Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret di Akmil

    Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret di Akmil

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M Prananda Prabowo (kiri) memberikan pengarahan kepada kader partai yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025). ANTARA FOTO/Monang Sinaga/nym.

    Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret di Akmil
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 06:01 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2). 

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Setelah pelantikan pada Kamis, sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa retret kepemimpinan di Akmil lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya masih bisa digunakan.

    Retret akan diisi tiga materi utama, yakni pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait dengan Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Selain itu, Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan materi khusus terkait dengan efisiensi anggaran bagi kepala daerah.

    Sumber : Antara

  • 47 Kepala Daerah Absen dalam Retret di Magelang

    47 Kepala Daerah Absen dalam Retret di Magelang

    Magelang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa sebanyak 47 kepala daerah tidak hadir dalam kegiatan pembekalan atau retret di Lembah Tidar, kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

    Bima Arya menjelaskan di antara mereka yang absen, terdapat enam kepala daerah yang memberikan alasan ketidakhadiran karena alasan sakit atau keperluan keluarga.

    “Jadi, yang tidak datang mungkin disebabkan oleh keterlambatan, hambatan perjalanan, atau alasan lainnya. Total, ada 47 kepala daerah yang belum hadir. Saat ini, kami masih mendalami penyebab ketidakhadiran mereka,” kata Bima kepada wartawan di Akmil, Magelang, pada Jumat (21/2/2025).

    Lebih lanjut, Bima mengungkapkan ia belum mengetahui secara pasti siapa saja kepala daerah yang absen karena pendataan masih berlangsung. Ia juga mempertanyakan apakah ketidakhadiran ini terkait dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta beberapa kader PDIP menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDIP, seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Semarang Agustina Wuliajeng, terlihat tidak hadir dalam acara tersebut.

    Bima Arya menegaskan tidak ada pemberitahuan resmi terkait ketidakhadiran mereka, yang bisa saja disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk terlambat atau ketidaksediaan untuk hadir tepat waktu.

    Di sisi lain, Bima meminta kepala daerah yang dipastikan tidak dapat hadir untuk mengirimkan perwakilan, seperti wakil kepala daerah atau sekretaris daerah, agar tetap mengikuti rangkaian acara tersebut. Ia menekankan kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang program-program pusat dan untuk melakukan sinkronisasi antara pusat dan daerah.

    “Apabila ada yang diizinkan untuk tidak hadir, mereka dapat mengirimkan wakilnya. Program ini sangat penting agar kepala daerah dapat memahami kebijakan pusat dan melakukan sinkronisasi dengan kebijakan daerah,” tambahnya.

    Terakhir, Bima mengungkapkan sebanyak 448 kepala daerah hadir mengikuti retret dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari jumlah tersebut, 19 peserta memerlukan pengawasan medis khusus karena kondisi kesehatan mereka, termasuk setelah menjalani operasi atau memiliki penyakit serius.

    “Sebanyak 19 peserta retret kepala daerah yang hadir diberi tanda gelang merah karena kondisi kesehatannya membutuhkan perhatian khusus. Meskipun demikian, mereka memutuskan untuk tetap hadir,” tutup Bima.

  • Gubernur Lemhannas berikan materi dalam retret kepala daerah

    Gubernur Lemhannas berikan materi dalam retret kepala daerah

    Materi tentang wawasan kebangsaan ini sangat penting bagi kepala daerah untuk kembali diingatkan akan tujuan berbangsa dan bernegara.

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily dijadwalkan akan memberikan pembekalan soal geopolitik, sejarah perjuangan bangsa, empat konsensus kebangsaan, ketahanan nasional, hingga kewaspadaan nasional dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Materi tersebut diberikan agar para kepala daerah memiliki bekal pengetahuan soal wawasan kebangsaan dan sejarah.

    “Materi tentang wawasan kebangsaan ini sangat penting bagi kepala daerah untuk kembali diingatkan akan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana cita-cita Proklamasi 1945,” ujar Ace Hasan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Menurut Hasan, nilai-nilai kebangsaan harus dipahami seluruh kepala daerah karena menjadi landasan utama mereka sebagai pemimpin.

    Landasan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, lanjut Ace, akan mendorong pemimpin untuk membuat kebijakan yang selalu berpihak kepada masyarakat.

    Dengan penjelasan kondisi geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi, Ace berharap kepala daerah dapat mengantisipasi serta memitigasi dampaknya dalam pengambilan kebijakan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    Dengan adanya pembekalan itu, dia mengharapkan pemimpin daerah tersebut makin mempunyai fondasi yang kuat dalam melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus mendukung program pemerintah pusat.

    Dikatakan bahwa materi-materi tersebut akan diberikan pada hari pertama dan hari kedua retret kepala daerah. Selanjutnya, materi akan diberikan oleh beberapa menteri di Kabinet Merah Putih.

    Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, 21—28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat, menyebutkan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah. Namun, yang datang sebanyak 456 kepala daerah, atau sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, sebanyak 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah, artinya kodisi fisiknya memerlukan atensi seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kami izinkan,” kata Bima Arya.

    Dijelaskan bahwa kepala daerah yang diberikan gelang merah dipersilakan mengikuti retret, tetapi dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu.

    Wamendagri menyebutkan terdapat enam kepala daerah yang telah menyampaikan surat izin kepada panitia karena tidak bisa hadir karena sakit.

    “Dari enam kepala daerah itu, karena memang sakit, jadi dapat memahami ketidakhadiran mereka,” katanya.

    Meski demikian, karena kegiatan retret sangat penting untuk memastikan program-program pusat sinkron dengan program daerah, kata Bima Arya, harus ada pengganti dari kepala daerah yang tidak bisa hadir.

    “Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga stakeholder kabupaten/kota masing-masing. Oleh karena itu, bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya,” katanya.

    Ia menuturkan bahwa kegiatan retret ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah serta memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lainnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sebanyak 456 kepala daerah ikuti retret di Akmil Magelang

    Sebanyak 456 kepala daerah ikuti retret di Akmil Magelang

    Magelang (ANTARA) – Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat, menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kodisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Dia mengatakan kepala daerah yang diberikan gelang merah dipersilakan mengikuti retret namun dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu.

    Ia menyebutkan terdapat ada enam kepala daerah yang telah menyampaikan surat izin kepada panitia karena tidak bisa hadir, karena sakit.

    “Dari enam kepala daerah itu karena memang sakit jadi dapat memahami ketidakhadiran mereka,” katanya.

    Namun demikian, ia menyampaikan karena kegiatan retret sangat penting untuk memastikan program-program pusat sinkron dengan program daerah maka harus ada pengganti dari kepala daerah yang tidak bisa hadir.

    “Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga stakeholder kabupaten atau kota masing-masing, oleh karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cetak Sejarah Baru, Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin Resmi Bertugas

    Cetak Sejarah Baru, Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin Resmi Bertugas

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mencetak sejarah baru dalam jejak pemerintahan dan perpolitikan di Kota Hujan. Dia menghapus mitos Wakil Wali Kota selalu gagal “naik level” menjadi Wali Kota.

    Hal itu diungkapkannya dalam acara inaugurasi di Balai Kota Bogor, Kamis (20/2/2025).

    Usai dilantik di Jakarta, Dedie Rachim dan Wakilnya Jenal Mutaqin langsung mengikuti rangkaian acara tersebut.

    BACA JUGA: Dedie A Rachim Teguhkan Visi Misi untuk Bogor Beres Bogor Maju

    Saat tiba di Kota Bogor, Dedie-Jenal langsung disambut meriah ribuan pelajar dan warga yang sudah berdiri di sepanjang Jalan Otista hingga Jalan Ir. H. Juanda. Mereka membawa bendera dan aneka spanduk bertuliskan selamat kepada keduanya.

    Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin bersama para istrinya di Plaza Balai Kota Bogor. (Foto: Diskominfo Kota Bogor)

    Di Jalan  Ir. H. Juanda, Dedie-Jenal turun dan diberi hormat oleh enam camat dan 68 lurah se-Kota Bogor. Mereka kemudian berjalan kaki bersama diiringi pasukan Drumband Pusdikzi, Pasukan Purna Paskibraka Indonesia (PPI), duta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor hingga masuk ke area Balai Kota.

    Di Balai Kota, Dedie-Jenal disambut Mantan Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari bersama para Forkopimda serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    BACA JUGA: 100 Hari Kerja Bupati, Ibu Kota Bogor Barat dan Timur Jadi Fokus Utama!

    Rangkaian Inaugurasi kemudian dilanjutkan dengan orasi politik yang disampaikan Dedie Rachim.

    Dalam kesempatan itu ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2024.

    “Relawan adalah jantung hati saya. Meskipun banner sedikit yang penting kita semangat dan menang,” ucap Dedie.

    Dia juga berterima kasih kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor periode 2014-2024.

    Menurutnya, Bima Arya merupakan gurunya dalam dunia politik. Bima Arya disebut Dedie Rachim telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan kepadanya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

  • Dedie A Rachim Teguhkan Visi Misi untuk Bogor Beres Bogor Maju

    Dedie A Rachim Teguhkan Visi Misi untuk Bogor Beres Bogor Maju

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim membeberkan visi misi dalam masa kepemimpinannya untuk lima tahun ke drpan di hadapan para wakil rakyat, Kamis (20/2) Malam.

    Dirinya mengaku optimis, bahwa dengan semangat kebersamaan, visinya dengan tagline ‘Bogor Beres, Bogor Maju’ dapat terwujud dan mampu mengatasi berbagai tantangan kota secara tuntas.

    Dalam visi ‘Bogor Beres, Bogor Maju’ diwujudkan melalui tiga misi, yakni Bogor Cerdas, Bogor Sehat Sejahtera, dan Bogor Lancar.

    Pada misi Bogor Cerdas, pihaknya berkomitmen memastikan ketersediaan fasilitas serta akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, sekaligus memberdayakan lembaga pendidikan formal dan nonformal, termasuk swasta.

    BACA JUGA: 100 Hari Kerja Bupati, Ibu Kota Bogor Barat dan Timur Jadi Fokus Utama!

    Pada misi Bogor Sehat Sejahtera, ia berkomitmen memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    “Bogor Sejahtera juga mencerminkan komitmen dalam meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur,” ungkap Dedie dikutip Jumat (21/2).

    Ia menambahkan, dalam misi Bogor Lancar, dirinya bersama wakilnya Jenal Mutaqin berkomitmen menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan serta mengoptimalkan fasilitas publik.

    “Pencapaian visi dan misi Kota Bogor lima tahun ke depan ini membutuhkan kolaborasi erat dengan DPRD Kota Bogor, yang memiliki tiga fungsi strategis, yakni legislasi (kebijakan), pengawasan, dan budgeting (penganggaran),” tutur Dedie.

    BACA JUGA: Usai Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bogor, DPD Golkar Kabupaten Bogor Gelar Syukuran

    Untuk itu, mantan pejabat KPK ini menilai, dukungan politik dari DPRD Kota Bogor sangat penting.

    Sebab, sambung dia, sesuai peraturan perundangan, penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemda dan DPRD berdasarkan asas otonomi daerah.

    “Mari berjalan bersama, berkolaborasi, dan mengupayakan yang terbaik demi kemajuan Kota Bogor,” pungkasnya. (YUD)

  • Kepala Daerah Kader PDIP Tidak Ikut Retret, Wamendagri Sebut Ada Sanksi

    Kepala Daerah Kader PDIP Tidak Ikut Retret, Wamendagri Sebut Ada Sanksi

    Magelang, Beritasatu.com – Sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan menunda ikut retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, karena ada instruksi langsung dari ketua umum Megawati Soekarnoputri. Adakah sanksi dari pemerintah?

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tetang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

    Bima mengatakan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah tidak ikut retret yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, Kemendagri kemungkinan akan memberikan sanksi.

    “Sanksinya itu lebih kepada aturan kepanitian saat ini. Jadi di undang-undang itu tidak ada berujung hal-hal lain secara hukum konsekuensinya enggak ada,” kata Bima saat konferensi pers di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

    Kemendagri memberi waktu kepada semua kepala daerah untuk hadir dalam retret hingga pukul 15.00 WIB hari ini. Setelah waktu tersebut, akan didata kemudian akan disampaikan sikap resmi pemerintah.

    “Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari,” ucapnya.

    Bima menjelaskan pihaknya akan menyampaikan terkait status dan kemungkinan sanksi yang berikan dari kepala daerah yang tidak hadir dalam retret, setelah semua data kehadiran terkumpul.

    “Statement itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya. Belum ada yang datang di sini. Nanti begitu datanya sudah lengkap, baru kami akan sampaikan pernyataan tadi yang disampaikan oleh teman-teman,” tutupnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan retret ke Magelang.

    Instruksi ini dikeluarkan menyikapi dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). 

    “Diinstruksikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” bunyi surat instruksi ketum PDIP terkait retret kepala daerah. 

  • Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Wamendagri: Ditunggu sampai Pukul 15.00 WIB

    Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Wamendagri: Ditunggu sampai Pukul 15.00 WIB

    Magelang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto merespons instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partainya tidak ikut retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Arya menjelaskan retret kepala daerah merupakan kegiatan yang berlandaskan hukum karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tetang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    “Jadi ada landasan hukumnya ada pengawasan ada peningkatan kapasitas para aparatur daerah jadi undang-undang mengamanatkan itu,” kata Bima saat konferensi pers di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

    Meski demikian, Bima mengatakan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak ikut retret. Namun, Kemendagri kemungkinan akan memberikan sanksi.

    Sikap resmi dari Kemendagri akan disampaikan setelah data kehadiran terkumpul pada pukul 15.00 WIB.

    “Sanksinya itu lebih kepada aturan kepanitian saat ini. Jadi di undang-undang itu tidak ada berujung hal-hal lain secara hukum konsekuensinya enggak ada,” jelasnya.

    “Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari,” ucapnya.

    Bima menjelaskan pihaknya akan menyampaikan terkait status dan kemungkinan sanksi yang berikan dari kepala daerah yang tidak hadir dalam retret, setelah semua data kehadiran terkumpul.

    “Statement itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya. Belum ada yang datang di sini. Nanti begitu datanya sudah lengkap, baru kami akan sampaikan pernyataan tadi yang disampaikan oleh teman-teman,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan retret ke Magelang.

    Instruksi ini dikeluarkan menyikapi dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). 

    “Diinstruksikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” bunyi surat instruksi ketum PDIP itu. 

    Poin kedua dalam instruksi tersebut adalah meminta kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call. Instruksi harian ketua umum itu langsung ditanda tangani Megawati Soekarnoputri.

  • Selama 7 Hari Retret Kepala Daerah, 40 Menteri dan Presiden Bakal Jadi Pembicara

    Selama 7 Hari Retret Kepala Daerah, 40 Menteri dan Presiden Bakal Jadi Pembicara

    Liputan6.com, Magelang – Pelaksanaan retret kepala daerah pada 21-28 Februari 2025 di Magelang akan dihadiri 40-an menteri Kabinet Merah Putih. Mereka akan mengisi banyak kegiatan pembelajaran di ruang-ruang kelas. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir dan memberikan materi pada dua hari terakhir retret.

    “Pemateri akan berasal Menteri Koordinator beserta jajarannya dan para menteri terkait. Lalu ada pemateri dari widyaiswara dari Lemhanas dan Kemendagri,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, Jumat (21/2/2025) di Magelang.

    Bima menjelaskan, akan hadir sebanyak 40 menteri yang akan memberikan materi yang berbeda dan saat ini pihaknya tengah menyesuaikan jadwalnya.

    Termasuk nantinya, saat ini tengah konfirmasi kehadirannya, salah satu Presiden untuk bisa memberikan materi terkait pengalamannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Sedangkan Presiden Prabowo Subianto menurut Bima dijadwalkan hadir di dua hari terakhir pelaksanaan retret. Nantinya apakah Presiden akan bergabung dalam kegiatan parade senja bersama 503 kepala yang terdaftar ikut retret, Bima menegaskan hal itu tergantung jadwal.

    “Nanti teknis dan jam kehadiran Presiden Prabowo pasti akan kita komunikasikan,” jelasnya.

    Bakal berlangsung mulai hari ini, selama tujuh hari kedepan, hingga 28 Februari. Sebanyak 503 kepala daerah yang terdaftar dijadwalkan mengikuti retret di Akmil Magelang. Kepala daerah tidak diperkenankan membawa ajudan dan nantinya akan tidur di tenda.

    Program retret ini menurut Bima merupakan program rutin yang wajib diikuti kepala daerah dilantik sesuai amanah UU sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Retret ini penting sebagai upaya pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatus serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Namun di UU tersebut tidak disebutkan konsekuensi maupun implikasi bagi kepala daerah yang tidak hadir serta mengikuti retret. Sanksinya lebih kepada aturan kepada kepanitiaan saat ini.

    “Di uu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal atau konsekuensi secara hukum. Tidak ada,” tuturnya.

    Terkait kepastian jumlah kepala daerah yang hadir dan ikut retret, Bima mengatakan pihaknya akan memberikan pernyataan resmi setelah seluruh kepala daerah datang pada pukul 14.00 WIB.

  • Kepala daerah kumpul di Rindam sekitar 4 KM dari Akmil

    Kepala daerah kumpul di Rindam sekitar 4 KM dari Akmil

    Magelang (ANTARA) – Kepala daerah yang berdatangan dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Rindam IV/ Diponegoro yang berjarak sekitar 4 kilometer dari Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    “Mereka akan naik bus menuju ke mes Sumbing, nanti kepala daerah akan masuk di situ dan dibagikan gelang,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiyarto di Magelang, Jumat.

    Ia menjelaskan ada gelang hijau untuk yang sehat dan fit, gelang kuning bagi yang perlu observasi, dan gelang merah bagi yang perlu atensi khusus karena kondisi kesehatan

    “Kemudian peserta dibagi per peleton, nanti di mes Sumbing itu akan diberikan arahan ,akan diajarkan yel-yel untuk bangkitkan semangat, setelah itu bergerak masuk ke Akmil dan disana akan disambut secara resmi oleh Gubernur Akmil dan Mendagri,” katanya.

    “Setelah itu kepala daerah akan bergeser dengan bus untuk masuk ke lokasi tenda yang sudah disediakan, untuk beristirahat dan dicek kesehatan, baru kemudian nanti malam mengikuti makan malam bersama,” katanya.

    Ia menyampaikan, untuk mengikuti retret para kepala daerah dilarang membawa ajudan.

    “Dulu para menteri boleh didampingi ajudan satu orang, karena jumlahnya hanya 100 orang, sekarang ada 500 orang maka dilarang ada pendamping,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025