Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Antusias Nantikan Retreat Kepala Daerah, Rudy Susmanto: Udah Gak Sabar!

    Antusias Nantikan Retreat Kepala Daerah, Rudy Susmanto: Udah Gak Sabar!

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto mengungkapkan, ketidaksabarannya untuk berangkat kegiatan retreat kepala daerah.

    Rudy mengatakan, kegiatan retreat tersebut nantinya akan diberikan wawasan kebangsaan bagi para kepala daerah yang akan hadir bersamanya.

    “Kami cukup semangat, udah ga sabar pengen berangkat retreat bareng gubernur jawa barat (terpilih) karena disitulah kita diberikan wawasan kebangsaan yang tentunya ini sebagai kalau handphone dicas ulang,” kata Rudy kepada awak media, pada Rabu (12/2).

    BACA JUGA:Jelang Retreat Kepala Daerah, Gubernur Jawa Barat Terpilih Sebut Tak Perlu Siapkan Apapun

    Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan perjuangan, pembangunan, dan kebijakan dengan pemerintah pusat.

    “Sebab nanti kita memimpin wilayah kabupaten, kota, provinsi porsi perjuangannya, arah pembangunanya, kebijakannya selaras dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan retreat akan berlangsung pada 21 hingga 28 Februari mendatang di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    BACA JUGA:Jelang Retreat Kepala Daerah, Gubernur Jawa Barat Terpilih Sebut Tak Perlu Siapkan Apapun

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan retreat kepala daerah di Akmil Magelang tepat satu hari setelah pelantikan berlangsung.

    Akmil Magelang dipilih sebagai lokasi retreat karena dinilai memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan pembekalan bagi kepala daerah.

    Adapun Wamendagri Bima Arya menyampaikan, materi yang akan diterima oleh para kepala daerah meliputi tugas pokok dan fungsi, program Asta Cita, dan pembekalan dari Lemhanas.

  • Jelang Retreat Kepala Daerah, Gubernur Jawa Barat Terpilih Sebut Tak Perlu Siapkan Apapun

    Jelang Retreat Kepala Daerah, Gubernur Jawa Barat Terpilih Sebut Tak Perlu Siapkan Apapun

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat terpilih berkelakar telah siap mengikuti retreat kepala daerah tanpa harus mempersiapkan apapun.

    Dedi Mulyadi mengatakan, dirinya akan menghadiri kegiatan retreat kepala daerah yang dilaksanakan di Akmil Magelang, pada 21 hingga 28 Februari mendatang.

    “Ya ikut dong, masa engga ikut,” kata Dedi di The Hotel Alana, Kabupaten Bogor, pada Rabu (12/2).

    BACA JUGA:Ngatiyana Sambut Positif Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta, Siap Ikuti Retreat di Magelang

    Ia mengungkapkan, sudah terbiasa dengan latihan fisik hingga membaca buku. Sehingga, tidak perlu mempersiapkan apapun menjelang kegiatan tersebut.

    “Saya biasa lari, biasa push up, biasa sit up, jadi ga ada persiapan, terus biasa baca buku, dan biasa mendengarkan orang menyampaikan paparan,” ungkapnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan retreat kepala daerah di Akmil Magelang, tepat satu hari setelah pelantikan berlangsung.

    BACA JUGA:Pemkot Cimahi Pastikan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada 6 Februari 2025

    Akmil Magelang dipilih sebagai lokasi retreat karena dinilai memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan pembekalan bagi kepala daerah.

    Sebagai informasi, Wamendagri Bima Arya menyampaikan, materi yang akan diterima oleh para kepala daerah meliputi tugas pokok dan fungsi, program Asta Cita, dan pembekalan dari Lemhanas.

  • Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang, Hasto: untuk Selaraskan Visi-Misi Presiden – Page 3

    Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang, Hasto: untuk Selaraskan Visi-Misi Presiden – Page 3

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Pembekalan itu digelar pada 21-28 Februari 2025.

    Ia menyampaikan hal tersebut usai melihat kesiapan-kesiapan akhir menjelang pelaksanaan dari retreat kepala daerah yang berlangsung di kompleks Akmil. Ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur.

    “Jadi direncanakan tanggal 21 Februari 2025 para kepala daerah tiba di sini nanti diterima langsung oleh bapak Gubernur Akmil dan nanti sudah kita susun semuanya, konsep acaranya, pembekalannya dan nanti betul-betul kita harapkan semua kepala daerah akan mengikuti semua,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (9/2/2024).

    Ia meminta pada setiap kegiatan diminta nanti untuk disiplin, tepat waktu seperti pihaknya dulu di Kabinet Merah Putih menjalani retreat di sini.

    “Nanti pintu masuk seperti waktu kabinet menjalani retreat, ya tentu di gerbang utama, nanti disambut pula oleh para taruna dan ada prosesi di sana,” ujarnya.

    Ia menjelaskan materi pertama tentu tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah harus paham, yang kedua arahan tentang Astacita dari menteri-menteri terkait yang diundang juga, yang ketiga adalah pembekalan dari Lemhanas yang akan mengawali seluruh rangkaian tentang ketahanan nasional, wawasan nusantara.

    “Jadi kalau dulu kami satu tenda satu orang, ini satu tenda bisa diisi 2-4 kepala daerah. Kami pastikan tadi saluran air, kamar mandi, listrik, kesiapan tenda dan lain-lain, rasanya ini sudah siap,” tuturnya.

    Ia menyampaikan Presiden Prabowo akan hadir tetapi waktunya menyesuikan agendanya, apakah di awal, akhir atau di tengah.

  • VIDEO: Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Bima Arya Soal Persiapan Retreat Kepala Daerah

    VIDEO: Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Bima Arya Soal Persiapan Retreat Kepala Daerah

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan retreat kepala daerah akan tetap dilakukan pada 21-28 Februari 2025, meski pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Bima Arya mengatakan retreat tersebut justru jauh menghemat anggaran.

    Ringkasan

  • PDI-P Beri Pembekalan ke Kepala Daerah Sebelum Retreat Bareng Prabowo

    PDI-P Beri Pembekalan ke Kepala Daerah Sebelum Retreat Bareng Prabowo

    PDI-P Beri Pembekalan ke Kepala Daerah Sebelum Retreat Bareng Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kepala daerah
    dan wakil
    kepala daerah
    terpilih dari PDI Perjuangan mengikuti pengarahan dari DPP partai pada Rabu (12/2/2025) hari ini secara daring.
    Sekretaris Jenderal
    PDI-P
    Hasto Kristiyanto mengatakan, pengarahan ini merupakan bekal bagi kepala daerah sebelum mengikuti pembekalan dari Presiden
    Prabowo Subianto
    dalam retreat di Akademi Militer, Magelang.
    “Kemudian kami laporkan bahwa ini juga sebagai pembekalan agar nanti ketika mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dengan seluruh jajaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan di Magelang,” kata Hasto saat membuka acara di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.
    PDI-P berharap, setelah mengikuti pengarahan ini, para kepala dan wakil kepala daerah terpilih sudah memiliki bekal dalam suatu konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Hasto menjelaskan bahwa konsep NKRI berarti Indonesia bukan negara federal, melainkan kesatuan.
    “Sehingga seluruh pemerintah daerah, tentu meskipun mereka dipilih secara langsung dan memiliki suatu visi misi dalam suatu kebijakan nasional, pembangunan negara harus meletakkan dalam suatu kesadaran sistem politik kita, bentuk negara kita,” ujarnya.
    Hasto juga mengingatkan bahwa presiden adalah pemimpin bagi Indonesia karena ia telah dipilih secara langsung oleh rakyat.
    “Negara kita telah berbentuk Republik dan dipimpin oleh Presiden. Meskipun Presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi ini adalah suatu mekanisme demokrasi tentang bagaimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung dan mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk masa jabatan 5 tahun,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Hasto juga menegaskan bahwa visi-misi presiden dan wakil presiden mengikat seluruh kepala daerah terpilih.
    Untuk itu, PDI-P pun berharap visi misi tersebut dapat diwujudkan hingga pembangunan di daerah selama lima tahun ke depan.
    “Dengan adanya pembekalan ini, maka nantinya akan ada untuk saling mengintegrasikan,” sambung Hasto.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa
    retret kepala daerah
    terpilih akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, sama seperti para menteri Kabinet Merah Putih.
    Bima mengatakan, lokasi tersebut dipilih langsung oleh Presiden Prabowo karena fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pembekalan sudah tersedia dan bisa langsung digunakan sehingga akan lebih efisien.
    “Dimulai dari (retret) Kabinet Merah Putih, di sana sudah ada tempatnya. Jadi daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, lebih efektif dan efisien di situ saja,” ujar Bima Arya dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).
    “Karena tenda-tendanya bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri di sana,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pramono Anung-Rano Karno Dilantik 20 Februari 2025 Megapolitan 11 Februari 2025

    Pramono Anung-Rano Karno Dilantik 20 Februari 2025 Megapolitan 11 Februari 2025

    Pramono Anung-Rano Karno Dilantik 20 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pramono Anung-
    Rano Karno
    akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada 20 Februari 2025.
    Kesuanya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, bersamaan dengan pelantikan kepala daerah lain se-Indonesia.
    “Ya betul. (Pelantikan) sama, tanggal 20 (Februari) semua,” ucap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat dihubungi
    Kompas.com
    , Selasa (11/2/2025).
    Pelantikan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta semula dijadwalkan digelar pada 6 Februari 2024.
    Kemudian, pelantikan sempat direncanakan bergeser ke rentang 18-20 Februari 2025 sebelum akhirnya dipastikan pada 20 Februari.
    “Ini ada pengumuman terbaru bahwa pelantikan yang sedianya 6 Februari, menjadi 18 sampai 20. Ya, jadi kemungkinan 18, kemungkinan 19, kemungkinan 20,” ucap Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin dalam rapat Badan Musyawarah di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (31/1/2025).
    Khoirudin menduga perubahan jadwal ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai daerah di Indonesia.
    Menurutnya, ada sekitar 200 Pilkada yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
    Setelah proses penyelesaian sengketa rampung, pelantikan kepala daerah di seluruh Indonesia akan dilakukan bersamaan pada rentang waktu tersebut.
    “Kalau tanggal 6 kemarin, asumsi saya hanya yang tidak bersengketa, tanggal 18-20 asumsi saya, ini asumsi saya pribadi ya, mungkin setelah yang bersengketa selesai, jadi seluruh Indonesia satu kali pelantikan. Asumsi ya barangkali,” kata Khoirudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons PDIP Soal Wacana Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Besar-besaran

    Respons PDIP Soal Wacana Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Besar-besaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menuturkan retreat kepala daerah diperlukan agar para kepala daerah itu bisa mendapatkan arahan dan tujuan dari pemerintah pusat secara langsung.

    Akan tetapi, dia enggan berkomentar banyak mengenai pendapatnya soal pelaksanaan retreat kepala daerah yang dilakukan di tengah-tengah efisiensi anggaran 2025.

    “Nilai sendiri saja apa itu efisiensi apa nggak. Presiden butuh [retreat] untuk supaya kepala daerah mendapatkan langsung first hand apa yang ada dalam pikiran presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Menurut legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini, sebenarnya banyak program pemerintah pusat yang berimplikasi langsung terhadap daerah. Program-program ini pun dianggapnya berpengaruh terhadap anggaran daerah.

    “Seperti pemotongan anggaran, lalu gotong royong untuk dana makan bergizi gratis, ya kan semua perlu, supaya nanti tentu implikasinya juga terhadap belanja daerah,” urainya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengklaim bahwa kegiatan pembekalan atau Retreat bagi Kepala Daerah merupakan bentuk efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

    Menurut Bima, program ini justru menghemat anggaran dibandingkan dengan metode pembekalan sebelumnya. Karena jadi tak perlu mengadakan secara berulang kali. 

    “Sebetulnya justru ini efisiensi. Tadinya pembekalan kepala daerah dilakukan beberapa kali dan dalam durasi lebih lama. Contohnya, pembekalan di Lemhannas bisa memakan waktu hingga dua bulan, sementara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri juga ada program serupa. Nah, sekarang ini disatukan dalam satu minggu saja, jadi jauh lebih hemat,” tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

  • Wamendagri: Pembekalan kepala daerah agenda rutin

    Wamendagri: Pembekalan kepala daerah agenda rutin

    Pembekalan kepala daerah ini kegiatan rutin sejak dulu. Ada rangkaian program pembekalan bagi kepala daerah terpilih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa pembekalan kepala daerah merupakan agenda rutin yang sudah dilakukan sejak lama.

    “Pembekalan kepala daerah ini kegiatan rutin sejak dulu. Ada rangkaian program pembekalan bagi kepala daerah terpilih,” kata Bima saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai institusi yang bertugas mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan suatu kementerian atau pemerintah daerah menyelenggarakannya selama dua minggu.

    Sementara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) melakukan pembekalan selama satu hingga dua bulan.

    Bima menegaskan pembekalan kepala daerah dalam bentuk retret di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang sangat penting, lantaran tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pemerintahan.

    “Juga penting untuk sinkronisasi kebijakan pusat daerah,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pelaksanaan retret kepala daerah dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama akan diikuti sebanyak 505 kepala daerah.

    Retret akan dilaksanakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025. Retret dilaksanakan usai kepala daerah tersebut dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta.

    Sementara itu, retret gelombang kedua akan melibatkan 40 kepala daerah sebagai pesertanya. Pelaksanaan retret gelombang kedua juga menunggu pelantikan kepala daerah berdasarkan hasil putusan MK.

    Adapun Kabinet Merah Putih sempat mengikuti retret yang dihadiri Presiden Prabowo di Akmil, Magelang, Jateng, pada 24-27 Oktober 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: Retret kepala daerah ikuti kebijakan efisiensi anggaran

    Wamendagri: Retret kepala daerah ikuti kebijakan efisiensi anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 menyesuaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.

    Dia mengungkapkan semula kegiatan ini direncanakan selama 14 hari. Kendati demikian, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran berubah menjadi 7 hari.

    “Tadinya bahkan acara Magelang ini direncanakan 14 hari. Sekarang kita pangkas jadi 7 hari. Dipadatkan dan dibuat lebih efisien,” kata Bima saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Saat ditanyakan terkait jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pelaksanaan retret di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Bima menuturkan bahwa biayanya masih dihitung.

    “Biaya sedang disesuaikan agar sesuai dengan kebijakan efisiensi,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengatakan retret dibutuhkan agar para kepala daerah mengetahui pikiran atau visi Presiden Prabowo Subianto secara langsung untuk menjalankan program pemerintah pusat.

    Menurutnya, banyak program pemerintah pusat yang berimplikasi kepada daerah, seperti efisiensi anggaran, hingga makan bergizi gratis.

    “Kan semua perlu supaya ada, nanti tentu ada implikasinya terhadap belanja daerah kan,” tambah Deddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Sebagai informasi, pelaksanaan retret kepala daerah dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama akan diikuti sebanyak 505 kepala daerah.

    Retret akan dilaksanakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025. Retret dilaksanakan usai kepala daerah tersebut dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta.

    Sementara itu, retret gelombang kedua akan melibatkan 40 kepala daerah sebagai pesertanya. Pelaksanaan retret gelombang kedua juga menunggu pelantikan kepala daerah berdasarkan hasil putusan MK.

    Adapun Kabinet Merah Putih sempat mengikuti retret yang dihadiri Presiden Prabowo di Akmil, Magelang, Jateng, pada 24-27 Oktober 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025