Xcloud.id

Tag: Bobby Nasution

  • 3 Penjelasan Bobby Tak Hadir dalam Pisah Sambut Wali Kota Medan, Salahkan OPD Medan

    3 Penjelasan Bobby Tak Hadir dalam Pisah Sambut Wali Kota Medan, Salahkan OPD Medan

    Penjelasan Bobby Tak Hadir dalam Pisah Sambut Wali Kota Medan, Salahkan OPD
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara,
    Bobby Nasution
    , memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya dalam acara pisah sambut
    Wali Kota Medan
    ,
    Rico Waas
    , yang berlangsung pada Selasa (4/3/2025).
    Isu yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa Bobby batal hadir karena tidak ada sambutan yang memadai dari pihak tuan rumah.
    Bobby mengungkapkan bahwa tidak ada masalah antara dirinya dan Wali Kota Medan.
    Ia menjelaskan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh agenda kerja yang bentrok dengan acara pisah sambut di Balai Kota.
    “Ada yang bilang kemarin kita enggak aman, Bang Rico, kita aman bang ya. Kemarin yang salah bukan wali kota dan gubernurnya yang salah, OPD (organisasi perangkat daerah) nya, ya kan bang Rico,” ujar Bobby saat memberi sambutan di acara buka bersama tim pemenangan Bobby-Surya di Regale Convention Center, Sabtu (8/3/2025).
    Bobby menilai bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD Pemko Medan tidak disusun dengan baik, sehingga menyebabkan bentrokan dengan agendanya di Pemprov Sumut.
    “Di pemprov (saya) juga ada kegiatan, makanya yang salah bukan gubernur dan wali kotanya, tapi yang mempersiapkan acaranya,” tambahnya.
    Ia juga menjelaskan bahwa ia dan istrinya, Kahiyang Ayu, sempat hadir di kantor Wali Kota, namun karena acara pisah sambut mengalami keterlambatan, ia memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan kembali ke aktivitas di Pemprov Sumut.

    “Saya sudah sampai, istri saya kemarin dari Jakarta langsung kembali untuk itu, kan sebelumnya ada acara di Dekranasda. Cuma ditunggu dari siang, molor memang (acaranya) pertama molor, abis itu saya ada acara di Pemprov juga yang enggak bisa ditinggalkan,” jelas Bobby saat diwawancarai wartawan.
    Sebelumnya, isu mengenai ketidakhadiran Bobby di acara pisah sambut ini menjadi perbincangan hangat di media sosial.
    Setelah meninggalkan Balai Kota, Wali Kota Medan yang baru, Rico Waas, bersama wakilnya, Zakiyuddin Harahap, datang ke Kantor Gubernur Sumut untuk menjemput Bobby.
    Namun, setelah beberapa jam, mereka kembali ke Balai Kota Medan tanpa kehadiran Bobby.
    Rico membantah anggapan bahwa Bobby pergi karena tidak disambut.
    “Tidak, kebetulan memang ada giat beliau yang sangat mendesak dan tak bisa ditinggalkan,” jelas Rico.
    Ia menambahkan bahwa ada sedikit miskomunikasi teknis, dan Bobby memang berencana untuk hadir, namun sedang menghadiri rapat besar yang tidak dapat ditinggalkan.
    Rico juga menyampaikan bahwa Bobby telah menitipkan salam dan ucapan selamat bertugas kepada jajaran Pemerintah Kota Medan.
    “Ketidakhadiran beliau bukan berarti tidak niat, tapi mungkin ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan. Dan juga beliau ucapkan selamat bertugas untuk Kota Medan,” ungkap Rico.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jembatan Penghubung 3 Kabupaten di Nias Barat Roboh, Bobby: Harus Dibangun dari Awal Medan 8 Maret 2025

    Jembatan Penghubung 3 Kabupaten di Nias Barat Roboh, Bobby: Harus Dibangun dari Awal Medan 8 Maret 2025

    Jembatan Penghubung 3 Kabupaten di Nias Barat Roboh, Bobby: Harus Dibangun dari Awal
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons insiden robohnya
    Jembatan Noyo
    di Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, yang terjadi akibat diterjang banjir.
    Bobby menjadwalkan peninjauan lokasi kejadian pada Minggu (9/3/2025).
    “Besok kita lihat secara fisik langsung (sebab) itu adalah jalur utama yang memang harus diperbaiki,” ujar Bobby saat diwawancarai wartawan di Regale Convention Center, Sabtu (8/3/2025) malam.
    Dari informasi yang diterimanya, Bobby menyatakan bahwa abutment atau pilar penahan jembatan tidak dapat digunakan.
    Oleh karena itu, pihaknya merencanakan
    pembangunan ulang
    Jembatan Noyo.
    “Kita akan lihat secara fisik dan juga akan kita tes apakah abutment yang sudah dibangun itu masih bisa digunakan atau tidak, tapi secara laporan yang diberikan sepertinya abutment-nya tidak bisa digunakan lagi, jadi harus dibangun dari awal (jembatannya),” tegas Bobby.
    Sebelumnya,
    jembatan Noyo
    roboh pada Rabu (5/3/2025) akibat hantaman banjir.
    Insiden ini mengakibatkan terputusnya jalur penghubung antara Nias Barat, Kabupaten Nias, dan Kota Gunung Sitoli.
    Kasi Humas Polres Nias, Aipda Motivasi Gea, menjelaskan bahwa robohnya jembatan terjadi sekitar pukul 09.40, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak pukul 04.30.
    “Hujan menyebabkan Sungai Noyo meluap. Sekitar pukul 05.00 WIB, jembatan mulai mengalami kerusakan dan akhirnya ambruk sebagian,” ungkap Motivasi dalam keterangan tertulisnya.
    Motivasi menambahkan bahwa panjang jembatan adalah 90 meter, dan 60 meter di antaranya telah ambruk.
    “Tiang penyangga tengah jembatan roboh akibat derasnya arus banjir, sementara besi penyangga dan lantai jembatan hanyut terbawa arus,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Motivasi menyatakan bahwa robohnya jembatan tersebut berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat.
    Jembatan itu merupakan penghubung utama antara Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, dan Kota Gunungsitoli.
    “Beberapa dampak yang diperkirakan terjadi antara lain, kenaikan harga bahan pokok, potensi kelangkaan BBM, dan lumpuhnya transportasi roda empat,” tambah Motivasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sudah Resmi Jadi Gubernur Sumut, Kapan Bobby Nasution Berkantor di Nias? – Halaman all

    Sudah Resmi Jadi Gubernur Sumut, Kapan Bobby Nasution Berkantor di Nias? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Sebelum dilantik menjadi gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution pernah berjanji akan berkantor di Nias.

    Bukan hanya itu, Bobby membuat program khusus untuk Kabupaten Nias, namanya dikatakan Bobby Nasution, ‘ditambah satu’. 

    Setelah resmi jadi gubernur Sumut, kapan Bobby mewujudkan janjinya?

    “Sudah kita sampaikan kemarin, untuk program-programnya salah satunya itu ya, untuk program kewilayahan,” jelasnya, Rabu (5/3/2025).

    Namun Bobby tak merinci, apa yang menjadi alasan dirinya belum menjadwalkan berkantor di Nias. 

    “Tentu kita akan berkantor di sana, melihat Nias masih menjadi kota tertinggal. Kita ingin tidak ada lagi wilayah yang tertinggal di Sumut,” ucapnya. 

    Janji berkantor di Nias

    Diketahui, pada saat kampanye, Bobby Nasution kerap menjanjikan memajukan Kabupaten Nias dengan cara berkantor di Nias.

    Bobby juga mengumumkan, program khusus yang diterapkan berdasarkan kebutuhan setiap daerah.

    Ia menyoroti masalah daerah tertinggal, terutama di Kepulauan Nias, di mana empat dari tujuh daerah tertinggal di Pulau Sumatera berasal dari sana. 

    Satu program terakhir, ini akan dilakukan secara kekhususan, kekhususan di wilayah pariwisata ini akan kita kembangkan melalui program-program pariwisata,” jelasnya.

    Oleh karena itu 5 tahun ke depan pihaknya menginginkan minimal daerah tertinggal yang ada di Sumatera Utara Bisa berkurang dan maksimal cita-cita kita bisa menghilangkan seluruh daerah tertinggal.

    Ia menargetkan selama masa kepemimpinannya, kabupaten yang ada di Kepulauan Nias harus bisa bangkit dan setara dengan daerah lain di Sumut.

    “Untuk itu kami percaya seluruh komponen Sumatera Utara yang ada di sini bisa mendukung dan men-support program-program yang akan kami lakukan dan akan menjalankannya dengan sebaik mungkin,” tutupnya.

    Penulis: Anisa Rahmadani

  • Maqdir Ismail Bantah Usulan Penahanan Tersangka Usai Vonis Buat Hasto

    Maqdir Ismail Bantah Usulan Penahanan Tersangka Usai Vonis Buat Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Maqdir Ismail membantah usulan dirinya terhadap revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berkaitan dengan kasus Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

    Perlu diketahui, Maqdir mengusulkan agar penahanan tersangka baru boleh dilakukan seusai adanya putusan dari pengadilan. Hal ini dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR RI.

    “Tidak, tidak ada kaitannya dengan Mas Hasto. Tidak ada urusan Mas Hasto. Ini adalah urusannya dengan kemanusiaan, itu yang pertama,” terangnya seusai rapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Dia melanjutkan alasan kedua dirinya mengusulkan hal itu karena saat ini lembaga pemasyarakatan (LP) alias rumah tahanan sudah penuh.

    “Maka menurut hemat saya, itu yang saya sampaikan tadi, penahanan itu harus dilakukan ketika orang menjalani hukuman. Jadi bukan dalam proses ketika sesudah ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Maqdir.

    Dia mengakui bahwa dirinya sudah sering menyampaikan usulan tersebut. Maka demikian, dia kembali menegaskan usulan itu sama sekali tak berhubungan dengan Hasto.

    Jika berbicara soal Hasto, kata Maqdir, pihaknya menduga ada kriminalisasi dalam penahanan Hasto. Untuk membuktikan tidak adanya kriminalisasi, seharusnya Hasto tidak dilakukan penahanan.

    Maqdir menerangkan, proses penetapan Hasto sebagai tersangka ini momentumnya berhimpitan dengan keadaan ketika Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP).

    “Tiga hari kemudian, beberapa hari kemudian [Hasto] ditetapkan sebagai tersangka, dan saya kira ini sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan,” pungkasnya.

  • Rekaman CCTV Bobby Nasution Tinggalkan Acara Pisah Sambut Walikota Medan Gegara Tak Ada Sambutan

    Rekaman CCTV Bobby Nasution Tinggalkan Acara Pisah Sambut Walikota Medan Gegara Tak Ada Sambutan

    Rekaman CCTV Bobby Nasution Tinggalkan Acara Pisah Sambut Walikota Medan Gegara Tak Ada Sambutan

    TRIBUNJATENG.COM – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution batal menghadiri acara pisah sambut serta serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan di Balai Kota Medan pada Selasa (4/3/2025). 

    Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @tkp_medan, awalnya Bobby hadir di lokasi.

    Namun kehadirannya tidak disambut, yang diduga menjadi alasan ia bersama rombongannya memutuskan meninggalkan acara tersebut dalam waktu singkat.

    Menlansir Kompas.com, setelah mengetahui bahwa Bobby pergi, Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap langsung menjemputnya di Kantor Gubernur Sumut. 

    Namun, beberapa jam setelah pertemuan tersebut, Rico dan Zaki kembali ke Balai Kota Medan untuk melanjutkan acara tanpa kehadiran Bobby.

    Rico Waas, yang juga merupakan ketua DPD Nasdem Medan, membantah dugaan bahwa Bobby meninggalkan acara karena tidak ada yang menyambutnya. 

    “Tidak, kebetulan memang ada giat beliau yang sangat mendesak dan tak bisa ditinggalkan,” ujar Rico saat diwawancarai.

    Saat memberikan sambutan di acara pisah sambut tersebut, Rico menjelaskan bahwa Bobby sebenarnya berencana untuk hadir, namun ada miskomunikasi terkait waktu. 

    “Tadi ada sedikit teknikal mis, Pak Bobby rencana mau hadir. Ternyata beliau juga sedang ada rapat besar yang sedang dihadiri di sana,” kata Rico.

    Rico lebih lanjut menjelaskan bahwa dirinya sempat bertemu dengan Bobby dan masuk ke ruangannya untuk memastikan kondisi. 

    “Ternyata beliau sedang mengikuti rapat yang berlanjut sampai besok pagi,” tambahnya.

    Rico menambahkan, Bobby menitipkan salam hangat kepada seluruh hadirin yang ada di acara tersebut. “Ketidakhadiran beliau bukan berarti tidak niat, tapi memang ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan. Dan beliau juga mengucapkan selamat bertugas untuk Kota Medan,” jelas Rico.

     

  • Soal Hasto Minta Keluarga Jokowi Diperiksa, Bobby Nasution: Silakan Saja

    Soal Hasto Minta Keluarga Jokowi Diperiksa, Bobby Nasution: Silakan Saja

  • Kadis LHK Sumut Akan Laporkan Polemik Pembongkaran Pagar Hutan Lindung ke Bobby Medan 2 Maret 2025

    Kadis LHK Sumut Akan Laporkan Polemik Pembongkaran Pagar Hutan Lindung ke Bobby Medan 2 Maret 2025

    Kadis LHK Sumut Akan Laporkan Polemik Pembongkaran Pagar Hutan Lindung ke Bobby
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara, Yuliani Siregar, akan melaporkan polemik pembongkaran pagar di kawasan hutan lindung pesisir pantai Desa Regemuk, Deli Serdang, kepada Gubernur Sumut
    Bobby Nasution
    .
    “Ya akan melaporkannya ke Pak Bobby, beliau pimpinan saya. Apa yang saya perbuat apalagi sudah viral, ya wajar lah saya melaporkan ke beliau. Saya akan melaporkan duduk permasalahan seperti apa,” kata Yuliani saat dihubungi, Minggu (2/3/2025).
    Polemik ini bermula dari pembongkaran pagar yang menutupi 48 hektar kawasan hutan lindung oleh Dinas LHK Sumut bersama warga pada Minggu (23/2/2025).
    Pembongkaran dipimpin langsung oleh Yuliani dengan alasan bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan milik negara.
    “Saya langsung sama masyarakat yang membongkarnya. Alasan pembongkaran yang pertama, adanya pengaduan masyarakat. Kedua, itu kawasan hutan, kawasan hutan lindung, mana ada orang yang bisa memiliki kawasan hutan tanpa izin,” ujarnya.
    Akibat tindakan tersebut, PT Tun Sewindu, perusahaan tambak udang yang mengklaim memiliki lahan itu, melaporkan Yuliani ke Polda Sumut atas dugaan pelanggaran Pasal 170 KUHP junto 406 KUHP.
    Menanggapi laporan itu, Yuliani menyatakan siap menghadapi proses hukum dan menegaskan bahwa tindakannya sudah sesuai dengan prosedur.
    “Saya sudah benar-benar bertindak sesuai dengan prosedur hukum. Saya sudah cek, itu adalah kawasan hutan lindung,” katanya.
    Sementara itu, pengacara PT Tun Sewindu, Junirwan Kurnia, mengeklaim bahwa lahan tambak seluas 40,08 hektar tersebut telah dimiliki kliennya sejak 1982 melalui mekanisme ganti rugi dari masyarakat.
    Ia mengakui bahwa sekitar 12 persen dari lahan baru diketahui masuk kawasan hutan lindung pada 2022.
    Junirwan menyebut kliennya telah mengajukan permohonan agar lahan tambak itu dikeluarkan dari kawasan hutan dan diberi kesempatan menyelesaikan perizinan sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 110 A dan 110 B.
    Ia juga menyesalkan tindakan Yuliani yang dinilainya mengarahkan masyarakat untuk membongkar pagar tersebut.
    “Dia menyuruh (membongkar pagar), ada videonya kita. Dia memerintahkan massa mengambil seng itu, untuk dibawa pulang. Seng itu ada ribuan lembar, kerugian kecil Rp 300 juta,” katanya.
    Pantauan di lokasi menunjukkan pagar seng setinggi tiga meter itu berada sekitar 200-300 meter dari tepi pantai. Di dekatnya, terdapat plang yang menyatakan bahwa tanah di sekitar lokasi merupakan kawasan hutan negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang parade senja, ratusan kepala daerah siaga berbaju komcad

    Jelang parade senja, ratusan kepala daerah siaga berbaju komcad

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan kepala daerah telah siaga di area panggung Lapangan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dengan memakai seragam komponen cadangan (komcad) atau baju loreng TNI menjelang berlangsungnya kegiatan parade senja pada Kamis sore.

    Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin parade senja yang menjadi rangkaian kegiatan retret atau pembekalan kepala daerah sekitar pukul 17.15 WIB.

    Berdasarkan pantauan tim Antara TV di Lapangan Pancasila Akmil Magelang, Kamis sore, para kepala daerah telah memasuki area upacara sejak pukul 16.58 WIB.

    Terlihat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution duduk di sebelah Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Banyak juga kepala daerah yang masih mengantre untuk memasuki area upacara di bagian depan Lapangan Akmil.

    Cuaca di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis sore terpantau mendung dan berangin, namun belum turun hujan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, hujan deras kerap turun pada sore hari.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah tiba di Pangkalan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Kamis sore, dan langsung melanjutkan perjalanan via darat menuju Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, untuk memimpin Upacara Parade Senja.

    Agenda Upacara Parade Senja mengikutsertakan sebanyak ratusan pasukan dari Taruna Akademi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi Beberkan Kronologi Revisi UU KPK: Inisiatif DPR, Bukan Saya! – Halaman all

    Jokowi Beberkan Kronologi Revisi UU KPK: Inisiatif DPR, Bukan Saya! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan tidak ada hubungan antara revisi Undang-Undang KPK dengan upaya memuluskan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo dan Bobby Nasution sebagai wali kota Medan.

    “Itu karangan cerita semua orang bisa membuat karangan cerita. Hubungannya apa? Coba pakai logika. Masak mengegolkan hal kecil pilihan wali kota yang benar saja. Logika kita pakai lah,” kata dia saat ditemui di Kelana Coffee and Eatery, Rabu (26/2/2025).

    Undang-undang (UU) KPK hasil revisi tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019.

    Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo pada 26 Februari 2021-16 Juli 2024.

    Sementara itu, Bobby Nasution menjadi wali kota Medan pada 26 Februari 2021-20 Februari 2025.

    Menurut Jokowi,  UU KPK murni inisiatif dari DPR.

    Bahkan penyusunannya berkali-kali melalui jalan terjal hingga akhirnya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019.

    Jokowi mengklaim tidak pernah menandatangani UU KPK.

    Namun, undang-undang tetap berlaku.

    Akhirnya, RUU KPK tetap menjadi UU sesuai dengan aturan yang berlaku. 

    Sebab, UU yang telah disetujui bersama (DPR dan pemerintah) dan tidak ditandatangani presiden dalam waktu 30 hari secara otomatis berlaku sebagai UU dan wajib diundangkan dalam lembaran negara sesuai Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945.  

    “Tolong dilihat itu dicek ada beritanya semua. Sampai setelah diundangkan saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Tapi kan aturannya setelah 30 hari bisa berlaku,” ujarnya.

    Dia meminta untuk menelusuri awal mula RUU KPK diajukan hingga menjadi UU KPK hasil revisi.

    “Coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan RUU KPK ke Prolegnas. Saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi. 2016-2018 ada upaya melakukan pembahasan itu tapi tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena semua fraksi di DPR setuju,” terangnya.

    Namun ia mengakui bahwa saat RUU KPK diusulkan, ia menandatangani Surat Presiden Usulan Revisi UU KPK.

    Ia menandatangani surat ini mempertimbangkan semua fraksi yang setuju diusulkannya revisi UU ini.

    “Pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna. Semua atas inisiatif DPR. Surpresnya itu kalau semua fraksi setuju presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi. Tapi bukan dari sini. Bukan saya mengejar-ngejar,” jelasnya.

     

  • Puan Salami Mulyono: Keburukan Dibalas Kebaikan

    Puan Salami Mulyono: Keburukan Dibalas Kebaikan

    GELORA.CO -Peluncuran lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin 24 Februari 2025, meninggalkan cerita menarik terkait momen pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono.

    Publik sudah mengetahui bahwa hubungan PDIP dengan Jokowi memburuk pasca Pilpres 2024, dimana mantan Walikota Solo itu tidak mendukung capres yang diusung banteng dan memilih mensupport anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

    “Mulyono @jokowi kaget ditampar kenyataan, mereka yg sdh dia sakiti masih menjaga adab dan etika padanya,” tulis akun X Anak Ogi yang dilihat Rabu 26 Februari 2025.

    Awalnya usai peluncuran Danantara para pejabat yang hadir saling bersalaman. Puan yang mengenakan dres warna hitam menghampiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Setelah itu Puan dari arah belakang menghampiri Jokowi yang sedang duduk. Saat menoleh dan melihat Puan, Jokowi langsung berdiri. 

    Puan dan Jokowi lalu bersalaman dan berbincang. Puan tampak menganggukkan kepala sementara Jokowi terlihat tersenyum.

    Perbincangan antara Puan dengan Jokowi lebih lama dibandingkan dengan Puan dan SBY. Namun belum diketahui materi yang dibicarakan keduanya saat itu.

    “Mba @puanmaharani_ri perlihatkan ajaran Islam, membalas keburukan dgn kebaikan. Sedangkan Mulyono sebaliknya, perlihatkan ajaran ndasmu, kebaikan dibalas keburukan,” sambungnya.

    Diketahui di saat hubungan PDIP dengan Jokowi makin parah, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kemudian memecat Jokowi dari partainya, bersama Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.