Bisnis.com, JAKARTA – Rencana retreat kepala daerah menimbulkan pertanyaan di tengah kebijakan pemangkasan anggaran 2025 yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, rencana tersebut bertolak belakang dengan niat pemerintah pusat yang tengah beres-beres dari kegiatan yang berpotensi membebani keuangan negara, sehingga bertentangan dengan langkah efisiensi besar-besaran yang sedang dijalankan.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Wahyu Iskandar pun melihat bahwa pemangkasan anggaran dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas belanja negara dengan mengutamakan program prioritas nasional.
Namun, kata Wahyu, retreat kepala daerah yang selama ini menjadi wadah koordinasi malah dinilai tidak efisien dalam penggunaan anggaran. Besarnya biaya operasional, akomodasi, serta fasilitas yang diperlukan membuat banyak pihak mempertanyakan urgensi kegiatan ini.
“Retreat semacam ini cenderung bersifat seremonial dan lebih menampilkan kesan simbolis daripada memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pemerintahan. Seharusnya, Prabowo lebih fokus pada evaluasi internal secara berkala daripada melakukan evaluasi melalui kegiatan seperti ini,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).
Selain itu, dia melanjutkan bahwa saat ini masih banyak tugas dan fungsi antar kementerian serta lembaga yang bertabrakan, ditambah dengan transisi sumber daya manusia di internal kementerian yang belum sepenuhnya selesai.
Menurutnya, hal tersebut yang seharusnya menjadi prioritas utama Prabowo, karena jika koordinasi internal tidak berjalan optimal, maka efektivitas pemerintahan juga akan terganggu.
Di sisi anggaran, Wahyu menyebut jika retreat ini menggunakan dana dari APBN, ini bertentangan dengan prinsip efisiensi yang selama ini digaungkan oleh Prabowo.
Penyebabnya, kata Wahyu, dalam kondisi saat ini, masih banyak permasalahan birokrasi yang perlu dibereskan, penggunaan anggaran untuk acara seremonial seperti ini berpotensi menjadi pemborosan yang tidak memberikan manfaat konkret.
“Retreat ini terkesan lebih sebagai gimmick politik untuk menunjukkan soliditas kepala daerah di hadapan publik, ketimbang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” pungkas Wahyu.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet pun menyampaikan bahwa jika memperhatikan maksud pembekalan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo menjadi tidak lumrah.
Yusuf meyakini bahwa tanpa adanya retreat pemerintah daerah masih bisa didorong untuk melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat melalui beberapa aturan yang sebenarnya sudah ada seperti misalnya melalui undang-undang harmonisasi keuangan pusat dan daerah.
Aturan ini, kata Yusuf, yang seharusnya cukup untuk menjadi acuan pemerintah daerah untuk melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang akan muncul kedepannya.
Apalagi jika ternyata proses ini menggunakan anggaran negara yang seharusnya dalam proses efisiensi anggaran ini menjadi kurang tepat.
“Saya kira dalam konteks politik anggaran kegiatan ini menambah list in konsistensi apa yang disampaikan oleh presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran,” ujar Yusuf.
Dia menilai bahwa pemerintah sebelumnya di awal transisi melakukan perombakan kabinet dan lembaga dan pemerintah baru juga ikut melakukan penambahan jumlah Kementerian/Lembaga yang juga merupakan bentuk tak selaras dengan niat efisiensi.
“Hal ini, tentu tidak selaras dengan semangat untuk melakukan efisiensi dan saat ini pun pemerintah juga melakukan upaya penghematan dan upaya penghematan ini juga kemudian tidak selaras dengan rencana pemerintah untuk melakukan pembekalan untuk kepala daerah,” pungkas Yusuf.
Untuk Jaga Loyalitas ke Prabowo
Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo pun menilai bahwa retreat memang merupakan program paradox yang berbanding terbalik dengan niat efisiensi.
Berbeda dengan pelaksanaan Retreat Kabinet yang menggunakan dana pribadi Prabowo, tetapi kali ini agenda tersebut akan menelan biaya dari APBN yang justru bersifat pemborosan.
“Akan ada pengeluaran anggaran negara yang besar untuk kepala daerah, padahal efisiensi itu perlu untuk yang sifat produktif dan kebutuhan yang lebih fundamental,” ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.
Karyono pun tak memungkiri ada peluang udang di balik batu yang ingin dicapai pemerintah dengan melakukan agenda retreat tersebut. Bukan sekadar ingin memperkuat sinergitas pusat dan daerah tetapi loyalitas dari kepala daerah kepada orang nomor satu di Indonesia itu.
“Salah satu yang ingin dicapai oleh Prabowo, hampir sama dengan retreat kabinet agar kepala daerah loyal kepada presiden sebagai kepala pemerintahan ada harapan. Padahal loyalitas sebenarnya harus kepada negara dan konstitusi,” imbuh Karyono.
Memang, kata Karyono di sisi lain perlu ada sinergitas antara pusat dan daerah. Mengingat, tidak mudah untuk membangun sinergi. Harapannya agar ada pemaknaan otonomi daerah yang tak kebablasan apabila tujuannya kenegaraan yang senada.
Oleh sebab itu, dia melanjutkan jika pemerintah memang mengincar sinergitas adalah arah yang poisitif, tetapi jika hanya ingin membangun loyalitas kepala daerah untuk pribadi bukan kepada institusi untuk elektoral ke depan amat sangat tidak tepat.
Padahal, menurut Karyono ada banyak forum lain, seperti domain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimpda) untuk memberikan anggaran .
“Sekelas Kepala Daerah cukup dengan arahan, tidak perlu diospek. Dan aturan yang bisa menekankan sinergitas. Misalnya, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi pedoman sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa sejalan dengan program pemerintah. Kalau tidak ada PPHN ini retreat 1.000 kalipun tidak akan ada gunanya,” pungkas Karyono.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menggelar pembekalan atau retreat Kepala Daerah terpilih sebelum Ramadan 2025. Ide tersebut menimbulkan pro-kontra di tengah sikap pemerintah untuk memangkas anggaran kementerian/lembaga pada tahun ini.
Apalagi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan biaya untuk pelaksanaan pembekalan atau retreat Kepala Daerah tidak menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto, melainkan akan menggunakan dana APBN.
Kendati demikian, dia berujar hingga sejauh ini belum ada kepastian besaran pengalokasian anggaran untuk kegiatan retreat tersebut. Namun, Prasetyo menyebut hal ini akan diurus oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memastikan ada dananya.
“Enggak [dana dari Presiden Prabowo] dong, dari Pemerintah. Belum [besaran anggaran], Pak Mendagri [Tito Karnavian yang urus],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).
Lebih lanjut, politikus Gerindra ini mengatakan pihaknya merasa retreat Kepala Daerah ini sangat penting untuk menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga agenda ini perlu dilakukan.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.
“Efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga. Kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak,” pungkasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto masih mengkaji wacana pembekalan atau retreat Kepala Daerah. Rencananya program tersebut akan dilaksanakan dengan dua gelombang.
Dia mengatakan bahwa sejauh ini rencana retreat bagi Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan sebelum Ramadan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah dengan konsep satu gelombang.
“Masih kami akan rapatkan. Bisa sekaligus atau bisa dua gelombang. Ya, kalau jumlahnya tidak sampai 500 [pejabat], ya bisa saja satu gelombang seperti [Retreat Kabinet] kemarin. Namun kalau disatukan, ya mungkin bisa dua gelombang,” tuturnya kepada Bisnis di Gedung Krida Bhakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/1/2025) malam.
Bima pun melanjutkan terkait dengan jumlah hari pelaksanaan, instansinya pun masih mengkaji terkait dengan waktu yang akan ditentukan.
Harapannya, kata Bima, Kepala Daerah tak terlalu lama meninggalkan tugasnya di wilayahnya masing-masing.
“Masih dirumuskan. Masih dirumuskanj lamanya berapa. Karena kita ingin substansinya dapat, efektif,” pungkas Bima.
