Xcloud.id

Tag: BJ Habibie

  • DPR: Keran Ekspor Pasir Laut Dibuka Jadi Mimpi Buruk Bagi Indonesia – Page 3

    DPR: Keran Ekspor Pasir Laut Dibuka Jadi Mimpi Buruk Bagi Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024-2029 Rokhmin Dahuri, mengusulkan agar Pemerintah Indonesia tidak membuka kembali keran ekspor pasir laut, utamanya ke Singapura. Hal itu bisa berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia.

    Rokhmin menjelaskan, dalam proses penambangan pasir laut dapat merusak ekosistem laut, menghancurkan habitat keanekaragaman hayati, serta bisa berdampak negatif lainnya seperti abrasi pantai.

    “Pasir laut kan waktu penambangannya saja jelas akan merusak habitat dasar,” kata Rokhmin dalam Diskusi Publik KNTI ‘Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan’, ditulis Rabu (30/10/2024).

    Ia pun mempertanyakan bukti kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengklaim bahwa yang boleh diekspor adalah sedimen laut. Sebagai informasi, sedimen laut adalah material yang mengendap di dasar laut dan terdiri dari berbagai jenis partikel yang berasal dari proses alam, seperti pelapukan batuan, aktivitas vulkanik, sisa-sisa organisme laut, serta benda-benda luar angkasa yang masuk ke bumi.

    “Nah, kalau KKP punya argumen yang ditambang itu sedimen, itu harus ada bukti yang nyata jangan hanya teori. Tetapi harus ada data penelitian bahwa benar-benar pasir yang terakumulasi di perairan Batam atau Karimun antara Singapura dengan kita itu benar-benar hasil sedimentasi,” ujarnya.

    “Harus ada buktinya bukan hanya teori, harus ada bukti bahwa pasir di Batam dan Karimun itu hasil sedimen. Kita sebagai rakyat ingin kelestarian butuh bukti,” sambung Rokhmin.

    Setop Ekspor Pasir Laut

    Lebih lanjut, Rokhmin mengatakan seharusnya Pemerintah saat ini menilik kembali langkah yang dilakukan Presiden RI BJ Habibie yang dahulu menyetop ekspor pasir laut ke Singapura. Pasalnya, BJ Habibie menilai ekspor pasir laut itu justru merugikan Indonesia.

    Sebab, tujuan negara ekspor daratannya akan semakin luas. Alhasil, perekonomian mereka semakin meningkat, karena banyak investor asing yang lari ke Singapura dibandingkan ke Indonesia.

    “Saya inget pak Habibie waktu tahun 80-an beliau akhirnya menyetop ekspor pasir laut, itu beliau percaya pada teori balon. Singapura kan sekarang pendapatan perkapitanya USD80.000 per tahun, kita baru USD4.580. Nah, karena dia itu bisa menampung industri perusahaan tapi lahannya sempit, karena reklamasi. Pak Habibie menutup ekspor laut, karena harapannya wilayah Singapura tidak bertambah, agar indutsri-industri (investor) berpindah ke kita,” pungkasnya.

  • Mobil Menteri dari Era Sukarno hingga Jokowi: Dodge, Volvo, sampai Toyota

    Mobil Menteri dari Era Sukarno hingga Jokowi: Dodge, Volvo, sampai Toyota

    Jakarta –

    Mobil dinas menteri sudah banyak berganti. Berikut ini deretan mobil menteri dari era Sukarno hingga Jokowi.

    Kendaraan dinas yang digunakan para menteri kerap berganti. Sejak zaman Presiden ke-1 Sukarno hingga era kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo tercatat sudah ada beberapa model mobil yang diimpor untuk menemani menteri beraktivitas.

    Dalam catatan detikcom, mobil merek Dodge, Volvo, hingga Toyota pernah dipilih untuk para pembantu presiden itu. Berikut ini deretan mobil menteri dari era Sukarno hingga Jokowi.

    Mobil Menteri Era Sukarno

    Pada masa pemerintahan Sukarno, para menteri difasilitasi mobil dinas buatan Amerika Serikat jenis Dodge Dart 63 dengan mesin berkapasitas minimal 2.800 cc. Pejabat yang menggunakan mobil ini adalah golongan menteri, perdana menteri dan wakil perdana menteri.

    Pada tahun 1960-1976 divisi Dodge Chrysler Cooporation mempoduksi Dart. Awalnya Dart diperkenalkan sebagai kendaraan berharga murah. Pada 1960 Dart diproduksi dengan ukuran lebih pendek dan terus dikembangkan hingga menjadi mobil berukuran kompak pada tahun 1963-1976.

    Mobil Menteri Era Soeharto

    Mobil menteri itu berganti di era kepemipinan Soeharto. Soeharto memilih Volvo seri 264 GL untuk menemani para menteri bertugas. Mobil berkapasitas 2.800 cc itu sempat menjadi mobil terlaris pada tahun 1975-1982.

    Mobil Menteri Era BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri

    Volvo cukup dipercaya pemerintah Indonesia. Buktinya meski berganti kepemimpinan, Volvo masih jadi pilihan utama. Volvo masih bertahan di era pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati Soekarnoputri. Pada masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu, Volvo 960 dipilih menjadi kendaraan dinas para menteri. Mobil Volvo 960 ini merupakan mobil bekas peserta Konferensi Tingkat Tinggi APEC tahun 1992.

    Mobil Menteri di Era SBYToyota Crown Royal Saloon mobil dinas menteri di era SBY. Foto: Hasan Habshy

    Kejayaan Volvo berakhir di era Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menjatuhkan pilihan pada mobil Jepang, Toyota Camry. Toyota Camry yang berkapasitas 3.000 cc ini awalnya merupakan kendaraan yang disiapkan untuk para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika tahun 2005. Setelah acara selesai, mobil bekas ini dimanfaatkan untuk kendaraan pejabat.

    Penggunaan Toyota terus berlanjut hingga Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di era SBY. Namun serinya berbeda. Kali ini para menteri mendapat fasilitas lebih mewah yakni Toyota Crown Royal Saloon berkapasitas mesin 4.300 cc.

    Mobil Menteri Era JokowiToyota Crown tunggangan Menteri era Jokowi Foto: Agung Pambudhy

    Selanjutnya di era Presiden ke-7 Joko Widodo, mobil dinas menteri berganti model lagi. Tapi pergantian mobil dinas itu tak dilakukan saat awal Jokowi menjabat. Pemilihan mobil dinas menteri Jokowi dilakukan melalui mekanisme tender umum dengan menggunakan sistem LPSE atau online pada tahun 2019. Prosesnya juga telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

    Hingga akhirnya terpilih PT Astra International Tbk-TSO sebagai pemenang untuk menyediakan 101 unit kendaraan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid yang digunakan untuk para menteri anggota kabinet dan pejabat tinggi lainnya.

    Mobil tersebut telah digunakan para menteri dan pejabat setingkat sejak tahun 2019 menggantikan Toyota Crown Royal Saloon. Kala itu, anggaran APBN 2019 sebesar Rp 152.540.300.000 disiapkan untuk penyediaan mobil menteri dan pejabat setingkat menteri tersebut.

    Berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto, mobil dinas menteri belum diketahui dengan pasti. Namun Prabowo kabarnya menginginkan semua menteri dan pejabat eselon I dan Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyebut mulai minggu depan akan ganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Anggito dikutip detikFinance.

    (dry/din)

  • Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Jakarta (ANTARA) – Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi menjadi panggung sempurna bagi Yusril Ihza Mahendra untuk mendemonstrasikan kebolehannya selaku seorang pakar hukum.

    Kala itu, Yusril mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum 02 yang bertugas untuk mempertahankan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Yusril menghadapi permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Kedua pasangan tersebut menggugat keabsahan kemenangan Prabowo-Gibran.

    Berbagai argumen, bantahan, dan strategi yang diorkestrasi oleh Yusril berbuah manis, yakni keberhasilan timnya mempertahankan keabsahan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

    Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kepiawaian Yusril. Sukses besar ini ikut mengantar pakar hukum ini menempati singgasana baru, yakni Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

    Sebuah kementerian yang baru tercipta pada Kabinet Merah Putih—nama kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Kalau ditanya kepada saya apakah siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan, yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, insya Allah saya akan menjalankan tugas-tugas itu,” ucap Yusril.

    Penulis pidato Soeharto

    Sosok kelahiran Belitung Timur, Bangka Belitung, ini memiliki karier politik yang pasang surut. Berangkat dari kariernya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yusril yang aktif berorganisasi itu berhasil membangun jembatan yang membawanya ke kancah perpolitikan nasional.

    Yusril mendapat panggilan untuk bekerja di Sekretariat Negara, yang kala itu dinakhodai oleh Moerdiono, dan bertugas untuk menyiapkan naskah-naskah Kepresidenan. Naskah-naskah tersebut meliputi surat-menyurat hingga pidato Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

    Sebagaimana yang Yusril tuangkan dalam blog pribadinya, salah satu naskah yang ia tulis merupakan naskah pernyataan berhenti Presiden Soeharto dari jabatannya, tanggal 21 Mei 1998.

    “(Naskah itu) dibacakan oleh Presiden Soeharto di hadapan umum, di Istana Negara, pada tanggal 21 Mei 1998. Saya sendiri ada di situ, sebagai saksi sejarah dari peristiwa ketatanegaraan yang langka terjadi di negara kita,” demikian Yusril tuangkan dalam tulisannya.

    Sejak saat itu, karier politiknya pun menanjak. Yusril mendirikan partai politik, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), bersama para reformis muslim. Pada 1998–2005, Yusril menjabat sebagai Ketua Umum PBB dan berhasil mengantar partai tersebut untuk mendulang suara sebesar 2,84 persen dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen.

    Lebih lanjut, dalam pemilihan presiden di Sidang MPR RI pada Oktober 1999, Yusril memperhitungkan bahwa ia bisa mendulang 232 suara di MPR, sementara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapatkan 306 suara dan Ketua Dewan Penasihat PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 185 suara.

    Meski peluang Yusril terbuka untuk menggantikan Presiden Ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, koalisi Poros Tengah yang terdiri atas PBB, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Golkar mengusung Abdurrahman Wahid dari PKB. Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden Ke-4 Republik Indonesia.

    Dalam periode kepresidenan Gus Dur, Yusril dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia. Sepak terjangnya sebagai menteri berlanjut pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri, yakni selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

    Yusril sempat menjadi Menteri Sekretaris Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu—nama kabinet pemerintahan Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono—meski hanya seumur jagung, yakni 21 Oktober 2004–9 Mei 2007, akibat terjadi perombakan kabinet.
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Teleskop Makin Canggih, Ramadan dan Lebaran Kok Masih Sering Beda?

    Teleskop Makin Canggih, Ramadan dan Lebaran Kok Masih Sering Beda?

    Jakarta –

    Kemampuan teleskop dan berbagai teknologi peneropongan astronomi sudah makin canggih dan valid. Namun terkait dengan penentuan awal Ramadan dan Syawal, masih kerap terjadi perbedaan.

    “Terkait dengan peran teknologi menyatukan perbedaan (penentuan awal Ramadan) ya, jadi perlu dipahami, fungsi teleskop itu adalah mengumpulkan cahaya. Dengan mengumpulkan cahaya, maka objek yang redup bisa lebih jelas lagi. Tapi problem pada rukyatulhilal tidak sesederhana itu,” kata Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi National (BRIN) Prof Dr Thomas Djamaluddin, menjawab pertanyaan media dalam diskusi ‘Kriteria Baru MABIMS dalam Penentuan Awal Ramadan’ di Gedung BJ Habibie, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

    Pada rukyatulhilal, lanjut Prof. Djamal, cahaya hilal yang tipis memang diperkuat oleh teleskop. Namun cahaya syafaq atau cahaya senjanya juga diperkuat. “Menjadi persoalan pada rukyatulhilal adalah kontras antara cahaya hilal yang sangat tipis dengan gangguan cahaya syafaq yang masih cukup terang,” terangnya.

    Dijelaskan Prof. Djamal, itu sebabnya kemudian ada kriteria tinggi minimal dan jarak elongasi atau jarak pisah Bulan dan Matahari agar kontras antara hilal yang tipis dengan cahaya syafaq menjadi tinggi kontrasnya.

    “Jadi dengan elongasi yang besar hilalnya lebih tebal, dengan ketinggian minimal sekian derajat, itu cahaya syafaqnya sudah mulai meredup,” kata Prof Djamal.

    Rukyatulhilal Siang Hari

    Prof Djamal kemudian membahas teknologi rukyatulhilal di siang hari, terkait permasalahan ini. Ia menjelaskan, rukyat di siang hari pada prinsipnya adalah meningkatkan kontras karena cahaya biru bisa ditekan oleh filter inframerah sehingga cahaya hilalnya bisa ditingkatkan.

    “Tapi berbeda dengan pada saat sesudah Matahari terbenam, cahaya langit bukan biru, tapi agak kuning kemerahan sehingga tidak ada filter yang bisa digunakan untuk meningkatkan kontras saat maghrib dan Bulan sabit siang hari itu tidak dianggap sebagai hilal,” papar Prof Djamal.

    Diuraikan olehnya, jika Bulan sabit siang hari dianggap sebagai hilal, hal ini akan menimbulkan masalah dari segi fikih (hukum syariat Islam). Secara fikih Islam, dikatakan: berpuasa lah apabila melihat hilal dan berbuka lah apabila melihat hilal.

    “Kalau akhir Ramadan jam 2 siang ada orang melaporkan melihat hilal siang hari karena menggunakan filter inframerah, apakah kemudian berbuka jam 2 siang? Jadi hilal siang hari itu tidak bisa dijadikan dasar sebagai hilal penentu awal Bulan walaupun secara teknologi memungkinkan melihat Bulan sabit pada siang hari,” jelasnya.

    Teknologi Hisab dan Rukyat di Kemenag

    Di acara yang sama, Kasubdit Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Ismail Fahmi, S.Ag menambahkan, Kementerian Agama melibatkan Observatorium Bosscha, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta BRIN dalam pemanfaatan teknologi hisab dan rukyat untuk penentuan waktu ibadah umat Islam, terutama dalam menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    “Kerja sama ini sudah dilaksanakan sejak lama. Terkait teknologi rukyatulhilal ini Kemenag punya alat-alat canggih jadi bukan sekadar omong doang. Ulamanya turun tangan, kaum sarungan pakai teleskop. Dulu rukyatnya cuma pakai mata, terus pakai bambu, pakai paralon, sekarang (teleskop) sudah seharga (mobil) Innova, Alphard,” jelasnya.

    Kemenag, disebutkan Ismail, sudah membangun beberapa observatorium untuk tempat merukyat antara lain di Aceh, Yogyakarta, Pelabuhan Ratu dan rencananya tahun ini akan ada di Merauke. Dari Sabang hingga Merauke, ada 134 titik pemantauan rukyat di Indonesia untuk tahun ini.

    Terkait masih adanya perbedaan, disebutkannya bahwa pemerintah mengupayakan ada satu sistem tunggal dan penggunaan teknologi yang makin canggih bisa mendukung ke arah itu. “Teknologinya sudah ada. Mudah-mudahan ini bisa makin meyakinkan dan mencerahkan umat,” sebut Ismail.

    “Sidang isbat adalah forum bersama musyawarah umat Islam dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Walaupun ada perbedaan, dan bahwa perbedaan itu adalah rahmat, tetapi kalau berbeda saja rahmat apalagi jika bisa bersatu,” tutupnya.

    (rns/rns)

  • Wow! BRIN Luncurkan 8 Skema Pendanaan Riset Tanpa Deadline

    Wow! BRIN Luncurkan 8 Skema Pendanaan Riset Tanpa Deadline

    Jakarta –

    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkomitmen memberikan pendanaan riset dan inovasi untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, BRIN menyediakan 8 skema pendanaan riset yang dibuka sepanjang tahun. Siapkan proposal terbaik Anda!

    Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN Agus Haryono menjelaskan, komitmen tersebut dapat dilihat dari alokasi anggaran riset tahun 2022-2023 sebesar Rp 365.464.651.210 untuk 1.500 judul, dengan jangka waktu penelitian 1-3 tahun, dan telah menghasilkan 712 publikasi internasional, 144 paten, dan 173 prototipe.

    “Alokasi anggaran riset dan inovasi tersebut diberikan melalui berbagai skema pendanaan riset,” ujar Agus seperti dikutip dari tayangan YouTube BRIN ‘Launching Skema Pendanaan dan Fasilitasi Riset dan Inovasi Tahun 2024’ di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

    Perbedaan dengan Skema Tahun Sebelumnya

    “Kegiatan launching ini sekaligus menandai penerimaan proposal atau Call for Proposal bagi skema-skema pendanaan tersebut. Hal yang membedakan dengan tahun lalu adalah skema-skema ini akan dibuka sepanjang tahun,” kata Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi BRIN Ajeng Arum Sari.

    Ia merinci, skema pendanaan riset yang diluncurkan di tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

    Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) KompetisiRIIM EkspedisiRIIM Start-UpRIIM InvitasiRIIM KolaborasiPusat Kolaborasi Riset (PKR)Pengujian Produk Inovasi Kesehatan, dan Pengujian Produk Inovasi Pertanian.

    Ajeng menyebutkan, masing-masing skema pendanaan memiliki persyaratan berbeda. Pendanaan RIIM Kompetisi adalah pendanaan riset untuk mencari kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut.

    “Pendanaan RIIM kompetisi ini menerima semua bidang, baik dari science, engineering, sosial dan humaniora, tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Kecuali bidang-bidang yang sudah masuk ke dalam tema di skema RIIM Ekspedisi atau RIIM Invitasi Strategis,” tambahnya.

    RIIM Ekspedisi merupakan pendanaan riset untuk menghasilkan data dan/atau koleksi ilmiah dalam rangkaian penjelajahan dan penyelidikan lapangan secara ilmiah untuk mendapatkan rekaman data dan/ atau koleksi ilmiah. Tema yang dibuka pada RIIM Ekspedisi Gelombang Dua adalah Ekspedisi dan Eksplorasi Keragaman Masyarakat dan Budaya Indonesia.

    “Tema ini mencakup ekspedisi dan eksplorasi terkait agama, etnisitas, seni, tradisi, pengetahuan lokal, bahasa, sastra, dan yang relevan,” sebutnya.

    Dijelaskan Ajeng, skema Pusat Kolaborasi Riset adalah pendanaan yang diberikan kepada institusi/lembaga yang mengembangkan pusat kolaborasi riset dan inovasi pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin ilmu yang dapat bereputasi internasional. Pengusul adalah perguruan tinggi yang sudah memiliki rekam jejak dengan Pusat Riset BRIN.

    Pendanaan riset dan inovasi untuk RIIM juga menjangkau ke pembiayaan untuk calon perusahaan start-up/rintisan berbasis hasil riset BRIN atau hasil riset masyarakat yang disalurkan melalui skema RIIM Start-Up.

    Terkait pengujian produk, BRIN juga meluncurkan skema Pengujian Produk Inovasi Pertanian dan Pengujian Produk Inovasi Kesehatan.

    “Skema RIIM Pengujian Produk Inovasi Pertanian merupakan program untuk pengujian produk inovasi pertanian, peternakan, dan perikanan,” jelasnya.

    Sedangkan Skema Pengujian Produk Inovasi Kesehatan merupakan skema pengujian dari BRIN sebagai penanggung jawab skema dan sponsor bersama industri pengusul untuk melakukan pelaksanaan pengujian praklinik atau uji klinik atas kandidat produk inovasi kesehatan yang akan diedarkan. Pengusul skema pengujian ini adalah industri yang memanfaatkan hasil riset inventor.

    RIIM Invitasi kata Ajeng, adalah pendanaan yang diberikan kepada intitusi/lembaga riset baik pemerintah maupun nonpemerintah dengan tema yang ditentukan oleh penyelenggara RIIM Invitasi dan/atau usulan dari Kementerian/Lembaga/Badan Usaha.

    RIIM Kolaborasi merupakan implementasi dari target BRIN sebagai platform kerja sama nasional dan global yang inklusif dan kolaboratif.

    “Skema RIIM Kolaborasi adalah skema yang dibuka secara khusus berdasarkan kerja sama antara BRIN dengan negara mitra dan/atau lembaga pendanaan dari dalam negeri dan/atau luar negeri untuk meningkatkan kolaborasi riset nasional antar periset Indonesia dan kolaborasi riset internasional antara periset Indonesia dengan periset dari negara lain,” tambahnya.

    Pendanaan riset ini menurut Ajeng tentunya dapat diakses tidak hanya oleh sivitas BRIN, namun juga untuk masyarakat umum, seperti akademisi, start-up, maupun industri. Saat ini pengguna pendanaan riset BRIN pun masih didominasi oleh perguruan tinggi.

    Syarat utama untuk menjadi ketua tim periset yaitu harus berpendidikan S3, maksimal terlibat dalam dua usulan proposal, dan memiliki rekam jejak yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan.

    Selain peluncuran skema pendanaan, BRIN juga mengusung RIIM Award. RIIM Award adalah penghargaan yang diberikan kepada periset, lembaga/institusi riset dan start-up yang produktif dalam mengembangkan dan memanfaatkan kebaruan hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Award ini akan dianugerahkan pada saat InaRI Expo Tahun 2024.

    (rns/fay)