Xcloud.id

Tag: Bobby Nasution

  • Respons Gerindra Soal Jokowi Tak Lagi Kader PDIP, Bakal Ditampung?

    Respons Gerindra Soal Jokowi Tak Lagi Kader PDIP, Bakal Ditampung?

    ERA.id – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi kader Partai Gerindra. Hal ini menanggapi soal status Jokowi yang tak lagi dianggap sebagai kader PDI Perjuangan.

    Dia mengatakan belum bisa menjawab hal tersebut karena belum pernah dibahas.

    “Saya enggak bisa jawab, karena hal ini belum pernah dibahas di dalam partai dan saya tidak bisa mengatasnamakan Partai Gerindra,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Meski begitu, dia mengakui bahwa menantu Jokowi, yaitu Bobby Nasution memang sudah memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra saat mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara.

    “Seingat saya, kalau Pak Bobby itu sudah punya KTA Gerindra memang pada waktu mendaftar di Pilgub Sumut,” kata Dasco.

    Sebelumnya, Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya sudah bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng.

    Hal itu merespons soal status keanggotaan Jokowi di PDIP yang hingga kini belum jelas apakah sudah dipecat atau masih menjadi kader.

    “Saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

    “Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno, sejak PNI, sejak kita membangun republik ini sudah tidak lagi sejalan dengan praktik-praktik politiknya,” lanjutnya. 

  • Jokowi Dipecat PDIP, Golkar Siap Tampung – Page 3

    Jokowi Dipecat PDIP, Golkar Siap Tampung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menegaskan partainya siap menaungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan menanggapi pemecatan Jokowi dan keluarganya oleh PDIP.

    Sarmuji mengatakan Jokowi sudah merdeka dan bebas memilih untuk berlabuh ke partai mana saja.

    “Pak Jokowi orang merdeka. Beliau bebas memilih ke mana mesti berlabuh. Biarkan Pak Jokowi menikmati kebebasannya,” kata Sarmuji saat dihubungi merdeka.com, Kamis (5/12/2024).

    Namun, jika Jokowi berkenan bergabung dengan Golkar, Sarmuji menegaskan partainya dengan tangan terbuka. Partai Golkar siap menyambut Jokowi.

    “Beda soal bila setelah merenung lalu Pak Jokowi berkenan masuk ke Partai Golkar, tentu kami akan menyambut dengan tangan terbuka,” ucap Sarmuji.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution, bukan lagi bagian dari PDIP.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Hasto menjelaskan, pemecatan Jokowi dan keluarganya karena dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Soekarno atau Bung Karno.

    “Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujar Hasto.

    Pun demikian dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Hasto mengatakan, ketika mereka dicalonkan oleh partai politik lain, dan juga di-endorse oleh Jokowi.

    Pun demikian dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Hasto mengatakan, ketika mereka dicalonkan oleh partai politik lain, dan juga di-endorse oleh Jokowi.

    Apalagi naiknya Gibran sebagai wakil presiden melalui proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi, kata Hasto, maka otomatis status seluruh kelengkapan keanggotaan yang berkaitan dengan PDIP sudah dinyatakan berakhir.

    “Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan andil-andil partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti,” ujar Hasto Kristiyanto.

    Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasikan bahwa ada usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.

  • Golkar Buka Pintu untuk Jokowi jika Ingin Bergabung jadi Kader

    Golkar Buka Pintu untuk Jokowi jika Ingin Bergabung jadi Kader

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) mengaku terbuka bila memang nantinya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga ingin berlabuh di partai berlogo pohon beringin tersebut.

    Sekjen Golkar Sarmuji mengemukakan bahwa Jokowi memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihannya, termasuk pertimbangannya untuk melanjutkan karier politiknya di parpol tertentu.

    “Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini Pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak, untuk masuk ke partai politik,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).

    Dikatakan Sarmuji, jika setelah menimbang hal tersebut dan Jokowi ingin bergabung dengan Golkar, Golkar akan menerimanya dengan tangan terbuka seperti sebagaimana mereka menerima orang lain juga.

    “Orang biasa saja kita terima secara terbuka apalagi seorang mantan presiden. Seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” kata dia.

    Kendati demikian, Sarmuji tak mengamini bahwa pihaknya akan bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat. Namun, kemungkinan untuk bertemu itu ada karena hubungan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Jokowi.

    “Pasti kalau ada sinyal Pak Jokowi mau merapat Golkar, pasti orang-orang dekat kita akan kasih tahu. Sementara ini sinyalnya belum ada,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Sarmuji kembali menegaskan pihaknya akan menerima siapapun yang ingin bergabung asalkan orang tersebut setia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Tidak Diakui PDIP

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).  

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto.   

    Dikatakan Hasto, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno. 

  • Jokowi Tak Lagi PDIP, Relawan Joman: Beliau Negarawan, Bukan Orang Partai

    Jokowi Tak Lagi PDIP, Relawan Joman: Beliau Negarawan, Bukan Orang Partai

    Solo, Beritasatu.com – Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, menyatakan bahwa status Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang tidak lagi menjadi bagian dari PDIP bukanlah masalah bagi para relawan.

    “Soal parpol bukan domain kita. Pak Jokowi juga bukan orang partai, beliau adalah negarawan yang dekat dengan semua partai,” ujar Immanuel, yang akrab disapa Noel, seusai bertemu Jokowi di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/12/2024).

    Noel menegaskan para relawan berharap Jokowi tetap menjadi figur bapak bagi mereka, terlepas dari statusnya sebagai kader partai.

    “Harapan kami bukan soal Pak Jokowi masuk partai atau tidak. Yang penting, beliau tetap menjadi sosok negarawan yang menjadi panutan semua relawan,” tegasnya.

    Menurut Noel, keputusan Jokowi bergabung dengan partai politik selain PDIP adalah hak politiknya yang harus dihormati.

    “Jika beliau memilih bergabung dengan parpol lain, itu adalah hak politiknya. Kami sebagai relawan tetap mendukung keputusan beliau, apa pun itu. Relawan tidak boleh membatasi hak konstitusi Jokowi,” katanya.

    Jokowi sendiri memilih untuk tidak berkomentar banyak terkait statusnya yang tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Saat ditanya mengenai arah instruksi kepada relawan, ia hanya menjawab singkat.

    “Nanti-nanti saja,” ungkapnya

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan Jokowi dan keluarganya, termasuk putra sulungnya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” ujar Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

  • PDIP Pecat Jokowi dan Keluarganya dari Keanggotaan Partai, Hasto: Mereka Mencederai Konstitusi

    PDIP Pecat Jokowi dan Keluarganya dari Keanggotaan Partai, Hasto: Mereka Mencederai Konstitusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dan keluarganya sudah bukan lagi kader PDIP meski memiliki Kartu Tanda Anggota atau KTA.

    Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristiyanto, di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, pada Rabu, 4 Desember 2024.

    Dia mengatakan, putra dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi anggota PDIP ketika dicalonkan oleh partai politik lain.

    Terlebih, lanjut Hasto, naiknya Gibran sebagai wakil presiden mencederai konstitusi dan demokrasi dengan dibuktikan pelanggaran etik berat Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Anwar Usman dijatuhi sanksi berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

    Putusan ini memberi karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai calon wakil presiden. Setelah Gibran dicalonkan sebagai cawapres, Jokowi cawe-cawe dalam pemilihan Presiden 2024 untuk memenangkan putra sulungnya tersebut.

    Hasto mengatakan pemberhentian Gibran dibuktikan dengan surat dari Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Surakarta tempat KTA Gibran dibuat.

    Surat tersebut memberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar/Rumah Tangga PDIP, keanggotaan Jokowi dan keluarganya secara otomatis berhenti.

    Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang partai politik dan andil-andil partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti.

  • PDIP Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby, Jhon Sitorus: Partai Harus Bersih dari Benalu dan Parasit

    PDIP Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby, Jhon Sitorus: Partai Harus Bersih dari Benalu dan Parasit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bukan hanya dia, anaknya Gibran Rakabuming dan menantunya Bobby Nasution juga dipecat dari partai berlambang banteng itu.

    Hal itu ditegaskan, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP,” kata Hasto

    Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, turut memberikan komentar tajam atas keputusan ini. Dalam pernyataannya di media sosial, Jhon menegaskan bahwa langkah PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby adalah upaya untuk membersihkan partai dari elemen-elemen yang dianggap merugikan.

    “Akhirnya Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution DIPECAT dari PDI Perjuangan. Partai ini memang harus BERSIH dari BENALU dan PARASIT yang menggerogoti tubuh PDI Perjuangan,” tulis Jhon di akun media sosialnya, Kamis (5/12/2024).

    Lebih lanjut, Jhon menyindir partai lain yang mungkin bersedia menampung keluarga Jokowi. “Silakan partai-partai lain ambil bekas PDI Perjuangan ini, barangkali mau memberikan tumpangan kepada Pengkhianat,” imbuhnya.

    Hasto mengatakan putra dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi anggota PDIP ketika dicalonkan oleh partai politik lain. Apalagi, kata Hasto, pencalonan mencederai konstitusi dan demokrasi dengan dibuktikan pelanggaran etik berat Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

  • Kapolri Soal Tudingan Polri ‘Partai Coklat’: Kita Bukan Partai!

    Kapolri Soal Tudingan Polri ‘Partai Coklat’: Kita Bukan Partai!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo enggan menanggapi tudingan tentang ‘Partai Coklat’ yang dilontarkan oleh sejumlah politikus PDI Perjuangan (PDIP) dan populer di media sosial.

    Sigit meminta agar isu tersebut ditanyakan langsung terhadap partai yang mengemukakannya ke publik.

    “Tanya partai lah, kita bukan partai,” ujarnya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

    Sebelumnya, isu Parcok ini disinggung oleh PDI-Perjuangan (PDIP). Pada intinya, isu Parcok ini merupakan dugaan terkait dengan cawe-cawe polisi atau Parcok di Pilkada 2024.  

    Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.

    “Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai cokelat. Ketiga, PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” tutur Hasto Kristiyanto, Kamis (28/11/2024).

    Selain itu, Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga menyinggung Parcok terkait di Pilkada Sumatra Utara. 

    Menurutnya, ada banyak cara yang dilakukan penguasa untuk memenangkan Bobby Nasution, yang notabene merupakan menantu Jokowi. 

    “Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat, bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa,” ucap Djarot. 

    Djarot kemudian menuding soal intimidasi parcok kepada pemerintah desa di Sumatra Utara untuk menjadi tim sukses di pemungutan suara dan oknum di polsek untuk mengamankan suara. .

  • Soal Pemecatan Jokowi dan Keluarga, Jhon Sitorus: PDIP Bersih dari Parasit

    Soal Pemecatan Jokowi dan Keluarga, Jhon Sitorus: PDIP Bersih dari Parasit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus menanggapi kabar pemecatan mantan Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    “Akhirnya Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution dipecat dari PDI Perjuangan,” ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @Jhon_Sitorus18 (4/12/2024).

    Blak-blakan, Jhon menyebut langkah PDIP sebagai upaya untuk membersihkan partai dari benalu dan parasit.

    “Partai ini menang harus bersih dari benalu-benalu dan parasit yang menggerogoti tubuh PDI Perjuangan,” cetusnya.

    Ia juga menyindir kemungkinan partai lain memberikan tempat bagi Jokowi dan keluarganya yang disebutnya sebagai pengkhianat.

    “Silakan partai-partai lain ambil bekas PDI Perjuangan ini, barangkali mau memberikan tumpangan kepada Pengkhianat,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Jokowi beserta putranya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.

    Pernyataan ini disampaikan Hasto dalam acara di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/12/2024).

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” ungkap Hasto.

    Menurut Hasto, langkah ini diambil setelah partai menilai bahwa praktik politik Jokowi dan keluarganya tidak lagi selaras dengan visi dan misi PDIP yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno.

    Ia menekankan bahwa keanggotaan di PDIP bukan hanya soal memiliki kartu keanggotaan, tetapi juga soal komitmen terhadap cita-cita membangun peradaban bangsa yang lebih baik.

  • 2 Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat? Nasional

    2 Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat? Nasional

    Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berakhir sudah hubungan antara
    PDI-P
    dan
    Joko Widodo
    . Setelah disokong PDI-P sejak menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia, Jokowi kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari partai berlambang banteng itu.
     
    “Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Krsityanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Putra sulung Jokowi,
    Gibran Rakabuming Raka
    , dan menantu Jokowi,
    Bobby Nasution
    , memang pernah tergabung dengan PDI-P yang mengusung mereka menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan.
    Namun, PDI-P kini sudah tidak menganggap Jokowi dan keluarganya sebagai bagian karena dinilai punya ambisi kekuasaan yang tiada henti.
    Menurut Hasto, hal itu tidak sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno ketika masa-masa membangun Partai Nasional Indonesia (PNI).
    “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” ungkap Hasto.
    DPP PDI-P tak mengindahkan terkait pengakuan Jokowi bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) partai masih ia simpan.
    Sebab, menjadi anggota PDI-P bukan dihitung dari persoalan memiliki KTA atau tidak.
    “Tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai,” kata Hasto.
    Retak jelang pemilu
    Retaknya hubungan Jokowi dan PDI-P sesungguhnya sudah terpampang sejak 2023 ketika ia merestui Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024.
    Padahal, ketika itu, PDI-P sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Sejak itu, Jokowi sudah tidak terlihat lagi dalam acara-acara besar yang digelar oleh PDI-P seperti peringatan ulang tahun atau rapat kerja nasional.
    Di sisi lain, PDI-P juga mulai blak-blakan melancarkan kritik kepada sosok yang dibesarkannya itu.
    Perubahan arah politik Jokowi ini lantas menggagalkan niat PDI-P untuk memenangkan pilpres tiga kali berturut-turut, justru Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang.
    Perbedaan arah politik ini juga semakin ditunjukkan pada gelaran
    Pilkada 2024
    di mana Jokowi memberikan dukungan atau 
    endorsement
    kepada sejumlah calon kepala daerah yang tidak diusung oleh PDI-P.
    Tak hanya Jokowi, beberapa kader PDI-P pun turut mengubah haluan dukungan mereka pada Pilpres 2024 maupun Pilkada 2024 dengan merapat ke kubu Prabowo.
    Mereka, antara lain, Bobby Nasution, Maruarar Sirait, Budiman Sudjatmiko, dan Effendi Simbolon.
    Pecat 27 kader
    Hasto mengungkapkan, ada 27 kader yang bakal dipecat dari PDI-P karena pelanggaran berat, salah satu pelanggaran berat yang dimaksud adalah mendukung calon lain yang tidak diusung oleh partai.
    “Termasuk kemudian kaki dua, tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Hasto menyebutkan, pelanggaran itu tidak hanya terjadi pada kontestasi Pilpres 2024, melainkan juga Pilkada 2024.
    “Ada yang kombinasi. Jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar. Nah, sekarang (Pilkada) makin tegas (melanggarnya),” ucap dia.
    Namun, Hasto masih merahasiakan nama-nama kader yang bakal dipecat, termasuk kemungkinan Jokowi masuk dalam daftar 27 nama tersebut.
    Ia mengatakan, akan ada prosesi pemecatan yang digelar pada 17 Desember 2024 mendatang, satu hari setelah penetapan hasil Pilkada 2024.
    “Itu yang akan dilakukan. Maka tempatnya (pengumuman pemecatan) pun mengambil momentum di Sekolah Partai ini,” kata Hasto.
    Sementara itu, Jokowi hanya melemparkan tawa ketika disinggung oleh awak media soal statusnya di PDI-P.
    Namun, Jokowi memastikan bahwa ia masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P masih disimpannya.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Selasa (3/12/2024).
    Jokowi juga mengaku masih berhubungan baik dengan mantan Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo.
    “Semuanya kan teman, sahabat baik. (Dengan FX Rudy), sudah lama terjalin,
    bestie
    ,” kata dia.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi? Nasional

    9 PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi? Nasional

    PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Petinggi hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) tidak pernah ada yang secara tegas menyatakan bahwa Joko Widodo (
    Jokowi
    ) keluar atau dipecat dari keanggotaan partai.
    Padahal, sejak pergelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
    “Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja,” kata Komarudin saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada 22 April 2024.
    Namun, tidak pernah ada surat keputusan resmi dari DPP PDI-P yang menyatakan pemecatan terhadap Jokowi.
    Setali tiga uang dengan PDI-P, sikap yang sama juga diperlihatkan Jokowi. Presiden ke-7 RI tersebut juga tidak pernah menjawab tegas saat ditanya mengenai statusnya di PDI-P.
    Terbaru, Jokowi hanya tertawa saat disinggung mengenai Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P yang dimilikinya.
    Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa dia masih menyimpan KTA PDI-P.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi saat ditemui di Kediamannya Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa, 3 Desember 2024.
    Hingga pada Rabu, 4 Desember 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa akan mengumumkan 27 kader yang dipecat dari keanggotaan partai pada 17 Desember yang akan datang.
    “Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama. Sekaligus nanti dalam upacara partai kita akan umumkan, juga dalam protokol partai,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.
    Hasto berharap momentum tersebut membuat para kader PDI-P sadar dalam komitmen berpartai politik. Menurut dia, setiap orang yang ingin berpartai politik semestinya mementingkan hal yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
    “Sehingga mereka yang menjadi anggota partai harus digerakkan dan punya komitmen di dalam membangun disiplin ideologi, disiplin terhadap komitmen untuk
    wong cilik
    , disiplin dalam melakukan pergerakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang membebaskan bagi penderitaan rakyat,” ujar Hasto.
    Kemudian, hasto menyebutkan kategori pelanggaran yang dilakukan 27 kader itu dipecat. Salah satunya, melanggar ketentuan partai karena mendukung calon kepala daerah atau calon presiden dan wakil presiden lain pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
    “Termasuk, kemudian, kaki dua. Tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa pemecatan tersebut sudah melalui prosedur. Di antaranya, sudah ada proses berupa pemanggilan surat kepada kader-kader yang akan dipecat. Salah satunya surat yang dikeluarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    “Bahkan, Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi-rekomendasi itu terkait dengan Pilpres. Dan kemudian terkait dengan Pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah. Seperti di Nias, itu kalau tidak salah ada tiga (yang akan dipecat). Di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada,” ujarnya.
    Namun, Hasto tidak menjawab secara gamblang apakah salah satu dari 27 kader itu termasuk Jokowi.
    Dia hanya menegaskan bahwa Jokowi beserta sang putra Gibran Rakabuming Raka hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.
    Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujarnya.
    Menurut dia, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama bagaimana menjalankan disiplin partai.
    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” katanya
    Namun, Hasto mengatakan bahwa keanggotaan PDI-P bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
    “PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun mampu bertahan, kecuali mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” ujarnya.
    Diketahui, hubungan Jokowi dan PDI-P mulai tercium merenggang pada Pilpres 2024. Terutama, setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.
    Pengusungan Gibran diumumkan Ketua Umum Partai Golkar ketika itu, Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada 21 Oktober 2023.
    Berselang satu hari, Prabowo Subianto selaku calon presiden (capres) pun mengumumkan Gibran sebagai cawapres yang akan mendampinginya maju pada Pilpres 2024.
    Padahal, PDI-P pada Pilpres 2024 diketahui mengusung kader mereka Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
    Kemudian, pada 17 Oktober 2023, PDI-P mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024.
    Hingga akhirnya, pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung PDI-P bersama Hanura dan Perindo kalah dari pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
    Puncaknya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
    Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Selain itu, Komarudin mengatakan, Gibran juga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.