk masyarakat,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini. [suf]