Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)
Yandri Susanto
menegaskan bahwa program
swasembada pangan
yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Dari 12 aksi prioritas yang telah ditetapkan, swasembada pangan atau
ketahanan pangan
lokal desa berada di urutan kedua setelah revitalisasi badan usaha milik desa (
BUMDes
) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“(Di antara) 12 aksi yang sudah kami cantumkan, swasembada pangan menjadi aksi kedua, dengan ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” jelas Yandri dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/1/2025).
Untuk mendukung program tersebut, lanjut dia, Kemendes PDT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengalokasikan minimal 20 persen dari
dana desa
(DD) atau sekitar Rp 16 triliun dari total Rp 71 triliun, untuk program ketahanan pangan.
Yandri menekankan pentingnya penggunaan potensi lokal desa dan peran BUMDes dalam mendukung perputaran
ekonomi desa
, sehingga penggunaan dana desa menjadi produktif dan tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa peraturan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut melalui petunjuk teknis agar penggunaan 20 persen dana desa dapat tepat sasaran, produktif, dan dirasakan langsung oleh warga desa.
“Petunjuknya jelas, tidak ada celah bagi kepala desa untuk menyalahgunakan dana ini. Kami akan terus memantau dan evaluasi agar dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16 triliun ini digunakan secara produktif,” ujar Yandri.
Selain itu, Yandri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung realisasi program swasembada pangan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan)
Zulkifli Hasan
(Zulhas) mengatakan bahwa sinergitas antarkementerian dan lembaga menjadi kunci kesuksesan program swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.
Ia mengungkapkan, swasembada pangan merupakan program prioritas yang langsung dipimpin oleh
Presiden Prabowo
Subianto.
Oleh karena itu, sebut Zulhas, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang intens antara kementerian dan lembaga untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya program swasembada pangan.
“Kita rapat koordinasi ini yang paling penting adalah menyadari bahwa kita adalah satu tim. Kepentingan merah putih harus berada di atas segalanya. Ibarat tim sepak bola, jika ada satu pemain yang mencetak gol bunuh diri, kita semua kalah. Karena pekerjaan ini adalah satu kesatuan,” katanya.
Sebagai informasi, beberapa isu yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut termasuk jaringan irigasi di Jatim, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis,
Kemudian, membahas isu mengenai perbaikan budi daya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular dari sampah dan limbah, serta rehabilitasi
mangrove
dan
silvofishery
.
Rapat terbatas tersebut bertujuan untuk menyatukan visi seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada 2027.
Dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan penuh tanpa impor bahan pangan apa pun.
Dalam rapat tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, dan Muhammad Afif Zamroni.
Selain itu, juga hadir sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.
Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan Mahfudz, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, serta bupati se-Jawa Timur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Bima Arya
-
/data/photo/2025/01/07/677d072ba9ab8.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan
-

Plus Minus Makan Bergizi Gratis (MBG) Perdana: Menu, Dapur, dan Tanpa Susu
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).
Dalam peluncurannya, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 Provinsi telah hadir untuk menyasar sasaran penerima manfaat dengan target mencapai 3 juta orang dari Januari—April 2025 dan menyediakan 3.000—3.500 porsi per harinya.
Ragam menu pun disajikan, Misalnya di SPPG Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan sajian nasi, ayam semur, kacang panjang dan pisang. Kemudian berlanjut di SPPG Lanud Husein Sastranegara Bandung yang menyediakan nasi, ayam goreng, sawi, pisang, susu. Lalu, SPPG Sidoarjo Jawa Timur denga menu nasi, ayam tepung tanpa tulang, tumis sawi tahu, semangka, dan susu.
Tentu berbagai aspek dari kegiatan tersebut mulai terlihat jelas. Mulai dari menu yang disajikan, operasional dapur yang terlibat, hingga tantangan yang dihadapi di beberapa daerah yang tidak bisa menyajikan susu sebagai bagian dari menu utama.
Kendati demikian, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah melalui asupan gizi yang lebih baik, mendapat perhatian besar, meskipun tidak tanpa hambatan.
Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi
No
Wilayah
Jumlah SPPG
1
Jakarta
5 titik
2
Jawa Tengah
40 titik
3
Jawa Timur
32 titik
4
Jawa Barat
58 titik
5
Banten
3 titik
6
Yogyakarta
3 titik
7
Aceh
6 titik
8
Bali
1 titik
9
Gorontalo
1 titik
10
Kalimantan Selatan
2 titik
11
Kalimantan Timur
1 titik
12
Kalimantan Utara
1 titik
13
Kepulauan Riau
8 titik
14
Lampung
4 titik
15
Maluku
2 titik
16
Maluku Utara
2 titik
17
Nusa Tenggara Timur
1 titik
18
Papua Barat
2 titik
19
Papua Selatan
1 titik
20
Riau
3 titik
21
Sulawesi Barat
1 titik
22
Sulawesi Utara
1 titik
23
Sulawesi Selatan
8 titik
24
Sulawesi Tenggara
2 titik
25
Sumatra Barat
1 titik
26
Sumatra Utara
1 titik
Total
26 Provinsi
190 titik
Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025
Tak Ada Susu di Menu MBG
Dari varian menu yang dihadirkan, susu memang bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari. Bahkan, memang tak ada standar menu dalam pelaksanaan MBG saat ini.
Juru Bicara Kantor Kepresidenan Dede Prayudi menekankan memang tidak ada standar menu, tetapi standar gizi. Mengingat setiap daerah memiliki kecenderungan yang berbeda untuk varian menu yang dikonsumsi setiap harinya.Misalnya, di Papua, kata Dede, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Sementara di daerah lain ada yang dengan singkong.
“Misalnya, ada pemenuhan protein. Bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu. Jadi sekali lagi, tidak ada standar menu. Yang ada adalah standar gizi,” katanya seusai ikut meninjau pelaksanaan MBG di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (6/1/2024).
Senada, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa khusus pada hari pertama penyertaan susu pada menu MBG memang masih belum diwajibkan. Namun, pada esok hari dipastikan menu MBG bakal mulai dilengkapi dengan susu.
Untuk memastikan kesiapan suplai susu untuk Program MBG itu, Budi Arie mengaku telah berkoordinasi dan melakukan peninjauan pada sejumlah pabrik susu. Salah satunya yang berlokasi di Pangalengan.
“Belum ya [untuk susu], sementara tadi belum, yang harus buah dulu. Tapi kita pasti akan usahakan karena susu kan masuk dalam Badan Gizi, jadi hari ini saja [yang tidak ada susu],” jelasnya saat ditemui di SPPG Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Memang, dengan harga menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebesar Rp10.000 cukup menjadi tantangan. Hal ini pun diamini oleh Juru masak atau Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Halim Perdana Kusuma.
Chef Profesional dari Unit Pelayanan Mitra Lanud Halim Perdana Kusuma Jonny Kusuma Hadi menjelaskan pihaknya masih perlu melakukan penyesuaian sejumlah menu untuk disesuaikan dengan bujet yang ada.
“Tantangannya mempunyai tugas berat untuk mengatur menu untuk supaya harganya tak lebih dari Rp10.000,” jelasnya saat ditemui di SD Angkasa 5 Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).
Akan tetapi, Jonny menyebut hal itu tak menjadi kendala berarti yang membuat proses produksi makan bergizi gratis tertunda.
“Sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja kemarin, budget Rp10.000 kan kami masih menyesuaikan menu yang di tetapkan oleh BGN,” tambahnya.
Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi pun mengamini bahwa menu susu bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari.
Meski begitu, dia mengatakan bahwa setiap siswa atau penerima manfaat akan mendapatkan menu susu sekali untuk setiap minggunya.
“Susu kan tidak diwajiibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Senin (6/1/2025).
Misalnya, dia melanjutkan bahwa untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SD Negeri Kedung Badak 1 Kota Bogor yang dikunjunginya mendapatkan jatah susu setiap Jumat. Sedangkan, sekolah di Cimahi mendapatkan susu setiap Senin.
“Jadi paling sedikit itu seminggu sekali, tetapi tidak wajib. Susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” ucapnya.
Kendati demikian, dia pun mengamini untuk daerah yang dekat dengan lokasi peternakan sapi bisa berpeluang untuk mendapatkan dua hingga tiga kali seminggu untuk menu susu.
Menurutnya, saat ini pemerintah lebih mengutamakan kelayakan porsi makanan, mulai dari kecukupan kalori, karbohidrat dan protein. Contohnya, dia menyebut bahwa secara kalori, untuk takaran bagi penerima manfaat di level SMP—SMA akan diberikan porsi hingga 600 kalori.
“Jadi nasinya itu mungkin 75 atau 80 gram lah kalau nasinya. Kalau karbonya itu 75—80 gram lah. Kalori mereka 600. Kalau anak PAUD dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD mungkin sekitar 300 kalori saja mereka,” imbuhnya.
Perbesar
Pelaksanaan MBG di Kendari Pakai Duit Prabowo
Hasan pun mengungkapkan dalam peluncuran perdananya, Presiden Prabowo Subianto memang tak langsung meninjau program andalannya tersebut. Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu memang belum dijadwalkan untuk meninjau program vitalnya itu.
Kendati demikian, dia memastikan bahwa Prabowo akan melakukan sidak secara mendadak di titik-titik yang diinginkan.
“Jadwalnya belum, titik mana dan jadwalnya belum, tetapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan, jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” ucapnya
Meski begitu, Hasan memastikan bahwa Prabowo tak ada sedikit pun acuh terhadap program tersebut. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah pengadaan MBG masih menggunakan kocek dari kantung pribadi Prabowo.
Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana yang dianggarkan pemerintah atau berasal dari APBN, yang mencapai Rp71 triliun itu, terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)
“[Pelaksaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” katanya.
Hasan menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu
Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.
“Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional],” tandas Hasan.
Setali tiga uang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan absennya Kepala Negara dalam meninjau peluncuran perdana program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari ini, Senin (6/1/2025).
Dadan mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tengah menjalani agenda penting lainnya.
“Beliau ada agenda penting lainnya. Program MBG program yang panjang. Sidak bisa setiap saat dan tidak harus hari ini,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (6/1/2025).
Meskipun tak dihadiri Prabowo selaku pemilik inisiasi program secara langsung, tetapi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turun gunung meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama MBG serentak digelar di berbagai daerah Indonesia itu.
Tumbuhkan Perekonomian Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya.
Hal itu disampaikan Bima saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa program ini memang tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi perekonomian juga dari sisi mikro.
“Jadi nanti Insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bima lewat siaran pers, Senin (6/1/2025).
Selain itu, Bima mengatakan Kemendagri bakal terus memastikan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan MBG.
Di sisi lain, Kemendagri disebut akan terus mendorong pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik dengan memastikan kolaborasi di daerah berjalan maksimal dan mempelajari berbagai catatan yang ada.
-

Mengukur Efek Makan Bergizi Gratis ke Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya.
Hal itu disampaikan Bima saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa program ini memang tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi perekonomian juga dari sisi mikro.
“Jadi nanti insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bima lewat siaran pers, Senin (5/1/2025).
Selain itu, Bima mengatakan, Kemendagri bakal terus memastikan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan MBG.
Di sisi lain, Kemendagri disebut akan terus mendorong pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik dengan memastikan kolaborasi di daerah berjalan maksimal dan mempelajari berbagai catatan yang ada.
Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte yang turut meninjau menambahkan tentang pentingnya intervensi peningkatan gizi terhadap anak-anak.
Oleh karena itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah berusaha sekeras mungkin menyediakan gizi yang relatif sama bagi anak-anak. Tidak hanya memperbaiki kesehatan anak, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar.
“Karena kita tahu banyak sekali anak-anak yang mungkin bapak-bapak/ibu-ibu juga dulu waktu sekolah enggak sempat makan, enggak ada makanan, dan lain-lain,” pungkas Philips.
-
/data/photo/2024/07/05/6687aa4f33e8e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wamendagri Bima Arya Sayangkan Penghentian Sementara Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor Megapolitan 6 Januari 2025
Wamendagri Bima Arya Sayangkan Penghentian Sementara Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyayangkan penghentian sementara layanan operasional transportasi
Biskita Trans Pakuan
hingga akhir Januari 2025.
Bima menilai, kehadiran transportasi umum tersebut sangat dibutuhkan oleh warga Bogor dan sekitarnya.
“Biskita adalah layanan yang sangat bermanfaat untuk warga Bogor, tingkat keberhasilannya tertinggi di Indonesia,” ungkap Bima, usai meninjau kegiatan makan bergizi gratis di Bogor, Senin (6/1/2025).
“Maka ketika layanan Biskita berhenti tentu warga kebingungan,” tambahnya.
Bima menjelaskan, penghentian operasional sementara Biskita Trans Pakuan terjadi karena anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini tidak mampu untuk mengelola layanan bus dengan skema
buy the service
(BTS) tersebut secara mandiri.
Karena itu, sambung Bima, operasional Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor masih harus disubsidi oleh pemerintah pusat yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
“Biskita ini memerlukan subsidi sekitar Rp 50 milliar per tahun dan pembiayaan itu masih harus dari pusat, karena jika menggunakan APBD Pemkot Bogor tidak memungkinkan,” sebut mantan Wali Kota Bogor itu.
Bima menyampaikan, Kemendagri akan mengambil inisiatif untuk membantu penyelesaian polemik layanan Biskita, baik yang terjadi di Kota Bogor maupun di kota-kota lainnya.
“Kemendagri akan mengundang semua kota atau kabupaten yang memiliki layanan Biskita untuk mendengar persoalan yang tengah dihadapi utamanya terkait perencanaan, penganggaran,” jelasnya.
“Kita akan undang kepala daerah, Kemenhub, dan Kemenkeu supaya praktek baik ini terus berlanjut. Kalau butuh perbaikan akan diperbaiki bersama,” imbuhnya.
Sebagai informasi, operasional layanan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor resmi berhenti beroperasi sementara terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 hingga 30 hari ke depan.
Ada empat koridor yang berhenti sementara yaitu koridor 1, 2, 5, dan 6.
Penutupan keempat koridor ini berdasar kepada evaluasi layanan yang sedang dilakukan terhadap layanan di seluruh koridor.
Sekaligus untuk evaluasi setelah Biskita Trans Pakuan tiga tahun beroperasi, sejak November 2021.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pantau Makan Bergizi Gratis di Bogor, Wamendagri: Ini Hari Bersejarah bagi Bangsa Indonesia
Bogor, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.
Hal itu dikatakan Bima Arya saat memantau kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Senin (6/1/2025).
Bima Arya mengatakan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan telah memahami secara teknis sistem yang telah diterapkan.
“Ini hari bersejarah untuk Indonesia program menjemput Indonesia Emas melalui perbaikan gizi peningkatan kesehatan anak-anak Indonesia. Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa semua pemerintah daerah berkoordinasi dengan BGN memahami secara teknis sistem yang telah disiapkan,” kata Wamendagri Bima Arya kepada wartawan di sekolah Bosowa Bina Insani saat meninjau dimulainya program Makan Bergizi Gratis.
Bima Arya juga menyampaikan di sekolah Bosowa Bina Insani sistem telah terbangun dengan baik dari mulai dapur dan juga dari kandungan gizi yang telah disiapkan bagi anak-anak.
“Pasti akan ada perbaikan-perbaikan ke depan terkait dengan bentuk kerja sama yang mungkin berbeda-beda di setiap daerah. Ke depan Kemendagri memastikan bahwa kolaborasi itu berjalan dengan maksimal dengan mempelajari catatan-catatan yang ada. Terdapat hal kecil yang kami temukan misalnya kalau anak-anak TK ini kesulitan memotong ayam. Mungkin itu akan diperbaiki dengan bentuk irisan-irisan,” jelas Bima Arya.
Oleh karena itu Bima Arya menyebut kegiatan itu bukan hanya makan bergizi dan kegiatan makan bersama akan tetapi pembentukan karakter building sehingga terbangun solidaritas.
Bima Arya Juga mengatakan ada efek baik terhadap perekonomian daerah karena vendor-vendor penyuplai program Makan Bergizi Gratis adalah UMKM lokal dan membantu menggeliatkan perekonomian daerah.
“Kami pastikan ada efek menetas ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Perekonomian daerah akan bergulir di sini karena tadi telah disampaikan oleh teman-teman di satuan pelayanan bahwa vendor-vendornya mengunakan UMKM lokal dan membangkitkan perekonomian daerah,” tandasnya tentang efek program Makan Bergizi Gratis.
Di tempat yang sama Jubir PCO Phillips Vermonte juga mengatakan Makan Bergizi Gratis telah dilakukan oleh beberapa negara dan menjadi suatu keharusan dilakukan di Indonesia dan intervensi gizi itu penting.
“Negara lain sudah melakukan program ini, seperti Brasil, India, dan lain-lain. Jadi ini memang harus dilakukan dan intervensi gizi itu penting bahwa negara pemerintah berusaha sekeras mungkin untuk pemenuhan gizi,” katanya.
Phillips juga menyampaikan dengan program seperti itu akan memperbaiki kesehatan dan peningkatan kecerdasan anak.
“Program semacam ini diharapkan dapat memperbaiki kesehatan anak-anak dan bahkan prestasi belajar,” pungkasnya soal program Makan Bergizi Gratis.
-

Istana Pastikan Prabowo Bakal Pantau Langsung Program Makan Bergizi Gratis
Bisnis.com, JAKARTA – Istana memastikan Presiden Prabowo Subianto akan memantau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025), di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa Prabowo dipastikan akan meninjau secara langsung program andalannya tersebut.
“Presiden rencananya akan sidak saja. Jadi belum ada info beliau akan ke titik mana,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (5/1/2025).
Sebelumnya, Hasan mengatakan bahwa program ini adalah salah satu bentuk komitmen Presiden Ke-8 RI itu untuk memastikan kesehatan dan gizi yang cukup bagi masyarakat, terutama generasi muda dan ibu-ibu hamil.
“Tidak menunggu 100 hari atau tepat pada hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program Makan Bergizi Gratis ini dimulai,” ujarnya dalam video resmi yang diterima Bisnis, Senin (6/1/2025).
Nantinya, kata Hasan, sebanyak 190 Dapur MBG telah siap beroperasi mulai hari ini, dengan rencana untuk meningkatkan jumlahnya menjadi 937 Dapur MBG pada akhir Januari 2025.
Program ini juga melibatkan 140 UMKM yang ikut berperan dalam rantai pasok bahan pangan yang bergizi. Pemerintah memastikan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pihak yang ingin menjadi mitra kerja sama dalam program ini.
Program MBG akan menyasar tiga juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dan terus berkembang hingga mencapai 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Sejalan dengan itu, diharapkan jumlah penerima manfaat dapat mencapai 82,9 juta pada 2029.
Selain itu, kegiatan ini juga akan mendapat pengawasan ketat dari BGN, termasuk dalam hal kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengelolaan limbah di setiap dapur. Program ini juga memprioritaskan keberlanjutan dengan menggunakan bahan penyajian yang dapat digunakan kembali, seperti stainless steel.
Terkait pengawasan langsung, beberapa pejabat tinggi dijadwalkan untuk meninjau pelaksanaan program ini.
Misalnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, akan mengunjungi SDN Cilangkap 5 dan 3 di Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga dijadwalkan untuk memantau pelaksanaan di berbagai daerah, termasuk di Kota Bogor dan Jakarta.
Kendati demikian, belum ada informasi terkait dengan Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau atau memantau program andalan mereka secara langsung.
Hasan menekankan bahwa dengan dimulainya program ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, karena melibatkan UMKM, koperasi, hingga petani dan peternak setempat.
“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat yang positif dari program ini,” pungkas Hasan.
-

Program Makan Siang Bergizi Dimulai Hari Ini, Prabowo-Gibran Bakal Pantau?
Bisnis.com, JAKARTA — Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025), di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa program ini adalah salah satu bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan kesehatan dan gizi yang cukup bagi masyarakat, terutama generasi muda dan ibu-ibu hamil.
“Tidak menunggu 100 hari atau tepat pada hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program Makan Bergizi Gratis ini dimulai,” ujarnya dalam video resmi yang diterima Bisnis, Senin (6/1/2025).
Nantinya, kata Hasan, sebanyak 190 Dapur MBG telah siap beroperasi mulai hari ini, dengan rencana untuk meningkatkan jumlahnya menjadi 937 Dapur MBG pada akhir Januari 2025.
Program ini juga melibatkan 140 UMKM yang ikut berperan dalam rantai pasok bahan pangan yang bergizi. Pemerintah memastikan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pihak yang ingin menjadi mitra kerja sama dalam program ini.
Program MBG akan menyasar tiga juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dan terus berkembang hingga mencapai 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Sejalan dengan itu, diharapkan jumlah penerima manfaat dapat mencapai 82,9 juta pada 2029.
Selain itu, kegiatan ini juga akan mendapat pengawasan ketat dari BGN, termasuk dalam hal kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengelolaan limbah di setiap dapur. Program ini juga memprioritaskan keberlanjutan dengan menggunakan bahan penyajian yang dapat digunakan kembali, seperti stainless steel.
Terkait pengawasan langsung, beberapa pejabat tinggi dijadwalkan untuk meninjau pelaksanaan program ini. Misalnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, akan mengunjungi SDN Cilangkap 5 dan 3 di Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga dijadwalkan untuk memantau pelaksanaan di berbagai daerah, termasuk di Kota Bogor dan Jakarta.
Kendati demikian, belum ada informasi terkait dengan Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau atau memantau program andalan mereka secara langsung.
Hasan menekankan bahwa dengan dimulainya program ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, karena melibatkan UMKM, koperasi, hingga petani dan peternak setempat.
“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat yang positif dari program ini,” pungkas Hasan.
-

Prabowo Targetkan Bangun 5.000 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai hari ini, Senin (6/1/2024).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025.
“Hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui,” ujarnya dilansir dari Antara, Senin (6/11/2025).
Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.
Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.
Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.
Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.
Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Menteri Turun Gunung Pantau MBG
Beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.
Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.
Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.
-

Menteri dan Wamen Tinjau Makan Bergizi Gratis Hari Ini
Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah pada hari pertama program makan bergizi gratis (MBG) serentak digelar di berbagai daerah Indonesia pada hari ini, Senin (6/1/2025).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut, menteri dan wamen itu bakal meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Karawang, dan Bandung.
“Tujuannya, mendukung kerja BGN (Badan Gizi Nasional) yang sudah mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya, hari ini sebagai penanda awal dijalankannya program makan bergizi gratis, beberapa anggota kabinet juga akan hadir di beberapa titik,” kata Hasan Nasbi, Senin dilansir Antara.
Dari berbagai informasi yang dihimpun Antara, Minggu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok dan di SDN Cilangkap 3 Depok.
Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis hari ini di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Hasan Nasbi pada Senin pukul 07.30 WIB dijadwalkan meninjau dapur umum satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat di lapangan Denpal III/Bogor.
Pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini juga dikawal langsung jajaran wakil menteri, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Senin pukul 09.00 WIB di SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor.
Di SPPG Palmerah, Jakarta, Senin pukul 10.30 WIB, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini. Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang.
-

Menteri Kabinet Merah Putih Dijadwalkan Tinjau Pelaksanaan Perdana Makan Bergizi Gratis
Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) serentak digelar di berbagai daerah Indonesia pada Senin (6/1/2025).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataan resminya yang disiarkan di Jakarta, Minggu, menyebut menteri-menteri itu bakal meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sekitar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), kemudian di Karawang, dan Bandung.
“Untuk mendukung kerja keras dari BGN (Badan Gizi Nasional) yang sudah mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya, besok hari (6/1) sebagai penanda awal dari dijalankannya program makan bergizi gratis, beberapa anggota Kabinet juga akan hadir di beberapa titik,” kata Hasan Nasbi dilansir dari Antara, Senin (6/1/2025).
Dari informasi yang dihimpun Antara, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.
Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.
Kepala PCO Hasan Nasbi pada Senin pukul 07.30 WIB dijadwalkan meninjau dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat di Lapangan Denpal III/Bogor.
Pelaksanaan makan bergizi gratis, Senin, juga dikawal langsung jajaran wakil menteri, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Senin pukul 09.00 WIB dijadwalkan berkunjung ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.
Di SPPG Palmerah, Jakarta, Senin pukul 10.30 WIB, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang.