Tag: Bobby Nasution

  • Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

    Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

    GELORA.CO -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dinilai tidak memiliki kesadaran dan political will terdahap antisipasi bencana. Hal itu terbukti dari rendahnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Sumut.

    “(Gubernur Bobby) kurang ada political will terhadap pengalokasian anggaran bencana. Artinya, kurang aware terhadap potensi ancaman bencana itu sendiri,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, Rabu, 10 Desember 2025.

    Pemerintah Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution memangkas habis anggaran bencana. Pemangkasan berdampak signifikan pada ketidaksiapan pemerintah menghadapi banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumut.

    Anggaran Belanja Tidak Terduga Provinsi Sumut yang semula mencapai Rp843,1 miliar pada masa Pj Gubernur Fatoni, dipotong drastis hingga hanya tersisa Rp98,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025, turun 88 persen atau berkurang Rp744,7 miliar. Pemangkasan berlanjut pada APBD 2026 yang hanya mengalokasikan Rp70 miliar untuk BTT.

    Bey mengatakan, dalam setiap pembahasan anggaran dibutuhkan political will dari seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, yang turunannya dituangkan dalam sebuah kebijakan. 

    “Nah apakah kebijakan itu dianggap penting atau tidak, itu terlihat dalam pengalokasian anggarannya,” tandasnya.

    Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut, seorang pemimpin juga harus menguasai kondisi wilayahnya, termasuk potensi dan hambatan ke depan.

    “Salah satunya harus mampu memetakan potensi bencana di wilayah masing-masing, sehingga bisa memitigasinya dengan baik,” pungkasnya. 

  • Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

    Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

    GELORA.CO -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dinilai tidak memiliki kesadaran dan political will terdahap antisipasi bencana. Hal itu terbukti dari rendahnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Sumut.

    “(Gubernur Bobby) kurang ada political will terhadap pengalokasian anggaran bencana. Artinya, kurang aware terhadap potensi ancaman bencana itu sendiri,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, Rabu, 10 Desember 2025.

    Pemerintah Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution memangkas habis anggaran bencana. Pemangkasan berdampak signifikan pada ketidaksiapan pemerintah menghadapi banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumut.

    Anggaran Belanja Tidak Terduga Provinsi Sumut yang semula mencapai Rp843,1 miliar pada masa Pj Gubernur Fatoni, dipotong drastis hingga hanya tersisa Rp98,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025, turun 88 persen atau berkurang Rp744,7 miliar. Pemangkasan berlanjut pada APBD 2026 yang hanya mengalokasikan Rp70 miliar untuk BTT.

    Bey mengatakan, dalam setiap pembahasan anggaran dibutuhkan political will dari seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, yang turunannya dituangkan dalam sebuah kebijakan. 

    “Nah apakah kebijakan itu dianggap penting atau tidak, itu terlihat dalam pengalokasian anggarannya,” tandasnya.

    Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut, seorang pemimpin juga harus menguasai kondisi wilayahnya, termasuk potensi dan hambatan ke depan.

    “Salah satunya harus mampu memetakan potensi bencana di wilayah masing-masing, sehingga bisa memitigasinya dengan baik,” pungkasnya. 

  • Anggaran Bencana Sumut Dipangkas Bobby dari Rp843 M Jadi Rp70 M, Warga Kelabakan Saat Banjir Menggulung!

    Anggaran Bencana Sumut Dipangkas Bobby dari Rp843 M Jadi Rp70 M, Warga Kelabakan Saat Banjir Menggulung!

    GELORA.CO –  Sumatera Utara tengah diguncang kehebohan besar setelah fakta mengejutkan mencuat.

    Anggaran penanganan bencana ternyata dipangkas habis-habisan di era Bobby Nasution.

    Temuan ini sontak memantik kegaduhan publik, terutama setelah banjir dan longsor di akhir 2025 menggulung puluhan wilayah dengan kerugian mencapai Rp 9,98 triliun.

    Laporan lembaga analisis anggaran FITRA Sumut mengungkap bahwa Belanja Tak Terduga (BTT) dikutip inilah.com

    anggaran yang menjadi tulang punggung penanganan darurat mengalami penurunan paling drastis dalam lima tahun terakhir.

    Data menunjukkan bahwa Sebelum era Bobby, BTT berada di kisaran Rp 843,1 miliar.

    Dalam Perubahan APBD 2025, angkanya anjlok menjadi Rp 98,3 miliar. kemudian Di APBD 2026, dipangkas lagi menjadi hanya Rp 70 miliar.

    Angka itu hanyalah 0,8 persen dari total belanja daerah Rp 12,5 triliun.

    Para pengamat menyebut pemangkasan ini sebagai langkah yang “tidak berimbang dengan risiko bencana Sumut”.

    Risiko Meningkat, Anggaran Menyusut

    Padahal sejak September 2025, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini mengenai hujan ekstrem yang diprediksi menghantam Sumatera Utara.

    BNPB juga menempatkan beberapa kabupaten dalam status siaga banjir dan longsor.

    Alih-alih memperkuat mitigasi, pemerintah provinsi justru memangkas pos anggaran yang paling dibutuhkan ketika risiko meningkat.

    Keputusan itu kini dipandang sebagai salah satu penyebab lemahnya respons pemerintah saat bencana benar-benar terjadi.

    Bencana Menggulung, Warga Kewalahan

    Ketika hujan ekstrem melanda, sungai-sungai besar di Sumut meluap dan merendam ribuan rumah. Longsor memutuskan akses jalan di berbagai daerah.

    Kerugian ditaksir mencapai hampir Rp 10 triliun, meliputi rusaknya infrastruktur, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga lahan pertanian dan perkebunan.

    Tak hanya itu, puluhan warga dilaporkan meninggal dan hilang, ribuan mengungsi, dan lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak langsung.

    Banyak warga mengeluhkan lambannya respons pemerintah.

    Sejumlah daerah mengaku tidak segera mendapat tenda, logistik, perahu karet, maupun alat berat untuk membuka jalur yang tertutup longsor.

    Kondisi darurat ini memicu perdebatan besar mengenai kesiapan Sumut menghadapi bencana.

    Publik Geram: “Kok Anggaran Mitigasi Dipotong?”

    Kemarahan publik makin memuncak ketika mengetahui bahwa beberapa proyek infrastruktur justru mendapat porsi anggaran lebih besar di periode yang sama.

    Ini menimbulkan pertanyaan besar.

    mengapa pos mitigasi bencana yang menyangkut keselamatan warga justru yang dikurangi paling drastis?

    Sejumlah pihak menyebut pemangkasan itu mencerminkan “salah prioritas anggaran”.

    Bahkan anggota DPRD Sumut menegaskan bahwa pemprov perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyusunan anggaran 2025–2026.

    Pengamat: “Pemangkasan Ini Bom Waktu”

    Pengamat kebijakan fiskal menilai keputusan tersebut sebagai “bom waktu yang akhirnya meledak.”

    Menurut mereka, Sumut adalah daerah rawan bencana yang seharusnya justru memperkuat kesiapsiagaan, bukan menguranginya.

    Mereka menegaskan bahwa penentuan anggaran bencana harus berbasis data risiko, bukan sekadar keputusan politik.

    Terlebih ketika cuaca ekstrem dan potensi bencana meningkat tajam.

    Ketika Anggaran Dipotong, Warga Jadi Korban

    Dari rangkaian fakta yang muncul, gambaran besar tampak jelas pemangkasan anggaran bencana telah melahirkan dampak yang sangat serius.

    Minimnya kesiapsiagaan dan lambatnya respons menjadi konsekuensi yang kini dibayar mahal oleh warga Sumatera Utara.

    Kehebohan dan kemarahan publik menunjukkan bahwa masyarakat menuntut transparansi dan prioritas anggaran yang tepat.

    Bencana memang tidak bisa dicegah, namun kerusakannya bisa diminimalisir asal pemerintah menempatkan keselamatan warganya sebagai prioritas utama.***

  • Gubernur Sumut Sebut Kerugian Akibat Bencana Tembus Rp 9,98 Triliun

    Gubernur Sumut Sebut Kerugian Akibat Bencana Tembus Rp 9,98 Triliun

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution atau akrab disapa Bobby Nasution, menyampaikan estimasi total kerugian akibat bencana Sumatra mencapai Rp 9,98 Triliun.

    Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas secara daring dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami dari pemprov akan berupaya penuh terus mempercepat penanganan bencana di Provinsi Sumut,” kata dia di Posko Tanggap Bencana, Gedung Bakti Kwarda Sumut pada Minggu (7/12/2025). 

    Menurut Bobby, kerusakan parah melanda sejumlah fasilitas publik dan lainnya. Rinciannya, ada 23 ruas jalan nasional dan 3 unit jembatan nasional yang mengalami kerusakan. 

    Selain itu, ada 25 ruas jalan dan 5 unit jembatan provinsi juga rusak. Untuk sektor pertanian, di mana 38.878 hektar lahan pertanian terdampak, dan 5.750 hektar di antaranya mengalami puso atau gagal panen total. 

    Bobby juga mengutarakan, ada 4.359 meter saluran irigasi dan 26 titik tanggul juga rusak.

    Tak ketinggalan, sektor perkebunan seluas 28.328 hektare dan sektor peternakan yang kehilangan 161.949 ekor ternak juga turut terdampak.

    Dampak langsung terhadap masyarakat sangat terasa di sektor perumahan, di mana tercatat kurang lebih 99.169 unit rumah mengalami kerusakan. 

    Untuk fasilitas umum, lanjut Bobby, ada 397 sekolah dari berbagai tingkatan dan 131 rumah ibadah rusak. Sektor kesehatan mengalami pukulan keras dengan 18 unit rumah sakit, 25 puskesmas, 19 puskesmas pembantu, dan 9 polindes terdampak bencana.

    Di samping kerugian material, bencana ini juga menorehkan tragedi kemanusiaan. Tercatat, sebanyak 420.631 Kepala Keluarga atau lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak. 

    Jumlah korban yang meninggal dunia mencapai 330 jiwa, sementara 650 jiwa mengalami luka-luka. Yang paling memprihatinkan, masih ada 136 jiwa yang dinyatakan hilang.

    “Pencarian yang pasti kita lakukan selalu, kita update masih ada korban-korban hilang nanti kita akan upayakan akses-aksesnya,” ujar Bobby.

     

  • Prabowo Tambah Bantuan Daerah Terdampak Banjir Sumatera, Tiap Kabupaten Dapat Rp 4 M 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Desember 2025

    Prabowo Tambah Bantuan Daerah Terdampak Banjir Sumatera, Tiap Kabupaten Dapat Rp 4 M Nasional 7 Desember 2025

    Prabowo Tambah Bantuan Daerah Terdampak Banjir Sumatera, Tiap Kabupaten Dapat Rp 4 M
    Tim Redaksi

    KOMPAS.com –
     Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan dukungan anggaran kepada daerah terdampak bencana. Bahkan, Presiden menaikkan nilai bantuan yang diminta.
    Semula, Tito mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan bantuan sebesar Rp 2 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota yang anggarannya menipis akibat bencana. Presiden langsung merespons dengan menambah besaran bantuan tersebut.
    “Baik Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya, saya kasih Rp 4 miliar,” ujar
    Prabowo
    , dalam rapat penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
    Prabowo kemudian meminta jajarannya menghitung kebutuhan bantuan untuk tingkat provinsi.
    Aceh dikirim Rp 20 miliar sebagai daerah paling terdampak. Sementara, untuk wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kepala daerah diminta menghadap.
    “Untuk provinsi nanti dihitung. Yang paling besar mana? Aceh. Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatera berapa, gubernurnya suruh ketemu saya,” kata Prabowo.
    Saat itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengikuti rapat melalui jaringan daring. Presiden sempat memastikan apakah para kepala daerah mendengar arahannya.
    “Wah hadir semua ya? Dengar ini? Waduh,” ujar Prabowo yang disambut tawa peserta rapat.
    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh kepada para kepala daerah yang berada di garis depan penanganan bencana.
    “Kita bantu. Kalian yang di depan, kalian panglima-panglima terdepan. Kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu,” kata Presiden.
    “Siap, terima kasih Bapak Presiden,” timpal Bobby Nasution.
    Sebelumnya, Mendagri melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini berada dalam kondisi kritis.
    “Anggaran mereka yang diandalkan dalam keadaan krisis namanya belanja tidak terduga pak, tapi karena akhir tahun sangat tipis, ada yang cuma Rp 75 juta, ada yang Rp 300 juta,” kata Tito.
    Mendagri menjelaskan bahwa meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan beras, terdapat kebutuhan-kebutuhan kecil di lapangan yang tidak dapat ditutup oleh anggaran daerah.
    “Misalnya popok bayi, kebutuhan perempuan, dan hal-hal kecil lain yang biasanya membuat mereka meminta bantuan tambahan,” katanya.
    Tito menyebutkan bahwa Kemendagri telah meminta provinsi dan kabupaten/kota lain yang masih memiliki simpanan anggaran untuk membantu daerah terdampak.
    Hingga kini, sekitar Rp 34 miliar bantuan telah tersalurkan, termasuk Rp 3 miliar untuk Kabupaten Lhokseumawe yang dikirim dari daerah lain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Geger! Raffi Ahmad Beri Donasi Rp15 Miliar untuk Korban Banjir Sumatera

    Geger! Raffi Ahmad Beri Donasi Rp15 Miliar untuk Korban Banjir Sumatera

    GELORA.CO – Artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengirimkan bantuan total Rp15 miliar untuk korban banjir Sumatera. Kabar ini membuat geger media sosial.

    Bantuan disalurkan melalui tim dari RANS serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Donasi dengan nominal fantastis tersebut diperuntukkan bagi korban banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Semoga bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kami yang ada di Sumatera,” kata Raffi Ahmad saat melakukan video call dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy, belum lama ini, dikutip dari @newsrans, Minggu (7/12/2025).

    Nominal Rp15 miliar dibagi rata, dengan masing-masing Rp5 miliar untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Bantuan diserahkan kepada Vasco Ruseimy sebagai perwakilan Sumatera Barat, lalu Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan mewakili Aceh yaitu Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi.

    “Sebagaimana amanah dari Raffi, bantuan ini diharapkan dapat menjadi dana taktis yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat di wilayah terdampak,” ungkap Aldi, perwakilan tim Raffi Ahmad.

    “Bantuan ini pun menjadi wujud kedekatan batin Raffi dan Nagita dengan masyarakat Sumatera, terutama saat banyak keluarga sedang menghadapi masa sulit,” tambah Prio yang juga tim dari Raffi Ahmad.

    Di sisi lain, Vasco Ruseimy mengapresiasi kepedulian Raffi Ahmad dan tim. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga menyampaikan komitmennya.

    “Bantuan ini sangat berarti. Kami akan memfokuskan penggunaannya pada percepatan pemenuhan kebutuhan papan bagi warga yang rumahnya terdampak,” ujar Vasco.

    “Seluruh bantuan yang diterima akan disalurkan langsung kepada masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di titik lokasi yang mengalami kerusakan terparah,” kata Bobby Nasution

  • Diusut Dewas, Digugat di Praperadilan

    Diusut Dewas, Digugat di Praperadilan

    Jakarta

    KPK telah mengusut perkara korupsi proyek jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Dalam perjalanannya, KPK menerima desakan agar segera memeriksa Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

    Namun, meski banyak desakan, KPK masih tak kunjung melakukan pemanggilan terhadap Bobby. Sampai akhirnya, pihak deputi, penyidik, hingga jaksa KPK, dipanggil oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

    Pemanggilan terhadap deputi, penyidik, hingga jaksa KPK dilakukan oleh Dewas setelah adanya aduan dari Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia. Aduan ini pun langsung ditindaklanjuti oleh Dewas.

    Ketua Dewas KPK, Gusrizal, mengonfirmasi pemanggilan penyidik KPK selaku Kasatgas Penyidikan KPK AKBP Rossa Purba Bekti. Gusrizal mengatakan Rossa dipanggil Rabu (3/12), pukul 10.00 WIB.

    “Rossa dipanggil jam 10.00 WIB. Benar (pemanggilan) di Gedung C1,” ujar Gusrizal kepada wartawan, Rabu (3/12).

    Gusrizal juga menjelaskan, pemeriksaan terhadap Rossa ini berkaitan dengan pemanggilan Gubernur Sumut Bobby Nasution terkait perkara korupsi jalan Sumut dalam persidangan di PN Tipikor Medan.

    “Masaalah pemanggilan Gubernur Sumut,” tuturnya.

    Pihak KPK, melalui juru bicara, Budi Prasetyo, mengatakan, KPK menghormati pemanggilan ini dan menilainya sebagai bentuk pengawasan dalam memastikan pengusutan perkara yang dilakukan penyidik sudah sesuai ketentuan.

    “Mari kita hormati prosesnya, bahwa pemeriksaan oleh Dewas adalah bagian dari pengawasan guna memastikan setiap pelaksanaan tugas di KPK tidak hanya sesuai dengan ketentuan dan prosedur, namun juga memedomani nilai-nilai etik dan perilaku sebagai insan KPK,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (4/12).

    Di sisi lain, Budi memastikan bahwa proses penanganan perkara korupsi proyek jalan Sumut sudah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia mengatakan semua tahapan juga sudah dilalui dalam penanganan perkara ini.

    “Dalam proses penanganan perkara ini, kami pastikan telah sesuai dengan proses hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari tindakan-tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan,” jelas Budi.

    MAKI Ajukan Praperadilan Minta KPK Periksa Bobby

    Desakan agar KPK segera memanggil dan memeriksa Bobby di kasus korupsi proyek jalan Sumut ini kembali muncul. Kali ini, desakan disampaikan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) lewat pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

    MAKI mengajukan praperadilan terkait dugaan penghentian penyidikan kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut). MAKI meminta hakim memerintahkan KPK untuk memanggil Gubernur Sumut, Bobby Nasution, terkait kasus tersebut.

    Permohonan praperadilan yang diajukan MAKI teregister dengan nomor perkara 157/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidang perdana digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (5/12).

    Termohon dalam praperadilan ini yaitu NKRI cq pemerintah negara cq pimpinan KPK RI. Namun, Termohon tidak hadir dan meminta penundaan waktu selama satu pekan untuk menjawab permohonan MAKI.

    “Jadi sidang saya tunda hari Jumat (12/12) depan jam 10.00 WIB pagi dengan acara kehadiran Termohon,” ujar hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Budi Setiawan.

    Ditemui usai sidang, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan penyidikan kasus korupsi jalan di Sumut diduga dihentikan karena KPK tidak pernah memeriksa Bobby sebagai saksi di tahap penyidikan. MAKI juga menduga KPK telah mengabaikan atau tidak menjalankan perintah Hakim Pengadilan Tipikor Medan untuk memanggil Bobby sebagai saksi di persidangan terdakwa Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting.

    “Sampai kapanpun kalau belum diperiksa ya kita gugat lagi,” ujar Boyamin.

    MAKI memohon hakim memerintahkan KPK menghadirkan Rektor USU Muryanto Amin dalam persidangan Topan Ginting. MAKI juga memohon hakim memerintahkan KPK membawa bukti uang Rp 2,8 miliar untuk dimohonkan penyitaan sebagai penebusan kesalahan karena tidak dicantumkannya dalam surat dakwaan Topan Ginting.

    “Muryanto Amin yang dipanggil dua kali tidak hadir juga tidak dipanggil paksa. Terus surat dakwaan menghilangkan duit Rp 2,8 miliar yang hasil OTT (operasi tangkap tangan). Terus ada beberapa yang isu teman-teman yang ke Dewan Pengawas itu kan ada penghalangan atau penghambatan oleh Satgas, Kepala Satgas untuk menggeledah, menyita dan sebagainya,” ujar Boyamin.

    “Jadi ini kan masuk kategori seperti KUHAP tadi, penelantaran perkara itu adalah dengan cara menelantarkan atau menghentikan secara tidak sah,” tambahnya.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka ialah:
    – Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut
    – Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut
    – Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
    – M Akhirun Pilang (KIR), Dirut PT DNG
    – M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN.

    Topan diduga mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi. KPK menduga Topan mendapat janji fee Rp 8 miliar dari pihak swasta yang dimenangkan dalam proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar itu.

    KPK mengatakan Akhirun dan Rayhan telah menarik duit Rp 2 miliar yang diduga akan dibagikan ke pejabat yang membantu mereka mendapat proyek.

    Halaman 2 dari 2

    (dhn/whn)

  • Listrik Sumut Hampir Pulih 100 Persen, PLN All Out Hidupkan Kembali Listrik Sibolga dan Tapateng

    Listrik Sumut Hampir Pulih 100 Persen, PLN All Out Hidupkan Kembali Listrik Sibolga dan Tapateng

    Sibolga: Upaya PT PLN (Persero) dalam melakukan penormalan kelistrikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara terus menunjukkan hasil signifikan. 

    Hingga Jumat, 5 Desember 2025, tingkat pemulihan listrik di Sumatra Utara mencapai 98,61 persen, seiring upaya percepatan yang dilakukan di seluruh sisi sistem kelistrikan, mulai dari distribusi, transmisi, gardu induk, hingga pembangkit.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan hasil kerja lapangan tanpa henti di tengah kondisi medan dan cuaca yang menantang.

    Di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, PLN berhasil menyelesaikan penggantian 900 tiang listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan. Pembangunan ini berhasil dilakukan kendati kondisi lapangan yang sulit dihadapi PLN, mulai dari cuaca ekstrem, longsor susulan yang menyebabkan tiang-tiang listrik kembali tumbang, hingga kondisi tanah yang licin dan rawan.

    “Sesuai arahan Pemerintah melalui Menteri ESDM, kami terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan listrik di Sumatra. Alhamdulillah dengan semangat gotong royong bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, Jumat (5/12) pasokan listrik untuk lebih dari 92 ribu masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah kembali mengalir,” ujar Darmawan.

    Meski harus bekerja dalam kondisi minim penerangan, para petugas terus bergerak di lapangan. Karena risiko longsor yang tinggi, alat berat tidak dapat dioperasikan sehingga seluruh material harus diangkut secara manual ke lokasi-lokasi yang terdampak.

    Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan layanan bagi objek-objek vital seperti BTS (base transceiver station) telekomunikasi, fasilitas kesehatan, serta posko pengungsian. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan di titik-titik prioritas.

    “Kendati medan yang cukup menantang, petugas PLN bekerja nonstop 24 jam untuk memulihkan jaringan yang terdampak secepatnya. Fokus kami satu, agar pasokan listrik dapat kembali mengalir di berbagai wilayah,” tambah Darmawan.

    Sebelumnya PLN telah berhasil melakukan perbaikan jaringan transmisi 150 kiloVolt (kV) pada jalur Tarutung–Sibolga yang roboh akibat banjir. Gardu Induk Sibolga juga berhasil dipulihkan dan kembali bertegangan. Penormalan infrastruktur transmisi ini krusial agar sistem kelistrikan di Sumatra Utara dapat dipulihkan secara menyeluruh.
     

    Selain pemulihan jaringan distribusi dan transmisi, pemulihan dari sisi pembangkit juga terus dikebut. PLN telah berhasil mengoperasikan PLTA Sipansihaporas Unit 2 dengan beban hingga 4,5 Megawatt (MW) di Tapanuli Tengah sejak 2 Desember. Beroperasinya pembangkit listrik ini membantu menjaga ketersediaan suplai listrik untuk wilayah Sibolga, Pandan, dan Tapanuli Tengah selama proses pemulihan jaringan berlangsung.

    Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik di wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Ia berharap proses penormalan pascabencana dapat segera diselesaikan sepenuhnya.

    “Prioritas pertama adalah mengembalikan aliran listrik. Saat ini, sejumlah daerah sudah mulai pulih, termasuk Sibolga yang kondisinya semakin baik. Mudah-mudahan seluruh lokasi terdampak dapat kembali menyala sepenuhnya sesuai target,” ujar Bobby.

    Senada dengan Bobby, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi Lubis, menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas gerak cepat pemulihan kelistrikan di wilayahnya.

    “Listrik sudah menyala di sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan ini dapat terus meningkat ke daerah-daerah lainnya sampai 100%,” ungkapnya

    Sementara itu Komandan Kodim (Dandim) 0211/Tapanuli Tengah, Letkol Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, turut mengapresiasi percepatan yang dilakukan PLN dalam memulihkan kelistrikan di wilayah terdampak. Dengan adanya listrik akan membantu pemulihan kondisi sosial masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terisolasi akibat longsor dan banjir.

    “Kami tentunya bersyukur hari ini progres yang luar biasa terkait fasilitas listrik sudah dapat berjalan. Hal ini sangat membantu kondisi wilayah terutama pascabencana. Dengan adanya listrik, proses pemulihan dapat terbantu secara signifikan,” pungkasnya.

    Sibolga: Upaya PT PLN (Persero) dalam melakukan penormalan kelistrikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara terus menunjukkan hasil signifikan. 
     
    Hingga Jumat, 5 Desember 2025, tingkat pemulihan listrik di Sumatra Utara mencapai 98,61 persen, seiring upaya percepatan yang dilakukan di seluruh sisi sistem kelistrikan, mulai dari distribusi, transmisi, gardu induk, hingga pembangkit.
     
    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan hasil kerja lapangan tanpa henti di tengah kondisi medan dan cuaca yang menantang.

    Di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, PLN berhasil menyelesaikan penggantian 900 tiang listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan. Pembangunan ini berhasil dilakukan kendati kondisi lapangan yang sulit dihadapi PLN, mulai dari cuaca ekstrem, longsor susulan yang menyebabkan tiang-tiang listrik kembali tumbang, hingga kondisi tanah yang licin dan rawan.
     
    “Sesuai arahan Pemerintah melalui Menteri ESDM, kami terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan listrik di Sumatra. Alhamdulillah dengan semangat gotong royong bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, Jumat (5/12) pasokan listrik untuk lebih dari 92 ribu masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah kembali mengalir,” ujar Darmawan.
     
    Meski harus bekerja dalam kondisi minim penerangan, para petugas terus bergerak di lapangan. Karena risiko longsor yang tinggi, alat berat tidak dapat dioperasikan sehingga seluruh material harus diangkut secara manual ke lokasi-lokasi yang terdampak.
     
    Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan layanan bagi objek-objek vital seperti BTS (base transceiver station) telekomunikasi, fasilitas kesehatan, serta posko pengungsian. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan di titik-titik prioritas.
     
    “Kendati medan yang cukup menantang, petugas PLN bekerja nonstop 24 jam untuk memulihkan jaringan yang terdampak secepatnya. Fokus kami satu, agar pasokan listrik dapat kembali mengalir di berbagai wilayah,” tambah Darmawan.
     
    Sebelumnya PLN telah berhasil melakukan perbaikan jaringan transmisi 150 kiloVolt (kV) pada jalur Tarutung–Sibolga yang roboh akibat banjir. Gardu Induk Sibolga juga berhasil dipulihkan dan kembali bertegangan. Penormalan infrastruktur transmisi ini krusial agar sistem kelistrikan di Sumatra Utara dapat dipulihkan secara menyeluruh.
     

     
    Selain pemulihan jaringan distribusi dan transmisi, pemulihan dari sisi pembangkit juga terus dikebut. PLN telah berhasil mengoperasikan PLTA Sipansihaporas Unit 2 dengan beban hingga 4,5 Megawatt (MW) di Tapanuli Tengah sejak 2 Desember. Beroperasinya pembangkit listrik ini membantu menjaga ketersediaan suplai listrik untuk wilayah Sibolga, Pandan, dan Tapanuli Tengah selama proses pemulihan jaringan berlangsung.
     
    Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik di wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Ia berharap proses penormalan pascabencana dapat segera diselesaikan sepenuhnya.
     
    “Prioritas pertama adalah mengembalikan aliran listrik. Saat ini, sejumlah daerah sudah mulai pulih, termasuk Sibolga yang kondisinya semakin baik. Mudah-mudahan seluruh lokasi terdampak dapat kembali menyala sepenuhnya sesuai target,” ujar Bobby.
     
    Senada dengan Bobby, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi Lubis, menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas gerak cepat pemulihan kelistrikan di wilayahnya.
     
    “Listrik sudah menyala di sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan ini dapat terus meningkat ke daerah-daerah lainnya sampai 100%,” ungkapnya
     
    Sementara itu Komandan Kodim (Dandim) 0211/Tapanuli Tengah, Letkol Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, turut mengapresiasi percepatan yang dilakukan PLN dalam memulihkan kelistrikan di wilayah terdampak. Dengan adanya listrik akan membantu pemulihan kondisi sosial masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terisolasi akibat longsor dan banjir.
     
    “Kami tentunya bersyukur hari ini progres yang luar biasa terkait fasilitas listrik sudah dapat berjalan. Hal ini sangat membantu kondisi wilayah terutama pascabencana. Dengan adanya listrik, proses pemulihan dapat terbantu secara signifikan,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Didampingi Bobby, Gibran Cek Bantuan Pangan di Gudang Logistik Medan

    Didampingi Bobby, Gibran Cek Bantuan Pangan di Gudang Logistik Medan

    JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau dan memeriksa stok bantuan pangan di gudang logistik yang berada di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan.

    Kunjungan ini menjadi titik akhir Gibran setelah meninjau tiga titik lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, dimulai dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan Aceh Singkil, Aceh, guna memastikan jalur distribusi bantuan bagi para korban berjalan cepat dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Saat tiba di lokasi, Wapres berkeliling gudang untuk memeriksa berbagai bahan kebutuhan pokok untuk para korban, serta mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Teritorial Lanud Soewondo Kolonel Pas Firman Manurung.

    “Ini salah satu satgas udara yang ada di wilayah Sumatera Utara. Bantuan ini sebagian dari masyarakat Medan, dan ini yang terkirim dari Jakarta,” kata Firman dilansir ANTARA, Kamis, 4 Desember.

    Dalam peninjauannya, Wapres melihat secara langsung kondisi penyimpanan berbagai pasokan bantuan yang dialokasikan bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera tersebut.

    Wapres menegaskan seluruh proses distribusi bantuan harus berjalan cepat, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak banjir dan longsor.

    Gibran meminta agar manajemen pergudangan, proses bongkar-muat, serta koordinasi antarinstansi terus ditingkatkan agar tidak ada kendala dalam penyaluran bantuan, terutama ke daerah yang aksesnya masih terbatas.

    Wapres juga menginstruksikan agar data penerimaan dan penyaluran bantuan dikelola secara transparan dan terintegrasi, sehingga seluruh pihak dapat memantau pergerakan logistik secara akurat.

    Ia menekankan arahan Presiden Prabowo adalah memastikan seluruh korban bencana segera tertangani, serta bantuan menjangkau setiap wilayah tanpa terkecuali.

    Adapun seluruh bantuan yang masuk dari berbagai pihak melalui Lanud Soewondo akan terus disalurkan ke berbagai wilayah, antara lain Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Lhoksumawe, Rembele, dan berbagai daerah lainnya.

    Sebelum bertolak ke Jakarta, Wapres sempat berpesan kepada Gubernur Bobby dirinya akan kembali meninjau lokasi bencana sepekan ke depan guna memastikan distribusi alat berat berjalan lancar.

    “Minggu depan kita ke sini lagi, ya,” kata Gibran.

  • Seharian Gibran Menerjang Lumpur, Merangkul Air Mata Korban di 3 Provinsi Banjir Sumatera
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Desember 2025

    Seharian Gibran Menerjang Lumpur, Merangkul Air Mata Korban di 3 Provinsi Banjir Sumatera Nasional 5 Desember 2025

    Seharian Gibran Menerjang Lumpur, Merangkul Air Mata Korban di 3 Provinsi Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    AGAM, KOMPAS.com
    – Sinaran mentari pagi masih cerah ketika motor trail yang dinaiki Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka berhenti sejenak di tengah jalan tanah yang becek setelah diterjang banjir dan longsor.
    Tanah yang masih basah imbas banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, membuat jalur itu agak licin dan masih sulit dilewati mobil.
    Dari atas motor, Gibran turun untuk melihat langsung banyaknya pemukiman warga desa setempat yang masih porak-poranda akibat bencana tersebut.
    Hingga Kamis (4/12/2025), masih ada puluhan
    korban hilang
    di wilayah itu.
    Bersama dengan Bupati Agam Benni Warlis dan pejabat terkait lainnya, mereka berbincang sambil menyusuri jalanan yang masih berlumpur.
    Tanpa menggunakan sepatu boots, Gibran dan rombongan terus berjalan hingga ke mulut jalan.
    Rumah-rumah warga setempat hancur dan berantakan. Kendaraan warga rusak terendam banjir.
    Masih ada pula tumpukan kayu serta batang pohon baik di dalam rumah warga maupun di sisi kanan dan kiri jalan.
    Bau anyir yang tercium pekat di lokasi juga menghentikan Wapres RI mendatangi lokasi tersebut.
    Selain naik motor untuk meninjau pemukiman warga terdampak banjir, ia juga menyapa warga terdampak banjir di Agam.
    Tangisan seorang wanita paruh baya pecah di hadapan Gibran yang datang ke posko pengungsian di Kelurahan Salareh Aia.
    Ibu tersebut menangis sambil mencurahkan perasaannya atas musibah yang menimpa dirinya.
    Dengan penuh keprihatinan, Gibran mendengarkan sambil memberi penguatan.
    Gibran juga menanyakan kondisi warga lainnya sambil mendengarkan serta mencatat keluhan dan harapan mereka.
    Wakil Presiden RI ini juga menyampaikan permintaan maaf dan duka cita mendalam untuk para korban bencana di Sumatera.
    Dia memastikan negara hadir sehingga warga Sumatera tidak sendirian memikul beban akibat bencana di Tanah Minang.
    “Salam dari Bapak Presiden Prabowo, ini saya haturkan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak-Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini,” tegas Gibran, pada Kamis.
    Gibran juga memastikan distribusi
    bantuan logistik
    akan terus dipercepat lewat jalur darat, udara, dan laut.
    Pemerintah juga akan mempercepat perbaikan akses komunikasi, jalan, serta fasilitas umum, hingga sekolah.
    Dia juga berpesan agar tenda, makanan, serta sanitasi di pengungsian diperhatikan. Kelompok rentan juga harus menjadi prioritas.
    “Sekali lagi Bapak-Ibu, ini tadi sudah saya catat masukan-masukannya. Sekali lagi kami sudah diperintah Pak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan anak-anak, sekolahnya, dan lain-lainnya, nanti akan kami prioritaskan, akan segera kami laporkan,” tutur dia.
    Dari Agam, Gibran langsung meluncur ke Sumatera Utara, tepatnya Batang Toru, Tapanuli Selatan, untuk menyapa para pengungsi dan melihat perkembangan kondisi pascabanjir.
    Perjalanan sekitar satu jam ditempuh Gibran sambil menaiki helikopter.
    Teriknya matahari tidak menyurutkan semangat pengungsi di posko Desa Garoga, Batang Toru, untuk menemui Gibran yang datang ke desanya.
    Warga berbondong-bondong membawa ponselnya untuk mengabadikan momen bersama Wakil Presiden RI.
    Mulai dari ibu-ibu, ada juga bapak-bapak hingga anak-anak antusias melihat Gibran.
    Beberapa warga mencurahkan keluhannya kepada Gibran, khususnya soal bantuan logistik.
    Gibran berjanji bahwa bantuan akan segera datang.
    “Ada uang, Pak, tapi barangnya enggak ada,” ucap seorang ibu kepada Gibran.
    “Bantuannya datang semua, Bu, hari ini ya. Ini kan karena terputus,” jawab Gibran.
    Di lokasi yang sama, ia juga menenangkan seorang lansia.
    “Tenang saja ya. Nanti ibu di pengungsian sini dulu ya,” ucap Gibran.
    Akses jalan yang putus di Desa Garoga juga ditinjau langsung oleh Gibran.
    Ia menyaksikan langsung akses jalan itu sudah disambung sementara dengan menggunakan batang pohon yang besar.
    Titik posko pengungsian di Desa Batu Hula, Batang Toru, juga didatangi Gibran.
    Di situ, ia juga menanyakan keadaan serta keluhan masyarakat.
    Ruangan pengungsian menjadi semakin ramai ketika anak-anak mendapatkan mainan dan buku dari Gibran.
    Suara anak-anak dan ibu yang membawa anak memberi sedikit keceriaan di tengah air mata dan duka masyarakat Sumatera.
    Gibran pun meminta kepada daerah agar warga di pengungsian mendapat pelayanan terbaik.
    Ia janji akan segera mencari solusi atas keluhan para korban.
    “Bapak-Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Bapak-Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri, kami di sini untuk Bapak-Ibu semua ya,” ujar Gibran, di posko Desa Batu Hula.
    Kegiatan Gibran tidak berhenti di Sumatera Utara saja. Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini melanjutkan perjalanannya ke Aceh Singkil untuk mengecek akses jalan dan jembatan yang putus imbas banjir.
    Matahari siang belum juga beranjak ketika Gibran menapaki jalan yang retak dan patah di Desa Ujung Bawang, Aceh Singkil.
    Serpihan aspal yang terbelah menjadi saksi bisu derasnya banjir yang terjadi beberapa hari sebelumnya.
    Di tepi jalan patah itu, ada rumah panggung yang dihuni lansia. Wajahnya keriput, namun tatapannya hangat.
    Gibran kemudian mendatangi lansia yang berdiri di teras rumah kayu dan menyalamnya sambil membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan.
    Kemudian, ia membagikan sembako untuk masyarakat sekitar dan mainan serta buku untuk anak-anaknya.
    Perjalanan dilanjutkan ke Desa Gosong Telaga Barat.
    Di sana ada Jembatan Anak Laut yang tadinya terbuat dari beton, namun kini sudah hilang tanpa sisa.
    Warga setempat menyiapkan sampan untuk menjadi pengganti jembatan yang hancur.
    Menjelang sore hari, perjalanan Gibran diakhiri dengan memastikan ketersediaan logistik di Sumatera.
    Lanud TNI AU Soewondo, Medan, menjadi salah satu tempat penyimpanan logistik.
    Di hanggar yang luas, ia memeriksa tumpukan logistik berupa air mineral, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan darurat lain yang siap dikirim ke wilayah terdampak bencana.
    Gibran berkeliling didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution serta jajaran TNI saat melakukan peninjauan dan memastikan distribusi menjangkau daerah yang membutuhkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.