Xcloud.id

Tag: Bobby Nasution

  • Tunjangan Rumah DPRD Sumut Rp 40 Juta, Bobby: Kalau Ubah Sendiri, Marah Mereka Nanti Medan 11 September 2025

    Tunjangan Rumah DPRD Sumut Rp 40 Juta, Bobby: Kalau Ubah Sendiri, Marah Mereka Nanti Medan 11 September 2025

    Tunjangan Rumah DPRD Sumut Rp 40 Juta, Bobby: Kalau Ubah Sendiri, Marah Mereka Nanti
    Editor
    KOMPAS.com –
    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan, mengubah besaran tunjangan rumah anggota DPRD Sumut yang mencapai Rp 40 juta per bulan bisa saja dilakukan melalui peraturan gubernur.
    Namun, perubahan tersebut harus melalui persetujuan DPRD Sumut.
    “Kalau ditanya apakah bisa diubah (Pergubnya), ya kami mau saja mengubah, kalau memang tim apraisal dari DPRD Sumut sama-sama sepakat. Kalau kami ubah sendiri, marah nanti (mereka),” ujar Bobby saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (9/9/2025).
    Bobby mengatakan, besarnya tunjangan perumahan DPRD Sumut merupakan hasil kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim apraisal DPRD Sumut.
    “Karena semuanya kan (memang) melalui Pergub ya, jadi jangan seolah-olah di daerah lain juga banyak yang menyampaikan seperti itu, di kabupaten ini Pergub-nya buat di angka sekian,” ujarnya.
    “Itu angka yang memang sudah melalui TAPD, sudah melalui (tim) apraisal dan juga sama-sama melalui antara pemerintah daerah dan DPRD Sumut,” tutup Bobby.
    Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Erni Ariyanti, langsung masuk ke dalam mobil saat ditanya terkait tunjangan rumah dinas anggota DPRD Sumut yang mencapai Rp 40 juta per bulan.
    Saat itu, politisi Partai Golkar ini baru saja mengikuti kegiatan yang digelar Kodam I Bukit Barisan, Rabu (10/9/2025).
    “Nanti ya,” jawab Erni sembari langsung masuk ke mobilnya.
    Saat di dalam mobil, Erni sempat merespons pertanyaan mengenai laporannya di Polda Sumut terkait dugaan pencemaran nama baik.
    Namun, ketika kembali ditanyakan perihal tunjangan rumah dinas, Erni lekas menuutp pintu mobil dan pergi dari Kodim.
    (Kontributor Medan Goklas Wisely, Rahmat Utomo|Editor:Eris Eka Jaya, Reni Susanti)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Tunjangan Rumah Anggota DPRD Sumut Rp 40 Juta per Bulan, Bobby: Kami Mau Saja Mengubah, kalau… Medan

    6 Tunjangan Rumah Anggota DPRD Sumut Rp 40 Juta per Bulan, Bobby: Kami Mau Saja Mengubah, kalau… Medan

    Tunjangan Rumah Anggota DPRD Sumut Rp 40 Juta per Bulan, Bobby: Kami Mau Saja Mengubah, kalau…
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Tunjangan rumah dinas anggota DPR RI yang mencapai Rp 50 juta per bulan sempat menjadi pemicu aksi unjuk rasa besar-besaran di Indonesia.
    Ternyata, tunjangan rumah untuk anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) tidak jauh berbeda, dengan nominal yang juga cukup signifikan.
    Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut Nomor 7 Tahun 2021, anggota DPRD Sumut berhak atas tunjangan rumah dinas sebesar Rp 40 juta per bulan.
    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD menerima tunjangan Rp 51 juta per bulan, dan Ketua DPRD Sumut mendapatkan Rp 60 juta per bulan.
    Ketika ditanya apakah nominal tunjangan rumah anggota DPRD Sumut dapat diubah melalui Pergub, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menyatakan, hal tersebut sangat mungkin dilakukan.
    Namun, perubahan tersebut harus melalui persetujuan DPRD Sumut.
    “Kalau ditanya apakah bisa diubah (Pergubnya), ya kami mau saja mengubah, kalau memang tim appraisal dari DPRD Sumut sama-sama sepakat. Kalau kami ubah sendiri, marah nanti (mereka),” ujar Bobby saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (9/9/2025).
    Lebih lanjut, Bobby menjelaskan, besarnya tunjangan perumahan DPRD Sumut merupakan hasil kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim appraisal DPRD Sumut.
    “Karena semuanya kan (memang) melalui Pergub ya, jadi jangan seolah-olah di daerah lain juga banyak yang menyampaikan seperti itu, di kabupaten ini Pergub-nya buat di angka sekian,” tambahnya.
    “Itu angka yang memang sudah melalui TAPD, sudah melalui (tim) appraisal dan juga sama-sama melalui antara pemerintah daerah dan DPRD Sumut,” tutup Bobby.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Ditantang Periksa Bobby Nasution dan Erni Sitorus

    KPK Ditantang Periksa Bobby Nasution dan Erni Sitorus

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBD Pemprov (Pemprov) Sumut.

    Desakan itu disampaikan puluhan orang yang tergabung dalam organisasi Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis 4 September 2025.

    Ketua Umum Jaga Marwah, Edison Tamba alias Edoy mengatakan, KPK harus memanggil Bobby Nasution dan Erni Sitorus untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBD karena terbukti terjadinya KKN yang berujung terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK belakangan ini.

    “Dalam kasus OTT mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, terdengar informasi pergeseran anggaran signifikan ke Dinas PUPR mencapai Rp1,3 trilun, yang salah satu mata anggaran proyek jalan wilayah Tabagsel yang terbukti KKN. Bobby Nasution sebagai penanggung Jawab serta Erni sebagai pengawas dinilai bobol dengan adanya OTT yang dilakukan KPK,” kata Edoy saat berorasi di atas mobil komando.

    Selain terkait pergeseran anggaran, kata Edoy, hubungan mesra legislatif dengan eksekutif memperkuat dugaan praktik KKN yang merugikan rakyat, serta kerap mengabaikan tugas dan fungsi para anggota DPRD Sumut lainnya.

    Bahkan, kata Edoy, sejumlah anggota DPRD Sumut sudah menyuarakan bahwa pemanggilan terhadap mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pergeseran anggaran tersebut tidak pernah terlaksana dikarenakan Topan Ginting merasa di-backup Bobby Nasution dan Erni Sitorus.

    “Kita juga mendapat informasi, aparat penegak hukum seperti tim Korsupgah KPK mengaku merasa kesulitan untuk mendapatkan data soal penggunaan dan pengelolaan APBD Pemprov Sumut di masa kepemimpinan Bobby Nasution dan Erni Sitorus. Sehingga kuat dugaan kami, faktor kesulitan berkomunikasi itu jadi penguat terjadinya OTT KPK,” terang Edoy.

    Selain itu, Edoy juga mengingatkan kepada KPK terkait track record Erni Sitorus yang diduga menerima gratifikasi satu unit mobil Alphard yang sudah disita KPK pada Oktober 2021 lalu.

    Penyitaan mobil mewah tersebut terkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di masa kepemimpinan terpidana Khairudinsyah Sitorus alias Buyung, yang juga merupakan ayah kandung Erni Sitorus.

    “Erni Sitorus merupakan anggota DPRD Sumut dari Partai Golkar saat itu. Meski ayah dan anak, secara jabatan eksekutif membelikan mobil atas nama anggota legislatif, jelas itu gratifikasi. Untuk itu kita minta KPK, ungkap kembali dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Erni Sitorus,” tegas Edoy.

    Mirisnya lagi, kata Edoy, Erni Sitorus terpilih menjadi anggota DPRD Sumut dengan Dapil Kabupaten Labuhanbatu Raya yang salah satu kabupatennya yaitu Labura tempat Buyung berkuasa. Edoy menduga bahwa terpilihnya Erni Sitorus menjadi anggota DPRD Sumut tak lepas dari perananan Buyung.

    “Saat ini, Bupati Labura turun ke dinasti anaknya bernama Hendrik Sitorus, yang tidak lain adik kandung Erni Sitorus, sehingga aroma KKN dan rekam jejak buruk korupsi seakan tidak tersentuh hukum hingga saat ini,” tutur Edoy.

    Untuk itu, Edoy meminta agar KPK berani mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berani melawan para koruptor, serta tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus korupsi.

    “Kepada Ketua KPK, kami yakin tudingan dan opini liar di publik mengenai piimpinan KPK dicap sebagai Termul oleh masyarakat dan netizen, karena terkesan tidak berani memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus tidak benar. Jadi segera lah panggil pimpinan eksekutif dan legislatif dalam hal keseriusan mengusut tuntas kasus korupsi OTT KPK di Sumut,” pungkas Edoy.

  • Gubernur pastikan kondisi Sumut aman dan terkendali

    Gubernur pastikan kondisi Sumut aman dan terkendali

    Kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat tetap didengar sesuai yang diinginkan. Setelah penyampaian, tidak ada kegiatan anarkis

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan bahwa kondisi wilayah Provinsi Sumut hingga kini masih aman dan terkendali.

    “Hari ini kita sama-sama di sini ingin memastikan kondisi di Kota Medan dan Sumatera Utara, Insya Allah baik-baik saja,” kata Bobby di Kantor DPRD Sumut, di Medan, Senin.

    Gubernur mempersilakan masyarakat Sumatera Utara menyampaikan berbagai aspirasinya dengan damai.

    Pihaknya mengharapkan dalam penyampaian berbagai aspirasi tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

    “Kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat tetap didengar sesuai yang diinginkan. Setelah penyampaian, tidak ada kegiatan anarkis,” ungkap Bobby.

    “Pak Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pak Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto dan jajaran tujuannya adalah untuk mendampingi dan pengamanan. Diharapkan tidak terjadi bentrok,” katanya.

    Bobby juga mengatakan, menjaga Provinsi Sumut ini dibutuhkan peran semua masyarakat tanpa kecuali. Pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dan semua pihak dengan tujuan agar pembangunan di Sumatera Utara tercapai.

    “Untuk warga Sumut, tentu kita sayang Sumatera Utara. Kita bangga dengan Sumut, menjaga Sumut bukan hanya tugas kita yang berada di sini,” jelas dia.

    “Tetapi seluruh masyarakat menjadi garis depan untuk menjaga Sumut agar lebih baik, lebih sejuk. Jadi ayo sama-sama kita jaga,” tutur Bobby.

    Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyatakan pihaknya selalu mendengar keresahan masyarakat dan sangat peduli dengan masyarakat Sumatera Utara.

    “Kami mengetahui keresahan itu, kami mendengar dan kami peduli kepada masyarakat,” kata Erni.

    Pihaknya meminta maaf atas insiden selama aksi demonstrasi pada pekan lalu. Ia pun akan terus membenahi lembaga agar lebih baik.

    “Kita di sini memohon maaf. Saya pimpinan, wakil ketua, dan anggota DPRD Sumut memohon maaf apabila dalam menyampaikan aspirasi kemarin terjadi insiden yang tidak kita inginkan,” ujar Erni.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buruh di Sumut Beri Ancaman Jika Demo Hari Ini Tak Digubris Bobby Nasution

    Buruh di Sumut Beri Ancaman Jika Demo Hari Ini Tak Digubris Bobby Nasution

    Willy Agus Utomo, yang juga merupakan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara (FSPMI Sumut), mengancam pihaknya akan menggelar aksi rutin setiap Kamis, jika tuntutan buruh tidak digubris Gubernur Sumut Bobby Nasution, terutama tuntutan terkait kenaikan upah dan perumahan murah untuk buruh. 

    “Kami sudah rapatkan dan siapkan aksi setiap Kamis jika Pak Bobby tidak menyahuti tuntutan buruh, kami harap beliau peduli pada kaum buruh,” tegas Willy.

    Sekretaris Partai Buruh Sumut, Ijon Tuah Hamongan Purba menambahkan, pada aksi yang mengerahkan seribu buruh berasal dari Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Binjai, Batubara dan Tebing Tinggi.

    Selain itu elemen anggota SP/SB Sumut yakni dari elemen KSPI, FSPMI, KSPSI AGN, KSBSI, SPN, KPBI, dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

    “Aksi kami damai, semoga Pak Gubsu dan Instansi terkait lainnya di Sumut dapat merealisasikan tuntutan kami,” tutup Ijon.

  • Gubernur Sumut gelar pasar murah di 33 kabupaten/kota se-Sumut

    Gubernur Sumut gelar pasar murah di 33 kabupaten/kota se-Sumut

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengatakan pemerintah provinsi menggelar pasar murah guna menstabilkan harga bahan pokok di 33 kabupaten/kota se-Sumut.

    “Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sudah diturunkan ya ibu-ibu dan bapak-bapak harganya. Telur juga sudah diturunkan lagi harganya,” kata Bobby saat mengunjungi pasar murah di Lapangan PTPN I, Tanjungmorawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (27/8).

    Bobby mengatakan tujuan digelarnya pasar murah ini untuk memastikan harga komoditas pangan dijual lebih murah dibanding harga pasaran.

    Pasar murah tersebut, menurut dia, untuk menstabilkan harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan di pasaran, dan membantu daya beli bagi masyarakat yang membutuhkan.

    “Sejumlah harga komoditas pangan yang dijual dalam pasar murah ini, di antaranya beras SPHP dari Rp56.500 turun jadi Rp55.000 per 5 kilogram,” kata Bobby.

    Kemudian, telur ayam ras dari Rp51.000 per papan menjadi Rp45.000 per papan, MinyaKita Rp16.500 per liter menjadi Rp15.500 per liter, dan gula pasir Rp17.500 per kilogram menjadi Rp16.500 per kilogram.

    Sedangkan harga cabai merah di pasaran sudah menyentuh Rp42.000 per kilogram, sementara dalam pasar murah ini dijual seharga Rp35.000 per kilogram.

    “Begitu juga dengan bawang merah harga di pasaran mencapai Rp40.000 per kilogram. Sementara di pasar murah harga dijual Rp35.000/kilogram,” katanya.

    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut Fitra Kurnia mengaku pasar murah itu dilaksanakan karena beberapa produk mengalami kenaikan terutama beras.

    Menurut dia, Gubernur Sumut Bobby Nasution menginstruksikan pasar murah dan gerakan pangan murah serentak digelar pada 27-28 Agustus 2025.

    “Sebenarnya sejak Senin (25/8), sudah dilaksanakan pasar murah. Alhamdulillah, beras SPHP kategori medium sudah tersalur sebanyak 180 ton di kabupaten/kota,” ujar dia.

    Ia mengatakan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Sumatera Utara juga menyalurkan beras program SPHP ke masyarakat lewat pasar ritel.

    “Jumlahnya saat ini sudah mencapai 2.000 ton. Diharapkan gerakan ini bisa menurunkan harga beras di pasaran,” kata Fitra.

    Ernawati, warga Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, berterima kasih atas terselenggaranya pasar murah tersebut karena membantu kebutuhan pangan masyarakat.

    “Saya mengucapkan terima kasih. Pasar murah ini membantu sekali buat saya. Saya beli 10 kg beras. Harganya murah kalau dibanding di pasar, apalagi beras dan telur,” kata Ernawati.

    Usai meninjau pasar murah di Deli Serdang, Bobby Nasution didampingi Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi juga meninjau pelaksanaan pasar murah di Lapangan Asrama Kebun Lada, Kota Binjai, Sumatera Utara.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warganet Sangat Ragu KPK Berani Usut Bobby Nasution

    Warganet Sangat Ragu KPK Berani Usut Bobby Nasution

  • Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif Regional 26 Agustus 2025

    Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif Regional 26 Agustus 2025

    Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tuberkulosis (TBC) bukan lagi sekadar masalah kesehatan. Dengan status Indonesia sebagai negara peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia, delapan gubernur dari provinsi dengan beban kasus tertinggi menyatakan perang.
    Salah satunya Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, yang secara resmi menandatangani Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia.
    Dia menegaskan, komitmen tersebut merupakan pekerjaan kolektif yang membutuhkan kerja sama cepat dan masif dari semua pihak, terutama bupati dan wali kota.
    “Saya dengan tujuh gubernur lainnya berkomitmen kuat untuk mengeliminasi TBC,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (26/8/2025).
    Bobby mengatakan itu usai menghadiri Forum Delapan Gubernur Penuntasan Tuberkulosis di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa.
    Ada delapan komitmen yang ditandatangani delapan gubernur terkait pengendalian TBC, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI.
    Poin pertama, memasukkan indikator TBC ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lalu mengoordinasikan kegiatan penanggulangan TBC, meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) TBC, menemukan kasus, melakukan pendataan, memberikan pengobatan dan pencegahan, hingga membuat kebijakan serta mencapai target indikator.
    Bobby mengatakan, dari komitmen tersebut terdapat target indikator yang harus dicapai, seperti menemukan 90 persen kasus, SPM 100 persen, penanganan kasus sensitif obat, kasus resisten obat, hingga terapi pencegahan dan target lainnya.
    “Ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi, ini harus kami kerjakan bersama, dengan teliti dan cepat,” kata menantu Presiden ke-7 Joko Widodo itu.
    Adapun komitmen itu disepakati delapan gubernur, yakni dari Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, hingga Sulawesi Selatan. 
    Tindakan itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, rata-rata kasus kematian TBC di Indonesia adalah dua orang dalam lima menit. 
    Oleh karena itu, tugas utama dalam penanganan TBC adalah menemukan orang yang terinfeksi secepatnya.
    Budi mengatakan, seperti halnya Covid-19, pemerintah perlu menemukan kasus sedini mungkin dan memberikan penanganan yang tepat karena TBC adalah penyakit menular.
    “Ini agar dia tidak nularin dulu, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan enam bulan,” katanya.
    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pihaknya terus memantau perkembangan TBC di Indonesia.
    “Kalau di delapan provinsi ini bisa kita tekan, angkanya (kasus TBC Indonesia) akan berkurang jauh. Jadi, siap-siap nanti akan kami tagih pada waktu pertemuan selanjutnya,” katanya.
    Sebagai informasi, pertemuan itu juga dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala Staf Presiden AM Putranto, serta jajaran kementerian terkait. 
    Hadir pula kedelapan gubernur yang menandatangani komitmen bersama dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait secara virtual dari seluruh Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OTT Noel Ebenezer Penanda Hubungan Prabowo dan Jokowi Retak?

    OTT Noel Ebenezer Penanda Hubungan Prabowo dan Jokowi Retak?

    GELORA.CO – Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menjadi diskursus soal hubungan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Pasalnya, Noel yang kini terjerat dengan masalah hukum soal kasus pemerasan pada pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan seakan menjadi retaknya hubungan Prabowo-Jokowi. 

    “Menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya yang terjadi di eranya Pak Prabowo ini? Sehingga begitu banyak mereka yang dahulu sangat kuat mendukung Pak Jokowi lantas sekarang justru berhadapan dengan masalah hukum di era sekarang,” ucap pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dikutip dalam akun Tiktok pribadinya, Minggu, 24 Agustus 2025.

    Sebelumnya, Ray membeberkan kasus-kasus yang menerpa mantan menteri Jokowi seperti Nadiem Makarim, Yaqut Cholil Qoumas hingga relawan Jokowi seperti Silfester Matutina serta kasus proyek jalan di Sumatera Utara yang mengarah kepada menantu Jokowi, Bobby Nasution.

    Ia menyatakan mereka dahulu sulit tersentuh hukum. Namun kini di era Prabowo, satu per satu dihadapkan dengan masalah hukum.  

    “Nah ini yang saya sebut sebagai kenyataan yaitu roda dunia berputar kelihatan begitu cepat antara yang sebelumnya seperti tidak tersentuh hukum, sekarang mulai dipersoalkan secara hukum,” ungkapnya.

    “Apakah ini semacam penanda bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi memang sedang tidak baik lagi? Apakah ini juga semacam penanda Pak Prabowo sedikit demi sedikit sedang menarik diri dari pusarannya Pak Jokowi?” tegas dia.

    Ia semakin yakin ketika melihat kasus demi kasus yang melibatkan orang dekat Jokowi mulai diungkap oleh hukum.  

    “Banyak sekali mereka yang dahulu mendukung Pak Jokowi dan sekarang sebetulnya juga mendukung Pak Prabowo, yang dihadapkan dengan masalah hukum,” pungkasnya. 

    Saat di KPK, Noel berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Ia pun membantah telah melakukan pemerasan kepada beberapa perusahaan.

    “Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT. Kasus saya bukan pemerasan,” tegas Noel kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.

    Sementara itu di hari yang sama, Presiden Prabowo justru meneken surat pemecatan Noel sebagai Wamenaker yang disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi.

    “Bapak Presiden (Prabowo) telah menandatangani putusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” kata Prasetyo.

  • Noel Murtad dari Jokowi Lalu Ditangkap KPK atau KPK-nya yang Sudah Siuman?

    Noel Murtad dari Jokowi Lalu Ditangkap KPK atau KPK-nya yang Sudah Siuman?

    GELORA.CO -Penangkapan bekas Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel dalam drama Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya spektakuler tapi juga menjanjikan cerita misteri.

    Spektakuler karena Noel merupakan anggota kabinet Prabowo pertama yang dicokok KPK. Misteri karena Noel Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) paling militan yang kemudian bertransformasi menjadi Prabowo Mania.

    “Misterinya memang di situ.” jelas Adhie M Massardi. “Apakah Noel ditarget KPK karena dianggap murtad dari Jokowi Mania?” tambahnya.

    Pertanyaan ini muncul karena semua tahu selama ini KPK dianggap “komisariat” JoMan di Kuningan. Menjadi kepanjangan tangan rezim Joko Widodo dalam menjerat lawan-lawan politik. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto contohnya.

    “Apalagi sebelum dilantik sebagai Komisioner KPK, saya dengar kabar angin bahwa Setyo Budiyanto Cs baiat (sumpah setia) kepada Widodo. Memang ini agak tak masuk akal tapi siapa tahu (benar)?” ungkap Adhie.

    Tapi Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang sedang menggalang Koalisi Penjaga Kebenaran (KPK) ini berharap kabar tentang baiat Setyo cs hoax. Dan penangkapan Noel 100% kegiatan pemberantasan korupsi, bukan karena Setyo ingin menggantikan posisi Noel sebagai Ketua Umum Jokowi Mania.

    Menggali Berkas Skandal Gibran-Kaesang

    “Kita lihat hari-hari ke depan. Kalau KPK mau mengggali kembali berkas skandal gratifikasi yang melibatkan Gibran dan Kaesang, yang dilaporkan Ubedilah Badrun tapi langsung dikubur dalam-dalam oleh Komisioner KPK, berarti KPK bukan bagian dari jaringan Jokowi Mania!”

    “Apalagi kalau akhirnya KPK juga berani meriksa Bobby Nasution, menantu Joko Widodo, menyusul ditangkapnya orang paling dipercaya Bobby, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting.”

    “Lebih afdol lagi jika KPK mau nayangkan video OTT di Medan itu ke publik agar masyarakat tahu siapa saja sebetulnya komplotan koruptor yang di-OTT itu,” sambung Adhie.

    Adhie berharap penangkapan Noel menjelaskan bahwa KPK kini sudah siuman dan kembali berjalan di jalur pemberantasan korupsi.

    “Oya, pesan saya, skandal permainan kuota haji yang kini ditangani KPK yang melibatkan bekas Menag Yaqut jangan dikanalisasi hanya menjadi permainan penyelenggara haji dan biro jasa haji. Karena masalahnya jauh lebih kompleks, melibatkan orang-orang Istana waktu itu.”

    “Akan lebih oke lagi bagi ummat (Islam) jika saat meriksa skandal kuota haji KPK nyempatkan ngintip brankas dana haji. Apa masih ada uangnya?” kata Adhie.

    “Selamat kembali ke jalan kebenaran, KPK!” pungkas Adhie M Massardi.