Tag: BJ Habibie

Kematian Prada Lucky dan Peringatan Keras Hapus Arogansi Senioritas di TNI Nasional 13 Agustus 2025

Kematian Prada Lucky dan Peringatan Keras Hapus Arogansi Senioritas di TNI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tewasnya Prajurit Dua (Prada) Lucky Chepril Saputra Namo di tangan para seniornya membuat publik menyoroti senioritas berbahaya di institusi TNI, khususnya matra Angkatan Darat.
Peristiwa tersebut tak hanya memunculkan duka mendalam, tetapi juga mengingatkan bahwa kekerasan berbasis senioritas -antara prajurit senior dan junior- di tubuh TNI masih menjadi persoalan serius dan dianggap “tradisi”.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, relasi senior-junior seharusnya dibangun atas dasar saling menghargai, bukan melalui intimidasi atau kekerasan.
Meski pembinaan dan kedisiplinan adalah hal mutlak, cara-cara yang digunakan harus tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan hukum yang berlaku.
“Hal tersebut tentu saja jangan sampai terulang lagi. Hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan, namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (11/8/2025).
Politikus PDI-P itu pun menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tegas dan transparan terhadap seluruh tersangka. Dia juga meminta penyidikan tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap penyebab peristiwa ini.
Hingga kini, penyidik Polisi Militer telah menetapkan 20 prajurit TNI sebagai tersangka, termasuk seorang perwira muda berpangkat letnan dua yang menjabat komandan peleton.
“Tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik, apa yang menjadi penyebab dan bagaimana. Nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya,” kata Puan.
Keterlibatan seorang perwira muda lulusan Akademi Militer membuat kasus ini semakin mencengangkan.
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Tb Hasanuddin menyesalkan peristiwa tersebut.
“Awalnya saya pikir benar hanya empat orang pelakunya. Setelah dilakukan pengembangan menjadi 20. Dan lebih menarik, di dalamnya adalah komandan peletonnya. Seorang perwira berpangkat letnan dua, lulusan Akademi Militer. Masih muda sekali, mungkin umur sekitar 24-25. Tetapi ikut terlibat. Ini yang saya sesalkan,” ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (12/8/2025).
Pensiunan TNI Angkatan Darat itu mengatakan, keberadaan perwira muda di barak prajurit adalah hal yang wajar. Namun, kehadiran mereka seharusnya untuk mengawasi dan membina, bukan ikut serta melanggar hukum.
“Makanya para perwira letnan dua, letnan satu yang masih muda-muda itu harus tinggal bersama prajurit di barak untuk mengawasi ini. Bukan sebaliknya, malah terlibat dalam sebuah kejahatan bersama-sama,” ujarnya.
Mantan Ajudan Presiden ke-3 RI BJ Habibie itu pun mendesak Polisi Militer mengungkap motif para pelaku nekat menganiaya Prada Lucky hingga tewas. Publik, kata dia, berhak mengetahui alasan di balik kekerasan yang berujung kematian tersebut.
“Saya minta kepada Polisi Militer, coba dikejar. Apa sih sebetulnya motifnya? Ceritanya seperti apa kasus itu. Kok sampai dibunuh?” ucapnya.
Politikus PDI-P itu enggan mempersoalkan munculnya asumsi bahwa pada awalnya para pelaku tidak berniat membunuh. Namun, kekerasan yang dilakukan beramai-ramai oleh puluhan orang dengan pukulan khas militer ke titik-titik mematikan, tetap akan membuat korban tidak mampu bertahan.
“Dengan dipukuli beramai-ramai oleh sekian puluh orang, dan tentu pukulannya pukulan militer yang mengarah pada titik-titik mematikan, ya matilah,” jelas Hasanuddin.
Prada Lucky (23) adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Wakanga Mere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pada Rabu (6/8/2025), dia mengalami kekerasan dari para seniornya di markas.
Korban pun meninggal dunia menjalani perawatan intensif di Unit Perawatan Intensif (ICU) RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo.
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto mengatakan, 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang perwira. Seluruhnya kini diperiksa secara intensif oleh Polisi Militer Kodam Udayana.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan, kekerasan itu bermula dari kegiatan pembinaan prajurit. Dia menegaskan, pembinaan sejatinya tidak boleh berujung pada kekerasan.
“Kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit. Tapi bisa saya katakan bahwa kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada masalah ini,” kata Wahyu.
Wahyu membenarkan adanya perwira yang diduga sengaja memberi kesempatan bawahannya melakukan kekerasan. Tindakan itu diatur dalam Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
“Militer yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan atau militer lainnya untuk melakukan tindak kekerasan itu juga akan dikenai sanksi pidana,” ujarnya.
Bagi Hasanuddin, tragedi ini harus menjadi pelajaran besar bagi institusi untuk segera berbenah, dan mengubah budaya hubungan serta pembinaan prajurit senior ke junior.
Jika evaluasi menyeluruh tidak segera dilakukan, kekerasan serupa dikhawatirkan akan kembali terulang. Kejadian tersebut pun tak hanya akan meninggalkan luka bagi keluarga korban, tetapi juga bagi kehormatan institusi TNI.
Oleh karena itu, Hasanuddin mengusulkan agar Panglima TNI dan para Panglima Kodam di seluruh Indonesia perlu membuat pedoman yang jelas, mengenai hubungan sehat antara prajurit senior dan junior.
“Saya berharap kepada Panglima TNI, juga kepada Panglima Kodam di seluruh Indonesia, cobalah sekarang dibuat sebuah petunjuk. Hubungan yang sehat antara senior dan junior itu seperti apa,” kata Hasanuddin.
Pedoman itu, lanjutnya, harus menekankan sikap saling menghormati dan menghapus arogansi, baik antara senior dan junior maupun antara komandan dan prajurit.
“Jangan ada sifat arogansi lah. Ya biasa-biasa saja. Toh sesudah pensiun, kita kembali menjadi masyarakat biasa, baik senior maupun junior. Jadi, harus ada petunjuk yang jelas seperti apa sikap dan perlakuan senior pada junior. Seharusnya memberi contoh, memberikan arahan yang positif. Itu harapan saya,” tutur Hasanuddin.
Sebagai pensiunan TNI, Hasanuddin mengakui bahwa kepemimpinan di lingkungan militer menuntut ketegasan.
Namun, sejak tahun 1974-1975 sudah ada instruksi yang melarang tindakan fisik berupa pemukulan atau penyiksaan terhadap prajurit.
“Memberikan hukuman disiplin berupa
push-up
,
squat jump
, atau pembinaan fisik lain itu pun ada batasannya. Dan ini harus diulang lagi oleh para komandan sekarang ini,” jelas Hasanuddin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 08:14
Kilas Balik Pesawat N250, Simbol Teknologi Nasional yang Berakhir di Museum

Bisnis.com, JAKARTA — Tepat pada 10 Agustus 1995 atau 30 tahun yang lalu, pesawat asli buatan Bapak Teknologi Nasional, Bacharudin Jusuf Habibie, N250 untuk pertama kalinya mengudara di langit Indonesia.

Terbangnya pesawat N250 Gatotkaca secara perdana di langit Kota Bandung dan disaksikan langsung oleh Presiden Soeharto, diabadikan sebagai peringatan Hari Teknologi Nasional (Harteknas) setiap tanggal 10 Agustus.

Sayang, masa depan N250 yang diciptakan Habibie tak berlangsung lama usai krisis moneter yang menerpa Indonesia. Memaksa Proyek Strategis Nasional (PSN) itu berhenti dengan imbalan utang dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF).

Alhasil, pesawat tersebut harus mendekam di hangar PT Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN), kini menjadi PT Dirgantara Indonesia (Persero), selama 25 tahun sebelum akhirnya dibawa ke museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala (Muspusdirla) Yogyakarta pada 2020.

Spesifikasi Pesawat N250

Melansir dari laman resmi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, pesawat N250 Memiliki spesifikasi mesin dual turboprop 2439 KW Allison AE 2100C dengan 6 bilah baling-baling.

Pesawat ini memiliki berat kosong 13.665 kg, berat maksimum saat lepas landas 22.000 kg, panjang 26,30 meter, tinggi 8,37 meter, serta rentang sayap 28 meter.

N250 Gatotkaca mampu terbang dengan kecepatan maksimal 610 km per jam dan kecepatan ekonomis 555 km per jam. Kecepatan ini menjadi angka tertinggi di kelas turboprop dengan 50 penumpang.

Sedangkan untuk ketinggian operasinya adalah 25.000 kaki atau 7.620 meter di atas permukaan laut dengan daya jelajah mencapai 2.040 km. Sementara bahan bakar standar pada N250 mampu menjelajah hingga 1.480 km.

Pesawat Gatotkaca N250 di Museum

Sementara berdasarkan catatan pemberitaan Bisnis, salah satu keunggulan yang ditonjolkan IPTN untuk memenangkan pertempuran di medan pemasaran pesawat komuter 80 penumpang kala itu adalah melengkapi N-250 dengan sistem pengendali penerbangan fly by wire (FBW).

Selama ini, teknologi FBW baru diterapkan pada pesawat tipe besar seperti Airbus A-320 dan Boeing 777. Dengan demikian, N-250 merupakan jenis pesawat yang ketiga menggunakan teknologi tersebut, atau yang pertama dalam kelas komuter.

Selain pertimbangan keamanan, sistem FBW juga dimaksudkan untuk memudahkan pilot mengendalikan pesawat tersebut dalam setiap kondisi.

Sejarah Pesawat N250

Rencana pengembangan pesawat N250 ini pertama kali diungkapkan oleh PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang sekarang menjadi PT. Dirgantara Indonesia pada Paris Air Show di tahun 1989. Pembuatan prototipe pesawat N250 Gatotkaca dimulai pada tahun 1992.

Awalnya, pesawat ini dibuat dengan kapasitas 30 penumpang, namun pada tahun 1989 desain tersebut diubah dan dibuat dengan kapasitas 50 penumpang. Sejatinya, pesawat ini dibuat untuk menjadi alat transportasi antar pulau dan antar kota, karena itu bentuk N250 tidak terlalu besar.

Pemberian nama pesawat N250 Gatotkaca tentu bukanlah tanpa alasan. Kode N pada nama pesawat memiliki arti sebagai “Nusantara” yang menunjukkan bahwa proses desain hingga produksinya dikerjakan di Indonesia. Sedangkan “Gatotkaca” yang disematkan pada pesawat tersebut adalah nama pemberian presiden RI ke-2 Soeharto untuk prototipe N250.

Sementara itu angka 250 mengacu pada 2 mesin dan 50 mewakili kapasitas pesawat dengan 50 penumpang. Pesawat hasil rancangan BJ Habibie ini menggunakan teknologi yang cukup canggih yang dibuat untuk 30 tahun kedepan.

Mendiang Bacharudin Jusuf Habibie, yang kala itu memimpin IPTN, nyatanya sudah menyiapkan 4 desain prototipe pesawat komuter dengan kapasitas angkut 50 orang—termasuk N250.

BJ Habibie

Empat gambar desain pesawat itu kini masih dipajang di kantor PT Dirgantara Indonesia (Persero). Presiden Kedua RI Soeharto bahkan sempat memberikan nama pada masing-masing gambar rancangan pesawat N250 tersebut.

Pertama, Gatotkoco, lalu Kerincing Wesi, Konconegoro, dan terakhir Putut Guritno. Sobekan kertas halaman buku tulis berisi tulisan tangan masing-masing nama-nama pesawat itu dipajang bersama gambar 4 desain pesawat itu, diparaf Habibie tanggal 17 Agustus 1993.

Dua di antaranya, yakni Gatotkoco dan Koconegoro sudah rampung dibangun kala itu. Sementara empat pesawat seluruhnya disiapkan untuk menjalani uji sertifikasi agar lebih cepat rampung melalap jam terbang yang dipersyaratkan bagi pesawat baru.

“Dua sudah terbang. Sudah mulai start sertifikasi, tapi belum selesai. Belum tuntas, sampai krisis terjadi dan proyek ini dihentikan,” kata Direktur PT Dirgantara Indonesia (Persero) Elfien Goentoro kala itu.

Habibie menyebutkan harga jual N-250 diperkirakan mencapai US$13,5 juta atau sekitar Rp27 miliar. dengan harga jual sebesar itu, IPTN akan mencapai break even point setelah melahirkan Gatotkaca yang ke-260.

Jumlah penjualan itu diperkirakan tercapai pada 2007, kalau pemasaran lancar. Sementara itu, IPTN cukup banyak menyedot dana untuk pengembangan proyek prestisius tersebut. Setidaknya US$650 juta dana dari kantung pemerintah yang akan dilahap guna memenuhi keperluan tersebut.

Harapan penjualan dan cita-cita N250 hilir mudik di langit Nusantara pun tak pernah terjadi imbas krisis moneter. N250 bahkan menjadi salah satu poin dalam perjanjian dengan IMF, di mana penghentian program ditukar dengan dukungan utang IMF untuk membantu ekonomi Indonesia.

11/08/2025 09:40
Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyematkan anugerah jenderal kehormatan dan kenaikan pangkat kehormatan ke sejumlah purnawirawan dan perwira tinggi TNI.

Penganugerahan itu diberikan saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Dalam upacara yang diikuti oleh 27.384 prajurit dari tiga matra TNI itu, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda pangkat Jenderal Kehormatan, menyematkan tanda jabatan Wakil Panglima TNI, menyerahkan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit berintegritas tinggi.

Selain itu, Prabowo juga meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI di antaranya peningkatan kepangkatan perwira tinggi pasukan elite TNI dan pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru.

Berikut profil penerima penganugerahan itu:

Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah

Alumni AMN 1965, aktif dalam Kopassus dan operasi penting di Timor:

Yunus memasuki satuan elite Kopassus (dahulu RPKAD), mulai dari Komandan Peleton Grup 2, Komandan Kompi Grup 2 dan Grup 4, hingga menjabat Komandan Batalyon Infanteri 744 yang dikenal atas keterlibatannya dalam operasi di Timor Timur, termasuk penembakan Nicolao Lobato pada tahun 1978

Dia meneruskan karier sebagai Kepala Staf Kodam VI/Tanjungpura, Panglima Kodam II/Sriwijaya, dan kemudian menjabat Komandan Sesko ABRI serta Kepala Staf Sosial Politik ABRI

Pada masa transisi reformasi, Yunus menjadi Ketua Fraksi ABRI di MPR pada tahun 1997, kemudian ditugaskan sebagai Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan di Sekretariat Negara. Dia kemudian ditunjuk sebagai Menteri Penerangan oleh Presiden BJ Habibie (1998–1999), dan dikenal karena mencabut kewajiban SIUPP serta menghentikan pemutaran film kontroversial G30S/PKI—langkah yang menjadi tonggak awal kebebasan pers era reformasi

Setelah pensiun sebagai Letjen TNI pada 1999, Yunus bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia juga menjabat sebagai Sekjen PPP (2003–2007) dan pernah menjadi anggota DPR RI (2004–2009) dari fraksi PPP. Sejak tahun 2015, dia aktif bergabung dengan Partai Gerindra dan dipercaya sebagai anggota Dewan Pembina

Dihormati dengan pangkat kehormatan oleh Presiden Prabowo pada Agustus 2025:

Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan Jenderal TNI bintang empat kepada Yunus Yosfiah, sebagai pengakuan atas dedikasi dan jasanya selama pengabdian di TNI dan pelayanan negara

Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

Alumni Akabri 1974, rekan seangkatan Prabowo di militer:

Sjafrie Sjamsoeddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 30 Oktober 1952. Ia menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), lulus pada 1974 bersama Presiden Prabowo Subianto

Memulai karier sebagai perwira Kopassus, Sjafrie memegang jabatan sebagai Komandan Peleton, Komandan Kompi, hingga Wakil Asisten Operasi Kopassus. Dia kemudian dipercaya menjadi Komandan Grup A Paspampres dan bertugas sebagai pengawal pribadi Presiden Soeharto. Kariernya berkembang hingga menduduki posisi penting seperti Danrem 061, Kepala Staf Kodam Jaya, hingga Panglima Kodam Jaya pada era 1997–1998

Masuk pemerintahan sebagai pejabat Kementerian Pertahanan hingga kini menjadi Menteri Pertahanan (2024–sekarang).

Setelah pensiun dari militer pada sekitar tahun 2010, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan kemudian Wakil Menteri Pertahanan antara 2010–2014.

Sejak 2019, dia menjadi Asisten Khusus Menteri Pertahanan di bidang manajemen pertahanan. Pada 2023, ia menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Pertahanan dengan hasil Summa Cum Laude

Pada 21 Oktober 2024, Prabowo Subianto melantik Sjafrie sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Merah Putih Hubungan mereka bersahabat erat sejak masa cadet di Akmil dan berlanjut ke kerja sama profesional hingga kini.

Pada 13 Maret 2025, dia menerima empat tanda kehormatan tertinggi dari TNI, meliputi Bintang Yudha Dharma Utama, Kartika Eka Paksi Utama, Jalasena Utama, dan Swa Bhuana Paksa Utama. Selain itu, ia juga telah dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal (Purn) Kehormatan pada 10 Agustus 2025 sebagai penghargaan atas jasa dan dedikasinya di dunia militer dan pertahanan.

Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra

Lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 30 November 1964, Herindra menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer tahun 1987 dan meraih predikat terbaik Angkatan (Adhi Makayasa)

Bergabung dengan Kopassus sejak dini, dia memimpin Batalyon Infanteri 812 (unit kontra-teror) dan menjalani berbagai peran di intelijen serta teritorial—termasuk sebagai Kasum TNI, Inspektur Jenderal, hingga pimpinan umum Kopassus.

Karier pemerintahan pasca-pensiun yaitu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan sejak Desember 2020 hingga Oktober 2024, lalu dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 21 Oktober 2024. Ia juga menjabat Komisaris Utama PT Len Industri

Menerima berbagai tanda jasa—mulai dari Bintang Yudha Dharma, Kartika Eka Paksi, hingga penghargaan asing seperti Royal Order of Sahametrei dari Kamboja.

Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo menganugerahi Herindra pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) atas dedikasi panjangnya terhadap TNI dan negara

Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo

Lahir di Blitar, Jawa Timur (25 Agustus 1955), Agus menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1978.

Menjabat sebagai Kepala Staf TNI AL sejak November 2009 dan kemudian diangkat menjadi Panglima TNI pada Desember 2010. Dalam tugasnya, ia memperkuat profesionalisme dan mendorong modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Pada 10 Agustus 2025, Agus mendapatkan pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi strategisnya di TNI dan pemerintahan.

Letjen TNI (KKO) (Purn) Ali Sadikin

Ali Sadikin lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 7 Juli 1926. Ia memulai kiprah kemiliterannya dalam era awal kemerdekaan, bergabung dengan angkatan laut (yang kemudian menjadi Korps Marinir), dan berani maju ke garis depan dalam pertempuran melawan Belanda—aksi heroiknya disebut “Hollywood style”.

Selain kiprah militer, Ali juga aktif sebagai anggota kelompok “Petisi Lima Puluh”, yang vokal menolak dominasi kekuasaan otoriter di era Orde Baru.

Meskipun telah wafat pada 20 Mei 2008, Ali Sadikin secara anumerta dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) oleh Presiden Prabowo pada 10 Agustus 2025 sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya bagi bangsa.

11/08/2025 08:40
Kebijaksanaan Presiden Merawat Harmoni Kehidupan Berbangsa Bernegara

Jakarta –

Harmoni kehidupan berbangsa-bernegara sekali-kali tidak boleh dipertaruhkan untuk tujuan apa pun, apalagi untuk kepentingan sempit sesaat. Harmoni itu menjadi wujud nyata keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan inti dari stabilitas politik dan ketahanan nasional.

Dengan menggunakan hak prerogatif memberi abolisi dan amnesti kepada 1.116 orang, Presiden Prabowo Subianto mulai memperkokoh harmoni kehidupan berbangsa-bernegara.

Gaduh di ruang publik yang tak berkesudahan menyajikan fakta dan kesan tentang disharmoni kehidupan bersama. Suka tidak suka, harus diakui bahwa bekas luka atau residu Pemilihan Umum 2024 sedikit banyak berkontribusi bagi terbentuknya fakta disharmoni hari-hari ini.

Sudah dimunculkan beberapa ungkapan yang bertujuan memberi gambaran bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dinamika seperti ini tentu saja memprihatinkan.

Menggunakan platform media sosial, sejumlah elemen masyarakat mengemukakan pendapat dan menyuarakan persepsinya tentang berbagai aspek, utamanya beberapa aspek yang berkait maupun berdampak langsung pada kehidupan bersama.

Dari aspek kebijakan publik yang dinilai tidak aspiratif, penegakan hukum yang tebang pilih, rivalitas para politisi dan perilaku elit yang tidak mengindahkan etika dan moral, hingga aspek yang berkait dengan kesejahteraan bersama seperti melemahnya konsumsi rumah tangga dan masalah peningkatan jumlah pengangguran.

Pada beberapa aspek yang menyedot perhatian hampir semua komunitas, pendapat atau persepsi kelompok-kelompok masyarakat sudah barang tentu tidak sama, sehingga yang muncul adalah pro-kontra atau siapa memihak siapa. Masyarakat seperti terkotak-kotak.

Itulah sumber kegaduhan. Semakin bising ketika pejabat publik tidak bijak menanggapi pendapat atau aspirasi masyarakat. Gaduh tak berkesudahan itu menjadi gambaran riel tentang derajat harmoni kehidupan bersama.

Sebab, publikasi pendapat atau persepsi melalui media sosial itu tak jarang sarat dengan umpatan, caci maki, sindiran hingga ragam tuduhan atau sinyalemen yang kebenarannya masih diragukan.

Membangun kembali harmoni kehidupan bersama saat ini tidak semudah membalikan tangan atau cukup dengan sekadar imbauan. Apalagi, sebagaimana sudah menjadi pengetahuan bersama, residu Pemilu 2024 selalu memunculkan beberapa desakan, termasuk reshuffle kabniet untuk memperkokoh kepemimpinan nasional.

Presiden Prabowo paham akan fakta disharmoni itu dan komprehensif mempelajari akar permasalahannya. Dia pun menyerap semua aspirasi yang mengemuka di ruang publik. Karena harus bijaksana, Presiden tidak ingin tergesa-gesa, kendati sadar bahwa disharmoni ini tidak boleh berlarut-larut.

Presiden mengambil posisi yang bijaksana dengan mengayomi semua elemen masyarakat.

Untuk membangun kembali harmoni kehidupan berbangsa-bernegara itu, langkah awal Presiden Prabowo adalah menggunakan hak prerogatif-nya dengan memberi abolisi dan amnesti kepada 1.116 warga.

Memperkokoh kembali harmoni kehidupan berbangsa-bernegara saat ini memang tidak mudah, tetapi dengan kebijaksanaan amnesti dan abolisi, Presiden Prabowo sudah berupaya dan mulai meletakan dasar untuk rekonsoliasi bagi semua elemen masyarakat.

Patut dipahami bahwa kebijaksanaan itu lahir dari kesadaran mendalam tentang pentingnya stabilitas politik, persatuan nasional, dan rekonsiliasi elite di tengah dinamika perubahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Sejalan dengan itu, keputusan DPR RI yang menyetujui kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto itu patut diapresiasi.

Abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo mengajarkan kepada semua pihak bahwa kekuasaan digunakan untuk merangkul, bukan mengucilkan untuk menyatukan, bukan memecah belah. Kebijaksanaan Ini lahir dari keberanian moral dan visi kenegaraan yang jauh ke depan.

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong merupakan sinyal keterbukaan terhadap kelompok profesional yang kritis dan yang selama ini berada di luar lingkar kekuasaan. Sedangkan amnesti kepada Hasto Kristiyanto mencerminkan iktikad baik Presiden membuka ruang dialog kepada kekuatan politik utama seperti PDI Perjuangan yang selama ini mengambil posisi sebagai oposisi utama.

Dalam konteks itu, pemberian abolisi dan amnesti jangan dipahami sebagai kompromi politik, melainkan konsolidasi nasional. Presiden memahami bahwa di tengah tantangan global dan domestik, Indonesia membutuhkan persatuan untuk menjaga arah pembangunan menuju 2045.

Sejarah mencatat bahwa politik rekonsiliasi sudah terbukti menjadi kekuatan yang mewujudnyatakan stabilitas dan kebangkitan nasional. Contohnya adalah kebijaksanaan Presiden BJ Habibie pada 1999 yang memberikan amnesti kepada banyak tahanan politik. Kebijaksanaan ini dicatat sebagai awal dari konsolidasi demokrasi pasca reformasi.

Kebijaksanaan Presiden Prabowo pun menjadi penegasan bahwa semangat serupa masih relevan dalam menghadapi era kompetisi geopolitik global dan tantangan internal bangsa. Kebijaksanaan Presiden Prabowo merupakan manifestasi kekuatan moral seorang pemimpin yang memahami bahwa pengampunan adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan.

Sebagaimana Abraham Lincoln pernah menolak mendiskriminasi bekas musuhnya dalam Perang Sipil Amerika Serikat, Presiden Prabowo pun kini mengambil posisi sebagai pemersatu bangsa, bukan sebagai penjaga tembok pemisah.

Oleh alasan keberagaman Indonesia, harmoni kehidupan berbangsa-bernegara menjadi sebuah keutamaan yang bersifat final. Perberdaan cara pandang politik adalah keniscayaan, tetapi beda cara pandang itu tidak boleh merusak harmoni berbangsa-bernegara.

Harmoni itu sekali-kali tidak boleh dipertaruhkan untuk tujuan apa pun, apalagi untuk kepentingan sempit sesaat. Harmoni kehidupan berbangsa-bernegara itu menjadi wujud nyata keutuhan NKRI dan inti dari stabilitas politik dan ketahanan nasional.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI

(akn/ega)

10/08/2025 20:24
1 Prabowo Anugerahkan Jenderal Kehormatan Bintang Empat kepada 5 Tokoh Nasional

Prabowo Anugerahkan Jenderal Kehormatan Bintang Empat kepada 5 Tokoh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan bintang empat kepada lima perwira tinggi purnawirawan TNI dalam upacara kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
Kelima penerima kehormatan tersebut adalah Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Letjen TNI (Purn) M. Herindra, Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah, Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo, dan Letjen TNI KKO (Purn) Ali Sadikin.
Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, saat ini merupakan Menteri Pertahanan (Menhan).
Sebelumnya, Sjafrie juga pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Selanjutnya, Letjen TNI (Purn) M. Herindra saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sebelumnya, ia pernah menjadi Wakil Menteri Pertahanan di era Prabowo dan Pangdam III/Siliwangi.
Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah merupakan lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1965. Ia dikenal selalu berhasil dalam penugasan operasi selama perjalanan karir militernya. Dalam pemerintahan, Yunus Yosfiah terakhir menjabat sebagai Menteri Penerangan era Presiden BJ Habibie.
Lalu, Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo dikenal pernah menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan pada periode 2017-2018, serta memimpin Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Sementara itu, Letjen TNI KKO (Purn) Ali Sadikin merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977. Sosok legendaris di TNI Angkatan Laut ini dikenal sebagai pemimpin yang berani, inovatif, dan memiliki kontribusi besar bagi pembangunan ibu kota.
Penganugerahan pangkat kehormatan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas jasa-jasa para perwira tinggi tersebut dalam mengabdi kepada bangsa, baik saat masih berdinas aktif maupun setelah purna tugas.
Upacara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran pimpinan TNI, pejabat Kementerian Pertahanan, dan keluarga besar penerima penghargaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/08/2025 10:04
Gol Cepat Victor Dethan Antar PSM Makassar Unggul 1-0 di Babak Pertama Meski Tanpa Rekrutan Baru

FAJAR.CO.ID, PAREPARE — Meski tampil tanpa pemain baru karena masih terkena sanksi larangan pendaftaran dari FIFA, PSM Makassar berhasil unggul 1-0 atas Persijap Jepara pada babak pertama laga pembuka BRI Super League 2025/2026. Pertandingan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Jumat (8/8/2025).

Gol tunggal PSM dicetak oleh pemain muda Victor Dethan pada menit ke-7. Ia berhasil mengonversi umpan matang dari bek asing Victor Luiz menjadi gol pembuka pertandingan. Keunggulan ini membuat Pasukan Ramang menutup paruh pertama dengan keunggulan tipis atas tim promosi tersebut.

Tanpa kehadiran pemain baru akibat registration ban, PSM tetap tampil percaya diri sejak peluit awal dibunyikan. Tim asuhan Bernardo Tavares tampil agresif dan langsung menekan lini belakang Persijap sejak menit-menit awal.

Dalam pertandingan ini, PSM hanya diperkuat dua pemain asing, yakni Victor Luiz dan Aliosio Soares Neto. Sisa komposisi tim diisi oleh para pemain lokal yang merupakan wajah lama dari musim sebelumnya. Di bawah mistar, Reza Arya Pratama tetap menjadi pilihan utama.

Untuk lini pertahanan, pelatih asal Portugal itu menurunkan empat pemain: Victor Luiz, Aliosio Neto, Syahrul Lasinari, dan Daffa Salman. Sementara itu, sektor tengah diisi oleh Victor Dethan, Ricky Pratama, Karel Iek, dan Akbar Tanjong. Di lini depan, dua penyerang muda, Achmat Fachrul Adiyia dan Muhammad Arham, dipercaya untuk menggedor pertahanan lawan.

Kondisi PSM yang belum bisa mendaftarkan pemain barunya disebabkan oleh sanksi larangan transfer dari FIFA. Sanksi tersebut merupakan buntut dari permasalahan gaji yang belum terselesaikan dengan mantan pemain andalan mereka, Willem Jan Pluim. (zak/fajar)

08/08/2025 19:50
Tujuan Peneliti Beberkan Riset Tsunami Raksasa di RI: Agar Waspada

Jakarta –

Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap temuan menarik terkait bukti ilmiah jejak tsunami raksasa yang pernah melanda wilayah selatan Jawa ribuan tahun lalu. Temuan ini dibeberkan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap bencana.

Peneliti Ahli Madya PRKG BRIN, Purna Sulastya Putra menyebutkan, hasil riset paleotsunami ini membuka wawasan baru dan menjadi peringatan penting akan potensi ancaman megatsunami yang masih membayangi kawasan padat penduduk tersebut.

Sejumlah kalangan mungkin menganggap laporan hasil riset semacam ini terkesan menakut-nakuti. Sedikit kilas balik, di ranah yang sama, di 2018, pernah terjadi seorang peneliti yang memaparkan riset tentang potensi tsunami setinggi 57 meter di Pandeglang, Jawa Barat, dianggap meresahkan masyarakat dan malah menghadapi ancaman hukum.

Akhirnya, tsunami sungguh terjadi di Pandeglang yang memakan korban salah satunya band Seventeen. Barulah publik menyadari perlunya menaruh kepercayaan pada ilmuwan dan sains. Ditanya pendapatnya mengenai hal ini, Purna menegaskan bahwa sebagai peneliti, pemaparan hasil riset soal tsunami dimaksudkan untuk kewaspadaan dan kesiapan mitigasi, tidak pernah ada maksud untuk membuat resah.

“Soal itu (ancaman hukum) mungkin bisa dibahas oleh (pihak) yang lain. Kalau dari kami, sebagai peneliti, kami sampaikan bukti ilmiah yang ada. Kami menyampaikan hasil riset berdasarkan data lapangan, setelah dianalisis memang hasilnya, zaman dulu kita pernah mengalami kejadian tsunami berulang,” ujarnya dalam pemaparan ‘Menggali Jejak Tsunami Purba di Selatan Jawa’ di Gedung BJ Habibie, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

Purna berharap pemaparan hasil risetnya benar-benar dimanfaatkan berbagai pihak terkait untuk kesiapsiagaan bencana. Ia pun menegaskan bahwa apa yang dilakukannya dan para peneliti lain sama sekali bukan untuk menakut-nakuti apalagi membuat kehebohan.

“Kalau kita langsung (edukasi) ke masyarakat sebenarnya nggak ribut seperti itu. Misalnya pas di lapangan kita sampaikan ada jejak lapisan tsunami, ini menjadi bukti bahwa tsunami itu besar dan berulang, nggak langsung heboh. Ketika kami sampaikan ke desa, kecamatan, bahkan ke BPBD misalnya. Bahkan kemarin yang Kulon Progo itu saya dihubungi untuk cross-check, mereka ingin tahu lebih detail,” tutur Purna menceritakan pengalaman di lapangan.

“Sebagai peneliti adalah tanggung jawab kami menyampaikan itu (hasil riset) terkait nanti kebijakannya seperti apa, itu tidak langsung menjadi ranah kami. Mungkin ada tim lain lagi yang kemudian menyusun kebijakan berdasarkan hasil riset itu,” imbuhnya.

Peneliti Ahli Madya PRKG BRIN, Purna Sulastya Putra dan Pranata Humas Ahli Madya BRIN Sugiarti. Foto: BRIN

Pranata Humas Ahli Madya BRIN Sugiarti yang menjadi moderator diskusi menambahkan, para peneliti di BRIN fokus pada hasil riset. Dalam kompetensi dan praktiknya bersama masyarakat, terutama dalam isu kebencanaan, BRIN selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Kekhawatiran atau kepanikan itu sebenarnya bukti dari awareness masyarakat bahwa misalnya, oh ya seperti tadi disampaikan dalam kira-kira 200 tahun lagi gitu akan terjadi tsunami raksasa. Yang terpenting di sini adalah kepedulian dari pemerintah daerah untuk membangun infrastrukturnya disesuaikan dengan potensi bencana tadi,” kata Sugiarti.

“Jadi ini tidak menunjukkan kapan itu terjadi bulan atau tanggal, tapi ini kurun waktu, untuk mewaspadai karena bencana alam tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita sebagai manusia bisa beradaptasi, melakukan mitigasi, sehingga meminimalisir korban jiwa yang nanti diprediksi akan terjadi,” tutupnya.

(rns/rns)

06/08/2025 20:31
Habiburokhman: Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Bukan Intervensi!

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menilai pemberian amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong oleh Presiden RI Prabowo Subianto adalah keputusan yang tepat.

Menurutnya juga, keputusan Prabowo itu sudah sesuai dengan konstitusi dan hukum yang ada di Indonesia. Keputusan ini pun dia anggap berguna bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa presiden berhak memberikan amnesti dan abolisi.

Selain itu, legislator Gerindra ini menegaskan bahwa Prabowo tidak mengintervensi aparat penegak hukum dalam pemberian amnesti dan abolisi. Prabowo dianggap menyelesaikan persoalan hukum dan politik dengan cara konstitusional.

“Terkait kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, kami memaknai bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak mengintervensi kerja aparat penegak hukum, tetapi mengambil alih penyelesaian persoalan hukum maupun politik dengan cara konstitusional,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Lebih lanjut, Habiburokhman berujar baik itu Hasto maupun Tom Lembong, keduanya tidak memperkaya diri sendiri dan tidak mengambil uang negara.

“Di luar pertimbangan tersebut kami memahami bahwa Presiden Prabowo pasti punya pertimbangan yang lebih besar lagi untuk kepentingan bangsa dan negara,” ucapnya.

Dikatakannya, sebenarnya amnesti dan abolisi sudah lama menjadi pembicaraan di DPR sejak 2019. Pasalnya, menurut dia saat ini setiap lapas mengalami over capacity hingga 400 persen dan ini menjadi masalah yang serius.

“Pemberian amnesti tentu akan sangat efektif mengatasi over capacity tersebut. Terlebih sejak 2023 kita sudah mengesahkan KUHP baru yang mengandung nilai-nilai baru yaitu keadilan rehabilitatif, korektif dan restoratif,” ujarnya.

Lebih jauh, Habiburokhman menyebut penyelesaian persoalan hukum dengan hak prerogatif presiden tersebut bukan pertama kali dilakukan. Presiden pertama RI, Soekarno juga pernah memberikan amnesti umum dengan UU No11/1954.

“Soeharto memberikan grasi di antaranya kepada pelawak Gepeng Srimulat tahun 1990-an, BJ Habibie dan Gusdur memberikan amnesti kepada sejumlah Tapos, Megawati, SBY, dan Jokowi pun pernah menggunakan hak prerogatif tersebut,” tutup dia.

02/08/2025 12:18
Penulisan Ulang Sejarah Jalan Terus: Uji Publik Dimulai, Dasco Bergerak

Penulisan Ulang Sejarah Jalan Terus: Uji Publik Dimulai, Dasco Bergerak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Bak peribahasa “anjing menggonggong, kafilah berlalu”, proyek
penulisan ulang sejarah Indonesia
menuai pro-kontra, bahkan mendapat banyak kritik, namun tetap jalan terus.
Mewakili pemerintah, Menteri Kebudayaan
Fadli Zon
berpandangan penulisan sejarah memang diperlukan untuk pembaruan mengisi kekosongan selama 26 tahun.
Pasalnya, sejarah disebut seolah berhenti di presiden-presiden terdahulu, seperti Presiden ke-1 RI Soekarno, Presiden ke-2 RI Soeharto, dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.
Selain itu, menurut Fadli Zon, penulisan sejarah ulang ini juga akan melengkapi temuan-temuan arkeologis dan temuan sejarah lainnya, dengan
tone
positif sesuai dengan perspektif Indonesia.
Namun, di sisi lain, publik dan sejumlah fraksi di DPR berpandangan proyek penulisan sejarah ulang ini tertutup dan dilakukan dalam waktu yang terlalu singkat.
Apalagi, pemerintah disebut hanya ingin memasukkan sejarah yang tone-nya positif saja, sehingga kemungkinan akan ada sejarah yang hilang.
Melihat kontroversi dan polemik yang timbul dari penulisan sejarah ulang ini, Wakil Ketua DPR
Sufmi Dasco Ahmad
pun turun tangan.
Anggota Komisi X DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengkritik penulisan ulang sejarah.
Anggota Komisi X DPR dari fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta penulisan sejarah ulang ditunda. Sebab, menurut dia, proyek tersebut terkesan tertutup dan waktunya terlalu singkat.
“Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda. Karena yang pertama terkesan sangat tertutup,” kata Habib Syarief dalam rapat kerja dengan Fadli Zon.
Habib Syarief mengungkapkan, dia tidak mendapatkan data lengkap dan penjelasan rinci mengenai siapa saja yang terlibat dalam tim penulisan sejarah, padahal sudah berupaya mencarinya.
Ditambah lagi, dia mengatakan, masalah sosialisasi awal penulisan sejarah ulang yang menurutnya tidak kunjung terlaksana.
“Pak Menteri ketika itu menyampaikan bahwa dalam waktu yang singkat akan dilakukan sosialisasi awal. Sampai hari ini, kita tidak mendengar (ada sosialisasi),” ujarnya.
Selain itu, dia menyoroti soal target penyelesaian penulisan sejarah ulang yang hanya tujuh bulan.
Dalam pandangannya, target tersebut sangat singkat untuk penyusunan sejarah yang kerap memakan waktu puluhan tahun.
“Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, 7 bulan itu waktu yang sangat singkat, terlalu singkat untuk penulisan sebuah sejarah yang utuh, apalagi mungkin ada kata-kata resmi,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X dari Fraksi PDI-P, Mercy Chriesty Barends langsung meminta agar penulisan ulang sejarah dihentikan.
Sebab, dia mengaku khawatir jika proyek tersebut diteruskan, justru akan semakin melukai korban yang masih mencari keadilan dan menimbulkan polemik baru di masyarakat.
“Kami percaya ya Pak ya, daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan. Kalau Bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini,” ujar Mercy.
Apalagi, menurut dia, ada pernyataan Fadli Zon yang meragukan kebenaran terjadinya pemerkosaan massal 1998.
“Kami sangat berharap permintaan maaf. Mau korbannya perorangan yang jumlahnya banyak, yang Bapak tidak akui itu massal, permintaan maaf tetap penting. Karena korban benar-benar terjadi,” katanya.
Mercy lantas mengingatkan bahwa sejarah seharusnya tidak ditulis dengan cara memilih-milih peristiwa yang hendak diangkat.
Sebab, banyak sisi kelam sejarah yang tidak bisa diungkapkan seluruhnya, tetapi tetap menjadi bagian penting dari memori kolektif bangsa.
“Kalau memilih-milih saja mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis, ada banyak kekelaman-kekelaman yang ada di bawah permukaan yang tidak bisa kami ungkapkan satu per satu,” ujar Mercy.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO)
Hasan Nasbi
menegaskan ada puluhan sejarawan yang dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah.
Hasan meyakini para sejarawan tersebut tidak akan menggadaikan integritas dan profesionalitasnya. Sebab, banyak pihak mengkritik soal proyek penulisan sejarah yang sedang digagas pemerintah.
“Kita sudah pernah baca belum naskah yang dibuat oleh para sejarawan? Ada puluhan sejarawan profesor, doktor akademisi dari berbagai universitas yang sedang melanjutkan penulisan sejarah,” kata Hasan di tayangan YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Senin (30/6/2025).
“Orang-orang ini tidak akan menggadaikan integritas akademik mereka, profesionalitas mereka untuk hal-hal yang tidak diperlukan,” tegas Hasan.
Oleh karenanya, ia meminta publik menunggu hasil dari penulisan ulang sejarah tersebut.
Menurutnya, jangan sampai pengerjaan proyek penulisan ulang sejarah justru terburu-buru karena ditekan oleh desakan publik.
“Mau enggak kita menunggu dan memberi waktu? Kan ketergesa-gesaan ini juga bagian dari tekanan media sosial. Orang yang bekerja sekarang itu tidak boleh ditekan-tekan dengan opini media sosial yang terburu-buru karena mereka sedang mengerjakan sesuatu berdasarkan kompetensi dan keahlian mereka,” ucap Hasan.
Dia menambahkan pihak yang mengkritik proyek penulisan ulang sejarah juga harus punya kompetensi untuk memberikan penilaian.
“Kita yang mengkritik ini juga harus tahu diri nih, kita punya kompetensi dan literatur profesionalitas dalam menilai sebuah tulisan sejarah apa tidak,” kata dia.
Selain itu, ia menyorot tidak semua kejadian sejarah dapat ditulis.
Hasan mencontohkan soal pekerja seks komersil (PSK) bagi tentara Jepang saat di masa penjajahan.
“Dan tulisan sejarah tidak mungkin merangkum seluruh kejadian. Ada enggak dalam tulisan sejarah Indonesia yang pernah ditulis bahwa kita dulu di masa Jepang, pimpinan putra menyediakan PSK terhadap tentara Jepang,” ungkapnya.
“Ada nggak ditulis dalam sejarah kita, kejadian nggak? Kejadian, PSK dibawa dari Karawang kok. Tapi dalam sejarah kita ditulis nggak itu?” lanjut Hasan.
Menurut Hasan, para sejarawan tentu punya pertimbangan dalam menyusun ulang sejarah Indonesia.
“Jadi, penulisan sejarah pasti ada pertimbangan mata. Ada kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa untuk mempelajari sejarah ini, untuk apa? Memetik pelajaran di masa lalu dan untuk membesarkan bangsa kita di masa yang akan datang,” ujarnya.
Menbud Fadli Zon mengatakan saat ini uji publik terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia telah dimulai di DPR dan sejumlah universitas.
“Uji publiknya bulan Juli ini, tapi teman-teman DPR kemarin sudah mulai, di Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, di Universitas Hasanuddin,” ujar Fadli Zon saat ditemui di acara Pagelaran Wayang di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/7/2025) lalu.
Fadli mengatakan, proses uji publik yang kini dilakukan berjalan lancar, tidak ada masalah. “Enggak ada masalah,” katanya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya.
Menurutnya, penugasan tim itu untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.
Dasco memaparkan, pembentukan tim ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani dan para pimpinan DPR lainnya.
“Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR akan membentuk, menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI,” ujar Dasco, Sabtu (5/7/2025).
Dasco menjelaskan, tim yang diturunkan terdiri dari Komisi III DPR dan Komisi X DPR.
Dia menekankan, alat kelengkapan dewan yang diterjunkan ke dalam tim itu dipastikan bakal bekerja secara profesional.
“Yang terdiri dari komisi hukum, Komisi III dan komisi pendidikan dan kebudayaan, Komisi X untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan,” tuturnya.
Sementara itu, Dasco berharap, dengan supervisi ini, penulisan ulang sejarah yang digagas Kementerian Kebudayaan tidak lagi menjadi polemik.
“Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan,” imbuh Dasco.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 06:02
Tsunami Impor Makin Deras, Ini Usul PII Soal Negosiasi Tarif – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, berharap pemerintah bisa lebih fleksibel dalam melakukan negosiasi tarif dagang, termasuk dengan Amerika Serikat. Lantaran tsunami barang impor di pasar RI saat ini sudah semakin deras.

Dalam konteks ini, putra sulung mantan presiden BJ Habibie tersebut menyoroti peralihan pasar ekspor dari suatu negara, imbas adanya tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Semisal China, yang bakal memperluas ekspor ke negara lain seperti Indonesia.

“Ini (tsunami ekspor) memang akibat dan itu sudah terjadi. Ini bukan satu hal yang kita harus antisipasi. Kita sudah di tengah di dalamnya ya. Kalau kita lihat pasar kita di Indonesia, banyak sekali produk-produk dari luar, terutama dari Tiongkok,” ucapnya di sela acara Seminar Nasional Outlook Industrialisasi Indonesia di ICE BSD, Sabtu (5/7/2025).

“Karena kalau kita lihat, ekspor Tiongkok ke Amerika itu kurang lebih 35 persen. Itu kan barangnya ke lain tempat. Di antaranya juga ke Indonesia. Jadi itu harus kita siap-siap,” kata Ilham.

Di sisi lain, ia mewajari posisi Indonesia dalam perundingan dagang dengan AS, yang memberikan sejumlah penawaran kepada Negeri Paman Sam. Sebagai senjata untuk menegosiasikan tarif impor oleh Donald Trump, agar tidak terlalu besar.

Indonesia pada 7 Juli 2025 mendatang dijadwalkan bakal meneken nota kesepahaman (MoU) dengan pihak Washington DC, terkait kesepakatan dagang dan investasi senilai USD 34 miliar. Dalam kesepakatan itu, Indonesia berupaya menyeimbangkan neraca dagang dengan AS, termasuk dengan impor energi senilai USD 15,5 miliar dari Amerika Serikat.

05/07/2025 14:20