Tag: Bima Arya

  • Kemendagri sedang susun desain besar otonomi daerah

    Kemendagri sedang susun desain besar otonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa kementeriannya sedang menyusun desain besar otonomi daerah.

    Wamendagri menjelaskan bahwa desain besar tersebut juga berkaitan dengan sistem pemilihan umum (pemilu) untuk memilih kepala daerah.

    “Kalau otonomi daerahnya di kabupaten/kota, maka pemilihan seperti apa? Bagaimana peran provinsi dalam konteks otonomi daerah? Akan berkaitan juga dengan sistem pemilihannya. Jadi itu berkaitan,” kata Wamendagri usai berkunjung ke SMAN 34 Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa saat ini rancangan peraturan pemerintah terkait desain besar penataan daerah (RPP Desartada) dibutuhkan karena dapat menentukan jumlah daerah otonomi yang ideal untuk Indonesia.

    “Dengan desain besar itu, kita bisa tahu 10, 20, 50, 100 tahun ke depan, kira-kira jumlah provinsi yang ideal berapa, jumlah kabupaten/kota yang ideal berapa, objektif indikatornya apa, baru kemudian kami putuskan,” kata Rifqi kepada ANTARA di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (11/12).

    Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Komisi II DPR RI menunggu pemerintah terkait RPP Desartada tersebut.

    “Kami tunggu itu dulu dari pemerintah. Harusnya ya di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) yang menyusun. Kami tunggu,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal, Luthfia Miranda
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri nilai tahu akar masalah politik uang menjadi hal penting

    Kemendagri nilai tahu akar masalah politik uang menjadi hal penting

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai bahwa mengetahui akar masalah dari politik uang yang membuat biaya politik tinggi menjadi hal yang paling penting saat ini.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons wacana dari Presiden Prabowo Subianto agar sistem pemilihan umum (pemilu) di daerah diubah, yakni dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD.

    “Pemilihan di DPRD adalah salah satu opsi, tetapi yang paling penting saat ini adalah mengidentifikasi, memahami akar masalah dari politik biaya tinggi, itu dulu. Jangan sampai akar masalahnya apa kemudian solusinya ke mana, harus nyambung semua,” kata Wamendagri usai berkunjung ke SMAN 34 Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Wamendagri mengatakan bahwa wacana yang disampaikan Presiden disebabkan perhatiannya atas fakta yang berkembang di masyarakat, yakni adanya biaya politik yang tinggi dalam pemilu.

    “Ini ditangkap oleh Presiden, dan kemudian memerintahkan kepada kami untuk mulai melakukan kajian. Ini kami berkolaborasi juga dengan teman-teman kampus dan peneliti karena akan ada banyak opsinya,” jelasnya.

    Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul, usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    Pewarta: Rio Feisal, Luthfia Miranda
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • UMK Kota Bogor 2025 Naik 6,5 Persen, Jadi Rp 5,1 Juta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Desember 2024

    UMK Kota Bogor 2025 Naik 6,5 Persen, Jadi Rp 5,1 Juta Megapolitan 16 Desember 2024

    UMK Kota Bogor 2025 Naik 6,5 Persen, Jadi Rp 5,1 Juta
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Kota (
    UMK
    ) Bogor 2025 sebesar 6,5 persen. Dengan kenaikan ini,
    UMK Bogor
    naik dari Rp 4.813.988 menjadi Rp 5.126.898.
    Kepala Disnaker Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menyatakan bahwa kebijakan tersebut mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum.
    “Jadi sekarang UMK Kota Bogor sebesar Rp 5.126.898, yang awalnya hanya Rp4.813.988,” kata Sujatmiko saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).
    Kenaikan UMK
    Kota Bogor ini juga sejalan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2025 yang meningkat dengan persentase serupa, yakni 6,5 persen.
    UMK baru ini akan mulai berlaku efektif pada Rabu, 1 Januari 2025.
    Namun, Sujatmiko mengungkapkan bahwa pembahasan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) belum menemui titik temu.
    “Untuk UMSK, berdasarkan hasil rapat, tidak ada kesepakatan. Sehingga Kota Bogor saat ini belum bisa menerapkan UMSK untuk tahun 2025,” ujarnya.
    Pengesahan UMK ini telah direkomendasikan oleh Pemerintah Kota Bogor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor.
    Keputusan akhir akan menunggu persetujuan Pj Gubernur Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siang Ini, Presiden Prabowo Lantik Muhidin Jadi Gubernur Kalsel di Istana Negara

    Siang Ini, Presiden Prabowo Lantik Muhidin Jadi Gubernur Kalsel di Istana Negara

    loading…

    Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin hadir di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024) siang. Muhidin akan dilantik sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. FOTO/SINDOnews/BINTI MUNFARIDA

    JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan melantik Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024) siang. Muhidin akan menggantikan Sahbirin Noor yang mengundurkan diri.

    Dari pantauan SINDOnews, Muhidin terlihat tiba di Istana Negara sekitar 12.37 WIB. Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya telah mengkonfirmasi kabar tersebut.

    “Muhidin dilantik jadi Gubernur Kalsel. Ia pukul 14 di Istana,” kata Bima.

    Untuk diketahui, Sahbirin Noor atau Paman Birin sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK. Paman Birin terlibat pengaturan sejumlah proyek di Dinas PUPR yang berasal dari APBD Pemprov Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.

    KPK membongkar hal tersebut pada 6 Oktober 2024 dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Paman Birin memang tidak ikut terjaring dalam OTT tersebut. Namun, KPK meyakini ada keterlibatan Paman Birin dalam kasus tersebut dan kemudian menjeratnya sebagai tersangka.

    Namun status tersangka Paman Birin dicabut setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan praperadilannya. Majelis hakim menyatakan penetapan Paman Birin sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam lingkup Dinas PUPR Kalsel tidaklah sah.

    Berdasarkan pantauan, sidang lanjutan praperadilan tersebut digelar pada Selasa (12/11/2024) sore di Ruang Sidang Utama PN Jakarta Selatan. Hadir dalam persidangan tim pengacara Sahbirin, tim biro hukum KPK, dan sidang dipimpin oleh hakim tunggal Afrizal Hadi.

    “Menyatakan, tuntutan provisi pemohon tak dapat diterima dalam eksepsi, menolak eksepsi pada seluruhnya. Dalam pokok perkara, satu menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon Sahbirin Noor sebagian,” ujar Hakim Afrizal Hadi di persidangan, Selasa (12/11/2024).

  • DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid Gantikan Atang Trisnanto

    DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid Gantikan Atang Trisnanto

    JABAR EKSPRES – DPRD Kota Bogor menggelar prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan peresmian Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Bogor periode 2024-2029. Atas nama Abdul Rosyid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggantikan Atang Trisnanto.

    Prosesi pengambilan sumpah jabatan dalam rapat paripurna pada Jumat (6/12) itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil dan disaksikan oleh Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, jajaran forkopimda dan seluruh anggota DPRD Kota Bogor.

    Sebelum diambil sumpah jabatan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kota Bogor, Boris Derurasman membacakan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Peresmian PAW Anggota DPRD Kota Bogor periode 2024-2029.

    Pengucapan sumpah jabatan yang dilakukan oleh Abdul Rosyid berjalan lancar dan khidmat. Setelah itu dilakukan penyematan pin DPRD Kota Bogor oleh Adityawarman sebagai simbol telah resminya Abdul Rosyid sebagai anggota DPRD Kota Bogor.

    BACA JUGA:Gonta Ganti Website, Apakah Aplikasi Investasi Kantar Work Masih Bisa Dipercaya?

    Berdasarkan keputusan DPRD Kota Bogor tetang perubahan AKD, Abdul Rosyid akan mengisi kursi Komisi III DPRD Kota Bogor yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan pembangunan. Selain itu, ia juga akan mengisi posisi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor.

    Adityawarman menyampaikan bahwa keterlambatan pelaksanaan PAW DPRD Kota Bogor disebabkan adanya beberapa masalah birokrasi. Sebab, Atang Trisnanto sudah mengajukan surat pengunduran diri sejak 29 Agustus 2024 sebagai syarat untuk maju di kontestasi Pilkada Kota Bogor.

    “Kebetulan memang ada sedikit birokasi yang cukup lama, walaupun Pak Atang sendiri sudah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari tanggal 29 Agustus ya, baru bisa terlaksana hari ini PAW-nya,” kata Adit.

    Penetapan Abdul Rosyid sebagai pengganti Atang Trisnanto memiliki landasan hasil dari Pemilu 2024 kemarin. Dimana, berdasarkan hasil perhitungan suara KPU Kota Bogor, Abdul Rosyid menempati posisi ketiga dalam perolehan suara dari Dapil Bogor Utara.

    “Kami berharap pengganti beliau, Abdul Rosyid, bisa seoptimal mungkin melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD kota Bogor, Dapil Bogor Utara. Pak Abdul ditugaskan di Komisi 3, kemudian sebagai anggota Badan Anggaran,” jelas Adit.

  • Wamendagri Bima Arya Apresiasi Apresiasi Semangat Peserta Lari Korpri Bestuur Run 10K – Page 3

    Wamendagri Bima Arya Apresiasi Apresiasi Semangat Peserta Lari Korpri Bestuur Run 10K – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Event Korpri Bestuur Run 10K yang berlangsung di Plaza Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (15/12/2024) pagi berlangsung meriah. Acara yang merupakan hasil kolaborasi antara Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri dengan Kemendagri Runners ini menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Korpri.

    Korpri Bestuur Run 10K yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ini turut diramaikan dengan berbagai kegiatan menarik.

    Perbesar

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat pembukaan Korpri Bestuur Run 10K yang berlangsung di Plaza Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (15/12/2024) pagi

    Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya menyampaikan apresiasi atas antusiasme para peserta yang hadir. Ia juga menyambut hangat para runners yang memilih berpartisipasi dalam ajang ini.

    “Selamat pagi, runners! Selamat datang di Bestuur Run Kemendagri. Terima kasih telah memilih Bestuur Run karena hari ini ada beberapa race yang juga menarik. Tepuk tangan untuk semuanya,” ucapnya.

    Perbesar

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mencapai garis finish Korpri Bestuur Run 10K yang berlangsung di Plaza Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (15/12/2024) pagi.

    Bima mengajak peserta untuk mengeluarkan performa terbaik di sepanjang perlombaan, salah satunya dengan berpacu meraih catatan waktu tercepat. Namun, ia juga mengingatkan peserta yang merasa kurang fit untuk tetap berhati-hati selama mengikuti lomba.

    Ia berharap seluruh peserta dapat menikmati dan mengabadikan momen di sepanjang rute, serta mencapai garis finish dengan selamat.

    “Bagi yang fit, bagi yang latihannya siap, silakan berpacu untuk menggapai personal best. Bagi yang kurang tidur, berhati-hati. Keep strong, foto-foto yang banyak, dan sampai jumpa di titik finis,” ujarnya.

    Perbesar

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mencapai garis finish Korpri Bestuur Run 10K yang berlangsung di Plaza Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (15/12/2024) pagi.

    Adapun rangkaian kegiatan dimulai dari open gate, pembukaan oleh Wamendagri, flag off, run time, welcome finisher, open main stage, awarding, hingga penutupan. Acara ini memperebutkan berbagai penghargaan dan doorprize menarik yang telah disiapkan panitia. Kemeriahan semakin terasa dengan penampilan Bollywhoopz serta sesi zumba dance bersama FIT HUB.

     

    (*)

  • Wamendagri Bima Arya Buka Korpri Bestuur Run 10K

    Wamendagri Bima Arya Buka Korpri Bestuur Run 10K

    loading…

    Korpri Bestuur Run 10K digelar di Plaza Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (15/12/2024) pagi. FOTO/IST

    JAKARTA – Korpri Bestuur Run 10K digelar di Plaza Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (15/12/2024) pagi. Kegiatan dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

    Acara yang merupakan hasil kolaborasi antara Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri dengan Kemendagri Runners ini menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Korpri. Acara ini juga diramaikan dengan berbagai kegiatan menarik.

    Bima menyampaikan apresiasi atas antusiasme para peserta yang hadir. Ia juga menyambut hangat para runners yang memilih berpartisipasi dalam ajang ini.

    “Selamat pagi, runners! Selamat datang di Bestuur Run Kemendagri. Terima kasih telah memilih Bestuur Run karena hari ini ada beberapa race yang juga menarik. Tepuk tangan untuk semuanya,” ucapnya.

    Bima mengajak peserta untuk mengeluarkan performa terbaik di sepanjang perlombaan, salah satunya dengan berpacu meraih catatan waktu tercepat. Namun, ia juga mengingatkan peserta yang merasa kurang fit untuk tetap berhati-hati selama mengikuti lomba.

    Ia berharap seluruh peserta dapat menikmati dan mengabadikan momen di sepanjang rute, serta mencapai garis finish dengan selamat.

    “Bagi yang fit, bagi yang latihannya siap, silakan berpacu untuk menggapai personal best. Bagi yang kurang tidur, berhati-hati. Keep strong, foto-foto yang banyak, dan sampai jumpa di titik finis,” ujarnya.

    Adapun rangkaian kegiatan dimulai dari open gate, pembukaan oleh Wamendagri, flag off, run time, welcome finisher, open main stage, awarding, hingga penutupan. Acara ini memperebutkan berbagai penghargaan dan door prize menarik yang telah disiapkan panitia. Kemeriahan semakin terasa dengan penampilan Bollywhoopz serta sesi zumba dance bersama FIT HUB.

    (abd)

  • Alumni SMID-PRD Gelar Silaturahmi, Ini yang Dibahas

    Alumni SMID-PRD Gelar Silaturahmi, Ini yang Dibahas

    Jakarta: Para alumni Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan Partai Rakyat Demokratik (SMID-PRD) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas). Bahasan terkait komitmen alumni SMID-PRD terkait menjaga demokrasi.

    “Kegiatan ini menjadi forum silaturahmi, melepas kangen, antar para alumni dan pendiri SMID-PRD,” kata Ketua Panitia Silatnas Alumni SMID-PRD, Jakobus Eko Kurniawan, dalam keterangan yang dilansir Sabtu, 14 Desember 2024.

    Agenda tersebut ini dilaksanakan hampir 10 tahun sejak Silatnas terakhir pada 2016. Agenda tersebut dihadiri sekitar 700 yang terdiri atas mantan aktivis dan pendiri PRD berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua.

    Pria yang akrab disapa Jek ini mengatakan SMID-PRD sebagai organisasi massa dan politik, memiliki banyak alumni. Mereka, kata dia, aktif di berbagai tempat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun sektor informal lainnya.

    “Sebagian di antara mereka sampai hari ini ada yang masih aktif bersama kalangan akar rumput dan civil society memperjuangkan ide-ide progresif yang dulu menjadi napas perjuangan SMID-PRD,” ujar Jek.
     

    Dia melalui Silatnas ini, para alumni dan pendiri SMID-PRD juga turut terlibat aktif dalam menjaga ide maupun gagasan progresif. Jek menambahkan bahwa Silatnas Alumni SMID-PRD sekaligus menjadi ajang ungkapan kegembiraan dan kebanggan.

    Pasalnya, sejumlah alumni dan pendiri kini mendapatkan kepercayaan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan. “Dengan demikian, ajang silaturahmi nasional ini diharapkan bisa menjadi forum untuk saling memperkuat dan saling mengingatkan satu sama lain,” dia menambahkan.

    Silatnas Alumni SMID-PRD juga dihadiri oleh Wamenperin Faisol Riza, Wamen Komdigi Nezar Patria, Wamen Sosial Agus Jabo, Wamen HAM Mugiyanto, Menteri HAM Natalius Pigai, Wamendagri Bima Arya, Wamenaker Noel Eben Ezer, dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

    Kemudian, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Walikota Bogor terpilih Dedi, dan Wakil Walikota Semarang terpilih Iswar. Kemudian, Wakil Walikota Pekalongan terpilih Sukirman, Gubernur Banten terpilih Andra Soni, Wakil Kepala BJPH Alfiiansyah Noor, Gubernur NTT terpilih Melkiades Laka Lena, dan Walikota Palopo terpilih Trisal Tahir.

    Jakarta: Para alumni Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan Partai Rakyat Demokratik (SMID-PRD) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas). Bahasan terkait komitmen alumni SMID-PRD terkait menjaga demokrasi.
     
    “Kegiatan ini menjadi forum silaturahmi, melepas kangen, antar para alumni dan pendiri SMID-PRD,” kata Ketua Panitia Silatnas Alumni SMID-PRD, Jakobus Eko Kurniawan, dalam keterangan yang dilansir Sabtu, 14 Desember 2024.
     
    Agenda tersebut ini dilaksanakan hampir 10 tahun sejak Silatnas terakhir pada 2016. Agenda tersebut dihadiri sekitar 700 yang terdiri atas mantan aktivis dan pendiri PRD berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua.
    Pria yang akrab disapa Jek ini mengatakan SMID-PRD sebagai organisasi massa dan politik, memiliki banyak alumni. Mereka, kata dia, aktif di berbagai tempat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun sektor informal lainnya.
     
    “Sebagian di antara mereka sampai hari ini ada yang masih aktif bersama kalangan akar rumput dan civil society memperjuangkan ide-ide progresif yang dulu menjadi napas perjuangan SMID-PRD,” ujar Jek.
     

    Dia melalui Silatnas ini, para alumni dan pendiri SMID-PRD juga turut terlibat aktif dalam menjaga ide maupun gagasan progresif. Jek menambahkan bahwa Silatnas Alumni SMID-PRD sekaligus menjadi ajang ungkapan kegembiraan dan kebanggan.
     
    Pasalnya, sejumlah alumni dan pendiri kini mendapatkan kepercayaan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan. “Dengan demikian, ajang silaturahmi nasional ini diharapkan bisa menjadi forum untuk saling memperkuat dan saling mengingatkan satu sama lain,” dia menambahkan.
     
    Silatnas Alumni SMID-PRD juga dihadiri oleh Wamenperin Faisol Riza, Wamen Komdigi Nezar Patria, Wamen Sosial Agus Jabo, Wamen HAM Mugiyanto, Menteri HAM Natalius Pigai, Wamendagri Bima Arya, Wamenaker Noel Eben Ezer, dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.
     
    Kemudian, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Walikota Bogor terpilih Dedi, dan Wakil Walikota Semarang terpilih Iswar. Kemudian, Wakil Walikota Pekalongan terpilih Sukirman, Gubernur Banten terpilih Andra Soni, Wakil Kepala BJPH Alfiiansyah Noor, Gubernur NTT terpilih Melkiades Laka Lena, dan Walikota Palopo terpilih Trisal Tahir.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Kemendagri nilai tahu akar masalah politik uang menjadi hal penting

    Wamendagri tekankan peran strategis DPRD dukung target pemerintah

    “Target Indonesia itu luar biasa dahsyat ya, pertumbuhan ekonomi 8 persen, kemudian juga ada target mengurangi kemiskinan, dan target-target semua itu enggak bisa dicapai kalau tidak terjadi kolaborasi dan sinergi, juga akselerasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto menekankan peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembangunan nasional dan daerah untuk mendukung berbagai target pemerintah, mulai dari pertumbuhan ekonomi 8 persen hingga pengentasan kemiskinan.

    “Target Indonesia itu luar biasa dahsyat ya, pertumbuhan ekonomi 8 persen, kemudian juga ada target mengurangi kemiskinan, dan target-target semua itu enggak bisa dicapai kalau tidak terjadi kolaborasi dan sinergi, juga akselerasi,” kata Bima Arya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikannya saat acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota salah satu partai politik di Jakarta, Jumat (13/12).

    Dia mengatakan DPRD perlu memahami berbagai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengawal implementasinya di lapangan, termasuk mengkritisi kepala daerah yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya dengan baik.

    “DPRD harus bisa mengawal program-program yang terprogram. Nah, termasuk DPRD harus bisa mengkritisi, apabila dirasakan ada bupati, wali kota atau gubernur yang melenceng, enggak on the track, yang enggak sesuai,” ujarnya.

    Dia menyebut DPRD juga perlu mengawal pemerintahan daerah secara konsisten, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada para kepala daerah sebagai bahan evaluasi dalam rangka mengawal pencapaian target program.

    Terlebih, lanjut dia, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan penghematan demi pemanfaatan dana publik bagi kepentingan rakyat.

    “Kalau ada target-target program yang memang dirasakan enggak nyampai, DPRD kan adalah orang yang paling pertama untuk membaca itu pertanyaan di bawah, dan disampaikan untuk menjadi evaluasi dari para kepala daerah,” tuturnya.

    Dia meminta pula DPRD bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong semangat generasi muda dalam pembangunan daerah sebab meningkatkan kesadaran publik, terkhusus generasi muda, menjadi kunci pencapaian berbagai target pemerintah.

    “Banyak aktivis di sini, aktivis mahasiswa, aktivis antikorupsi, aktivis media, pegiat sosial media, pegiat sosial, disabilitas, gitu. Jadi, ya inilah contoh sinergi kolaborasi,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri Bima Arya Puji Partai Perindo Punya Semangat Muda

    Wamendagri Bima Arya Puji Partai Perindo Punya Semangat Muda

    loading…

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memuji Partai Perindo memiliki tingkat kesadaran publik yang tinggi. Foto/Danandaya Arya Putra

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memuji Partai Perindo memiliki tingkat kesadaran publik yang tinggi. Dia juga mengapresiasi jajaran Perindo saat ini yang punya semangat muda.

    “Perindo ini terbilang muda dibandingkan partai-partai yang jauh lebih senior, tetapi tingkat awareness publiknya tinggi,” kata Bima saat menghadiri acara Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi kader Partai Perindo di kursi DPRD periode 2024-2029 di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Selain itu, dia juga mengapresiasi jajaran Perindo yang belakangan ini diisi oleh generasi muda yang kreatif dan inovatif. “Banyak aktivis di sini, aktivis mahasiswa, aktivis antikorupsi, aktivis media, pegiat sosial media, pegiat sosial, disabilitas. Jadi ya inilah contoh sinergi kolaborasi dari satu partai politik yang didorong oleh semangat yang muda,” tuturnya.

    Adapun, usai mengisi materi Bima menyampaikan, perlu adanya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Target Indonesia itu luar biasa dahsyatnya Pertumbuhan ekonomi 8 persen, kemudian juga ada target mengurangi secara signifikan kemiskinan, dan target-target semua itu nggak bisa dicapai kalau tidak terjadi kolaborasi dan sinergi, juga akselerasi,” katanya.

    Dia meminta ratusan kader Partai Perindo yang ikut dalam acara Bimtek ini, tentunya harus memahami target-target dari pemerintah yang ingin dicapai. Para anggota DPRD juga wajib mengawal program-program yang pro-rakyat.

    Selain itu, dia juga menitipkan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar para kepala daerah menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya. Para anggota DPRD ini bisa membantu pemerintah dengan mengawasi pelaksanaan APBD.

    “Nah termasuk DPRD harus bisa mengkritisi apabila dirasakan ada bupati, wali kota, atau gubernur yang melenceng, yang enggak out the track, yang nggak sesuai,” katanya.

    “Saya tadi titip pesan secara khusus, harapan presiden adalah efisiensi, harus efektif, harus hemat. Jadi uang rakyat terus kembali ke rakyat, jangan mampir ke kantong pejabat, dan teman-teman DPRD lah yang bisa mengawal itu secara konsistenlah,” pungkasnya.

    (rca)