Xcloud.id

Tag: Bobby Nasution

  • Presiden Prabowo Diminta Atensi Kebakaran Rumah Hakim PN Medan

    Presiden Prabowo Diminta Atensi Kebakaran Rumah Hakim PN Medan

    GELORA.CO -Aparat kepolisian didesak mengungkap tuntas penyebab kebakaran yang melanda kediaman pribadi hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu di Komplek Taman Harapan Indah, Lingkungan XIII, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, pada Selasa pagi, 4 November 2025.

    “Kami meminta pihak kepolisian segera mengusut penyebabnya secara menyeluruh,” kata Ketua Kalibrasi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Antony Sinaga dikutip dari RMOLSumut, Kamis 6 November 2025

    Antony mengatakan, peristiwa kebakaran tersebut telah dilaporkan ke Polsek Sunggal dan harus diusut secara tuntas mengingat posisi hakim tersebut tengah menangani perkara penting.

    “Kami mohon kepada Bapak Presiden, Kapolri, Kapolda Sumut, Kapolrestabes untuk segera melakukan pengusutan, pemeriksaan atas terjadinya kebakaran rumah milik Hakim Khamozaro Waruwu,” kata Antony.

    Hakim Khamozaro Waruwu mengatakan, kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong. Ia mengaku mengetahui kabar tersebut ketika tengah memimpin persidangan di PN Medan.

    Dalam peristiwa itu, api membakar kamar utama dan sebagian dapur rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

    Khamozaro merupakan ketua majelis hakim yang menyidang kasus korupsi pembangunan jalan yang melibatkan bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemprov Sumut Topan Ginting, anak buah Gubernur Sumut Bobby Nasution.

    Ia juga merupakan hakim yang menyidangkan Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup Akhirun Piliang alias Kirun, dan anaknya Rayhan Dulasmi dari PT Rona Mora.

  • Sosok Khamozaro Waruwu, Hakim yang Rumahnya Terbakar Pernah Minta Bobby Dihadirkan Sidang Korupsi

    Sosok Khamozaro Waruwu, Hakim yang Rumahnya Terbakar Pernah Minta Bobby Dihadirkan Sidang Korupsi

    GELORA.CO – Sosok Khamozaro Waruwu, Hakim PN Medan yang rumahnya mengalami kebakaran, Selasa (4/11/2025) kemarin pernah memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghadirkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution pada sidang korupsi jalan di Sumut.

    Saat itu, Khamozaro Waruwu memimpin sidang dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Sumut dengan terdakwa Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun selaku Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, serta Rayhan Dulasmi sebagai Direktur PT Rona Mora Muhammad.

    Kala mengadili para terdakwa tersebut, Khamozaro Waruwu merasa curiga dengan Peraturan Gubernur tentang pergeseran anggaran dari sejumlah dinas di Pemprov Sumut ke Dinas PUPR provinsi.

    Sehingga, Khamozaro Waruwu meminta agar jaksa menghadirkan mantu Presiden ke 7 RI tersebut ke persidangan.

    Selain meminta menghadirkan Bobby Nasution, Khamozaro Waruwu juga sempat meminta agar Pj Sekda Muhammad Haldun ikut dihadirkan.

    Saat ini, kasus korupsi jalan di Sumut masih bergulir di Pengadilan Tipikor Medan.

    Khamozaro Waruwu menegaskan dirinya tidak akan pernah mundur dalam menjalankan tugas.

    “Sama pimpinan di kantor saya bilang, saya tak pernah mundur dalam menjalani tugas dengan segala tantangan,” ujar Khamozaro saat diwawancarai di depan rumahnya, Jalan Pasar II, Komplek Taman Harapan Indah, Lingkungan XIII, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. 

    Ia mengatakan, perkara besar yang saat ini ditangani merupakan sebuah tantangan dalam pekerjaan.

    “Ini adalah sebuah tantangan dan Tuhan pakai agar kami lebih kuat lagi. Hidup ini hanya sebentar, tetapi hidup kita harus berarti, itu jauh lebih penting,” tuturnya. 

    Sosok Khamozaro Waruwu

    Khamozaro Waruwu adalah seorang hakim yang saat ini bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

    Ia saat ini ditunjuk sebagai hakim ketua yang menangani perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut), yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting.

    Sebelum bertugas di PN Tipikor Medan, Khamozaro Waruwu pernah bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014.

    Kemudian, Khamozaro Waruwu juga pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Kabupaten Labuhanbatu pada 2018, serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur pada Februari 2021.

    Pada 4 November 2025, rumah Khamozaro Waruwu di Jalan Pasar II, Komplek Taman Harapan Indah, Lingkungan XIII, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan kebakaran.

    Belum diketahui darimana sumber api.

    Namun, sebelum kebakaran terjadi, rumah tersebut dalam keadaan kosong.

    Kronologis Kebakaran 

    Kebakaran rumah hakim Khamozaro Waruwu di Komplek Taman Harapan Indah, Medan Selayang, Medan terjadi sekira pukul 10.30 WIB.

    Saat kejadian, tidak ada orang di dalam rumah.

    Istri Khamozaro baru 20 menit meninggalkan rumah ketika kebakaran terjadi.

    Api diduga bermula dari kamar tidur utama dan sebagian dapur.

    Kebakaran menghanguskan kamar tidur utama, pakaian, perabotan, dokumen penting termasuk dokumen kepegawaian dan perhiasan milik keluarga.

    Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.18 WIB oleh petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga sekitar.

    Saat kejadian, Khamozaro sedang memimpin sidang.

    Ia mendapat kabar kebakaran dari tetangga melalui panggilan telepon yang tidak sempat dijawabnya karena sedang memimpin sidang.

    Setelah mengirim pesan singkat, Khamozaro segera menutup sidang dan menuju rumah dengan pengawalan petugas keamanan.

    Setibanya di lokasi, rumah sudah dipadati warga dan pintu rumah sudah dijebol untuk pemadaman.

    Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun belum dapat menyimpulkan penyebabnya. Kebakaran ini terjadi di tengah penanganan kasus korupsi besar yang sedang disidangkan oleh Khamozaro, yang membuat peristiwa ini diduga sebagai tindakan teror terkait pekerjaan hakim tersebut.

    Sering Ditelfon Nomor tak Dikenal

    Sebelum kebakaran terjadi, hakim Khamozaro Waruwu sering mendapat telepon dari nomor tidak dikenal.

    Khamo tidak tahu, siapa yang sering menghubunginya tersebut.

    Namun peristiwa in i terjadi ketika ia mengadili perkara korupsi jalan di Sumut.

    “Cuma sering kali mendapatkan telfon, lalu dimatikan, hanya itu saja. (Tidak ada pengancam) cuma itu sering (telfon), lalu diangkat dimatikan,” kata Khamozaro diwawancarai usai rumahnya terbakar, Selasa (4/10/2025).

    Meski sering mendapat telepon dari nomor tidak dikenal, Khamaro mengaku dirinya tidak pernah mendapat ancaman.(*)

  • Gubernur Bobby ajak wartawan kolaborasi wujudkan Indonesia Emas 2045

    Gubernur Bobby ajak wartawan kolaborasi wujudkan Indonesia Emas 2045

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengajak para wartawan, khususnya pengurus dan anggota Forum Wartawan Pemprov (FWP) Sumut terus berkolaborasi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Pihaknya juga mengajak FWP Sumut bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Provinsi Sumut agar masyarakat Sumut bisa menjadi sumber daya manusia unggul.

    “Sehingga benar-benar tercapai cita-cita bangsa kita, yaitu Indonesia Emas, dan Sumut adalah emas paling bersinar dari seluruh wilayah Indonesia,” kata Bobby usai pengukuhan pengurus FWP Sumut periode 2025-2028 di Kantor Gubernur Sumut, Selasa.

    Gubernur mengharapkan agar FWP Sumut bisa menerjemahkan maupun menginformasikan berbagai program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

    Ia mengharapkan, wartawan di lingkungan Pemprov Sumut dapat memberikan informasi program yang baik, sehingga pembangunan sedang dilakukan oleh Pemprov Sumut berjalan baik.

    “Tonjolkan (pemberitaan, red) dengan memberikan pandangan atau kepastian bagi masyarakat atau eksternal yang mau membantu Pemprov Sumut,” jelas Bobby.

    Gubernur juga mengatakan, saat ini ada 55 anggota FWP Sumut dari kuota 100 rumah bersubsidi bebas uang muka memakai Bank Sumut melalui Program 3 Juta Rumah yang diberikan oleh pihaknya.

    “Ini tanggung jawab kami juga untuk menyalurkan program ini segera. Kalau bisa akhir tahun ini, saya harap nanti diundang sama FWP untuk syukuran dan masuk rumah baru,” ucap Bobby.

    Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumut Farianda Putra Sinik mengapresiasi perhatian Gubernur Sumut Bobby Nasution terhadap para wartawan.

    Ia juga mengapresiasi keterbukaan Gubernur Sumut Bobby Nasution atas informasi terhadap kalangan media dengan menggelar temu pers setiap hari terkait program pembangunan di wilayah Sumut.

    “Saya melihat apa yang sudah dilakukan pak Gubernur bagaimana pak Gubernur memerintahkan OPD untuk membuka informasi seluasnya kepada masyarakat. Jangan ada yang disembunyikan, maka kami apresiasi keterbukaan informasi bapak,” kata Fairanda.

    Ketua FWP Sumut Syaifullah Defaza juga mengapresiasi Gubernur Sumut Bobby Nasution karena telah memberikan perhatian lebih terhadap wartawan maupun media.

    Ia mengajak pengurus dan anggota FWP Sumut turut menginformasikan program Gubernur Sumut Bobby Nasution salah satunya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

    “Sekarang saatnya bagi kita FWP Sumut, dan segenap wartawan yang bertugas. Giliran kita mendukung penuh seluruh suksesi program agar sampai ke masyarakat,” jelas Syaiful.

    Adapun susunan pengurus FWP Sumut periode 2025–2028 tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/S4/DKI/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025.

    Ketua Dewan Kehormatan Khairul Muslim (Membara News), Sekretaris Charles Daulay (Pewarta), anggota Amir Syarifudin (SumutCyber), Zulfikar Tanjung (Mimbar Umum), dan Rifki Warisan (Medanpos.com).

    Ketua FWP Syaifullah Defaza (Bisanews), Wakil Ketua Muhammad Said (LKBN ANTARA), Dandres Saragih (Harian Sinar Indonesia Baru), Bagus Syahputra (Viva News), Hendri Fauzi Sihombing (Metro TV), dan Tuti Lubis (SCTV).

    Sekretaris Amru Lubis (Analisa), Wakil Sekretaris Ucok Iswandi (Media Selektif), dan Paulina Marpaung (Buanapagi.com), serta Bendahara Zainul Abdi Nasution (Mita News), dan Wakil Bendahara Irma Yuni (Lintas Medan).

    Kemudian, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Husni Lubis (Sentralberita.com), anggota Dame Ambarita (Metro Siantar), dan Jafar Wijaya (iNews), serta Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan-Litbang Ahmad Rizal (Medan Merdeka), anggota Siti Amelia (Mimbarumum.co.id), dan Tazli Syahputra (Tribunmedan.com).

    Lalu, Ketua Bidang Advokasi dan Investigasi Anton Siahaan (Media 24 Jam), anggota Tonijer Hutagalung (Orbit), Nizar Aldi Nasution (detik.com), dan Mhd Iqbal (Harian Mistar), serta Ketua Bidang Agama dan Kesejahteraan Sosial Ade Priyadi (Medan Pos), anggota Tania Depari (Asarpua), dan Roni Neliati Tanjung (Intip News).

    Terakhir, Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Bambang Sri Kurniawan (Inilah Medan), anggota Maria Surbakti (Klikmetro.com), Indra Widyastuti (RRI Medan), dan Dodi Kurniawan (TVRI), serta Ketua Bidang Humas Ucok Rudin (Eksis News), anggota Ramli Sarumaha (Koran Aktual), dan Farida Noris Ritonga (CNN).

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jika Bukan Pengaruh Jokowi, Adhie Massardi Bilang Bobby Nasution yang Lebih Dulu di-OTT

    Jika Bukan Pengaruh Jokowi, Adhie Massardi Bilang Bobby Nasution yang Lebih Dulu di-OTT

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Juru Bicara Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi, merespons Gubernur Riau, Abdul Wahid yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ia menyebut, lembaga antirasuah itu seolah tebang pilih dalam penegakan hukum.

    Dikatakan Adhie, seharusnya KPK bertindak lebih tegas terhadap seluruh kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi, tanpa pandang bulu.

    Ia menyinggung bahwa sebelumnya, KPK seharusnya lebih dulu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

    “Sebenarnya KPK RI lebih dulu meng-OTT Gubernur Sumut,” ujar Adhie di X @AdhieMassardi (4/11/2025).

    Namun, lanjutnya, KPK dinilai ragu mengambil langkah lebih keras terhadap pejabat lain yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

    Ia menuding adanya perasaan sungkan terhadap Presiden ke-7, Jokowi, yang pernah mengangkat para komisioner KPK.

    “Cuma gegara ewuh-pekewuh sama Joko Widodo yang ngangkat para Komisioner KPK, maka nangkap Sang Mantu Widodo cukup dijanjikan saja,” katanya.

    Adhie juga menyinggung langkah serupa dalam polemik proyek Kereta Cepat yang kini terus ramai diperbincangkan publik.

    “Sama dengan skandal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, publik cukup di-bluffing saja!,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar persoalan pembayaran utang proyek Kereta Cepat tidak dibawa ke ranah politik.

    Hal itu ia sampaikan saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

  • Rocky Gerung Duga Projo ‘Dihibahkan’ ke Gerindra sebagai Sogokan Politik agar Kasus-Kasus Jokowi Disetop

    Rocky Gerung Duga Projo ‘Dihibahkan’ ke Gerindra sebagai Sogokan Politik agar Kasus-Kasus Jokowi Disetop

    GELORA.CO – Ketua Umum Projo Budi Arie berambisi untuk bergabung dengan Partai Gerindra.

    Bahkan, Menteri Koperasi itu secara gamblang tegas menginginkan segera masuk partai Gerindra.

    Hal itu disampaikan dalam Kongres III Projo yang digelar pada Sabtu (1/11/2025) dan Minggu (2/11/2025).

    Pengamat Politik Rocky Gerung melihat adanya transaksi politik besar-besaran. 

    “Karena bayangkan Projo pada akhirnya harus pindah ke Gerindra dan ya mungkin itu strategi yang jitu oleh ketua Projonya saudara Budi untuk memungkinkan ada tukar tambah baru dalam politik,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Senin (3/11/2025).

    Rocky Gerung juga mengungkit dinasti politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Pasalnya, Projo telah dikenal sebagai relawan terbesar yang mendukung Jokowi. Ia pun menduga kuat bahwa Jokowi telah memberikan izin bahwa Projo bakal dihibahkan ke Gerindra.

    Selain itu, Rocky Gerung juga menyoroti ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi saat Kongres Projo. 

    Menurut Rocky, hal itu menunjukkan sikap kehati-hatian Jokowi yang mendiplomasikan Projo ke Gerindra.

    “Kita coba pahami itu dari segi persaingan politik yang makin lama makin tajam dan tagih-menagih utang politik di masa lalu juga mungkin mulai terbaca dan itu yang kira-kira jadi semacam tema utama Projo kenapa ketua umumnya hendak beralih partai dari PSI pergi pada Gerindra,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung pun melihat sikap Projo itu sebagai sogokan politik Jokowi kepada Partai Gerindra.

    Dimana, kata Rocky Gerung, menghibahkan Projo ke Gerindra dapat menghentikan opini publik dan analis yang menghendaki Jokowi diperiksa dalam berbagai kasus antara lain kereta cepat Whoosh.

    Kemudian kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Dimana menantu Jokowi yakni Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

    “Kan ini lapisan-lapisan pertanyaan itu yang memungkinkan kita menganalisis bahwa akan ada gempa bumi politik baru yang sering saya pakai istilah akan ada radical break,” ucap Rocky.

    Rocky Gerung pun melihat peristiwa politik yang terjadi belakangan ini menunjukan adanya tukar tambah di belakang layar antar elite. Ia pun menduga adanya peristiwa besar dalam sepekan ini.

    “Mungkin dalam 1 minggu ini ya akan ada berita baru tuh tentang kasus-kasus yang menyangkut dinasti Pak Jokowi itu dan itu tidak mungkin ditahan lagi tuh kelompok Roy Suryo sudah pasti punya data baru tentang ijazahnya Pak Gibran,” kata Rocky Gerung.

    “Bahkan mungkin beberapa teman di luar negeri membantu memperbaiki data atau menyempurnakan data-data tentang kemungkinan juga Pak Gibran itu sebagai wakil presiden berijazah palsu,” tambah Rocky Gerung.

    “Jadi  konstruksi dari kasus-kasus yang menyangkut dinasti Pak Jokowi sekarang jadi lengkap itu mulai dari kasus Fufufafa, ijazahnya Jokowi sendiri, ijazah Gibran dan Whoosh itu intinya tuh dan kita coba bayangkan misalnya kerumitan politik di minggu-minggu ke depan dengan satu pertanyaan apakah transaksi politik antara dinasti Jokowi atau kekuasaan Jokowi di masa lalu dengan kepentingan Presiden Prabowo hari ini sebagai  dinamika baru yang bisa menghasilkan radical break,” sambung Rocky Gerung.

  • 9 Dapat Perhatian Prabowo, Ujian ASN Bidan yang Diduga Jadi Korban Pungli Diulang Medan

    9 Dapat Perhatian Prabowo, Ujian ASN Bidan yang Diduga Jadi Korban Pungli Diulang Medan

    Dapat Perhatian Prabowo, Ujian ASN Bidan yang Diduga Jadi Korban Pungli Diulang
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons video viral Aparatur Sipil Negara (ASN) bidan Farida Purba yang mengaku menjadi korban pungutan liar (pungli) saat ujian kenaikan pangkat.
    Bobby langsung memanggil Bupati
    Deli Serdang

    Asri Ludin Tambunan
    ke rumah dinasnya pada Minggu (2/11/2025) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
    Dalam pertemuan itu, Bobby mengatakan kepada Asri Ludin bahwa kasus tersebut telah mendapat perhatian langsung dari Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Saya mendapat perintah langsung dari Mendagri atas atensi Presiden terkait permasalahan video ini. Kami harapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan akan diberikan solusi terbaik oleh bupati,” ujar Bobby dalam keterangan tertulisnya.
    Bobby kemudian memberi masukan agar
    ASN
    yang akan memasuki masa pensiun diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat. Ia juga menyarankan agar ujian Farida, yang sebelumnya tidak lulus, diulang kembali.
    “Remedial (tes ulang) bisa kembali dijadwalkan oleh bupati dan diprioritaskan bagi pegawai yang akan pensiun. Kami harapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan diberikan solusi terbaik,” katanya.
    Menanggapi arahan tersebut, Bupati Deli Serdang Asri Ludin menyatakan setuju. Ia memastikan pihaknya akan segera menyelenggarakan remedial test bagi 58 ASN yang sebelumnya tidak lulus, termasuk Farida.
    “Kita akan melaksanakan remedial kembali bagi 58 ASN yang tidak lulus, dan pelaksanaannya akan diselenggarakan oleh
    BKN Medan
    ,” kata Asri Ludin.
    Sebelumnya, video curahan hati Farida Deliana Purba viral di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram @medanadaaja, tampak Farida mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Deli Serdang untuk menyampaikan keluhannya terkait kenaikan pangkat.
    “Izin lapor Pak Presiden Prabowo Subianto, saya lagi di kantor BKD Deli Serdang Pak, saya terkendala dengan kepangkatan saya Pak, karena apa Pak? Saya terus dipungli, saya sudah ujian dinas, saya sudah memasukkan semua berkas saya, tapi saya tidak naik pangkat,” kata Farida dalam video itu.
    Farida mengaku merasa dizalimi karena tidak kunjung naik pangkat meski masa pensiunnya semakin dekat.
    “(Saya) sudah mau pensiun Pak tahun depan, jadi lah ini Kabupaten Deli Serdang, BKD-nya Pak, saya merasa teraniaya, saya merasa dizalimi, saya sudah mau pensiun tapi tetap golongan dua. Tapi kenapa naik pangkat di Deli Serdang ini sangat sulit,” ujarnya.
    Ia kemudian meminta bantuan Presiden Prabowo untuk menolongnya.
    “Jadi tolong Pak Presiden sebagai pembina tertinggi ASN, tolong saya dizalimi, tolong saya Pak, saya sudah mau pensiun ini, pejabat tidak peduli. Tolong saya Pak Presiden bantu saya, saya merasa teraniaya Pak, tidak naik pangkat sudah mau pensiun,” harapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ribuan Anak Buahnya Terlibat Judi Online, Bobby Nasution Ancam Sanksi Tegas Jika Tak Berhenti

    Ribuan Anak Buahnya Terlibat Judi Online, Bobby Nasution Ancam Sanksi Tegas Jika Tak Berhenti

    Bobby mengatakan, pihaknya sudah menelusuri satu per satu, berapa lama seluruh ASN dan non ASN itu terlibat permainan Judol. Termasuk transaksi yang dilakukan.

    “Juga sudah dilakukan pengecekan, main judolnya dari kapan (bermain judol), sampai bulan berapa, transaksinya berapa, nanti di situ akan ketahuan,” ujar Bobby.

  • Duh! 1.073 ASN Sumut Terlibat Judol, Begini Langkah Bobby Nasution

    Duh! 1.073 ASN Sumut Terlibat Judol, Begini Langkah Bobby Nasution

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 1.073 orang aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemprov Sumatra Utara terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Seluruh pegawai tersebut telah dijatuhi sanksi teguran tertulis sebagai langkah awal penindakan.

    “Sudah kita surati satu satu, sudah lama ya, sudah dua bulan tiga bulan. Sudah kita berikan suratnya ke masing masing, dan sudah ada teguran ringan,” kata Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Kamis (30/10/2025).

    Bobby menegaskan, Pemprov Sumut tak akan berhenti pada pemberian teguran. Ia menyebut para pegawai itu akan terus dipantau aktivitas transaksinya, terutama terkait kemungkinan keterlibatan kembali dalam praktik judi online.

    “Nanti kelihatan, ya, yang mainnya dari bulan berapa, transaksinya berapa ini kelihatan. Setelah kita keluarkan surat teguran itu kita lihat lagi nanti, apakah masih main lagi, akhirnya nanti akan kita kasih teguran keras,” katanya.

    Sementara itu, Kepala BKD Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan ASN terlibat judol bersumber dari penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepanjang tahun 2024.

    “Data tersebut didapat dari PPATK di tahun 2024. Para pegawai yang terlibat terdiri dari PNS, honorer, hingga Pegawai Harian Lepas (PHL),” kata Sutan.

    Menurutnya, para pegawai itu kini telah dijatuhi sanksi disiplin ringan berupa teguran tertulis. Pemerintah provinsi juga melakukan pembinaan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya.

    “Mereka sudah diberi sanksi teguran. Kita akan pantau mereka agar tidak mengulangi perbuatannya melakukan judi online,” paparnya.

    Sutan menambahkan, kasus ini menjadi perhatian Gubernur Sumut Bobby Nasution. Ia menegaskan bahwa tak ada kompromi bagi aparatur yang melanggar etika dan hukum, termasuk dalam kasus judi online yang menurutnya kian meresahkan.

    “Kita sudah beri teguran. Kita ingatkan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Jika tetap diulangi, maka ada sanksi berat yang akan diberikan. Jadi kita terus monitoring,” paparnya.

    Sebelumnya, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Sumut, Julianus Bangun, menyebut pihaknya telah menerima mandat khusus dari Gubernur Sumut untuk menertibkan praktik judi online di kalangan ASN dan tenaga kontrak.

    “Memang tugas ini baru diberikan kepada kami. Gubernur berharap agar seluruh ASN di Sumatera Utara bersih dari judi online,” ujar Julianus.

    Julianus memastikan penindakan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian. Langkah ini, kata Julianus, menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sumut untuk membangun pemerintahan yang bersih, disiplin, dan berintegritas.

    “Ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sumut untuk mewujudkan institusi yang bersih, disiplin, dan bebas dari perilaku menyimpang, termasuk perjudian online,” tegasnya.

    Artikel selengkapnya >>> Klik di sini

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gubernur Bobby akselerasi Program 3 Juta Rumah bersama kepala daerah

    Gubernur Bobby akselerasi Program 3 Juta Rumah bersama kepala daerah

    Target Program 3 Juta Rumah untuk Sumut pada 2025 awalnya sebanyak 15.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 20.000 unit

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melakukan akselerasi Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bersama seluruh kepala daerah se-Sumut.

    “Target Program 3 Juta Rumah untuk Sumut pada 2025 awalnya sebanyak 15.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 20.000 unit,” ucap Bobby usai rapat secara virtual percepatan Program 3 Juta Rumah MBR di Provinsi Sumut 2025 bersama seluruh kepala daerah se-Sumut di Kantor Gubernur Sumut di Kota Medan, Selasa.

    Hingga saat ini, lanjut Bobby, sudah terjadi akad sebanyak 8.148 unit atau sekitar 40,74 persen rumah bersubsidi bagi MBR di Sumut.

    MBR bisa memiliki hunian layak dan terjangkau di kabupaten/kota se-Sumut dengan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “Harapannya seluruh daerah dapat berperan aktif menyukseskan program nasional ini,” ungkap Bobby bersama Wakil Gubernur Sumut Surya.

    Gubernur menyebutkan secara nasional terdapat lima asosiasi pengembang perumahan ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan Program 3 Juta Rumah.

    Namun, di Sumut terdapat dua asosiasi utama, yaitu Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Real Estat Indonesia (REI).

    “Untuk mencapai target 100 persen dibutuhkan akselerasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak swasta. Akselerasi ini akan terwujud apabila ada dukungan dari pemerintah di semua level berjalan baik,” tegas Bobby.

    Gubernur memaparkan peran pemerintah daerah di Sumut dalam mendukung program ini, di antaranya menyediakan dan menyiapkan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan dan rekomendasi teknis.

    Kemudian, melakukan validasi data calon penerima manfaat, mengintegrasikan dukungan pembiayaan daerah, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur pemukiman.

    Pemprov Sumut mengajak seluruh pemerintah daerah di Sumut melakukan gerakan serentak 20.000 rumah tahun ini dengan memberikan kemudahan perizinan, dan memperkuat kolaborasi pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR.

    “Berdasarkan peta sebaran target kepemilikan rumah di Sumut tahun 2025, kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak, yakni Deli serdang 14.892 unit, Labuhanbatu 1.724 unit, Tapanuli Tengah 1.661 unit, dan Pematangsiantar 1.329 unit,” katanya.

    Dalam rapat secara virtual ini, Bobby juga sempat berkomunikasi langsung dengan sejumlah kepala daerah di Sumut, seperti Bupati Deli Serdang, Simalungun, Karo, Mandailing Natal, Asahan dan Medan.

    Gubernur menanyakan penerapan kebijakan nol rupiah perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam pembangunan rumah untuk MBR, baik oleh pengembang maupun perorangan.

    “Agar pemerintah daerah benar-benar mengecek di lapangan, apakah penerapan PBG sudah nol rupiah. Jangan sampai sudah ditandatangani nol rupiah, tetapi di lapangan masih ada pungutan, baik resmi maupun tidak. Ini harus diseragamkan,” tegasnya.

    Bobby juga meminta agar seluruh kepala daerah di Sumut untuk memastikan proses perizinan benar-benar dipermudah Program 3 Juta Rumah ini.

    “Karena dukungan daerah menjadi kunci percepatan program nasional perumahan rakyat,” sebut Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Solar dryer dome Program Jaskop Bobby siap dimanfaatkan Desember 2025

    Solar dryer dome Program Jaskop Bobby siap dimanfaatkan Desember 2025

    Sekarang sudah masuk tahap pengadaan. Diperkirakan selesai pada awal Desember 2025.

    Medan (ANTARA) – Sebanyak 10 unit solar dryer dome Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pertanian (Jaskop) merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution siap dimanfaatkan oleh para petani pada Desember 2025.

    “Sekarang sudah masuk tahap pengadaan. Diperkirakan selesai pada awal Desember 2025,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumut Timur Tumanggor, di Medan, Selasa.

    Dia mengatakan pula, pada akhir tahun ini solar dryer dome merupakan alat pengering berbentuk kubah memanfaatkan energi matahari itu akan diserahkan kepada kelompok tani sebagai penerima manfaat.

    Bantuan solar dryer dome ini akan diperuntukkan bagi 10 kelompok tani pada dua kabupaten di Sumut, yakni Batu Bara dan Karo.

    “Pekan kedua di Desember tahun ini bantuan solar dryer dome sudah bisa diserahkan ke kelompok tani,” kata Timur lagi.

    Ia menjelaskan, solar dryer dome ini masing-masing berukuran 9×30 meter yang berkapasitas 2-2,5 ton dengan proses pengeringan berlangsung sekitar dua hingga tiga hari.

    Setiap unit solar dryer dome dilengkapi dengan dua mesin chopper berkapasitas 50 kilogram per jam, dan satu generator set 6.500 watt.

    Selain itu, kata Timur, setiap solar dryer dome dilengkapi satu unit gudang penyimpanan.

    Untuk pembangunan gudang saat ini masih tahap proses lelang, dan ditargetkan akan rampung pada pekan kedua Desember 2025.

    “Seluruhnya akan diserahkan bersamaan dengan solar dryer dome pada minggu ketiga Desember,” ujarnya.

    Menurut Timur, bantuan ini akan memberikan banyak manfaat bagi para petani, di antaranya menjaga stabilitas harga cabai merah tingkat petani, dan menjamin ketersediaan pasokan cabai merah sepanjang tahun, termasuk saat musim hujan.

    “Selama ini saat panen raya stok cabai melimpah dan harga turun. Dengan solar dryer dome, stok berlebih bisa dikeringkan dan disimpan lebih lama, sehingga petani tidak rugi,” kata dia.

    Penggunaan solar dryer dome juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan bagi petani melalui pengolahan produk, seperti cabai kering dan bubuk cabai.

    Kemudian, menciptakan ekosistem pertanian terpadu melibatkan koperasi, pemerintah desa, dan mitra terkait lainnya, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

    “Ini juga membuka peluang ekonomi baru di pedesaan,” kata Timur pula.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.