Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Isi Materi Bimtek Anggota DPRD dari Partai Perindo, Bima Arya Minta Awasi APBD

    Isi Materi Bimtek Anggota DPRD dari Partai Perindo, Bima Arya Minta Awasi APBD

    loading…

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo. Foto/SINDOnews/danandaya arya putra

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo untuk kadernya yang telah duduk di kursi DPRD periode 2024-2029. Dia menegaskan perlu adanya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Target Indonesia itu luar biasa dahsyatnya pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian juga ada target mengurangi secara signifikan kemiskinan, dan target-target semua itu nggak bisa dicapai kalau tidak terjadi kolaborasi dan sinergi, juga akselerasi,” kata Bima di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat pada Jumat (13/12/2024).

    Bima meminta ratusan kader Partai Perindo yang ikut dalam acara ini, tentunya harus memahami target-target dari pemerintah yang ingin dicapai. Para anggota DPRD juga wajib mengawal program-program yang pro-rakyat.

    Bima juga menitipkan pesan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar para kepala daerah menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya. Para anggota DPRD ini bisa membantu pemerintah dengan mengawasi pelaksanaan APBD-nya.

    “Nah termasuk DPRD harus bisa mengkritisi apabila dirasakan ada bupati, wali kota, atau gubernur yang melenceng, yang nggak on the track, yang nggak sesuai,” katanya.

    “Saya tadi titip pesan secara khusus, harapan Presiden adalah efisiensi, harus efektif, harus hemat. Jadi uang rakyat terus kembali ke rakyat, jangan mampir ke kantong pejabat, dan teman-teman DPRD lah yang bisa mengawal itu secara konsisten lah,” imbuhnya.

    Diketahui, Bimtek yang digelar hari ini merupakan rangkaian dari acara HUT ke-10 Partai Perindo. Selain Bima Arya sejumlah narasumber lain pun akan mengisi materi dalam acara Bimtek ini.

    Sebelumnya , Ketua Panitia Pelaksana Bimtek Perindo, Tama S. Langkun berharap para peserta ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah dibekali beberapa materi.

    “Ada tiga hal yang menjadi output peningkatan kapasitas, teknis, program transformasi Partai Perindo, dan konsolidasi setiap tingkatan,” kata Tama.

    (cip)

  • Lantik 19 Pejabat di Lingkungan Pemkot Bogor, Hery Antasari Tegaskan Profesionalitas dan Integritas

    Lantik 19 Pejabat di Lingkungan Pemkot Bogor, Hery Antasari Tegaskan Profesionalitas dan Integritas

    JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari melantik 19 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di aula Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor pada Jumat, 13 Desember 2024.

    Para pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan dua kepala sekolah.

    Hery Antasari menuturkan, pelantikan ini merupakan momentum penting bagi semua pihak, khususnya bagi para pejabat yang baru dilantik.

    Sebab, menurutnya, pelantikan bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah baru yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi.

    “Bapak Ibu adalah bagian dari proses manajemen ASN dalam rangka perencanaan pengisian jabatan periode April sampai dengan Juli. Kekosongan yang ada atau posisi kosong yang terdampak tentunya pada tahap berikutnya akan dilakukan proses rotasi, mutasi, dan promosi,” kata Hery dalam sambutannya.

    BACA JUGA: Tugas Ringan Bayaran Besar, Dapat  Saldo Dana Gratis Rp155 Ribu Sehari dari Aplikasi ini

    Di hadapan pejabat yang dilantik, Hery menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan merupakan hasil penilaian objektif atas kompetensi dan integritas yang dimiliki.

    Pelantikan ini tentunya melalui serangkaian tahapan mekanisme dan proses manajemen ASN berdasarkan sistem meritokrasi, yang mengedepankan kompetensi dan kinerja secara adil tanpa melihat latar belakang, status, suku bangsa, dan faktor lainnya.

    “Perubahan merupakan keniscayaan, dan dalam konteks ini, rotasi merupakan bagian dari keniscayaan. Dalam rotasi dan mutasi, selalu ada dua dimensi, yaitu dimensi organisasi dan individu ASN,” tutur Hery.

    Dimensi organisasi, sambung dia, berkaitan dengan kebutuhan organisasi untuk mempertahankan pelayanan dan meningkatkan kinerja, di samping kebutuhan pengisian jabatan.

    “Dari sisi individu ASN, pelantikan adalah bentuk penghargaan terhadap kinerja dan prestasi,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Lubang Galian Kabel Sebabkan Kecelakaan, Pemkot Bandung Janjikan Beri Santunan dan Tegur Keras Pihak Proyek

    Hery menekankan, terlalu lama berada dalam satu jabatan, bukanlah sesuatu yang baik karena akan menghambat peningkatan pengalaman yang dapat diraih.

    Melalui ‘tour of duty’, maka akan diperoleh peningkatan kemampuan dan kompetensi sehingga mendukung pengembangan karier.

  • Petakan Potensi Kawasan, Menhut Raja Juli Kejar Target Swasembada Lewat Lahan Perhutanan Sosial – Halaman all

    Petakan Potensi Kawasan, Menhut Raja Juli Kejar Target Swasembada Lewat Lahan Perhutanan Sosial – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan target swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan dikejar, salah satunya melalui perhutanan sosial.

    Pemetaan lokasi sudah dilakukan untuk diketahui wilayah mana yang punya potensi swasembada.

    “Setelah kita mendapatkan briefing dari Pak Presiden tentang swasembada pangan dan energi, saya bersama tim bergerak melakukan pengecekan. Mana saja yang memiliki potensi swasembada pangan dan energi,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat koordinasi bidang pangan berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Kamis (12/12/2024).

    Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Andi Amran, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.

    Hadir juga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid hingga Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

    Tim yang dibentuk Kemenhut bertugas mengidentifikasi luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk tanaman pangan. 

    Raja Antoni kemudian menyinggung alternatif hutan cadangan energi melalui pemanfaatan tanaman aren. 

    Potensi aren tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi juga meluas ke sektor energi. 

    Nira aren dapat difermentasi menjadi bioetanol yang  merupakan energi terbarukan. 

    “Tim kami bekerja 2 minggu terakhir untuk mengidentifikasi luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk tanaman pangan,” ujar dia.

    Sementara itu Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan lahan perhutanan sosial yang selama ini tidak terlalu produktif akan dijadikan cadangan pangan. 

    Lahan-lahan itu nantinya bisa ditanami padi gogo (ladang) untuk pangan, dan tanaman aren untuk cadangan energi.

    “Tadi kita juga membahas dari kehutanan ada namanya perhutanan sosial, yang luas, yang mungkin selama ini tidak begitu produktif ini bisa nanti dibikin cadangan pangan yang bisa produktif. Bisa tanam padi gogo, untuk energi bisa tanam aren dan lain-lain,” kata Zulhas.

  • Pedagang di Jalan Merdeka Bogor Akan Direlokasi ke Pasar Resmi Megapolitan 13 Desember 2024

    Pedagang di Jalan Merdeka Bogor Akan Direlokasi ke Pasar Resmi Megapolitan 13 Desember 2024

    Pedagang di Jalan Merdeka Bogor Akan Direlokasi ke Pasar Resmi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana merelokasi pedagang liar yang berjualan di kios di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah ke sejumlah pasar resmi.
    Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari mengatakan, nantinya akan didata terlebih dahulu untuk menentukan lokasi relokasi yang sesuai bagi para pedagang.
    Namun, bagi pedagang yang ingin tetap berjualan di lokasi lama, pemilik lahan harus memiliki izin resmi.
    “Yang mau direlokasi kita akan data, kemudian kita akan salurkan ke pasar-pasar yang ada. Tapi kalau ingin tetap di situ, silakan saja asal ajukan izin,” ujar Hery kepada
    Kompas.com,
    Kamis (12/12/2024).
    Salah satu pasar yang disiapkan untuk relokasi adalah Pasar Mawar.
    Namun, rencana ini ditolak sejumlah pedagang.
    Mereka menilai, lokasi Pasar Mawar kurang strategis dan sepi pengunjung.
    “Lokasinya tidak strategis, jarang dilalui orang. Jadi para pembeli tidak tahu ada pasar di sana,” ujar Husen (42), salah satu pedagang.
    Senada, Dito (31) menilai Pasar Mawar minim pembeli.
    Dito yang telah lebih dulu pindah ke Pasar Mawar mengaku merugi karena penghasilannya tidak mencukupi modal dagang.
    “Waktu kios mau dibongkar, saya disuruh pindah ke Pasar Mawar. Tapi setiap hari malah nombok, tidak ada untung sama sekali, malah rugi,” kata Dito.
    Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor membongkar 43 kios yang berdiri tanpa izin di Jalan Merdeka.
    Kepala Satpol Kota Bogor Agustian Syach menyatakan, pembongkaran dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan kekumuhan di kawasan tersebut.
    “Kami melakukan pembongkaran bangunan tidak memiliki izin usaha, ada sekitar 43 kios yang kami bongkar. Disinyalir keberadaan kios-kios di sini menjadi sumber kekumuhan, kemacetan, pasar tumpah,” ujar Agustian.
    Meski diwarnai protes dari pedagang, Agustian menegaskan penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis.
    “Kami sampaikan kepada pedagang bahwa ini adalah tugas pemerintah untuk menata kota. Tidak ada niat mendzalimi warga,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angka Golput Tinggi, Wamendagri Pastikan Tak Pengaruhi Legitimasi Pilkada 2024

    Angka Golput Tinggi, Wamendagri Pastikan Tak Pengaruhi Legitimasi Pilkada 2024

    ERA.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, tingginya angka golput atau rendahnya partisipasi pemilih tak mempengaruhi legitimasi Pilkada Serentak 2024. Hasil yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap valid.

    “Ya tetap saja, itu valid,” kata Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Mantan wali kota Bogor itu mengatakah, legitimasi yang sesungguhnya justru baru terlihat setelah calon terpilih mulai bekerja.

    Menurutnya, tak sedikit kepala daerah terpilih dengan suara tipis justru mampu menunjukan kinerja yang baik.

    “Walaupun tingkat partisipasi politiknya di beberapa titik rendah, nah sekarang publik menunggu bagi para kepala daerah terpilih ini untuk menunjukkan legitimasinya melalui kinerjanya dan itu akan kita awasi bersama-sama dengan pemerintah,” kata Arya.

    Terkait dengan penyebab rendahnya partipispasi pemilih di Pilkada 2024, menurutnya karena ada beberapa faktor. Salah satunya karena jenuh akibat penyeleggaraan pilkada yang berdekatan dengan pemilu.

    “Angka golput tinggi ini lan bisa macam-macam ya, karena faktor administratif, karena faktor ideologis, karena faktor teknis penyelenggaraan yang terlalu beredekatan antara pileg, pilpres dengan pilkada ini, mungkin juga ada faktor kejenuhan di situ,” kata Arya.

    Selain itu, faktor cuaca juga disebut mempengaruhi partisipasi pemilih. Terlebih di beberapa daerah terjadi bencana.

    Jarak tempat pemungutan suara (TPS) dengan domisili pemilih yang terlalu jauh, juga menjadi faktor lainnya.

    “Jadi banyak faktor, enggak ada faktor tunggal yang menjelaskan itu. Tapi apapun itu, tingkat partisipasi politik yang tinggi, jelas lebih baik bagi legitimasi demokrasi,” ujarnya.

  • Wamendagri Apresiasi Bobby Nasution atas Langkah Revitalisasi Pasar Akik Medan Regional 12 Desember 2024

    Wamendagri Apresiasi Bobby Nasution atas Langkah Revitalisasi Pasar Akik Medan Regional 12 Desember 2024

    Wamendagri Apresiasi Bobby Nasution atas Langkah Revitalisasi Pasar Akik Medan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    menyampaikan bahwa Wali Kota Medan
    Bobby Nasution
    sukses melaksanakan
    revitalisasi
    Pasar Akik Medan yang sebelumnya merupakan pasar liar.
    Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan peninjauan di Pasar Akik Medan, Rabu (11/12/2024).
    “Pasar yang dulunya berkondisi jelek kini menjadi baik, yang dulu pasar tumpah ilegal dan kini menjadi legal,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).
    Bima menambahkan, revitalisasi tersebut juga mengubah nasib pedagang yang mulanya berada dalam kondisi tidak memadai, sehingga kini menjadi jauh lebih baik.
    “Ini menjadi contoh bagaimana pemerintah menata pasar secara berkolaborasi dengan pihak ketiga dan merangkul semua pihak terkait,” imbuhnya.
    Selain itu, Bima berharap supaya revitalisasi Pasar Akik Medan menjadi inspirasi bagi seluruh wilayah Indonesia.
    “
    Revitalisasi
    pasar tradisional menjadi modern yang bersih seperti Pasar Akik menjadi inspirasi bagi kota lain di Indonesia,” ujarnya.
    Perlu diketahui, Pasar Akik dahulu merupakan jalanan Kota Medan yang tidak terpakai, sehingga masyarakat menjadikannya sebagai pasar liar.
    Akibatnya, situasi di kawasan tersebut menjadi macet total karena pedagang berjajar hingga ke jalan utama, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Medan mengambil langkah revitalisasi.
    Dalam acara tinjauan tersebut, turut dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni dan jajaran pimpinan perangkat daerah
    Pemkot Medan
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri tegaskan pemerintah taat prosedur Pilkada 2024

    Wamendagri tegaskan pemerintah taat prosedur Pilkada 2024

    Medan (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, bahwa pemerintah menaati prosedur berdasarkan kewenangan dalam Pilkada serentak 2024.

    “Ya kita semuanya akan menaati prosedur berdasarkan kewenangan,” ucap Bima saat meninjau pelayanan di Kantor Disdukcapil Kota Medan, Rabu.

    Menurutnya, pemerintah akan menaati setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan sengketa pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan memutuskan tahapan seperti apa harus dilakukan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota nantinya.

    “Apabila ada keputusan dari MK, ya kita ikuti. Tapi di fase ini kita masih menunggu, sejauh mana gugatan itu masuk. Sejauh mana kemudian MK memberi keputusan,” papar Bima.

    Pihaknya mengungkap, bahwa banyaknya jumlah potensi permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024, terdiri atas hasil pilkada tingkat kabupaten dan kota.

    “Apapun keputusan MK itu bersifat final, dan mengikat. Pasti kita akan ikuti,” jelas Bima yang merupakan Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini.

    Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak tujuh permohonan sengketa pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, di Jakarta, Rabu pukul 16.00 WIB.

    Berdasarkan laman MK, tujuh permohonan itu terdiri atas satu permohonan gugatan hasil pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara, satu permohonan pemilihan gubernur Sumatera Utara, dua permohonan sengketa gubernur Maluku Utara, dan tiga permohonan sengketa gubernur Papua Selatan.

    Di sisi lain, permohonan sengketa pemilihan bupati diajukan ke MK telah berjumlah sebanyak 202 permohonan, dan sengketa pemilihan wali kota mencapai 45 permohonan.

    Dengan demikian, total sengketa Pilkada 2024 hingga Rabu (11/12) sore ini yang telah diterima Mahkamah Konstitusi ialah sebanyak 254 permohonan.

    Sesuai Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setelah gugatan diajukan, maka pemohon harus melengkapi dan memperbaiki permohonannya.

    Kemudian, MK akan meregistrasi perkara dengan mencatatnya ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri minta kepala Dinas Pendidikan manfaatkan bonus demografi

    Wamendagri minta kepala Dinas Pendidikan manfaatkan bonus demografi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta seluruh kepala Dinas Pendidikan di Indonesia memanfaatkan peluang bonus demografi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Saat menghadiri Rakornas Pembangunan Daerah 2024 di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu, Bima menyatakan optimistis tahun 2045 Indonesia akan masuk salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

    “Satu dari lima negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045 bukan omong kosong dan angan-angan, ada angka-angkanya, ada data-datanya,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Guna memanfaatkan bonus demografi, diperlukan peran banyak pihak, termasuk tenaga pendidik dan masyarakat. Bahkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa langkah, salah satunya dengan memberikan program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak.

    “Dan tidak mungkin ini terjadi, terwujud, dan sukses tanpa kolaborasi bapak ibu sekalian. Nah karena itu mengingat targetnya dahsyat, programnya besar, melibatkan banyak sekali orang maka wajib untuk dilakukan uji coba,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Angka Golput Pilkada DKI 2024 Capai 42 Persen, Wamendagri Sebut Tetap Sah

    Angka Golput Pilkada DKI 2024 Capai 42 Persen, Wamendagri Sebut Tetap Sah

    ERA.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 tetap valid meski capaian tersebut diperoleh di tengah warga yang tak menggunakan hak suaranya alias golput mencapai sekitar 42 persen.

    “Ya, tetap saja itu valid,” kata Bima ditemui usai Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

    Meski demikian, dia tetap memandang bahwa tingginya tingkat partisipasi politik akan membuat legitimasi demokrasi pun menjadi lebih baik.

    Dia menyebut persoalan legitimasi hasil Pilkada 2024 selanjutnya adalah menyangkut legitimasi kinerja pemerintahan kepala daerah terpilih itu sendiri.

    “Sekarang publik menunggu bagi para kepala daerah terpilih ini untuk menunjukkan legitimasinya melalui kinerjanya, dan itu akan kami awasi bersama-sama dengan pemerintah,” tuturnya.

    Sebab, kata dia, banyak pula kepala daerah dengan raihan suara tipis pada pilkada, namun mampu menunjukkan kinerja baik pemerintahannya.

    “Jadi yang pasti babak ini sudah dilewati walaupun tingkat partisipasi politiknya di beberapa titik rendah,” ucapnya.

    Dia lantas menuturkan faktor-faktor yang kiranya menjadi penyebab tingginya angka golput pada perhelatan Pilkada 2024.

    “Bisa macam-macam ya karena faktor administratif, karena faktor ideologis, karena faktor teknis penyelenggaraan yang terlalu berdekatan antara pileg, pilpres dengan pilkada ini,” tuturnya.

    Dia pun tak memungkiri bila kejenuhan masyarakat terhadap pemilihan umum hingga cuaca alam ikut menjadi faktor rendahnya angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024.

    “Mungkin juga ada faktor ada faktor kejenuhan di situ, kemudian ada juga mungkin ya faktor cuaca, bencana gitu. Kita lihat di beberapa daerah karena ini musimnya memang musim bencana, jadi mengurangi partisipasi itu. Ada juga faktor TPS (tempat pemungutan suara) yang lebih sedikit sehingga jaraknya jauh antara pemilih sampai TPS,” katanya.

    Dia lantas berkata “Jadi banyak faktor, enggak ada faktor tunggal yang menjelaskan itu.”

    Total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta berjumlah 4.724.393 orang, dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8.214.007 orang. Artinya, terdapat 3.489.614 orang atau 42,48 persen tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.

  • Wamendagri Tegaskan Hasil Pilkada Jakarta Tetap Valid meski Golput 42 Persen

    Wamendagri Tegaskan Hasil Pilkada Jakarta Tetap Valid meski Golput 42 Persen

    Wamendagri Tegaskan Hasil Pilkada Jakarta Tetap Valid meski Golput 42 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    ) Bima Arya Sugiarto menyatakan, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 tetap valid meskipun angka golongan putih (
    golput
    ) cukup tinggi.
    Adapun angka golput di
    Pilkada Jakarta
    mencapai 42 persen.
    “Ya tetap saja, itu valid,” ujar Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2024), saat ditanya soal partisipasi Pilkada Jakarta hanya 42 persen.
    Menurut Bima, hal utama lain yang legitimasinya perlu diperhatikan setelah pilkada adalah soal kinerja pemerintahannya.
    Dia juga meminta masyarakat turut mengawasi kinerja para kepala daerah terpilih.
    “Jadi yang pasti babak ini sudah dilewati walaupun tingkat partisipasi politiknya di beberapa titik rendah, nah sekarang publik menunggu bagi para kepala daerah terpilih ini untuk menunjukkan legitimasinya melalui kinerjanya dan itu akan kita awasi bersama-sama dengan pemerintah,” ujarnya.
    Berdasarkan hasil
    quick count
    Litbang
    Kompas
    , Jakarta mencatat angka golput tertinggi di Pulau Jawa dengan 42,07 persen.
    Suara tidak sah mencapai 4,6 persen, sedangkan suara sah hanya 53,33 persen.
    Provinsi dengan angka golput tertinggi berikutnya adalah Jawa Barat (33,66 persen), Jawa Timur (30,15 persen), dan Jawa Tengah (26,44 persen).
    Quick count
    dilakukan menggunakan metode
    random sampling
    pada 400 TPS di setiap provinsi, dengan
    margin of error
    sebesar 1 persen.
    Penelitian ini didanai oleh Harian
    Kompas
    (PT Kompas Media Nusantara).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.