Xcloud.id

Tag: Bobby Nasution

  • Perubahan Nama PSI Perorangan, Disebut Bisa Jadi Kendaraan Politik Baru Buat Jokowi – Page 3

    Perubahan Nama PSI Perorangan, Disebut Bisa Jadi Kendaraan Politik Baru Buat Jokowi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana mengganti namanya PSI Perorangan, di mana hal ini dikaitkan dengan rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sempat mewacanakan konsep partai super Tbk.

    Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai bahwa gagasan keterkaitan antara Presiden Jokowi dan PSI adalah sebuah strategi politik yang saling menguntungkan.

    Menurut dia, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi membutuhkan kendaraan politik baru, baik untuk kepentingan pribadi maupun politik jangka panjang.

    “Saling melengkapi dan saling menguntungkan. Jokowi, setelah tidak menjabat presiden, tentu membutuhkan kendaraan politik, baik atas nama pribadi maupun untuk kepentingan politik jangka panjang,” kata Agung, Senin (10/3/2025).

    Dari sisi PSI, hubungan dengan Jokowi dianggap membawa keuntungan politik yang signifikan. Basis pemilih Jokowi yang solid dan besar bisa menjadi modal penting bagi PSI untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029 mendatang.

    “PSI memiliki basis politik yang berkembang, tapi mereka masih butuh figur sentral. Dengan kehadiran Jokowi, Gibran (Gibran Rakabuming Raka) atau Bobby (Bobby Nasution), PSI bisa lebih mudah mengidentifikasi diri sebagai partai yang punya sosok kuat. Ini bisa menguntungkan mereka saat Pileg dan Pilkada,” jelasnya.

    Agung juga menyoroti bahwa Jokowi tidak hanya membutuhkan kendaraan politik untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebuah institusi yang bisa menopang pengaruh politiknya dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep Partai Super Tbk, yang mengedepankan kepemimpinan kolektif di dalam partai.

    “Suka atau tidak, partai politik sering kali bergantung pada figur. Sebelum sekarang, Partai Demokrat sangat bergantung pada SBY, begitu juga PDIP dengan Megawati. Namun, seiring waktu, partai-partai ini bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan PSI nantinya,” jelasnya.

  • Pengacara sebut Hasto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP

    Pengacara sebut Hasto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Tim kuasa hukum menyebutkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapatkan serangan masif usai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipecat sebagai kader PDI Perjuangan.

    “Sejak diumumkan pemecatan tersebut, serangan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto sangat masif,” kata tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy sebelum sidang praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

    Ronny mengatakan pada Senin (16/12/2024), PDI Perjuangan mengumpulkan semua pengurus dan mengumumkan pemecatan kepada Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    Terlebih, sebelum pemecatan itu juga beredar adanya isu yang meminta Hasto mundur dari posisinya.

    “Sebelumnya juga, Sekjen menyampaikan bahwa ada permintaan untuk Mas Hasto mundur, dan juga meminta untuk sebelumnya untuk tidak dilakukan pemecatan terhadap Jokowi,” jelasnya.

    Usai pemecatan itu, diakui Hasto terus menerima serangan masif hingga puncaknya mencapai pada Selasa (24/12/2024) di mana Hasto ditetapkan sebagai tersangka.

    Hasto ditetapkan tersangka terkait dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku.

    Kemudian, dia juga menambahkan pada 20 Desember 2024 diketahui ada namanya serah terima pimpinan KPK yang lama ke yang baru.

    “Jeda waktunya sangat singkat dan sangat pendek. Jadi kami melihat bahwa ini adalah kepentingan yang merasa terganggu dengan sikap PDIP dan juga terhadap pemecatan Pak Jokowi dan keluarga,” ujarnya.

    Sebeumnya, Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Safari Ramadan Mardiono ke Sumut, Bukber Bareng Kader hingga Bertemu Bobby Nasution

    Safari Ramadan Mardiono ke Sumut, Bukber Bareng Kader hingga Bertemu Bobby Nasution

    loading…

    Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memulai Safari Ramadan perdana dari Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (8/3/2025). Foto/Istimewa

    MEDAN – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memulai Safari Ramadan perdana dari Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (8/3/2025). Mardiono disambut oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution di Rumah Dinas Gubernur.

    Pertemuannya itu dilakukan sebagai koordinasi mengenai ketahanan pangan di Sumut. “Safari Ramadan tahun ini saya awali dari Sumatera Utara. Yaitu bersilaturahmi dengan kader dan para tokoh termasuk pejabat pemerintah di Sumatera Utara. Sekaligus menjalankan tugas kenegaraan yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” kata Mardiono.

    Usai bertemu Gubernur Sumut, Mardiono melanjutkan agendanya dengan silaturahmi sekaligus buka bersama dengan DPW PPP Sumatera Utara. “Alhamdulillah hadir para kader DPW PPP Sumatera Utara, para Ketua DPC se-Sumatera Utara, dan banom partai. Acaranya berjalan khidmat dan baik silaturahmi kali ini,” ujar Mardiono.

    Mardiono menjelaskan, kedatangannya kali ini bertemu para kader juga dilakukan untuk memastikan seluruh kadernya dalam keadaan solid menjelang muktamar mendatang.

    “InsyaAllah para kader masih penuh dengan semangat perjuangan dalam keadaan yang solid dalam menghadapi muktamar yang akan dilaksanakan setelah Lebaran Idulfitri. Tugas saya juga untuk memastikan bahwa perhelatan akbar ini akan berjalan baik, solid, dan kondusif,” pungkasnya.

    (rca)

  • 3 Penjelasan Bobby Tak Hadir dalam Pisah Sambut Wali Kota Medan, Salahkan OPD Medan

    3 Penjelasan Bobby Tak Hadir dalam Pisah Sambut Wali Kota Medan, Salahkan OPD Medan

    Penjelasan Bobby Tak Hadir dalam Pisah Sambut Wali Kota Medan, Salahkan OPD
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara,
    Bobby Nasution
    , memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya dalam acara pisah sambut
    Wali Kota Medan
    ,
    Rico Waas
    , yang berlangsung pada Selasa (4/3/2025).
    Isu yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa Bobby batal hadir karena tidak ada sambutan yang memadai dari pihak tuan rumah.
    Bobby mengungkapkan bahwa tidak ada masalah antara dirinya dan Wali Kota Medan.
    Ia menjelaskan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh agenda kerja yang bentrok dengan acara pisah sambut di Balai Kota.
    “Ada yang bilang kemarin kita enggak aman, Bang Rico, kita aman bang ya. Kemarin yang salah bukan wali kota dan gubernurnya yang salah, OPD (organisasi perangkat daerah) nya, ya kan bang Rico,” ujar Bobby saat memberi sambutan di acara buka bersama tim pemenangan Bobby-Surya di Regale Convention Center, Sabtu (8/3/2025).
    Bobby menilai bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD Pemko Medan tidak disusun dengan baik, sehingga menyebabkan bentrokan dengan agendanya di Pemprov Sumut.
    “Di pemprov (saya) juga ada kegiatan, makanya yang salah bukan gubernur dan wali kotanya, tapi yang mempersiapkan acaranya,” tambahnya.
    Ia juga menjelaskan bahwa ia dan istrinya, Kahiyang Ayu, sempat hadir di kantor Wali Kota, namun karena acara pisah sambut mengalami keterlambatan, ia memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan kembali ke aktivitas di Pemprov Sumut.

    “Saya sudah sampai, istri saya kemarin dari Jakarta langsung kembali untuk itu, kan sebelumnya ada acara di Dekranasda. Cuma ditunggu dari siang, molor memang (acaranya) pertama molor, abis itu saya ada acara di Pemprov juga yang enggak bisa ditinggalkan,” jelas Bobby saat diwawancarai wartawan.
    Sebelumnya, isu mengenai ketidakhadiran Bobby di acara pisah sambut ini menjadi perbincangan hangat di media sosial.
    Setelah meninggalkan Balai Kota, Wali Kota Medan yang baru, Rico Waas, bersama wakilnya, Zakiyuddin Harahap, datang ke Kantor Gubernur Sumut untuk menjemput Bobby.
    Namun, setelah beberapa jam, mereka kembali ke Balai Kota Medan tanpa kehadiran Bobby.
    Rico membantah anggapan bahwa Bobby pergi karena tidak disambut.
    “Tidak, kebetulan memang ada giat beliau yang sangat mendesak dan tak bisa ditinggalkan,” jelas Rico.
    Ia menambahkan bahwa ada sedikit miskomunikasi teknis, dan Bobby memang berencana untuk hadir, namun sedang menghadiri rapat besar yang tidak dapat ditinggalkan.
    Rico juga menyampaikan bahwa Bobby telah menitipkan salam dan ucapan selamat bertugas kepada jajaran Pemerintah Kota Medan.
    “Ketidakhadiran beliau bukan berarti tidak niat, tapi mungkin ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan. Dan juga beliau ucapkan selamat bertugas untuk Kota Medan,” ungkap Rico.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jembatan Penghubung 3 Kabupaten di Nias Barat Roboh, Bobby: Harus Dibangun dari Awal Medan 8 Maret 2025

    Jembatan Penghubung 3 Kabupaten di Nias Barat Roboh, Bobby: Harus Dibangun dari Awal Medan 8 Maret 2025

    Jembatan Penghubung 3 Kabupaten di Nias Barat Roboh, Bobby: Harus Dibangun dari Awal
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons insiden robohnya
    Jembatan Noyo
    di Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, yang terjadi akibat diterjang banjir.
    Bobby menjadwalkan peninjauan lokasi kejadian pada Minggu (9/3/2025).
    “Besok kita lihat secara fisik langsung (sebab) itu adalah jalur utama yang memang harus diperbaiki,” ujar Bobby saat diwawancarai wartawan di Regale Convention Center, Sabtu (8/3/2025) malam.
    Dari informasi yang diterimanya, Bobby menyatakan bahwa abutment atau pilar penahan jembatan tidak dapat digunakan.
    Oleh karena itu, pihaknya merencanakan
    pembangunan ulang
    Jembatan Noyo.
    “Kita akan lihat secara fisik dan juga akan kita tes apakah abutment yang sudah dibangun itu masih bisa digunakan atau tidak, tapi secara laporan yang diberikan sepertinya abutment-nya tidak bisa digunakan lagi, jadi harus dibangun dari awal (jembatannya),” tegas Bobby.
    Sebelumnya,
    jembatan Noyo
    roboh pada Rabu (5/3/2025) akibat hantaman banjir.
    Insiden ini mengakibatkan terputusnya jalur penghubung antara Nias Barat, Kabupaten Nias, dan Kota Gunung Sitoli.
    Kasi Humas Polres Nias, Aipda Motivasi Gea, menjelaskan bahwa robohnya jembatan terjadi sekitar pukul 09.40, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak pukul 04.30.
    “Hujan menyebabkan Sungai Noyo meluap. Sekitar pukul 05.00 WIB, jembatan mulai mengalami kerusakan dan akhirnya ambruk sebagian,” ungkap Motivasi dalam keterangan tertulisnya.
    Motivasi menambahkan bahwa panjang jembatan adalah 90 meter, dan 60 meter di antaranya telah ambruk.
    “Tiang penyangga tengah jembatan roboh akibat derasnya arus banjir, sementara besi penyangga dan lantai jembatan hanyut terbawa arus,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Motivasi menyatakan bahwa robohnya jembatan tersebut berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat.
    Jembatan itu merupakan penghubung utama antara Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, dan Kota Gunungsitoli.
    “Beberapa dampak yang diperkirakan terjadi antara lain, kenaikan harga bahan pokok, potensi kelangkaan BBM, dan lumpuhnya transportasi roda empat,” tambah Motivasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sudah Resmi Jadi Gubernur Sumut, Kapan Bobby Nasution Berkantor di Nias? – Halaman all

    Sudah Resmi Jadi Gubernur Sumut, Kapan Bobby Nasution Berkantor di Nias? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Sebelum dilantik menjadi gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution pernah berjanji akan berkantor di Nias.

    Bukan hanya itu, Bobby membuat program khusus untuk Kabupaten Nias, namanya dikatakan Bobby Nasution, ‘ditambah satu’. 

    Setelah resmi jadi gubernur Sumut, kapan Bobby mewujudkan janjinya?

    “Sudah kita sampaikan kemarin, untuk program-programnya salah satunya itu ya, untuk program kewilayahan,” jelasnya, Rabu (5/3/2025).

    Namun Bobby tak merinci, apa yang menjadi alasan dirinya belum menjadwalkan berkantor di Nias. 

    “Tentu kita akan berkantor di sana, melihat Nias masih menjadi kota tertinggal. Kita ingin tidak ada lagi wilayah yang tertinggal di Sumut,” ucapnya. 

    Janji berkantor di Nias

    Diketahui, pada saat kampanye, Bobby Nasution kerap menjanjikan memajukan Kabupaten Nias dengan cara berkantor di Nias.

    Bobby juga mengumumkan, program khusus yang diterapkan berdasarkan kebutuhan setiap daerah.

    Ia menyoroti masalah daerah tertinggal, terutama di Kepulauan Nias, di mana empat dari tujuh daerah tertinggal di Pulau Sumatera berasal dari sana. 

    Satu program terakhir, ini akan dilakukan secara kekhususan, kekhususan di wilayah pariwisata ini akan kita kembangkan melalui program-program pariwisata,” jelasnya.

    Oleh karena itu 5 tahun ke depan pihaknya menginginkan minimal daerah tertinggal yang ada di Sumatera Utara Bisa berkurang dan maksimal cita-cita kita bisa menghilangkan seluruh daerah tertinggal.

    Ia menargetkan selama masa kepemimpinannya, kabupaten yang ada di Kepulauan Nias harus bisa bangkit dan setara dengan daerah lain di Sumut.

    “Untuk itu kami percaya seluruh komponen Sumatera Utara yang ada di sini bisa mendukung dan men-support program-program yang akan kami lakukan dan akan menjalankannya dengan sebaik mungkin,” tutupnya.

    Penulis: Anisa Rahmadani

  • Maqdir Ismail Bantah Usulan Penahanan Tersangka Usai Vonis Buat Hasto

    Maqdir Ismail Bantah Usulan Penahanan Tersangka Usai Vonis Buat Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Maqdir Ismail membantah usulan dirinya terhadap revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berkaitan dengan kasus Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

    Perlu diketahui, Maqdir mengusulkan agar penahanan tersangka baru boleh dilakukan seusai adanya putusan dari pengadilan. Hal ini dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR RI.

    “Tidak, tidak ada kaitannya dengan Mas Hasto. Tidak ada urusan Mas Hasto. Ini adalah urusannya dengan kemanusiaan, itu yang pertama,” terangnya seusai rapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Dia melanjutkan alasan kedua dirinya mengusulkan hal itu karena saat ini lembaga pemasyarakatan (LP) alias rumah tahanan sudah penuh.

    “Maka menurut hemat saya, itu yang saya sampaikan tadi, penahanan itu harus dilakukan ketika orang menjalani hukuman. Jadi bukan dalam proses ketika sesudah ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Maqdir.

    Dia mengakui bahwa dirinya sudah sering menyampaikan usulan tersebut. Maka demikian, dia kembali menegaskan usulan itu sama sekali tak berhubungan dengan Hasto.

    Jika berbicara soal Hasto, kata Maqdir, pihaknya menduga ada kriminalisasi dalam penahanan Hasto. Untuk membuktikan tidak adanya kriminalisasi, seharusnya Hasto tidak dilakukan penahanan.

    Maqdir menerangkan, proses penetapan Hasto sebagai tersangka ini momentumnya berhimpitan dengan keadaan ketika Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP).

    “Tiga hari kemudian, beberapa hari kemudian [Hasto] ditetapkan sebagai tersangka, dan saya kira ini sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan,” pungkasnya.

  • Rekaman CCTV Bobby Nasution Tinggalkan Acara Pisah Sambut Walikota Medan Gegara Tak Ada Sambutan

    Rekaman CCTV Bobby Nasution Tinggalkan Acara Pisah Sambut Walikota Medan Gegara Tak Ada Sambutan

    Rekaman CCTV Bobby Nasution Tinggalkan Acara Pisah Sambut Walikota Medan Gegara Tak Ada Sambutan

    TRIBUNJATENG.COM – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution batal menghadiri acara pisah sambut serta serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan di Balai Kota Medan pada Selasa (4/3/2025). 

    Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @tkp_medan, awalnya Bobby hadir di lokasi.

    Namun kehadirannya tidak disambut, yang diduga menjadi alasan ia bersama rombongannya memutuskan meninggalkan acara tersebut dalam waktu singkat.

    Menlansir Kompas.com, setelah mengetahui bahwa Bobby pergi, Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap langsung menjemputnya di Kantor Gubernur Sumut. 

    Namun, beberapa jam setelah pertemuan tersebut, Rico dan Zaki kembali ke Balai Kota Medan untuk melanjutkan acara tanpa kehadiran Bobby.

    Rico Waas, yang juga merupakan ketua DPD Nasdem Medan, membantah dugaan bahwa Bobby meninggalkan acara karena tidak ada yang menyambutnya. 

    “Tidak, kebetulan memang ada giat beliau yang sangat mendesak dan tak bisa ditinggalkan,” ujar Rico saat diwawancarai.

    Saat memberikan sambutan di acara pisah sambut tersebut, Rico menjelaskan bahwa Bobby sebenarnya berencana untuk hadir, namun ada miskomunikasi terkait waktu. 

    “Tadi ada sedikit teknikal mis, Pak Bobby rencana mau hadir. Ternyata beliau juga sedang ada rapat besar yang sedang dihadiri di sana,” kata Rico.

    Rico lebih lanjut menjelaskan bahwa dirinya sempat bertemu dengan Bobby dan masuk ke ruangannya untuk memastikan kondisi. 

    “Ternyata beliau sedang mengikuti rapat yang berlanjut sampai besok pagi,” tambahnya.

    Rico menambahkan, Bobby menitipkan salam hangat kepada seluruh hadirin yang ada di acara tersebut. “Ketidakhadiran beliau bukan berarti tidak niat, tapi memang ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan. Dan beliau juga mengucapkan selamat bertugas untuk Kota Medan,” jelas Rico.

     

  • Soal Hasto Minta Keluarga Jokowi Diperiksa, Bobby Nasution: Silakan Saja

    Soal Hasto Minta Keluarga Jokowi Diperiksa, Bobby Nasution: Silakan Saja

  • Kadis LHK Sumut Akan Laporkan Polemik Pembongkaran Pagar Hutan Lindung ke Bobby Medan 2 Maret 2025

    Kadis LHK Sumut Akan Laporkan Polemik Pembongkaran Pagar Hutan Lindung ke Bobby Medan 2 Maret 2025

    Kadis LHK Sumut Akan Laporkan Polemik Pembongkaran Pagar Hutan Lindung ke Bobby
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara, Yuliani Siregar, akan melaporkan polemik pembongkaran pagar di kawasan hutan lindung pesisir pantai Desa Regemuk, Deli Serdang, kepada Gubernur Sumut
    Bobby Nasution
    .
    “Ya akan melaporkannya ke Pak Bobby, beliau pimpinan saya. Apa yang saya perbuat apalagi sudah viral, ya wajar lah saya melaporkan ke beliau. Saya akan melaporkan duduk permasalahan seperti apa,” kata Yuliani saat dihubungi, Minggu (2/3/2025).
    Polemik ini bermula dari pembongkaran pagar yang menutupi 48 hektar kawasan hutan lindung oleh Dinas LHK Sumut bersama warga pada Minggu (23/2/2025).
    Pembongkaran dipimpin langsung oleh Yuliani dengan alasan bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan milik negara.
    “Saya langsung sama masyarakat yang membongkarnya. Alasan pembongkaran yang pertama, adanya pengaduan masyarakat. Kedua, itu kawasan hutan, kawasan hutan lindung, mana ada orang yang bisa memiliki kawasan hutan tanpa izin,” ujarnya.
    Akibat tindakan tersebut, PT Tun Sewindu, perusahaan tambak udang yang mengklaim memiliki lahan itu, melaporkan Yuliani ke Polda Sumut atas dugaan pelanggaran Pasal 170 KUHP junto 406 KUHP.
    Menanggapi laporan itu, Yuliani menyatakan siap menghadapi proses hukum dan menegaskan bahwa tindakannya sudah sesuai dengan prosedur.
    “Saya sudah benar-benar bertindak sesuai dengan prosedur hukum. Saya sudah cek, itu adalah kawasan hutan lindung,” katanya.
    Sementara itu, pengacara PT Tun Sewindu, Junirwan Kurnia, mengeklaim bahwa lahan tambak seluas 40,08 hektar tersebut telah dimiliki kliennya sejak 1982 melalui mekanisme ganti rugi dari masyarakat.
    Ia mengakui bahwa sekitar 12 persen dari lahan baru diketahui masuk kawasan hutan lindung pada 2022.
    Junirwan menyebut kliennya telah mengajukan permohonan agar lahan tambak itu dikeluarkan dari kawasan hutan dan diberi kesempatan menyelesaikan perizinan sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 110 A dan 110 B.
    Ia juga menyesalkan tindakan Yuliani yang dinilainya mengarahkan masyarakat untuk membongkar pagar tersebut.
    “Dia menyuruh (membongkar pagar), ada videonya kita. Dia memerintahkan massa mengambil seng itu, untuk dibawa pulang. Seng itu ada ribuan lembar, kerugian kecil Rp 300 juta,” katanya.
    Pantauan di lokasi menunjukkan pagar seng setinggi tiga meter itu berada sekitar 200-300 meter dari tepi pantai. Di dekatnya, terdapat plang yang menyatakan bahwa tanah di sekitar lokasi merupakan kawasan hutan negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.