Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Wamendagri: Pelantikan Pramono-Rano Karno 22 Januari 2025 di DPR

    Wamendagri: Pelantikan Pramono-Rano Karno 22 Januari 2025 di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel) pada tanggal 22 Januari 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

    “Iya nanti, tanggal 22 [Januari 2025] dipastikan di DPR. Kita akan lakukan pembahasan dengan DPR,” jelas Bima ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Lebih lanjut, mantan Walikota Bogor itu menegaskan bahwa rencana pelantikan masih sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpes), yakni pada 7 Februari 2025. 

    “Ya sementara ini Perpresnya belum berubah,” tutur Bima.

    Bima kemudian menjelaskan bahwa pembahasan pelantikan tersebut tak hanya dibahas bersama DPR, melainkan bersama dengan DKPP, KPU dan Bawaslu. 

    Dia juga berharap terdapat kesepakatan keputusan dalam pembahasan tersebut. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) kemungkinan akan dilantik pada 7 Februari 2025.  

    Hal tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna Pengumuman Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Selasa (14/1/2025).  

    “Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari [2025] kecuali ada keputusan baru,” tuturnya di DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).  

    Khoirudin menuturkan bahwa pihaknya akan bersurat ke presiden melalui menteri dalam negeri untuk permohonan perwakilan pelantikan.

    Kendati demikian, Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan bahwa lokasi pelantikan Pramono-Rano belum ditentukan dan menanti informasi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.  

    “Di Jakarta pastinya ya, saya belum tahu. Tapi nanti kan yang melantik Pak Presiden,” ujarnya. 

  • Kemendagri Minta Masukan Pemprov Jakarta untuk Pembentukan Dewan Aglomerasi Megapolitan 20 Januari 2025

    Kemendagri Minta Masukan Pemprov Jakarta untuk Pembentukan Dewan Aglomerasi Megapolitan 20 Januari 2025

    Kemendagri Minta Masukan Pemprov Jakarta untuk Pembentukan Dewan Aglomerasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus membahas pembentukan Dewan Aglomerasi. Dalam proses tersebut, Kemendagri meminta saran dan masukan dari Pemerintah Provinsi Jakarta.
    “Kami juga meminta masukan dari pemerintah DKI, karena yang paham secara teknis seperti apa,” ungkap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat diwawancarai awak media di Balaikota, Jakarta Pusat, pada Senin (20/1/2025).
    Adapun pembentukan Dewan Aglomerasi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
    Dewan Aglomerasi dinilai penting supaya pemerintah daerah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur mempunyai rencana pembangunan yang sinkron.
    Hingga saat ini, Kemendagri masih dalam tahap penyusunan berbagai regulasi yang diperlukan untuk pembentukan Dewan Aglomerasi.
    Regulasi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa Dewan Aglomerasi dapat berfungsi secara efektif di masa depan.
    “Jadi, kami menyusun regulasi, aturan turunannya itu, untuk memastikan Dewan Aglomerasi ini nanti efektif untuk mengkoordinasikan pembangunan lintas Jakarta dan sekitarnya,” tambah Arya.
    Sebelumnya, diberitakan bahwa seiring dengan perluasan wilayah aglomerasi, pemerintah berencana membentuk Dewan
    Kawasan Aglomerasi
    atau Dewan Aglomerasi.
    Berdasarkan draf RUU Dewan Kawasan Jakarta (DKJ),
    Dewan Kawasan Aglomerasi
    akan bertugas untuk mengoordinasikan penataan ruang kawasan strategis nasional di dalam
    kawasan aglomerasi
    serta menyusun dokumen rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi.
    Dewan ini juga akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan program serta kegiatan dalam rencana induk yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
    Pasal 55 Ayat (3) RUU DKJ menyebutkan bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi akan dipimpin oleh wakil presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri Blak-blakan soal Pemda Wajib Sumbang Rp5 Triliun untuk MBG

    Wamendagri Blak-blakan soal Pemda Wajib Sumbang Rp5 Triliun untuk MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda) tidak wajib menyumbang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat meminta Pemda menyumbang APBD sebesar Rp5 triliun untuk program MBG. Bima kemudian menjelaskan, bahwa hal tersebut tak wajib dan kontribusi tersebut bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah. 

    “Iya. Tidak wajib [sumbang untuk MBG], tapi sangat sesuai sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu Poin utamanya,” ujarnya ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (20/1/2024). 

    Lanjutnya, Bima mengatakan bahwa Daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah tidak diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.

    “Tapi bagi yang kapasitas fiskalnya kuat seperti Kabupaten Badung di Bali dan beberapa tempat lainnya, yang memungkinkan mengalokasikan itu, maka silakan. Silakan dialokasikan, karena ada beberapa model kemitraan dengan Badan Gizi Nasional,” ujarnya. 

    Terkait angka sebesar Rp5 Triliun, Bima mengatakan bahwa angka tersebut sudah menghidung mana daerah yang mampu dan mana yang tidak. 

    Kala ditanya apakah anggaran tersebut telah menjadi standar minimal, ia mengaku bahwa angka tersebut masih dalam tahap proses sinkronisasi kembali. 

    “Namanya anggaran ada pergeseran dan lain-lain. Ini dalam proses semua lah,” pungkasnya. 

  • Wamendagri Bima Arya Sebut Pergub Poligami ASN Jakarta Bukan Hal Baru – Page 3

    Wamendagri Bima Arya Sebut Pergub Poligami ASN Jakarta Bukan Hal Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian tengah menjadi polemik. Pergub baru tersebut mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta melakukan poligami.

    Terkait hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, aturan soal izin poligami bagi ASN bukan lah hal yang baru.

    Dia menjelaskan, pembentukan Pergub tersebut telah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal serupa, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara.

    “Kalau pun ada yang baru, lebih sedikit diatur di situ tentang (izin poligami bagi ASN laki-laki) punya istri yang sudah 10 tahun tidak bisa melahirkan. Jadi intinya memperketat proses poligami,” kata Bima di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Bima menyampaikan, Pergub ini dibuat untuk mempertegas aturan terkait izin pernikahan bagi ASN, termasuk dalam urusan poligami. Terlebih, ujar Bima sepanjang 2024 ada 116 laporan perceraian yang melibatkan ASN di Jakarta.

    “Yang lapor itu (ada) 116, nah dibalik perceraian itu kan ada cerita, ada dinamika, ada yang mantan istrinya tidak diperhatikan hak-haknya dan sebagainya,” ucap Bima.

    Oleh sebab itu, ia memastikan Pergub ini diterbitkan untuk mempertegas batasan bagi ASN yang ingin mengurus izin nikah dan cerai. Sehingga, kata dia Pergub ini juga bertujuan melindungi keluarga ASN.

    “Jadi tidak hanya sekonyong-konyong masalah poligami, tapi perceraian, pernikahan. Banyaknya angka perceraian, ada dinamika keluarga di situ, kita harus lindungi semuanya,” ujar Bima Arya.

  • Sutrisno Kalahkan Agus, Ini Daftar Nama Paling Banyak Digunakan di Indonesia

    Sutrisno Kalahkan Agus, Ini Daftar Nama Paling Banyak Digunakan di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketika mendengar nama-nama seperti Agus, Asep, atau Bambang, mungkin yang terlintas di benak kita adalah nama-nama ini yang paling pasaran atau banyak digunakan di Indonesia. Apalagi dengan adanya komunitas unik, seperti Paguyuban Asep Dunia, Agus-Agus Bersaudara Indonesia, dan Persaudaraan Bambang Sedunia, yang semakin mengokohkan popularitas nama-nama tersebut di Indonesia.

    Namun, data terbaru dari sistem e-KTP yang dicatat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) mengungkapkan fakta menarik. Nama-nama yang paling banyak digunakan ternyata bukan berasal dari kelompok populer ini.

    “Bukan Agus, ini daftar nama-nama yang banyak digunakan berdasarkan data perekaman e-KTP @dukcapilkemendagri,” tulis Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam postingan di akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (18/1/2025).

    Berikut daftar nama yang paling banyak digunakan di Indonesia sepanjang 2024 berdasarkan data e-KTP.

    Nama laki-laki yang paling banyak digunakan di Indonesia:

    1. Sutrisno (144.497)
    2. Slamet (115.354)
    3. Mulyadi (111.685)
    4. Herman (101.990)
    5. Supardi (93.202)
    6. Ismail (89.732)
    7. Supriyanto (87.929)
    8. Wahyudi (85.502)
    9. Junaidi (85.375)
    10. Suparman (84.749)

    Nama perempuan yang paling banyak digunakan di Indonesia:

    1. Nurhayati (254.922)
    2. Sulastri (192.979)
    3. Sumiati (172.759)
    4. Sri Wahyuni (163.189)
    5. Sumarni (158.882)
    6. Sunarti (135.891)
    7. Siti Aminah (121.588)
    8. Ernawati (118.045)
    9. Aminah (117.490)
    10. Kartini (114.879)

    Nama bayi laki-laki yang paling banyak digunakan di Indonesia:

    1. Muhammad Al Fatih (1.326)
    2. Muhammad Arsya Alfarizqi (1.039)
    3. Muhammad Razka Raffasya (693)
    4. Muhammad Rayyan Alfarizoi (625)
    5. Muhammad Rayyan (593)
    6. Kenzie Alvaro Devanka (569)
    7. M Raffasya Elvano (497)
    8. Muhammad Alfatih (434)
    9. Muhammad Arkanza (403)
    10. Muhammad Abizar (388)

    Nama bayi perempuan yang paling banyak digunakan di Indonesia:

    1. Allea Shanum Almahyra (1.293)
    2. Alifazea Amanda (990)
    3. Adiva Arsyila Savina (912)
    4. Aleeya Dzakira (842)
    5. Khalisa Yumna Alzena (753)
    6. Arumi Nasha Razeta (726 anak)
    7. Fatimah Azzahra (655)
    8. Inara Rizqiana Alesha (527)
    9. Fatimah Az Zahra (523)
    10. Maisya Salsabila (501)

    Demikian daftar nama yang paling banyak digunakan di Indonesia sepanjang 2024 berdasarkan data e-KTP.

  • Fokus 4 Bidang, Camat Bogor Utara Usulan di Musrenbang 2026

    Fokus 4 Bidang, Camat Bogor Utara Usulan di Musrenbang 2026

    JABAR EKSPRES – Kecamatan Bogor Utara menjadi wilayah paling pertama yang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

    Kegiatan yang mengusung tema ‘Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menopang Daya Saing Daerah’ itu berlangsung pada Rabu (15/01) di Parahyangan Satu Wedding Hall, Jalan Tumenggung Wiradiredja, Kelurahan Cimahpar.

    Camat Bogor Utara, Riki Robiansah menyebut, sedikitnya ada 218 usulan warga yang dirumuskan menjadi prioritas pembangunan yang akan diajukan ke tingkat Kota Bogor.

    Musrenbang kali ini, kata dia, fokus pada empat bidang utama, yaitu pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur.

    “Dari jumlah (218 usulan) tersebut, 199 di antaranya akan diajukan ke Musrenbang Kota Bogor,” ungkap Riki Kamis (16/1/2025).

    BACA JUGA:Musrenbang Pasirkaliki Angkat Isu Pengembangan SMPN 12 Cimahi dengan Gaya Unik

    Ia menjabarkan, sekitar 80 persen mayoritas usulan berasal dari sektor infrastruktur, seperti pembangunan turap, jalan setapak, dan normalisasi drainase.

    “Hal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat yang lebih banyak mengarah pada pembangunan fisik,” ucap dia.

    Selain itu, terdapat usulan revitalisasi posyandu dan pelatihan penguatan sumber daya manusia dari bidang sosial.

    Untuk itu dirinya berharap usulan-usulan tersebut dapat diakomodasi oleh dinas terkait sesuai arahan Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor.

    “Kami berharap usulan prioritas ini tidak hanya dicatat, tetapi benar-benar menjadi perhatian, baik untuk tahun depan maupun tahun berikutnya. Dengan begitu, stigma bahwa Musrenbang hanya formalitas dapat diminimalisir,” tegas Riki.

    Selain infrastruktur, isu strategis seperti stunting, pendidikan, dan pengelolaan sampah juga menjadi fokus pembahasan di Musrenbang tersebut.

    BACA JUGA: Hadiri Musrenbangnas 2024 di Jakarta, Pj Bupati Sumedang Sebut Jadi Tonggak Terwujudnya Indonesia Emas 2045 

    “Kecamatan Bogor Utara mencatat penurunan angka stunting dari 357 kasus pada 2023 menjadi 277 kasus pada 2024 melalui program kolaboratif seperti Baso Anting (Bapak Asuh Anak Stunting) dan dukungan pelaku usaha,” terangnya.

    Di sektor pendidikan, Kecamatan Bogor Utara memaksimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengatasi masalah putus sekolah.

    “Sementara itu, pengelolaan sampah diarahkan untuk mengurangi limbah residu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan promosi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga,” jelas Riki.

  • Top 10 Nama Paling Banyak Dipakai di Indonesia Berdasarkan e-KTP

    Top 10 Nama Paling Banyak Dipakai di Indonesia Berdasarkan e-KTP

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkap fakta menarik terkait nama yang paling banyak digunakan di Indonesia. Disebutkan bahwa nama yang paling banyak bukan Agus, lalu siapa? Yuk, simak selengkapnya di sini.

    Melalui unggahan di akun Instagram milikinya Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa nama yang paling banyak dipakai di Indonesia untuk perempuan adalah Nurhayati sebanyak 254.922 orang. Lalu untuk laki-laki nama Sutrisno 144.497 orang. 

    Nama seperti Agus yang  banyak diasosiasikan sebagai nama umum di Indonesia ini justru tidak masuk dalam daftar 10 besar. Untuk mengetahui lebih lengkap berikut nama yang paling banyak digunakan di Indonesia berdasarkan data perekaman e-KTP:
    Nama perempuan yang paling banyak digunakan menurut data e-KTP: 

    Nurhayati (254.922 orang)
    Sulastri (192.979 orang)
    Sumiati (172.759 orang)
    Sri Wahyuni (163.189 orang)
    Sumarni (158.882 orang)
    Sunarti (135.891 orang)
    Siti Aminah (121.588 orang)
    Ernawati (118.045 orang)
    Aminah (117.490 orang)
    Kartini (114.879 orang)

     

     

    Nama laki-laki yang paling banyak digunakan menurut data e-KTP:

    Sutrisno (144.497 orang)
    Slamet (115.354 orang)
    Mulyadi (111.685 orang)
    Herman (101.990)
    Supardi (93.202 orang)
    Ismail (89.732 orang)
    Supriyanto (87.929 orang)
    Wahyudi (85.502 orang)
    Junaidi (85.375 orang)
    Suparman (84.749 orang)

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkap fakta menarik terkait nama yang paling banyak digunakan di Indonesia. Disebutkan bahwa nama yang paling banyak bukan Agus, lalu siapa? Yuk, simak selengkapnya di sini.
     
    Melalui unggahan di akun Instagram milikinya Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa nama yang paling banyak dipakai di Indonesia untuk perempuan adalah Nurhayati sebanyak 254.922 orang. Lalu untuk laki-laki nama Sutrisno 144.497 orang. 
     
    Nama seperti Agus yang  banyak diasosiasikan sebagai nama umum di Indonesia ini justru tidak masuk dalam daftar 10 besar. Untuk mengetahui lebih lengkap berikut nama yang paling banyak digunakan di Indonesia berdasarkan data perekaman e-KTP:
    Nama perempuan yang paling banyak digunakan menurut data e-KTP: 

    Nurhayati (254.922 orang)
    Sulastri (192.979 orang)
    Sumiati (172.759 orang)
    Sri Wahyuni (163.189 orang)
    Sumarni (158.882 orang)
    Sunarti (135.891 orang)
    Siti Aminah (121.588 orang)
    Ernawati (118.045 orang)
    Aminah (117.490 orang)
    Kartini (114.879 orang)

     

     

    Nama laki-laki yang paling banyak digunakan menurut data e-KTP:

    Sutrisno (144.497 orang)
    Slamet (115.354 orang)
    Mulyadi (111.685 orang)
    Herman (101.990)
    Supardi (93.202 orang)
    Ismail (89.732 orang)
    Supriyanto (87.929 orang)
    Wahyudi (85.502 orang)
    Junaidi (85.375 orang)
    Suparman (84.749 orang)

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Retret Kepala Daerah hingga Eks Ketua PN Surabaya Ditangkap

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Retret Kepala Daerah hingga Eks Ketua PN Surabaya Ditangkap

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Selasa (14/1/2025). Rencana Presiden Prabowo Subianto menggelar retret dengan kepala daerah hasil Pilkada 2024 masih menarik perhatian pembaca.

    Isu politik dan hukum terkini lain yang masih hangat adalah soal penangkapan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono karena diduga terlibat dalam kasus suap terkait vonis bebas Ronald Tannur.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    Prabowo Mau Gelar Retret Kepala Daerah untuk Samakan Visi dan Misi
    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rencana Presiden Prabowo Subianto mengadakan retret kepala daerah terpilih di Pilkada 2024, bertujuan untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan daerah sekaligus membangun kekompakan. 

    “Agar program pemerintah pusat dapat dijalankan secara merata demi kebaikan rakyat di daerah,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Jokowi Persilakan Prabowo Evaluasi PSN Warisannya
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan rencana Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) warisan pemerintahannya.

    “Ya enggak papa, kan baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” ujar Jokowi di kediaman pribadinya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

    Jokowi mengakui evaluasi PSN dibutuhkan karena belum tentu keputusan pemerintah sebelumnya berjalan 100%.

    Pemerintah Akan Revisi UU Pemilu
    Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih menjadi sorotan publik adalah rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Pemilu setelah MK menghapus syarat ambang batas parlemen (parlementary threshold) dan presidential threshold.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan revisi UU Pemilu penting untuk menyesuaikan dengan hasil putusan MK. 

    “Dalam konteks politik ada rencana untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu,” kata Bima saat beraudiensi dengan petinggi B-Universe di Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    KPK Bantah Tidak Tahan Hasto karena Megawati Telepon Prabowo
    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyangkal rumor penyidik tidak menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghubungi Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya justru tidak mendengar soal kabar itu,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    Menurut Setyo, penyidik masih membutuhkan keterangan saksi lain untuk menahan Hasto.

  • Rumuskan Persoalan Pengelolaan Sampah di Kota Bogor, Dedie Rachim Sowan ke Wamen LH

    Rumuskan Persoalan Pengelolaan Sampah di Kota Bogor, Dedie Rachim Sowan ke Wamen LH

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A Rachim bertemu Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono di Jakarta pada Selasa, 14 Januari 2025.

    Dalam kunjungannya, Dedie A Rachim menyampaikan situasi pengelolaan manajemen sampah yang ada di Kota Bogor. Mulai dari TPA Galuga hingga TPS 3R Mekarwangi.

    Dalam keterangannya, Dedie A Rachim mengungkapkan, dalam pertemuan ini dirinya menyampaikan harapan agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dapat mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah dari Pemkot Bogor.

    “Kita menyampaikan harapan agar Kementerian Lingkungan Hidup dapat membantu pelaksanaan strategi pengelolaan sampah dari Pemkot Bogor,” kata Dedie A Rachim, Selasa (13/1) Sore.

    BACA JUGA: Fokus Awal Dedie-Jenal Ketika Pimpin Kota Bogor

    Menurut dia, kunjungan ini mendapat sambutan sangat baik. Di mana, dalam diskusi yang berlangsung hampir dua jam itu, ia dan Wamen saling bertukar pengalaman dan berjanji saling mendukung dalam pengelolaan sampah.

    “Pak Wamen mendukung pengelolaan sampah organik dan non organik serta isu lingkungan hidup di Kota Bogor dapat menjadi lebih berkualitas dan bertambah baik, demi kepentingan dan kesehatan warga Kota Bogor pada umumnya,” ujar dia.

    Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Dedie juga turut memperkenalkan Bapak Bing dan pengurus dari Yayasan Bogor Hijau Lestari yang bergiat dan aktif dalam kegiatan lingkungan hidup.

    Ia menyebut bahwa Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono siap mensukseskan program Bogor Bersih.

    BACA JUGA: Ketua PWI Kota Bogor Titipkan Pesan Khusus untuk Dedie – Jenal

    “Dalam pertemuan tadi disampaikan dukungan Wamen LH mensukseskan program Bogor Bersih,” tuturnya.

    “Salah satu yang harus terus diperhatikan adalah mengurai potensi sampah sisa makanan rumah tangga dan industri Hotel, Resto, Kafe menjadi pupuk dan pakan ternak,” imbuh Dedie.

    Ia menambahkan, bahwa Wamen Lingkungan Hidup juga mengajak semua Kepala Daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan terus menanam bibit pohon, mendorong gerakan menyelamatkan sungai dari kebiasaan masyarakat membuang sampah.

    “Termasuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mendorong generasi muda berpartisipasi dalam penyelamatan alam dan lingkungan,” tukas Dedie. (YUD)

  • Mau Tahu Nama Anak Paling Populer di Indonesia ? Ini Daftarnya – Page 3

    Mau Tahu Nama Anak Paling Populer di Indonesia ? Ini Daftarnya – Page 3

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengungkapkan daftar nama paling populer di Indonesia berdasarkan data perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

    Melalui akun Instagram pribadinya, Bima Arya membagikan informasi menarik tentang nama-nama yang banyak digunakan oleh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki.

    Daftar Nama Perempuan Paling Populer

    Daftar Nama Perempuan Paling Populer

    Menurut data yang diungkapkan Bima Arya, nama “Nurhayati” menduduki posisi teratas sebagai nama perempuan yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan jumlah 254.922 orang.

    Berikut adalah daftar lengkapnya:

    Nurhayati (254.922)
    Sulastri (192.979)
    Sumiati (172.759)
    Sri Wahyuni (163.189)
    Sumarni (158.882)
    Sunarti (135.891)
    Siti Aminah (121.588)
    Ernawati (118.045)
    Aminah (117.490)
    Kartini (114.879)

    Daftar Nama Laki-laki Paling Populer

    Untuk nama laki-laki, “Sutrisno” berada di posisi teratas dengan 144.497 pengguna. Berikut daftar lengkap nama laki-laki paling populer di Indonesia:

    Sutrisno (144.497)
    Slamet (115.354)
    Mulyadi (111.685)
    Herman (101.990)
    Supardi (93.202)
    Ismail (89.732)
    Supriyanto (87.929)
    Wahyudi (85.502)
    Junaidi (85.375)
    Suparman (84.749)