Xcloud.id

Tag: Bobby Nasution

  • Isu Politik Sepekan: Jokowi Dipecat PDIP hingga Wacana Presiden Prabowo Maafkan Koruptor

    Isu Politik Sepekan: Jokowi Dipecat PDIP hingga Wacana Presiden Prabowo Maafkan Koruptor

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dalam sepekan terakhir menjadi fokus pembaca. Berita mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipecat PDIP menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan selama sepekan terakhir.

    Isu politik pekan ini lainnya, terkait wacana Presiden Prabowo Subianto memaafkan koruptor, usulan agar kepala daerah kembali dipilih DPRD, Presiden Prabowo yang mengunjungi Mesir untuk menghadiri KTT D-8, hingga kinerja menteri Kabinet Merah Putih versi survei LPI.

    Berikut isu politik sepekan Beritasatu.com.

    1. Respons Jokowi Soal Dipecat PDIP: Biar Waktu yang Mengujinya
    Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat PDIP. Jokowi dipecat bersama putra sulungnya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya Bobby Nasution. Ketiganya menjadi bagian dari 27 kader yang dipecat PDIP.

    Merespons pertanyaan wartawan, Jokowi menegaskan dirinya tidak berada dalam posisi untuk membela diri atau memberikan penilaian atas keputusan pemecatan yang diambil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Biar nanti waktu yang mengujinya,” ucapnya kepada awak media saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, seusai menerima kunjungan relawan Bala JP, Selasa (17/12/2024).

    Ia juga memilih tidak berkomentar mengenai pemecatan Gibran. Jokowi juga kembali menyebut konsep partai perorangan saat ditanya langkah selanjutnya setelah tidak lagi bergabung dengan PDIP.

    2. Wacana Prabowo Memaafkan Koruptor, Yusril: Demi Pemulihan Aset Negara
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang usulan memaafkan koruptor asal mereka mengembalikan uang hasil korupsi.

    Menurut Yusril, wacana Prabowo memaafkan koruptor ini merupakan langkah sistematis dan cepat untuk menyelesaikan masalah korupsi yang telah lama menjadi persoalan di masyarakat. Menurutnya, hasil dari upaya pemberantasan korupsi saat ini belum terlalu memuaskan.

    Yusril juga menguraikan mekanisme hukum yang mungkin dilakukan. Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

    3. Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bima Arya: Presiden Prabowo Tak Ingin Terburu-buru
    Selain berita Jokowi yang dipecat PDIP, isu politik sepekan lainnya yang hangat diperbincangkan, yakni Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan kajian terkait sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini didasari oleh tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pilkada.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Prabowo telah melontarkan wacana pemilihan kepala daerah yang mungkin akan kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk merealisasikan ini, Kemendagri akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan para peneliti.

    4. Prabowo Hadiri KTT D-8 di Mesir
    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) dan bertemu Presiden Abdel Fattah El-Sisi. Prabowo dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Kairo, Selasa (17/12/2024) sekitar pukul 20.15 waktu setempat.

    KTT D-8, sebuah forum kerja sama ekonomi antara delapan negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan.  Dalam konferensi ini, Indonesia akan menerima jabatan sebagai ketua D-8 pada 2026.

    5. Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan bahwa Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih. Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    Dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Penilaian ini tidak terlepas dari kinerja Budi Gunawan dalam memastikan situasi politik dan keamanan terkendali dan stabil.

    Demikian berita-berita politik sepekan yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Jokowi yang dipecat PDIP.

  • 7 Jasa PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga Sebelum Akhirnya Pecah Kongsi

    7 Jasa PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga Sebelum Akhirnya Pecah Kongsi

    loading…

    Presiden Jokowi berjalan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam sebuah acara. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Jasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dalam karier politik Jokowi dan keluarganya dapat diketahui dalam artikel berikut ini. Dukungan PDIP itu mengantarkan Jokowi jadi Wali Kota Solo hingga Presiden ke-7 RI.

    Hubungan PDIP dan Jokowi serta keluarga menjadi sorotan publik setelah partai yang dibesut Megawati Soekarnoputri itu resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai pada Senin, 16 Desember 2024. Tidak hanya Jokowi, anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden (Wapres) RI dan Bobby Nasution yang menjadi Gubernur Sumatera Utara Terpilih juga terkena sanksi yang sama.

    SK pemecatan Jokowi teregristrasi drngan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemecatan Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024. Jokowi dipecat PDIP karena dianggap dinilai menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi, sementara Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka lantaran dinilai melanggar kode etik partai.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP-PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” ujar Komarudin dalam dalam keterangan melalui video, Senin (16/12/2024).

    Pemecatan Jokowi dan keluarganya cukup menyita perhatian publik. Sebab, PDIP menjadi kendaraan Utama Jokowi dan keluarga Ketika terjun ke dunia politik. Dari mulai Jokowi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada 2005 hingga berhasil menjabat Presiden ke-7 RI.

    6 Dukungan PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga

    1. Mengusung Jokowi Jadi Wali Kota Solo

    Pada Pilkada Kota Solo tahun 2005, Jokowi diusung oleh PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon Wali Kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.

    Saat itu Jokowi dikenal dengan pendekatan blusukan yang turun ke masyarakat dan mendengar keluhan mereka secara langsung.

    2. Kembali Usung Jadi Wali Kota Solo

    PDIP Kembali mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010. Jokowi yang berpasangan dengan kader tulen PDIP, FX Hadi Rudyatmo berhadapan dengan politikus Partai Demokrat Eddy Wirabhumi yang berpasangan dengan Supradi Kertamenawi.

    Sebagai incumbent, Jokowi lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat. Tak heran Jokowi kembali terpilih sebagai Wali Kota Surakarta dengan meraih suara 90,09%. Jokowi hanya kalah di satu dari 932 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kota Solo.

    3. Mengusung Jadi Gubernur DKI Jakarta

    Pada 2012, Jokowi yang namanya tengah naik daun diminta Jusuf Kalla (JK) untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu.

    Hasil pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, unggul dari Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara. Pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012–2017.

    4. Mengusung jadi Calon Presiden

    Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.

    Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hingga pada 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2014.

  • Sinyal Relawan Projo Siap Berubah Jadi Parpol

    Sinyal Relawan Projo Siap Berubah Jadi Parpol

    Kelompok relawan Projo siap berubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Joko Widodo atau Jokowi. Sebelumnya, PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution sebagai kader partai.

    Ringkasan

  • Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi: Isu Cawe-cawe Jelang Kongres

    Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi: Isu Cawe-cawe Jelang Kongres

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perseteruan PDIP dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo memasuki babak baru usai pemecatan yang bersangkutan sebagai kader pada Senin (16/12).

    PDIP mengumumkan surat pemecatan Jokowi bersama anak dan menantunya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution. Ketiganya dianggap melanggar kode etik dan disiplin partai dengan melawan secara terang-terangan keputusan partai yang mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

    Jokowi disebut, justru mendukung calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Kini, PDIP mengaku mengendus upaya Jokowi cawe-cawe terhadap partai lewat pergantian Sekjen yang dijabat Hasto Kristiyanto. Kabar itu disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus saat ditanya awak media dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12) malam.

    “Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah [Cawe-cawe Jokowi],” kata dia.

    Deddy tak mengungkap lebih detail ihwal kabar tersebut. Namun, dia mengaku telah mendengarnya dan itu sengaja dihembuskan dalam beberapa waktu terakhir jelang pelaksanaan kongres partai pada 2025 mendatang.

    Sementara, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy menginstruksikan kepada semua kader mulai bersiaga terhadap upaya pihak yang ingin mengacak-acak partai jelang pelaksanaan Kongres V.

    Ronny merespons sejumlah baliho yang bertebaran dan mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang diperpanjang sejak Juni lalu. Dia menyebut ada upaya dari sejumlah pihak saat ini untuk mengacak-acak ketua umum dan partainya.

    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny.

    (thr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Resmi Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Kompak Respons Begini

    Resmi Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Kompak Respons Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pekan ini resmi memecat Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI saat ini Gibran Rakabuming Raka dari kader partai berlambang Banteng itu.

    Sejatinya pemecatan itu tertuang dalam Surat Keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution, serta 27 kader lainnya dari partai. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

    “Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” kata Komarudin seperti dalam video yang diterima Detikcom, Senin (16/12/2024).

    Lalu apa respons Jokowi dan Gibran?

    Jokowi menegaskan, bahwa ia tak masalah dengan pemecatannya sebagai kader PDIP. Ia menghormati keputusan tersebut. “Ya nggak apa, nggak apa saya menghormati itu,” kata Jokowi mengutip Detikcom, saat ditemui di rumahnya di Kelurahan Sumber, Solo, dikutip Sabtu (21/12/2024).

    Jokowi mengatakan tidak akan membela diri ataupun memberikan penilaian terkait pemecatan dirinya dan keluarga. Apalagi, kata Jokowi, pemecatan tersebut juga sudah diputuskan.

    “Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi,” ungkapnya.

    Jokowi menyebut bahwa nanti waktu yang menguji terkait pemecatan tersebut. “Nanti, nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja,” pungkasnya.

    Saat ditanya apakah akan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP yang masih ia simpan, Jokowi enggan menjawab. Dia hanya tertawa.

    Gibran menghormati keputusan PDIP. Saat ini, Gibran akan berfokus membantu Presiden Prabowo Subianto sebagai Wapres. “Kami menghargai dan menghormati keputusan partai,” ujar Gibran di Pangkalan TNI AU, Bandara Halim Perdanakusuma, pada Selasa lalu (17/12/2024).

    “Saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo,” lanjutnya.

    Ketika ditanya apakah akan bergabung ke partai apa, Gibran menjawab singkat. “Tunggu saja,” imbuh Gibran.

    (pgr/pgr)

  • PDI-P: Waktu Sudah Buktikan Jokowi Bukan Orang yang Loyal

    PDI-P: Waktu Sudah Buktikan Jokowi Bukan Orang yang Loyal

    PDI-P: Waktu Sudah Buktikan Jokowi Bukan Orang yang Loyal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P

    Deddy Sitorus
    mengatakan, waktu telah membuktikan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bukanlah orang yang loyal terhadap prinsip dan nilai-nilai partai serta konstitusi.
    Hal itu disampaikan Deddy sebagai respons atas pernyataan
    Jokowi
    soal pemecatannya dari PDI-P karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar konstitusi.
    “Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan Beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral. Bahkan terhadap konstitusi,” ujar Deddy di Kantor DPP PDI-P, Kamis (19/12/2024) malam.
    Sebelumnya, PDIP memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.
    Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun, pada Senin (16/12/2024).
    Menanggapi
    pemecatan
    tersebut, Jokowi menyatakan bahwa ia menghormati keputusan partai banteng tersebut.
    “Hehehe, ya ndak apa-apa saya menghormati itu,” ujarnya saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (17/12/2024) sore.
    Jokowi juga menyatakan bahwa ia tidak berada dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian atas keputusan PDIP karena keputusan itu sudah terjadi.
    “Karena keputusan itu sudah terjadi,” ungkapnya.
    Menanggapi tudingan mengenai penyalahgunaan kekuasaan yang dialamatkan kepadanya, Jokowi menyerahkan segalanya kepada waktu.
    “Nanti, waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja,” kata Jokowi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Konsisten, Baru Pecat Jokowi Usai Lengser

    Megawati Konsisten, Baru Pecat Jokowi Usai Lengser

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri konsisten dan menunjukkan penghormatan kepada Joko Widodo (Jokowi) karena baru memecatnya usai lengser dari kursi presiden.

    Ganjar menyebut PDIP sebagai salah satu parpol pengusung Jokowi di Pilpres 2019 lalu pernah berkomitmen terus mendukung pemerintahan presiden ke-7 RI itu hingga selesai.

    “Semua sudah dihitung. Bu Mega itu orang yang sangat konsisten, maka beliau pernah statement, ‘Kami akan mendukung sampai selesai’. Itulah kenapa setelah sampai selesai dulu (pemerintahan Jokowi), baru kemudian dilakukan tindakan,” kata Ganjar ditemui di UGM, Sleman, DIY, Kamis (19/12).

    “Itu penghormatan beliau (Megawati), konsistensi beliau atas dukungan 100 persen pada pemerintahan Jokowi. Kalau mecatnya di tengah jalan masih berkuasa, mungkin interpretasi orang lain dan mungkin orang juga akan menunjukkan, “Ah, enggak konsisten.” Bu Mega tunjukkan konsistensi itu. Itulah penghormatan pada beliau,” sambungnya.

    Menurut Ganjar, langkah PDIP ini bisa jadi pelajaran bagi seluruh kader agar mengikuti aturan dan pimpinan partai, kecuali ingin bernasib serupa seperti Jokowi.

    “(Jokowi) jelas tidak ikut aturan toh,” kata mantan gubernur Jawa Tengah itu.

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akhirnya resmi memecat Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai sejak hubungan keduanya merenggang jelang Pilpres 2024.

    Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun mengumumkan surat resmi pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, Senin (16/12).

    Pemecatan itu tertuang dalam tiga surat keputusan (SK) yang berbeda. Masing-masing SK Nomor 1649 untuk Jokowi, SK Nomor 1650 untuk Gibran, dan SK Nomor 1651 untuk Bobby. Tiga surat itu diteken Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.

    Komar menyebut Jokowi dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi MK dengan mencalonkan putranya Gibran Rakabuming maju di Pilpres 2024 menjadi wakil Prabowo Subianto.

    (kum/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penjelasan Ganjar Pranowo soal Pemecatan Jokowi dari PDI-P… Yogyakarta 19 Desember 2024

    Penjelasan Ganjar Pranowo soal Pemecatan Jokowi dari PDI-P… Yogyakarta 19 Desember 2024

    Penjelasan Ganjar Pranowo soal Pemecatan Jokowi dari PDI-P…
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P
    Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
    Ganjar Pranowo
    angkat bicara terkait pemecatan
    Joko Widodo
    (Jokowi) dari keanggotaan partai.
    Menurut Ganjar, keputusan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang.
    “Sudah selesai dan semua sudah berjalan,” ungkap Ganjar saat ditemui usai menghadiri rapat terbuka peringatan Lustrum XV dan Dies Natalis ke-75 Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/12/2024).
    Keputusan pemecatan Joko Widodo dari partai imbuhnya, sudah melalui perhitungan yang matang. Termasuk keputusan itu dikeluarkan usai Joko Widodo tidak menjabat sebagai Presiden.
    “Semua sudah dihitung, Ibu Mega itu orang yang sangat konsisten, maka beliau pernah ber-statement ‘Kami akan mendukung sampai selesai’. Itulah kenapa sampai selesai dulu, baru kemudian dilakukan tindakan,” ucapnya.
    Diungkapkan Ganjar, keputusan
    pemecatan Jokowi
    setelah tidak menjabat merupakan wujud konsistensi dari Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    memberikan dukungan sampai selesai. Selain itu juga bentuk penghormatan kapada pemerintahan Jokowi.
    “Itu penghormatan beliau (Megawati Soekarnoputri), konsistensi beliau, atas dukungan 100 persen pada pemerintahan Jokowi,” tuturnya.


    KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), saat ditemui di kediamannya Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jateng, pada Selasa (17/12/2024).
    Dikatakan Ganjar, publik kemungkinan akan mempunyai interpretasi lain apabila keputusan pemecatan Joko Widodo dilakukan saat masih menjabat. Bahkan mungkin juga akan melontarkan jika PDI-P tidak konsisten.
    “Mungkin kalau
    mecatnya
    di tengah jalan masih berkuasa, mungkin interpretasi orang lain dan mungkin orang juga akan ah enggak konsisten. Bu Mega tunjukan konsistensi itu,” paparnya.
    Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengumumkan pemecatan puluhan kadernya dari keanggotaan partai pada Senin (16/12/2024).
    Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sebanyak 27 kader PDI-P dipecat, termasuk Joko Widodo (Jokowi), putra dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.
    Surat pemecatan tersebut ditandatangani Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto pada 14 Desember 2024 sebelum diumumkan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    Dalam surat itu, dijelaskan soal kenapa PDIP pecat Jokowi. Disebutkan, bahwa Jokowi dipecat karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan merusak tatanan demokrasi.
    Selain itu, Komarudin mengatakan, sikap, tindakan, dan perbuatan Jokowi juga melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai 2019.
    Sementara Gibran Rakabuming Raka dipecat karena melanggar etik partai karena maju calon wakil presiden 2024 dari partai lain.
    Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Gibran maju berpasangan dengan Prabowo Subianto dan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).
    Adapun Bobby Nasution dipecat lantaran maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) dari partai lain. Bobby maju di Pilkada Sumut 2024 diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dino Patti Djalal: Jika PDIP Saja Disakiti Jokowi, Apalagi Demokrat

    Dino Patti Djalal: Jika PDIP Saja Disakiti Jokowi, Apalagi Demokrat

    “Walaupun satu koalisi, etos politik SBY sangat beda dari Jokowi,” tandasnya.

    Dino juga blak-blakan menyebut bahwa pemecatan dirinya beserta anak dan menantu sebagai bentuk karma politik bagi Jokowi.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi,” timpalnya.

    Dikatakan Dino, tindakan PDIP terhadap Jokowi bisa jadi merupakan akibat dari konspirasi yang pernah dilakukan oleh pihak Istana terhadap Partai Demokrat.

    “Karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak syah mengambil alih Partai Demokrat,” sentilnya.

    Ia menyinggung bahwa meski Demokrat berhasil menggagalkan upaya pengambilalihan tersebut, partai itu tidak membalas dendam.

    “Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas,” terangnya.

    Hanya saja, Dino menilai bahwa karma akhirnya datang dalam bentuk lain kepada Jokowi dan keluarganya setelah masany sebagai Presiden selesai.

    “Karma terjadi dalam bentuk lain,” pungkasnya.

    Sebelumnya, DPP PDIP resmi SK pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    SK pemecatan untuk Jokowi terdaftar dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sedangkan SK pemecatan Gibran Rakabuming Raka memiliki nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024.

    Sementara itu, SK pemecatan Bobby Nasution teregistrasi dengan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

    Keputusan ini juga disertai dengan larangan bagi ketiganya untuk melakukan kegiatan politik atau menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

    Dengan demikian, Jokowi, Gibran, dan Bobby tidak lagi memiliki hubungan struktural maupun kegiatan politik di bawah naungan partai berlambang banteng tersebut.

  • Teka-Teki Partai Baru untuk Jokowi

    Teka-Teki Partai Baru untuk Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI ke-7, Joko Widodo, telah dipecat PDIP. Jokowi telah dipecat PDIP berdasarkan Surat Keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/XII 2024.

    Dalam surat keputusan, PDIP menjelaskan dua alasan mereka memecat Presiden RI ke-7, Joko Widodo, dari daftar kadernya.

    Pertama yakni lantaran Jokowi telah dianggap melanggar AD ART partai dengan tidak mendukung pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 kemarin.

    Sementara alasan kedua, PDIP menyebut jika Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi MK yang disebut menjadi awal rusaknya sistem demkorasi, sistem hukum dan sistem moral-etika.

    Selain Jokowi, adapula Wapres RI Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution dan 27 kader PDIP lainnya yang juga dipecat partai berlogo banteng tersebut.

    Teka-teki partai baru untuk Jokowi

    Jokowi sendiri sudah angkat bicara soal pemecatan dirinya oleh PDIP ini. Mantan Wali Kota Solo tersebut mengaku tidak pada posisi untuk membela.

    “Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela, atau memberikan penilaian, karena sudah diputuskan. Nanti, nanti, nanti, waktu yang akan mengujinya,” ujarnya di Solo, Selasa 17 Desember 2024.

    Di sisi lain, teka-teki partai baru Jokowi pun mencuat. Saat ini, ada beberapa partai yang sudah menggelar karpet merah untuknya.

    Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia mengaku terbuka apabila Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung ke badan partainya.

    Kemudian, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga mengatakan telah membuka lebar pintu bagi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) apabila ingin bergabung ke partainya.

    Selain dua partai tersebut, adapula PAN yang juga membuka pintu.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mengatakan partainya membuka pintu seluasnya hingga 1.000 persen bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga bergabung menjadi kader partainya.

    Di sisi lain, Jokowi sendiri belum buka suara tentang calon partai barunya. Bahkan ketika disinggung apakah akan membentuk partai baru atau tidak, Jokowi hanya mengatakan bahwa dirinya kini perorangan.

    “Sudah saya sampaikan, partai perorangan,” katanya kepada wartawan di Solo.

    Di sisi lain, relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Projo menyatakan siap untuk membentuk sebuah partai politik usai sosok dukungannya itu dipecat oleh PDI Perjuangan (PDIP).

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko mengatakan bahwa organisasinya siap berubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Presiden ke-7 itu.

    “Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko dilansir dari Antara, Rabu (18/12/2024).