Xcloud.id

Tag: Bobby Nasution

  • Bobby Nasution Dorong Sport Tourism Sumut Lewat Drag Race

    Bobby Nasution Dorong Sport Tourism Sumut Lewat Drag Race

    Bisnis.com, DELISERDANG – Kompetisi balap mobil dan motor, Battle of Engine Drag Race & Drag Bike kembali digelar di Sumatera Utara (Sumut). Tahun ini, peserta akan memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara.

    Tahun sebelumnya, saat masih menjadi Walikota Medan Bobby Nasution juga memberikan dukungan penuh untuk Battle of Engine Drag Race & Drag Bike. Bobby Nasution optimis banyak hal positif dari event balapan ini, terutama Sport Tourism.

    “Ini salah satu upaya kita membangun sport tourism di Sumut, menggerakkan ekonomi masyarakat lewat UMKM, dan memperkenalkan Sumut sebagai daerah otomotif nasional dan internasional,” kata Bobby Nasution, usai meninjau Battle of Engine Drag Race & Drag Bike di Sport Centre Sumut, Deliserdang, Sabtu (20/9).

    Kegiatan seperti ini, menurutnya, juga menjadi wadah anak muda untuk menyalurkan bakat dan minat dengan cara yang benar. Dengan cara ini, diyakini anak-anak muda Sumut juga akan menjauhi narkoba untuk mencapai prestasi.

    “Anak muda yang ingin berprestasi di olahraga tentu harus disiplin, bekerja keras dan jauh dari narkoba, kegiatan seperti ini akan menjadi wadah mereka untuk mengejar prestasi dan kita harap bisa melahirkan talenta-talenta muda otomotif Sumut,” kata Bobby Nasution.

    Battle of Engine Drag Race & Drag Bike 2025 akan digelar selama dua hari, dan diikuti pembalap mobil dan motor dari seluruh Indonesia. Hari pertama (20/9) mobil dengan kategori sedan dan disel akan berebut menjadi yang terbaik, dan hari kedua giliran sepeda motor yang akan unjuk gigi.

    Ikut mendampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution pada kesempatan ini Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar dan tokoh-tokoh otomotif Sumut. Hadir juga Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut Mahfullah Pratama Daulay, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yuda Pratiwi Setiawan, serta OPD terkait lainnya.

  • Bobby Copot Sekdis Koperasi, Main HP Saat Diarahkan hingga Wajibkan Tamu Bawa Kado Ultah Medan 19 September 2025

    Bobby Copot Sekdis Koperasi, Main HP Saat Diarahkan hingga Wajibkan Tamu Bawa Kado Ultah Medan 19 September 2025

    Bobby Copot Sekdis Koperasi, Main HP Saat Diarahkan hingga Wajibkan Tamu Bawa Kado Ultah
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mencopot jabatan Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pemprov Sumut, Herly Puji Mentari Latuperissa.
    Pencopotan ini berdasarkan pertimbangan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh wanita yang biasa disapa Puji ini.
    Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/653/KPTS/2025 yang ditandatangani Bobby pada 10 September 2025.
    Di surat itu tertera jelas pelanggaran yang dilakukan Puji, mulai dari bermain
    handphone
    saat Bobby memberikan arahan, mewajibkan tamu yang datang di ulang tahunnya membawa kado, hingga mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkot Medan tanpa persetujuan atasan langsung.
    Di surat itu juga dijelaskan bahwa Puji memerintahkan tenaga
    outsourcing
    untuk membersihkan rumah pribadinya di luar jam kerja tanpa upah.
    Selain itu, dia juga melakukan kekerasan verbal maupun fisik kepada bawahan.
    Kepala Inspektorat Sumut, Sulaiman Harahap, membenarkan pencopotan Puji karena pelanggaran yang tertuang dalam SK gubernur tersebut.
    “Iya benar (dicopot) karena melakukan banyak pelanggaran, main
    handphone
    saat gubernur memberi arahan itu hanya bagian kecil,” ujar Sulaiman saat dihubungi Kompas.com melalui telepon seluler, Jumat (19/9/2025).
    Sulaiman juga mengatakan, berdasarkan pemeriksaan, Puji mewajibkan tamu yang datang ke ulang tahunnya untuk membawa kado.
    “Dia ulang tahun, setiap orang wajib bawa kado, itu kan gratifikasi,” ungkapnya.
    Lebih lanjut, kata dia, pertimbangan lainnya berkaitan dengan etika birokrasi.
    Puji ikut lelang jabatan di Pemkot Medan tanpa izin atasan langsung.
    “Dia ikut lelang tanpa izin, itu kan enggak boleh, pegawai ikut lelang tanpa izin (atasannya), itu etika birokrasi,” ungkapnya.
    Lalu, Sulaiman mengatakan saat proses pemeriksaan, Puji sudah mengakui perbuatannya.
    Dia juga menyatakan bahwa sanksi disiplin tersebut sudah sesuai dengan regulasi.
    “Penjatuhan hukuman disiplin ini, semuanya sudah sesuai aturan, enggak berani kami mengambil keputusan tanpa dasar, dan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), sudah diakui (Puji, kesalahannya),” tutur Sulaiman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Sumut sampaikan Rp12,54 triliun untuk pembangunan Sumut

    Gubernur Sumut sampaikan Rp12,54 triliun untuk pembangunan Sumut

    “Target pendapatan daerah ditetapkan Rp13,24 triliun, namun dalam P-APBD mengalami penurunan Rp699,17 miliar atau 5,28 persen menjadi Rp12,54 triliun,”

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyampaikan, sebanyak Rp12,54 triliun untuk pembangunan dengan melakukan perubahan APBD Sumut tahun ini.

    “Target pendapatan daerah ditetapkan Rp13,24 triliun, namun dalam P-APBD mengalami penurunan Rp699,17 miliar atau 5,28 persen menjadi Rp12,54 triliun,” ucap Bobby saat penyampaian Ranperda tentang perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu.

    Gubernur menyebutkan, perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2025 menjadi Rp12,54 triliun lebih ini selanjutnya akan dibahas oleh lembaga legislatif.

    Hal ini sesuai hasil evaluasi yang dilakukan atas asumsi sumber pendapatan pajak daerah dengan pertimbangan potensi pajak daerah yang dicapai, dan mempedomani ketentuan pemerintah pusat.

    “Dalam penyesuaian anggaran, kita menghadapi berbagai dinamika, baik secara regional maupun nasional,” kata Bobby.

    Perubahan asumsi ekonomi, lanjut dia, fluktuasi harga komoditas, pergeseran prioritas pembangunan, serta kebutuhan mendesak di sektor pelayanan publik menjadi alasan kuat penyesuaian anggaran tahun ini.

    Bobby menjelaskan, penyusunan anggaran ini juga untuk peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan layanan kesehatan, dan pendidikan.

    Kemudian, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Sumut, serta penanganan masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat.

    “Semua hal itu menuntut kita untuk lebih responsif dalam mengelola keuangan daerah,” tutur Bobby.

    Menurutnya, bahwa perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2025 juga dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian atas dinamika pembangunan daerah.

    Ia menyeburkan, baik karena adanya perkembangan asumsi ekonomi makro, lalu realisasi pendapatan, dan belanja daerah pada semester pertama.

    Sehingga diharapkan perubahan APBD ini mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami mengucapkan terima kasih, dan apresiasi yang tinggi kepada dewan yang terhormat atas atensi yang telah diberikan beberapa hari ini,” ungkap dia.

    Terutama, dalam melaksanakan tahapan proses penyusunan perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2025. “Pembahasannya dilakukan secara maraton namun tetap intensif,” jelas Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bobby Nasution Siap Aktifkan Siskamling, Jaga Kondusivitas di Sumut

    Bobby Nasution Siap Aktifkan Siskamling, Jaga Kondusivitas di Sumut

    Liputan6.com, Jakarta – Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Wahyu Bintoni Hari Bawono mengapresiasi kondusivitas Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada demo yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Demo yang terjadi di Sumut, tidak anarkis dan tidak menimbulkan penjarahan. Hal itu terungkap pada pertemuan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, bersama Tim Kemendagri pada acara Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pasca Aksi Unjuk Rasa di Beberapa Daerah, yang diselenggarakan di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Jumat (12/9/2025).

    “Kita sadari dengan kejadian kemarin, terjadi aksi-aksi anarkis dan penjarahan. Di sini kami memastikan bagaimana situasi di setiap daerah. Kami mengapresiasi Sumut yang telah menetapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi demo kemarin, sehingga Sumut kondusif,” ucap Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kemendagri, Wahyu Bintoni Hari Bawono.

    Pada pertemuan itu, Wahyu menyebutkan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat kabinet, telah menyampaikan 9 langkah strategis dalam mengantisipasi terjadinya demo. Salah satunya dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk menjaga lingkungan masing-masing.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut, Bobby Nasution menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama berupaya agar aksi yang terjadi beberapa waktu lalu berjalan dengan kondusif.

    Bobby menyampaikan, salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan doa bersama, menemui dan mengajak berdialog para pendemo, menampung aspirasi para buruh, menyalurkan beras SPHP kepada pengemudi ojek online atau Ojol, memberikan pengobatan kepada mereka yang terdampak (luka-luka) demo, melaksanakan pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Sumut, dan lainnya.

    Unsur Forkopimda, kata Bobby, juga melakukan hal sama dengan menemui para pendemo, mengajak berdialog, dan menyalurkan sejumlah bantuan.

    “Alhamdulillah, di Sumut sudah lebih tertib, khususnya dalam menyampaikan aspirasi dari pertama aksi,” ucapnya.

     

  • Bobby Copot Sekdis Koperasi, Main HP Saat Diarahkan hingga Wajibkan Tamu Bawa Kado Ultah Medan 19 September 2025

    Tunjangan Rumah DPRD Sumut Rp 40 Juta, Bobby: Kalau Ubah Sendiri, Marah Mereka Nanti Medan 11 September 2025

    Tunjangan Rumah DPRD Sumut Rp 40 Juta, Bobby: Kalau Ubah Sendiri, Marah Mereka Nanti
    Editor
    KOMPAS.com –
    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan, mengubah besaran tunjangan rumah anggota DPRD Sumut yang mencapai Rp 40 juta per bulan bisa saja dilakukan melalui peraturan gubernur.
    Namun, perubahan tersebut harus melalui persetujuan DPRD Sumut.
    “Kalau ditanya apakah bisa diubah (Pergubnya), ya kami mau saja mengubah, kalau memang tim apraisal dari DPRD Sumut sama-sama sepakat. Kalau kami ubah sendiri, marah nanti (mereka),” ujar Bobby saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (9/9/2025).
    Bobby mengatakan, besarnya tunjangan perumahan DPRD Sumut merupakan hasil kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim apraisal DPRD Sumut.
    “Karena semuanya kan (memang) melalui Pergub ya, jadi jangan seolah-olah di daerah lain juga banyak yang menyampaikan seperti itu, di kabupaten ini Pergub-nya buat di angka sekian,” ujarnya.
    “Itu angka yang memang sudah melalui TAPD, sudah melalui (tim) apraisal dan juga sama-sama melalui antara pemerintah daerah dan DPRD Sumut,” tutup Bobby.
    Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Erni Ariyanti, langsung masuk ke dalam mobil saat ditanya terkait tunjangan rumah dinas anggota DPRD Sumut yang mencapai Rp 40 juta per bulan.
    Saat itu, politisi Partai Golkar ini baru saja mengikuti kegiatan yang digelar Kodam I Bukit Barisan, Rabu (10/9/2025).
    “Nanti ya,” jawab Erni sembari langsung masuk ke mobilnya.
    Saat di dalam mobil, Erni sempat merespons pertanyaan mengenai laporannya di Polda Sumut terkait dugaan pencemaran nama baik.
    Namun, ketika kembali ditanyakan perihal tunjangan rumah dinas, Erni lekas menuutp pintu mobil dan pergi dari Kodim.
    (Kontributor Medan Goklas Wisely, Rahmat Utomo|Editor:Eris Eka Jaya, Reni Susanti)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Tunjangan Rumah Anggota DPRD Sumut Rp 40 Juta per Bulan, Bobby: Kami Mau Saja Mengubah, kalau… Medan

    6 Tunjangan Rumah Anggota DPRD Sumut Rp 40 Juta per Bulan, Bobby: Kami Mau Saja Mengubah, kalau… Medan

    Tunjangan Rumah Anggota DPRD Sumut Rp 40 Juta per Bulan, Bobby: Kami Mau Saja Mengubah, kalau…
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Tunjangan rumah dinas anggota DPR RI yang mencapai Rp 50 juta per bulan sempat menjadi pemicu aksi unjuk rasa besar-besaran di Indonesia.
    Ternyata, tunjangan rumah untuk anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) tidak jauh berbeda, dengan nominal yang juga cukup signifikan.
    Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut Nomor 7 Tahun 2021, anggota DPRD Sumut berhak atas tunjangan rumah dinas sebesar Rp 40 juta per bulan.
    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD menerima tunjangan Rp 51 juta per bulan, dan Ketua DPRD Sumut mendapatkan Rp 60 juta per bulan.
    Ketika ditanya apakah nominal tunjangan rumah anggota DPRD Sumut dapat diubah melalui Pergub, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menyatakan, hal tersebut sangat mungkin dilakukan.
    Namun, perubahan tersebut harus melalui persetujuan DPRD Sumut.
    “Kalau ditanya apakah bisa diubah (Pergubnya), ya kami mau saja mengubah, kalau memang tim appraisal dari DPRD Sumut sama-sama sepakat. Kalau kami ubah sendiri, marah nanti (mereka),” ujar Bobby saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (9/9/2025).
    Lebih lanjut, Bobby menjelaskan, besarnya tunjangan perumahan DPRD Sumut merupakan hasil kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim appraisal DPRD Sumut.
    “Karena semuanya kan (memang) melalui Pergub ya, jadi jangan seolah-olah di daerah lain juga banyak yang menyampaikan seperti itu, di kabupaten ini Pergub-nya buat di angka sekian,” tambahnya.
    “Itu angka yang memang sudah melalui TAPD, sudah melalui (tim) appraisal dan juga sama-sama melalui antara pemerintah daerah dan DPRD Sumut,” tutup Bobby.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Ditantang Periksa Bobby Nasution dan Erni Sitorus

    KPK Ditantang Periksa Bobby Nasution dan Erni Sitorus

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBD Pemprov (Pemprov) Sumut.

    Desakan itu disampaikan puluhan orang yang tergabung dalam organisasi Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis 4 September 2025.

    Ketua Umum Jaga Marwah, Edison Tamba alias Edoy mengatakan, KPK harus memanggil Bobby Nasution dan Erni Sitorus untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBD karena terbukti terjadinya KKN yang berujung terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK belakangan ini.

    “Dalam kasus OTT mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, terdengar informasi pergeseran anggaran signifikan ke Dinas PUPR mencapai Rp1,3 trilun, yang salah satu mata anggaran proyek jalan wilayah Tabagsel yang terbukti KKN. Bobby Nasution sebagai penanggung Jawab serta Erni sebagai pengawas dinilai bobol dengan adanya OTT yang dilakukan KPK,” kata Edoy saat berorasi di atas mobil komando.

    Selain terkait pergeseran anggaran, kata Edoy, hubungan mesra legislatif dengan eksekutif memperkuat dugaan praktik KKN yang merugikan rakyat, serta kerap mengabaikan tugas dan fungsi para anggota DPRD Sumut lainnya.

    Bahkan, kata Edoy, sejumlah anggota DPRD Sumut sudah menyuarakan bahwa pemanggilan terhadap mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pergeseran anggaran tersebut tidak pernah terlaksana dikarenakan Topan Ginting merasa di-backup Bobby Nasution dan Erni Sitorus.

    “Kita juga mendapat informasi, aparat penegak hukum seperti tim Korsupgah KPK mengaku merasa kesulitan untuk mendapatkan data soal penggunaan dan pengelolaan APBD Pemprov Sumut di masa kepemimpinan Bobby Nasution dan Erni Sitorus. Sehingga kuat dugaan kami, faktor kesulitan berkomunikasi itu jadi penguat terjadinya OTT KPK,” terang Edoy.

    Selain itu, Edoy juga mengingatkan kepada KPK terkait track record Erni Sitorus yang diduga menerima gratifikasi satu unit mobil Alphard yang sudah disita KPK pada Oktober 2021 lalu.

    Penyitaan mobil mewah tersebut terkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di masa kepemimpinan terpidana Khairudinsyah Sitorus alias Buyung, yang juga merupakan ayah kandung Erni Sitorus.

    “Erni Sitorus merupakan anggota DPRD Sumut dari Partai Golkar saat itu. Meski ayah dan anak, secara jabatan eksekutif membelikan mobil atas nama anggota legislatif, jelas itu gratifikasi. Untuk itu kita minta KPK, ungkap kembali dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Erni Sitorus,” tegas Edoy.

    Mirisnya lagi, kata Edoy, Erni Sitorus terpilih menjadi anggota DPRD Sumut dengan Dapil Kabupaten Labuhanbatu Raya yang salah satu kabupatennya yaitu Labura tempat Buyung berkuasa. Edoy menduga bahwa terpilihnya Erni Sitorus menjadi anggota DPRD Sumut tak lepas dari perananan Buyung.

    “Saat ini, Bupati Labura turun ke dinasti anaknya bernama Hendrik Sitorus, yang tidak lain adik kandung Erni Sitorus, sehingga aroma KKN dan rekam jejak buruk korupsi seakan tidak tersentuh hukum hingga saat ini,” tutur Edoy.

    Untuk itu, Edoy meminta agar KPK berani mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berani melawan para koruptor, serta tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus korupsi.

    “Kepada Ketua KPK, kami yakin tudingan dan opini liar di publik mengenai piimpinan KPK dicap sebagai Termul oleh masyarakat dan netizen, karena terkesan tidak berani memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus tidak benar. Jadi segera lah panggil pimpinan eksekutif dan legislatif dalam hal keseriusan mengusut tuntas kasus korupsi OTT KPK di Sumut,” pungkas Edoy.

  • Gubernur pastikan kondisi Sumut aman dan terkendali

    Gubernur pastikan kondisi Sumut aman dan terkendali

    Kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat tetap didengar sesuai yang diinginkan. Setelah penyampaian, tidak ada kegiatan anarkis

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan bahwa kondisi wilayah Provinsi Sumut hingga kini masih aman dan terkendali.

    “Hari ini kita sama-sama di sini ingin memastikan kondisi di Kota Medan dan Sumatera Utara, Insya Allah baik-baik saja,” kata Bobby di Kantor DPRD Sumut, di Medan, Senin.

    Gubernur mempersilakan masyarakat Sumatera Utara menyampaikan berbagai aspirasinya dengan damai.

    Pihaknya mengharapkan dalam penyampaian berbagai aspirasi tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

    “Kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat tetap didengar sesuai yang diinginkan. Setelah penyampaian, tidak ada kegiatan anarkis,” ungkap Bobby.

    “Pak Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pak Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto dan jajaran tujuannya adalah untuk mendampingi dan pengamanan. Diharapkan tidak terjadi bentrok,” katanya.

    Bobby juga mengatakan, menjaga Provinsi Sumut ini dibutuhkan peran semua masyarakat tanpa kecuali. Pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dan semua pihak dengan tujuan agar pembangunan di Sumatera Utara tercapai.

    “Untuk warga Sumut, tentu kita sayang Sumatera Utara. Kita bangga dengan Sumut, menjaga Sumut bukan hanya tugas kita yang berada di sini,” jelas dia.

    “Tetapi seluruh masyarakat menjadi garis depan untuk menjaga Sumut agar lebih baik, lebih sejuk. Jadi ayo sama-sama kita jaga,” tutur Bobby.

    Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyatakan pihaknya selalu mendengar keresahan masyarakat dan sangat peduli dengan masyarakat Sumatera Utara.

    “Kami mengetahui keresahan itu, kami mendengar dan kami peduli kepada masyarakat,” kata Erni.

    Pihaknya meminta maaf atas insiden selama aksi demonstrasi pada pekan lalu. Ia pun akan terus membenahi lembaga agar lebih baik.

    “Kita di sini memohon maaf. Saya pimpinan, wakil ketua, dan anggota DPRD Sumut memohon maaf apabila dalam menyampaikan aspirasi kemarin terjadi insiden yang tidak kita inginkan,” ujar Erni.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buruh di Sumut Beri Ancaman Jika Demo Hari Ini Tak Digubris Bobby Nasution

    Buruh di Sumut Beri Ancaman Jika Demo Hari Ini Tak Digubris Bobby Nasution

    Willy Agus Utomo, yang juga merupakan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara (FSPMI Sumut), mengancam pihaknya akan menggelar aksi rutin setiap Kamis, jika tuntutan buruh tidak digubris Gubernur Sumut Bobby Nasution, terutama tuntutan terkait kenaikan upah dan perumahan murah untuk buruh. 

    “Kami sudah rapatkan dan siapkan aksi setiap Kamis jika Pak Bobby tidak menyahuti tuntutan buruh, kami harap beliau peduli pada kaum buruh,” tegas Willy.

    Sekretaris Partai Buruh Sumut, Ijon Tuah Hamongan Purba menambahkan, pada aksi yang mengerahkan seribu buruh berasal dari Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Binjai, Batubara dan Tebing Tinggi.

    Selain itu elemen anggota SP/SB Sumut yakni dari elemen KSPI, FSPMI, KSPSI AGN, KSBSI, SPN, KPBI, dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

    “Aksi kami damai, semoga Pak Gubsu dan Instansi terkait lainnya di Sumut dapat merealisasikan tuntutan kami,” tutup Ijon.

  • Gubernur Sumut gelar pasar murah di 33 kabupaten/kota se-Sumut

    Gubernur Sumut gelar pasar murah di 33 kabupaten/kota se-Sumut

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengatakan pemerintah provinsi menggelar pasar murah guna menstabilkan harga bahan pokok di 33 kabupaten/kota se-Sumut.

    “Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sudah diturunkan ya ibu-ibu dan bapak-bapak harganya. Telur juga sudah diturunkan lagi harganya,” kata Bobby saat mengunjungi pasar murah di Lapangan PTPN I, Tanjungmorawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (27/8).

    Bobby mengatakan tujuan digelarnya pasar murah ini untuk memastikan harga komoditas pangan dijual lebih murah dibanding harga pasaran.

    Pasar murah tersebut, menurut dia, untuk menstabilkan harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan di pasaran, dan membantu daya beli bagi masyarakat yang membutuhkan.

    “Sejumlah harga komoditas pangan yang dijual dalam pasar murah ini, di antaranya beras SPHP dari Rp56.500 turun jadi Rp55.000 per 5 kilogram,” kata Bobby.

    Kemudian, telur ayam ras dari Rp51.000 per papan menjadi Rp45.000 per papan, MinyaKita Rp16.500 per liter menjadi Rp15.500 per liter, dan gula pasir Rp17.500 per kilogram menjadi Rp16.500 per kilogram.

    Sedangkan harga cabai merah di pasaran sudah menyentuh Rp42.000 per kilogram, sementara dalam pasar murah ini dijual seharga Rp35.000 per kilogram.

    “Begitu juga dengan bawang merah harga di pasaran mencapai Rp40.000 per kilogram. Sementara di pasar murah harga dijual Rp35.000/kilogram,” katanya.

    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut Fitra Kurnia mengaku pasar murah itu dilaksanakan karena beberapa produk mengalami kenaikan terutama beras.

    Menurut dia, Gubernur Sumut Bobby Nasution menginstruksikan pasar murah dan gerakan pangan murah serentak digelar pada 27-28 Agustus 2025.

    “Sebenarnya sejak Senin (25/8), sudah dilaksanakan pasar murah. Alhamdulillah, beras SPHP kategori medium sudah tersalur sebanyak 180 ton di kabupaten/kota,” ujar dia.

    Ia mengatakan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Sumatera Utara juga menyalurkan beras program SPHP ke masyarakat lewat pasar ritel.

    “Jumlahnya saat ini sudah mencapai 2.000 ton. Diharapkan gerakan ini bisa menurunkan harga beras di pasaran,” kata Fitra.

    Ernawati, warga Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, berterima kasih atas terselenggaranya pasar murah tersebut karena membantu kebutuhan pangan masyarakat.

    “Saya mengucapkan terima kasih. Pasar murah ini membantu sekali buat saya. Saya beli 10 kg beras. Harganya murah kalau dibanding di pasar, apalagi beras dan telur,” kata Ernawati.

    Usai meninjau pasar murah di Deli Serdang, Bobby Nasution didampingi Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi juga meninjau pelaksanaan pasar murah di Lapangan Asrama Kebun Lada, Kota Binjai, Sumatera Utara.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.