Xcloud.id

Tag: Bobby Nasution

  • Bobby Nasution Luncurkan UHC Prioritas, Pastikan Faskes Terima Pasien

    Bobby Nasution Luncurkan UHC Prioritas, Pastikan Faskes Terima Pasien

    Bisnis.com, DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Pada kesempatan tersebut, Bobby pun meminta kepala daerah se-Sumut untuk memastikan fasilitas kesehatan (Faskes) tidak ada lagi menolak pasien karena alasan kamar penuh.

    “Nggak ada alasan penuh, kalau kelas tiga dibilang penuh bisa naik ke kelas dua, tanpa tambahan biaya, biar tak ada alasan kepada pasien kamar penuh, atau kalau perlu Pak Bupati dan Walikota dicek rumah sakitnya, kalau kelas duanya penuh naik kelas satu, jadi nggak ada alasan rumah sakit (penuh),” katanya pada launching UHC Prioritas di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Senin (29/9/2025).

    Ia juga meminta setiap pihak untuk memaknai UHC bukan sekadar memfasilitasi administrasi masyarakat yang berobat saja. Menurutnya UHC harus dimaknai dengan melayani pasien sampai sembuh.

    “Semua yang datang bisa sembuh, sehat dan dilayani, jangan nunggu lama-lama di IGD, ketika kamar penuh disuruh pulang, berarti UHC hanya mengcover rumah sakit tanpa bisa dilayani dengan baik,” ujar Bobby.

    Selain itu, dengan program UHC prioritas, Bobby mengatakan, masyarakat Sumut bisa berobat di mana saja. Bobby mencontohkan, ketika ada seseorang di Langkat, yang ingin berobat tapi rumah sakit penuh, maka ia bisa berobat ke daerah tetangga dengan menggunakan KTP Sumut.

    “Kalau ada anak kuliah di Yogya, Bandung, kalau sakit di daerah tempatnya kuliah, Ia bisa berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS (Kesehatan),” kata Bobby.

    Sebagai informasi, saat ini angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sumut sudah mencapai 100,2 % dengan keaktifan peserta sekitar 80,2 %. Sehingga Sumut telah mencapai UHC Prioritas. Angka tersebut berhasil diraih dua tahun lebih cepat dari yang direncanakan.

    Hal tersebut diapresiasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan, Sumut menjadi salah satu provinsi yang menjadi UHC dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

    “Dilihat dari pencapaian yang dicapai Sumut, pencapaiannya menggembirakan, maka kami apresiasi pak Gub serta jajaran, DPRD serta seluruh Pemkab dan Pemko,” kata David.

    Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah di Sumut yang mengcover 3,4 juta masyarakat Sumut untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Menurutnya, hal ini juga merupakan capaian yang besar.

    “Artinya lebih 20% penduduk Sumut ditanggung gotong royong antara provinsi dan kabupaten/kota,” kata David.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiarti, Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong dan kepala daerah se-Sumut.

  • Pemprov Sumut Buka Suara soal Gubernur Bobby Nasution Razia Truk Pelat Aceh

    Pemprov Sumut Buka Suara soal Gubernur Bobby Nasution Razia Truk Pelat Aceh

    GELORA.CO  – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) buka suara terkait polemik aksi Gubernur Bobby Nasution yang sempat viral karena menghentikan truk berpelat BL (Aceh). Aksi razia truk berpelat Aceh ini terjadi di wilayah Kabupatan Langkat beberapa waktu lalu yang viral di media sosial.

    Asisten Administrasi Umum (Asmum) Pemprov Sumut Muhammad Suib menegaskan, maksud dari kegiatan tersebut semata-mata agar kendaraan yang beroperasi di Sumut menggunakan pelat nomor sesuai daerah agar ikut menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Seluruh kendaraan yang beroperasi di Sumatera Utara, kami berharap hendaknya berpelat kendaraan Sumatera Utara agar pajak kendaraannya menjadi penyumbang PAD Sumut,” kata Suib saat memberi klarifikasi lewat video dikutip Selasa (30/9/2025).

    Menurut Suib, pajak kendaraan bermotor masih menjadi primadona PAD Sumut dengan nilai sekitar Rp1,7 triliun per tahun. Karena itu, pihaknya berharap seluruh kendaraan yang beroperasi di Sumut sebaiknya berpelat BK atau BB.

    Dia menegaskan, imbauan Gubernur Bobby yang terekam dalam video viral bukan ditujukan untuk mendiskriminasi pelat kendaraan dari luar daerah, melainkan mendorong para pelaku usaha di Sumut resmi mendaftarkan kendaraannya di daerah ini.

    “Perlu diketahui pajak kendaraan bermotor sumber PAD primadona Sumut sekitar Rp1,7 triliun. Karena itu kepada pengusaha kami imbau untuk kendaraan yang beroperasi di Sumut agar berpelat Sumut demi pembangunan,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution terekam kamera menghentikan truk berpelat BL saat melintas di Kabupaten Langkat, Sabtu (27/9/2025). Dalam video yang beredar di media sosial, dia meminta kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sumut mengganti pelat menjadi BK atau BB.

    Aksi tersebut menuai pro dan kontra. Sebagian menilai langkah itu sebagai bentuk penegakan aturan pajak kendaraan, sementara sebagian lain menuding kebijakan tersebut diskriminatif.

    Polemik ini menjadi sorotan publik mengingat Aceh dan Sumut memiliki hubungan erat dalam bidang sosial, ekonomi, hingga mobilitas masyarakat. Banyak kendaraan dari Aceh lalu-lalang di Sumut, begitu pula sebaliknya

  • Hanya Sosialisasi, Kebetulan yang Lewat Pelat BL

    Hanya Sosialisasi, Kebetulan yang Lewat Pelat BL

    GELORA.CO – – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meluruskan isu yang menyebutnya melakukan razia truk berpelat BL (Aceh) saat kunjungan kerja di Kabupaten Langkat, Sabtu (27/9/2025).

     Bobby menegaskan, kegiatan tersebut murni sosialisasi rencana penerapan aturan pajak kendaraan perusahaan yang akan diberlakukan mulai Januari 2026.

    Klarifikasi itu disampaikan Bobby usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (29/9/2025). Dia menegaskan, kehadirannya di Langkat bukan untuk menggelar razia, melainkan menyosialisasikan aturan yang sedang difinalisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

    “Bukan razia, peraturannya saja akan diterapkan Januari 2026 nanti. Kita hanya sosialisasi dan masih dikaji oleh Bapenda,” ujar Bobby dikutip dari iNews Medan, Selasa (30/9/2025).

    Menurut Bobby, aturan baru nantinya mewajibkan kendaraan operasional milik perusahaan menggunakan pelat nomor sesuai domisili dan wilayah kerja. Hal ini bertujuan agar pajak kendaraan masuk ke kas daerah Sumut.

    Dia menyebut kebijakan serupa telah lama berlaku di sejumlah daerah lain, termasuk Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

    “Aturan ini sudah banyak dilakukan seperti daerah tetangga kita paling dekat yakni Riau. Jadi kenapa kita heboh, dan ini bukan karena pelat BL dan kebetulan yang lewat kemarin pelat BL,” katanya.

    Bobby juga meminta kepala daerah di Sumut segera mendata perusahaan yang berdomisili di wilayahnya namun masih memakai kendaraan berpelat luar daerah. Setelah pendataan, dilakukan sosialisasi agar kendaraan tersebut diganti dengan pelat BK atau BB.

    “Setelah itu kita sosialisasikan peraturan tersebut untuk menggantikan pelatnya. Kenapa? Karena pajak kendaraannya nanti tidak masuk ke kita,” ucapnya.

    Bobby menegaskan aturan ini hanya berlaku bagi kendaraan usaha milik perusahaan. Kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat, tidak akan terkena imbas kebijakan tersebut. Dia juga menekankan tidak ada masalah dengan kendaraan pelat luar Sumut yang hanya melintas di wilayah provinsi.

    “Kalau sekadar razia, ngapain jauh-jauh ke Langkat. Di Medan saja banyak pelat BL kok dan tidak ada diberhentikan,” katanya

  • 7 Mualem Tanggapi Bobby Hentikan Truk Pelat Aceh: Sabar, Biar Orang Lain Berkicau, Kita Wanti-wanti… Regional

    7 Mualem Tanggapi Bobby Hentikan Truk Pelat Aceh: Sabar, Biar Orang Lain Berkicau, Kita Wanti-wanti… Regional

    Mualem Tanggapi Bobby Hentikan Truk Pelat Aceh: Sabar, Biar Orang Lain Berkicau, Kita Wanti-wanti…
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), ikut angkat bicara terkait aksi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang memberhentikan kendaraan truk berpelat BL asal Aceh di kawasan Kabupaten Langkat, Sabtu (27/9/2025).
    Mualem menyikapi dengan santai tindakan Bobby yang kini heboh dan viral di media sosial (medsos) tersebut.
    “Biarlah kita diam saja, sabar saja. Biarlah orang lain berkicau,” kata Mualem dalam rapat paripurna di kantor DPR Aceh, Senin (29/9/2025) malam.
    Akan tetapi, sebut Mualem, pihaknya tetap akan mewanti-wanti kebijakan tersebut meski dirinya meminta semua pihak di Aceh untuk tetap bersabar.
    “Kita wanti-wanti juga,
    meunyo ka dipublo
    ,
    tablo
     (kalau sudah dijual, kita beli)
    Nyo ka gatai, tagaro
    (kalau sudah gatal, kita garuk),” ujarnya.
    Mualem mengaku, dirinya juga tidak ambil pusing atas tindakan yang diambil Gubernur Sumut tersebut, yakni meminta kendaraan pelat BL (Aceh) di wilayahnya agar digantikan menjadi pelat BK (Sumut).
    “Kita tenang saja, kita nilai itu angin berlalu, kicauan burung yang merugikan dia sendiri,” ucapnya.
    Sebelumnya, anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman Haji Uma, juga mengkritik tindakan Gubernur Sumatera Utara tersebut.
    Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan emosional dan tendensius.
    Haji Uma mengusulkan agar sebelum menerapkan kebijakan tersebut, sebaiknya dilakukan koordinasi antar-pemerintah daerah dan sosialisasi yang intensif.
    “Sehingga tidak memicu sentimen serta mengganggu keharmonisan antar-daerah bertetangga. Saya rasa kebijakan tersebut tendensius dan grasah-grusuh,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (29/9/2025).
    Untuk diketahui, video Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, viral di media sosial saat memberhentikan kendaraan truk dengan pelat BL asal Aceh di kawasan Kabupaten Langkat.
    Dalam video itu, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Suib, terlihat menemui dan berbincang dengan sopir yang mengendarai truk dengan pelat bukan BK.
    Dia menjelaskan bahwa pelat truk BL itu harus diganti menjadi pelat BK supaya pendapatan pajaknya masuk ke Sumatera Utara.
    Tidak lama kemudian, Bobby Nasution juga mendatangi sopir tersebut.
    “Biar bosmu tahu, kalau enggak nanti bosmu nggak tahu,” ucap Bobby dalam video.
    Adapun Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan penjelasan terkait video viral saat menghentikan truk dengan pelat BL asal Aceh yang melintas di wilayah Langkat, Sabtu (27/9/2025).
    Aturan ini, kata Bobby, sudah banyak diterapkan di daerah lain, seperti Provinsi Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
    Bobby menyebut hanya melakukan sosialisasi atau mendata karena di Sumatera Utara, aturan ini rencananya bakal diterapkan pada Januari 2026.
    “Kami hanya mendata, menyosialisasikan, ini akan diberlakukan tahun 2026. Saya minta kepada bupati, ‘tolong didata perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya bukan pelat BK agar diganti jadi BK atau BB’. Kenapa? Karena pajak kendaraannya tidak masuk,” ucap Bobby usai rapat paripurna di DPRD Sumut, Senin (29/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penjelasan Bobby Nasution soal Hentikan Truk Pelat BL Asal Aceh di Langkat Medan 30 September 2025

    Penjelasan Bobby Nasution soal Hentikan Truk Pelat BL Asal Aceh di Langkat Medan 30 September 2025

    Penjelasan Bobby Nasution soal Hentikan Truk Pelat BL Asal Aceh di Langkat
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan penjelasan terkait video viral saat menghentikan truk dengan pelat BL asal Aceh yang melintas di wilayah Langkat, Sabtu (27/9/2025).
    Aturan ini, kata Bobby, sudah banyak diterapkan di daerah lain, seperti Provinsi Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
    Bobby menyebut hanya melakukan sosialisasi atau mendata karena di Sumatera Utara, aturan ini rencananya bakal diterapkan pada Januari 2026.
    “Kami hanya mendata, menyosialisasikan, ini akan diberlakukan tahun 2026. Saya minta kepada bupati, ‘tolong didata perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya bukan pelat BK agar diganti jadi BK atau BB’. Kenapa? Karena pajak kendaraannya tidak masuk,” ucap Bobby usai rapat paripurna di DPRD Sumut, Senin (29/9/2025).
    Bobby kemudian menceritakan kronologi kejadian saat mengecek kendaraan dengan pelat BL asal Aceh itu.
    Saat itu, ada tiga kendaraan yang ia tegur karena muatan kendaraan melebihi kapasitas.
    Lalu, ketika dilihat, pelatnya, pelat luar.
    “Di sini kami sampaikan, pertama, tonasenya berlebih. Kedua, kami sosialisasikan langsung soal pelat. Kami tidak ada melakukan penilangan atau penindakan. Pelat BL atau BM melintas dan perusahaannya di daerah masing-masing, silakan,” ucap Bobby.
    Sebelumnya diberitakan, video Bobby Nasution viral di media sosial saat memberhentikan kendaraan truk dengan pelat BL asal Aceh di kawasan Kabupaten Langkat.
    Dalam video itu, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Suib, terlihat menemui dan berbincang dengan sopir yang mengendarai truk bukan pelat BK.
    Dia menjelaskan bahwa pelat truk BL itu harus diganti menjadi pelat BK supaya pendapatan pajaknya masuk ke Sumatera Utara.
    Tidak lama kemudian, Bobby Nasution juga mendatangi sopir tersebut.
    “Biar bosmu tahu, kalau tidak, nanti bosmu tidak tahu,” ucap Bobby.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur: Kendaraan operasional perusahaan di Sumut gunakan pelat BK

    Gubernur: Kendaraan operasional perusahaan di Sumut gunakan pelat BK

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengimbau kendaraan operasional perusahaan yang berdomisili di Sumut agar menggunakan pelat BK atau BB.

    “Kalau perusahaan domisilinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya masih pakai plat luar, pajaknya tidak masuk ke Sumut. Padahal jalan yang dilalui dibangun dari APBD kita,” ucap Bobby usai rapat paripurna Persetujuan P-APBD Sumut 2025 di DPRD Sumut, Senin.

    Menurut dia, hal itu penting agar pajak kendaraan bermotor masuk ke Sumatera Utara, sehingga bisa dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

    Dia menilai optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor semakin mendesak, karena dana transfer pemerintah pusat mengalami efisiensi.

    “Jadi kami mengimbau agar segera menyesuaikan pelat kendaraan sesuai domisili,” ujarnya.

    Gubernur Bobby mengatakan, imbauan tersebut bukan hanya dilakukan di Sumut, tapi di Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat karena sudah lebih dahulu diterapkan.

    “Jadi ini hal biasa, bukan sesuatu yang baru. Kita di Sumut hanya melakukan hal yang sama untuk kepentingan bersama,” katanya.

    Dia juga menanggapi isu yang sempat ramai di media sosial atas pemeriksaan kendaraan berpelat luar saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Jumat (26/9) hingga Sabtu (27/9).

    “Tidak ada razia ataupun penindakan,” tegas Bobby.

    Dia mengungkapkan, saat itu dirinya menghentikan tiga unit truk untuk memeriksa tonase kendaraan karena kondisi jalan provinsi di Kabupaten Langkat mengalami kerusakan.

    “Ada tiga kendaraan yang kita hentikan, itu semua bermasalah di tonase. Kebetulan salah satunya berpelat luar Sumut. Jadi sekalian kita sampaikan imbauan, dan tidak ada razia atau tilang,” jelas Bobby.

    Dia juga menegaskan, bahwa kebijakan tersebut semata-mata untuk kepentingan masyarakat Sumut.

    Dengan optimalisasi PAD melalui pajak kendaraan, lanjut dia, maka kendaraan operasional perusahaan, dan pemerintah daerah lebih leluasa memperbaiki infrastruktur jalan.

    “Sekali lagi, tidak ada razia kendaraan berpelat luar. Ini murni sosialisasi dan edukasi agar perusahaan berdomisili di Sumut bersama-sama mendukung pembangunan daerah,” ujar Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bobby Nasution Wujudkan UHC di Sumut, Berobat Cukup Tunjukkan KTP – Page 3

    Bobby Nasution Wujudkan UHC di Sumut, Berobat Cukup Tunjukkan KTP – Page 3

    Dukungan juga datang dari fasilitas kesehatan. Direktur RSU Haji Medan, Sri Suriani Purnamawati, memastikan pihaknya siap mendukung penuh implementasi UHC.

    “Pasien cukup membawa KTP, data langsung terverifikasi tanpa berkas tambahan. Kami juga menyiapkan loket khusus Probis agar pelayanan lebih cepat dan sederhana,” katanya.

    Tenaga medis juga menyambut baik program ini. “Sebagai tenaga medis, kami merasa bangga dan bersyukur karena melalui UHC semakin banyak masyarakat yang bisa berobat tanpa terbebani biaya. Melihat pasien datang dengan tenang, tidak lagi khawatir soal biaya, membuat kami lebih termotivasi memberikan pelayanan terbaik,” ujar Dina Marlia, S.Kep Ners, Perawat RSU Haji Medan.

    Manfaat untuk Masyarakat

    Seorang pasien di RSU Haji Medan, Mulyana, 45, mengakui proses pelayanan Probis di RS ini sangat mudah, cepat dan lancar. “Saya sebelumnya tidak memiliki jaminan kesehatan. Saya langsung ke RSU Haji Medan karena demam dan badan menggigil akibat sakit tipes dan asam lambung. Saya masuk ke UGD hari Sabtu malam (20/9) dan langsung ditawarkan program UHC ini cukup menunjukkan KTP dan KK saja,” ujar Mulyana yang keseharian bekerja sebagai penjaga toko di Medan.

    Prosesnya sangat cepat dan Mulyana mengakui dirinya langsung mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap. Dia berharap program ini dapat berjalan dengan baik sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. “Pelayanan RSU Haji Medan juga sangat baik, saya puas sekali. Terima kasih kepada Bapak Bobby, semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Mulyana.

    Keluarga pasien di RSU Haji Medan juga mengakui program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Rizki Ramadhan, 25 yang membawa ibunya Nuraini Hasibuan, 60 untuk rawat inap menggunakan program UHC mengatakan, ketika dia sampai ke RS, pihak rumah sakit langsung menangani ibunya dengan cepat.

    “Awalnya ibu saya sesak nafas, batuk dan ada diabetesnya. Saya bawa ke RS dan langsung ditawari program UHC karena saya tidak punya BPJS, prograrm ini cukup hanya dengan KTP dan KK saja. Ini baru pertama sekali saya menggunakan program ini, sangat bagus dan bermanfaat, pelayanannya juga memuaskan,” kata Rizki.

    Pengamat kesehatan Destanul Aulia menilai keberhasilan ini bukan hanya capaian teknis, melainkan bukti kepemimpinan visioner. “UHC Sumut tercapai bukan dengan menambah beban fiskal, melainkan dengan strategi cerdas, efisiensi anggaran, dan kolaborasi. Bobby menunjukkan bahwa keterbatasan justru bisa menjadi katalis percepatan program,” ujarnya.

    Menurutnya, kebijakan berobat cukup dengan KTP juga menghapus hambatan birokrasi dan meningkatkan pengalaman pasien. “Ini wujud nyata kepemimpinan muda yang pro-rakyat dan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang adil, mudah, dan bermutu bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.

    Dengan UHC, masyarakat Sumut kini tak perlu lagi khawatir soal biaya ketika berobat. Cukup tunjukkan KTP, layanan kesehatan dapat diakses secara mudah, cepat, dan merata.

  • Hak Apa Ngatur Prabowo Bareng Gibran di 2029

    Hak Apa Ngatur Prabowo Bareng Gibran di 2029

    GELORA.CO – Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean mempertanyakan arahan Jokowi untuk para relawan.

    Dimana, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

    “Jokowi perintahkan relawan untuk dukung Prabowo-Gibran dua periode, emangnya siapa Jokowi? bisa memaksa Prabowo berdampingan dengan Gibran di 2029,” kata Ferdinand Hutahaean dikutip dari akun instagramnya, Senin (22/9/2025).

    Ferdinand mengingatkan relawan tidak memiliki hak politik untuk mencalonkan seseorang menjadi capres atau cawapres.

    “Peserta pemilu itu bukan relawan Pak Jokowi. Peserta pemilu itu partai politik jadi kok bisa-bisanya jokowi perintahkan relawannya dukung Prabowo-Gibran dua periode,” kata Ferdinand Hutahaean.

    Ferdinand menduga Jokowi mulai ketakutan saat Prabowo mencium gelagat Gibran ingin maju pada Pilpres 2029.

    Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Jokowi. 

    Gibran yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI merupakan suami Selvi Ananda. Anak kedua Jokowi yakni Kahiyang Ayu, istri dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

    Terakhir, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI.

    “Makanya sekarang pura-pura menahan diri bilang akan mendampingi akan dua periode jadi wapres, gaya berpolitikmu itu Jokowi, Jokowi,” kata Ferdinand Hutahaean.

    “Hak apa kamu ngatur-ngatur Prabowo untuk berdampingan dengan Gibran di 2029, haduh bukannya istirahat masih ribut aja,” sambung Ferdinand.

  • Gubernur Sumut jajal transportasi baru seaplane ke Danau Toba

    Gubernur Sumut jajal transportasi baru seaplane ke Danau Toba

    Medan, Sumut (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menjajal transportasi baru menggunakan seaplane (pesawat amfibi) dari Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara ke Pelabuhan Mariana Resort di Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumut.

    Menurutnya, transportasi baru ini diharapkan bisa meningkatkan konektivitas antarwilayah, pariwisata, dan pelayanan publik, terutama kepulauan maupun pesisir.

    “Ini salah satu pendekatan transportasi menuju Danau Toba, khusus Pulau Samosir,” ucap Bobby usai melakukan penerbangan seaplane di Pelabuhan Mariana Resort Samosir, Sumut, Senin.

    Gubenur mengatakan Pelabuhan Mariana Resort di Kabupaten Samosir ini terdapat penginapan bintang lima dan menjadi pendaratan bagi pesawat amfibi tersebut.

    Setelah ini, lanjutnya, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir dan instansi terkait lainnya akan melanjutkan pembahasannya ke Kementerian Perhubungan.

    Hal tersebut guna menguruskan semua perizinan yang berkaitan dengan lokasi pendaratan pesawat amfibi dilakukan di air, namun tidak boleh dilakukan sembarangan.

    “Tadi, kita sudah mencoba demo flight dari Bandara Silangit. Demo flight adalah salah satu syarat di mana tempat pendaratan. Rasa enak,” ungkap Bobby.

    Gubernur juga berharap bertambahnya moda transportasi udara di Provinsi Sumut, khususnya kawasan Danau Toba, maka akan ada pertumbuhan kunjungan wisatawan.

    “Seaplane ini ditargetkan bisa beroperasional di kawasan Danau Toba secara komersil paling lambat pada 2026,” tutur Bobby.

    Pemprov Sumut nantinya juga akan mengajak maskapai lainnya untuk berkolaborasi supaya pengunjung Danau Toba bisa menggunakan pesawat amfibi tersebut.

    “Nanti, kita coba sampaikan ke beberapa maskapai agar penumpang menuju Danau Toba bisa langsung naik (seaplane) ini,” ucap Bobby.

    Direktur Utama PT Parna Raya Group Charles A Simbolon mengaku kehadiran pesawat amfibi ini diharapkan bisa memberikan akses bagi wisatawan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Mudah-mudahan pengunjung pariwisata di Danau Toba semakin bertambah. Apalagi Badan Otoritas Danau Toba telah menargetkan kunjungan wisatawan dari 700.000 jiwa menjadi satu juta wisatawan,” katanya.

    Parna Raya Group adalah salah satu investor penerbangan pesawat amfibi di kawasan Danau Toba.

    Pesawat yang digunakan saat demo flight di perairan Danau Toba adalah pesawat model terbaru buatan 2023, dan merupakan penerbangan perdana pesawat amfibi yang mendarat di Danau Toba.

    “Ini inisiatif Pak Gubernur Sumut bersama Pak Bupati Samosir. Kalau semua lancar, paling lambat tahun depan sudah bisa digunakan masyarakat. Untuk rute dan harga, nanti dilakukan pembahasan lagi,” ujarnya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Sumut hadirkan layanan wisata pesawat amfibi di Danau Toba

    Pemprov Sumut hadirkan layanan wisata pesawat amfibi di Danau Toba

    ANTARA – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menguji coba pesawat amfibi di kawasan Danau Toba pada Senin (22/9). Pesawat amfibi (seaplane) ini hadir sebagai alternatif untuk wisatawan yang hendak ingin berlibur ke kawasan Danau Toba dan bisa langsung mendarat di atas danau. Bobby Nasution menyebutkan per awal tahun depan pesawat amfibi ini sudah mulai beroperasional. (M. Valery Maulidzar S/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.