Xcloud.id

Tag: Bobby Nasution

  • Ini Mau Balapan atau Gimana?

    Ini Mau Balapan atau Gimana?

    Jakarta –

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyinggung soal rencana anggaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang aneh. Salah satu temuan Bobby adalah adanya busi racing dalam rencana anggaran OPD. Bobby pun menegur OPD agar tidak membuat anggaran yang aneh-aneh yang menelan banyak biaya.

    Permintaan dan sentilan itu disampaikan setelah Bobby menemukan OPD membuat anggaran untuk pengadaan tusuk gigi Rp 100 juta, kue tart Rp 50 juta, hingga busi racing.

    “Saya minta kepada kita semua untuk OPD jangan buat anggaran yang aneh-aneh lagi, tusuk gigi lah, busi racing lah di Dinas Sosial, ini mau balapan atau gimana?. Cukup!. Efisiensi bukan untuk mengurangi anggaran tapi mengoptimalkan anggaran. Kemarin disuruh hold dulu, ada yang masih perjalanan dinas ini dihilangkan ini tak dihilangkan,” kata Bobby saat menghadiri Musrenbang 2026 di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (5/5/2025).

    Memang cukup aneh jika perangkat daerah menganggarkan busi racing. Soalnya, busi racing adalah komponen pengapian pada kendaraan bermotor yang hanya boleh dipakai untuk kebutuhan balap, entah itu balap motor atau balap mobil. Jadi, tak masuk akal jika OPD menganggarkan busi racing.

    Seperti pernah diungkapkan Aftermarket Technical Support Niterra Mobility Indonesia (NMI) Diko Oktaviano, busi racing tak boleh digunakan untuk kendaraan harian. “Kendati sangat mendukung kendaraan bermotor untuk memiliki performa tinggi, busi racing sangat tidak dianjurkan untuk digunakan pada motor harian, karena akan cepat merusak motor tersebut,” ungkap Diko.

    Dirinya juga menambahkan, pada busi racing terdapat setingan yang berbeda, yakni pada teknologinya dan kompresinya. “Kompresi pada busi racing itu sudah tingkat tinggi, berbeda dari busi motor harian. Kalau dipaksakan yang ada nanti berbahaya bagi si pengendara tersebut dan juga motornya,” tambah Diko.

    Penggunaan busi racing untuk kendaraan harian dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti kerak, pembakaran yang tidak sempurna, dan bahkan kerusakan mesin. Busi racing dirancang untuk kondisi kompresi tinggi dan putaran mesin yang lebih tinggi, yang tidak sesuai dengan penggunaan sehari-hari.

    (lua/din)

  • Ada Anggaran Beli Busi Racing di Pemprov Sumut, Apakah Busi Racing Berfungsi di Kendaraan Standar? – Halaman all

    Ada Anggaran Beli Busi Racing di Pemprov Sumut, Apakah Busi Racing Berfungsi di Kendaraan Standar? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menemukan ada sejumlah anggaran tak masuk akal di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

    Seperti anggaran beli tusuk gigi, beli kue tart, hingga terbaru ada belanja busi racing.

    Mengutip Tribun-Medan.com, anggaran busi racing tersebut ada di anggaran Dinas Sosial.

    Ia pun meminta kepada semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangan lagi membuat anggaran yang aneh-aneh.

    “Untuk OPD, jangan buat anggaran yang aneh-aneh lagi. Cukup tusuk gigi, busi racing, ada busi racing,”

    “Di dinas apa busi racing itu ya, Pak? Dinas Sosial,” kata Bobby dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rapat Kerja Perangkat Daerah (RPKD) di Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025).

    Ia pun mempertanyakan, apa urgensi pembelian busi racing ini.

    “Dinas Sosial beli busi racing, mau balapan? Pantesan semakin banyak balapan liar. Aduh, cukup ya,” 

    Ia pun kini menegaskan akan menghapus anggaran tak masuk akal yang tidak produktif.

    Lantas apakah fungsi busi racing tersebut? Apakah tetap berfungsi di kendaraan standar?

    Diketahui, busi pada kendaraan berfungsi sebagai penghantar pengapian.

    Tentunya, busi berpengaruh pada performa motor.

    Namun, General Manager Sales and Marketing PT NGK, Agus Tan, mengatakan bahwa mengganti busi spesifikasi standar pabrik dengan busi racing bukanlah langkah yang tepat.

    Terlebih apabila ingin mendapatkan performa terbaik dari mesin standar.

    Ia pun menyebut penggantian ke busi racing dengan mesin standar adalah hal yang sia-sia.

    “Penggunaan busi racing pada mesin standar dan untuk digunakan sehari-hari adalah ubahan yang mubazir atau sia-sia,”

    “Sebab, tidak meningkatkan performa motor, sia-sia,” ujar Agus, dikutip dari GridOto.com.

    Perbedaan antara busi standar dan busi racing adalah soal tingkat panas.

    Busi racing dirancang sesuai karakter mesin motor balap yang cepat panas.

    Dan untuk itu busi diciptakan lebih cepat melepas panas.

    Selain itu, sistem pengapian juga tak hanya bergantung pada busi saja, ada sensor, CDI hingga coil.

    Oleh karena itu, apabila menggunakan busi racing namun komponen lainnya masih standar, maka performa yang tinggi tidak bisa dirasakan.

    “Jadi, saran terbaik pakailah busi harian untuk motor harian,” kata Agus. 

    Sementara itu, mengutip dari laman Suzuki.co.id, ada beberapa dampak buruk menggunakan busi racing di motor yang digunakan hanya untuk sehari-hari.

    Seperti mesin akan sulit dinyalakan karena ada perbedaan sistem kelistrikan.

    Busi racing dirancang untuk mesin berkompresi tinggi, jadi apabila digunakan pada motor harian, efeknya akan menyebabkan kegagalan pembakaran dan menimbulkan kerak.

    Penggunaan busi racing juga akan membuat motor tak nyaman di putaran mesin bawah atau terasa brebet.

    Selain itu, kinerja mesin juga akan terganggu dan berpotensi menyebabkan kerusakan mesin serta posisi pembakaran yang tidak terpusat.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Bobby Nasution Kaget Ada Anggaran Busi Racing, Gubernur Sumut: Kemarin Tusuk Gigi, Ini Mau Balapan? dan di Gridoto.com dengan judul Adakah Manfaat Pakai Busi Racing Di Motor Standart? Ini Jawabannya

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(Tribun-Medan.com, Aziz Husein Hasibuan)(GridOto.com/ Akbar)

  • Bobby Nasution tingkatkan layanan PDAM Sumut dengan skema Danantara

    Bobby Nasution tingkatkan layanan PDAM Sumut dengan skema Danantara

    ANTARA – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berencana membentuk pelayanan pengaliran air di Sumatera Utara (Sumut) dengan konsep seperti Danantara yang dilakukan pemerintah pusat. Perencanaan ini dilakukan khususnya di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Perumda Tirtanadi untuk memberikan layanan penyaluran air bersih ke wilayah-wilayah yang masih kesulitan mendapatkan air.
    (M. Valery Maulidzar S/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Pejabat Dinonaktifkan Dugaan Gratifikasi, Bobby: Bersih-bersih, Jangan Curi Lagi Medan 5 Mei 2025

    Pejabat Dinonaktifkan Dugaan Gratifikasi, Bobby: Bersih-bersih, Jangan Curi Lagi Medan 5 Mei 2025

    Pejabat Dinonaktifkan Dugaan Gratifikasi, Bobby: Bersih-bersih, Jangan Curi Lagi
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Sumatera Utara
    ,
    Bobby Nasution
    , mengomentari penonaktifan seorang
    pejabat inspektorat
    Sumut karena dugaan
    gratifikasi
    .
    Dia mengatakan penonaktifan itu bagian dari program kerjanya untuk bersih-bersih dari pejabat yang korupsi.
    “Dibilang bersih-bersih ya harus karena pemerintah harus bersih,” ujar Bobby saat diwawancarai wartawan di kantornya, Senin (5/5/2025)
    Dia lalu mengingatkan ke jajarannya untuk menjunjung tinggi integritas saat menjalankan pekerjaan.
    “Kita ini harus kerja untuk masyarakat, kita ini sudah digaji, dibayar dapat tunjangan segala macam dari negara dari uang pajak,” kata Bobby.
    “Tentunya jangan mencuri lagi, jangan pungli lagi, baik pungli di internal, instansi, pungli ke masyarakat, jangan lagi,” ucap Bobby.
    Sebelumnya, Kepala Inspektorat Sumut, Sulaiman Harahap, mengatakan pejabat yang dinonaktifkan memiliki jabatan sebagai Inspektur Pembantu Pemprov Sumut.
    Namun, Sulaiman belum mendetailkan identitasnya, begitu juga kapan pejabat itu dinonaktifkan.
    “Jadi, dia dinonaktifkan sementara dalam rangka pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin berat,” kata Sulaiman saat dihubungi melalui telepon seluler, Minggu (3/5/2025).
    Sulaiman mengatakan, persoalan yang membelit pejabat tersebut lantaran diduga menerima gratifikasi, saat melakukan pemeriksaan ASN yang melakukan pelanggaran.
    “Jadi, persoalannya masalah penegakan integritas dalam pelaksanaan pekerjaannya ketika (dia) melakukan pemeriksaan, (ada) dugaan gratifikasi,” ucapnya.
    Namun, Sulaiman juga menjelaskan bentuk gratifikasi karena proses pemeriksaan masih berlanjut. Pihaknya juga kini masih memeriksa sejumlah auditor yang juga diduga terlibat persoalan ini.
    “Ada (juga) beberapa pejabat fungsional dan auditor yang sedang kita diperiksa,” ujarnya.
    Sulaiman juga menegaskan, langkahnya melakukan pemeriksaan sebagai upaya bersih-bersih di internal Inspektorat Sumut demi mendukung tata kelola pemerintahan Pemprov Sumut yang baik.
    Dia kemudian mengultimatum kepada jajarannya untuk terus menjaga integritas dan tidak melakukan pelanggaran.
    “Kami bersihkan supaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik ini, sekaligus kalau ada nanti dari Inspektorat dalam rangka pemeriksaan yang mencoba-coba seperti itu (menerima gratifikasi) jangan dicoba-coba,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga telah menonaktifkan 5 pejabat atas dugaan berbagai persoalan, mulai dari korupsi hingga pencemaran nama baik Bobby.
    Adapun pejabat yang dinonaktifkan ialah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM), Mulyadi Simatupang.
    Lalu, Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Sumut, Harianto Butar-butar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Ilyas Sitorus, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Abdul Haris Lubis.
    Bobby selanjutnya meminta inspektorat memeriksa kelimanya, hingga kini proses pemeriksaan masih berlangsung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Coret Tusuk Gigi Rp 100 Juta-Kue Tart Rp 48 Juta, Bobby: Tak Sesuai, Ada Busi Racing Juga Medan 5 Mei 2025

    Coret Tusuk Gigi Rp 100 Juta-Kue Tart Rp 48 Juta, Bobby: Tak Sesuai, Ada Busi Racing Juga Medan 5 Mei 2025

    Coret Tusuk Gigi Rp 100 Juta-Kue Tart Rp 48 Juta, Bobby: Tak Sesuai, Ada Busi Racing Juga
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara,
    Bobby Nasution
    , buka suara terkait langkahnya mencoret usulan anggaran pembelian tusuk gigi Rp 100 juta dan kue tart Rp 48 juta di Pemprov Sumut.
    Bobby mengatakan, penghapusan dilakukan karena anggaran yang diusulkan tidak masuk akal dan tidak mendukung bagian dari program kerjanya.
    “Kalau ada anggaran tidak sesuai dengan target kerja kami, ya kami minta hapus,” ujar Bobby saat ditanya wartawan di kantornya, Senin (5/5/2025).
    Selain dua anggaran tersebut, Bobby juga menemukan
    anggaran tidak masuk akal
    lainnya, yakni pembelian busi
    racing
    yang dianggarkan Dinas Sosial Sumut.
    Bobby telah meminta anggaran itu juga dihapus.
    “Bukan soal (tusuk gigi) saja, tadi ada juga busi
    racing
    dan segala macam, jadi itu yang kami minta hapus,” kata Bobby.
    Disinggung apakah akan meminta inspektorat untuk memeriksa pejabat yang mengusulkan anggaran itu, Bobby mengatakan belum melakukannya sebab anggarannya baru sebatas usulan.
    “Itu kan selagi belum dilaksanakan, kami minta dihapus (rencana anggaran itu). Tapi sudah kami minta dihapus, masih dilaksanakan,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Bobby menemukan usulan dari Badan Penghubung Pemprov Sumut yang menyiapkan anggaran pembelian 15 kue tart berukuran 60 x 40 cm dengan pagu anggaran Rp 48.750.000.
    Lalu, ada juga dinas di lingkungan Pemprov Sumut yang mengusulkan anggaran pembelian tusuk gigi Rp 100 juta.
    Selanjutnya, Bobby mencoret anggaran itu karena dianggapnya tidak produktif dan tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.
    Plt Kadis Kominfo Sumut, Porman Mahulae, mengatakan
    penertiban anggaran
    juga dilakukan di semua rencana belanja di lingkungan yang tidak berguna.
    “Beliau (Bobby) tertibkan semua belanja yang tidak berguna dan mengalihkannya ke belanja-belanja yang produktif dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Porman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/5/2025).
    Porman mengatakan, sebenarnya rencana anggaran tak berguna tersebut diusulkan dan disahkan sebelum Bobby dilantik sebagai Gubernur Sumut.
    “APBD 2025 disusun sebelum Pak Gubernur dilantik, jadi perlu diselaraskan dengan visi misi dan program-program prioritas beliau. Untuk itu, dilakukan asistensi memastikan seluruh anggaran sudah tepat sasaran. Belanja-belanja tak masuk akal pasti langsung dicoret,” ucap Porman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Dukung Upaya Bobby Nasution Majukan Nias dan Hapus Stigma Anak Tiri Sumut – Halaman all

    Warga Dukung Upaya Bobby Nasution Majukan Nias dan Hapus Stigma Anak Tiri Sumut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali mencuri perhatian publik setelah menyuarakan kondisi empat daerah tertinggal di provinsi yang dipimpinnya, di antaranya Kabupaten Kepulauan Nias.

    Hal itu disampaikan Bobby Nasution dalam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025) lalu.

    Langkah itu dinilai sebagai bentuk upaya keberpihakan nyata pada wilayah yang selama ini seolah luput dari prioritas pembangunan di Sumut.

    Melalui forum resmi parlemen, aktivis Nias Edizaro Lase menilai Bobby Nasution menegaskan komitmennya untuk menghapus stigma “anak tiri” yang selama ini melekat pada Kepulauan Nias, dengan mendorong wilayah tersebut keluar dari status daerah tertinggal yang terjebak dalam keterisolasian dan keterbatasan infrastruktur dasar.

    Edi mengatakan pihaknya mengapresiasi suara vokal Bobby tersebut.

    “Mungkin hanya di era Gubsu Bobby Nasution yang dengan lantang dan tegas memperjuangkan aspirasi masyarakat Kepulauan Nias di forum paripurna bersama Komisi II DPR RI. Artinya kapasitas beliau sebagai pemimpin tidak diragukan lagi,” kata Edi kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

    NASIB NIAS – Aktivis asal Kepulauan Nias, Edizaro Lase menilai kepala daerah se-Kepulauan Nias, Sumatera Utara, harus bekerja memperbaiki sejumlah permasalahan urgen yang ada di wilayah mereka. (Tribunnews.com/Handout)

    Menurut Edi, Bobby tak hanya sekadar bicara, tapi juga langsung bertindak. Setelah resmi menjabat sebagai orang nomor satu di Sumatera Utara, ia melakukan kunjungan kerja ke titik-titik terparah di Kepulauan Nias, termasuk meninjau ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kota Gunungsitoli ke Kabupaten Nias Barat dan Nias Utara—wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau dan menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi lokal.

    Rencana anggaran khusus pun digulirkan untuk membuka isolasi yang telah berlangsung bertahun-tahun. Akses jalan yang buruk telah lama menjadi momok bagi mobilitas masyarakat serta memperparah kemerosotan ekonomi.

    “Masyarakat Kepulauan Nias dan seluruh elemen Pemuda Kepulauan Nias mendukung penuh dan mengapresiasi langkah kerja nyata Bobby membangun Kepulauan Nias sehingga kesan yang dialamatkan selama ini sebagai daerah yang anak tirikan sirna dengan kerja nyata Gubsu Bobby,” ujar Edi.

    Selanjutnya, publik masih menantikan apakah komitmen tersebut benar-benar akan mengubah wajah Kepulauan Nias?

  • Kemenkop dan Pemprov Sumut sinergi wujudkan ekonomi berkeadilan melalui Kopdes Merah Putih 

    Kemenkop dan Pemprov Sumut sinergi wujudkan ekonomi berkeadilan melalui Kopdes Merah Putih 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kemenkop dan Pemprov Sumut sinergi wujudkan ekonomi berkeadilan melalui Kopdes Merah Putih 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen untuk menegakkan ekonomi konstitusi dan berkeadilan melalui pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih. Diharapkan Dari Provinsi Sumut akan terbentuk minimal 6.110 unit Kopdes/ Kel Merah Putih.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan Kopdes/ Kel Merah Putih digadang-gadang dapat menjadi langkah awal yang sangat penting dalam membangun sistem ekonomi masyarakat yang lebih berdaulat, adil dan berbasis potensi lokal. Kopdes/ Kel Merah Putih dapat menjadi strategi utama untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di setiap desa di Indonesia.

    “Hari ini kita sedang menyemai harapan besar agar setiap desa kelurahan di Provinsi Sumatera Utara menjadi sumber kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan,” kata Menkop Budi Arie dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/ Keluarahan Se Sumatera Utara, Rabu (30/04).

    Menkop Budi Arie kembali menekankan bahwa Kopdes/ Kel Merah Putih dipercaya dapat memutus rantai kemiskinan ekstrem di desa karena peran culas yang dimainkan oleh tengkulak, rentenir dan pinjol ilegal diputus mata rantainya oleh Koperasi.  Kopdes/ Kel ini selanjutnya melakukan konsolidasi melalui tujuh unit gerainya untuk memenuhi semua kebutuhan dasar dari masyarakat desa dengan harga barang dan jasa yang jauh lebih murah.

    “Semua barang-barang yang kebutuhan masyarakat yang disubsidi oleh negara itu akan disalurkan lewat Kopdes/ Kel Merah Putih. Jadi tidak mungkin rugi karena semua yang didistribusikan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari,” ujar Menkop Budi Arie.

    Dalam mewujudkan visi besar tersebut, Menkop Budi Arie berpesan agar nantinya Kopdes/ Kel dapat dikelola secara profesional dan dengan prinsip kekeluargaan serta gotong royong. Hal inilah yang menjadi titik krusial bagi Kopdes/ Kel Merah Putih agar keberdaannya benar-benar dapat menjadi instrumen bagi kemakmuran masyarakat desa.

    “Kita mau meyakinkan bahwa gotong royong kita ini harus bermotif ekonomi, karena gotong royong bermotif sosial ini masih ada di masa depan Indonesia yaitu melalui koperasi,” kata Menkop Budi Arie.

    Menkop Budi Arie meyakini sinergi yang terjalin antara Kemenkop dan Pemerintah Provinsi Sumut akan menjadi jembatan utama bagi kemudahan pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih. Dipercaya Sumut dapat menjadi salah satu Provinsi percontohan dalam pengembangan koperasi di Indonesia.

    “Kita mau bangun secepatnya (Kopdes/ Kel Merah Putih), nanti kita minta ke Pak Gubernur dan Kadis-kadis (Kepala Dinas) untuk melakukan pembentukandalam waktu yang singkat,” ucapnya.

    Kemenkop mengapresiasi kepada seluruh desa di Indonesia khususnya di Sumut yang telah menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk mewujudkan pembentukan Kopdes/ Kel Merah. Musdesus menjadi tahapan utama yang wajib dilakukan setiap desa untuk menentukan pucuk pimpinan dan arah perjalanan usaha Kopdes/ Kel di masa mendatang.

    “Saya berharap komitmen ini segera diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah desa khusus pembentukan kopdes merah putih sehingga Kopdes sudah dapat terbentuk, paling lambat akhir Juni 2025 atau bulan depan,” ucap Menkop Budi Arie.

    Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan komitmennya untuk mendukung program pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih di Sumatera Utara. Seluruh unsur perangkat pemerintah daerah Sumur siap bersama-sama untuk melakukan percepatan pembentukan Kopdes/ Kel tersebut.

    “Hari ini sampai nanti dengan bulan Juli kami akan fokus membentuk organisasinya dulu. Setelah organisasi terbentuk, baru nanti mekanisme bagaimana menjalankan kegiatan koperasinya ini bisa berlangsung,” kata Bobby.

    Bobby meyakini Kopdes/Kel Merah Putih akan menjadi pusat perputaran ekonomi di desa sehingga akan menumbuhkan simpul-simpul ekonomi baru yang dapat memajukan kemandirian desa. Dengan begitu permasalahan kemiskinan di desa diharapkan bisa teratasi secara bertahap melalui Kopdes/ Kel Merah Putih.

    “Ketika ada putaran ekonomi di tingkat desa, ini akan membantu kesejahteraan masyarakat desa sehingga bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di tingkat desa,” ucapnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Gubernur Sumut Bobby Nasution Setuju Revisi UU Ormas

    Gubernur Sumut Bobby Nasution Setuju Revisi UU Ormas

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi peluang Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

    Bobby mengaku setuju dengan peluang revisi UU Ormas asalkan dimaksudkan untuk kebaikan bersama. Terlebih, revisi UU Ormas juga dapat berdampak pada kemudahan berinvestasi di Indonesia.

    “Ya pasti kalau untuk kebaikan setuju ya. Apalagi untuk bicara tadi, untuk kemudahan ataupun investasi kegiatan masyarakat dan masyarakat pasti setuju,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Selain itu, dia juga berpandangan bahwa organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berpotensi melakukan premanisme haruslah segera ditertibkan.

    “Premanisme tentu saya lihat ada organisasi-organisasi tertentu memang yang menjadi cikal bakalnya, yang perlu ditertibkan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Mendagri Tito mengatakan peluang merevisi UU Ormas ini dikarenakan seiring maraknya aksi premanisme ormas di Tanah Air.

    Namun, dalam perkembangannya, sejumlah organisasi justru menyalahgunakan status ormas untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif. 

    “Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat, di antaranya mungkin masalah keuangan, audit keuangan,” kata Tito, dikutip dari Antara, Sabtu (26/4/2025). 

    Dia menyebutkan salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. 

    Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaan di tingkat akar rumput.

  • Ada Ormas yang Jadi Cikal Bakal Premanisme

    Ada Ormas yang Jadi Cikal Bakal Premanisme

    GELORA.CO – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut ada organisasi massa (ormas) di wilayahnya yang dianggap menjadi cikal bakal premanisme.

    Hal itu disampaikan Bobby usai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang membahas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 April 2025.

    Menurut menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini, ormas yang meresahkan masyarakat perlu ditertibkan.

    “Premanisme, tentu saya lihat ada organisasi-organisasi tertentu memang yang menjadi cikal bakalnya yang perlu ditertibkan,” kata Bobby.

    Disinggung mengenai UU Ormas perlu direvisi parlemen dan pemerintah, sebagai kepala daerah Bobby mengaku setuju. Ia juga menilai penertiban ormas nakal akan memudahkan investasi yang masuk ke Indonesia.

    “Ya pasti kalau untuk kebaikan setuju ya, apalagi untuk kemudahan ataupun investasi kegiatan masyarakat, dan masyarakat pasti setuju,” tutupnya. 

  • 4 Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP Nasional

    4 Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP Nasional

    Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Momen menarik terjadi di DPR yakni Bobby Nasution memberi salam hormat langsung ke Komaruddin Watubun, elite PDI-P yang dulu memecatnya dari partai banteng moncong putih. 
    Momen ini terjadi ketika sejumlah gubernur dipanggil oleh Komisi II DPR untuk hadir ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025) siang.
    Mereka dipanggil karena Komisi II DPR ingin mengawasi APBN yang telah ditransfer ke APBD masing-masing.
    Selain itu, Komisi II DPR juga ingin memastikan seluruh BUMD sehat, serta memastikan reformasi birokrasi di masing-masing daerah.
    Sebelum rapat dimulai, tampak sejumlah momen menarik yang terjadi.
    Misalnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberi hormat kepada Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    Bobby, yang tadinya sedang duduk, tiba-tiba berdiri dan menghampiri Komarudin.
    Bobby pun memberi hormat dan menyalami Komarudin.
    Adapun Komarudin merupakan sosok yang membaca surat keputusan ketika Bobby dipecat dari PDI-P.
    Saat itu, Bobby dipecat karena tidak mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
    Lalu, momen menarik lainnya adalah ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi baru tiba di Gedung DPR.
    Sebelum masuk ke ruang rapat, Dedi Mulyadi sempat bercanda dengan Menteri Desa Yandri Susanto yang juga akan menghadiri rapat di komisi lain.
    Dedi dan Yandri sama-sama bercanda dan tertawa terbahak-bahak atas lelucon yang mereka lempar sendiri.
    “Ini luar biasa, Menteri Desa ini sangat mendesa. Nanti kita ketemu lagi di Jabar. Karena targetnya Jabar dikasih hadiah Rp 10 miliar bagi desa yang terbaik,” kata Dedi Mulyadi. “Tapi di sini menteri, kalau di Serang Ketua PKK,” lanjut Dedi.
    Yandri pun tertawa terbahak-bahak mendengar ocehan Dedi.
    Kemudian, momen menarik yang tampak ialah ketika Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X masuk ke ruang rapat.
    Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus politikus PDI-P Aria Bima tampak salim tangan kepada Sultan Hamengkubuwono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.