Xcloud.id

Tag: BJ Habibie

  • Akademisi sarankan pemerintah dengar TGPF 98 saat tulis ulang sejarah

    Akademisi sarankan pemerintah dengar TGPF 98 saat tulis ulang sejarah

    Akademisi dan pemerhati sosial kemasyarakatan Dr. Serian Wijatno. ANTARA

    Akademisi sarankan pemerintah dengar TGPF 98 saat tulis ulang sejarah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 16 Juni 2025 – 08:34 WIB

    Elshinta.com – Akademisi dan pemerhati sosial kemasyarakatan Dr. Serian Wijatno menyarankan pemerintah meminta masukan dari mantan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus kerusuhan Mei 1998 dan penyintas kasus kerusuhan tersebut saat menyusun penulisan ulang sejarah nasional.

    Dia mengemukakan hal itu guna merespons pernyataan bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan itu hanyalah rumor. Dengan begitu, persoalan-persoalan yang ada dalam peristiwa itu bisa terjawab

    “Sayangnya, dalam rencana penulisan ulang sejarah inilah poin transparansi seperti terlupakan, khususnya ketika membahas tentang peristiwa menjelang era reformasi yang meninggalkan catatan buruk sejarah perjalanan negeri ini,” kata Serlan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa Tragedi Mei 1998 merupakan salah satu titik gelap dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kerusuhan yang melanda berbagai kota besar bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan ekonomi, tetapi juga trauma sosial yang mendalam.

    Di tengah kekacauan itu, kata dia, terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan. Peristiwa sedih itu tercatat dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk bersama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie.

    Selain mengandalkan sejarawan, menurut dia, tim penyusun dan pemerintah bisa melibatkan atau meminta masukan juga dari tokoh-tokoh yang duduk dalam TGPF Tragedi Mei 1998, seperti K.H. Said Aqil Siradj, Bambang Wijayanto, Dai Bachtiar, dan tokoh lainnya.

    Bahkan tak sedikit penyintasnya yang masih hidup untuk diambil kesaksiannya sehingga akan memperkaya perspektif.

    Menurut dia, upaya itu perlu dilakukan semata-mata demi penulisan sejarah yang benar-benar transparan, karena bagian sejarah Indonesia harus dipahami generasi muda

    “Justru kalau ini tidak dibuka secara transparan malah akan menimbulkan kecurigaan, sementara peristiwanya sendiri sudah mendunia,” katanya.

    Secara pribadi, dia tidak menginginkan bahwa sejarah dijadikan medan tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek. Dengan sejarah yang transparan, menurut dia, kebenaran tidak boleh disangkal hanya karena tidak nyaman.

    “Itu adalah bentuk tanggung jawab moral untuk membuka ruang penyembuhan bagi mereka yang telah lama diam karena takut dan terluka,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Komnas Perempuan desak Menbud tarik pernyataan dan minta maaf

    Komnas Perempuan desak Menbud tarik pernyataan dan minta maaf

    Ilustrasi – Warga berdoa di makam korban pelanggaran HAM masa lalu saat mengikuti Napak Reformasi di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Sabtu (17/5/2025). Komnas Perempuan memperingati 27 tahun reformasi melalui kunjungan ke sejumlah situs yang menjadi saksi bisu peristiwa Tragedi Mei 1998 untuk merawat ingatan publik atas peristiwa pelanggaran HAM, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/agr

    Komnas Perempuan desak Menbud tarik pernyataan dan minta maaf
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 15:16 WIB

    Elshinta.com – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menarik pernyataannya yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998, dan meminta maaf kepada penyintas dan masyarakat.

    “Kami mendorong agar pernyataan tersebut dapat ditarik dan disampaikan permintaan maaf kepada penyintas dan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab moral dan komitmen terhadap prinsip hak asasi manusia,” kata Anggota Komnas Perempuan Yuni Asriyanti di Jakarta, Minggu.

    Menurutnya, pengakuan atas kebenaran merupakan pondasi penting bagi proses pemulihan yang adil dan bermartabat.

    Komnas Perempuan mengingatkan bahwa hasil laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kerusuhan Mei 1998 mengungkapkan temuan adanya pelanggaran HAM, yakni 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan.

    Temuan tersebut telah disampaikan langsung kepada BJ Habibie selaku Presiden RI saat itu dan menjadi dasar pengakuan resmi negara terkait fakta kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Tragedi Mei 1998, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 Tahun 1998.

    Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa dokumen TGPF adalah produk resmi negara.

    “Komnas Perempuan menyerukan kepada semua pejabat negara agar menghormati kerja-kerja pendokumentasian resmi, memegang teguh komitmen HAM, dan mendukung pemulihan korban secara adil dan bermartabat,” kata Plt Wakil Ketua Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak.

    Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan media, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 tidak pernah ada.

    Menurut Fadli, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.

    Fadli Zon mengaku pihaknya pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.

    “Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu,” ujar Fadli Zon.

    Saat ini Kementerian Kebudayaan sedang merencanakan penulisan ulang sejarah.

    Menurut dia, penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut akan mengedepankan pendekatan positif dan tidak mencari kesalahan pihak-pihak tertentu dalam sejumlah peristiwa sejarah.

    “Jadi kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli Zon.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Membaca Kembali Penyesalan Habibie atas Pemerkosaan Massal 1998, Saat Fadli Zon Menyebutnya Hanya Rumor

    Membaca Kembali Penyesalan Habibie atas Pemerkosaan Massal 1998, Saat Fadli Zon Menyebutnya Hanya Rumor

    Membaca Kembali Penyesalan Habibie atas Pemerkosaan Massal 1998, Saat Fadli Zon Menyebutnya Hanya Rumor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pada 15 Juli 1998, Presiden Ketiga Republik Indonesia,
    BJ Habibie
    , mengeluarkan pernyataan genting atas peristiwa yang turut menjadi warna kelam sejarah bangsa Indonesia untuk melahirkan era reformasi.
    Pernyataan itu berkaitan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam bentuk perkosaan yang terjadi dalam proses pergantian rezim saat itu.
    Habibie membacakan selembar kertas pernyataan yang kini diabadikan dalam prasasti yang terpampang di depan pintu masuk kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
    Pernyataan itu dengan jelas memberikan pengakuan dan penyesalan negara atas peristiwa pemerkosaan yang pernah terjadi.
    “Setelah saya mendengar laporan dari ibu-ibu tokoh Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dengan bukti-bukti yang nyata dan otentik, mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apa pun juga di bumi Indonesia pada umumnya dan khususnya yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 1998, menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap terjadinya kekerasan tersebut yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia,”
    kata Habibie.
    Dalam pernyataannya, Habibie atas nama kepala negara saat itu tidak hanya mengakui dan menyesal. Habibie juga menjanjikan pemerintah akan memberikan perlindungan keamanan kepada seluruh masyarakat untuk menghindari terulangnya kasus serupa yang disebut “sangat tidak manusiawi dalam sejarah bangsa Indonesia”.
    Habibie juga meminta agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan segera jika melihat adanya kekerasan terhadap perempuan di mana pun.
    Di akhir pernyataannya, Habibie kembali menegaskan atas nama pemerintah mengutuk aksi kekerasan dan peristiwa kerusuhan yang terjadi, termasuk kekerasan terhadap perempuan.
    Pergantian tampuk kepemimpinan negeri ini dari rezim Orde Baru menuju Era Reformasi diawali dengan pembentukan berbagai lembaga baru.
    Kelahiran pertama lembaga baru tersebut adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (
    Komnas Perempuan
    ) yang ditetapkan lewat Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998.
    Karenanya, lembaga yang berkantor di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat ini sering dijuluki sebagai “Anak Sulung Reformasi”.
    Mereka kemudian dikuatkan oleh Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Junto Peraturan Presiden No 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
    Lembaga yang berusia 26 tahun ini ditugaskan untuk menjaga agar peristiwa perkosaan massal tidak terulang lagi.
    Namun, peristiwa yang telah diakui negara itu kini hanya disebut sebagai rumor oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
    Dalam wawancara bersama IDN Times, Fadli Zon mengeklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya.
    Menurutnya, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).
    Fadli mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.
    “Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan
    tone
    -nya harus begitu,” ujar Fadli Zon.
    Namun, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 berkata lain dengan pernyataan Fadli Zon.
    Sebagai informasi, TGPF Kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 dibentuk berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertahanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara PEranan Wanita, dan Jaksa Agung.
    Adapun anggota TGPF terdiri dari unsur pemerintah, Komnas HAM, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya.
    Dalam laporan tersebut, TGPF menemukan adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta, Medan, dan Surabaya dalam kerusuhan 1998. Bentuk kekerasan seksual dibagi dalam empat kategori, yakni pemerkosaan (52 korban), pemerkosaan dengan penganiayaan (14 orang), penyerangan/penganiayaan seksual (10 orang), dan pelecehan seksual (9 orang).
    Hal ini yang menjadi pengakuan resmi negara terkait fakta kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Tragedi Mei 1998, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Keppres No. 181 Tahun 1998.
    Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, mengatakan, sikap Fadli Zon yang menyebut fakta ini sebagai rumor sangat menyakitkan, khususnya bagi para korban.
    “Penyintas sudah terlalu lama memikul beban dalam diam. Penyangkalan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga memperpanjang impunitas,” katanya.
    Dia juga mengingatkan, dokumen TGPF dan pengakuan Presiden Habibie adalah produk resmi negara.
    Mengatakan perkosaan sebagai rumor bisa saja menyebut negara membuat sebuah kebohongan di tengah-tengah masyarakat.
    “Oleh karenanya, menyangkal dokumen resmi TGPF berarti mengabaikan jerih payah kolektif bangsa dalam menapaki jalan keadilan. Sikap semacam itu justru menjauhkan kita dari pemulihan yang tulus dan menyeluruh bagi para penyintas,” imbuh Dahlia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usman Hamid Respons Fadli Zon soal Tidak Adanya Perkosaan Mei 1998: Upaya Pemutihan Dosa – Page 3

    Usman Hamid Respons Fadli Zon soal Tidak Adanya Perkosaan Mei 1998: Upaya Pemutihan Dosa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyatakan, dirinya bersama Koalisi Masyarakat Sipil berdiri bersama mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menyebut tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998.

    “Kekerasan seksual Mei 1998 bukan rumor belaka, lawan upaya culas negara dalam memutihkan dosa Orde Baru,” tutur Usman dalam pesan singkatnya, Sabtu (14/6/2025).

    Usman mengatakan, pernyataan Fadli Zon menunjukan sikap nirempati terhadap korban dan seluruh perempuan yang berjuang bersama. Hal itu pun dinilai sebagai upaya mendiskreditkan kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah melakukan penyelidikan atas peristiwa Mei 1998, dengan kekerasan seksual sebagai bagian di dalamnya.

    “Jelas keliru ucapan yang bilang perkosaan massal saat kerusuhan rasial 13-15 Mei 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya. Rumor adalah cerita atau laporan yang beredar luas di masyarakat tapi kebenarannya diragukan karena tidak ada otoritas yang mengetahui kebenarannya. Padahal waktu itu ada otoritas yang mengetahui kebenarannya, yaitu Tim Gabungan Pencari Fakta, yang dibentuk Presiden BJ Habibie selaku Kepala Negara,” jelas dia.

    Usman mengulas, TGPF pada 23 Juli 1998 dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung.

    Tim Gabungan itu bekerja dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998. Mereka terdiri dari unsur pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

    Sebagian rekomendasi TGPF pun dipenuhi Habibie, dengan membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan alias Komnas Perempuan. Presiden dan DPR RI saat itu juga meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, serta mengupayakan program perlindungan saksi dan korban melalui UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

  • Jimly Asshiddiqie Kenang 5 Legasi Taufiq Kiemas dalam Haul ke-12

    Jimly Asshiddiqie Kenang 5 Legasi Taufiq Kiemas dalam Haul ke-12

    Jakarta Beritasatu.com – Dalam peringatan 12 tahun wafatnya Muhammad Taufiq Kiemas, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengenang lima legasi besar yang diwariskan tokoh nasional sekaligus mantan Ketua MPR RI tersebut.

    Jimly mengungkapkan bahwa Taufiq Kiemas merupakan sosok yang sangat peduli terhadap kaum intelektual. Ia mencontohkan saat dirinya ingin mundur dari jabatan asisten wakil presiden seusai Megawati Soekarnoputri terpilih menggantikan BJ Habibie. Namun, pengunduran dirinya ditolak oleh Taufiq Kiemas.

    “Pak Taufiq bilang, orang cerdas harus tetap berada di sekitar Bu Mega. Itu bentuk perhatian beliau kepada para akademisi,” ujar Jimly di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Legasi kedua, menurut Jimly, adalah kemurahan hati Taufiq Kiemas terhadap banyak orang. Ia kerap memberikan santunan kepada istri tokoh-tokoh nasional agar tetap sejahtera setelah ditinggal suami mereka.

    Legasi ketiga, Taufiq dinilai sebagai tokoh yang berperan aktif dalam penguatan ideologi bangsa. Ia mendirikan sayap partai Baitul Muslimin Indonesia, menggagas program sosialisasi Empat Pilar MPR, serta membangun Masjid At-Taufiq sebagai pusat dakwah.

    Legasi keempat adalah warisan ilmu dan keteladanan. Jimly menilai Taufiq tak hanya berbicara, tetapi memberi contoh nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Terakhir, Jimly mengenang perjuangan Taufiq dalam memperjuangkan pengakuan resmi negara terhadap Soekarno sebagai pahlawan nasional. Saat itu, UU peninggalan Orde Baru hanya mengatur gelar pahlawan proklamasi, sehingga nama Soekarno selalu harus disandingkan dengan Mohammad Hatta.

    “Pak Taufiq terus berpikir keras agar Bung Karno bisa diakui secara resmi sebagai pahlawan nasional. Karena kalau tidak, tidak akan pernah ada Jalan Soekarno secara tunggal,” tutur Jimly.

    Lima legasi ini, lanjut Jimly, menjadi bukti nyata dedikasi Taufiq Kiemas bagi bangsa, baik dalam pemikiran, tindakan, maupun warisan sejarah yang dikenang hingga kini.

  • Integritas dan jejak intelektual pemimpin bangsa

    Integritas dan jejak intelektual pemimpin bangsa

    Layar menampilkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat konferensi pers tentang hasil penyelidikan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana terkait ijazah Joko Widodo di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025). (ANTARA FOTO/Fauzan/tom.)

    Integritas dan jejak intelektual pemimpin bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 15:06 WIB

    Elshinta.com – Polemik keaslian ijazah Joko Widodo, salah satu pemimpin bangsa, kembali mencuat sejak April 2025. Sejumlah aktivis dan kanal media alternatif mengangkat isu pendidikan Joko Widodo yang telah bergulir pada 2022.

    Persoalan ijazah pendidikan pemimpin bangsa itu tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga merambah hal lain. Pertama, polemik mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap otoritas formal. Kedua, polemik menyentuh pertanyaan fundamental: apakah pendidikan masih penting dalam legitimasi dan kepemimpinan nasional?

    Di tengah riuhnya ruang publik, khususnya terkait pemimpin bangsa, perdebatan dipenuhi praduga, pembelaan, dan silang tafsir. Namun fokus diskusi perlu digeser ke arah yang lebih substansial bahwa pendidikan, terlepas dari dokumen formal, merupakan penanda kapasitas berpikir dan orientasi etis seorang pemimpin. Tanpa fondasi intelektual kuat, kekuasaan mudah terjebak pada pencitraan, kehilangan arah, dan gagal merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

    Dalam sejarah Indonesia, termasuk para pemimpin bangsa, pendidikan tidak sekadar alat legitimasi. Ia menjadi sarana pembentukan watak dan orientasi kepemimpinan.

    Para arsitek republik ini menempuh pendidikan, formal maupun intelektual, untuk mematangkan diri. Mereka bukan pengumpul gelar, tetapi pembelajar sejati. Ilmu pengetahuan mereka menjadi kompas pergerakan dan visi misi negara.

    Dari ruang kelas, hingga masa purgatory perjuangan, mereka membaca dengan gairah yang sama, seperti rakyat menaruh harapan pada bangsa. Pendidikan para pemimpin Indonesia mengubah nasib pribadi, sekaligus menggerakkan arah sejarah bangsa.

    Memori

    Sejarah mencatat deretan pemimpin Indonesia yang menempatkan pendidikan sebagai bagian dari perjuangan dan kepemimpinan.

    Soekarno menempuh pendidikan tinggi teknik di Technische Hoogeschool te Bandoeng dan memperoleh gelar insinyur. Namun, pemikiran Soekarno melampaui batas-batas ilmu eksakta. Ia menyerap pemikiran sosial, politik, dan filsafat, melalui bacaan dan pergaulan dengan para intelektual.

    Selanjutnya, Mohammad Hatta menyelesaikan pendidikan ekonomi di Belanda dan menjadi tokoh penting yang merumuskan ekonomi kerakyatan Indonesia berbasis koperasi.

    Kita juga tidak bisa melupakan BJ Habibie yang meraih gelar doktor teknik dari Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen di Jerman. BJ Habibie menunjukkan, penguasaan ilmu pengetahuan mampu menjadi pijakan etis dalam pengambilan kebijakan negara.

    Demikian pula perjalanan pendidikan Abdurrahman Wahid di beberapa universitas di luar negeri telah membentuk intelektualitasnya. Perjalanan tersebut juga menjadi bekal kompetensi komunikasi lintas budaya dan pengetahuan tentang filosofi Islam, hingga Barat. Pengalaman menempuh pendidikan yang tidak selalu mudah, membuka cakrawala Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, atas pentingnya pendidikan sebagai ruang pembebasan pikiran. Ia berhasil meneguhkan pendidikan inklusif, membuka era demokrasi, dan akses kebebasan pers di Indonesia.

    Kita juga ingat Susilo Bambang Yudhoyono, lulusan terbaik Akademi Militer dan doktor di bidang manajemen dan hubungan internasional. Susilo Bambang Yudhoyono menulis, membaca, dan merumuskan kebijakan dengan pendekatan ilmiah.

    Sementara Boediono, ekonom lulusan universitas terkemuka di Australia dan Amerika Serikat menjadi sosok teknokrat yang memadukan kesederhanaan dan presisi akademik.

    Pendidikan formal bukan sekadar jalur administratif untuk meraih gelar, melainkan proses bertahap yang membentuk struktur berpikir, etika, dan orientasi kepemimpinan. Dalam proses itu, sejumlah elemen memainkan peran penting bagi pembentukan watak seorang pemimpin.

    Pengalaman akademik yang melibatkan pembacaan kritis, diskusi terbuka, dan penulisan ilmiah melatih ketajaman analisis serta kemampuan menyusun argumen rasional, satu keterampilan mendasar dalam merumuskan kebijakan.

    Keterlibatan dalam organisasi, forum ilmiah, atau interaksi lintas disiplin memperkuat kapasitas sosial, kepemimpinan kolektif, serta kepekaan terhadap keberagaman pandangan. Lebih dari itu, nilai-nilai dasar ketekunan, integritas dalam berproses, serta penghargaan terhadap ilmu adalah bagian dari pendidikan formal yang membentuk karakter.

    Dari kombinasi nalar kritis dan latihan etis seorang pemimpin, mulai mengembangkan cara pandang terhadap bangsa, serta membangun fondasi untuk menyusun tujuan jangka panjang kenegaraan.

    Sejarah para pemimpin Indonesia menunjukkan, pendidikan tinggi bukan semata pelengkap identitas. Pendidikan adalah elemen sentral dalam membentuk karakter, visi, dan integritas kepemimpinan nasional.

    Pendidikan formal, dalam sejarah pemimpin Indonesia, berperan sebagai proses pembentukan struktur berpikir, kedalaman intelektual, dan integritas moral. Pendidikan bukan semata legitimasi administratif, melainkan penempaan diri untuk memahami, memimpin, dan melayani masyarakat secara utuh.

    Di era gelar “diduga” dapat direkayasa dan opini publik dibentuk oleh algoritma, urgensi pendidikan sebagai sarana berpikir kritis justru semakin relevan. Ketidakhadiran proses pendidikan berisiko melahirkan kepemimpinan tanpa kedalaman berpikir, yang lebih mengandalkan simbol ketimbang substansi.

    Karena itu, dalam menghadapi dunia yang makin kompleks, pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai “tiket” status sosial, tetapi menjadi ruang pembelajaran yang melatih akal, nurani, dan tanggung jawab publik. Pendidikan yang benar membentuk nalar etis, bukan sekadar retorika.

    Gelar akademik tinggi, bukan satu-satunya syarat menjadi pemimpin, namun setiap pemimpin, dalam kapasitas apa pun, perlu melalui proses pembelajaran yang nyata dan teruji. Jika pendiri bangsa mengangkat pendidikan sebagai alat perjuangan, maka generasi hari ini harus menjadikannya sebagai sarana emansipasi diri dan bangsa.

    Dalam kontestasi politik kontemporer, popularitas berpotensi menggantikan kapabilitas intelektual. Media digital pun menjadi senjata penting kemenangan pemimpin populis. Akan tetapi, di tengah kecenderungan anti-intelektual dan polarisasi wacana, perlu ditegaskan kembali pentingnya kualitas berpikir pemimpin.

    Negarawan yang tidak terbiasa membaca, berpikir kritis, dan menyusun argumen rasional akan kesulitan menghadapi kompleksitas dunia. Kontestasi dalam demokrasi akhirnya bukan hanya membutuhkan suara terbanyak, tetapi juga pemikiran terdalam.

    Di tengah kecemasan terhadap merosotnya standar kepemimpinan, rakyat sesungguhnya masih memegang harapan. Harapan itu terletak pada kemampuan memilih pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki rekam jejak pendidikan dan kedalaman intelektual.

    Pemimpin semacam itu tidak sekadar hadir untuk mengelola kekuasaan, melainkan untuk memahami, merumuskan, dan mengarahkan masa depan bangsa secara visioner. Dengan kecermatan memilih, rakyat dapat mendorong lahirnya kepemimpinan yang berpihak pada akal sehat, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab moral.

    Dalam sistem demokrasi, pilihan rakyat bukan hanya soal keterwakilan, tetapi juga peluang memulihkan martabat politik sebagai ruang berpikir, bukan sekadar ruang berkuasa.

    Keaslian jejak pendidikan dapat diperdebatkan, tetapi integritas intelektual tidak bisa dimanipulasi. Bangsa ini tidak hanya butuh pemimpin yang dipilih, tetapi yang sungguh-sungguh belajar.

    *) Dr. Reza Praditya Yudha adalah Kaprodi Ilmu Komunikasi (Kampus Kab. Penajam Paser Utara)-Univ. Gunadarma, Praktisi Public Relations di Center for Public Relations, Outreach, & Communication (CPROCOM)

    Sumber : Antara

  • Beredar Isu Uang Damai Rp 1 M dari Christiano Tarigan di Kasus Tabrak Mahasiswa UGM, Melanie Subono Bersuara

    Beredar Isu Uang Damai Rp 1 M dari Christiano Tarigan di Kasus Tabrak Mahasiswa UGM, Melanie Subono Bersuara

    GELORA.CO – Artis sekaligus aktivis Melanie Subono menyoroti kasus tewasnya mahasiswa UGM Argo Ericko Achfandi yang ditabrak pengendara BMW Christiano Tarigan.

    Melanie Subono, cucu mantan Presiden BJ Habibie ini ikut menyoroti informasi isu uang damai Rp 1 miliar yang disiapkan keluarga pelaku kepada keluarga korban.

    “Mahasiswa ditabrak anak nganu bermobil BMW yang nggak ditahan juga dan (konon) menawarkan Rp1 M ke keluarga (korban) untuk damai,” tulis Melanie dalam unggahan Instagramnya, dikutip Selasa (27/5/2025).

    Melanie juga memposting foto korban Argo Ericko Achfandi dalam Instagram miliknya.

    “Kalau Mario Dandy bisa kita kawal, ini juga harus bisa. Salah atau benar, proses hukum harus jalan, terbuka dan adil,” ajak Melanie lagi.

    Melanie Subono mengajak semua pihak mengawal kasus ini, meski Christiano Tarigan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut yang menewaskan Argo Ericko Achfandi.

    “Akhirnya setelah keributan, si anu ditetapkan tersangka, enggak tahu ditahan atau belum. Gue enggak akan take down postingan ini, make sure kasus nya kita kawal,” tegas Melanie Subono.

    Artis 48 tahun tersebut menyatakan tak akan menghapus unggahan Instagramnya tentang kasus Christiano Tarigan hingga ada keadilan untuk Argo Ericko.

    Sementara dilansir dari unggahan di akun Twitter @kagamabergerak yang dibagikan pada 25 Mei 2025, tampak sebuah unggahan dengan cover awal yakni #justiceforargo.

    Dalam unggahan tersebut, tampak adanya cuitan Twitter yang diabadikan, dimana diduga Christiano Pengarapenta tersebut ingin segera menutup kasus kecelakaan maut yang dilakukannya.

    “Anj**ing lu Christiano Tarigan dan keluarga! Offering 1M buat close the case?,” tulis cuitan tersebut.

    Dari unggahan yang dibagikan, dikabarkan bahwa cuitan tersebut berasal dari akun Twitter @demajusticia.

    Tak hanya menyodorkan kabar mengenai adanya pemberian uang, namun Aliansi Alumni UGM juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Argo Ericko Achfandi tersebut.

    “Turut berbelasungkawa atas berpulangnya saudara kami, Argo Ericko Achfandi. Semoga almarhum tenang di sisi-Nya dan keluarga diberi ketabahan. Untuk itu, mari bersama mengawali kasus ini sampai tuntas. Supaya langit tidak runtuh, keadilan harus ditegakan,” tandasnya.

    Ibu Argo Sangat Bersedih

    Ibu dari Argo Ericko Achfandi, mahasiswa UGM yang meninggal akibat kecelakaan ditabrak BMW di Sleman, bernama Meillinia.

    Meillinia mengenang sosok Argo sebagai sosok yang memiliki semangat belajar yang luar biasa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

    Argo selama ini tinggal bersama ibunya di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Argo merupakan alumni SMANSA Depok. Dan baru tahun kedua di Fakultas Hukum UGM atau masuk 2024 lalu.

    “Bahwa benar, putra saya adalah anak yatim. Dia (Argo Ericko Achfiandi) anak pertama saya. Dia hidup 11 tahun tanpa figur seorang ayah,” kata Meillinia kepada wartawan melalui zoom, Selasa (27/5/2025).

    Meillinia mengatakan, sejak kepergian suaminya pada 2014 membuatnya terus bekerja keras demi menjadikan anaknya bisa mengemban ilmu pengetahuan agar berhasil di masa depan.

    “Sayalah ibu yang mendidik hingga saat ini dengan seorang diri tanpa adanya suami,” ucapnya.

    Sebagai seorang ibu, dirinya bersaksi bahwa putranya merupakan anak yang baik.

    “Saya tidak bisa berkata-kata apa pun, tetapi terima kasih kepada UGM terutama Fakultas Hukum, terima kasih banyak akan semua dukungan dan apa pun yang kalian berikan kepada anak saya,” paparnya.

    “Saya bersaksi sebagai ibunya bahwa Argo adalah anak yang baik, anak yang hebat, dan anak yang memiliki kasih tinggi, semangat terutama dalam kuliah,” ungkapnya sambil menangis.

    Ditengah tangisnya, Ibu Argo pun mengaku jika kondisi yang dialami kini jauh lebih berat dibanding saat dirinya ditinggal sang suami dulu.

    “Sekarang saya harus apa? Memang iya sabar saya tahu, tapi yang ini Ya Allah lebih berat karena darah daging,” ucapnya sembari terisak.***

  • Pentas Monolog Kartini, Kenang Perjuangan Bela Hak Wanita

    Pentas Monolog Kartini, Kenang Perjuangan Bela Hak Wanita

    Jakarta, Beritasatu.com – Pertunjukan teater monolog berjudul “Kartini” produksi Ngajagi Kreasi Nusantara digelar di Wisma Habibie-Ainun, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Pentas dalam rangka memperingati hari Kartini ini menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini dalam membela hak-hak perempuan pada masa lampau.

    Ketua Ngajagi Kreasi Nusantara Rio Kamase menegaskan, Hari Kartini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi bagi perempuan Indonesia untuk terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Perayaan Hari Kartini mesti menjadi refleksi bagi tiap-tiap perempuan di Indonesia untuk terus berdampak terhadap kehidupan bangsa dan negara,” ujar Rio.

    Pementasan monolog Kartini ini diperankan oleh Yasinta Indra dan ditulis sekaligus disutradarai oleh Den Aslamserta. Monolog “Kartini” mengangkat kisah perjuangan RA Kartini yang berani memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraan perempuan di tengah ketatnya tradisi Jawa pada zamannya.

    Rio juga menyebut semangat Kartini telah menjadi inspirasi banyak perempuan hebat, termasuk sosok Tuti Marini Puspowardjojo (Ibunda BJ Habibie) dan Ainun Habibie, yang terus memperjuangkan hak pendidikan dan kemandirian perempuan di Indonesia.

    Seusai pementasan, acara dilanjutkan dengan tiga sesi diskusi bertajuk “A Sip Legacy: Kartini’s Spirit in Today’s Women”. Diskusi ini menghadirkan deretan tokoh nasional, mulai dari Widi Wardhana, Prof Stella Christie, Yanti Airlangga, hingga figur publik seperti Dian Sastrowardoyo, Chelsea Islan, Prilly Latuconsina, serta perancang busana Didiet Maulana.

    Acara pementasan monolog Kartini ini juga dihadiri oleh keluarga besar almarhum BJ Habibie, termasuk Nadia Habibie, Putri Habibie, Insana Habibie, dan Widya Habibie, yang turut memberikan pandangan soal peran Kartini dalam membentuk karakter perempuan modern Indonesia.

  • Indo Defence 2025 Libatkan Pelaku Industri Pertahanan dan Negara Sahabat

    Indo Defence 2025 Libatkan Pelaku Industri Pertahanan dan Negara Sahabat

    loading…

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengungkapkan bahwa Indo Defence 2025 bakal melibatkan pelaku industri pertahanan dan mengundang sejumlah negara sahabat. Foto/Refi Sandi

    TANGERANG SELATAN – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengungkapkan bahwa Indo Defence 2025 bakal melibatkan pelaku industri pertahanan dan mengundang sejumlah negara sahabat untuk melakukan pameran produk pertahanan dan militer. Acara Indo Defence 2025 akan dilaksanakan di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 11-14 Juni 2025.

    “Sudah cukup banyak negara yang sudah komitmen untuk ikut Indo Defence 2025 akan melibatkan pelaku industri pertahanan, pejabat seperti Menteri Pertahanan, staf angkatan, panglima angkatan mereka banyak juga yang sudah komitmen hadir 11-14 Juni,” ucap Donny saat ditemui di KST BJ Habibie BRIN, Serpong, Tangerang Selatan, Senin (21/4/2025).

    “Yang ditampilkan banyak industri pertahanan kita yang akan ikut dalam exhibition tersebut dari BUMN saja ada 5 BUMN kita industri pertahanan akan ikut pameran tersebut,” tambahnya.

    Donny mengatakan bahwa tujuan pameran Indo Defence 2025 juga untuk mempromosikan alutsista yang dibuat Indonesia agar dapat diekspor ke negara lain. “Tujuannya kita bisa mempromosikan alutsista yang kita buat untuk bisa di ekspor selain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, bisa mencari peluang kerja sama dengan industri dari negara lain,” ujarnya.

    Sekadar informasi, Indo Defence merupakan pameran dan forum internasional yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali dan telah masuk ke dalam kalender pameran pertahanan dunia, serta merupakan kegiatan non APBN.

    Indo Defence 2024 Expo & Forum dijadwalkan berlangsung pada 11 – 14 Juni 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, yang mengusung tema “Defence Partnerships for Global Peace & Stability” untuk menegaskan pentingnya kerja sama pertahanan dalam menciptakan perdamaian dan keseimbangan global.

    Sebagai pameran pertahanan berskala internasional, Indo Defence 2024 Expo & Forum yang ke-10 ini diproyeksikan akan dihadiri oleh 60 negara peserta, dan yang sudah mengonfirmasi sebanyak 1.157 perusahaan. Hal ini membuktikan banyaknya peserta yang antusias mengikuti pameran ini dan akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk memperkenalkan produk industri pertahanan dalam negeri, serta memperkuat kerja sama dengan mitra global.

    Penundaan penyelenggaraan Indo Defence 2024 yang direncanakan diselenggarakan pada tahun lalu, dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan persiapan yang lebih matang dan optimal. Keputusan ini diambil demi menghadirkan pameran pertahanan yang lebih berkualitas, inovatif, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh peserta serta pemangku kepentingan.

    Dengan persiapan yang lebih baik, Indo Defence diharapkan dapat menjadi ajang yang semakin berdaya saing dan berkontribusi besar bagi industri pertahanan nasional maupun internasional.

    (rca)

  • Industri Pertahanan Butuh AI dan Elektronika, Wamenhan Donny Minta BRIN Perbanyak Penelitian

    Industri Pertahanan Butuh AI dan Elektronika, Wamenhan Donny Minta BRIN Perbanyak Penelitian

    loading…

    Wamenhan Donny Ermawan Taufanto memberikan keterangan kepada media usai menghadiri acara Forum Bisnis Industri Strategis Berbasis Data dan Inovasi di KST BJ Habibie BRIN, Serpong, Tangerang Selatan, Senin (21/4/2025). FOTO/REFI SANDI

    JAKARTA – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengungkap industri pertahanan saat ini membutuhkan artificial intelligence (AI) untuk bersaing dengan kemajuan dunia internasional. Tak hanya itu, kebutuhan elektronika sebagai bidang pendukung juga dibutuhkan industri pertahanan Indonesia.

    “Kalau dari kami industri pertahanan saat ini yang sangat dibutuhkan terkait dengan artificial intelligence itu sangat kita butuhkan karena kemajuan saat ini di dunia internasional sangat cepat sekali, kemudian bidang pendukung itu juga elektronika sangat dibutuhkan sekali,” kata Donny usai menghadiri acara Forum Bisnis Industri Strategis Berbasis Data dan Inovasi di KST BJ Habibie BRIN, Serpong, Tangerang Selatan, Senin (21/4/2025).

    Donny berharap BRIN memperbanyak penelitian di bidang AI dan elektronika untuk mendukung industri pertahanan Indonesia. “Kita mengharapkan research dan industri pertahanan di Indonesia bisa memperbanyak penelitian di bidang artificial intelligence dan elektronika,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, pihaknya sedang meneliti pesawat tanpa awak atau drone hingga keamanan telekomunikasi pertahanan di Indonesia.

    “Penerbangan itu yang untuk pesawat nir-awak atau drone dengan berbagai ukuran dari yang kecil sampai dengan yang besar kemudian telekomunikasi, telekomunikasi bagian yang penting seperti yang dikatakan Wamenhan telekomunikasi juga banyak pakai AI terkait security dan lainnya. Selain itu, juga ada material sains kami mengembangkan komposit misalnya untuk drone supaya lebih ringan muatannya lebih banyak, tapi kekuatannya sama kalau itu ada di sini. Kalau telekomunikasi ada di Bandung, penerbangan ada di Rumpin,” ujar Laksana.

    (abd)