Xcloud.id

Tag: BJ Habibie

  • 4 Bahlil Usul Semua Presiden RI Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Tak Hanya Soeharto Nasional

    4 Bahlil Usul Semua Presiden RI Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Tak Hanya Soeharto Nasional

    Bahlil Usul Semua Presiden RI Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Tak Hanya Soeharto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar semua presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia mendapatkan gelar pahlawan nasional.
    Usulan tersebut disampaikannya ketika ditanya soal adanya penolakan pemberian gelar
    pahlawan nasional
    kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia
    Soeharto
    .
    “Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan
    gelar pahlawan nasional
    , ya,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
    Dalam daftar 40 nama yang diusulkan Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat pula nama Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Selain Gus Dur, Bahlil juga mengusulkan agar Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie diberikan gelar pahlawan nasional.
    “Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanya lah,” ujar Bahlil.
    Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu juga menjawab soal adanya penolakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
    Menurutnya, jasa yang dilakukan Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia menjadi indikator kelayakan untuk menerima gelar pahlawan nasional.
    “Negara ini, kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa, ya. Jadi kita biasa saja. Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa,” ujar Bahlil.
    Bahlil mengatakan, penolakan merupakan hal yang lumrah karena tidak ada manusia yang benar-benar sempurna.
    Kendati demikian, ia mengungkit jasa Soeharto yang menciptakan swasembada pangan, lapangan pekerjaan, hingga membuat Indonesia dijuluki Macan Asia.
    “Mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100 persen kemudian inflasinya terjaga, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam swasembada pangan, swasembada energi, sampai kemudian bangsa kita menjadi Macan Asia di pada saat itu ya, di zaman Orde Baru,” ujar Bahlil.
    Dok. KOMPAS/Charles Dharapak Presiden Soeharto saat mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka, Jakarta, 21 Mei 1998.
    Sementara itu, 500 aktivis dan akademisi menyatakan menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI itu.
    Penolakan itu ditegaskan dalam deklarasi di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). Aktivis HAM yang juga Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid mendesak agar usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional dibatalkan.
    Setidaknya ada empat alasan mengapa koalisi masyarakat sipil menolak gelar untuk Soeharto. Pertama, karena pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dipenuhi berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
    Kedua, pemerintah Soeharto dipenuhi oleh berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
    “Yang ketiga, juga diikuti dengan pemberangusan kebebasan berpendapat, kebebasan pers sampai dengan kebebasan akademik,” ungkap Usman.
    “Dan yang terakhir adalah adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi selama pemerintahan Soeharto,” sambungnya menegaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah masih menggodok 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Di antara beberapa nama yang mencuat, nama Presiden ke-2 RI, Soeharto justru mencuri perhatian publik.
    Pengusulan gelar
    pahlawan nasional
    sendiri berasal dari berbagai kalangan, mulai dari serikat pekerja, pemerintah daerah, bahkan partai politik.
    Selain
    Soeharto
    , dua nama lain yang turut diusulkan menerima gelar pahlawan nasional adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau
    Gus Dur
    dan aktivis buruh Marsinah.
    Soeharto sendiri namanya diusulkan untuk memperoleh gelar pahlawan oleh Partai Golkar, sebagaimana diakui oleh ketua umumnya, Bahlil Lahadila, sebelumnya. Namun, pengusulan ini menuai banyak penolakan, salah satunya dari kelompok elemen masyarakat sipil serta Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP, Bonnie Triyana.
    Meski banyak penolakan, tak sedikit pula yang mendukung usulan tersebut.
    Ketua Majelis Ulama Indonesia (
    MUI
    ) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh berpandangan bahwa setiap mantan presiden yang telah tiada layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.
    Menurutnya, mereka telah berjuang dan berkorban dalam memimpin Indonesia.
    “Setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para tokoh pemimpin bangsa, termasuk para mantan Presiden yang telah memimpin Indonesia,” kata Asrorun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11/2025), mengutip
    Antara
    .
    “Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pak Karno (Soekarno), Pak Harto (Soeharto), Pak Habibie (BJ Habibie), dan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), adalah para pemimpin bangsa yang layak menjadi pahlawan,” katanya lagi.
    Menurut Asrorun, masyarakat tidak boleh menyimpan dendam dan mengungkit keburukan para pemimpin terdahulu karena memang tidak ada orang yang sempurna.
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur.
    Gus Fahrur berpandangan bahwa Soeharto dan Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda.
    “Pak Harto (Soeharto) berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi,” kata Gus Fahrur dikutip dari
    Antara
    , Rabu (5/11/2025).
    Menurut Gus Fahrur, pada era kepemimpinan Soeharto, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru di Asia berkat program pembangunan yang terencana serta stabilitas ekonomi dan keamanan yang tinggi.
    Selain itu, menurut dia, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan.
    Sementara itu, Gus Fahrur menyebut, Gus Dur berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi.
    “Keduanya punya jasa luar biasa dalam membangun bangsa di masa-masa sulit,” jelas dia.
    Ketua Pimpinan Pusat (PP)
    Muhammadiyah
    , Dadang Kahmad, menilai, Soeharto adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak mendapat penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan dan kepemimpinannya.
    “Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya melansir
    Antara
    , Kamis (6/11/2025).
    Menurutnya, Soeharto ikut berjuang dalam perang gerilya dan berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional.
    Selama menjabat presiden, lanjutnya, Soeharto dinilai berhasil menjalankan berbagai program pembangunan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    Dadang menambahkan, keberhasilan kepemimpinan Soeharto tecermin dari pencapaian swasembada beras pada 1980-an, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, serta terjaganya stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan selama masa pemerintahannya.
    “Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Sebut Mantan Presiden Pantas Jadi Pahlawan Nasional: Soeharto, Gusdur, dan Habibie

    Bahlil Sebut Mantan Presiden Pantas Jadi Pahlawan Nasional: Soeharto, Gusdur, dan Habibie

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto yang menuai perdebatan publik.

    Dia menilai, perbedaan pendapat terkait hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi bangsa Indonesia tetap harus menghargai jasa para tokoh yang telah berkontribusi besar bagi negara.

    “Ya, itu biasa saja. Persoalan negara ini kan kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa, ya. Jadi kita biasa saja. Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa,” kata Bahlil.

    Pria yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menegaskan, Soeharto merupakan salah satu pendiri Partai Golkar yang memiliki peran penting dalam menjaga ideologi negara dari ancaman paham yang bertentangan dengan Pancasila.

    “Bagi kami, Pak Harto adalah seorang tokoh, kemudian pemimpin bangsa 32 tahun yang mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100% kemudian inflasinya terjaga, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam swasembada pangan, swasembada energi, sampai kemudian bangsa kita menjadi Macan Asia pada saat itu ya, di zaman Orde Baru,” ujarnya.

    Meski begitu, menurut Bahlil, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk para pemimpin bangsa. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk menilai jasa para tokoh secara proporsional dan menghargai kontribusi positif yang telah mereka berikan bagi kemajuan Indonesia.

    Bahkan, Bahlil menilai bahwa apabila perlu partainya menyarankan agar seluruh tokoh-tokoh bangsa terkhusus mantan-mantan presiden agar dapat dipertimbangkan untuk meraih gelar pahlawan nasional.

    “Kalau kita mau bicara tentang manusia yang sempurna, kesempurnaan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Semua masih ada plus minus, sudahlah yang yang baik ya kita harus hargai semua para pendiri dan para tokoh bangsa,” imbuhnya.

    Termasuk saat ditanya mengenai usulan agar Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga diberi gelar serupa, Bahlil menegaskan bahwa Golkar bersikap terbuka terhadap penghargaan bagi seluruh mantan presiden yang telah wafat.

    “Kami itu terbuka. Bila perlu tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden, yang sudah selesai, yang sudah pergi, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu punya jasa. Sampai kapan bangsa ini kalau selalu melihat kekurangan daripada tokoh-tokohnya? Lihat dong ada kelebihan-kelebihannya.”

    Dia juga menilai Gus Dur dan BJ Habibie merupakan tokoh besar yang turut memberikan kontribusi penting bagi perjalanan bangsa.

    “Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanyalah ya,” pungkas Bahlil.

  • Dino Patti Djalal Nilai Isu Gibran 2 Periode Picu Konflik antar Parpol

    Dino Patti Djalal Nilai Isu Gibran 2 Periode Picu Konflik antar Parpol

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dino Patti Djalal menilai munculnya gerakan Gibran 2 periode memicu gejolak konflik baik antar partai politik maupun secara individual. 

    Dalam akun Instagram pribadinya, Dino menganalisis berbagai polemik yang kemungkinan terjadi jika gerakan ini santer digaungkan, bahkan sampai terealisasi. Menurutnya, upaya melenggangkan Gibran 2 periode bukan berasal dari pihak Hambalang, tetapi dari pihak Solo.

    “Saya berpandangan bahwa gerakan Gibran Wapres 2 periode ini bukan saja prematur tapi justru akan merugikan Gibran sendiri,” kata Dino, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Dia berpandangan bahwa Prabowo tidak ingin diseret dalam kisruh kepemimpinan 2 periode. Terlebih Prabowo merupakan pemimpin negara yang berwenang menunjuk pendampingnya, serta baru menjabat sebagai kepala negara selama satu tahun. Dino menilai gerakan ini diinisiasi untuk kepentingan politik Gibran.

    Sentimen antar partai politik tidak terhindarkan. Dino berujar bahwa partai politik berpotensi besar mengalami konflik antara pendukung Gibran dan Prabowo. Sebab, terdapat kontrak politik yang telah disepakati sampai 2029 untuk mendukung kinerja keduanya.

    “2029-2034 itu urusan lain lagi dan harus nego ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku nanti. Sebagian parpol bisa saja mendukung Prabowo 2 periode, tapi mendukung Prabowo-Gibran II periode nah itu lain perkara,” tuturnya.

    Pasalnya, alih-alih bekerja sama, kekompakan partai politik di tubuh Kabinet Merah Putih justru berpotensi merenggang. Sebab, Dino beralasan banyak parpol yang tidak mau hasil kerja kerasnya digunakan untuk memenangkan ambisi Gibran 2 periode.

    Gerakan ini seperti pisau bermata dua karena dapat merugikan bagi Gibran sendiri. Dino menuturkan, sepanjang 4 tahun ke depan publik akan menilai hasil kinerja Gibran. Manuver-manuver tertentu akan dinilai sebagai tindakan Gibran meraih hati masyarakat agar melenggang 2 periode di kursi eksekutif.

    “Karena dalam 4 tahun ke depan segala tindakannya, baik yang terbuka maupun yang tertutup akan dicurigai semua orang sebagai manuver yang bisa ditebak tujuannya,” papar Dino.

    Lebih dalam, Dino menyinggung strategi Prabowo menggaet Gibran saat era kampanye yang bertujuan mencegah Jokowi masuk jajaran Megawati dan Ganjar. Namun pada 2029, Prabowo diprediksi tak lagi suara dari parpol Jokowi karena eksistensi Jokowi yang telah pudar. 

    “Apalagi kini ada semacam konsensus nasional yang tidak resmi bahwa satu hal yang paling tidak diinginkan bahkan paling ditakutkan baik oleh purnawirawan TNI, birokrasi, parpol, pengusaha, ormas, mahasiswa, dan lain sebagainya adalah prospek Gibran menjadi presiden sebelum periode yang sekarang berakhir,” ucapnya.

    Dino menegaskan, jika Gibran ingin menjabat sebagai wakil presiden sebanyak dua kali berturut-turut, maka harus lebih hebat dari Bung Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono, Adam Malik, dari BJ Habibie, Try Sutrisno, Boediono, Yusuf Kalla, dan Ma’ruf Amin.

    Dia menyarankan agar Gibran fokus bekerja keras membangun kepercayaan publik dengan menghasilkan kerja nyata yang berdampak bagi masyarakat dan negara.

    “Itu aset yang paling besar dalam politik dan ini hanya bisa dilakukan dengan ketulusan dan konsistensi. Bukan dengan gimmick, bukan dengan lagu yang memuja diri sendiri,” pungkasnya.

  • Akhir Penantian Timor Leste Gabung ASEAN

    Akhir Penantian Timor Leste Gabung ASEAN

    Jakarta –

    Timor Leste akan diresmikan menjadi anggota ASEAN. Penetapan itu akan dilakukan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) pada 26-28 Oktober 2025.

    Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT ke-47 ASEAN di Malaysia dan KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Korea Selatan. Dua agenda tersebut rencananya digelar pada akhir Oktober dan awal November mendatang.

    “ASEAN Summit itu dijadwalkan tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober, yang kemudian saya kira dalam satu rangkaian, Pak Presiden Prabowo juga akan mengikuti APEC di Gyeongju, Korea Selatan, pada 30 Oktober sampai 2 November. Saat ini kita dalam tahap persiapan untuk menghadiri keduanya,” kata Menteri Luar Negeri, Sugiono, Rabu (22/10/2025).

    Rangkaian KTT ke-47 ASEAN akan meliputi 25 pertemuan penting berkenaan dengan peningkatan kerja sama ekonomi regional, transisi energi bersih, dan pengembangan ekonomi digital. Salah satu yang akan menjadi fokus pembahasan adalah potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam kerangka jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi.

    Selain itu, KTT ASEAN akan membahas perkembangan situasi di Gaza dan posisi ASEAN terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut. Pertemuan kali ini turut mencatat momen bersejarah dengan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN.

    Timor Leste Jadi Anggota ke-11 ASEAN

    Upacara pembukaan KTT ke-47 ASEAN dijadwalkan pada Minggu (26/10). Upacara ini akan dihadiri oleh seluruh pemimpin ASEAN termasuk Presiden dan Perdana Menteri Timor-Leste, tamu ASEAN, serta tamu undangan lainnya.

    Dalam upacara tersebut, akan dilakukan Penandatanganan Deklarasi Penerimaan Timor-Leste ke dalam ASEAN, yang menandai penerimaan resminya sebagai negara anggota ASEAN ke-11.

    Bendera negara-negara anggota ASEAN (Foto: Getty Images/Aj_OP)

    Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim akan memimpin KTT ASEAN ke-47, yang dibagi menjadi sesi pleno dan retret. Sesi pleno juga akan melibatkan partisipasi tamu ASEAN, yaitu Perdana Menteri Kanada, Presiden Dewan Eropa, dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF).

    Semua KTT ASEAN di Kuala Lumpur akan didahului oleh berbagai pertemuan tingkat menteri luar negeri dan menteri ekonomi, serta pejabat senior, dari 22 hingga 25 Oktober 2025.

    KTT ini juga merupakan puncak dari kepemimpinan Malaysia 2025, sebelum Filipina akan mengambil alih Kepemimpinan ASEAN berikutnya mulai 1 Januari 2026. Upacara serah terima kepemimpinan ASEAN dari Malaysia kepada Filipina akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2025.

    Timor Leste Merdeka Tahun 2002

    Dirangkum detikcom, Timor Leste merdeka tahun 2002. Hal ini bermula pada 17 Juli 1976, di mana Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia.

    Lalu, pada tanggal 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang dilakukan bersama pemerintah Republik Indonesia kala itu, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk menjadi sebuah negara tersendiri. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur menjadi negara merdeka Timor Leste.

    Sebelumnya, Timor Leste pernah menjadi wilayah jajahan bangsa Portugis. Dimulai pada 1520, Portugis menjajah Timor Leste yang saat itu dinamai Timor Portugues, disusul oleh Jepang dan Belanda yang berusaha menguasai wilayah Timor Leste.

    Belanda dan Portugal akhirnya membuat Perjanjian Lisbon 20 April 1859, yang mengatur batas-batas wilayah koloni Belanda dan Portugal. Lalu pada tahun 1974, rezim Estado Novo Portugal tumbang dan berujung pada pendirian partai politik Fretilin.

    Pada tanggal 30 November 1975, Timor Leste merdeka dari jajahan Portugis. Namun hanya selang dua hari, tiga partai politik pesaing Fretilin yang pro-integrasi Indonesia mendeklarasikan integrasi ke Indonesia. Peristiwa ini dikenal sebagai Deklarasi Balibo.

    Deklarasi ini menjadi sebuah legitimasi Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto yang saat itu menentang keras gerakan komunisme untuk menginvasi Timor Leste di bawah rezim Fretilin yang berhaluan kiri. Operasi ini disebut sebagai Operasi Seroja.

    Operasi militer penaklukan Timor Leste pun mendapatkan kecaman dari dunia internasional atas kekerasan yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan BJ Habibie, diadakan referendum untuk menentukan nasib Timor Timur.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/jbr)

  • Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejak merdeka pada 1945,  Indonesia sudah dipimpin oleh delapan preside. Awalnya, mereka dipilih tidak secara langsung, namun mulai 2004 berubah menjadi langsung oleh rakyat di 2004.

    Kata presiden sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni Pre, yang berarti sebelum dan Sedere berarti menduduki. Berikut urutan Presiden RI beserta wakilnya dari masa ke masa.

    1. Presiden Soekarno (1945-1967)

    Soekarno merupakan presiden pertama RI. Ia kerap disebut-sebut sebagai bapak proklamator.

    Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia menempuh jenjang pendidikan terakhirnya di ITB dan lulus dengan menyandang gelar insinyur.

    Selama menjabat, Ir. Soekarno dibantu oleh wakil presiden, yakni Drs. Moh Hatta. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902.

    2. Presiden Soeharto (1967-1998)

    Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Argomulyo, Yogyakarta. Ia merupakan lulusan dari sekolah Bintara di Gombong.

    Karir militer Soeharto cukup menonjol. Ia pun turut berperang dalam melawan penjajah Belanda.Saat menjabat sebagai presiden, Soeharto menduduki kursi jabatan presiden paling lama. Dikarenakan masa jabatan yang begitu lama, presiden Soeharto memiliki beberapa wakil presiden, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah. Ada pula Sudharmono, Try Sutrisno, dan yang terakhir B. J. Habibie.

    3. Presiden BJ Habibie (1998-1999)

    BJ Habibie adalah presiden yang sebelumnya menduduki jabatan wakil presiden pada masa jabatan Presiden Soeharto. Ia memimpin negara Indonesia tanpa didampingi seorang wakil presiden.

    Sejarah mencatat bahwa Habibie adalah presiden dengan masa jabatan tersingkat, yakni hanya 1 tahun 5 bulan.

    4. Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

    Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden yang juga menjadi tokoh dalam organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Ia dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 1999 menjadi presiden didampingi dengan wakilnya, Megawati Soekarno Putri.

    5. Presiden Megawati Soekarno Putri. (2001-2004)

    Presiden Megawati diangkat dari kursi wakil presiden menjadi presiden. Nama lengkapnya adalah Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, lahir pada 23 Januari 1946 di kota Yogyakarta.

    Ia terpilih presiden pada 23 Juli 2001 untuk menggantikan posisi mantan presiden Abdurrahman Wahid. Wakil presiden yang mendampinginya adalah Hamzah Haz

    6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

    Presiden keenam Indonesia akrab dengan sebutan SBY. Ia menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

    SBY berkarir di bidang politik dengan menjadi anggota DPR, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) di tahun 2000-2004. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden SBY dibantu oleh M. Jusuf Kalla dan Boediono selaku wakilnya.

    7. Presiden Joko Widodo (2014-2024)

    Presiden Joko Widodo lebih dikenal dengan sebutan Jokowi. Sebelum menjabat sebagai seorang presiden, ia adalah seorang gubernur DKI Jakarta.

    Jokowi juga sempat menjadi walikota Surakarta sejak tahun 2005 hingga 2012. Wakil-wakilnya adalah M Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin.

    8. Presiden Prabowo Subianto (2024-sekarang)

    Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI yang ke-8 pada 20 Oktober 2024. Ia didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang tak lain adalah anak dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • HUT Ke-61 Golkar, Bahlil Ziarahi Makam Habibie sampai Harmoko Nasional 20 Oktober 2025

    HUT Ke-61 Golkar, Bahlil Ziarahi Makam Habibie sampai Harmoko Nasional 20 Oktober 2025

    HUT Ke-61 Golkar, Bahlil Ziarahi Makam Habibie sampai Harmoko
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai beringin berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.
    Pantauan
    Kompas.com
    , Bahlil dan jajaran elite Partai Golkar sudah datang sejak Senin (20/10/2025) pagi.
    Mereka lalu menziarahi sejumlah makam tokoh Golkar seperti Presiden RI Ke-3, BJ Habibie; Menteri Penerangan era Orde Baru, Harmoko; Wakil Presiden RI Ke-5, Sudharmono; dan pahlawan revolusi.
    Bahlil mengatakan, kegiatan ziarah digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar yang ke-61.
    “Kita tahu semua bahwa Partai Golkar adalah partai yang didirikan para pendiri bangsa, tahun ’64. Dan karena itu, Golkar tidak akan seperti ini tanpa kontribusi terbaik dari tokoh-tokoh para senior yang telah pergi,” kata Bahlil di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Senin.
    Bahlil mengungkapkan, pihaknya merasa berterima kasih kepada senior-senior Partai Golkar atas perjuangan dan apa yang mereka tinggalkan.
    Menurutnya, Golkar didirikan sebagai instrumen perjuangan untuk kepentingan rakyat, mewujudkan cita-cita kemerdekaan baik dalam pendidikan, kesejahteraan, lapangan pekerjaan, kesetaraan, dan lainnya.
    “Kami akan melanjutkan perjuangan ini untuk menjadikan Golkar semakin bermakna berkontribusi pada pembangunan rakyat dan negara di negara kita tercinta ini,” tutur Bahlil.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengaku kembali mengkaji sejarah Partai Golkar enam bulan lalu.
    Menurutnya, partai beringin didirikan oleh 97 organisasi yang terdiri dari elemen masyarakat, ABRI, kalangan intelektual, dan pemuda.
     
    Berkaca pada sejarah tersebut, kata Bahlil, pada HUT yang ke-61, Golkar berefleksi untuk kembali mengilhami dan memperjuangkan rakyat.
    “Karena itu, saya pikir dalam kondisi negara kita yang memang butuh perhatian kita semua untuk bagaimana bisa dekat dengan rakyat, maka momentum HUT ke-61 ini, Golkar lebih memilih mengambil tema untuk Golkar bersama rakyat,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arema FC Comeback di Kandang PSM Makassar untuk Boyong 3 Poin

    Arema FC Comeback di Kandang PSM Makassar untuk Boyong 3 Poin

    JAKARTA – Arema FC berhasil membawa pulang tiga poin penuh usai melakoni laga tandang di pekan ke-9 Super League 2025/2026. Momen comeback membuat Arema berhasil unggul 2-1 untuk pulang dengan kemenangan.

    Pertemuan antara PSM Makassar dan Arema FC terjadi di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu 19 Oktober sore WIB. Juku Eja selaku tuan rumah sejatinya bermain baik di babak pertama hingga unggul 1-0 lebih dulu lewat gol yang dicetak Victor Luiz.

    Namun kemudian Arema mengambil inisiatif lebih selepas turun minum dan berdampak positif. Lewat serangan cepat, Valdeci tanpa kawalan berhasil melepaskan tembakan yang merobek gawang PSM menit ke-50 dan membuat skor imbang 1-1.

    Lima menit berselang Arema berbalik unggul 2-1. Kali ini melalui Arkhan Fikri yang mencetak gol memanfaatkan bola yang gagal dijangkau Hilmansyah.

    Tim tuan rumah yang tertinggal coba bermain lebih agresif. Namun rapatnya pertahanan Arema membuat Alex Tanque dkk sulit menciptakan peluang.

    Alih-alih bisa unggul, PSM Makassar justru terus ditekan karena Arema terus bergerak memanfaatkan serangan balik. Untungnya Hilmansyah masih lebih sigap menepis bola.

    Giliran PSM yang bertubi-tubi menekan pada menit ke-70. Riky Dwi juga melakukan percobaan menit ke-78. Namun tendangannya masih melenceng di samping kanan gawang Arema.

    PSM masih terus berusaha mengejar ketertinggalan di sisa waktu yang ada, tapi tak membuahkan hasil hingga skor 1-2 bertahan untuk Arema hingga peluit panjang berbunyi.

    Kekalahan ini membuat PSM tetap di posisi ke-15 klasemen Super League dengan 7 poin dan semakin dekat dengan zona degradasi. Sementara Arema bisa naik ke peringkat lima dengan 12 poin.

  • Ini Wujud Mercy Klasik BJ Habibie yang Dicicil RK dan Sempat Disita KPK

    Ini Wujud Mercy Klasik BJ Habibie yang Dicicil RK dan Sempat Disita KPK

    Bandung –

    Tim penyidik KPK sempat menyita mobil Mercedes-Benz (Mercy) milik Presiden Indonesia ke-3, BJ Habibie, usai dibeli mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga menggunakan uang terkait korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Lalu, bagaimana wujud dari Mercy BJ Habibie itu?

    Tim detikJabar mendatangi bengkel mobil tua itu yang berada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Mobil tersebut diketahui belum dibawa ke KPK di Jakarta usai ditemukan penyidik di rumah RK.

    Mercy klasik BJ Habibie itu berada di sebuah bengkel yang juga digunakan untuk lokasi berkumpul Komunitas Mercedes Benz W123 Club Bandung Indonesia. Mobil itu awalnya ditutup menggunakan sarung mobil berwarna cream.

    Saat montir membuka sarung itu, penampakan mobil Mercy berwarna sierra blue langsung memukau mata. Bodi dan ban Mercy klasik ini tampak masih terawat dan kinclong.

    “Pagoda W113,” kata pemilik bengkel Ade Hadi, membuka perbincangan dilansir detikJabar, Kamis (2/10/2025).

    “2023 awal, mulai direnovasi. Waktu itu mobil di (Gedung) Pakuan, saya bawa ke sini karena mobilnya sering mogok, saya perbaiki di sini,” ungkap Ade.

    Mercy tersebut kini telah dikembalikan ke keluarga Habibie usai anaknya, Ilham Habibie, menyerahkan uang Rp 1,3 miliar ke KPK. Uang itu merupakan hasil pembayaran cicilan yang dilakukan Ridwan Kamil saat membeli Mercy milik BJ Habibie.

    Baca selengkapnya di sini

    (ygs/dhn)

  • KPK Tak Masalahkan Ilham Habibie Kembalikan Uang agar Mobil BJ Habibie Dikembalikan Nasional 2 Oktober 2025

    KPK Tak Masalahkan Ilham Habibie Kembalikan Uang agar Mobil BJ Habibie Dikembalikan Nasional 2 Oktober 2025

    KPK Tak Masalahkan Ilham Habibie Kembalikan Uang agar Mobil BJ Habibie Dikembalikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui bakal mengembalikan mobil milik Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie yang dibeli oleh Ridwan Kamil kepada keluarga.
    Pengembalian mobil tersebut dilakukan karena putra B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie (IAH) telah mengembalikan uang sebanyak Rp 1,3 miliar yang didapat dari Ridwan Kamil untuk pembelian mobil tersebut ke KPK.
    Terkait pengembalian uang oleh Ilham Habibie agar mobil Mercedes Benz 280 SL itu dikembalikan, KPK menilainya bukan masalah.
    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa lembaga antirasuah tidak masalah jika Ilham Habibie mengembalikan uang hasil penjualan yang baru dibayar 50 persen oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).
    “Asal memang di keterangannya bahwa benar uang itu uang yang diberikan oleh saudara RK kepada saudara IAH dalam rangka jual beli, walaupun jual belinya mungkin belum tuntas ya,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/10/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Diketahui, mobil atas nama B.J Habibie itu disita KPK dari Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023.
    Lebih lanjut, Asep mengatakan, KPK masih menelusuri aliran uang dari kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut selain yang dipakai Ridwan Kamil untuk menyicil pembelian mobil B. J. Habibie sebanyak 50 persen dari total harga yang disepakati
    “Kami sedang menelusuri uang itu ke mana gitu ya. Jadi,
    follow the money
    -nya (penelusuran aliran dana kasus),” katanya.
    Diketahui, pada 3 September 2025, KPK sempat memeriksa Ilham Habibie sebagai saksi kasus Bank BJB.
    Ilham Habibie menjelaskan, KPK memeriksanya mengenai penjualan satu unit kendaraan roda empat atau mobil Mercedes-Benz 280 SL atas nama bapaknya kepada Ridwan Kamil.
    Sementara itu, KPK menduga Ridwan Kamil membeli mobil tersebut dengan menggunakan uang dari dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BJB periode 2021–2023.
    Kemudian, pada 30 September 2025, KPK menyita uang penjualan tersebut yang berjumlah Rp 1,3 miliar dan memutuskan mengembalikan mobil B.J. Habibie ke keluarga.
    KPK memutuskan hal tersebut karena Ridwan Kamil baru membayar 50 persen dari total harga yang disepakati, yakni Rp 2,6 miliar.
    Diketahui, rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB pada Senin, 10 Maret 2025.
    Dari upaya penggeledahan tersebut, KPK menyita motor bermerek Royal Enfield.
    Kemudian, pada 24 April 2025, motor tersebut telah dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Jakarta.
    Motor itu kemudian diperlihatkan kepada para jurnalis di Rupbasan KPK, Jakarta, pada 25 April 2025.
    Selain itu, KPK diketahui juga menyita mobil Mercedes Benz yang dari Ridwan Kamil.
    Saat itu, mobil mewah tersebut dititipkan KPK di bengkel di Jawa Barat. Tetapi, mobil itu diklaim tidak mengalami kerusakan.
    Mobil Mercedes Benz 280 SL itu ternyata milik B.J. Habibie yang diduga dibeli Ridwan Kamil dengan uang hasil korupsi.
    Sementara itu, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec Bank BJB Widi Hartoto (WH).
    Kemudian, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD); pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (S); dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).
    Kelimanya disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
    Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp 222 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.