Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Isu Politik Terkini: Penegakan Hukum Selama 100 Hari Prabowo hingga Rencana Retret Kepala Daerah di Magelang

    Isu Politik Terkini: Penegakan Hukum Selama 100 Hari Prabowo hingga Rencana Retret Kepala Daerah di Magelang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Minggu (9/2/2025). Berita kepuasan publik terhadap penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan agar waspada terhadap penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian, persiapan pembekalan atau retret kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga efiensi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Survei LSI: 41,6% Publik Nilai Penegakan Hukum Berjalan Positif pada 100 Hari Prabowo
    Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan sebanyak 41,6% masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia berjalan positif dalam 100 hari pertama  pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dari 41,6% masyarakat yang menilai positif itu terdiri atas 4,7% responden menyatakan penegakan hukum berjalan sangat baik, dan 36,9% lagi menyatakan baik. Di sisi lain, terdapat 30,9% masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan sedang atau biasa-biasa saja, sementara 21,7% menilai buruk, dan 3,4% menilai sangat buruk.

    Tren kondisi penegakan hukum nasional pada Januari 2025 mengalami peningkatan 3,2% dibandingkan periode Januari 2024. Pada bulan yang sama tahun lalu, total responden yang menyatakan penegakan hukum baik adalah 38,4%.

    2. Pesan Prabowo pada HPN 2025: Waspada Berita Hoaks dan Ujaran Kebencian
    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-79, yang diperingati setiap 9 Februari. Pada perayaan HPN 2025, Prabowo mengingatkan agar waspada terhadap penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian.

    Mengawali pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    3. Wamendagri: Kepala Daerah Akan Kumpul di Istana Yogyakarta Sebelum Ikuti Retret di Magelang
    Selain berita tentang penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu politik lainnya terkait persiapan pembekalan atau retret kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengunjungi Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Minggu (9/2/2025). Bima Arya mengatakan rencananya pelantikan kepala daerah akan diselenggarakan pada 20 Februari di Jakarta.

    Dikatakan, ada 505 gubernur, bupati dan wali kota yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan selanjutnya akan mengikuti retret kepala daerah di Magelang.

    4. Wakil Ketua MPR: Ikuti Arahan Presiden Prabowo Subianto Terkait Pembangunan IKN
    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengajak semua pihak untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menegaskan tidak perlu ada polemik di ruang publik mengenai anggaran pembangunan IKN, karena Otorita IKN telah memastikan proyek ini akan tetap berlanjut.

    Eddy menekankan saat ini pembangunan IKN diprioritaskan pada penyelesaian kantor legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukungnya. Menurutnya, Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terbaik dalam pembangunan IKN dengan mempertimbangkan segala aspek secara terukur.

    5. Mendikdasmen Pastikan Efisiensi Anggaran Rp 8 Triliun Tidak Sentuh Dana BOS dan PIP
    Efisiensi anggaran senilai Rp 8 triliun di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disebut tidak memengaruhi anggaran pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat hadir dan meresmikan gedung di SMK Mutia, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

    Ia menambahkan, justru efisiensi anggaran akan dilakukan di dalam kementerian dengan melaksanakan penyesuaian ketika rapat dan bepergian dinas luar kota. Abdul Mu’ti menjelaskan, perjalanan dinas akan menggunakan pesawat kelas ekonomi termasuk menteri. Bahkan, apabila menginap akan menggunakan gedung yang dikelola oleh Kemendikdasmen.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya terkait kepuasan publik terhadap penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

  • Kepala Daerah yang dilantik akan ikuti retreat di Magelang

    Kepala Daerah yang dilantik akan ikuti retreat di Magelang

    Wamendagri Bima Arya (tengah jaket hijau) di Istana Kepresidenan Yogyakarta . Foto: Humas Kemendagri RI

    Kepala Daerah yang dilantik akan ikuti retreat di Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 09 Februari 2025 – 17:49 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau persiapan retreat kepala daerah yang akan digelar di Magelang. Jawa Tengah. Bima mengunjungi Istana Kepresidenan Yogyakarta sebagai salah satu opsi sebagai titik kumpul (meeting point), sebelum keberangkatan bersama menuju kota Magelang. Hal ini dijelaskan dalam keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Minggu (9/2/2025).

    “Jadi ada beberapa opsi. Opsinya adalah berkumpul di Yogya. Di Yogya salah satunya adalah titik ini (Istana Kepresidenan Yogyakarta). Tadi Kepala Istana sampaikan sangat berkenan karena memang sudah sangat memungkinkan juga,” kata Bima di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Kelurahan Ngupasan, Kemantrèn Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Menurutnya, pelantikan 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dijadwalkan pada tanggal 20 Februari 2025. Para kepala daerah tersebut merupakan mereka yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) atau perkaranya telah dinyatakan tidak berlanjut berdasarkan putusan dismissal. Pelantikan akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Dijadwalkan 21 [Februari] para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang. Dan kami di Kemendagri, BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia), yang bertanggung jawab untuk menyusun semua rangkaian acara bersama [dengan] Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional). Ini [kami] sedang meninjau, survei opsi-opsi dari lokasi,” terangnya.

    Retreat kepala daerah direncanakan berlangsung selama tujuh hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Magelang dipilih sebagai lokasi karena telah disiapkan oleh Presiden sebagai tempat pembekalan bagi para kepala daerah. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Magelang dinilai memadai serta mendukung efisiensi anggaran.

    “Dimulai dari [retreat] Kabinet Merah Putih, di sana sudah ada tempatnya. Jadi daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, lebih efektif, efisien di situ saja. Karena tenda-tendanya bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri di sana,” ungkapnya.

    Bima juga menjelaskan, materi yang akan disampaikan dalam retreat kepala daerah di antaranya terdiri dari tiga hal. Pertama, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah; kedua, program Asta Cita yang akan dipaparkan oleh para menteri terkait; serta ketiga, pembekalan dari Lemhannas. Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan memberikan pemahaman terkait efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi tersebut.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemendagri Pangkas Durasi Retreat Kepala Daerah Jadi 7 Hari

    Kemendagri Pangkas Durasi Retreat Kepala Daerah Jadi 7 Hari

    Magelang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, pelaksanaan retreat untuk kepala daerah, termasuk bupati, wali kota, dan gubernur yang awalnya direncanakan 14 hari, kini dipadatkan menjadi 7 hari. Penyesuaian durasi ini dilakukan sebagai dampak dari rasionalisasi anggaran.

    Bima Arya menjelaskan, anggaran untuk kegiatan retreat ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah disiapkan sebelumnya. Namun, dengan adanya rasionalisasi anggaran, kegiatan retreat mengalami penyesuaian, termasuk durasinya. 

    “Kami sudah menyiapkan anggaran untuk kegiatan ini, tetapi karena ada rasionalisasi. Maka, kami harus melakukan penyesuaian dan menghitung ulang anggaran tersebut. Kami ingin kegiatan ini tetap efisien dan hemat,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto kepada wartawan pada lokasi retreat di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (9/2/2025).

    Bima Arya mengaku, belum bisa memberikan jumlah nominal anggaran yang digunakan untuk kegiatan retreat serentak bagi 505 kepala daerah tersebut. 

    “Untuk angka pastinya, tentu nanti akan kami sampaikan setelah dilakukan perhitungan ulang, karena ada beberapa kegiatan yang disederhanakan. Karena, retreat ini direncanakan 14 hari, tetapi demi efisiensi maka diputuskan untuk memadatkan jadwalnya,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga meninjau kesiapan lokasi retreat yang berlangsung di Lapangan Golf, Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Pengecekan dilakukan untuk memastikan segala kebutuhan, seperti tenda, kamar tidur, saluran air, listrik, hingga kamar mandi.

    “Kegiatan ini diselenggarakan Lemhanas dan Kemendagri. Kami ingin memastikan kepala daerah dapat memahami tugas dan fungsi mereka dengan baik. Kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang, seperti pengusaha, tokoh agama, dan budayawan. Pembekalan ini bertujuan untuk menyamakan frekuensi mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta untuk mendengarkan arahan dari kementerian terkait,” ujar Wamendagri Bima Arya yang memangkas kegiatan retreat bersama kepala daerah di Indonesia dari 14 hari menjadi 7 hari.

  • Wamendagri: kepala daerah jalani retreat di kompleksAkmil

    Wamendagri: kepala daerah jalani retreat di kompleksAkmil

    Magelang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Ia di Magelang, Jateng, Minggu menyampaikan pelaksanaan pembekalan pada 21-28 Februari 2025 di kompleks Akmil Magelang.

    Ia menyampaikan hal tersebut usai melihat kesiapan-kesiapan akhir menjelang pelaksanaan dari retreat kepala daerah yang berlangsung di kompleks Akmil. Ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur.

    “Jadi direncanakan tanggal 21 Februari 2025 para kepala daerah tiba di sini nanti diterima langsung oleh bapak Gubernur Akmil dan nanti sudah kita susun semuanya, konsep acaranya, pembekalannya dan nanti betul-betul kita harapkan semua kepala daerah akan mengikuti semua,” katanya.

    Ia meminta pada setiap kegiatan diminta nanti untuk disiplin, tepat waktu seperti pihaknya dulu di Kabinet Merah Putih menjalani retreat di sini.

    “Nanti pintu masuk seperti waktu kabinet menjalani retreat, ya tentu di gerbang utama, nanti disambut pula oleh para taruna dan ada prosesi di sana,” ujarnya.

    Ia menjelaskan materi pertama tentu tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah harus paham, yang kedua arahan tentang Astacita dari menteri-menteri terkait yang diundang juga, yang ketiga adalah pembekalan dari Lemhanas yang akan mengawali seluruh rangkaian tentang ketahanan nasional, wawasan nusantara.

    “Jadi kalau dulu kami satu tenda satu orang, ini satu tenda bisa diisi 2-4 kepala daerah. Kami pastikan tadi saluran air, kamar mandi, listrik, kesiapan tenda dan lain-lain, rasanya ini sudah siap,” tuturnya.

    Ia menyampaikan Presiden akan hadir tetapi waktunya menyesuikan agendanya, apakah di awal, akhir atau di tengah.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri simulasi penyelenggaraan retret akmil bagi kepala daerah

    Wamendagri simulasi penyelenggaraan retret akmil bagi kepala daerah

    ANTARA – Sebanyak 505 kepala daerah yang bakal dilantik 20 Februari mendatang, dijadwalkan untuk mengikuti retret atau pembekalan akademi militer (akmil) di Magelang, Jawa Tengah. Untuk menyiapkan kegiatan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya pada Minggu (9/2).melakukan simulasi jalur keberangķatan kepala daerah dari Jakarta ke Yogyakarta hingga tiba di Magelang.(Imam Prasetyo Nugroho/Arif Prada/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Wamendagri: 505 Kepala daerah retret di Magelang selama sepekan

    Wamendagri: 505 Kepala daerah retret di Magelang selama sepekan

    Sudah disiapkan oleh Bapak Presiden, Magelang itu menjadi tempat pembekalan bagi para pimpinan, dimulai dari kabinet Merah Putih

    Yogyakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan sebanyak 505 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan setelah dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta.

    Bima Arya di Kompleks Gedung Agung, Yogyakarta, Minggu, mengatakan retreat di Magelang berlangsung 21 hingga 28 Februari 2025.

    “Sudah disiapkan oleh Bapak Presiden, Magelang itu menjadi tempat pembekalan bagi para pimpinan, dimulai dari kabinet Merah Putih,” ujar dia.

    Bima memastikan retret kepemimpinan di Akmil, Magelang lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya masih bisa digunakan.

    “Daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, ya lebih lebih efektif efisien di situ saja. Karena tenda-tendanya bisa menggunakan yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri,” ucap dia.

    Terkait mekanisme keberangkatan para kepala daerah ke Magelang, Wamendagri menyebutkan ada beberapa opsi yang masih dalam tahap kajian.

    Salah satu skenarionya, kata Bima, kepala daerah berkumpul terlebih dahulu di Gedung Agung Yogyakarta sebelum bertolak ke Magelang bersama-sama menggunakan bus.

    Jika skenario ini diterapkan, dia berharap Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X turut membersamai pelepasan para kepala daerah menuju lokasi pembekalan.

    “Berkumpul di sini kemudian bersama-sama dengan bis ke Magelang gitu. Ini salah satu opsi. Opsi lain bertemu atau berkumpul langsung di Magelang,” tutur Bima.

    Bima menjelaskan retret bakal diisi tiga materi utama yakni pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

    Selain itu, Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan materi khusus terkait efisiensi anggaran bagi kepala daerah.

    Menurut Bima, Kemendagri bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Lemhanas tengah menyusun rangkaian acara tersebut.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: 505 Kepala Daerah Ikut Retret 21-28 Februari di Magelang

    Wamendagri: 505 Kepala Daerah Ikut Retret 21-28 Februari di Magelang

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan pembekalan atau retret kepala daerah akan digelar 21-28 Februari 2025 di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Nantinya sebanyak 505 kepala daerah terpilih akan mengikuti retret.

    “Insyallah direncanakan pelantikan kepala daerah itu di tanggal 20 Februari di Jakarta, ada 505 kepala daerah, gubernur, bupati/wali kota yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo,” kata Bima Arya di Gedung Agung Yogyakarta, dilansir detikJogja Minggu (9/2/2025).

    “Di Magelangnya insyallah sampai tanggal 28 Februari, 7 hari. 21 (Februari) itu check-in di Magelang,” imbuhnya.

    Bima menyebut, usai pelantikan, para kepala daerah akan dikumpulkan di Magelang untuk pembekalan. Retret nantinya akan sama seperti yang sudah dilakukan Menteri Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu.

    “Memang sudah disiapkan oleh Bapak Presiden, Magelang itu menjadi tempat pembekalan bagi para pimpinan, dimulai dari Kabinet Merah Putih, di samping di sana sudah ada tempatnya,” ujarnya.

    Bima mengatakan 505 kepala daerah terpilih tersebut, adalah kepala daerah yang bebas gugatan Mahkamah Konstitusi dan dismissal. Nantinya akan dibahas terkait beberapa materi dalam retret, mulai dari tupoksi hingga Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Materinya itu pertama tentang tupoksi dari para kepala daerah, kedua asta cita yang disampaikan menteri-menteri terkait. Ketiga pembekalan dari Lemhanas,” papar Bima.

    baca selengkapnya di sini.

    (wnv/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wamendagri: Kepala Daerah Akan Kumpul di Istana Yogyakarta Sebelum Ikuti Retret di Magelang

    Wamendagri: Kepala Daerah Akan Kumpul di Istana Yogyakarta Sebelum Ikuti Retret di Magelang

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengunjungi Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Minggu (9/2/2025). Kunjungannya ini dalam rangka membahas persiapan pembekalan atau retret kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Bima Arya mengatakan rencananya pelantikan kepala daerah akan diselenggarakan pada 20 Januari di Jakarta. Dikatakannya ada 505 gubernur, bupati dan wali kota yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan selanjutnya akan mengikuti retret kepala daerah di Magelang.

    “Ini sedang meninjau survei untuk opsi-opsi retret kepala daerah. Mereka mungkin akan berkumpul dahulu di sini (Yogyakarta) sebelum sama-sama berangkat ke Magelang. Jadi ada beberapa opsi,” ujar Bima Arya Minggu (9/2/2025).

    Menurut Bima, Istana Kepresidenan Yogyakarta ini akan menjadi titik temu saja para kepala daerah sebelum berangkat mengikuti retret ke Magelang. Namun demikian, meeting point ini hanya salah satu opsi selain bertemu langsung ke Magelang. 

    “Ini salah satu opsi, selain opsi lain tentunya bertemu atau berkumpul langsung di Magelang. Kami sedang melakukan simulasi dan besok saya kira akan dirapatkan bersama Pak mensesneg di Jakarta,” lanjut Bima. 

    Acara retret kepala daerah akan digelar selama satu pekan dari 21 hingga 28 Januari 2025. 

    “Materinya itu intinya pertama adalah tentang Tupoksi dari para kepala daerah yang kedua Astacita yang disampaikan oleh para menteri-menteri terkait, dan yang ketiga adalah ada pembekelan juga dari Lemhanas,” ujar Bima.

    Sebagimana diketahui pemerintah berencana mengadakan retret atau pembekalan bagi kepala daerah yang akan dilantik. Retret kepala daerah ini direncanakan akan dilaksanakan di Magelang dan dirancang dengan kurikulum yang lebih mendalam dibandingkan dengan retret menteri sebelumnya.

  • Bakal Kembali ke Pemprov Jabar, Pj Wali Kota Hery Antasari Pamit ke PWI Kota Bogor

    Bakal Kembali ke Pemprov Jabar, Pj Wali Kota Hery Antasari Pamit ke PWI Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari dalam waktu dekat ini bakal melepas jabatannya dan kembali bertugas di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).

    Sebelum mengakhiri masa tugasnya sekitar 10 bulan di Kota Bogor, Hery Antasari menyempatkan diri bersilaturahmi sekaligus berpamitan kepada para wartawan di Mako PWI Kota Bogor, Jalan Tirto Adhi Suryo, Kecamatan Tanah Sareal kemarin (7/2).

    Hery Antasari datang dengan berolahraga lari dari rumah dinasnya di kawasan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara menuju Mako PWI Kota Bogor dengan jarak tempuh sekitar 7 kilometer.

    Dalam kesempatan tersebut, Hery Antasari menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pj Wali Kota Bogor.

    “Selama 10 bulan ini, saya merasa terhormat dapat memimpin Pemkot Bogor. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, terutama kepada media dan para wartawan yang telah bekerja sama dengan kami dalam membangun Kota Bogor,” ujar Hery.

    Ia juga berharap bahwa keberlanjutan kepemimpinan di Kota Bogor akan terus memperkuat sinergi antara pemerintah dan media, agar semakin berkembang dengan transparansi yang lebih baik.

    “Kolaborasi, sinergi dan kerjasama yang sudah terbangun di Kota Bogor ini sangat baik. Pentahelix nya sudah terbangun dan tercipta disini, jadi harus dipertahankan,” tutur Hery.

    “Media memiliki peranan penting guna mendukung berbagai pembangunan Kota Bogor kedepan. Jadi, mari bersama sama terus mendukung Pemkot Bogor,” imbuh dia.

    Sementara, Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi atau yang akrab disapa Aldho, turut memberikan apresiasi atas kepemimpinan Hery Antasari.

    “Pemkot Bogor adalah mitra strategis PWI Kota Bogor, dan kami merasakan dukungan penuh serta sinergitas yang luar biasa selama masa kepemimpinan beliau,” ucap dia. (YUD)

  • Wamendagri tegaskan revisi UU Pemilu masih dikaji

    Wamendagri tegaskan revisi UU Pemilu masih dikaji

    Di satu sisi keterwakilan demokrasi harus tetap dijaga kualitasnya, tetapi di sisi lain jangan sampai governability ini terhambat.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Pemerintah masih mengkaji revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

    Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Revisi UU Pemilu yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat.

    Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri menyoroti berbagai isu strategis dalam revisi UU Pemilu.

    Bima Arya menekankan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan kajian komprehensif guna memperbaiki sistem pemilu.

    Menurut dia, sejumlah tantangan masih perlu diatasi seperti tingginya biaya politik, efisiensi sistem, serta besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam setiap pemilu.

    “Kalau kita mendengar di lapangan, baik dari pelaku maupun pemilih, ya kita semua sepakat bahwa pemilu, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilu anggota legislatif, mahalnya luar biasa,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta.

    Dikatakan pula bahwa revisi UU Pemilu diperlukan karena saat ini terdapat dua regulasi berbeda, yakni UU Pemilu dan UU Pilkada. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa tidak boleh ada perbedaan mendasar di antara keduanya.

    Selain itu, menurut dia, masih terdapat sejumlah ketidakselarasan dalam nomenklatur ataupun pasal dan ayat pada kedua UU tersebut sehingga revisi menjadi langkah penting.

    “Artinya memang ini adalah momen yang sangat tepat, sangat tepat untuk melakukan revisi itu. Nah, saat ini Kemendagri membuka ruang bapak/ibu. Saya latar belakangnya orang kampus, sangat terbiasa untuk berdialog, berdebat, dan berdiskusi. Saya percaya bahwa ada proses dialektika yang sangat menentukan output,” ungkapnya.

    Lebih lanjut Wamendagri mengatakan bahwa revisi UU Pemilu tidak boleh hanya berfokus pada isu-isu spesifik seperti mekanisme pemilihan langsung atau tidak langsung maupun kepentingan politik tertentu.

    Namun, lanjut dia, diskusi suatu keharusan dalam kerangka yang lebih luas guna menciptakan sistem politik yang lebih stabil dan efektif.

    Wamendagri menegaskan bahwa revisi UU Pemilu harus tetap berorientasi pada penguatan sistem presidensial, selaras dengan prinsip otonomi daerah, serta berkontribusi pada peningkatan efektivitas sistem politik dan kualitas representasi rakyat.

    “Teman-teman penstudi ilmu politik, partai politik, kepemiluan pasti sangat paham, tantangan terbesar sepanjang masa adalah menyeimbangkan governability (kemampuan memerintah) dengan representativeness (keterwakilan),” kata Bima.

    Di satu sisi, menurut dia, keterwakilan demokrasi harus tetap dijaga kualitasnya, tetapi di sisi lain jangan sampai governability ini terhambat.

    Bima juga menekankan pentingnya merancang sistem politik yang dapat memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, partai politik, harus mampu menjaga integrasi nasional, bukan malah memicu disintegrasi.

    Ia menekankan kembali bahwa rencana revisi ini masih dalam tahap kajian di Kemendagri. Sementara itu, DPR RI juga tengah menyusun draf revisinya.

    “Kami masih saling berkoordinasi untuk kemudian membicarakan di DPR. Akan tetapi, proses diskursus itu harus berjalan,” ujarnya.

    Selain itu, Bima juga mengenang kunjungannya ke USU sekitar 20 tahun lalu saat masih aktif sebagai pengamat politik.

    Pada kesempatan itu, dia mengapresiasi perkembangan Kota Medan yang makin pesat, terutama dalam hal pelayanan publik.

    “Jadi, sangat nyaman sekali, Medan ini makin lama makin kayak Singapura. Jadi, mudah-mudahan pemimpin baru, wali kota baru, gubernur baru bisa membawa Medan lebih maju lagi, lebih beradab lagi, lebih berkah bagi semua,” pungkas Bima.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025