Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (13/12/2024). Berita mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai cocok gabung Gerindra menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait optimisme publik terhadap Prabowo-Gibran untuk menjalankan program prioritasnya, Zulkifli hasan yang mengumumkan susunan pengurus PAN, Efendi Simbolon yang mengajak Megawati dan Jokowi berdamai, hingga survei LPI terkait kinerja menteri Kabinet Merah Putih.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cocok bergabung dengan Partai Gerindra seusai keluar dari PDIP. Kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan dan faktor kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pengikat.

    Hal ini disampaikan Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk “Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Berdasarkan data hasil survei tentang partai Jokowi, kata Ali, sebanyak 37,84% responden menginginkan dia bergabung dengan Partai Gerindra. Lalu disusul dengan Partai Golkar sebanyak 23,48%, PKB sebanyak 8,15%, PAN sebanyak 6,58%, Partai Demokrat 5,53% dan terakhir PKS sebanyak 2,52%. Sisanya responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    2. Mayoritas Publik Optimistis Prabowo-Gibran Bakal Sukses Wujudkan Program Prioritas
    Survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik optimistis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memujudkan visi misi dan program prioritas, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, energi dan hilirisasi. Dengan komposisi kabinet saat ini, publik menilai Prabowo-Gibran bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan program-program prioritasnya.

    Sebanyak 63,1% responden menilai cukup yakin dan 16,5% menilai sangat yakin bahwa Prabowo-Gibran mampu meneruskan dan mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Sementara publik yang tidak yakin Prabowo-Gibran mampu mewujudkan programnya sebanyak 2,2% dan kurang yakin sebanyak 13,5%. Sisanya menjawab tidak tahu dan tidak menjawab.

    3. Zulhas Umumkan Pengurus PAN, Menteri Sakti Wahyu jadi Waketum
    Selain berita publik yang menilai Jokowi cocok masuk Gerindra, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan jajaran pengurus PAN yang menjadi menteri dan utusan presiden di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Zulhas menyebut ada sembilan pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Selain Zulhas yang menjabat menteri koordinator bidang pangan, delapan pengurus PAN yang berada di jajaran kabinet Prabowo-Gibran adalah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani.

    4. Effendi Simbolon Ajak Megawati Berdamai dengan Jokowi
    Mantan politisi PDIP Effendi MS Simbolon menyampaikan pesan Natal agar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa berdamai dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pesan ini disampaikan Effendi Simbolon saat menggelar Simbolon Mar Natal 2024 di Gedung Smesco, Jakarta pada Kamis (19/12/2024) malam.

    Effendi Simbolon menilai hingga saat ini masih banyak yang mencintai sosok Jokowi. Menurutnya, jasa Jokowi bagi partai maupun bangsa ini begitu besar.

    Dalam kesempatan tersebut Effendi Simbolon juga berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik.

    5. Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih atau kabinet Prabowo-Gibran.

    Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    Dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ali mengatakan sebanyak 92,36% responden menilai Budi Gunawan mempunyai kecakapan, well communicated terhadap awak media serta mempunyai kapasitas dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk memimpin institusinya.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Jokowi yang dinilai cocok gabung Gerindra.

  • Kemendagri minta pemda jalankan arahan Presiden Prabowo

    Kemendagri minta pemda jalankan arahan Presiden Prabowo

    Sumber foto: Antara

    Kemendagri minta pemda jalankan arahan Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 23:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) menjalankan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dan melayani.

    “Target dari Bapak Presiden itu clear (jelas, red.) sekali. Kalau kami rangkum semua, pemerintahan yang bersih dan melayani. Itu intinya, bersih,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/12).

    Menurut dia, arahan Presiden tersebut menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya main-main, dan secara tegas meminta tidak ada korupsi hingga tingkat pemda.

    Wamendagri mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar kementerian/lembaga maupun pemda untuk melakukan langkah efisiensi dan mengutamakan kepentingan rakyat.

    Bima menjelaskan bahwa Presiden mengarahkan hal-hal tersebut karena mempertimbangkan target besar yang harus diwujudkan seperti swasembada pangan, hilirisasi, pengembangan desa, maupun reformasi birokrasi.

    Ia lantas menyebutkan beberapa hal yang harus dicermati untuk mencapai target besar Presiden. Pertama, terkait dengan efisiensi anggaran sehingga pemda dengan pusat harus satu frekuensi.

    “Kedua, pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ini tidak akan mungkin terwujud tanpa didukung oleh peningkatan PAD (pendapatan asli daerah),” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • KPU: Pelantikan kepala daerah ideal pada 13 Maret 2025

    KPU: Pelantikan kepala daerah ideal pada 13 Maret 2025

    ahapan MK-nya, idealnya memang setelah 13 Maret

    Jakarta (ANTARA) – Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 paling ideal dilaksanakan pada 13 Maret 2025.

    “Tahapan MK-nya, idealnya memang setelah 13 Maret,” kata Afifuddin di Jakarta, Jumat.

    Sebagai informasi, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 menetapkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dimulai pada 7 Februari 2025 untuk gubernur dan 10 Februari 2025 untuk wali kota dan bupati.

    Hal ini membuat pelantikan kepala daerah hasil pilkada harus mundur, karena ada perubahan jadwal penanganan perkara pilkada oleh Mahkamah Konstitusi.

    Adapun sampai saat ini belum ada aturan terbaru terkait tanggal pelantikan meski ada perubahan jadwal MK.

    Afif menilai tanggal 13 Maret yang disampaikannya hanya berdasarkan perkiraan sesuai dengan waktu penanganan perkara di MK.

    “Kalau lihat gugatan sekarang, itu lebih dari 300, Bapak-Ibu. Kalau tetap bayangan saya, itu dilakukan di awal Februari, maka saat itu dilakukan, dismissal belum diputus, proses-proses sidang pendahuluan masih baru berlangsung, mungkin baru pembuktian,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kamis (19/12), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 kemungkinan dilaksanakan pada Maret 2025.

    Ini sebagai dampak dari perubahan aturan MK, yakni mundurnya jadwal penanganan perkara Pilkada di MK.

    “Kira-kira Maret,” tambah Bima di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

    Dia menegaskan pelantikan kepala daerah harus dilaksanakan secara serentak. Sebab, masa pemerintahan nantinya harus berjalan secara bersamaan.

    “Nah, karena itu enggak boleh berbeda-beda, sebisa mungkin harus serentak,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bima Arya apresiasi kemajuan dan inklusivitas MPP Kota Surabaya

    Bima Arya apresiasi kemajuan dan inklusivitas MPP Kota Surabaya

    Jadi saya kira ini tempat belajar yang sangat baik, tidak usah jauh-jauh ke luar negeri dan teman-teman kepala daerah ya silakan belajar ke Surabaya untuk melihat bagaimana pemerintah Surabaya membangun sistem digital pelayanan publik yang betul-betu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya yang secara digital telah maju dan memberikan banyak pilihan layanan bagi masyarakat.

    MPP Kota Surabaya juga inklusif karena memberikan fasilitas khusus bagi kelompok rentan, lansia, dan disabilitas.

    “Jadi saya kira ini tempat belajar yang sangat baik, tidak usah jauh-jauh ke luar negeri dan teman-teman kepala daerah ya silakan belajar ke Surabaya untuk melihat bagaimana pemerintah Surabaya membangun sistem digital pelayanan publik yang betul-betul maju,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan inspirasi menarik lain dari MPP Kota Surabaya dengan memberikan pelayanan kepada generasi muda, khususnya anak-anak.

    Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta sekolah-sekolah untuk memfasilitasi anak-anak mendapatkan pelayanan sekaligus literasi digital.

    “Anak-anak bisa menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk belanja, termasuk juga untuk makan. Artinya ini bagian dari literasi digital. Ini penting, kalau kita menuju e-government, maka literasi itu harus sedini mungkin dan dilakukan oleh semua,” tuturnya.

    Ia mendorong praktik-praktik baik yang telah dilakukan MPP Kota Surabaya bisa diduplikasi oleh daerah lain. Jika perlu, praktik baik tersebut dikembangkan secara nasional.

    Bima menekankan pentingnya mengangkat inovasi tersebut sebagai upaya untuk mengembangkan pelayanan pemerintah secara digital.

    “Nanti kita bisa duplikasi, di-scale up, ditarik nasional. Praktik-praktik baik di Surabaya ini yang bisa diangkat tingkat nasional, ya tidak menutup kemungkinan bisa didorong untuk diterapkan secara nasional,” tambah Bima.

    Selain itu, Bima juga mengunjungi Surabaya Kriya Gallery (SKG). Menurutnya, SKG yang berada di dalam kawasan MPP Kota Surabaya merupakan terobosan yang baik. Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengintegrasikan MPP dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Konsep SKG semakin menawan dengan sentuhan kekinian dan beragam produk yang layak dicoba.

    “Jadi ini saya ‘cobain’ kopinya, kopinya enak, tempat nongkrongnya juga enak, nyaman. Ya lagi-lagi ini praktik baik, best practice yang layak untuk diadopsi diduplikasi kota-kota lain di Indonesia. Jadi pemberdayaan UMKM dengan cara-cara kekinian yang terkonsep dan terintegrasi dengan layanan,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Zulhas Pamer 9 Pengurus PAN di Kabinet Merah Putih Prabowo

    Zulhas Pamer 9 Pengurus PAN di Kabinet Merah Putih Prabowo

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan sejumlah Menteri dan Utusan Presiden di Kabinet Merah Putih yang menjadi pengurus PAN. Setidaknya ada 9 pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Adapun kesembilan orang itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani.

    “Menteri sama staf khusus (di Kabinet Merah Putih) sembilan orang,” kata Zulhas, dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

    Hal tersebut ia sampaikan di acara Workshop Partai Amanat Nasional bertema ‘Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Surabaya, Kamis (19/12/2024). Dalam kesempatan itu, Zulhas turut menyematkan Jas PAN kepada tiga Menteri yakni Menteri KKP, Mendag, dan Menhub.

    Ketiganya diumukan untuk masuk ke dalam pengurusan DPP PAN.

    “Malam ini hanya pengumuman, Pak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Ketua Umum PAN, Budi Santoso sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Dudy Purwagandhi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,” ujar Zulhas.

    “Karena Presiden Prabowo mengatakan harus swasembada pangan di 2028 waktu sidang kabinet. Pergi ke G20 berubah lagi pada tahun 2027 (target swasembada pangan),” jelas Zulhas.

    Untuk itu, dia meminta kepada seluruh kader PAN yang saat ini mendapatkan kursi menteri, utusan khusus, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk bekerja keras mewujudkan cita-cita tersebut.

    “Sekarang kita punya posisi terbaik,” sambungnya.

    Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya tidak pernah pergi dari PAN. Dirinya dahulu merupakan wakil bendahara umum PAN di tahun 2012.

    (akd/akd)

  • Menteri PAN Kian Banyak, Men-KKP, Menhub, dan Mendag Resmi Masuk Pengurus Partai

    Menteri PAN Kian Banyak, Men-KKP, Menhub, dan Mendag Resmi Masuk Pengurus Partai

    loading…

    Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengumumkan tiga menteri Kabinet Merah Putih masuk dalam kepengurusan DPP PAN dalam acara Workshop Partai Amanat Nasional bertema Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Surabaya, Kamis (19/12/2024) malam. FOTO/IST

    SURABAYA – Sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih resmi menjadi pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN). Mereka antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Masuknya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke dalam kepengurusan DPP diumumkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di acara Workshop Partai Amanat Nasional bertema ‘Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Surabaya, Kamis (19/12/2024) malam. Dalam kesempatan itu, Zulhas mengenakan Jas PAN kepada Wahyu Trenggono, Dudy Purwagandhi, dan Budi Santoso.

    “Malam ini hanya pengumuman, Pak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Ketua Umum PAN, Budi Santoso sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Dudy Purwagandhi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

    Dengan masuknya tiga menteri tersebut, maka PAN memiliki 9 wakil di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan), Hanif Faisol Nurofiq (Menteri Lingkungan Hidup), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan, Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan), Budi Santoso (Menteri Perdagangan), Yandri Susanto (Menteri Desa dan PDT), Viva Yoga Mauladi (Wakil Menteri Transmigrasi), Bima Arya (Wakil Menteri Dalam Negeri), dan Zita Anjani (Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata).

    “Menteri sama staf khusus (di Kabinet Merah Putih) 9 orang,” kata Zulhas.

    Zulhas mengingatkan kepada para pengurus PAN yang mendapatkan posisi di Kabinet Merah Putih untuk selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor pertanian. Pasalnya, Presiden Prabowo memiliki cita-cita untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan di 2027 mendatang.

    “Karena Presiden Prabowo mengatakan harus swasembada pangan di 2028 waktu sidang kabinet. Pergi ke G20 berubah lagi pada tahun 2027 (target swasembada pangan),” katanya.

    Dia meminta kepada seluruh kader PAN yang saat ini mendapatkan kursi menteri, utusan khusus, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk bekerja keras mewujudkan cita-cita tersebut. “Ayo kita bikin sejarah. Paling tidak kita diberi tanggung jawab menuju swasembada pangan 2027. Sekarang kita punya posisi terbaik,” Zulhas.

    Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya tidak pernah pergi dari PAN. “Saya tidak pernah pergi (dari PAN) saya wakil Bendahara Umum PAN di tahun 2012,” kata Sakti.

    (abd)

  • Zulhas: Ayo Bikin Sejarah, Indonesia Swasembada Pangan 2027

    Zulhas: Ayo Bikin Sejarah, Indonesia Swasembada Pangan 2027

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, kebijakan bagi-bagi sembako gratis mendingan anggarannya diganti untuk membeli hasil panen petani Indonesia.

    “Sedikit-sedikit diberi sembako gratis, kalau ekonominya sudah membaik main judol dan terjerat pinjol. Mending anggaran sembako gratis dibelikan hasil panen petani,” ujar Zulhas di acara Workshop PAN bertema ‘Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Surabaya, Kamis (19/12/2024) malam.

    Untuk itu, Zulhas mengingatkan kepada para pengurus PAN yang mendapatkan posisi di Kabinet Merah Putih untuk selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor pertanian.

    Pasalnya, lanjut Zulhas, Presiden Prabowo memiliki cita-cita untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan di 2027 mendatang.

    “Karena Presiden Prabowo mengatakan harus swasembada pangan di 2028 waktu sidang kabinet. Pergi ke G20 berubah lagi pada tahun 2027 (target swasembada pangan),” ucapnya.

    Zulhas juga meminta kepada seluruh kader PAN yang saat ini mendapatkan kursi menteri, utusan khusus, DPR RI, dan DPRD kabupaten/ kota untuk bekerja keras mewujudkan cita-cita tersebut.

    “Ayo kita bikin sejarah. Paling tidak kita diberi tanggung jawab menuju swasembada pangan 2027. Sekarang kita punya posisi terbaik,” ujar Zulhas.

    Selain itu, Zulhas juga mengumumkan sejumlah menteri dan utusan presiden di Kabinet Merah Putih yang menjadi pengurus PAN. Setidaknya ada sembilan pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Adapun ke 9 itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    “Selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani,” pungkas Zulhas.

  • Mayoritas ASN Pemkot Surabaya Tak Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Mayoritas ASN Pemkot Surabaya Tak Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Surabaya (beritajatim.com) – Mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya tidak setuju soal usulan kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Hal itu terungkap saat Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto bertanya kepada sejumlah ASN Pemkot Surabaya di sela kunjungannya.

    “Iya sempat tanya ke ASN, yang menarik ada yang ingin kembali ke DPRD. Tapi cukup banyak juga ASN yang ingin tetap pemilihan secara langsung,” papar Bima di Surabaya, Kamis (19/12/2024).

    Bima pun menegaskan bahwa pertanyaan serta jawaban dari ASN di Surabaya ini tidak mewakili padangan seluruh ASN di Indonesia. Kata dia, ini sebagai wadah diskusi publik menimbang usulan tersebut.

    “Ini tentu tidak mewakili pandangan ASN secara keseluruhan. Paling tidak, diskusi publik seperti inilah plus minus yang terjadi (terlihat),” jelasnya.

    Sementara itu, sebelumnya Wamendagri Bima Arya ini juga mengatakan, usulan kepala daerah dipilih DPRD perlu dikaji lebih dalam. Serta usulan tersebut akan dibahas oleh DPRD Komisi II pada awal 2025.

    “Sekarang ini kita mengajak semua memberikan masukan, dan kita kaji bersama-sama. Presiden memerintahkan ini untuk betul-betul dikaji serius, dan awal tahun saya kira mulai ada pembahasan dengan DPRD Komisi II,” tutupnya. [ram/ian]

  • Pemerintah Minta Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD untuk Dikaji Lebih Dalam

    Pemerintah Minta Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD untuk Dikaji Lebih Dalam

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa usulan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dikaji lebih mendalam. Pembahasan mengenai hal ini dijadwalkan akan dilakukan oleh Komisi II DPR awal tahun 2025.

    “Sekarang ini kita mengajak semua pihak memberikan masukan dan kita kaji bersama-sama. Presiden memerintahkan ini untuk betul-betul dikaji serius, dan awal tahun saya kira mulai pembahasan dengan Komisi II DPR,” ujar Bima Arya usai mengecek harga bahan pokok di Pasar Genteng, Surabaya, Kamis (19/12/2024).

    Menurut Bima, salah satu alasan utama munculnya wacana ini adalah tingginya biaya politik selama proses pemilu. “Jadi begini, ini kan karena adanya persoalan politik biaya tinggi. Mau nyaleg tinggi, mau pilkada tinggi. Sekarang harus didalami dulu akar persoalan biaya tinggi itu apa? Apa yang menyebabkan biaya tinggi? Jangan sampai akar persoalan tidak terpecahkan, tetapi sistemnya berubah,” paparnya.

    Pemerintah saat ini tengah menimbang dampak positif dan negatif dari usulan perubahan sistem ini. Bima menyebut bahwa pemerintah membuka ruang bagi masyarakat, peneliti, dan perguruan tinggi untuk memberikan masukan terkait sistem pilkada.

    “Negatifnya pemilu langsung ini adalah biayanya mahal, rumit, dan menyedot banyak hibah negara yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan. Tetapi, dampak positifnya adalah rakyat memiliki hak memilih secara langsung,” jelas Bima.

    Namun, jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, Bima mengakui masih ada risiko negatif seperti kemungkinan terjadinya politik uang di internal DPRD. “Kalau dikembalikan ke DPRD, mungkin bisa lebih praktis, tetapi bagaimana mencegah politik uang di DPRD? Itu kan persoalan lain. Jadi, semua sistem pasti ada negatif dan positifnya,” pungkasnya. [ama/but]

  • Sepekan, Prabowo temui Grand Syek Al-Azhar hingga program Astacita

    Sepekan, Prabowo temui Grand Syek Al-Azhar hingga program Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa yang berkaitan dengan politik terjadi selama sepekan terakhir, dari mulai Presiden Prabowo bertemu Grand Syekh Al-Azhar hingga peran air untuk program Astacita.

    Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum ANTARA.

    1. Prabowo temui Grand Syek Al-Azhar pererat agama-kerja sama pendidikan

    Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Grand Syekh Al-Azhar, Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb, di Mashiaket Al-Azhar, Kairo, Rabu (18/12), guna mempererat hubungan keagamaan dan memperkuat kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Mesir.

    Tiba di Mashiaket Al-Azhar, Presiden Prabowo disambut dengan hangat oleh Grand Syekh Al-Tayeb. Grand Syekh Al-Tayeb turut memperkenalkan sejumlah ulama terkemuka Mesir yang hadir untuk menyambut Presiden Prabowo.

    Baca di sini

    2. Presiden perintahkan dubes cek kebutuhan mahasiswa RI di Mesir

    Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Kairo Abdul Muta’ali mengecek keadaan mahasiswa RI di Mesir, termasuk kebutuhan dan kesulitan yang mereka hadapi.

    Prabowo, pada penghujung pidatonya saat berbicara di hadapan ratusan mahasiswa Indonesia di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu, meminta laporan dari Duta Besar (Dubes) RI untuk Mesir mengenai kondisi terkini para mahasiswa.

    Baca di sini

    3. Prabowo: Mesir miliki tempat khusus di hati bangsa Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Mesir memiliki tempat yang khusus di hati bangsa Indonesia, yang disampaikan dalam kunjungan kenegaraan Presiden ke Istana Kepresidenan Al Ittihadiya, Kairo, Mesir, Rabu.

    Dalam pernyataan bersama dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan di depan para delegasi Indonesia dan Mesir, Presiden Prabowo mengungkapkan kunjungan kenegaraan ini menjadi kehormatan bagi Presiden karena menjadi pertama kalinya dilakukan dalam 10 tahun terakhir.

    Baca di sini

    4. Anggota DPR sebut pilkada oleh DPRD bukan bajak hak politik rakyat

    Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan untuk membajak hak politik rakyat.

    “Jadi bukan membajak hak politik rakyat,” kata Indrajaya di Jakarta, Rabu.

    Baca di sini

    5. Wamendagri ingatkan manfaat air guna wujudkan program Astacita

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan akan pentingnya manfaat air dalam mewujudkan program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Semua yang terkait dengan astacita itu betul-betul ada kaitannya dengan apa yang bapak/ibu kerjakan,” kata Bima saat menghadiri Musyawarah Nasional V Asosiasi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Asdepamsi) di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024