Xcloud.id

Tag: BJ Habibie

  • Di Hadapan Jokowi, Prabowo Ngaku Tak Suka Ada yang Menjelekkan Megawati

    Di Hadapan Jokowi, Prabowo Ngaku Tak Suka Ada yang Menjelekkan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengaku tak suka ada yang menjelek-jelekan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Prabowo mengaku alasan dirinya tidak suka ada yang menjelekkan pimpinan PDIP itu lantaran Megawati telah banyak berjasa untuk Tanah Air.

    “Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini, saya akui. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekan Bu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan, karena saya mengerti apa yang beliau buat juga untuk republik ini,” ujarnya di HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Dia menegaskan bahwa para presiden pendahulunya merupakan sosok yang berperan penting bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, kondisi Indonesia saat ini merupakan hasil dari perjuangan presiden sebelumnya.

    Misalnya, Presiden ke-1 RI Soekarno diibaratkan yang meletakkan pondasinya, kemudian dibangun Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-3 BJ Habibie dan Presiden ke-4 Gus Dur.

    “Apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak pondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian,” tambahnya.

    Tak lupa, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai berhasil mengatasi berbagai tantangan mulai dari bencana hingga krisis keuangan.

    “Pak Jokowi saya katakan beliau sangat berjasa, sehingga kita bisa insyaallah kita akan bangkit, kita akan hilirisasi, kita akan tingkatkan penghasilan untuk rakyat Indonesia,” pungkasnya.

  • Prabowo Ajak Masyarakat Cari Kebaikan, Bukan Kejelekan Jokowi

    Prabowo Ajak Masyarakat Cari Kebaikan, Bukan Kejelekan Jokowi

    GELORA.CO – Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus Presiden Ke-8 RI Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Dalam pidato tersebut, Prabowo menekankan pentingnya menghormati para pemimpin sebelumnya dengan lebih melihat kebaikan yang diwariskan.

    “Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Kita harus menghormati, cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua wapres kita, semuanya punya jasa dan kebaikan,” ujarnya.

    Prabowo menyebut, setiap pemimpin memiliki kekurangan dan kesalahan, namun mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dia menegaskan, dari kekurangan itulah bangsa harus belajar agar terus meningkat.

    Dalam refleksi 100 hari kepemimpinannya, Prabowo mengungkapkan, sudah banyak hal yang dilakukan, tetapi ia menegaskan bahwa perjalanan masih panjang. “Dalam 100 hari, alhamdulillah kita telah berbuat banyak, tapi ini belum apa-apa. Rakyat mengharapkan lebih dari kita dan kita jangan besar kepala,” ucap Prabowo.

    Menurut Prabowo, proses transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi kepada dirinya merupakan salah satu yang paling mulus dalam sejarah, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Dia membandingkan kondisi di Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk Sudan yang mengalami gejolak dalam pergantian kepemimpinan.

    “Kita lihat setiap malam, tiap hari, jutaan rakyat tidak punya rumah, jenderal satu lawan jenderal lainnya, panglima angkatan darat mau diturunkan oleh wakilnya. Loh, sudah sama-sama jenderal kok? Kita bersyukur pemimpin kita tidak mendidik kita seperti itu,” ucap Prabowo.

    Prabowo juga mengapresiasi peran Jokowi dalam membantu transisi pemerintahan. Tidak lupa, ia mengapresiasi semua presiden RI, mulai Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarnopurti, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

  • Progres Renovasi Stadion GBH sudah Capai 98 Persen, Minta Jangan Dipaksakan untuk Segera Digunakan

    Progres Renovasi Stadion GBH sudah Capai 98 Persen, Minta Jangan Dipaksakan untuk Segera Digunakan

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) tampaknya tidak mau dipaksakan untuk segera digunakan oleh tim PSM Makassar.

    Beberapa waktu lalu, ramai pembahasan terkait laga pekan ke-24 yang mempertemukan PSM Makassar menghadapi Persija Jakarta yang bakal jadi laga perdana usai Stadion ini direnovasi.

    DPRD Kota Parepare berharap agar Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) Parepare tidak memaksakan dipakai untuk laga tersebut.

    Alasannya karena masih beberapa aturan dan regulasi yang masih harus dibahas lebih lanjut.

    “Kami di DPRD taat pada regulasi dan aturan, penyelesaian teman-teman suporter tentu kita bersepakat kita menginginkan stadion ini (Stadion Gelora BJ Habibie) segera digunakan,” kata Wakil Ketua DPRD Parepare Suyuti kepada awak media.

    Ia menyebut terkait penggunaan Stadion ada baiknya untuk menunggu pelantikan Wali Kota Parepare terpilih Tasming Hamid.

    “Tapi juga melihat waktu, transisi pemerintahan kota Parepare ini, mengingat tinggal seminggu. Ini adalah keputusan urgensi,” ujarnya.

    “Saya mengharapkan teman-teman suporter PSM untuk bersabar dulu, setelah dilantik (wali kota terpilih),” sebutnya.

    Sementara itu, Leader Konsultan Stadion BJ Habibie Mahris mengungkap perkembangan terbaru terkait renovasi Stadion GBH.

    Mahris menyebut saat ini untuk renovasinya sudah mencapai 98 persen.

    “Untuk saat ini progres Stadion BJ Habibie sudah 98,16 persen,” katanya saat dihubungi Fajar.co.id, Jumat (14/2/2025).

    Ia pun berharap agar proses renovasi ini bisa rampung sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati.

  • Dibongkar Ilham Habibie, Pertumbuhan Industri Indonesia Masih Kalah dari Vietnam – Page 3

    Dibongkar Ilham Habibie, Pertumbuhan Industri Indonesia Masih Kalah dari Vietnam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyoroti lemahnya kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga bisa jadi salah satu penghalang untuk mencapai target Indonesia negara maju. Tidak seperti Vietnam, yang pertumbuhan ekonominya terus meroket lantaran ditopang oleh kesiapan industri.

    Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie mengemukakan, pertumbuhan industri di Tanah Air secara keseluruhan masih selalu di bawah angka pertumbuhan ekonomi.

    “Kita sering dengar deindustrialisasi. Industri itu seolah di bawah pertumbuhan ekonomi, dan itu tidak baik. Mustinya di atas, sehingga kita bisa tumbuh lebih besar, dan juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan,” ujarnya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Putra sulung dari Presiden ke-3 BJ Habibie ini lantas mencontohkan salah satu negara tetangga di ASEAN, Vietnam. Menurut dia, Vietnam bisa memajukan ekonomi dalam waktu singkat lantaran ditopang oleh pertumbuhan industri yang masif.

    “Pertumbuhan industri mereka itu jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat kontribusi industri pada PDB kita secara keseluruhan, kita itu di bawah 19 persen, tapi di mereka itu 30 persen,” kata Ilham.

    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Di sisi lain, ia pun menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5 persen. Padahal untuk bisa mencapai negara berpenghasilan tinggi, ekonomi nasional harus tumbuh 8 persen.

    “Kita kan punya sasaran menjadi negara maju di 2045, itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi 8 persen tiap tahun. Tapi berdasarkan pengalaman kita, kita selalu 5 (persen). Itu ada alasannya, karena industri kita masih terlalu lemah,” tegasnya.

     

     

    Untuk itu, Ilham mendukung program reindustrialisasi. Selaras dengan program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, seperti di sektor pangan dan energi. Menurut dia, program hilirisasi pun butuh sokongan sektor industri.

    “Pangan, itu bukan hanya menumbuhkan sawah, tapi perlu ada industri. Begitu pun juga hilirisasi lain, swasembada atau kedaulatan energi, perlu adanya industri,” beber dia.

    “Jadi jangan hanya di pasar, kita juga mau jadi produsen, kalau mampu kita ekspor. Ini yang kita lihat sebagai visi besar,” pungkas Ilham Habibie.

  • Daftar Stadion Sepak Bola yang Bakal Rampung Dibangun Semester I 2025, Apa Saja? – Halaman all

    Daftar Stadion Sepak Bola yang Bakal Rampung Dibangun Semester I 2025, Apa Saja? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menargetkan beberapa pembangunan stadion sepak bola akan rampung pada semester pertama 2025 ini.

    Pertama, Stadion BJ Habibie di Pare-pare, Sulawesi Selatan. Pembangunannya ditargetkan rampung Februari 2025.

    Saat ini, progress konstruksi Stadion B.J. Habibie telah mencapai 97,2 persen.

    Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Maulidya Indah Junica menyebutkan bahwa Stadion BJ Habibie memiliki kapasitas 8.547 orang. 

    “Lingkup pekerjaan meliputi konstruksi stadion, pemasangan individual seat, lampu FOP, MEP,” katanya dikutip dari siaran pers pada Senin (10/2/2025).

    Kedua, Stadion Surajaya di Lamongan, Jawa Timur, yang juga ditargetkan rampung pada Februari 2025.

    Saat ini, progress konstruksi Stadion Surajaya telah mencapai 99,03 persen.

    Stadion Surajaya mampu menampung 11.294 penonton dan konstruksinya menekan anggaran sebesar Rp 281,4 miliar.

    “Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan gedung utama stadion, lapangan sepakbola, lampu FOP dan score board, infrastruktur dan landscape, MEP, dan signage,” ujar Maulidya.

    Ketiga, Stadion Teladan di Medan, Sumatera Utara. Pembangunannya ditargetkan rampung Juni 2025.

    Saat ini, progress pembangunannya telah mencapai 54,55 persen. Total anggaran yang dialokasikan di sini sebesar Rp 275 miliar.

    Stadion Teladan mampu menampung penonton sebanyak 20.093 orang. Lingkup pekerjaannya meliputi pekerjaan persiapan, tanah, struktur, MEP, dan pemugaran.

    Maulidya berharap seluruh stadion yang saat ini sedang tahap konstruksi dapat selesai sesuai target dan seluruh pembangunannya lancar. 

    “Sehingga, dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ucap Maulidya.

    26 Stadion Dibangun dan Direnovasi

    Berdasarkan Risalah Rapat Internal Sekretariat Kabinet Republik Indonesia No. R-75/Seskab/DKK/2023 tentang Renovasi Stadion Sepak Bola pada tanggal 22 Juni 2023, Kementerian PU melakukan pembangunan dan renovasi pada 26 stadion di seluruh Indonesia.

    Ada 5 stadion yang telah direnovasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Piala Dunia FIFA World Cup U-20 dan U-17 Tahun 2023 di Indonesia.

    Stadion tersebut ialah Stadion Si Jalak Harupat di Jawa Barat, Stadion Manahan di Jawa Tengah, Stadion Gelora Bung Tomo di Jawa Timur, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Sumatera Selatan, dan Stadion I Wayan Dipta di Bali.

    Saat ini, seluruh stadion tersebut telah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan.

    Kementerian PU juga tengah melakukan pembangunan dan renovasi 21 stadion

    Dengan rincian, lima stadion selesai Oktober 2024, lima stadion selesai November 2024, dan tujuh stadion selesai Desember 2024.

    Seluruh stadion tersebut telah selesai dibangun dan tiga di antaranya telah diresmikan pada September dan Oktober 2024.

    Tiga stadion tersebut ialah Stadion Harapan Bangsa dan Stadion H. Dimurthala di Aceh, serta Stadion Utama Sumatera Utara di Sumatera Utara.

    Lalu, terdapat 15 stadion yang siap diresmikan, yaitu Stadion Bumi Sriwijaya di Sumatera Selatan, Stadion Segiri di Kalimantan Timur, Stadion Demang Lehman di Kalimantan Selatan, dan Stadion Indomilk Arena di Banten.

    Kemudia, ada empat Stadion di Jawa Barat, yaitu Stadion Pakansari, Stadion Wibawa Mukti, Stadion Candrabhaga, dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. 

    Berikutnya, Stadion Maguwoharjo di DIY, serta Stadion Jatidiri dan Stadion Gelora Bumi Kartini di Jawa Tengah.

    Terakhir, ada empat stadion di Jawa Timur, yaitu Stadion Kanjuruhan, Stadion Gelora Delta, Stadion Gelora Ratu Pamelingan, dan Stadion Gelora Joko Samudro. 

  • Saat Jokowi Dibanding-bandingkan dengan BJ Habibie oleh Pakar Politik Australia  – Halaman all

    Saat Jokowi Dibanding-bandingkan dengan BJ Habibie oleh Pakar Politik Australia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar politik asal Australia, Marcus Mietzner, membanding-bandingkan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ketiga RI BJ Habibie.

    Awalnya Marcus menyoroti isi buku yang tengah didiskusikan dalam acara diskusi buku bertajuk BJ Habibie Di Tengah Arus Transformasi Politik Indonesia karya R William Liddle atau Bill Liddle.

    Selain mengungkapkan capaian-capaian Habibie dalam masa pemerintahannya, namun Marcus juga mengingatkan tentang masalah-masalah yang ada saat itu.

    Marcus kemudian mulai membandingkan Jokowi dengan Habibie dalam konteks konsentrasi kekuasaan dan warisan politik.

    Marcus mengatakan saat ini tengah menulis buku tentang Jokowi berdasarkan wawancara dengan Jokowi selama satu tahun saat masih Jokowi masih menjabat sebagai presiden.

    Jokowi, menurut Marcus, adalah presiden yang paling berkuasa dalam periode pascareformasi di Indonesia. 

    Dalam periode 25 tahun pascareformasi, menurut Marcus, Jokowi, adalah presiden yang paling berhasil mengkonsentrasikan kekuasaan di tangannya meskipun banyak orang bilang pada akhirnya Jokowi menjadi sangat otoriter.

    Hal itu diungkapkannya dalam acara yang digelar di Perpustakaan Freedom Institute Jakarta pada Kamis (6/2/2025).

    “Bagaimana kita menempatkan orang seperti ini (Jokowi) dibandingkan dengan Pak Habibie misalnya yang memerintah cuma 1,5 tahun dan dalam upaya untuk mengkonsentrasikan kekuasaan, boleh dikatakan akhirnya gagal karena diakhiri kepresidenannya oleh MPR,” ungkap Marcus.

    “Bagaimana kita menilai satu orang yang 10 tahun berkuasa sangat berhasil dalam mengkonsentrasikan kekuasaan, dengan misalnya membandingkan dengan Pak Habibie,” lanjut dia.

    Akan tetapi, menurutnya bila dilihat dari sudut pandang Bill, maka warisan politik Habibie yang memerintah hanya sekitar 1,5 tahun jauh lebih banyak dibandingkan dengan Jokowi yang memerintah selama 10 tahun.

    “Karena Pak Jokowi walaupun sibuk membangun infrastruktur, Pak Jokowi bukan seseorang yang kita bisa namakan sebagai institutional builder. Bukan orang yang membangun institusi. Dia nggak suka bikin undang-undang. Dia nggak suka bikin peraturan. Dia nggak suka bikin sistem politik. Dia pintar sekali mainnya dalam sistem politik yang ada,” ungkap Marcus.

    Menurut dia, Habibie tidak seperti itu.

    Habibie, lanjutnya, justru sangat tertarik pada pembangunan institusi. 

    Ia mencontohkan dengan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Desentralisasi.

    “Dan sebagai akibatnya, boleh dikatakan, ya saat ini, kalau kita ingat yang benar-benar menciptakan Indonesia saat ini yang ada saat ini, sistem demokrasi saat ini, ya Pak Habibie memberikan kontribusi lebih besar daripada Pak Jokowi,” ungkapnya.

    Namun, ia mengingatkan adanya kecenderungan tertentu dalam perspektif sejarah khususnya dalam menempatkan seorang presiden.

    Menurutnya, ada kecenderungan semakin jauh dari seseorang, maka akan semakin indah orang tersebut.

    “Semakin jauh kita dari seseorang, apalagi seorang presiden, semakin cantik mereka. Semakin bagus. Kita lupakan hal-hal yang jeleknya dulu. Misalnya di Amerika Presiden Bush. Selama Presiden Bush memerintah dia dianggap presiden paling buruk dalam sejarah. Tapi egitu Trump muncul, Bush dibilang bagus,” ungkapnya.

    “Kita harus hati-hati kalau kita menulis buku tentang presiden. Dan memang kita mau menonjolkan pencapaiannya, kita jangan lupa bahwa pada saat itu juga banyak yang bermasalah,” lanjut Marcus.

     

     

  • Masela Terkatung-Katung, dari Era Habibie hingga Prabowo

    Masela Terkatung-Katung, dari Era Habibie hingga Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengultimatum operator Blok Masela, Inpex Masela Ltd. untuk segera melakukan persiapan produksi lapangan gas di Laut Arafura itu.

    Bahlil mewanti-wanti bahwa pemerintah tak segan untuk mengevaluasi hak konsesi atas Blok Masela, bila produksi gas tak juga segera dilakukan. Pasalnya, proyek strategis nasional (PSN) itu mangkrak selama 26 tahun terakhir. Sejak diberikan hak konsesi pada 1998, Inpex tak kunjung melakukan produksi Blok Masela.

    “Barang ini sudah dipegang konsesinya, nggak dijalankan. Aku sudah bilang, sudah bikin surat, ‘Kamu [operator] tahun ini nggak melakukan pekerjaan untuk produksi, ya mohon maaf atas nama undang-undang tidak menutup kemungkinan kita akan evaluasi untuk kebaikan inevstor, rakyat, bangsa, dan negara’,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Menurut Bahlil, ketegasan pemerintah diperlukan agar kepentingan negara dapat tercapai. Apalagi, Indonesia tengah berupaya untuk meningkatkan produksi migas nasional.

    “Jangan pengusaha mengendalikan negara. Tapi negara yang harus mengendalikan pengusaha, dengan catatan negara juga gak boleh zalim untuk pengusaha, harus equal treatment,” tuturnya.

    Lika-liku Blok Masela Era Habibie hingga Prabowo

    Inpex, perusahaan energi asal Jepang, mengantongi hak pengelolaan Blok Masela di era pemerintahan Presiden BJ Habibie atau tepatnya pada 16 November 1998 untuk jangka waktu 30 tahun dan telah mendapatkan kompensasi waktu 7 tahun, serta perpanjangan 20 tahun belakangan. Dengan demikian, kontrak blok migas tersebut bakal berakhir pada 15 November 2055.

    Persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) I Blok Masela diperoleh 12 tahun kemudian, yakni pada 6 Desember 2010.

    Berbagai dinamika mengiringi pengembangan Blok Masela selama lebih dari 2 dekade ini, membuat target produksi proyek ini terus molor.

    Awalnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pengembangan kilang gas alam cair (LNG) Blok Masela direncanakan di laut (offshore) atau dengan skema floating LNG (terapung). Seiring penemuan cadangan gas baru, Inpex kemudian mengajukan rencana peningkatan kapasitas kilang dari 2,5 metrik ton menjadi 7,5 metrik ton LNG per tahun sehingga mengharuskan adanya revisi rencana pengembangan atau PoD.

    Revisi PoD itu belum selesai hingga akhir masa pemerintahan SBY, yang kemudian diajukan lagi saat pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, revisi tersebut malah memunculkan perdebatan panjang. Kala itu, Menko Kemaritiman Rizal Ramli mempersoalkan rencana pembangunan kilang LNG terapung (FLNG). Menurutnya, lebih baik membangun kilang LNG darat di Pulau Aru, Kepulauan Maluku. Investasi kilang LNG onshore diklaim lebih murah dibanding FLNG, yakni US$19,3 miliar dibanding US$14,6 miliar-15 miliar.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat itu berpandangan bahwa proyek Blok Masela lebih efisien apabila digarap dengan FLNG. SKK Migas pun cenderung sependapat tentang penggunaan FLNG.

  • Stadion GBH Bakal Segera Rampung, PSM Makassar Bisa Kembali Gunakan di Bulan Februari?

    Stadion GBH Bakal Segera Rampung, PSM Makassar Bisa Kembali Gunakan di Bulan Februari?

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Harap-harapan PSM Makassar bisa segera kembali berlaga di Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) tampaknya bakal segera terwujud.

    Stadion Gelora BJ Habibie, markas PSM Makassar, terus berbenah demi mencapai standar internasional.

    Progres pembangungan Stadion yang terletak di Kota Parepare itu juga bakal segera rampung.

    Hal ini tentunya membuka peluang PSM Makassar untuk kembali menggunakan Stadion ini sebagai markas utama mereka di sisa musim Liga 1 2024/2025.

    Kabarnya bulan Februari Stadion GBH sudah bisa kembali digunakan oleh Yuran Fernandes dan kawan-kawan berlaga.

    Leader Konsultan Stadion BJ Habibie, Mahris mengatakan terkait hal ini pihak belum berani bicara karena kontrak sepenuhnya milik Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare dan pihak PSM Makassar.

    Terkait kabar penggunaan lapangan di bulan Februari kata dia itu dikembalikan ke kedua pihak.

    “Jadwal penggunaan lapangan
    Itu dari PSM yang berkontrak ke pemerintah kota,” kata Mahris saat dihubungi Fajar.co.id.

    Mahris melajutkan terkait kemungkinan digunakan pada bulan Februari ia berharap hal serupa.

    Menurutnya semoga Stadion GBH bisa digunakan kembali oleh PSM Makassar di bulan Februari.

    “Semoga bisa segera digunakan kembali,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Heboh Pagar Laut, Said Didu Tantang Prabowo Koreksi Kebijakan Jokowi

    Heboh Pagar Laut, Said Didu Tantang Prabowo Koreksi Kebijakan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Said Didu, penggerak rakyat untuk menggugat Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PSN PIK) 2 berharap Presiden Prabowo Subianto benar-benar memenuhi janjinya berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia tanpa takut dengan oligarki.

    “Semoga Bpk Presiden Prabowo melanjutkan langkah tegas mengambil kebijakan untuk mengoreksi kebijakan Jokowi demi selamatkan NKRI,” tulis Didu di akun X pribadinya, Sabtu (25/1/2025).

    Didu adalah aktivis lama. Sejak masih di Makassar. Juga ketika jadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB). Juga ketika gabung di HMI. Ia konsisten menyuarakan yang dianggapnya benar.

    Menurut Didu, langkah tegas mengoreksi presiden pendahulu sudah sejak lama dilakukan oleh presiden sebelumnya.

    Hal seperti itu dilakukan oleh Soeharto saat gantikan Soekarno dan BJ Habibie saat gantikan Soeharto.

    “Koreksi kebijakan dan jadi Presiden mandiri,” tegasnya.

    Presiden Prabowo telah memerintahkan agar permasalahan pagar laut yang ada di perairan Tangerang diusut secara tuntas dan tetap berada di koridor hukum yang benar. Termasuk adanya sertifikat kepemilikan di dasar laut dengan luas mencapai 30 hektare yang dinilai ilegal.

    “Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung; BPKP, Kapolri dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan,” ujar Prabowo, Kamis (23/01/2025).

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Semua perusahaan, kata Prabowo, harus memenuhi segala aturan yang telah ditetapkan.

  • 3 Cara Jitu BJ Habibie Saat Hadapi Kenaikan Nilai Tukar Dolar AS

    3 Cara Jitu BJ Habibie Saat Hadapi Kenaikan Nilai Tukar Dolar AS

    Liputan6.com, Yogyakarta – Krisis moneter 1998 menjadi titik nadir perekonomian Indonesia ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai level terendah di angka Rp16.800. Situasi ini memicu kepanikan di tengah masyarakat dan mengancam stabilitas ekonomi nasional.

    Akan tetapi, di tengah kondisi yang tampak tak berpengharap itu, sosok B.J. Habibie yang baru dilantik sebagai Presiden RI berhasil membawa angin segar perubahan. Dalam waktu relatif singkat, Habibie menerapkan serangkaian kebijakan ekonomi yang terbukti efektif mengendalikan krisis.

    Salah satu prestasi terbesarnya adalah kemampuan memperkuat nilai tukar rupiah hingga mencapai level Rp6.550 per dolar AS. Pencapaian ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia dari keterpurukan.

    Di tengah situasi perbankan yang kolaps dan melonjaknya harga kebutuhan pokok yang membuat rakyat menderita, langkah-langkah strategis Habibie berhasil mengembalikan kepercayaan pasar dan menstabilkan perekonomian nasional. Keberhasilannya memulihkan nilai tukar rupiah dalam hitungan bulan membuktikan ketepatan kebijakan yang ia terapkan di masa-masa kritis tersebut. Mengutip dari berbagai sumber, berikut tiga langkah jitu Habibie saat hadapi dollar naik:

    1. Independensi Bank Indonesia

    Menghadapi krisis perbankan yang akut, Habibie mengambil langkah tegas dengan melakukan konsolidasi terhadap bank-bank bermasalah. Kebijakan ini ditandai dengan penggabungan empat bank pemerintah yang tengah goyah – Bank Ekspor Impor (Bank Exim), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)-menjadi satu entitas yang kemudian dikenal sebagai Bank Mandiri pada 2 Oktober 1998.

    Langkah merger ini terbukti efektif dalam menyelamatkan sistem perbankan nasional dan menciptakan bank yang lebih sehat dan kuat. Tidak berhenti sampai di situ, Habibie juga mengambil kebijakan strategis dengan memisahkan Bank Indonesia dari pengaruh pemerintah melalui UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

    Keputusan bersejarah ini memberikan independensi kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter tanpa intervensi politik. Bank Indonesia kini memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan nilai tukar, suku bunga, dan instrumen moneter lainnya.

    Independensi Bank Indonesia menjadi fondasi penting bagi penguatan sistem keuangan nasional. Dengan status barunya sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia dapat lebih leluasa mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.

    2. Penerbitan SBI Berbunga Tinggi

    Di tengah kepanikan masyarakat yang berbondong-bondong menukar rupiah ke dolar AS, Habibie mengeluarkan kebijakan moneter yang berani melalui penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Kebijakan ini, meski terkesan agresif, memiliki perhitungan matang untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.

    Dengan menawarkan imbal hasil yang menggiurkan, SBI berhasil menjadi instrumen investasi yang lebih menarik dibandingkan spekulasi dolar. Strategi penerbitan SBI berbunga tinggi ini terbukti efektif dalam menghentikan pelarian modal (capital flight) ke dolar AS.

    Masyarakat yang sebelumnya panic buying dolar mulai mengalihkan dananya ke instrumen SBI yang menjanjikan keuntungan lebih besar. Bank-bank pun kembali mendapatkan kepercayaan nasabah, ditandai dengan meningkatnya simpanan masyarakat di perbankan nasional.

    Kondisi ini secara bertahap memulihkan likuiditas perbankan yang sebelumnya sempat mengering. Dampak positif kebijakan ini segera terlihat dari menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kepercayaan pasar yang sempat hilang berangsur pulih seiring dengan stabilnya sistem keuangan nasional.

    3. Terapkan Harga Murah

    Di tengah tekanan krisis ekonomi, Habibie mengambil kebijakan kontroversial dengan tetap mempertahankan harga bahan pokok, listrik, dan BBM pada level yang terjangkau masyarakat. Keputusan ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat yang sudah terpukul akibat krisis, meski hal tersebut berarti pemerintah harus menanggung beban subsidi yang sangat besar.

    Kebijakan pengendalian harga ini menjadi penyelamat bagi jutaan rakyat Indonesia yang sedang berjuang di tengah kesulitan ekonomi. Akan tetapi, besarnya beban subsidi ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama lembaga keuangan internasional yang mendesak Indonesia untuk mengurangi subsidi.

    Menghadapi situasi ini, Habibie melakukan pendekatan dengan mengajak langsung rakyat Indonesia untuk berhemat dalam penggunaan listrik dan BBM. Kampanye penghematan energi ini tidak hanya bertujuan mengurangi beban subsidi negara, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa pemulihan ekonomi membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

    Kombinasi antara kebijakan pengendalian harga dan kampanye hemat energi ternyata memberikan dampak positif. Stabilnya harga kebutuhan pokok membantu meredam gejolak sosial, sementara berkurangnya konsumsi energi membantu mengurangi tekanan pada anggaran negara. Hasilnya, nilai tukar dolar AS yang sebelumnya mencapai puncak mulai turun drastis, rupiah menguat secara signifikan, dan yang lebih penting lagi, kepercayaan investor mulai pulih.

    Penulis: Ade Yofi Faidzun