Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Wamendagri: Pemda perlu pastikan pemeliharaan irigasi

    Wamendagri: Pemda perlu pastikan pemeliharaan irigasi

    Jadi, kenapa tidak kita sama-sama sinergi untuk fokus pada swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemerintah daerah memastikan pemeliharaan irigasi berjalan dengan baik, mulai dari sarana prasarana hingga petugas ulu-ulu.

    Hal ini ditekankan Bima pada Rapat Koordinasi Pangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kota Palembang, Senin.

    “Nah, selama ini kalau pemeliharaan itu kan fokusnya ke kota, ke aspal, ke jalan, begitu ya. Nah, rasanya sekarang karena berbeda, perlu fokus khusus pemeliharaan ini pada irigasi,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia mencontohkan bahwa isu paling umum terkait irigasi di seluruh Indonesia adalah tidak pernah dilakukan normalisasi sejak masa orde baru.

    Normalisasi ini pun berkaitan dengan pengembalian fungsi saluran irigasi sehingga dapat bekerja secara maksimal.

    Bima mengatakan kurangnya normalisasi ini berdampak pada air yang masam, tumbuhnya pohon, hingga sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun.

    “Jadi, ini normalisasinya luar biasa kebutuhannya, pohon itu bahkan sampai tumbuh di tengah-tengah irigasi ini, Pak (Menko), menahun begitu. Nah, tadi dari PU (Pekerjaan Umum) katanya sebetulnya bisa saja ini poin-poin dari PU dikerjakan atau dari pemeliharaan,” jelasnya.

    Bima menambahkan Sumsel menjadi provinsi keenam yang dikunjungi oleh tim dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan telah memberikan arahan berkaitan dengan swasembada pangan, sekaligus melihat secara langsung situasi di lapangan yang melibatkan 146 kepala daerah, terdiri dari enam gubernur, 106 bupati, dan 34 wali kota.

    “Karena memang bapak/ibu, para kepala daerah, Kemendagri ini dua tahun terakhir bisa fokus pada inflasi. Jadi, kenapa tidak kita sama-sama sinergi untuk fokus pada swasembada pangan dan juga pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima.

    Wamendagri juga mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan ujung tombak dalam melakukan sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi program swasembada pangan.

    Kepala daerah perlu memastikan sinergi di tingkat hulu (antarkementerian/lembaga) maupun hilir (petani) dengan baik.

    “Di hilirnya jalur distribusi juga dipahami, petani, gapoktan, Bulog, dan lain-lain,” tambahnya.

    Bima juga menyuarakan aspirasi yang disampaikan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan kesejahteraan petugas ulu-ulu.

    Kepala daerah harus memastikan kesiapan anggaran untuk petugas ulu-ulu di tengah masifnya pembangunan irigasi di seluruh Indonesia.

    “Insyaallah dengan solidaritas kita, kerja sama kita, dengan team work kita, maka Kemendagri bersama kepala daerah bisa mempercepat terjadinya swasembada pangan di Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri apresiasi inovasi program Rantang Palembang

    Wamendagri apresiasi inovasi program Rantang Palembang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi inovasi program Rantang Palembang yang digagas Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan.

    Menurut Bima, program Rantang Palembang ini merupakan sebuah inisiasi untuk mendistribusikan makanan berlebih dari hotel-hotel di Kota Palembang kepada masyarakat yang tidak mampu.

    “Di sini dilakukan inovasi yang sangat baik sekali oleh Pak Penjabat Wali Kota Pak Cheka berkolaborasi dengan hotel-hotel,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan upaya yang dilakukan Pemkot Palembang merupakan inisiatif yang bagus karena program ini telah membantu mengurangi keberadaan food waste atau makanan yang tidak termakan di hotel-hotel.

    Selain itu, dalam aspek kesejahteraan, inovasi tersebut telah membantu meringankan beban masyarakat setempat, terutama yang berada di sekitar hotel.

    Sementara dalam konteks kesehatan, program Rantang Palembang juga dinilai telah berperan dalam peningkatan gizi kepada masyarakat.

    Wamendagri berharap program Rantang Palembang dapat disinergikan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan stunting. Apalagi gizi yang terdapat dalam makanan tersebut juga terbilang lengkap.

    Bima menambahkan dari program itu pula, masyarakat dan Pemkot Palembang diyakini memperoleh keberkahan serta kebersamaan sebab program ini mampu mempererat jalinan silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

    “Kita apresiasi semaksimal mungkin inisiasi, inovasi dari Pak Penjabat Wali Kota, Pak Cheka. Biasanya yang melakukan itu swasta. Jadi yang bagus ini adalah berprogres dengan pemerintah,” imbuhnya.

    Ia pun berharap pada masa mendatang program tersebut dapat terus dilanjutkan. Kemudian penerapannya diharapkan juga semakin terukur dan terarah, terutama oleh Wali Kota Palembang terpilih nantinya.

    Bima juga mendorong program tersebut dapat berkolaborasi dengan Dinas Sosial sehingga implementasinya lebih sistematis.

    Dalam konteks itu, Bima memastikan Kementerian Dalam Negeri akan terus memonitor dan mendukung pelaksanaan program tersebut.

    Dalam peninjauan program tersebut, Bima bersama jajaran Pemkot Palembang disambut antusias oleh masyarakat setempat. Sesekali Bima juga menyapa dan berbincang dengan masyarakat mengenai program tersebut.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PM Jepang bawa pulang oleh-oleh 5 spanduk penyambutannya di Indonesia

    PM Jepang bawa pulang oleh-oleh 5 spanduk penyambutannya di Indonesia

    Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba saat berkunjung ke Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025). (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden RI)

    PM Jepang bawa pulang oleh-oleh 5 spanduk penyambutannya di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 21:49 WIB

    Elshinta.com – Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba membawa pulang oleh-oleh berupa 5 unit banner atau spanduk ucapan selamat datang terhadap dirinya yang terpampang di sejumlah kawasan di Kota Bogor, Jawa Barat, usai kunjungannya ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    “Perdana Menteri Jepang meminta oleh-oleh banner-nya 5 eksemplar dibawa pulang ke Jepang, banner yang (menampilkan gambar) perdana menteri dan istri,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Hery pun langsung berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Bogor untuk menyiapkan 5 banner terbaik dan segera diberikan kepada tim protokoler Ishiba untuk dibawa pulang ke Jepang.

    “Artinya alhamdulillah ini hasil kerja keras warga Kota Bogor dan Forkopimda, terutama dalam pengamanan dan segala sesuatunya semua turun tangan,” ujarnya.

    Adapun Hery menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto sangat detail dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu negara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    “Ekspektasinya beliau memang sangat detail dan kami membantu memenuhi ekspektasi tadi sampai jam 3 dini hari kami mengecek semuanya. Karena ekspektasinya sampai sejauh itu,” sebut Hery.

    Pemerintah Kota Bogor bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kini dilibatkan lebih jauh dalam menyambut tamu negara.

    Hery bersyukur persiapan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor dan Forkopimda setempat dalam menyambut PM Jepang Shigeru Ishiba mendapat apresiasi dari banyak pihak, mulai dari Kementerian Luar Negeri RI, Sekretariat Dukungan Kabinet (Setkab), hingga Sekretariat Presiden RI.

    “Semua dipersiapkan dengan baik. Disampaikan terima kasih kepada warga Kota Bogor, terima kasih kepada para siswa para guru, terima kasih kepada Pak Sekda dan jajaran yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam penyambutan tamu negara,” kata Hery.

    PM Ishiba beserta Istri PM Yoshiko Ishiba berkunjung ke Istana Bogor, Sabtu pagi, dan keduanya diterima oleh Presiden Prabowo dalam prosesi upacara penyambutan jajar pasukan.

    Selepas mengikuti prosesi penyambutan, yang turut diiringi dentuman meriam, Presiden Prabowo dan PM Ishiba melakukan pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden. Kemudian, PM Jepang dan Presiden RI beserta delegasi masing-masing negara melanjutkan dengan pertemuan bilateral.

    Dalam pertemuan bilateral itu, delegasi Indonesia terdiri atas jajaran menteri dan anggota Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya.

    Sementara itu, delegasi Jepang di antaranya terdiri atas Wakil Kepala Sekretariat Kabinet Aoki Kazuhiko, Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional Akiba Takeo, Penasihat Khusus untuk Perdana Menteri Mori Masahumi, Penasihat Khusus Kabinet Iijima Isao, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, kemudian Direktur Jenderal Wilayah Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Nakamura Ryo, dan Sekretaris PM Kaihara Kentaro.

    PM Ishiba merupakan pemimpin negara asing pertama yang diterima oleh Presiden Prabowo di Istana Bogor setelah Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    Sementara itu, kunjungan PM Ishiba ke Indonesia merupakan rangkaian dari lawatan Asia Tenggaranya sejak 9 Januari 2025. Sebelumnya, PM Ishiba melawat ke Malaysia pada 9–10 Januari.

    Sumber : Antara

  • Pj Walkot Bogor sebut Presiden Prabowo lebih detail sambut tamu negara

    Pj Walkot Bogor sebut Presiden Prabowo lebih detail sambut tamu negara

    Kota Bogor (ANTARA) – Penjabat Wali Kota Bogor Hery Antasari mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto lebih detail dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu negara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    “Ekspektasinya beliau memang sangat detail dan kita membantu memenuhi ekspektasi tadi sampai jam 3 dini hari kita mengecek semuanya. Karena ekspektasinya sampai sejauh itu,” ungkap Hery usai kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu.

    Pemerintah Kota Bogor bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kini dilibatkan lebih jauh dalam menyambut tamu negara.

    Hery bersyukur persiapan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor dan Forkopimda setempat dalam menyambut PM Jepang Shigeru Ishiba mendapat apresiasi dari banyak pihak, mulai dari Kementerian Luar Negeri RI, Sekretariat Dukungan Kabinet (Setkab), hingga Sekretariat Presiden RI.

    “Semua dipersiapkan dengan baik. Disampaikan terima kasih kepada warga Kota Bogor, terima kasih kepada para siswa para guru, terima kasih kepada Pak Sekda dan jajaran yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam penyambutan tamu negara,” kata Hery.

    Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Rahmat Hidayat, memaparkan beberapa persiapan yang diminta Setkab kepada Pemkot Bogor dan Pemprov DKI Jakarta seperti bendera Indonesia-Jepang di sepanjang jalur yang dilalui, hingga videotron dengan ucapan selamat datang.

    Kemudian, kini persiapan penyambutan tamu negara melibatkan langsung kepala daerah setempat. Karena, sebelumnya hanya melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

    “Pak Prabowo juga bersama Seskab meninjau persiapan secara langsung ke Istana Bogor pada satu hari sebelum kunjungan kenegaraan,” kata Rahmat.

    PM Ishiba beserta Istri PM Yoshiko Ishiba berkunjung ke Istana Bogor, dan keduanya diterima oleh Presiden Prabowo dalam prosesi upacara penyambutan jajar pasukan.

    Selepas mengikuti prosesi penyambutan, yang turut diiringi dentuman meriam, Presiden Prabowo dan PM Ishiba lanjut bertemu empat mata (tête-à-tête) di ruang kerja presiden. Kemudian, PM Jepang dan Presiden RI beserta delegasi masing-masing negara lanjut mengikuti pertemuan bilateral.

    Dalam pertemuan bilateral itu, delegasi Indonesia terdiri atas jajaran menteri dan anggota Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya.

    Sementara itu, delegasi Jepang di antaranya terdiri atas Wakil Kepala Sekretariat Kabinet Aoki Kazuhiko, Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional Akiba Takeo, Penasihat Khusus untuk Perdana Menteri Mori Masahumi, Penasihat Khusus Kabinet Iijima Isao, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, kemudian Direktur Jenderal Wilayah Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Nakamura Ryo, dan Sekretaris PM Kaihara Kentaro.

    PM Ishiba merupakan pemimpin negara asing pertama yang diterima oleh Presiden Prabowo di Istana Bogor setelah Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri bahas jadwal pelantikan kepala daerah usai DPR reses

    Kemendagri bahas jadwal pelantikan kepala daerah usai DPR reses

    Ketika selesai reses maka kami akan melakukan rapat pembahasan untuk menyepakati

    Serang (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri menunggu masa reses anggota DPR RI selesai, guna membahas bersama waktu pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak, usai penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ketika selesai reses maka kami akan melakukan rapat pembahasan untuk menyepakati ya, kira-kira pilihannya seperti apa, di saat ini posisinya seperti itu,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Serang, Banten, Jumat.

    Bima mengatakan pelantikan kepala daerah sudah tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah.

    Namun juga terdapat keputusan MK yang isinya meminta agar seluruh pelantikan dilakukan serentak, kecuali yang melakukan pilkada ulang.

    “Artinya kalau mengikuti itu, maka pelantikannya itu tidak bisa di bulan Februari, karena harus menunggu dulu tahapan dari persidangan MK yang paling cepat baru akan selesai di tanggal 13 Maret,” kata dia.

    Oleh karenanya Bima mengatakan Kemendagri akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan terutama juga dengan DPR setelah menunggu masa reses.

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah, pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

    Sedangkan pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU tetapkan Dedie Rachim sebagai Wali Kota Bogor terpilih

    KPU tetapkan Dedie Rachim sebagai Wali Kota Bogor terpilih

    ANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menetapkan Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Terpilih hasil pilkada 2024. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis (9/1). (Fadzar Ilham Pangestu/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)

  • Kritik Pedas Gus M Terkait Polemik Biskita Trans Pakuan: Pemkot Bogor Teledor!

    Kritik Pedas Gus M Terkait Polemik Biskita Trans Pakuan: Pemkot Bogor Teledor!

    JABAR EKSPRES – Anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor, Gus M alias Akhmad Saeful Bakhri menyampaikan kritiknya terhadap polemik layanan Biskita Trans Pakuan.

    Ia menilai, polemik Biskita yang terjadi saat ini adalah murni keteledoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

    Hal itu lantaran sejak awal, Pemkot Bogor tak membuat kajian komprehensif tentang keberlangsungan Biskita, pasca subsidi tak diterapkan kembali.

    “Kenapa tidak menyiapkan sejak awal, kalau sudah dipersiapkan. Saya yakin tidak akan menimbulkan polemik seperti saat ini,” ujarnya dikutip Kamis (9/1).

    Selain itu, sambung dia, terdapat satu hal yang masih menjadi pertanyaan, yakni soal posisi Perumda Transportasi Pakuan (PTP).

    BACA JUGA: Perkuat Kolaborasi, DPRD dan Pemkot Bogor Rumuskan Solusi Layanan Biskita

    “Apakah masih satu konsorsium dengan Kodjari dalam e-katalog. Kalau iya, apa keuntungan yang didapat oleh PTP, pasca lelang Biskita rampung di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” geramnya.

    Politisi PPP ini mencatat bahwa dalam Perda Transportasi Nomor 8 tahun 2023 terdapat mandat di pelaksanaan sistem transportasi yang ada di Kota Bogor.

    Ia menegaskan bahwa telah terjadi kegagalan di ranah Dinas Perhubungan (Dishub) dan PTP.

    “Sehingga kami meminta Dishub agar segera menyiapkan rencana induk transportasi kota bogor dan menyerahkan ke Komisi 2 dan Komisi 3,” dorong Gus M.

    Dirinya menyangsikan bila permasalahan Biskita di BPTJ dapat selesai dalam 30 hari lantaran masih menunggu Perpres.

    BACA JUGA: Wamendagri Bima Arya Sikapi Polemik Disetopnya Operasional Biskita di Kota Bogor

    “Kalau misalkan dalam 30 hari tidak selesai, langkah apa yang akan diambil oleh dishub? Apakah hanya berserah diri. Harus ada langkah konkret,” ucap dia.

    Ia juga memastikan, bahwa DPRD akan mendukung sistem transportasi asalkan ada kejelasan soal perencanaan dan kajian.

    “Kami menyarankan agar tiap triwulan, kita melakukan rapat evaluasi transportasi,” pungkas Gus M.

    Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat DPRD siap mendukung keberlanjutan program layanan Biskita.

    Atas dasar itu, DPRD meminta PTP mempersiapkan diri untuk dapat mengelola Biskita secara mandiri pada 2026 mendatang.

  • Evaluasi Rencana Induk, Tirta Pakuan Gelar Konsultasi Publik

    Evaluasi Rencana Induk, Tirta Pakuan Gelar Konsultasi Publik

    JABAR EKSPRES – Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mengevaluasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dalam lima tahun terakhir dengan menggelar Konsultasi Publik di Ballroom IICC Botani Square pada Rabu, 8 Januari 2025.

    Direktur Umum Perumda Tirta Pakuan, Rivelino Rizky menjelaskan, dalam kesempatan itu pihaknya juha merumuskan langkah-langkah strategis untuk lima tahun mendatang.

    Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran penyediaan air minum.

    “Ini adalah review RISPAM periode 2019-2039, di mana setiap lima tahun dilakukan evaluasi. Beberapa poin perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan serta masukan dari berbagai pihak, termasuk kementerian,” katanya saat ditemui Jabar Ekspres usai kegiatan.

    BACA JUGA:Ulah Dirut Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Bakal Dibahas di Parlemen

    Rivelino menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak. Sebab Perumda Tirta Pakuan membutuhkan dukungan, baik dari pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat.

    “Hal ini sangat penting, terutama dalam pembiayaan dan sumber air baku,” jelasnya.

    Pihaknya mencatat bahwa saat ini, Perumda Tirta Pakuan sangat bergantung pada Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung sebagai sumber air baku, yang mencapai 87 persen, sementara 13 persen lainnya berasal dari mata air.

    Untuk itu, ia mengungkapkan perlunya alternatif pembiayaan, pasalnya dari total rencana selama 20 tahun ke depan itu membutuhkan biaya.

    BACA JUGA:Netralitas Dirut Perumda Tirta Pakuan Dipertanyakan, GERAM Desak Pj Wali Kota Bogor Berikan Sanksi Tegas

    “Jadi tidak mungkin semuanya dibebankan ke PDAM,” sebut Rivelino.

    Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan, Ardani Yusuf, telah menyampaikan berbagai alternatif pendanaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, perbankan, dan lembaga internasional.

    “Dari total pendanaan yang dibutuhkan untuk program 20 tahun ke depan, 51 persen berasal dari PDAM. Sisanya berasal dari Kementerian PUPR melalui Cipta Karya, APBD, dan APBN,” terang Ardani.

    “Kami juga bekerja sama dengan mitra seperti Bank Dunia dan bank lokal seperti BJB,” inbuhnya.

    Selain itu, Ardani menyoroti target nasional program Asta Cita 2025-2030 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses air minum aman dari 11 persen menjadi 40 persen pada tahun 2030.

  • Wamendagri Pastikan Tak Ada Pelantikan Kepala Daerah di Januari 2025

    Wamendagri Pastikan Tak Ada Pelantikan Kepala Daerah di Januari 2025

    Surabaya, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 tidak bisa dilaksanakan di bulan Januari 2025.

    “Enggak bisa, di bulan Januari enggak bisa. Kita belum bisa bicara tanggal dan bulannya tapi sebisa mungkin sesegera mungkin dengan opsi yang ada,” kata Bima Arya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1).

    Hal ini, kata dia, disebabkan oleh adanya persidangan gugatan hasil beberapa Pilkada di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ada yang kepala daerah yang tidak ada gugatan sama sekali, kepala daerah yang mengajukan gugatan tapi gugatan ditolak oleh MK, kepala daerah yang mengajukan atau digugat kemudian dikabulkan diproses oleh MK. Ini kan tahapan-tahapannya berbeda. Ini harus kita detailkan lagi seperti apa,” ucapnya.

    Kemendagri juga tidak bisa melaksanakan pelantikan kepala daerah secara serentak, karena proses putusan gugatan di MK tersebut akan berbeda-beda waktu penyelesaiannya.

    “Enggak mungkin semuanya serentak. Kalau semuanya serentak maka tentunya akan panjang sekali. Hampir tidak mungkin serentak menunggu semuanya selesai. Nanti tahapannya seperti apa masih harus dibahas secara teknis,” ucapnya.

    Meski begitu, Kemendagri berharap pelantikan kepala daerah itu bisa secepatnya dilakukan. Sebab ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus segera dibahas para kepala daerah.

    “Kalau target dari dari Pak Mendagri sesegera mungkin. Itu targetnya. Karena RPJMD ini harus sinkron harus berjalan. Jadi jangan terlalu lama terget Kemendagri,” ujarnya.

    Bima Arya mengatakan, pihaknya saat ini tengah berkonsultasi dengan MK dan meminta arahan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk sesegera mungkin melantik kepala daerah definitif.

    “Tapi di sisi lain ada tahapan-tahapan persidangan di MK yang harus kita tunggu. Jadi ada beberapa pilihan tapi inilah yang harus disepakati. Tentu dengan memperhatikan keputusan MK, norma-norma MK,” pungkasnya. 

    (frd/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Wamendagri Pastikan Tak Ada Pelantikan Kepala Daerah di Januari 2025

    Pemerintah Kaji Wacana untuk Dorong Revisi UU Parpol Pascaputusan MK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah melalui Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengaku mulai serius mengkaji wacana pelembagaan partai politik buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas presiden 20 persen.

    Menurut Bima, pelembagaan partai mulai perlu dipikirkan seiring kebebasan dan kewenangan penuh parpol ke depan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Artinya dalam konteks penataan sistem kepemiluan, sistem politik, penting bagi kita untuk bersama memikirkan lebih serius lagi tentang pelembagaan partai,” kata Bima di program The Political Show CNN Indonesia, Senin (6/1).

    Bima berharap agar DPR tak hanya melakukan revisi terhadap UU Pemilu atau Pilkada buntut putusan MK. Namun, pihaknya juga ingin ada revisi terhadap UU Partai Politik.

    “Saya sering mendengar Ketua Komisi II dan juga Bang Doli, mengusulkan ide omnibus law politik. Nah ini kita harus fokus pada isu itu, sejauh mana kemudian kita juga melakukan pembahasan itu,” kata Bima.

    Menurut dia, wacana pelembagaan partai mutlak harus dipikirkan agar partai memiliki kapasitas melakukan kaderisasi hingga mengusung calonnya. Bima berharap DPR nantinya memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pelembagaan partai.

    “Artinya penguatan pelembagaan partis mutlak juga kita pikirkan untuk dilakukan pembahasan agar partai itu secara internal ya memiliki kapasitas,” katanya.

     

    (thr/kid)