Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Menteri-menteri dijadwalkan tinjau makan bergizi gratis 6 Januari

    Menteri-menteri dijadwalkan tinjau makan bergizi gratis 6 Januari

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memberikan pernyataan pers dalam rekaman video yang disiarkan Kantor Komunikasi Kepresidenan di Jakarta, Minggu (5/1/2025) terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan Senin (6/1/2025). ANTARA/HO-Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Menteri-menteri dijadwalkan tinjau makan bergizi gratis 6 Januari
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 21:19 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) serentak digelar di berbagai daerah Indonesia pada Senin (6/1).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataan resminya yang disiarkan di Jakarta, Minggu, menyebut menteri-menteri itu bakal meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sekitar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), kemudian di Karawang, dan Bandung.

    “Untuk mendukung kerja keras dari BGN (Badan Gizi Nasional) yang sudah mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya, besok hari (6/1) sebagai penanda awal dari dijalankannya program makan bergizi gratis, beberapa anggota Kabinet juga akan hadir di beberapa titik,” kata Hasan Nasbi.

    Dari berbagai informasi yang dihimpun ANTARA, Minggu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

    Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

    Kepala PCO Hasan Nasbi pada Senin pukul 07.30 WIB dijadwalkan meninjau dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat di Lapangan Denpal III/Bogor.

    Pelaksanaan makan bergizi gratis, Senin, juga dikawal langsung jajaran wakil menteri, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Senin pukul 09.00 WIB dijadwalkan berkunjung ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

    Di SPPG Palmerah, Jakarta, Senin pukul 10.30 WIB, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang.

    Sumber : Antara

  • Revisi UU merujuk putusan MK soal `presidential threshold`

    Revisi UU merujuk putusan MK soal `presidential threshold`

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam acara Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Hotel Mercure Jakarta Kota, Jakarta, Jumat (27/12/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Wamendagri: Revisi UU merujuk putusan MK soal `presidential threshold`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 21:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dalam undang-undang sapu jagat atau omnibus law politik akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas persentase minimal pencalonan presiden atau presidential threshold.

    “Proses revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada pun pembahasannya harus merujuk kepada semangat putusan MK ini. Misalnya, termasuk dengan syarat threshold (ambang batas, red) pencalonan bagi kepala daerah, pemilihan langsung atau melalui DPRD,” kata Wamendagri saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis (2/1).

    Selain itu, Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

    “Iya kan memang kami akan segera mulai pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.

    Sebelumnya, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan bahwa merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Perkara tersebut dimohonkan oleh empat orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna.

    Kemudian, terdapat dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh.

    Sumber : Antara

  • Pemkot dan DPRD Kota Bogor Beberkan Capaian Kinjerja di 2024

    Pemkot dan DPRD Kota Bogor Beberkan Capaian Kinjerja di 2024

    JABAR EKSPRES – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor kembali menggelar Program Obrolan Penting, Mencari Solusi dan Cerita Inspirasi (Open MiC) di markasnya, Selasa (1/1/2025).

    Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi mengatakan program tersebut diselenggarakan untuk mengekspos kinerja yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor maupun DPRD Kota Bogor sepanjang tahun 2024.

    “Kami harap dengan digelarnya Open MiC ini, masyarakat bisa mengetahui kinerja dan kebijakan yang dijalankan Pemkot dan DPRD Kota Bogor,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Open MiC diisi oleh Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari dan Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil sebagai pemateri.

    BACA JUGA:Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir, Layanan Pertanahan Tahun 2024 Capai 8 Juta Berkas dan Hasilkan PNBP Rp2,9 Triliun

    Serta diikuti oleh Kepala Bapperida, perwakilan BUMD, Kadin Kota Bogor, hingga Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri, Safrudin Bima dan Desy Yanthi Utami, Ketua KNPI Kota Bogor Rivaldo Surya dan Ketua Karang Taruna Kota Bogor Asep Nazarullah atau Kevin.

    Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengapresiasi inisiasi program Open MiC yang digagas PWI Kota Bogor. Menurutnya, komunikasi dengan media jurnalistik amat penting untuk mempublikasikan kinerja yang telah dicurahkan.

    “Meski saat ini setiap orang bisa membangun media sosial sendiri, tetap saja tidak dapat mengalahkan media jurnalistik yang fundamental dan lebih terjaga grassrootnya. Saya selalu sampaikan pada jajaran untuk jangan parno apalagi mrnjauhi media karena nanti justru akan miskomunikasi,” ucapnya.

    Terkait pembangunan di Kota Bogor, Hery menerangkan banyak capaian-capaian yang sudah terealisasi dan diwujudkan. Seperti penambahan pembangunan 2 SMP Negeri dan penuntasan sekolah satu atap, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor yang terealisasi di angka 98 persen, dan lain sebagainya.

    BACA JUGA:Optimisasi Pelaksanaan Proyek Tahun 2025: Pemkot Bogor Mulai Laksanakan Tender Dini

    “Tentunya berbagai keberhasilan yang sudah tercapai dan diwujudkan di tahun 2024, merupakan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak, bersama DPRD Kota Bogor dan juga didukung oleh peranan media yang selalu menginformasikan ke publik berbagai pembangunan Kota Bogor,” jelasnya.

  • Pj Walkot Pastikan Perayaan Tahun Baru di Bogor Berjalan Aman

    Pj Walkot Pastikan Perayaan Tahun Baru di Bogor Berjalan Aman

    Jakarta –

    Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari menyebut malam pergantian tahun di Kota Bogor berjalan baik. Namun aparat gabungan tetap mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas dan kemacetan dampak wisatawan dari Puncak Bogor.

    “Saya kira tadi secara umum berjalan baik, tetapi nanti jam 1, jam 2, ini juga perlu diwaspadai berbagai potensi-potensi, harus kita monitor terus. Mudah-mudahan warga Kota Bogor patuh dan juga damai melaksanakan pergantian tahun ini. Itu yang terpenting,” kata Hery kepada wartawan di Tugu Kujang Kota Bogor, Rabu (1/1/2025).

    “(yang diantisipasi) Terutama konvoi dari wilayah kabupaten, (wisatawan) yang dari Puncak, mungkin akan melewati Kota Bogor, nanti jam 3-jam 4,” tambahnya.

    Hery bersama Kapolresta Bogor Kombes Bismo Teguh Prakoso dan Dandim 0606 Kota Bogor Letkol Dwi Agung Prihanto sempat melakukan patroli ke sejumlah titik di Kota Bogor. Kombes Bismo menyebut kondisi Kota Bogor hingga momen pergantian tahun masih terkendali.

    “Terpantau ada konsentrasi masyarakat di air mancur, kemudian alun-alun, kemudian di Tugu Kujang, situasi aman dan terkendali. Ada kepadatan tadi ada di Sempur, alun-alun, (lapangan) Sempur, tetapi personil kita ada di titik titik tersebut, arus lalu lintas tetap berjalan,” ucap Bismo.

    Pantauan detikcom, warga tampak memadati Tugu Kujang Kota Bogor untuk merayakan momen pergantian tahun. Rata-rata warga yang datang menggunakan motor dan memarkir kendaraannya di pinggir jalan.

    “Iya, tadinya dikira ada acara di sini, makanya berhenti (di Tugu Kujang). Awalnya tadi mau ke Puncak, tapi kan pada diputar balik pas di Gadog. Habis muter-muter juga tadi ke daerah Pakuan, terus ke sini aja cari yang ramai, lumayan masih bisa lihat kembang apinya,” ujar warga bernama Wisnu.

    (sol/fas)

  • Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso bersinergi untuk mempersiapkan gudang-gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayah Jawa Tengah agar dapat dimanfaatkan Bulog sebagai tempat penyimpanan sementara hasil panen petani.

    Kemendag mempunyai sembilan gudang SRG dan satu gudang bersistem Controlled Atmosphere Storage (CAS) di Jawa Tengah yang saat ini berstatus belum terpakai (idle). Total kapasitas mencapai 13,5 ribu ton. Di seluruh Indonesia, Kemendag mempunyai gudang SRG yang saat ini idle dan berpotensi mendukung ketahanan pangan berkapasitas 145 ribu ton.

    Hal tersebut disampaikan Mendag Busan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Selasa, (31/12) di Semarang, Jawa Tengah. Rapat membahas sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan target swasembada pangan pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “(Kapasitas gudang SRG) tidak terlalu besar, namun bisa membantu Bulog dalam menyimpan beras di Jawa Tengah. Menko Pangan telah menyampaikan kebutuhan tahun depan yang semakin meningkat, seperti untuk Lebaran sekitar bulan Maret dan Program Makan Bergizi. Kita harus bekerja keras agar suplai tidak kekurangan,” papar Mendag Busan dalam rakor seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

    Beberapa daerah di Jawa Tengah yang mempunyai gudang SRG adalah Kudus, Demak, Pekalongan, Banjarnegara, Blora, Wonogiri, Cilacap, serta Brebes. Mendag Busan berharap, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat mempersiapkan gudang-gudang tersebut untuk dimanfaatkan Bulog menjadi penyimpanan beras sementara.

    “Terdapat beberapa gudang yang kosong. Kami mohon bupati dan walikota bisa membantu membersihkannya untuk persiapan musim panen, sehingga dapat dipakai Bulog untuk penyimpanan sementara komoditas beras hasil panen petani,” lanjut Mendag Busan.

    Harga Bapok Stabil

    Dalam rakor, Mendag Busan juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang turut menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Meskipun Ia mengamati, secara umum, memang ada beberapa komoditas yang naik harga, kenaikan harga tersebut masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan (HA) yang ditetapkan. Misalnya, cabai merah keriting sempat naik menjadi Rp46.200/kg dari Rp33.500/kg pada bulan sebelumnya.

    “Kami mengucapkan terima kasih karena harga bapok saat menghadapi Natal relatif stabil. Memang ada beberapa yang naik, namun sebagian masih di bawah HET. Misalnya, cabai merah keriting yang sempat naik tetapi masih di bawah harga acuan Rp55.000/kg,”jelas Mendag Busan.

    Untuk Jawa Tengah, lanjutnya, harga cabai juga masih di bawah harga acuan. Harga tertinggi untuk komoditas hortikultura ini tercatat sebesar Rp50.094/kg. Sementara itu, telur ayam juga masih di kisaran harga acuan yaitu Rp30.000/kg.”Khusus Jawa tengah, harga bapok relatif sama dengan secara nasional. Namun, minyak goreng MINYAKITA perlu diwaspadai karena mengalami kenaikan di atas HET,”imbuh Mendag Busan.

    Rakor dihadiri semua Kepala Daerah tingkat II di Jawa Tengah. Turut hadir dalam rapat, yaitu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Pelaksana Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, serta Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

    (akd/ega)

  • Wamendagri minta kepala daerah pantau progres irigasi di lapangan

    Wamendagri minta kepala daerah pantau progres irigasi di lapangan

    “Di lapangan tentu sangat berbeda, ada yang sederhana karena bangunan zaman Belanda seperti di Subang yang kami tengok kemarin yang hancur lima tahun yang lalu. Jadi bangunannya bangunan zaman Belanda. Kemudian ada lagi persoalan sedimentasi yang men

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah terus memantau progres irigasi di lapangan, mengingat setiap daerah memiliki dinamika yang berbeda-beda.

    Hal ini ditekankan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan Terbatas se-Jawa Tengah 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa.

    “Di lapangan tentu sangat berbeda, ada yang sederhana karena bangunan zaman Belanda seperti di Subang yang kami tengok kemarin yang hancur lima tahun yang lalu. Jadi bangunannya bangunan zaman Belanda. Kemudian ada lagi persoalan sedimentasi yang menahun,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia tak hentinya mengingatkan bahwa irigasi menjadi kunci akselerasi swasembada pangan.

    Ia menyebut tahun depan pemerintah menargetkan sekitar dua juta hektare lahan irigasi terbangun, serta terverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk melihat langsung progres irigasi, seperti kali ini di wilayah Semarang, Jateng.

    “Akan mengunjungi satu titik di Kelurahan Mangkang Wetan, di sana persoalannya normalisasi dari Sungai Beringin yang kemudian membuat sungai itu terlalu rendah. Jadi enggak bisa ngalir gitu ya. Jadi ini contohnya para kepala daerah diminta langsung turun ke lapangan untuk nge-lead di sana,” ujarnya.

    Kemudian, dia menyoroti terkait pendayagunaan penyuluh pertanian yang regulasinya saat ini sedang dalam proses harmonisasi.

    Analisis jabatan kepegawaian penyuluh juga tengah dibahas bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

    “Dari existing 37 ribu (penyuluh pertanian) ini, kita perlu banyak sekali tambahan dan tentunya diminta agar menjadi atensi para kepala daerah untuk memastikan peningkatan kapasitas, transisi kepegawaian, dan sebagainya,” tambah Bima.

    Selain itu, Bima menekankan bahwa dinamika lapangan yang terjadi berkaitan dengan progres irigasi dan swasembada pangan dapat disampaikan dalam Rakor Pengendalian Inflasi.

    Adapun rakor yang digelar oleh Kemendagri setiap Senin tersebut bisa menjadi wadah bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai pemikiran dan masukan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri Bima Arya Tinjau Irigasi di Mangkang Wetan Semarang

    Wamendagri Bima Arya Tinjau Irigasi di Mangkang Wetan Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya meninjau saluran irigasi di Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Selasa (31/12/2024).

    Wamendagri meninjau saluran irigasi yang berada di aliran Sungai Beringin. Irigasi di saluran tersebut terdampak pasca Sungai Beringin dilakukan normalisasi. Sehingga, sawah di wilayah Mangkang Wetan tidak teraliri air.

    “Ini saya bersama Bu Wali, Mba Ita, dan jajaran Kemenko Pangan melihat satu titik yang diusulkan untuk dilakukan perbaikan irigasinya. Ini suatu contoh, masa lalu pradigmanya berbeda. Ada kebutuhan untuk mengatasi banjir, berdampak pada saluran irigasi. Kemudian, air berkurang, bahkan mati. Sehingga, tiga tahun terakhir, menurut laporan teman-teman, tidak lagi panen,” jelas Arya.

    Dia meminta Pemerintah Kota Semarang mengecek agar usulan perbaikan irigasi di wilayah ini bisa dilakukan pada 2025 mendatang.

    Menurutnya, ada dua juta hektar lahan pertanian yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk dibangun irigasi pada 2025.

    “(Di Mangkang Wetan), semestinya masuk supaya kemudian nanti dilakukan pembangunan berupa cekdam, banjir bisa kami kendalikan, airnya bisa dialirkan ke saluran sekunder dan tersier,” jelasnya.

    Dengan perbaikan saluran irigasi, Arya berharap, petani bisa melakukan tiga kali panen dalam satu tahun. Satu hektar diharapkan bisa panen enam ton. Hasil panen bisa untuk kebutuhan masyarakat maupun dibeli Bulog untuk dipasarkan. Hal ini penting untuk swasembada pangan.

    “Saya minta dicek lagi sampai mana usulannya. Kalau belum, saya minta untuk diprioritaskan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Bima mengatakan, Kemenko Pangan memiliki anggaran Rp 22 triliun untuk perbaikan irigasi seluruh Indonesia sebanyak dua juta hektar.

    “Total estimasi kebutuhan hampir tiga juta hektar, setelah diverifikasi bisa fokus untuk kapasitas produksi padi itu sekitar dua juta,” terangnya.

    Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, tinjauan saluran irigasi bersama Wamendagri ini merupakan bagian dari rapat koordinasi (rakor) pangan yang diselenggarakan di Gedung Gradhika, Provinsi Jawa Tengah.

    “Alhamdulillah bisa meninjau empat titik saluran di sungai, tersier, sekunder, jadi satu kesatuan. Di wilayah Mangunhargo sudah ada peluang dari Wamen untuk semua diusulkan,” jelas Ita, sapaannya.

    Dia akan melakukan review untuk mengecek kembali titik-titik yang akan diusulkan perbaikan saluran irigaai.
    “Arahan beliau jadi satu kesatuan. Kami review lagi. Moga-moga dengan revitalisasi irigasi di Kecamatan Tugu akan bisa memberikan dampak luar biasa. Sirkular ekonomi lebih baik,” ungkapnya.

    Ita menyebut, dampak irigasi yang belum baik di Mangkang Wetan mengakibatkan 80 hektar lahan pertanian di kelurahan tersebut tidak teraliri air. Sementara, di Mangunharjo, ada 90 hektar sawah terdampak saluran irigasi yang tidak berjalan lancar.

    “Kami harap dengan normalisasi irigasi, bukan hanya 170 hektar saja, tapi wilayah kec tugu ada 400 hektar sawah, kalau bksa teraliri semua, bisa menambah ketahanan pangan di Semarang,” ujarnya. (eyf)

  • Dampak Normalisasi Sungai, 80 Hektar Lahan Pertanian Semarang Kehilangan Air Regional 31 Desember 2024

    Dampak Normalisasi Sungai, 80 Hektar Lahan Pertanian Semarang Kehilangan Air Regional 31 Desember 2024

    Dampak Normalisasi Sungai, 80 Hektar Lahan Pertanian Semarang Kehilangan Air
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya Sugiarto
    mengunjungi
    lahan pertanian
    warga di Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).
    Kunjungan ini dilakukan karena banyak lahan pertanian yang tidak dapat ditanami akibat
    kekurangan air
    .
    “Di sini ada 40 hektar, di sana ada 40 hektar. Jadi bisa 80 hektar lahan pertanian yang kekurangan air,” kata Bima saat berada di lokasi.
    Bima menjelaskan, kekurangan air tersebut disebabkan oleh tidak mengalirnya air dari Sungai Beringin ke lahan pertanian warga.
    “Airnya berkurang bahkan mati,” ucapnya.
    Saluran irigasi menuju lahan pertanian tersebut mengalami kerusakan setelah normalisasi Sungai Beringin dilakukan untuk mengatasi masalah banjir.
    “Kalau di masa lalu itu paradigmanya berbeda, ada kebutuhan untuk mengatasi banjir. Tapi berdampak pada saluran irigasi yang airnya berkurang bahkan mati,” ungkap Bima.
    Akibat kondisi ini, para petani di Kelurahan Mangkang Wetan tidak dapat panen tiga tahun terakhir.
    “Saya minta tolong dicek, dipastikan usulan ini masuk di tahun depan untuk pembangunan irigasi,” tambahnya.
    Bima berharap lahan pertanian di Mangkang Wetan dapat tiga kali panen dalam satu tahun, sehingga dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.
    “Selain bisa mencukupi kebutuhan, kemudian bisa dibeli oleh Bulog untuk dipasarkan,” kata Bima.
    Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong perhatian pemerintah untuk segera menangani masalah irigasi yang berdampak pada ketahanan pangan di daerah tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik, ratas bahas ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil

    Politik, ratas bahas ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa terkait kebijakan pemerintah dan isu politik terjadi di sepanjang Senin (30/12).

    Dari mulai rapat terbatas presiden dan jajaran menteri membahas soal ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil. Berikut rangkaian berita yang telah dirangkum ANTARA.

    1. Presiden Prabowo panggil sejumlah menteri untuk ratas ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas soal ketahanan pangan di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

    Menteri-menteri yang datang ke Istana Negara itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Baca di sini

    2. DPR minta Kemendagri larang kepala daerah angkat timses jadi honorer

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melarang kepala daerah terpilih, baik gubernur, bupati, wali kota, mengangkat tim sukses (timses) menjadi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Menurut dia, kepala daerah terpilih harus mendahulukan pegawai yang sudah masuk ke dalam data dengan ketentuan masa kerja yang sudah lebih lama. Sehingga jangan sampai ada seseorang yang tiba-tiba diambil menjadi pegawai honorer atau PPPK.

    Baca di sini

    3. Presiden perintahkan setop impor beras, garam, gula, jagung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas dengan beberapa menterinya di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, memerintahkan jajaran menterinya untuk menyetop impor beras, garam, gula konsumsi, dan jagung pada 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginformasikan perintah Presiden itu kepada wartawan saat jumpa pers di kompleks Istana Negara selepas rapat.

    Baca di sini

    4. TNI AU kerahkan “drone” Anka untuk jaga kawasan Natuna

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat nirawak atau drone Anka untuk mengawasi kawasan Natuna Utara yang berdekatan dengan kawasan Laut China Selatan.

    Drone Anka itu dikerahkan ke wilayah tersebut lantaran saat ini situasi di kawasan Laut China Selatan tengah memanas disebabkan oleh konflik perbatasan antarbeberapa negara ASEAN.

    Baca di sini

    5. Prabowo sebut penyelundupan tekstil ancaman bagi kedaulatan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan praktik penyelundupan, salah satunya komoditas tekstil di dalam negeri, merupakan bentuk ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

    “Penyelundupan tekstil, misalnya, mengancam industri dalam negeri dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita,” katanya saat menyampaikan pengarahan pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Senin.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri Belum Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Baru 2025

    Kemendagri Belum Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Baru 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa pemerintah masih berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan pelantikan kepala daerah baru hasil Pilkada Serentak 2024. 

    Bima menyebut konsultasi saat ini masih dilakukan dengan DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Presiden. Apalagi, saat ini sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 masih bergulir di MK. 

    Menurut Bima, pemerintah baru akan membahas soal jadwal pasti rencana pelantikan kepala daerah baru pada 2025 yang akan jatuh pada esok lusa. 

    “Nanti kita awal tahun kelihatannya akan fokus kepada pembahasan tentang jadwal yang pasti. Sekarang ini masih dikonsultasikan dulu,” ungkap Bima kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

    Mantan Wali Kota Bogor itu mengungkapkan pemerintah menginginkan pelantikan untuk ratusan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara serentak. Namun, beberapa peserta Pilkada Serentak 2024 masih mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. 

    Pemerintah, terang Bima, akan menunggu proses di MK rampung kendati terdapat beberapa daerah yang tidak mengajukan PHPU. Misalnya, Pilkada Jakarta. 

    “Jadi jadwalnya ini masih dipastikan lagi, dikonsultasikan lagi di antara pimpinan, terutama Bapak Presiden dan MK,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, KPU menggelar Pilkada Serentak 2024 di 545 daerah secara keseluruhan. Secara terperinci, Pilkada diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. 

    Dilansir dari situs resmi MK, terdapat total 313 permohonan PHPU yang masuk. Secara terperinci, total PHPU itu terbagi menjadi 23 sengketa pilkada gubernur, 241 untuk bupati dan 49 wali kota.