Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Video: Wali Kota Bogor Terpilih Ungkap Tantangan di Masa Transisi

    Video: Wali Kota Bogor Terpilih Ungkap Tantangan di Masa Transisi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 270 kepala daerah terpilih siap dilantik pada Februari 2025. Lantas seperti apa proses transisi yang sudah dilakukan?

    Wali Kota Bogor Terpilih Dedie Rachim mengungkapkan saat ini tim transisi sudah mulai berjalan. Terkait dengan anggaran yang sudah ditetapkan, Dedie mengatakan kepala daerah akan diberikan kesempatan agar janji politiknya bisa menjadi kegiatan yang akan dilakukan di masing wilayah. Lantas apa tantangannya?

    Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning bersama Wali Kota Bogor Terpilih Dedie Rachim di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (23/01/2025).

  • Daftar 6 Kepala Daerah di Kalteng yang Bakal Dilantik Prabowo 6 Februari 2025 Regional 23 Januari 2025

    Daftar 6 Kepala Daerah di Kalteng yang Bakal Dilantik Prabowo 6 Februari 2025 Regional 23 Januari 2025

    Daftar 6 Kepala Daerah di Kalteng yang Bakal Dilantik Prabowo 6 Februari 2025
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik 270 pasangan kepala daerah terpilih di pilkada serentak 2024 pada 6 Februari 2025 mendatang di Istana Negara.
    Dari 270 pasangan kepala daerah terpilih tersebut, enam di antaranya berasal dari Provinsi
    Kalimantan Tengah
    .
    Terdapat enam bupati terpilih asal Kalimantan Tengah yang akan ikut dilantik oleh kepala negara tersebut.
    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah, Sastriadi menjelaskan, keenam kepala daerah terpilih itu berhasil memengangkan pilkada tingkat kabupaten tanpa adanya gugatan dari MK.
    “Enam daerah itu Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Barito Timur,” ungkap Sastriadi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (23/1/2025) malam.
    Berikut daftarnya:
    Sastriadi menjelaskan, urusan teknis mengenai pelantikan sudah bukan dalam ranah tugas KPU, melainkan unsur birokrasi di tingkat pemerintah pusat.
    Tugas pihaknya sudah selesai ketika telah menetapkan kepala daerah terpilih.
    “Tugas KPU menetapkan paslon terpilih, kemudian menyampaikan nama paslon terpilih ke DPRD masing-masing kabupaten, kemudian DPRD meneruskan ke unsur birokrasi seperti bupati/wali kota, gubernur, hingga pemerintah pusat,” jelas dia.
    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal melantik kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta pada 6 Februari 2025.
    Pelantikan ini merupakan termin pertama yang akan diikuti oleh sekitar 270 kepala daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 164B.
    Bima mengungkapkan bahwa pelantikan ini dilaksanakan untuk kepala daerah yang tidak bersengketa dalam hasil Pilkada 2024 di MK. Dia bilang, opsi pelantikan bertahap sudah disetujui secara bulat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Menurut Bima, pelantikan bertahap kemungkinan bakal dilakukan dalam tiga termin. Pelantikan termin kedua bisa dilakukan pada kepala daerah yang sudah menyelesaikan sengketa Pilkada di MK karena gugatan penggugat ditolak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bima Arya Ungkap Ada Pemda Siapkan Dana Atasi Stunting, tapi 60% untuk Kunker

    Bima Arya Ungkap Ada Pemda Siapkan Dana Atasi Stunting, tapi 60% untuk Kunker

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah pemerintah daerah. Bima menyebut masih banyak pengunaan APBD yang tidak tepat sasaran.

    Hal itu disampaikan Bima usai menjadi narasumber dalam siniar yang dilakukan KPK. Bima mengatakan banyak anggaran daerah dikucurkan untuk kegiatan yang tidak berdampak kepada masyarakat.

    “Catatan Kemendagri banyak anggaran yang dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya tidak urgent, tidak menyentuh kepada rakyat. Biaya makan minum, biaya alat tulis kantor, biaya kunjungan kerja, perjalanan dinas,” kata Bima di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

    Dia mencontohkan ada pemerintah daerah yang menggunakan dana APBD untuk program pemberantasan stunting. Namun, alokasi anggaran itu lebih banyak dihabiskan pada kegiatan kunjungan kerja (kunker).

    “Banyak daerah-daerah itu yang kegiatannya itu pemberantasan stunting, tapi 60% dari anggarannya itu untuk kunjungan kerja, untuk perjalanan dinas, itu nggak nyambung. Untuk pemberantasan kemiskinan, banyak seminar dan lain-lain,” katanya.

    “Jadi arahan Presiden itu tepat gimana caranya APBD ini dikoreksi sehingga langsung,” sambung Bima.

    “Presiden misalnya bilang ini sekolah-sekolah SD itu harus benar dong bangunannya, jangan sampai ada dapur makanan gratis tapi kemudian sekolahnya nggak layak. Nah, itu kan bisa, jangan bilang daerah nggak punya uang ketika alokasinya itu dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak substantif,” ujarnya.

    (ygs/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Retret Kepala Daerah Bareng Presiden Prabowo Lebih dari 7 Hari, KPK Jadi Pemateri

    Retret Kepala Daerah Bareng Presiden Prabowo Lebih dari 7 Hari, KPK Jadi Pemateri

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto akan menggelar retret untuk kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Foto/Setpres

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menggelar retret untuk kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Retret ini bakal digelar lebih dari sepekan.

    “Retret ini agak lama lho, jadi mungkin lebih dari seminggu, kira-kira konsepnya begitu,” kata Bima Arya kepada wartawan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/1/2025).

    Dalam kesempatan ini, Mantan Wali Kota Bogor itu menyebut bahwa KPK akan turut diundang untuk memberi pembekalan kepada kepala daerah. KPK akan memberikan materi khususnya terkait pemberantasan korupsi.

    Baca Juga

    “Jadi sudah pasti nanti materinya salah satunya adalah pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK,” jelas dia.

    Adapun retret kepala daerah direncanakan akan dilakukan di Magelang, Jawa Tengah. Retret juga akan dilaksanakan satu pekan setelah para kepala daerah dilantik.

    “Kemungkinan besar di Magelang mungkin sekitar seminggu setelah pelantikan, nanti teman-teman kepala daerah akan diundang untuk fokus di sana supaya nyambung antara kebijakan pusat dengan visi-misi kepala daerah,” pungkasnya.

    (rca)

  • Survei KPK 2024: Kota Bogor Naik Peringkat soal Pencegahan Korupsi Megapolitan 23 Januari 2025

    Survei KPK 2024: Kota Bogor Naik Peringkat soal Pencegahan Korupsi Megapolitan 23 Januari 2025

    Survei KPK 2024: Kota Bogor Naik Peringkat soal Pencegahan Korupsi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –

    Kota Bogor
    memperoleh nilai 77,54 dalam
    Survei Penilaian Integritas
    (SPI) 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Pencapaian ini menempatkan Kota Bogor di posisi empat besar sebagai instansi pemerintah di Provinsi Jawa Barat yang berhasil mencegah tindak korupsi.
    Hal tersebut disampaikan oleh Dedie Rachim, mantan Deputi Bidang Pencegahan KPK yang juga terpilih sebagai Wali Kota Bogor untuk periode 2024-2029.
    Dedie menjelaskan bahwa tujuan dari survei KPK ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana peran instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam upaya pencegahan korupsi.
    “Hasil SPI ini akan memicu semangat, menambah motivasi kami untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan integritas kami,” ujar Dedie pada Kamis (23/1/2025).
    Ia mencatat bahwa dibandingkan dengan survei sebelumnya, Kota Bogor kini naik peringkat menjadi empat besar di Provinsi Jawa Barat, bersama tiga kota lainnya.
    Hasil survei KPK ini dirumuskan dalam bentuk Indeks Integritas Nasional yang memberikan gambaran umum tentang tingkat integritas di seluruh Indonesia.
    “Indeks Integritas Nasional tahun ini naik 0,56 poin dari tahun sebelumnya,” jelasnya.
    Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dibangun oleh KPK untuk menilai risiko korupsi di instansi publik.
    Survei ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian dalam instansi pemerintah yang rentan terhadap praktik korupsi.
    Penilaian SPI tahun 2024 melibatkan 641 instansi, yang terdiri dari 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, dan 2 badan usaha milik negara (BUMN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah-DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Digelar Bertahap Mulai 6 Februari 2025 Nasional 23 Januari 2025

    Pemerintah-DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Digelar Bertahap Mulai 6 Februari 2025 Nasional 23 Januari 2025

    Pemerintah-DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Digelar Bertahap Mulai 6 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, telah sepakat untuk melaksanakan
    pelantikan

    kepala daerah
    terpilih hasil
    pilkada serentak 2024
    secara bertahap.
    Pelantikan
    tahap pertama dijadwalkan pada 6 Februari 2025 untuk kepala daerah yang tidak sedang bersengketa di
    Mahkamah Konstitusi
    (MK).
    “Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden RI di Ibu Kota Negara,” kata Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (22/1/2025).
    Keputusan ini diambil setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan beberapa opsi terkait jadwal
    pelantikan kepala daerah
    .
    Opsi pertama adalah pelantikan untuk wilayah yang tidak bersengketa di MK pada 6 Februari 2025.
    Tito juga menawarkan pilihan untuk memisahkan waktu pelantikan gubernur dari bupati dan wali kota, dengan gubernur diusulkan dilantik pada 6 Februari 2025, dan bupati serta wali kota pada 10 Februari 2025.
    Opsi kedua mengusulkan agar pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota menunggu keputusan sengketa hasil Pilkada di MK, dengan gubernur diusulkan dilantik pada 17 April 2025, sementara bupati dan wali kota mulai 21 April 2025.
    Opsi ketiga adalah pelantikan mulai 20 Maret 2024 setelah ada putusan dismissal di MK terkait perselisihan hasil Pilkada.
    Rifqinizamy menjelaskan bahwa untuk wilayah yang hasil Pilkadanya masih bersengketa di MK, pelantikan kepala daerah akan dilakukan setelah ada putusan dari sidang perselisihan.
    “Yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengibaratkan pelantikan kepala daerah hasil
    Pilkada serentak 2024
    akan berlangsung dalam tiga gelombang.
    Gelombang pertama adalah pelantikan pada 6 Februari 2025 untuk wilayah yang tidak bersengketa di MK.
    “Jadi yang penting gelombang pertama dulu. Gelombang berikutnya menyesuaikan dengan sidang di MK selesainya kapan,” kata Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
    “Yang kedua nanti yang gugatannya ditolak atau dismissal. Yang ketiga yang gugatannya diterima untuk kemudian (MK) perintah Pilkada ulang atau pemungutan suara ulang,” sambungnya.
    Dengan demikian, tanggal untuk pelantikan termin kedua dan ketiga belum dapat dipastikan mengingat harus menunggu keputusan MK.
     
    Tito Karnavian juga memastikan bahwa peraturan presiden (perpres) terkait pelantikan kepala daerah akan siap sebelum 6 Februari 2025.
    Kemendagri berencana mengajukan draf perpres tersebut pada pekan ini.
    “Secepatnya (ajukan draf). Saya upayakan sebelum tanggal 6 sudah ada Perpres. Karena Perpres itu menjadi dasar pelantikan tanggal 6 itu,” kata Tito.
    Tito memastikan bahwa pelantikan kepala daerah bakal digelar di Jakarta yang sampai saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara.
    “Di Ibu Kota Negara, Jakarta. Jakarta kan statusnya sekarang masih. Daerah Khusus Jakarta nomenklaturnya, tapi masih sebagai Ibu Kota Negara sebelum ada Keppres,” kata Tito.
    Pelantikan kepala daerah
    terpilih hasil Pilkada serentak 2024 akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya Presiden melantik langsung gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak.
    “Pertama kali mungkin dalam sejarah kita, pelantikan oleh Presiden secara serentak Gubernur, Bupati, Wali Kota,” ujar Tito.
    Komisi II DPR RI berharap pelantikan serentak ini dapat menjadi ajang bagi presiden untuk menyampaikan visi-misinya dan memberikan pembekalan penting kepada kepala daerah terpilih.
    “Agar terjadi sinkronisasi program presiden dengan gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia,” kata Rifqi.
    Mayoritas anggota Komisi II mendukung agar proses pelantikan dilaksanakan lebih cepat.
    Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa kepala daerah hasil
    Pilkada Serentak 2024
    yang tidak berperkara di MK seharusnya segera dilantik.
    “Kalau kami ditanya, kami sepakat bahwa yang tidak berperkara di MK harus segera dilantik,” ujar dia.
    Deddy mengingatkan bahwa penundaan pelantikan kepala daerah definitif dapat menimbulkan persoalan di wilayah, termasuk potensi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh penjabat kepala daerah.
    “Kalau sampai April atau lebih, belum lagi kalau ada PSU, Pj bisa main-main dengan APBD,” kata Deddy.
    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Toha, juga menegaskan bahwa pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih lebih cepat lebih baik.
    “Menurut saya afdol kalau opsi nomor satu bisa digunakan,” ujar Toha.
    Rifqinizamy menekankan pentingnya segera melaksanakan pelantikan kepala daerah terpilih, mengingat kinerja pemerintah daerah saat ini mulai kurang efektif.
    “Di beberapa daerah kita menemukan fakta secara politis, Pak Menteri.
    Kepala daerah
    yang maju kembali kemudian kalah, nyatanya sudah kabur dari daerahnya,” ungkap Rifqinizamy.
    Dengan pelantikan yang segera dilakukan, diharapkan pemerintahan daerah dapat kembali berjalan efektif dan tidak terhambat oleh ketidakpastian yang ditimbulkan penjabat kepala daerah.
    “Pj hanya bertugas sementara. Sementara kepala daerah baru belum bisa sepenuhnya menjalankan tugasnya karena pelantikan belum dilakukan,” ujar Rifqy.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri Bima Arya Ungkap Rencana Retret Kepala Daerah yang Akan Dilantik

    Wamendagri Bima Arya Ungkap Rencana Retret Kepala Daerah yang Akan Dilantik

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan pemerintah berencana mengadakan retret atau pembekalan bagi kepala daerah yang akan dilantik. Retret ini direncanakan akan dilaksanakan di Magelang dan dirancang dengan kurikulum yang lebih mendalam dibandingkan dengan retret menteri sebelumnya.

    “Kurikulumnya sedang dirumuskan dengan Lemhannas. Substansinya akan lebih detail, terutama terkait program seperti ketahanan pangan dan kebijakan makan bergizi. Durasi retret kemungkinan lebih dari 7 hari, dan pembekalan akan dilakukan bertahap untuk setiap gelombang pelantikan,” kata Bima di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Terkait kemungkinan penggunaan seragam komponen cadangan (komcad) selama retret, Bima menyebutkan hal ini masih dalam tahap diskusi teknis. “Sedang kami rumuskan dengan Lemhannas. Yang penting adalah substansi retret, sedangkan detail teknis seperti itu masih dibahas,” ujarnya.

    Bima Arya juga menyampaikan pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan berlangsung pada 6 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.

    “Tadi Pak Menteri Dalam Negeri sudah melaporkan ke Bapak Presiden dan beliau merespons baik. Pelantikan gelombang pertama akan dilakukan pada 6 Februari, termasuk untuk gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak menghadapi gugatan di MK,” ujar Bima Arya.

    Pelantikan kepala daerah akan dilakukan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama untuk daerah yang tidak menghadapi sengketa di MK, gelombang kedua untuk daerah dengan gugatan yang ditolak atau dismisal, dan gelombang ketiga untuk daerah yang harus menjalankan pilkada ulang berdasarkan putusan MK.

    “Yang gelombang pertama sudah dijadwalkan, sedangkan gelombang kedua dan ketiga menyesuaikan dengan penyelesaian sidang di MK. Untuk gelombang pertama, sekitar 270 kepala daerah akan dilantik, termasuk gubernur Jakarta,” tambah Wamendagri Bima Arya terkait terkait retret kepala daerah.

  • Retreat Kepala Daerah Akan Digelar di Magelang, Dibagi dalam 3 Gelombang – Page 3

    Retreat Kepala Daerah Akan Digelar di Magelang, Dibagi dalam 3 Gelombang – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto bakal menggelar retreat untuk calon para kepala daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menyebut, retreat tersebut akan kembali digelar di Magelang, Jawa Tengah seperti jajaran menteri kabinet Merah Putih.

    “Kemungkinan besar di Magelang,” kata Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

    Menurutnya, retreat itu akan dibagi tiga gelombang. Pertama, untuk kepala daerah yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, untuk para kepala daerah yang gugatannya ditolak oleh MK, dan gelombang tiga untuk kepala daerah yang memang diperintahkan oleh MK untuk Pikada ulang.

    “Tapi semuanya pasti ada pembekalan,” ucapnya.

    Soal retreat memakai seragam Komcad dan semi militer, Bima menerangkan, hal ini sedang dirumuskan secara teknis dengan Lemhannas. Untuk isi subtansi retreat akan disepakati oleh Kementerian terkait.

    “Jadi jangan sampai masing-masing kementerian berbeda beda, karena ada hal hal harus direview, seperti mandatories spending, kemudian isu renumerasi, ini ada waktu untuk menyamakan persepsi kemudian mengevaluasi dulu kebijakan dari pusatnya,” tuturnya.

    Bima menambahkan, terkait isi materi retreat Magelang kemungkinan lebih detail dan bisa lebih dari 7 hari.

    “Kan lebih detail, karena kan sekarang juga makan bergizi sudah jalan, ketahanan pangan sudah jalan, jadi akan lebih detail, mungkin lebih lama juga akan kemungkinan lebih dari 7 hari,” kata Bima.

     

     

  • Wamendagri: Pemda perlu pahami isu ketahanan pangan dari hulu-hilir

    Wamendagri: Pemda perlu pahami isu ketahanan pangan dari hulu-hilir

    Intinya, Bapak/Ibu Kepala Daerah, porsinya betul-betul dari hulu dan hilir

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap isu ketahanan pangan baik di tingkat hulu maupun hilir.

    Hal itu disampaikan Bima dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa.

    Dia menjelaskan di tingkat hulu, kepala daerah harus memahami berbagai isu yang berkaitan dengan produksi pertanian, ketersediaan pupuk, serta peran petugas irigasi dan penyuluh pertanian.

    Sementara di tingkat hilir, kepala daerah perlu memastikan distribusi berjalan lancar, harga tetap stabil, dan terjalinnya kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Bulog.

    “Intinya, Bapak/Ibu Kepala Daerah, porsinya betul-betul dari hulu dan hilir,” ujar Bima Arya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.

    Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu, Bima menekankan pentingnya fokus kepala daerah dalam mencapai target swasembada pangan.

    Sebab, hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kita ingin agar kepala daerah itu semua juga sangat fokus, perlu sinkron, Pak [Menko]. Tadi soal makan bergizi itu juga perlu detail nanti dikoordinasikan,” jelas Bima.

    Selain itu, dirinya juga melaporkan kepada Menko Pangan hasil peninjauannya ke irigasi di Sumut sebelum mengikuti rakor kali ini.

    Pada sehari sebelumnya, ia sempat mengecek kondisi irigasi di Desa Pematang Lalang, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

    “Kemarin kami mengunjungi satu titik di [Desa] Pematang Lalang, Pak [Menko], di Deli Serdang. Nah, di sana itu area sawahnya 2.600 hektare. Tanamnya tiga kali, panennya satu kali saja, karena 70 persen lahannya terendam banjir akibat hujan,” ungkapnya.

    Banjir yang melanda kawasan tersebut akibat tidak berfungsinya bendungan. Pintu air (klep) irigasi yang dibangun sejak era Orde Baru pada tahun 1990-an tidak lagi berfungsi dengan baik.

    Memang pada tahun 2016 pintu klep sempat diperbarui, tetapi tidak disertai dengan normalisasi sedimentasi. Akibatnya, air terus meluap dan merendam lahan pertanian warga.

    “Sampai sekarang sedimentasinya menumpuk, Pak [Menko], sehingga air laut masuk. Dan ketika banjir datang, kondisinya sudah seperti lautan. Kami ke sana, warga cukup emosional, Pak [Menko]. Mereka berharap ada perhatian lebih dan pembangunan yang konkret,” jelas Bima.

    Bima pun kembali menekankan bahwa target untuk mewujudkan ketahanan pangan harus dikawal bersama oleh seluruh kepala daerah.

    Tercatat, hingga saat ini Menko Pangan Zulkifli Hasan telah memberikan arahan kepada 205 kepala daerah, terdiri dari 8 gubernur, 152 bupati, dan 45 wali kota.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAW DPR RI Dapil Jember-Lumajang, Muhammad Khozin Dilantik Gantikan Ra Gopong

    PAW DPR RI Dapil Jember-Lumajang, Muhammad Khozin Dilantik Gantikan Ra Gopong

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, politisi Partai Kebangkitan Bangsa, resmi dilantik menjadi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jember-Lumajang 2024-2029 menggantikan antarwaktu Achmad Ghufron Sirodj alias Ra Gopong, di Senayan, Selasa (21/1/2025).

    Selain Khozin, Ketua DPR RI Puan Maharani. juga melantik Anisah Syakur dan Muhammad Hilman Mufidi. Pelantikan tersebut merujuk Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan anggota MPR.

    Khozin adalah pengasuh pondok pesantren mahasiswa Al Khozini di Kabupaten Jember. Sebelum terjun ke parlemen, dia menggeluti dunia aktivisme dan intelektual. “Bagi saya, berjuang di jalur politik itu butuh pengetahuan, strategi, dan komunikasi yang baik agar aspirasi dari konstituen dapat diperjuangkan dengan baik,” katanya, usai pelantikan.

    Putra pasangan almarhum KH Munief Syafii dan almarhumah Nyai Hj. Nur Arifah yang berusia 36 tahun ini aktif dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat kuliah di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

    Tak hanya menjadi aktivis, Khozin juga pernah menjadi wartawan di Malang, Jakarta, dan Bogor. Dari sana ia belajar tentang cara mempuk keyakinan dan tahan banting. “Pelajaran yang sangat berharga dalam perjalanan hidup ini,” katanya.

    Alumnus santri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo ini pernah menjadi staf ahli Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan menjadi Ketua Tim Ahli Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin. Selain itu, dia berbisnis di bidang peternakan, makanan, serta minuman.

    Tak heran jika kemudian Khozin ingin menguatkan ekonomi akar rumput. Dia ingin dunia usaha menjadi pemantik pergerakan ekonomi di akar rumput. “Setiap bertemu dengan masyarakat selalu ada pesan, keluhan, bahkan tangisan yang wajib diperjuangkan melalui kerja konstitusional di DPR,” katanya.

    Menurut Khozin, kerja politik seharusnya dilakukan dengan penuh tanggungjawab untuk memberikan dampak secara luas ke publik. Dia akan memprioritaskan santri dan warga desa sebagai amanah dari konstituen untuk diperjuangkan. [wir]