Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Kemendagri sebut telah instruksikan pemda untuk efisiensi anggaran

    Kemendagri sebut telah instruksikan pemda untuk efisiensi anggaran

    Presiden menggarisbawahi bahwa ya sebaiknya pemerintah daerah juga fokus untuk memperbaiki sekolah, kondisi sekolah, dan sebagainya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengefisiensikan anggaran.

    “Kami sudah arahkan pemda-pemda yang kami monitor melalui SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, untuk memastikan, satu, terjadi efisiensi pengurangan untuk biaya-biaya operasional, makan minum, perjalanan dinas,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto usai menghadiri acara DKPP RI, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Bima mengatakan bahwa Kemendagri telah memastikan komitmen pemda terhadap program-program prioritas, seperti ketahanan pangan, dan infrastruktur pendidikan.

    “Presiden menggarisbawahi bahwa ya sebaiknya pemerintah daerah juga fokus untuk memperbaiki sekolah, kondisi sekolah, dan sebagainya,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa kebijakan efisiensi telah diterapkan di lingkungan Kemendagri dengan memotong perjalanan dinas hingga 50 persen.

    “Kemudian, ada honor-honor untuk rekrutmen, misalnya, dengan pihak ketiga dan lain-lain, juga itu sudah kami kurangi,” jelasnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa Kemendagri sedang mengkaji dan menyinkronisasi kebijakan tersebut agar fungsi pengawasan terhadap pemda tetap berjalan, dan tidak terkendala karena efisiensi anggaran.

    “Kami kan harus berkoordinasi, melakukan fasilitasi, sinkronisasi antara RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional), dan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). Jadi, jangan sampai fungsi-fungsi Kemendagri ini juga kemudian terkendala karena anggaran dikurangi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

    Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis (23/1).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri sebut penghentian bansos turut turunkan laporan pelanggaran

    Wamendagri sebut penghentian bansos turut turunkan laporan pelanggaran

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa penghentian bantuan sosial (bansos) turut menurunkan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    “Ketika kami menyepakati di DPR untuk menghentikan bansos, itu di lapangan terjadi efek yang kami monitor, yaitu berkurangnya konflik-konflik aduan karena bansos,” kata Bima usai menghadiri acara DKPP RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa temuan tersebut didapatkan oleh pihaknya melalui pemonitoran Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Kami kira itu adalah ikhtiar yang luar biasa untuk membuat lapangan relatif lebih rata. Playing field itu lebih rata karena dikehendaki oleh semua aktor, dan pada pelaksananya sepertinya juga mengurangi potensi-potensi persoalan pelanggaran di lapangan,” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa penghentian bansos hanya menjadi salah satu instrumen penurunan laporan dugaan pelanggaran KEPP.

    “Bansos ini salah satu bentuk saja, tetapi ada banyak format-format lain yang harus kita antisipasi ke depan,” katanya.

    Menurut dia, pencegahan politik uang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan pemilu mendatang guna menurunkan laporan dugaan pelanggaran KEPP.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi II DPR sebut penguatan DKPP perlu diatur di revisi UU Pemilu

    Komisi II DPR sebut penguatan DKPP perlu diatur di revisi UU Pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

    Rifqinizamy mengatakan bahwa kelembagaan DKPP RI perlu dibuat menjadi independen, atau secara struktur tidak berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seperti saat ini.

    “Biar kita juga punya lembaga dengan power (kekuatan, red.) yang bisa menyeimbangkan check and balances di antara para penyelenggara pemilu kita,” katanya usai menghadiri acara DKPP RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa revisi UU Pemilu akan membahas isu kelembagaan DKPP RI ke depannya.

    “Ya tentu itu jadi salah satu opsi yang akan kami bahas nanti, tetapi belum bisa kami pastikan arahnya ke mana. Akan tetapi, opsi ini pasti akan kami bahas bersama teman-teman nanti,” kata Bima ditemui usai menghadiri acara DKPP RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, Ketua DKPP RI Heddy Lugito di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/9), mengusulkan agar revisi UU Pemilu mengakomodasi pembentukan kantor di 38 provinsi agar masyarakat makin mudah untuk mengadukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    Selain itu, Heddy mengusulkan hal tersebut karena mempertimbangkan jumlah perkara KEPP, dan percepatan penyelesaiannya.

    Namun, saat ini Sekretariat DKPP masih berada di bawah Kemendagri, sehingga setiap rencana institusinya perlu mendapatkan persetujuan Mendagri. Hal tersebut berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sudah mandiri.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri Ingatkan Pemda Efisien Anggaran hingga Tingkatkan Pendidikan

    Kemendagri Ingatkan Pemda Efisien Anggaran hingga Tingkatkan Pendidikan

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintah seluruh kepala daerah untuk melakukan efektivitas anggaran. Kemendagri mengingatkan kepala daerah untuk mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto.

    “Oh iya sudah (diberi perintah). Kita kan arahkan Pemda-Pemda yang kita monitor melalui SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, untuk memastikan satu, terjadi efisiensi pengurangan untuk biaya-biaya operasional, makan minum, perjalanan dinas,” ungkap Wamendagri Bima Arya kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Selain itu, Bima Arya menyampaikan pihaknya telah meminta tiap-tiap Pemda berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Pusat. Dia menyebut Presiden Prabowo menekankan agar Pemda dapat fokus terhadap ketahanan pangan hingga infrastruktur pendidikan.

    “Yang kedua, kita pastikan juga komitmen atau dukungan publik terhadap program-program prioritas, seperti program ketahanan pangan, misalnya, kemudian infrastruktur pendidikan. Presiden menggarisbawahi bahwa ya sebaiknya Pemda juga fokus untuk memperbaiki sekolah, kondisi sekolah dan sebagainya,” terang Bima Arya.

    Dia menyebut pemda harus mengoptimalkan anggaran untuk hal-hal yang menjadi atensi Pemerintah Pusat. Dia juga mengatakan untuk internal Kemendagri sudah menerapkan pemotongan anggaran perjalanan dinas.

    “Perjalanan dinas itu dipotong kita, ya 50% dipotong semua. Kemudian ada honor-honor untuk rekrutmen pegawai, misalnya dengan pihak ketiga dan lain-lain juga itu sudah kita kurangi,” sebutnya.

    “Nah, ini masih kita kaji dan sinkronisasi, ya kita pastikan bahwa Kemendagri ini kan pembina politik daerah, kemudian melakukan fungsi pengawasan pemerintahan daerah. Jangan sampai fungsi pengawasan ini juga terkendala karena budgetnya dikurangi,” jelas Bima Arya.

    “Kita kan harus berkoordinasi, harus melakukan fasilitasi, sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD. Jadi jangan sampai fungsi-fungsi Kemendagri ini juga terkendala karena anggaran dikurangi,” pungkasnya.

    (jbr/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi, Bupati Tunggu Intruksi Pusat

    Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi, Bupati Tunggu Intruksi Pusat

    Liputan6.com, Banyuwangi – Kemenenterian Dalam Negeri berharap partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui APBD. Menanggapi hal itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, lebih memilih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait hal itu. “Kita masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan, terkait dengan patungan MBG itu,”ujar Ipuk, Kamis (23/1/2025)

    Kata Ipuk, selain Kemendagri dan Kemenkeu pihaknya juga masih menunggu koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. “Kita saat ini juga masih menunggu Badan Gizi Nasional bagaimana prosedurnya,”katanya

    Dia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah daerah masih belum bisa mencairkan anggaran karena penyesuaian aturan atau kebijakan yang baru.“Sampai  saat ini pemerintah daerah masih belum bisa mencairkan anggaran karena ada aturan yang belum terselesaikan atau mungkin ada kebijakan baru dari pemerintah,” paparnya

    Sebelumnya, pemerintah daerah diminta partisipasinya untuk ikut mendanai program MBG, namun demikian Kemendagri menyatakan hal tersebut tidak wajib. “Tidak wajib tetapi sangat sesuai. Sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah,” kata Wamendagri Bima Arya.

    Bima Arya mengatakan, rencana patungan MBG oleh pemerintah daerah kini masih dalam tahap sinkronisasi. “Tentunya ini kan proses sinkronisasi lagi. Namanya anggaran akan ada pergeseran dan lain-lain, ini dalam proses semua,” tuturnya.

  • Politik sepekan, survei kepuasan Prabowo hingga pelantikan 6 Februari

    Politik sepekan, survei kepuasan Prabowo hingga pelantikan 6 Februari

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik sepekan, mulai 19 hingga 25 Januari 2025, yang menjadi sorotan, di antaranya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen hingga kepala daerah tak bersengketa dilantik pada tanggal 6 Februari.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    Survei Litbang Kompas: Tingkat kepuasan Prabowo-Gibran 80,9 persen

    Hasil survei terbaru Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang disiarkan di Jakarta, Senin, mengungkap tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

    Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4–10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Dalam hasil survei itu, yang juga dibagikan oleh Tim Media Prabowo di Jakarta, Senin, responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga mencakup mereka yang bukan pemilih pasangan tersebut saat Pilpres 2024.

    Baca selengkapnya di sini.

    100 hari kerja, Presiden tegaskan kebijakan pemerintah prorakyat

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau sekitar 100 hari pertama masa kerja, pemerintahannya membuat berbagai kebijakan yang prorakyat.

    Presiden pun berterima kasih kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang telah bekerja keras membuktikan hasil kerjanya untuk rakyat.

    “Dalam 3 bulan, kita telah memberi bukti kepada rakyat, kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak pada kepentingan negara,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan-arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Kepala OIKN: Presiden targetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.

    Demi mewujudkan itu, Presiden memerintahkan jajarannya, di antaranya OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, yang merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua IKN.

    “Beliau (Presiden, red.) mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor dan huniannya,” kata Kepala OIKN saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    AHY akui tak tahu soal HGB pagar laut saat jabat Menteri ATR/BPN

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak mengetahui tentang sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut di Tangerang, Banten, saat dirinya menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    “Saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu ‘kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk ‘kan 2024,” ujar pria yang akrab disapa AHY tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    AHY menjelaskan bahwa HGB pagar laut tersebut sudah ada sejak 2023, sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Dia mengaku tidak menerima laporan terkait adanya HGB pagar laut saat menduduki jabatan tersebut.

    Baca selengkapnya di sini.

    Wamendagri: 270 kepala daerah dilantik Presiden di Istana pada 6 Februari

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan sekitar 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 rencananya dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 6 Februari 2025.

    Bima menjelaskan bahwa kepala daerah yang dilantik pada 6 Februari itu tergabung dalam pelantikan pertama para kepala daerah yang hasil pemilihannya tidak bersengketa atau tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Insya Allah Pak Prabowo akan melantik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164 B,” kata Wamendagri menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, selepas sidang kabinet.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Isu Politik Sepekan: Survei Kepuasan 100 Hari Presiden Prabowo Subianto hingga Target Swasembada Pangan

    Isu Politik Sepekan: Survei Kepuasan 100 Hari Presiden Prabowo Subianto hingga Target Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik selama sepekan terakhir menarik perhatian pembaca. Berita survei kepuasan kinerja selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta penghematan anggaran pemerintah, Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada pangan tercapai pada akhir 2025,  rencana retret kepala daerah yang akan dilantik, dan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke India.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Survei LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Terbaik 100 Hari Presiden Prabowo
    Program makan bergizi gratis (MBG) dinobatkan sebagai program terbaik dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berdasarkan survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Jumat (24/1/2025).

    Peneliti LSI Ardian Sopa menyebutkan dari sembilan program positif, MBG meraih skor tertinggi sebesar 8,4. Program ini dinilai berdampak langsung pada pengurangan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, dan mendukung kualitas generasi mendatang.

    Survei LSI Denny JA menunjukkan program-program Presiden Prabowo yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, mendapat apresiasi tinggi dari publik.

    2. Mensesneg Jelaskan Arahan Prabowo Soal Penghematan Anggaran untuk Efisiensi
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

    Prasetyo juga menyinggung kemungkinan hasil penghematan anggaran akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) hingga mencapai Rp 100 triliun. Meski belum ada angka pasti, ia menegaskan program ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

    3. Indonesia Siap Capai Swasembada Pangan Akhir 2025
    Selain terkait survei kepuasan 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu politik lainnya yang menjadi perbincangan pembaca, yakni terkait Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir 2025. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Ia mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras, jagung, dan garam. Presiden menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi utama kedaulatan nasional, khususnya di tengah krisis global yang sering memengaruhi rantai pasok dunia.

    4. Wamendagri Bima Arya Ungkap Rencana Retret Kepala Daerah yang Akan Dilantik
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan pemerintah berencana mengadakan retret atau pembekalan bagi kepala daerah yang akan dilantik. Retret ini direncanakan akan dilaksanakan di Magelang dan dirancang dengan kurikulum yang lebih mendalam dibandingkan dengan retret menteri sebelumnya.

    Terkait kemungkinan penggunaan seragam komponen cadangan (komcad) selama retret, Bima menyebutkan hal ini masih dalam tahap diskusi teknis.

    Bima Arya juga menyampaikan pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan berlangsung pada 6 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.

    5. Disaksikan Prabowo dan Modi, Indonesia dan India Teken MoU Kesehatan hingga Digital
    Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan pertukaran lima memorandum of understanding (MoU) kerja sama antara Indonesia dan India dalam pertemuan kenegaraan di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025) siang waktu setempat.

    Kelima MoU tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari bidang kesehatan, penjaminan mutu obat tradisional, pengembangan digital, keselamatan dan keamanan maritim antara badan keamanan laut (Bakamla), serta pertukaran budaya. Kelima MoU itu ditandatangani oleh para menteri terkait dari kedua negara.

    Dalam konferensi pers bersama Modi, Prabowo menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat yang diterima selama kunjungan kenegaraan perdananya ke India.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya terkait survei kepuasan kinerja 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

  • Kemarin, Prabowo tiba di India hingga Megawati soal MBG

    Kemarin, Prabowo tiba di India hingga Megawati soal MBG

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Jumat (24/1), mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India, hingga Megawati Soekarnoputri meminta Pemerintah pastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Tiba di New Delhi, India, Prabowo hadiri Perayaan Hari Republik India

    Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India, pada Kamis malam waktu setempat, untuk menghadiri perayaan Hari Republik India ke-76, serta melaksanakan pertemuan bilateral dengan didampingi para menteri Kabinet Merah Putih.

    Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Jumat dini hari, Presiden Prabowo tiba di Air Force Station (AFS) Palam, New Delhi, Republik India, pada Kamis (23/1) malam.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Puan berterima kasih ke Prabowo kirimkan bunga untuk Megawati

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra yang telah mengirimkan bunga kepada sang ibunda, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, saat berulang tahun ke-78 pada Kamis (23/1).

    Dia menilai pemberian bunga kepada Megawati pada peringatan hari ulang tahun tersebut menunjukkan suatu bentuk perhatian.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Megawati minta Pemerintah pastikan MBG tepat sasaran

    Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Pemerintah memastikan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berlangsung tepat sasaran untuk masyarakat.

    Megawati mengemukakan hal itu ketika menggelar bimbingan teknis tertutup untuk para kader di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Wamendagri pastikan KPK jadi pemateri di retret kepala daerah

    Wamendagri pastikan KPK jadi pemateri di retret kepala daerahWakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi salah satu pemateri dalam retret kepala daerah seluruh Indonesia yang terpilih pada kontestasi Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024.

    Dalam agenda tersebut, dirinya menegaskan KPK akan memberikan materi tentang pentingnya edukasi terkait dengan pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah (pemda). Para kepala daerah pun diharapkan dapat mengikuti semua kegiatan dengan tertib.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. KBRI Singapura fasilitasi penahanan sementara Paulus Tannos

    Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura telah memfasilitasi proses penahanan sementara (provisional arrest) terhadap buronan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT).

    Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyampaikan bahwa penahanan sementara ini merupakan langkah awal dalam proses ekstradisi PT.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri pastikan KPK jadi pemateri di retret kepala daerah

    Wamendagri pastikan KPK jadi pemateri di retret kepala daerah

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Pusat KPK di Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri.

    Wamendagri pastikan KPK jadi pemateri di retret kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 10:04 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi salah satu pemateri dalam retret kepala daerah seluruh Indonesia yang terpilih pada kontestasi Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024.

    Dalam agenda tersebut, dirinya menegaskan KPK akan memberikan materi tentang pentingnya edukasi terkait dengan pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah (pemda). Para kepala daerah pun diharapkan dapat mengikuti semua kegiatan dengan tertib.

    “Jadi mungkin lebih dari seminggu, kira-kira konsepnya begitu, jadi sudah pasti nanti materinya salah satunya adalah pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Bima menambahkan Presiden Prabowo Subianto rencananya akan memilih menggelar kegiatan retret kepala daerah di Kota Magelang, Jawa Tengah.

    Dirinya menjelaskan tujuan utama dilaksanakan retret adalah untuk menyamakan kebijakan visi dan misi antara Pemda dengan pemerintah pusat.

    “Nanti teman-teman kepala daerah akan diundang untuk fokus di sana. Supaya nyambung antara kebijakan pusat dengan visi-visi kepala daerah,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • 9 Prabowo Adakan Retret Kepala Daerah, Wali Kota Terpilih Semarang Agustina: Itu Kewajiban, Bukan Pilihan Regional

    9 Prabowo Adakan Retret Kepala Daerah, Wali Kota Terpilih Semarang Agustina: Itu Kewajiban, Bukan Pilihan Regional

    Prabowo Adakan Retret Kepala Daerah, Wali Kota Terpilih Semarang Agustina: Itu Kewajiban, Bukan Pilihan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Wali Kota
    Semarang
    terpilih
    Agustina Wilujeng
    Pramestuti menyatakan kesiapannya untuk mengikuti
    retret kepala daerah
    sesuai arahan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    “Saya sebagai Wali Kota terpilih, saya kira kalau itu kewajiban ya harus dilaksanakan. Karena itu bukan pilihan. Siap saja lah,” ungkap Agustina di markas DPD PDI-P Jawa Tengah, Panti Marhaen, Kamis (23/1/2025).
    Mantan anggota DPR RI yang berpasangan dengan Iswar Aminuddin ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah.
    “Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah pusat harus satu,” tambahnya.


    Dia menekankan bahwa seluruh kepala daerah di semua level pemerintahan perlu saling berkoordinasi dalam menjalankan program prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
    Sehingga perbedaan politik tidak menjadi penghambat dalam bertugas.
    “Hanya mungkin kita
    ngurus
    rakyat Indonesia di Semarang. Mbak Tika (Dyah Kartika Permanasari) di Kendal. Pak Luthfi mengurus di Jateng. Kalau tidak berkoordinasi, sulit menurut saya. Karena tugas untuk bangsa dan negara tidak lagi melihat partai saja,” jelas Agustina.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana untuk mengadakan retret bagi kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang baru saja dilantik.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa lokasi retret kemungkinan akan diadakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, yang sebelumnya digunakan oleh para menteri untuk agenda serupa.
    Bima juga menambahkan bahwa durasi retret kemungkinan akan lebih dari tujuh hari.
    “Kemungkinan besar di Magelang. Semuanya pasti ada pembekalan,” kata Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.