Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah akan mendongkrak harga jual gabah dan jagung di tingkat petani. 

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kenaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bakal mencapai Rp 500 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram. 

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).

    “Nah, tadi melalui perdebatan panjang, kami tadi sudah putuskan, Presiden membawa kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik dari Rp 6.000 [per kilogram] menjadi Rp 6.500 [per kilogram],” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, kata Zulhas, produksi gabah pada Januari 2025 diprediksi bakal meningkat menjadi 1,3 juta ton dari 0,35 juta ton pada Januari 2024 (year-on-year/yoy).

    Sementara itu, dia melanjutkan pada Februari akan naik menjadi 2,08 juta ton dari 0,8 juta ton (yoy).

    Selain itu Zulhas juga mengatakan dalam rapat juga diputuskan bahwa harga jual jagung ditingkat petani juga naik menjadi Rp 5.500  per kilogram pada tahun mendatang dari Harga Acuan Pembelian (HAP) saat ini yang berada di angka Rp5.000.

    Tak hanya itu, Zulhas juga mengungkapkan bahwa Kepala Negara juga menyetujui pemerintah akan menyerap berapa pun hasil produksi dari petani. Namun dengan nilai harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

    “Dan poin penting, ya tadi menjadi keputusan bersejarah, saya kira dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti ini, hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi beras, gabah, petani, akan ditampung. Dengan harga berapapun, produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkas Zulhas.

  • Tok! Prabowo Setujui RI Setop Impor Beras, Jagung, Gula & Garam di 2025

    Tok! Prabowo Setujui RI Setop Impor Beras, Jagung, Gula & Garam di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah bakal menghentikan impor empat komoditas pangan pada 2025. Keempat komoditas tersebut yakni beras, jagung, gula dan garam.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui agar tak ada lagi kegiatan impor beras, jagung, gula, hingga garam pada 2025.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).

    “Alhamdullilah dalam ratas yang pertama kami sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, ya pak Mentan ya? tahun depan, tida impor beras, jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas, Senin (30/12/2024).

    Zulhas mengatakan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini. 

    Upaya penghentian impor ini guna mencapai visi swasembada pangan yang menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target pada 2029 tapi ini dimajukan ke 2027.

    Diberitakan sebelumnya, Menko Pangan Zulhas menyatakan pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga jagung pada 2025. Hal ini dilakukan untuk mendukung swasembada beras nasional.

    “Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” kata Zulkifli Hasan saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis stok beras dalam negeri aman meski pemerintah memutuskan tidak melakukan impor beras pada 2025.

    Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai pemerintah dalam hal ini Perum Bulog sekitar 2 juta ton.

    “Insyaallah sangat aman untuk jaga harga dan pasokan sampai nanti masuk panen raya sekitar Maret-Mei 2025,” kata Maino kepada Bisnis, Minggu (29/12/2024).

  • Prabowo Ratas Bareng Zulhas Cs soal Pangan, Bakal Setop Impor Beras?

    Prabowo Ratas Bareng Zulhas Cs soal Pangan, Bakal Setop Impor Beras?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024), untuk menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai pangan. 

    Beberapa menteri yang terpantau hadir seperti Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. 

    Zulhas, sapaannya, mengungkap bahwa salah satu hal yang ingin dibahas Presiden hari ini bersama dengan para menteri adalah wacana penghentian impor sejumlah komoditas. Dia menyebut menteri kabinet akan melaporkan terlebih dahulu situasi terkini kepada Prabowo. 

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa pemerintah harus optimistis dan berusaha dulu untuk mewujudkan wacana tersebut. 

    “Dengan seluruh jajaran yang bekerja terus kita usaha dulu, kita putuskan kita tahun depan enggak impor beras, jagung, garam dan gula,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

    Selain wacana penghentian impor, ratas hari ini rencananya akan membahas soal harga gabah. Mendekati pergantian tahun ke 2025, Prabowo nantinya akan memberikan arahan soal keputusan harga gabah. 

    “Sekarang Rp6.000, ada Rp7.000, Rp6.500 masing-masing konsekuensinya nanti kita akan lapor minta arahan beliau,” ungkap Zulhas. 

    Kemudian, lanjut Zulhas, ratas bakal membahas soal harga jagung. Dia menyebut pembahasan harga gabah dan jagung dilakukan sejalan dengan naiknya produksi di tingkat petani. Pemerintah pun disebut akan membahas anggaran untuk penyerapan gabah dan jagung produksi petani. 

    “Bulog kalau serap kan mesti pake dana itu akan kita paparkan juga. Kalau sudah serap stok beras banyak kan harus dikeluarkan, nanti kita minta arahan beliau berapa banyak bantuan pangan dan SPHP,” papar mantan Menteri Perdagangan (Mendag). 

  • Bima Arya ingatkan pemda pentingnya pendataan rehabilitasi irigasi

    Bima Arya ingatkan pemda pentingnya pendataan rehabilitasi irigasi

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat meninjau kawasan Irigasi Sasak di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Bima Arya ingatkan pemda pentingnya pendataan rehabilitasi irigasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 12:41 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera melaporkan data yang dibutuhkan berkaitan dengan rehabilitasi irigasi. Hal itu disampaikan Bima saat meninjau kawasan irigasi Sasak di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12).

    Ia juga mengimbau daerah khususnya di wilayah strategis yang berpotensi menjadi lumbung pangan untuk melaporkan data penunjang agar upaya rehabilitasi irigasi dapat segera direalisasikan. Bima menuturkan saat ini pemerintah tengah berupaya mencapai target swasembada pangan pada 2027.

    Guna merealisasikan langkah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mendorong pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi di daerah potensial.

    “Berdasarkan data, ada sekitar hampir tiga juta hektare luas daerah irigasi di seluruh Indonesia. Kalau itu semua bisa dimaksimalkan untuk diperbaiki, direhabilitasi, maka yang tadinya bisa hanya satu kali atau dua kali, bisa lebih, dan luas sawah pun bertambah,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Selama peninjauan itu, dirinya banyak menyaksikan sebagian besar irigasi yang telah dimanfaatkan sebagai ternak ikan, baik untuk hias maupun keperluan konsumsi. Ada pula yang difungsikan sebagai saluran irigasi pertanian padi. Dia pun meminta data mengenai kawasan irigasi tersebut untuk dirapikan agar dapat diusulkan proses rehabilitasi.

    “Ada yang perlu dibangun turap, ada yang sedimentasinya sudah menahun sehingga perlu dilakukan normalisasi. Dan ada beberapa bangunan sistem pengairannya harus diperbaiki,” tambahnya.

    Dia berharap proses rehabilitasi irigasi di kawasan tersebut dapat segera direalisasikan. Dengan begitu, diyakini jumlah hasil panen akan meningkat pesat dan mampu menjadi lumbung pangan.

    “Kita berharap betul, di kabupaten ini (Bogor), dengan didorong oleh Kades (Kepala Desa) dan Camat semua, data (mengenai irigasi) itu matang, sehingga tahun depan sudah banyak yang bisa dibantu untuk rehabilitasi irigasi,” tutur Bima.

    Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menuturkan, di Kabupaten Bogor terdapat sejumlah wilayah yang menjadi skala prioritas untuk diusulkan dalam perbaikan irigasi. Hal ini meliputi Jasinga, Nanggung, Jonggol, Cariu, Cikumpay dan sebagainya. Dia berharap sejumlah irigasi di wilayah tersebut dapat direhabilitasi guna memaksimalkan hasil panen dari sektor pertanian.

    Sebagai informasi, adapun lokasi yang ditinjau Bima yakni Kecamatan Ciseeng merupakan kawasan minapolitan. Dengan kata lain, masyarakat di wilayah tersebut didominasi petani ikan. Kawasan minapolitan dengan luas sekitar 1.500 hektare ini menggantungkan kebutuhan airnya dari irigasi Sasak.

    Sumber : Antara

  • Irigasi penting untuk penuhi kebutuhan pangan nasional

    Irigasi penting untuk penuhi kebutuhan pangan nasional

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat mengunjungi salah satu irigasi di Provinsi Lampung, Sabtu (28/12/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Wamendagri: Irigasi penting untuk penuhi kebutuhan pangan nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Bima saat mengunjungi dua titik irigasi di Provinsi Lampung guna mendukung program swasembada pangan.

    Awalnya, dia mengunjungi irigasi di Desa Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Di Desa Lugusari, Bima berdialog dengan warga terkait masalah irigasi yang memengaruhi produktivitas pertanian. Pemerintah mencatat ada 3 juta hektare lahan sawah yang membutuhkan perbaikan irigasi.

    “Memang target swasembada ini kan dua tahun lagi, kita selain cetak sawah, ini juga strategi Pak Menko (Pangan) sekarang memaksimalkan irigasi yang selama ini enggak terawat, rusak. Ini hitung-hitungan kita seluruh Indonesia bisa 3 juta hektare. Ada anggaran sekitar 12 triliun dari Menko Pangan melalui (Kementerian) PU untuk rehabilitasi irigasi ini,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menyusun pendataan kebutuhan rehabilitasi secara lengkap dan terperinci. Data harus mencakup luas wilayah, masalah yang dihadapi, dan dampak yang diharapkan dari perbaikan.

    “Ada hitungannya ya, luasan yang terairi berapa, kemudian bisa tanam berapa kali, panen berapa kali. Dari hitung-hitungan itu harusnya kita bisa swasembada pangan. Sekarang mudah-mudahan ini bisa cepat. Sebenarnya Menko Pangan minta Kemendagri mendorong semua bupati, wali kota, menyampaikan usulannya,” jelasnya.

    Sementara itu, warga Desa Lugusari berharap pintu air diperbaiki agar distribusi air kembali normal. Saat ini, warga hanya mampu panen satu kali setahun dengan hasil sekitar 5,7 ton. Adapun lokasi kedua yang dikunjungi Bima adalah Bendungan Way Sekampung di Pekon Pamenang dalam kecamatan yang sama.

    Dalam dialog singkat di lapangan, petani setempat, khususnya petani penggarap, mengeluhkan kesulitan air meski sudah memasuki musim hujan. Masalah ini telah terjadi sejak 2007. Diharapkan perbaikan irigasi dapat meningkatkan debit air untuk mendukung program swasembada pangan.

    Bima lantas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menteri untuk bersinergi dalam mewujudkan swasembada pangan. Ia pun menyoroti perbedaan masalah irigasi di tiap daerah, seperti konversi area irigasi menjadi kolam ikan, pintu irigasi yang rusak, dan sedimentasi.

    “Di sini saya bersyukur mendapatkan langsung informasi dari para petani bahwa tidak mengalir yang dari Tanggamus di Bendungan Way Tebu, begitu ya. Kemudian tidak merasakan juga daerah Sekampung dari sana ya, padahal ini kan daerah tinggi mungkin ya. Jadi saya nanti, Pak Bupati jam 9 ini, kita akan rapat dengan Pak Menko Pangan nanti kita angkat untuk diprioritaskan,” ujar Bima.

    Ia meminta Bupati Pringsewu dan pihak terkait melengkapi data kebutuhan perbaikan irigasi, baik untuk mendukung swasembada pangan beras maupun komoditas lain seperti ikan konsumsi.

    “Ya, nanti diajukan saja datanya. Mana yang nanti untuk swasembada pangan beras, mana yang mendukung untuk pangan yang lain seperti ikan,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri kejar target swasembada pangan mulai dari Bogor

    Wamendagri kejar target swasembada pangan mulai dari Bogor

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendagri kejar target swasembada pangan mulai dari Bogor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendampingi para kepala daerah dalam mengejar target swasembada pangan tahun 2027, dimulai dari Kabupaten Bogor Jawa Barat.

    “Kementerian Dalam Negeri meminta ke seluruh kepala daerah, gubernur bupati/wali kota, terutama di daerah-daerah strategis yang punya potensi untuk menjadi lumbung pangan ini mengumpulkan data-data,” kata Bima usai meninjau irigasi di Ciseeng Kabupaten Bogor, Jumat (27/12).

    Bima meninjau langsung dengan menyusuri beberapa lahan irigasi di Kecamatan Ciseeng mulai dari Desa Cibadak hingga Desa Ciseeng yang masuk dalam skala prioritas perbaikan irigasi.

    Irigasi yang ada di Ciseeng ini sebagian besar untuk mengaliri budidaya ikan hias dan ikan konsumsi.

    Ia menjelaskan, salah satu strategi yang didorong oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk mencapai target tersebut yaitu membangun serta merehabilitasi daerah-daerah irigasi.

    Berdasarkan data yang ia miliki, terdapat sekitar 3 juta hektare lahan irigasi yang ada di Indonesia.

    “Karena ada sekitar Rp190 triliun lebih alokasi dari Menko Pangan untuk dialokasikan mendukung swasembada pangan, dan Rp12 triliunnya untuk irigasi,” ungkap Bima.

    Rehabilitasi irigasi yang akan dilakukan mulai dari membangun turap di sepanjang aliran hingga melakukan normalisasi terhadap aliran-aliran yang sedimentasinya sudah mulai dangkal.

    “Ini akan didata karena anggarannya sudah ada kita ingin bergerak cepat. Kalau sesuai dengan prioritas memang persawahan, tapi saya lihat juga ada kebutuhan untuk perikanan, nanti kita akan rapatkan di tingkat menko sejauh mana alokasi bisa dikucurkan untuk perikanan,” paparnya.

    Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika saat mendampingi Wamendagri menjelaskan Kabupaten Bogor memiliki enam wilayah yang masuk skala prioritas rehabilitasi saluran irigasi.

    “Tadi hitungan kita secara sederhana Rp29 miliar kita meminta untuk perbaikan enam lokasi itu,” kata Ajat.

    Enam wilayah tersebut yaitu, di Cidurian Sending Kecamatan Jasinga seluas 482 hektare, di Cidurian Sodong Kecamatan Jasinga seluas 771 hektare.

    Kemudian di Cihoe Cokompeni Kecamatan Cariu seluas 1.486 hektare, di Cipangingkis Leungsir 1 Kecamatan Jonggol seluas 703 hektare, di Sasak Kecamatan Ciseeng seluas 1.018 hektare serta di Cibeuteung Kecamatan Ciseeng 294 hektare.

    Sumber : Antara

  • Cara Pemerintah Pastikan Swasembada Pangan

    Cara Pemerintah Pastikan Swasembada Pangan

    Jakarta: Pemerintah berupaya maksimal memastikan swasembada pangan. Instruksi Presiden Prabowo Subianto itu diimplementasikan jajaran kementerian dan lembaga, salah satunya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menjalankan instruksi itu dengan meninjau kawasan irigasi. Kali ini, Bima meninjau kawasan irigasi Sasak di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Dalam peninjauan tersebut, Bima mengingatkan kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera melaporkan data yang dibutuhkan berkaitan dengan rehabilitasi irigasi. Ia mengimbau daerah, khususnya di wilayah strategis yang berpotensi menjadi lumbung pangan untuk melaporkan data penunjang agar upaya rehabilitasi irigasi dapat segera direalisasikan.

    Bima menuturkan, saat ini pemerintah tengah berupaya mencapai target swasembada pangan pada 2027. Guna merealisasikan langkah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mendorong pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi di daerah potensial.

    “Berdasarkan data, ada sekitar hampir tiga juta hektare luasan daerah irigasi di seluruh Indonesia. Kalau itu semua bisa dimaksimalkan untuk diperbaiki, direhabilitasi, maka yang tadinya bisa hanya satu kali atau dua kali, bisa lebih, dan luasan sawah pun bertambah,” ujar Bima, Jumat, 27 Desember 2024.
     

    Bima didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Kepala Desa Babakan, dan Kepala Desa Ciseeng tersebut. Selama peninjauan itu, Bima banyak menyaksikan sebagian besar irigasi yang telah dimanfaatkan sebagai ternak ikan, baik untuk hias maupun keperluan konsumsi. Ada pula yang difungsikan sebagai saluran irigasi pertanian padi. Dia pun meminta data mengenai kawasan irigasi tersebut untuk dirapikan agar dapat diusulkan proses rehabilitasi.

    “Ada yang perlu dibangun turap, ada yang sedimentasinya sudah menahun sehingga perlu dilakukan normalisasi. Dan ada beberapa bangunan sistem pengairannya harus diperbaiki,” tambah Bima.

    Bima berharap, proses rehabilitasi irigasi di kawasan tersebut dapat segera direalisasikan. Dengan begitu, diyakini jumlah hasil panen akan meningkat pesat dan mampu menjadi lumbung pangan.

    “Kita berharap betul, di kabupaten ini [Bogor], dengan didorong oleh Kades (Kepala Desa) dan Camat semua, data [mengenai irigasi] itu matang, sehingga tahun depan sudah banyak yang bisa dibantu untuk rehabilitasi irigasi,” tandasnya.

    Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menuturkan, di Kabupaten Bogor terdapat sejumlah wilayah yang menjadi skala prioritas untuk diusulkan dalam perbaikan irigasi. Hal ini meliputi Jasinga, Nanggung, Jonggol, Cariu, Cikumpay dan sebagainya. Dia berharap sejumlah irigasi di wilayah tersebut dapat direhabilitasi guna memaksimalkan hasil panen dari sektor pertanian.

    Sebagai informasi, adapun lokasi yang ditinjau Bima yakni Kecamatan Ciseeng merupakan kawasan minapolitan. Dengan kata lain, masyarakat di wilayah tersebut didominasi petani ikan. Kawasan minapolitan dengan luas sekitar 1.500 hektare ini menggantungkan kebutuhan airnya dari irigasi Sasak.

    Jakarta: Pemerintah berupaya maksimal memastikan swasembada pangan. Instruksi Presiden Prabowo Subianto itu diimplementasikan jajaran kementerian dan lembaga, salah satunya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
     
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menjalankan instruksi itu dengan meninjau kawasan irigasi. Kali ini, Bima meninjau kawasan irigasi Sasak di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
     
    Dalam peninjauan tersebut, Bima mengingatkan kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera melaporkan data yang dibutuhkan berkaitan dengan rehabilitasi irigasi. Ia mengimbau daerah, khususnya di wilayah strategis yang berpotensi menjadi lumbung pangan untuk melaporkan data penunjang agar upaya rehabilitasi irigasi dapat segera direalisasikan.
    Bima menuturkan, saat ini pemerintah tengah berupaya mencapai target swasembada pangan pada 2027. Guna merealisasikan langkah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mendorong pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi di daerah potensial.
     
    “Berdasarkan data, ada sekitar hampir tiga juta hektare luasan daerah irigasi di seluruh Indonesia. Kalau itu semua bisa dimaksimalkan untuk diperbaiki, direhabilitasi, maka yang tadinya bisa hanya satu kali atau dua kali, bisa lebih, dan luasan sawah pun bertambah,” ujar Bima, Jumat, 27 Desember 2024.
     

    Bima didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Kepala Desa Babakan, dan Kepala Desa Ciseeng tersebut. Selama peninjauan itu, Bima banyak menyaksikan sebagian besar irigasi yang telah dimanfaatkan sebagai ternak ikan, baik untuk hias maupun keperluan konsumsi. Ada pula yang difungsikan sebagai saluran irigasi pertanian padi. Dia pun meminta data mengenai kawasan irigasi tersebut untuk dirapikan agar dapat diusulkan proses rehabilitasi.
     
    “Ada yang perlu dibangun turap, ada yang sedimentasinya sudah menahun sehingga perlu dilakukan normalisasi. Dan ada beberapa bangunan sistem pengairannya harus diperbaiki,” tambah Bima.
     
    Bima berharap, proses rehabilitasi irigasi di kawasan tersebut dapat segera direalisasikan. Dengan begitu, diyakini jumlah hasil panen akan meningkat pesat dan mampu menjadi lumbung pangan.
     
    “Kita berharap betul, di kabupaten ini [Bogor], dengan didorong oleh Kades (Kepala Desa) dan Camat semua, data [mengenai irigasi] itu matang, sehingga tahun depan sudah banyak yang bisa dibantu untuk rehabilitasi irigasi,” tandasnya.
     
    Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menuturkan, di Kabupaten Bogor terdapat sejumlah wilayah yang menjadi skala prioritas untuk diusulkan dalam perbaikan irigasi. Hal ini meliputi Jasinga, Nanggung, Jonggol, Cariu, Cikumpay dan sebagainya. Dia berharap sejumlah irigasi di wilayah tersebut dapat direhabilitasi guna memaksimalkan hasil panen dari sektor pertanian.
     
    Sebagai informasi, adapun lokasi yang ditinjau Bima yakni Kecamatan Ciseeng merupakan kawasan minapolitan. Dengan kata lain, masyarakat di wilayah tersebut didominasi petani ikan. Kawasan minapolitan dengan luas sekitar 1.500 hektare ini menggantungkan kebutuhan airnya dari irigasi Sasak.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Pakar: Penyusunan desain besar otda perlu pahami potensi daerah

    Pakar: Penyusunan desain besar otda perlu pahami potensi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Eko Priyo Purnomo mengatakan bahwa penyusunan desain besar otonomi daerah (otda) oleh pemerintah perlu memahami potensi daerah.

    Oleh sebab itu, Prof. Eko memandang bahwa dalam penyusunan desain besar tersebut maka pemerintah pusat juga perlu membuat satu data yang dapat memetakan potensi, dan sumber daya yang ada di Indonesia dengan baik dan benar.

    “Maka kita akan bisa memastikan otonomi, atau pemekaran daerah. Kemudian, pemanfaatan masing-masing wilayah mana yang digunakan untuk tambang, hunian, atau perkebunan, akan bisa dilakukan dengan mudah serta tertata dengan baik,” kata Prof. Eko saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, bila pemahaman terhadap potensi daerah masih kurang, maka dapat menimbulkan persoalan dalam sisi otonomi daerah maupun politik lingkungan.

    “Misal dari sisi otonomi daerah, yaitu setiap daerah ingin melakukan pemekaran karena dirasa memiliki potensi. Padahal, bukan karena potensi, melainkan karena keinginan elite untuk menjadi penguasa di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa penyusunan desain besar otonomi daerah perlu memperhatikan optimalisasi pelayanan publik.

    “Kemudian, memastikan bahwa visi misi dari desain besar otonomi daerah ini sejalan dengan desain besar untuk mendukung Indonesia Emas 2045, bukan sekadar untuk kepentingan sesaat,” katanya.

    Ia juga mengatakan bahwa desain besar tersebut perlu memastikan adanya konsolidasi sumber daya, hingga keberlanjutan potensi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

    “Seharusnya juga melibatkan dan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pada saat evaluasi dan monitoring program penyusunan desain besar ini,” ujarnya.

    Menurut dia, pelibatan masyarakat perlu agar desain besar tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12), mengatakan desain besar otonomi daerah sedang disusun pemerintah untuk menyikapi 337 usulan pemekaran daerah.

    Bima menjelaskan bahwa desain besar tersebut akan melihat kebutuhan ideal jumlah provinsi, kabupaten, dan kota, di Indonesia.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri: Tata kelola pemerintahan yang baik butuh efisiensi dan transparansi

    Wamendagri: Tata kelola pemerintahan yang baik butuh efisiensi dan transparansi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di Provinsi Maluku Utara.

    Hal tersebut dapat terwujud jika pemerintah daerah dan masyarakat mampu mengedepankan efisiensi serta transparansi dalam setiap prosesnya.

    “Persoalan serius dalam hal tata kelola pemerintahan ada isu transparansi, ada isu efisiensi di situ,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, Bima menekankan perlunya keselarasan visi dan frekuensi antara presiden, menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota dalam melayani masyarakat serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri beri kado istimewa kepada bayi lahir saat Natal

    Wamendagri beri kado istimewa kepada bayi lahir saat Natal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan kado istimewa kepada keluarga dari bayi yang lahir tepat pada Hari Natal 25 Desember 2024.

    Dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Melinda, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/11), Bima menyerahkan dokumen kependudukan lengkap berupa akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) yang telah diperbarui.

    Bima didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tatang Muhtar.

    Kehadirannya di RSIA Melinda menjadi pesan yang kuat tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, rumah sakit, dan masyarakat dalam memastikan hak kependudukan terpenuhi, bahkan di tengah momen libur Natal dan tahun baru (Nataru).

    “Jadi, ini hari istimewa karena saya bersama Pak Kadis, Pak Tatang, ini mengunjungi Rumah Sakit Melinda yang telah bekerja sama dengan sangat baik, dengan Capil (Dinas Dukcapil), dengan pemerintah, untuk menerbitkan tiga dokumen kependudukan sekaligus,” kata Bima dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024