Xcloud.id

Tag: BJ Habibie

  • Benang Merah Mercy Ridwan Kamil hingga Ilham Habibie Dipanggil KPK

    Benang Merah Mercy Ridwan Kamil hingga Ilham Habibie Dipanggil KPK

    Jakarta –

    Terungkap alasan KPK memanggil anak Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Ternyata, Ilham Akbar Habibie akan diminta klarifikasi soal mobil Mercedes-Benz (Mercy) yang dijual ke mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

    Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi penempatan iklan BJB di media pada 2021-2023. RK terseret karena dia menjabat sebagai komisaris bank sewaktu masih menjadi Gubernur Jawa Barat.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku mantan Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH), yang menjabat pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (RSJK), selaku pihak swasta.

    Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan nonbujeter.

    KPK berencana memanggil RK setelah diduga terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pemanggilan RK merupakan kewenangan penyidik.

    “Tanggal (pemanggilan) belum. Kalau soal pemanggilan, saya menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada penyidik,” kata Setyo di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

    Setyo menjelaskan penyidiklah yang paling memahami prioritas perkara. Namun dia memastikan proses klarifikasi atau pemanggilan terhadap RK dilakukan pihak penyidik.

    “Ya karena kan dari suatu perkara itu pasti kan ada mana yang harus diprioritaskan, mana yang ada kemudian ini bisa dikesampingkan, gitu ya. Itu pertimbangan-pertimbangan penyidik itu ya menjadi ranahnya penyidik, terutama direktur penyidikan dan para kasatgas,” ungkap Setyo.

    “Tapi pastinya ya kan dilakukan karena konteksnya sudah dilakukan penggeledahan maka harus dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan klarifikasi gitu,” pungkasnya.

    Hingga saat ini belum diketahui, kapan KPK akan memanggil RK.

    KPK juga pernah menggeledah rumah RK terkait kasus ini. KPK menyita motor gede dan Mercy RK. Kedua kendaraan itu disebut bukan terdaftar atas nama RK.

    Fakta terbaru, terungkap kalau mobil Mercy yang disita KPK itu masih atas nama Ilham Akbar Habibie. Oleh karena itu, KPK akan memanggil Ilham Habibie Akbar.

    KPK telah melayangkan surat pemanggilan Ilham Akbar Habibie pada Jumat (22/8). Namun, Ilham tidak memenuhi panggilan KPK dan meminta penjadwalan ulang.

    KPK mengungkap Ilham Akbar Habibie bakal dimintai keterangannya soal penjualan mobil Mercedes Benz (Mercy) ke RK. Mobil Mercy itu sendiri telah disita KPK terkait kasus BJB.

    “Nah yang ingin didalami benar apa yang disampaikan (penjualan mobil Mercy ke RK),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Asep menjelaskan, mobil Mercy yang dibeli RK dari Ilham itu masih atas nama BJ Habibie.

    “Tapi yang menjadikan bernilai, kalau tidak salah STNK-nya masih STNK atas nama papanya ya,” ujar Asep.

    Ilham sendiri absen panggilan KPK pada Jumat (22/8) karena ada urusan lain. KPK pun belum membeberkan rinci kapan pemanggilan Ilham dijadwalkan kembali.

    “(Ilham) tidak hadir, suratnya sudah ada kepada kami yang bersangkutan kalau tidak salah ada acara di Malaysia. Sehingga minta untuk dijadwal ulang,” jelas Asep.

    Halaman 2 dari 2

    (eva/eva)

  • Korupsi BJB, KPK Ungkap Fakta Mobil Milik BJ Habibie yang Dijual ke Ridwan Kamil

    Korupsi BJB, KPK Ungkap Fakta Mobil Milik BJ Habibie yang Dijual ke Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami mobil merek Mercedes-Benz milik Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie, yang dijual oleh Ilham Akbar Habibie kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    “Yang menjadikannya bernilai, kalau tidak salah, STNK-nya [surat tanda nomor kendaraan] masih STNK atas nama papanya [ayah Ilham Akbar Habibie, atau B. J. Habibie] ya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dilansir dari Antara, Selasa (26/8/2025).  

    Asep menjelaskan pendalaman penjualan mobil milik mantan Presiden RI tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023. 

    Dia menjelaskan pendalaman tersebut seharusnya sudah dilakukan pada Jumat (22/8). Namun, Ilham Akbar Habibie berhalangan hadir.

    “Kalau tidak salah, [Ilham] ada acara di Malaysia, sehingga minta untuk dijadwalkan ulang. Saya agak lupa, apakah minggu depan atau di minggu depannya lagi, tetapi yang jelas beliau sudah memberikan waktu ya untuk dimintai keterangan sama kami,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengatakan KPK saat ini sedang menelusuri aliran dana terkait kasus tersebut, terutama sebelum memanggil Ridwan Kamil.

    “Nantinya, pada saat yang bersangkutan kami panggil, ya keterangannya, informasinya, sudah banyak yang akan kami tanyakan,” jelasnya.

    Sebelumnya pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Penyidik turut menyita sepeda motor hingga mobil dari penggeledahan tersebut.

    Hingga Senin (25/8), tercatat sudah 168 hari Ridwan Kamil belum dipanggil oleh KPK setelah penggeledahan tersebut.

    Dalam perkara itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).

    Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

    Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.

  • Prabowo Sebut Jokowi Tinggalkan Warisan IKN dan Hilirisasi – Page 3

    Prabowo Sebut Jokowi Tinggalkan Warisan IKN dan Hilirisasi – Page 3

    Selanjutnya, BJ Habibie yang dianggap sebagai sosok yang memperkenalkan teknologi tinggi, dan mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis multidimensi 1998.

    Lalu, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antar suku, agama dan ras. “Sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh,” kata Prabowo.

    Megawati Soekarnoputri sebagai penyelesai proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Prabowo mengapresiasi Megawati yang telah menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang collapse akibat krisis moneter 1998, dan sukses menggelar pemilu langsung untuk pertama kalinya.

    “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008. Berhasil menyelesaikan konflik Aceh, dan meletakan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang merata dan terencana,” pungkas Prabowo.

     

  • Kematian Prada Lucky dan Peringatan Keras Hapus Arogansi Senioritas di TNI Nasional 13 Agustus 2025

    Kematian Prada Lucky dan Peringatan Keras Hapus Arogansi Senioritas di TNI Nasional 13 Agustus 2025

    Kematian Prada Lucky dan Peringatan Keras Hapus Arogansi Senioritas di TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tewasnya Prajurit Dua (Prada) Lucky Chepril Saputra Namo di tangan para seniornya membuat publik menyoroti senioritas berbahaya di institusi TNI, khususnya matra Angkatan Darat.
    Peristiwa tersebut tak hanya memunculkan duka mendalam, tetapi juga mengingatkan bahwa kekerasan berbasis senioritas -antara prajurit senior dan junior- di tubuh TNI masih menjadi persoalan serius dan dianggap “tradisi”.
    Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, relasi senior-junior seharusnya dibangun atas dasar saling menghargai, bukan melalui intimidasi atau kekerasan.
    Meski pembinaan dan kedisiplinan adalah hal mutlak, cara-cara yang digunakan harus tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan hukum yang berlaku.
    “Hal tersebut tentu saja jangan sampai terulang lagi. Hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan, namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (11/8/2025).
    Politikus PDI-P itu pun menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tegas dan transparan terhadap seluruh tersangka. Dia juga meminta penyidikan tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap penyebab peristiwa ini.
    Hingga kini, penyidik Polisi Militer telah menetapkan 20 prajurit TNI sebagai tersangka, termasuk seorang perwira muda berpangkat letnan dua yang menjabat komandan peleton.
    “Tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik, apa yang menjadi penyebab dan bagaimana. Nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya,” kata Puan.
    Keterlibatan seorang perwira muda lulusan Akademi Militer membuat kasus ini semakin mencengangkan.
    Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Tb Hasanuddin menyesalkan peristiwa tersebut.
    “Awalnya saya pikir benar hanya empat orang pelakunya. Setelah dilakukan pengembangan menjadi 20. Dan lebih menarik, di dalamnya adalah komandan peletonnya. Seorang perwira berpangkat letnan dua, lulusan Akademi Militer. Masih muda sekali, mungkin umur sekitar 24-25. Tetapi ikut terlibat. Ini yang saya sesalkan,” ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (12/8/2025).
    Pensiunan TNI Angkatan Darat itu mengatakan, keberadaan perwira muda di barak prajurit adalah hal yang wajar. Namun, kehadiran mereka seharusnya untuk mengawasi dan membina, bukan ikut serta melanggar hukum.
    “Makanya para perwira letnan dua, letnan satu yang masih muda-muda itu harus tinggal bersama prajurit di barak untuk mengawasi ini. Bukan sebaliknya, malah terlibat dalam sebuah kejahatan bersama-sama,” ujarnya.
    Mantan Ajudan Presiden ke-3 RI BJ Habibie itu pun mendesak Polisi Militer mengungkap motif para pelaku nekat menganiaya Prada Lucky hingga tewas. Publik, kata dia, berhak mengetahui alasan di balik kekerasan yang berujung kematian tersebut.
    “Saya minta kepada Polisi Militer, coba dikejar. Apa sih sebetulnya motifnya? Ceritanya seperti apa kasus itu. Kok sampai dibunuh?” ucapnya.
    Politikus PDI-P itu enggan mempersoalkan munculnya asumsi bahwa pada awalnya para pelaku tidak berniat membunuh. Namun, kekerasan yang dilakukan beramai-ramai oleh puluhan orang dengan pukulan khas militer ke titik-titik mematikan, tetap akan membuat korban tidak mampu bertahan.
    “Dengan dipukuli beramai-ramai oleh sekian puluh orang, dan tentu pukulannya pukulan militer yang mengarah pada titik-titik mematikan, ya matilah,” jelas Hasanuddin.
    Prada Lucky (23) adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Wakanga Mere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pada Rabu (6/8/2025), dia mengalami kekerasan dari para seniornya di markas.
    Korban pun meninggal dunia menjalani perawatan intensif di Unit Perawatan Intensif (ICU) RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo.
    Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto mengatakan, 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang perwira. Seluruhnya kini diperiksa secara intensif oleh Polisi Militer Kodam Udayana.
    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan, kekerasan itu bermula dari kegiatan pembinaan prajurit. Dia menegaskan, pembinaan sejatinya tidak boleh berujung pada kekerasan.
    “Kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit. Tapi bisa saya katakan bahwa kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada masalah ini,” kata Wahyu.
    Wahyu membenarkan adanya perwira yang diduga sengaja memberi kesempatan bawahannya melakukan kekerasan. Tindakan itu diatur dalam Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
    “Militer yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan atau militer lainnya untuk melakukan tindak kekerasan itu juga akan dikenai sanksi pidana,” ujarnya.
    Bagi Hasanuddin, tragedi ini harus menjadi pelajaran besar bagi institusi untuk segera berbenah, dan mengubah budaya hubungan serta pembinaan prajurit senior ke junior.
    Jika evaluasi menyeluruh tidak segera dilakukan, kekerasan serupa dikhawatirkan akan kembali terulang. Kejadian tersebut pun tak hanya akan meninggalkan luka bagi keluarga korban, tetapi juga bagi kehormatan institusi TNI.
    Oleh karena itu, Hasanuddin mengusulkan agar Panglima TNI dan para Panglima Kodam di seluruh Indonesia perlu membuat pedoman yang jelas, mengenai hubungan sehat antara prajurit senior dan junior.
    “Saya berharap kepada Panglima TNI, juga kepada Panglima Kodam di seluruh Indonesia, cobalah sekarang dibuat sebuah petunjuk. Hubungan yang sehat antara senior dan junior itu seperti apa,” kata Hasanuddin.
    Pedoman itu, lanjutnya, harus menekankan sikap saling menghormati dan menghapus arogansi, baik antara senior dan junior maupun antara komandan dan prajurit.
    “Jangan ada sifat arogansi lah. Ya biasa-biasa saja. Toh sesudah pensiun, kita kembali menjadi masyarakat biasa, baik senior maupun junior. Jadi, harus ada petunjuk yang jelas seperti apa sikap dan perlakuan senior pada junior. Seharusnya memberi contoh, memberikan arahan yang positif. Itu harapan saya,” tutur Hasanuddin.
    Sebagai pensiunan TNI, Hasanuddin mengakui bahwa kepemimpinan di lingkungan militer menuntut ketegasan.
    Namun, sejak tahun 1974-1975 sudah ada instruksi yang melarang tindakan fisik berupa pemukulan atau penyiksaan terhadap prajurit.
    “Memberikan hukuman disiplin berupa
    push-up
    ,
    squat jump
    , atau pembinaan fisik lain itu pun ada batasannya. Dan ini harus diulang lagi oleh para komandan sekarang ini,” jelas Hasanuddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kilas Balik Pesawat N250, Simbol Teknologi Nasional yang Berakhir di Museum

    Kilas Balik Pesawat N250, Simbol Teknologi Nasional yang Berakhir di Museum

    Bisnis.com, JAKARTA — Tepat pada 10 Agustus 1995 atau 30 tahun yang lalu, pesawat asli buatan Bapak Teknologi Nasional, Bacharudin Jusuf Habibie, N250 untuk pertama kalinya mengudara di langit Indonesia. 

    Terbangnya pesawat N250 Gatotkaca secara perdana di langit Kota Bandung dan disaksikan langsung oleh Presiden Soeharto, diabadikan sebagai peringatan Hari Teknologi Nasional (Harteknas) setiap tanggal 10 Agustus. 

    Sayang, masa depan N250 yang diciptakan Habibie tak berlangsung lama usai krisis moneter yang menerpa Indonesia. Memaksa Proyek Strategis Nasional (PSN) itu berhenti dengan imbalan utang dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF). 

    Alhasil, pesawat tersebut harus mendekam di hangar PT Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN), kini menjadi PT Dirgantara Indonesia (Persero), selama 25 tahun sebelum akhirnya dibawa ke museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala (Muspusdirla) Yogyakarta pada 2020. 

    Spesifikasi Pesawat N250 

    Melansir dari laman resmi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, pesawat N250 Memiliki spesifikasi mesin dual turboprop 2439 KW Allison AE 2100C dengan 6 bilah baling-baling. 

    Pesawat ini memiliki berat kosong 13.665 kg, berat maksimum saat lepas landas 22.000 kg,  panjang 26,30 meter, tinggi 8,37 meter, serta rentang sayap 28 meter.

    N250 Gatotkaca mampu terbang dengan kecepatan maksimal 610 km per jam dan kecepatan ekonomis 555 km per jam. Kecepatan ini menjadi angka tertinggi di kelas turboprop dengan 50 penumpang. 

    Sedangkan untuk ketinggian operasinya adalah 25.000 kaki atau 7.620 meter di atas permukaan laut dengan daya jelajah mencapai 2.040 km. Sementara bahan bakar standar pada N250 mampu menjelajah hingga 1.480 km. 

    Pesawat Gatotkaca N250 di Museum

    Sementara berdasarkan catatan pemberitaan Bisnis, salah satu keunggulan yang ditonjolkan IPTN untuk memenangkan pertempuran di medan pemasaran pesawat komuter 80 penumpang kala itu adalah melengkapi N-250 dengan sistem pengendali penerbangan fly by wire (FBW).

    Selama ini, teknologi FBW baru diterapkan pada pesawat tipe besar seperti Airbus A-320 dan Boeing 777. Dengan demikian, N-250 merupakan jenis pesawat yang ketiga menggunakan teknologi tersebut, atau yang pertama dalam kelas komuter.

    Selain pertimbangan keamanan, sistem FBW juga dimaksudkan untuk memudahkan pilot mengendalikan pesawat tersebut dalam setiap kondisi.

    Sejarah Pesawat N250 

    Rencana pengembangan pesawat N250 ini pertama kali diungkapkan oleh PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang sekarang menjadi PT. Dirgantara Indonesia pada Paris Air Show di tahun 1989. Pembuatan prototipe pesawat N250 Gatotkaca dimulai pada tahun 1992.

    Awalnya, pesawat ini dibuat dengan kapasitas 30 penumpang, namun pada tahun 1989 desain tersebut diubah dan dibuat dengan kapasitas 50 penumpang. Sejatinya, pesawat ini dibuat untuk menjadi alat transportasi antar pulau dan antar kota, karena itu bentuk N250 tidak terlalu besar.

    Pemberian nama pesawat N250 Gatotkaca tentu bukanlah tanpa alasan. Kode N pada nama pesawat memiliki arti sebagai “Nusantara” yang menunjukkan bahwa proses desain hingga produksinya dikerjakan di Indonesia. Sedangkan “Gatotkaca” yang disematkan pada pesawat tersebut adalah nama pemberian presiden RI ke-2 Soeharto untuk prototipe N250.

    Sementara itu angka 250 mengacu pada 2 mesin dan 50 mewakili kapasitas pesawat dengan 50 penumpang. Pesawat hasil rancangan BJ Habibie ini menggunakan teknologi yang cukup canggih yang dibuat untuk 30 tahun kedepan. 

    Mendiang Bacharudin Jusuf Habibie, yang kala itu memimpin IPTN, nyatanya sudah menyiapkan 4 desain prototipe pesawat komuter dengan kapasitas angkut 50 orang—termasuk N250. 

    BJ Habibie

    Empat gambar desain pesawat itu kini masih dipajang di kantor PT Dirgantara Indonesia (Persero). Presiden Kedua RI Soeharto bahkan sempat memberikan nama pada masing-masing gambar rancangan pesawat N250 tersebut. 

    Pertama, Gatotkoco, lalu Kerincing Wesi, Konconegoro, dan terakhir Putut Guritno. Sobekan kertas halaman buku tulis berisi tulisan tangan masing-masing nama-nama pesawat itu dipajang bersama gambar 4 desain pesawat itu, diparaf Habibie tanggal 17 Agustus 1993.

    Dua di antaranya, yakni Gatotkoco dan Koconegoro sudah rampung dibangun kala itu. Sementara empat pesawat seluruhnya disiapkan untuk menjalani uji sertifikasi agar lebih cepat rampung melalap jam terbang yang dipersyaratkan bagi pesawat baru. 

    “Dua sudah terbang. Sudah mulai start sertifikasi, tapi belum selesai. Belum tuntas, sampai krisis terjadi dan proyek ini dihentikan,” kata Direktur PT Dirgantara Indonesia (Persero) Elfien Goentoro kala itu. 

    Habibie menyebutkan harga jual N-250 diperkirakan mencapai US$13,5 juta atau sekitar Rp27 miliar. dengan harga jual sebesar itu, IPTN akan mencapai break even point setelah melahirkan Gatotkaca yang ke-260. 

    Jumlah penjualan itu diperkirakan tercapai pada 2007, kalau pemasaran lancar. Sementara itu, IPTN cukup banyak menyedot dana untuk pengembangan proyek prestisius tersebut. Setidaknya US$650 juta dana dari kantung pemerintah yang akan dilahap guna memenuhi keperluan tersebut.

    Harapan penjualan dan cita-cita N250 hilir mudik di langit Nusantara pun tak pernah terjadi imbas krisis moneter. N250 bahkan menjadi salah satu poin dalam perjanjian dengan IMF, di mana penghentian program ditukar dengan dukungan utang IMF untuk membantu ekonomi Indonesia. 

  • Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto

    Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyematkan anugerah jenderal kehormatan dan kenaikan pangkat kehormatan ke sejumlah purnawirawan dan perwira tinggi TNI.

    Penganugerahan itu diberikan saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

    Dalam upacara yang diikuti oleh 27.384 prajurit dari tiga matra TNI itu, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda pangkat Jenderal Kehormatan, menyematkan tanda jabatan Wakil Panglima TNI, menyerahkan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit berintegritas tinggi.

    Selain itu, Prabowo juga meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI di antaranya peningkatan kepangkatan perwira tinggi pasukan elite TNI dan pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru.

    Berikut profil penerima penganugerahan itu:

    Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah

    Alumni AMN 1965, aktif dalam Kopassus dan operasi penting di Timor:

    Yunus memasuki satuan elite Kopassus (dahulu RPKAD), mulai dari Komandan Peleton Grup 2, Komandan Kompi Grup 2 dan Grup 4, hingga menjabat Komandan Batalyon Infanteri 744 yang dikenal atas keterlibatannya dalam operasi di Timor Timur, termasuk penembakan Nicolao Lobato pada tahun 1978

    Dia meneruskan karier sebagai Kepala Staf Kodam VI/Tanjungpura, Panglima Kodam II/Sriwijaya, dan kemudian menjabat Komandan Sesko ABRI serta Kepala Staf Sosial Politik ABRI

    Pada masa transisi reformasi, Yunus menjadi Ketua Fraksi ABRI di MPR pada tahun 1997, kemudian ditugaskan sebagai Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan di Sekretariat Negara. Dia kemudian ditunjuk sebagai Menteri Penerangan oleh Presiden BJ Habibie (1998–1999), dan dikenal karena mencabut kewajiban SIUPP serta menghentikan pemutaran film kontroversial G30S/PKI—langkah yang menjadi tonggak awal kebebasan pers era reformasi

    Setelah pensiun sebagai Letjen TNI pada 1999, Yunus bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia juga menjabat sebagai Sekjen PPP (2003–2007) dan pernah menjadi anggota DPR RI (2004–2009) dari fraksi PPP. Sejak tahun 2015, dia aktif bergabung dengan Partai Gerindra dan dipercaya sebagai anggota Dewan Pembina 

    Dihormati dengan pangkat kehormatan oleh Presiden Prabowo pada Agustus 2025:

    Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan Jenderal TNI bintang empat kepada Yunus Yosfiah, sebagai pengakuan atas dedikasi dan jasanya selama pengabdian di TNI dan pelayanan negara

    Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

    Alumni Akabri 1974, rekan seangkatan Prabowo di militer:

    Sjafrie Sjamsoeddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 30 Oktober 1952. Ia menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), lulus pada 1974 bersama Presiden Prabowo Subianto

    Memulai karier sebagai perwira Kopassus, Sjafrie memegang jabatan sebagai Komandan Peleton, Komandan Kompi, hingga Wakil Asisten Operasi Kopassus. Dia kemudian dipercaya menjadi Komandan Grup A Paspampres dan bertugas sebagai pengawal pribadi Presiden Soeharto. Kariernya berkembang hingga menduduki posisi penting seperti Danrem 061, Kepala Staf Kodam Jaya, hingga Panglima Kodam Jaya pada era 1997–1998 

    Masuk pemerintahan sebagai pejabat Kementerian Pertahanan hingga kini menjadi Menteri Pertahanan (2024–sekarang).

    Setelah pensiun dari militer pada sekitar tahun 2010, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan kemudian Wakil Menteri Pertahanan antara 2010–2014. 

    Sejak 2019, dia menjadi Asisten Khusus Menteri Pertahanan di bidang manajemen pertahanan. Pada 2023, ia menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Pertahanan dengan hasil Summa Cum Laude  

    Pada 21 Oktober 2024, Prabowo Subianto melantik Sjafrie sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Merah Putih Hubungan mereka bersahabat erat sejak masa cadet di Akmil dan berlanjut ke kerja sama profesional hingga kini.

    Pada 13 Maret 2025, dia menerima empat tanda kehormatan tertinggi dari TNI, meliputi Bintang Yudha Dharma Utama, Kartika Eka Paksi Utama, Jalasena Utama, dan Swa Bhuana Paksa Utama. Selain itu, ia juga telah dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal (Purn) Kehormatan pada 10 Agustus 2025 sebagai penghargaan atas jasa dan dedikasinya di dunia militer dan pertahanan.

    Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra

    Lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 30 November 1964, Herindra menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer tahun 1987 dan meraih predikat terbaik Angkatan (Adhi Makayasa)

    Bergabung dengan Kopassus sejak dini, dia memimpin Batalyon Infanteri 812 (unit kontra-teror) dan menjalani berbagai peran di intelijen serta teritorial—termasuk sebagai Kasum TNI, Inspektur Jenderal, hingga pimpinan umum Kopassus.

    Karier pemerintahan pasca-pensiun yaitu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan sejak Desember 2020 hingga Oktober 2024, lalu dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 21 Oktober 2024. Ia juga menjabat Komisaris Utama PT Len Industri

    Menerima berbagai tanda jasa—mulai dari Bintang Yudha Dharma, Kartika Eka Paksi, hingga penghargaan asing seperti Royal Order of Sahametrei dari Kamboja.

    Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo menganugerahi Herindra pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) atas dedikasi panjangnya terhadap TNI dan negara  

    Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo

    Lahir di Blitar, Jawa Timur (25 Agustus 1955), Agus menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1978.

    Menjabat sebagai Kepala Staf TNI AL sejak November 2009 dan kemudian diangkat menjadi Panglima TNI pada Desember 2010. Dalam tugasnya, ia memperkuat profesionalisme dan mendorong modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

    Pada 10 Agustus 2025, Agus mendapatkan pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi strategisnya di TNI dan pemerintahan.

    Letjen TNI (KKO) (Purn) Ali Sadikin

    Ali Sadikin lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 7 Juli 1926. Ia memulai kiprah kemiliterannya dalam era awal kemerdekaan, bergabung dengan angkatan laut (yang kemudian menjadi Korps Marinir), dan berani maju ke garis depan dalam pertempuran melawan Belanda—aksi heroiknya disebut “Hollywood style”.

    Selain kiprah militer, Ali juga aktif sebagai anggota kelompok “Petisi Lima Puluh”, yang vokal menolak dominasi kekuasaan otoriter di era Orde Baru.

    Meskipun telah wafat pada 20 Mei 2008, Ali Sadikin secara anumerta dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) oleh Presiden Prabowo pada 10 Agustus 2025 sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya bagi bangsa.

  • Kebijaksanaan Presiden Merawat Harmoni Kehidupan Berbangsa Bernegara

    Kebijaksanaan Presiden Merawat Harmoni Kehidupan Berbangsa Bernegara

    Jakarta –

    Harmoni kehidupan berbangsa-bernegara sekali-kali tidak boleh dipertaruhkan untuk tujuan apa pun, apalagi untuk kepentingan sempit sesaat. Harmoni itu menjadi wujud nyata keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan inti dari stabilitas politik dan ketahanan nasional.

    Dengan menggunakan hak prerogatif memberi abolisi dan amnesti kepada 1.116 orang, Presiden Prabowo Subianto mulai memperkokoh harmoni kehidupan berbangsa-bernegara.

    Gaduh di ruang publik yang tak berkesudahan menyajikan fakta dan kesan tentang disharmoni kehidupan bersama. Suka tidak suka, harus diakui bahwa bekas luka atau residu Pemilihan Umum 2024 sedikit banyak berkontribusi bagi terbentuknya fakta disharmoni hari-hari ini.

    Sudah dimunculkan beberapa ungkapan yang bertujuan memberi gambaran bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dinamika seperti ini tentu saja memprihatinkan.

    Menggunakan platform media sosial, sejumlah elemen masyarakat mengemukakan pendapat dan menyuarakan persepsinya tentang berbagai aspek, utamanya beberapa aspek yang berkait maupun berdampak langsung pada kehidupan bersama.

    Dari aspek kebijakan publik yang dinilai tidak aspiratif, penegakan hukum yang tebang pilih, rivalitas para politisi dan perilaku elit yang tidak mengindahkan etika dan moral, hingga aspek yang berkait dengan kesejahteraan bersama seperti melemahnya konsumsi rumah tangga dan masalah peningkatan jumlah pengangguran.

    Pada beberapa aspek yang menyedot perhatian hampir semua komunitas, pendapat atau persepsi kelompok-kelompok masyarakat sudah barang tentu tidak sama, sehingga yang muncul adalah pro-kontra atau siapa memihak siapa. Masyarakat seperti terkotak-kotak.

    Itulah sumber kegaduhan. Semakin bising ketika pejabat publik tidak bijak menanggapi pendapat atau aspirasi masyarakat. Gaduh tak berkesudahan itu menjadi gambaran riel tentang derajat harmoni kehidupan bersama.

    Sebab, publikasi pendapat atau persepsi melalui media sosial itu tak jarang sarat dengan umpatan, caci maki, sindiran hingga ragam tuduhan atau sinyalemen yang kebenarannya masih diragukan.

    Membangun kembali harmoni kehidupan bersama saat ini tidak semudah membalikan tangan atau cukup dengan sekadar imbauan. Apalagi, sebagaimana sudah menjadi pengetahuan bersama, residu Pemilu 2024 selalu memunculkan beberapa desakan, termasuk reshuffle kabniet untuk memperkokoh kepemimpinan nasional.

    Presiden Prabowo paham akan fakta disharmoni itu dan komprehensif mempelajari akar permasalahannya. Dia pun menyerap semua aspirasi yang mengemuka di ruang publik. Karena harus bijaksana, Presiden tidak ingin tergesa-gesa, kendati sadar bahwa disharmoni ini tidak boleh berlarut-larut.

    Presiden mengambil posisi yang bijaksana dengan mengayomi semua elemen masyarakat.

    Untuk membangun kembali harmoni kehidupan berbangsa-bernegara itu, langkah awal Presiden Prabowo adalah menggunakan hak prerogatif-nya dengan memberi abolisi dan amnesti kepada 1.116 warga.

    Memperkokoh kembali harmoni kehidupan berbangsa-bernegara saat ini memang tidak mudah, tetapi dengan kebijaksanaan amnesti dan abolisi, Presiden Prabowo sudah berupaya dan mulai meletakan dasar untuk rekonsoliasi bagi semua elemen masyarakat.

    Patut dipahami bahwa kebijaksanaan itu lahir dari kesadaran mendalam tentang pentingnya stabilitas politik, persatuan nasional, dan rekonsiliasi elite di tengah dinamika perubahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.

    Sejalan dengan itu, keputusan DPR RI yang menyetujui kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto itu patut diapresiasi.

    Abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo mengajarkan kepada semua pihak bahwa kekuasaan digunakan untuk merangkul, bukan mengucilkan untuk menyatukan, bukan memecah belah. Kebijaksanaan Ini lahir dari keberanian moral dan visi kenegaraan yang jauh ke depan.

    Pemberian abolisi kepada Tom Lembong merupakan sinyal keterbukaan terhadap kelompok profesional yang kritis dan yang selama ini berada di luar lingkar kekuasaan. Sedangkan amnesti kepada Hasto Kristiyanto mencerminkan iktikad baik Presiden membuka ruang dialog kepada kekuatan politik utama seperti PDI Perjuangan yang selama ini mengambil posisi sebagai oposisi utama.

    Dalam konteks itu, pemberian abolisi dan amnesti jangan dipahami sebagai kompromi politik, melainkan konsolidasi nasional. Presiden memahami bahwa di tengah tantangan global dan domestik, Indonesia membutuhkan persatuan untuk menjaga arah pembangunan menuju 2045.

    Sejarah mencatat bahwa politik rekonsiliasi sudah terbukti menjadi kekuatan yang mewujudnyatakan stabilitas dan kebangkitan nasional. Contohnya adalah kebijaksanaan Presiden BJ Habibie pada 1999 yang memberikan amnesti kepada banyak tahanan politik. Kebijaksanaan ini dicatat sebagai awal dari konsolidasi demokrasi pasca reformasi.

    Kebijaksanaan Presiden Prabowo pun menjadi penegasan bahwa semangat serupa masih relevan dalam menghadapi era kompetisi geopolitik global dan tantangan internal bangsa. Kebijaksanaan Presiden Prabowo merupakan manifestasi kekuatan moral seorang pemimpin yang memahami bahwa pengampunan adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan.

    Sebagaimana Abraham Lincoln pernah menolak mendiskriminasi bekas musuhnya dalam Perang Sipil Amerika Serikat, Presiden Prabowo pun kini mengambil posisi sebagai pemersatu bangsa, bukan sebagai penjaga tembok pemisah.

    Oleh alasan keberagaman Indonesia, harmoni kehidupan berbangsa-bernegara menjadi sebuah keutamaan yang bersifat final. Perberdaan cara pandang politik adalah keniscayaan, tetapi beda cara pandang itu tidak boleh merusak harmoni berbangsa-bernegara.

    Harmoni itu sekali-kali tidak boleh dipertaruhkan untuk tujuan apa pun, apalagi untuk kepentingan sempit sesaat. Harmoni kehidupan berbangsa-bernegara itu menjadi wujud nyata keutuhan NKRI dan inti dari stabilitas politik dan ketahanan nasional.

    Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI

    (akn/ega)

  • 1 Prabowo Anugerahkan Jenderal Kehormatan Bintang Empat kepada 5 Tokoh Nasional

    1 Prabowo Anugerahkan Jenderal Kehormatan Bintang Empat kepada 5 Tokoh Nasional

    Prabowo Anugerahkan Jenderal Kehormatan Bintang Empat kepada 5 Tokoh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan bintang empat kepada lima perwira tinggi purnawirawan TNI dalam upacara kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Kelima penerima kehormatan tersebut adalah Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Letjen TNI (Purn) M. Herindra, Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah, Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo, dan Letjen TNI KKO (Purn) Ali Sadikin.
    Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, saat ini merupakan Menteri Pertahanan (Menhan).
    Sebelumnya, Sjafrie juga pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
    Selanjutnya, Letjen TNI (Purn) M. Herindra saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sebelumnya, ia pernah menjadi Wakil Menteri Pertahanan di era Prabowo dan Pangdam III/Siliwangi.
    Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah merupakan lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1965. Ia dikenal selalu berhasil dalam penugasan operasi selama perjalanan karir militernya. Dalam pemerintahan, Yunus Yosfiah terakhir menjabat sebagai Menteri Penerangan era Presiden BJ Habibie.
    Lalu, Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo dikenal pernah menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan pada periode 2017-2018, serta memimpin Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
    Sementara itu, Letjen TNI KKO (Purn) Ali Sadikin merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977. Sosok legendaris di TNI Angkatan Laut ini dikenal sebagai pemimpin yang berani, inovatif, dan memiliki kontribusi besar bagi pembangunan ibu kota.
    Penganugerahan pangkat kehormatan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas jasa-jasa para perwira tinggi tersebut dalam mengabdi kepada bangsa, baik saat masih berdinas aktif maupun setelah purna tugas.
    Upacara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran pimpinan TNI, pejabat Kementerian Pertahanan, dan keluarga besar penerima penghargaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gol Cepat Victor Dethan Antar PSM Makassar Unggul 1-0 di Babak Pertama Meski Tanpa Rekrutan Baru

    Gol Cepat Victor Dethan Antar PSM Makassar Unggul 1-0 di Babak Pertama Meski Tanpa Rekrutan Baru

    FAJAR.CO.ID, PAREPARE — Meski tampil tanpa pemain baru karena masih terkena sanksi larangan pendaftaran dari FIFA, PSM Makassar berhasil unggul 1-0 atas Persijap Jepara pada babak pertama laga pembuka BRI Super League 2025/2026. Pertandingan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Jumat (8/8/2025).

    Gol tunggal PSM dicetak oleh pemain muda Victor Dethan pada menit ke-7. Ia berhasil mengonversi umpan matang dari bek asing Victor Luiz menjadi gol pembuka pertandingan. Keunggulan ini membuat Pasukan Ramang menutup paruh pertama dengan keunggulan tipis atas tim promosi tersebut.

    Tanpa kehadiran pemain baru akibat registration ban, PSM tetap tampil percaya diri sejak peluit awal dibunyikan. Tim asuhan Bernardo Tavares tampil agresif dan langsung menekan lini belakang Persijap sejak menit-menit awal.

    Dalam pertandingan ini, PSM hanya diperkuat dua pemain asing, yakni Victor Luiz dan Aliosio Soares Neto. Sisa komposisi tim diisi oleh para pemain lokal yang merupakan wajah lama dari musim sebelumnya. Di bawah mistar, Reza Arya Pratama tetap menjadi pilihan utama.

    Untuk lini pertahanan, pelatih asal Portugal itu menurunkan empat pemain: Victor Luiz, Aliosio Neto, Syahrul Lasinari, dan Daffa Salman. Sementara itu, sektor tengah diisi oleh Victor Dethan, Ricky Pratama, Karel Iek, dan Akbar Tanjong. Di lini depan, dua penyerang muda, Achmat Fachrul Adiyia dan Muhammad Arham, dipercaya untuk menggedor pertahanan lawan.

    Kondisi PSM yang belum bisa mendaftarkan pemain barunya disebabkan oleh sanksi larangan transfer dari FIFA. Sanksi tersebut merupakan buntut dari permasalahan gaji yang belum terselesaikan dengan mantan pemain andalan mereka, Willem Jan Pluim. (zak/fajar)

  • Tujuan Peneliti Beberkan Riset Tsunami Raksasa di RI: Agar Waspada

    Tujuan Peneliti Beberkan Riset Tsunami Raksasa di RI: Agar Waspada

    Jakarta –

    Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap temuan menarik terkait bukti ilmiah jejak tsunami raksasa yang pernah melanda wilayah selatan Jawa ribuan tahun lalu. Temuan ini dibeberkan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap bencana.

    Peneliti Ahli Madya PRKG BRIN, Purna Sulastya Putra menyebutkan, hasil riset paleotsunami ini membuka wawasan baru dan menjadi peringatan penting akan potensi ancaman megatsunami yang masih membayangi kawasan padat penduduk tersebut.

    Sejumlah kalangan mungkin menganggap laporan hasil riset semacam ini terkesan menakut-nakuti. Sedikit kilas balik, di ranah yang sama, di 2018, pernah terjadi seorang peneliti yang memaparkan riset tentang potensi tsunami setinggi 57 meter di Pandeglang, Jawa Barat, dianggap meresahkan masyarakat dan malah menghadapi ancaman hukum.

    Akhirnya, tsunami sungguh terjadi di Pandeglang yang memakan korban salah satunya band Seventeen. Barulah publik menyadari perlunya menaruh kepercayaan pada ilmuwan dan sains. Ditanya pendapatnya mengenai hal ini, Purna menegaskan bahwa sebagai peneliti, pemaparan hasil riset soal tsunami dimaksudkan untuk kewaspadaan dan kesiapan mitigasi, tidak pernah ada maksud untuk membuat resah.

    “Soal itu (ancaman hukum) mungkin bisa dibahas oleh (pihak) yang lain. Kalau dari kami, sebagai peneliti, kami sampaikan bukti ilmiah yang ada. Kami menyampaikan hasil riset berdasarkan data lapangan, setelah dianalisis memang hasilnya, zaman dulu kita pernah mengalami kejadian tsunami berulang,” ujarnya dalam pemaparan ‘Menggali Jejak Tsunami Purba di Selatan Jawa’ di Gedung BJ Habibie, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

    Purna berharap pemaparan hasil risetnya benar-benar dimanfaatkan berbagai pihak terkait untuk kesiapsiagaan bencana. Ia pun menegaskan bahwa apa yang dilakukannya dan para peneliti lain sama sekali bukan untuk menakut-nakuti apalagi membuat kehebohan.

    “Kalau kita langsung (edukasi) ke masyarakat sebenarnya nggak ribut seperti itu. Misalnya pas di lapangan kita sampaikan ada jejak lapisan tsunami, ini menjadi bukti bahwa tsunami itu besar dan berulang, nggak langsung heboh. Ketika kami sampaikan ke desa, kecamatan, bahkan ke BPBD misalnya. Bahkan kemarin yang Kulon Progo itu saya dihubungi untuk cross-check, mereka ingin tahu lebih detail,” tutur Purna menceritakan pengalaman di lapangan.

    “Sebagai peneliti adalah tanggung jawab kami menyampaikan itu (hasil riset) terkait nanti kebijakannya seperti apa, itu tidak langsung menjadi ranah kami. Mungkin ada tim lain lagi yang kemudian menyusun kebijakan berdasarkan hasil riset itu,” imbuhnya.

    Peneliti Ahli Madya PRKG BRIN, Purna Sulastya Putra dan Pranata Humas Ahli Madya BRIN Sugiarti. Foto: BRIN

    Pranata Humas Ahli Madya BRIN Sugiarti yang menjadi moderator diskusi menambahkan, para peneliti di BRIN fokus pada hasil riset. Dalam kompetensi dan praktiknya bersama masyarakat, terutama dalam isu kebencanaan, BRIN selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    “Kekhawatiran atau kepanikan itu sebenarnya bukti dari awareness masyarakat bahwa misalnya, oh ya seperti tadi disampaikan dalam kira-kira 200 tahun lagi gitu akan terjadi tsunami raksasa. Yang terpenting di sini adalah kepedulian dari pemerintah daerah untuk membangun infrastrukturnya disesuaikan dengan potensi bencana tadi,” kata Sugiarti.

    “Jadi ini tidak menunjukkan kapan itu terjadi bulan atau tanggal, tapi ini kurun waktu, untuk mewaspadai karena bencana alam tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita sebagai manusia bisa beradaptasi, melakukan mitigasi, sehingga meminimalisir korban jiwa yang nanti diprediksi akan terjadi,” tutupnya.

    (rns/rns)