Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Banyuwangi Menjadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, 259 Ribu Warga Terdaftar

    Banyuwangi Menjadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, 259 Ribu Warga Terdaftar

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi, Jawa Timur, kini menjadi sorotan nasional setelah berhasil terpilih sebagai daerah pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat.

    Sejak dimulainya uji coba pendaftaran bansos pada 18 September 2025, jumlah warga yang terdaftar melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) telah mencapai 259 ribu orang. Ini menjadi pencapaian signifikan yang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa digitalisasi bansos merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

    “Kami sudah melihat sendiri bagaimana progresnya. Sudah lancar, lebih dari target progres yang ditetapkan. Tidak salah kami pilih Banyuwangi sebagai pilot project. Selain karena infrastruktur digitalisasi sudah memadai, pemerintahannya terbiasa dengan sistem digital,” jelas Gus Ipul saat kunjungan ke Banyuwangi pada Kamis, 2 Oktober 2025.

    Selain Gus Ipul, rombongan yang turut hadir dalam kunjungan ini meliputi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut B Panjaitan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Wakil Menteri Bappenas Febrian A Ruddyard, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan 20 lembaga negara lainnya.

    Kunjungan tersebut bertujuan untuk mematangkan implementasi program bansos digital di Banyuwangi, sekaligus mengevaluasi proses pendaftaran yang sudah berjalan.

    Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Dusun Suko Sumbermanis di Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Di sana, para pejabat mengamati langsung proses pendaftaran bansos yang berlangsung cepat dan mudah. Gus Ipul menambahkan, “Kami uji coba di Desa Gombengsari, orang daftar sebentar langsung bisa masuk. Dua menit prosesnya selesai.”

    Pemkab Banyuwangi juga mendapat apresiasi karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam memperluas jangkauan pendaftaran. Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah, operator desa, Kepala Desa, hingga Dasawisma ikut berperan sebagai agen Perlinsos. Dengan cara ini, diharapkan lebih banyak warga yang mendapatkan kesempatan untuk mendaftar dan menerima bantuan sosial.

    Mensos Saifullah Yusuf saat di Banyuwangi

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Kami berkomitmen untuk menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan bansos digital,” ujar Ipuk.

    Ia juga menambahkan bahwa jika program ini berhasil, masyarakat akan sangat diuntungkan karena bansos dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan akuntabilitas yang terjaga.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena komitmen tinggi dari pemimpinnya. “Dan karena ini bisa dipastikan Insyaallah berhasil maka bisa menginspirasi daerah lain. Kami berharap Ibu Bupati berbagi pengalaman ke daerah, nanti kami undang ke Kemendagri,” kata Bima Arya.

    Program digitalisasi bansos ini juga melibatkan Kementerian PAN-RB dalam upaya kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta daerah, untuk menciptakan satu data terpadu dalam rangka memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Wamen PANRB Purwadi Arianto menjelaskan,

    “Kami berusaha mengkolaborasikan peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data untuk aplikasi transformasi digital.”

    Dengan data yang terkumpul, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengelola dan mengolahnya melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial di masa depan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya program ini untuk memodernisasi pemutahiran dan pengelolaan data sosial. [les/suf]

  • Mendagri Hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang Perdana Dipimpin Presiden Prabowo Nasional 1 Oktober 2025

    Mendagri Hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang Perdana Dipimpin Presiden Prabowo Nasional 1 Oktober 2025

    Mendagri Hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang Perdana Dipimpin Presiden Prabowo
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
    Sebelum upacara dimulai, Mendagri tampak berbincang hangat dengan sejumlah pejabat tinggi negara dan para menteri di Kabinet Merah Putih.
    Pelaksanaan upacara kali ini dinilai bersejarah karena untuk pertama kalinya dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto sejak dilantik sebagai kepala negara.
    Turut hadir bersama Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto serta Wamendagri Ribka Haluk. Mereka dengan khidmat mengikuti jalannya upacara yang juga dihadiri jajaran Menteri/Kepala Lembaga Negara Kabinet Merah Putih serta tamu undangan lainnya.
    Prosesi upacara diawali dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran, dan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Pada kesempatan tersebut, Kolonel Pnb Muhamad Amry Taufanny bertindak sebagai Komandan Upacara.
    Dalam suasana khidmat, Presiden Prabowo memimpin peserta untuk mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam mempertahankan ideologi bangsa.
    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia, dan untuk mempertahankan Pancasila,” ucap Presiden Prabowo.
    Selanjutnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membacakan naskah Pancasila, disusul pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai.
    Kemudian, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani membacakan sekaligus menandatangani naskah ikrar. Rangkaian upacara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
    Usai upacara, Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri dan tamu undangan meninjau sumur Lubang Buaya, lokasi bersejarah yang menjadi simbol perjuangan sekaligus pengingat atas pengorbanan para pahlawan revolusi.
    Di tempat tersebut, Presiden juga sempat memanjatkan doa bagi para pahlawan revolusi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri minta pemda terapkan RP2P dalam pembangunan perkotaan

    Wamendagri minta pemda terapkan RP2P dalam pembangunan perkotaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) menerapkan dan memahami secara mendalam Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) sebagai pedoman pembangunan daerah.

    “RP2P, sekali lagi, ini adalah dokumen yang kita dorong agar seluruh daerah paham, betul-betul paham. Karena di dalamnya itu semuanya semacam paket yang terintegrasi,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Bima menekankan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki posisi strategis dalam memantau pelaksanaan RP2P di daerah. Dokumen ini berfungsi memastikan kepala daerah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menuntut peran aktif pemda dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, membangun kota tidak hanya soal infrastruktur, melainkan juga tentang menjaga kualitas hidup warganya. Indonesia saat ini berada di persimpangan menuju Indonesia Emas 2045, dengan 59 persen penduduk tinggal di perkotaan.

    Kondisi tersebut membawa tantangan baru, terutama keragaman latar belakang masyarakat yang menuntut pendekatan komunikasi berbeda-beda.

    “Saya pernah berpikir bahwa menjadi pemimpin itu baik jika anda memiliki konsep, jika anda memiliki visi, maka anda bisa melakukannya. Tetapi, saya salah, karena kita berhubungan dengan manusia, kita berhubungan dengan ekosistem, kita berhubungan dengan banyak hal yang tidak ditulis dalam buku teks,” ujarnya.

    Ia kemudian menuturkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia merancang inisiatif pembangunan yang melibatkan warga dan generasi muda.

    Kelompok tersebut menjadi aktor perubahan penting dalam pembangunan dan desain perkotaan. Kolaborasi inklusif ini, kata dia, sangat dibutuhkan di tengah kecenderungan pembangunan perkotaan di Indonesia yang seragam tanpa identitas menonjol.

    Menurut Bima, kebanyakan kota di Indonesia belum memiliki identitas kuat yang berasal dari perencanaan matang. Selama ini, pembangunan lebih sering dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi ketimbang berbasis pengetahuan, perencanaan, dan desain perkotaan.

    Oleh karena itu, menempatkan konsep urban planning sebagai landasan utama pembangunan perkotaan menjadi hal yang diperlukan. Selain itu, perlu pula memastikan komitmen kuat dari pemangku kepentingan.

    “Kami percaya bahwa pengetahuan seharusnya memandu pembangunan perkotaan. Tapi kita juga harus memiliki pandangan yang seimbang dalam memahami dinamika politik lokal dan juga konstelasi sosial di kota-kota tersebut,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pusat Gelontorkan Rp50 Triliun untuk Program MBG di Jawa Barat

    Pusat Gelontorkan Rp50 Triliun untuk Program MBG di Jawa Barat

    BOGOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bale Pakuan Pajajaran (Bakorwil), Kota Bogor, Senin 29 September.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan pemerintah pusat akan menyalurkan hibah sebesar Rp50 triliun untuk mendukung teknis pelaksanaan MBG di daerah-daerah Jawa Barat.

    “Dan kami sudah sepakat agar program ini bisa dilaksanakan bersama-sama. Kami, BGN, akan mengirim uang ke Jawa Barat kurang lebih Rp50 triliun dan mohon dianggap sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Dadan.

    Ia menegaskan, dana tersebut merupakan kontribusi pemerintah pusat. Kendati tidak dikelola langsung oleh pemerintah daerah, pelaksanaan teknis program akan tetap dijalankan oleh Pemda.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menambahkan pihaknya telah melakukan evaluasi kerangka kerja sambil menunggu peraturan presiden terkait MBG. “Pemprov Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi,” kata Dedi.

    Tim tersebut akan memantau seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan, hingga uji coba pangan sebelum dikonsumsi siswa. “Yang mencicipi tidak boleh guru, melainkan tim pemeriksa kelayakan bahan pangan,” tegasnya.

    Dedi juga menyoroti sejumlah aduan terkait pelaksanaan MBG di lapangan. Menurutnya, anggaran Rp10 ribu per porsi harus dipenuhi sesuai ketentuan, dengan margin keuntungan Rp2 ribu sudah diperhitungkan. Jika nilai makanan yang diterima siswa tidak sesuai, maka ada tiga konsekuensi: sanksi administratif, penghentian kemitraan, dan proses pidana korupsi.

    “Kalau ada uang yang digelapkan dan tidak disajikan dalam bentuk makanan, maka itu bisa masuk ranah pidana. Tiga hal ini menjadi fokus agar pelaksanaan MBG lebih baik,” ujarnya.

    Selain itu, Dedi membuka peluang pembangunan dapur khusus di sekolah dengan jumlah siswa lebih dari seribu orang. Skema ini memungkinkan orang tua siswa menjadi relawan pengelola MBG, sementara rekrutmen tenaga kerja diutamakan dari warga sekitar agar program bisa menjadi stimulus ekonomi lokal.

    Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengungkapkan pemprov dan pemda kota/kabupaten sepakat membentuk satgas pengawasan MBG. “Jika semua SOP dijalankan di masing-masing dapur, rasanya kasus keracunan bisa diminimalkan,” jelas Jenal.

    Ia menambahkan, hingga saat ini terdapat 102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat, dengan 34 di antaranya sudah beroperasi. Semua SPPG dimiliki pihak swasta atau yayasan. Jenal menegaskan pentingnya pengawasan ketat, termasuk memastikan pengiriman makanan tidak lebih dari 30 menit sejak keluar dari dapur.

    “Kalau pengiriman lebih dari 30 menit, itu berarti tidak sesuai. Maka kami berhak melaporkan ke BGN bahwa jarak dapur dan sekolah terlalu jauh,” pungkasnya.

  • Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran Nasional 28 September 2025

    Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran Nasional 28 September 2025

    Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Konsinyering Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat, pada 26–28 September 2025.
    Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Agenda dibuka dengan pemaparan Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman pada Jumat (26/9/2025).
    Selama acara, seluruh unit kerja eselon I Kemendagri bersama jajaran eselon II menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing secara bergiliran. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
    Dalam forum tersebut, Tito menegaskan bahwa anggaran Kemendagri dan BNPP 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tiga bagian utama rencana kerja, yakni Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kementerian.
    Program Prioritas Presiden antara lain meliputi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, serta pengembangan lumbung pangan.
    Program lainnya mencakup Cek Kesehatan Gratis, penanganan sampah, hingga fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi.
    “Penganggaran harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat sasaran. Jangan sampai ada alokasi yang tidak efektif. Setiap rupiah harus berkontribusi nyata bagi masyarakat,” tegas Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (28/9/2025).
    Konsinyering ini dirancang untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran berlangsung secara komprehensif.
    Setiap unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, kemudian Mendagri Tito melakukan pendalaman guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
    Selain rapat teknis, kegiatan juga diselingi agenda kebersamaan, seperti makan malam bersama dan olahraga jalan pagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri Bima Arya minta pemda tingkatkan realisasi APBD 2025

    Wamendagri Bima Arya minta pemda tingkatkan realisasi APBD 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk segera meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    “Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target, maka perputaran uang di daerah melalui kemaksimalan dari belanja daerah adalah faktor utama,” kata Bima dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

    Ia menegaskan, percepatan realisasi APBD menjadi kunci untuk menggerakkan sektor ekonomi, menambah lapangan kerja, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur.

    Bima juga mengingatkan agar pada triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja daerah semestinya sudah mencapai minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai.

    “Nah, sekali lagi ini adalah target minimal dari capaian realisasi belanja daerah,” ujarnya.

    Meski secara umum realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian positif, Bima menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di sejumlah daerah.

    Ia mencontohkan ada daerah dengan pendapatan yang tinggi, tapi belanjanya belum berjalan optimal. Karena itu, ia meminta Pemda yang realisasi belanjanya masih rendah agar segera mengambil langkah percepatan.

    Di lain sisi, Bima memaparkan sejumlah faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi belanja. Hal itu mulai dari keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

    Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk turun langsung memantau perkembangan realisasi belanja di setiap perangkat daerah.

    “Kita mendorong Bapak-Ibu sekalian untuk, terutama kepala daerah atau [kepala] dinas terkait, untuk melakukan pendataan dan mendorong lebih cepat proses pengadaan barang dan jasa, agar belanjanya bisa maksimal,” kata Bima.

    Dalam kesempatan itu, Bima juga berdialog dengan para perwakilan Pemda yang hadir. Dialog tersebut untuk menggali lebih jauh persoalan yang dihadapi daerah dalam merealisasikan APBD, sekaligus mencari solusi agar penyerapan anggaran dapat dipercepat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri dalami sengketa tiga pulau diklaim Raja Ampat

    Kemendagri dalami sengketa tiga pulau diklaim Raja Ampat

    “Saya terus terang belum dapat update atau laporan soal konflik tiga pulau ini. Tapi nanti kami akan dalami,”

    Ternate (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendalami sengketa tiga pulau di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, yakni Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas yang saat ini diklaim masuk wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

    “Saya terus terang belum dapat update atau laporan soal konflik tiga pulau ini. Tapi nanti kami akan dalami,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan dan Penganggaran APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 di Ternate, Kamis.

    Dia mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima laporan resmi terkait persoalan tersebut. Namun, ia memastikan Kemendagri akan segera menindaklanjuti.

    Sengketa ini memicu ketegangan di masyarakat. Warga Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, melakukan aksi pembakaran lima rumah di Pulau Sain pada Sabtu (20/9/2025). Rumah-rumah tersebut diketahui merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa pihaknya akan segera membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Ia berencana melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    “Saya akan komunikasi dengan Gubernur Papua Barat Daya, termasuk Bupati Raja Ampat dan Bupati Halmahera Tengah,” ujar Sherly di Ternate.

    Menurutnya, langkah itu penting untuk meredam eskalasi di masyarakat. Ia berharap warga dari kedua daerah dapat menahan diri agar persoalan ini tidak semakin meluas.

    “Kita tidak ingin gejolak ini semakin besar, sehingga meminta masyarakat dari kedua pihak untuk tetap tenang,” tegas Sherly.

    Diketahui, Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas terletak di wilayah perbatasan antara Provinsi Maluku Utara dengan Papua Barat Daya. Sengketa batas wilayah ini menjadi perhatian serius, mengingat potensi konflik sosial yang bisa terjadi di lapangan.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bandung Pionir Implementasi Platform Antikorupsi Digital Milik KPK

    Bandung Pionir Implementasi Platform Antikorupsi Digital Milik KPK

    Jakarta: Bandung, Jawa Barat, resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggunakan Platform Antikorupsi Digital Integritas (PADI) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
     
    Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan langkah ini terwujud setelah Pemerintah Kota Bandung mengajukan permintaan langsung kepada KPK dan disepakati melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung.
     
    “Bukan karena saya orang Bandung lalu Bandung diprioritaskan. Kalau mau, saya bisa saja meluncurkan di Bogor, karena Wali Kota Bogor, Kang Deddy, itu juga dulur saya. Tapi faktanya, Bandung yang lebih dulu meminta,” ujarnya, di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin, 22 September 2025.
     
    Menurut Wawan, PADI dikembangkan sebagai sarana pencegahan korupsi berbasis teknologi informasi. Meski kontennya berasal dari KPK, setiap daerah diberi ruang untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan.
     

     
    Ia juga menekankan bahwa strategi pemberantasan korupsi tak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus diimbangi dengan pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan.
     
    “Penindakan memang penting sebagai efek jera, tapi yang lebih utama adalah pencegahan. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi,” jelasnya.
     
    Wawan mencontohkan, meskipun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bandung sudah menjadi model nasional sejak 2016, praktik korupsi tetap bisa muncul jika ada niat dari oknum tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya peran manusia dalam menjaga integritas sistem.
     

     
    Selain penindakan dan pencegahan, Wawan juga menyoroti aspek pendidikan antikorupsi. Ia menilai pendidikan adalah pendekatan tanpa batas usia, yang harus ditanamkan sejak dini hingga akhir hayat.
     
    “Kalau penindakan dan pencegahan ada batasnya, pendidikan tidak. Pendidikan antikorupsi harus dilakukan dari anak-anak sampai menjelang maut,” tegasnya.
     
    Dengan hadirnya PADI, Wawan berharap sistem pemerintahan Kota Bandung semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas. Lebih dari itu, ia optimistis Bandung dapat menjadi contoh penerapan PADI bagi daerah lain di Indonesia.

    Jakarta: Bandung, Jawa Barat, resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggunakan Platform Antikorupsi Digital Integritas (PADI) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
     
    Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan langkah ini terwujud setelah Pemerintah Kota Bandung mengajukan permintaan langsung kepada KPK dan disepakati melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung.
     
    “Bukan karena saya orang Bandung lalu Bandung diprioritaskan. Kalau mau, saya bisa saja meluncurkan di Bogor, karena Wali Kota Bogor, Kang Deddy, itu juga dulur saya. Tapi faktanya, Bandung yang lebih dulu meminta,” ujarnya, di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin, 22 September 2025.
     
    Menurut Wawan, PADI dikembangkan sebagai sarana pencegahan korupsi berbasis teknologi informasi. Meski kontennya berasal dari KPK, setiap daerah diberi ruang untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan.
     

     
    Ia juga menekankan bahwa strategi pemberantasan korupsi tak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus diimbangi dengan pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan.
     
    “Penindakan memang penting sebagai efek jera, tapi yang lebih utama adalah pencegahan. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi,” jelasnya.
     
    Wawan mencontohkan, meskipun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bandung sudah menjadi model nasional sejak 2016, praktik korupsi tetap bisa muncul jika ada niat dari oknum tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya peran manusia dalam menjaga integritas sistem.
     

     
    Selain penindakan dan pencegahan, Wawan juga menyoroti aspek pendidikan antikorupsi. Ia menilai pendidikan adalah pendekatan tanpa batas usia, yang harus ditanamkan sejak dini hingga akhir hayat.
     
    “Kalau penindakan dan pencegahan ada batasnya, pendidikan tidak. Pendidikan antikorupsi harus dilakukan dari anak-anak sampai menjelang maut,” tegasnya.
     
    Dengan hadirnya PADI, Wawan berharap sistem pemerintahan Kota Bandung semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas. Lebih dari itu, ia optimistis Bandung dapat menjadi contoh penerapan PADI bagi daerah lain di Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Wamendagri Bima Arya Dorong Lahirnya Pemimpin Berkarakter dan Visioner di Lingkungan ASN Nasional 23 September 2025

    Wamendagri Bima Arya Dorong Lahirnya Pemimpin Berkarakter dan Visioner di Lingkungan ASN Nasional 23 September 2025

    Wamendagri Bima Arya Dorong Lahirnya Pemimpin Berkarakter dan Visioner di Lingkungan ASN
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong lahirnya pemimpin berkarakter dan visioner di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
    Dorongan tersebut, ia sampaikan saat memberikan
    keynote speech
    pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Aula Gunung Gede, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (22/9/2025).
    Bima menegaskan bahwa kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh karakter, kompetensi, dan visi. Untuk itu, ia mengajak para calon pemimpin agar berani menetapkan tujuan besar dan tidak setengah-setengah.
    “Punya cita-cita, punya visi, enggak boleh nanggung. Targetnya ya
    shoot for the moon
    . A
    nd if we miss, you’ll be falling among the stars
    ,” ujar Bima dalam siaran persnya, Senin (22/9/2025).
    Bima mengingatkan, dalam perjalanan birokrasi, setiap pemimpin akan dihadapkan pada pilihan, menjadi aktor transformatif yang membawa perubahan atau sekadar transaksional yang mendasarkan kebijakan pada kepentingan sepihak.
    “Hidup itu adalah pilihan. Pada dasarnya ketika kita menjadi bagian dari birokrasi, tanpa sadar sebetulnya kita di simpang jalan. Di simpang jalan untuk memilih banyak sekali pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan Bapak-Ibu,” tutur Bima.
    Lebih jauh, Bima menjelaskan empat matriks model kepemimpinan, yaitu Fighting, Looser, Skilled, dan Unskilled.
    Ia menekankan bahwa ada pemimpin yang memiliki kemampuan (Skilled), tetapi tidak memiliki jiwa petarung (Fighting), dan sebaliknya ada pemimpin yang berjiwa petarung meski keterampilannya belum mumpuni.
    “Karena kalau sudah punya
    passion
    bertarung, maka kompetensi akan mengiring [dan akan] terus di-
    upgrade
    [kemampuannya] itu. Dia akan taklukan apa pun juga,” tekan Bima.
    Selain itu, kata dia, pengambilan keputusan pada momentum juga menjadi faktor penting bagi seorang pemimpin. Untuk menggambarkannya, Bima mengaitkan teori momentum dalam fisika dengan kepemimpinan.
    Ia menjelaskan bahwa momentum tidak tercipta tanpa adanya massa yang merefleksikan kualitas diri, serta kecepatan yang menggambarkan gerak dan keterampilan.
    Dengan demikian, kualitas kepemimpinan dan kegesitan dalam mengeksekusi kebijakan harus berjalan selaras untuk menjemput momentum.
    “Bagi politisi, bagi pemimpin, momentum adalah sahabat terbaru. Momentum enggak hanya ditunggu, tapi momentum diciptakan,” tegasnya.
    Bima juga mengimbau peserta PKA dan PKP untuk berhati-hati dalam menjalankan birokrasi. Menurut pengalamannya, banyak jebakan yang dapat menghambat realisasi kebijakan, seperti jebakan seremonial dan jebakan politik.
    “(Jebakan tersebut membuat) habis waktu kita. Tanpa kita sadar. Ini yang saya ingatkan sekarang kepada (ASN) yang baru dilantik,” ungkapnya.
    Menutup paparannya, Bima berpesan agar setiap ASN menjalankan tugas sebaik-baiknya, karena setiap pengabdian akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan.
    “Ya tunggu aja. Insyaallah segera indah pada waktunya. Kalau tidak di dunia, bisa di akhirat nanti,” tandas Bima.
    Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono, Kepala PPSDM Regional Bandung Indra Maulana Syamsul Arief, dan para peserta PKA dan PKP dari berbagai daerah yang mengikuti secara
    hybrid
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Intip Harga Sepatu yang Pramono hingga AHY di ASN RUN 2025 Megapolitan 21 September 2025

    Intip Harga Sepatu yang Pramono hingga AHY di ASN RUN 2025 Megapolitan 21 September 2025

    Intip Harga Sepatu yang Pramono hingga AHY di ASN RUN 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membuka gelaran ASN Run 2025 di Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025).
    Dalam acara ini, keempat pejabat tampil sporty dengan sepatu lari berbeda merek dan harga, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
    Pramono Anung, misalnya, mengenakan Asics Superblast2 white. Dari berbagai platform jual beli online, sepatu ini dibanderol Rp 3,6 juta – Rp 4,9 juta.
    Sementara AHY tampil trendy dengan sepatu Nike Vaporfly 4. Di marketplace, sepatu ini dihargai Rp 4,5 – Rp 5 juta. Sementara di website resmi Nike Saudi Arabia, harga sepatu ini menembus Rp 7 juta.
    Sedangkan Abdul Mu’ti lebih memilih sepatu Mills Enermax Nanoknit LT Blue-Orange. Di situs resmi milik mills.co.id, harga yang ditawarkan berkisar Rp 499.000.
    Sementara Bima Arya menggunakan Hoka Bondi 9 Men’s Cushioned Road Running. Di situs resmi www.hoka.com, sepatu ini dihargai Rp 2,9 juta.
    Dalam jalannya acara, Pramono, AHY, dan Bima Arya ikut berlari bersama peserta.
    Sementara Abdul Mu’ti memilih tidak turun lintasan, tapi tetap hadir mendukung.
    Total, hampir 2.000 peserta ikut meramaikan ASN Run 2025.
    Pramono menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan olahraga ini.
    Mantan Sekretaris Kabinet itu menilai, dengan maraknya event lari di Ibu Kota menunjukkan Jakarta semakin aman dan nyaman.
    “Hari ini saya bersyukur Jakarta banyak sekali event lari, di antaranya adalah ASN Run, kemudian juga ada Panglima TNI Run. Ini menunjukkan betul-betul Jakarta sudah aman-nyaman, termasuk ASN RUN ini diikuti hampir 2 ribuan. Dan Pak Menko Infrastruktur juga ikut, Menteri Pan-RB, Menteri Pendidikan, dan juga Wamen Dagri,” ucap Pramono.
    Ia berharap ASN Run bisa menjadi agenda tahunan yang murni digagas dan diselenggarakan para aparatur sipil negara.
    “Mudah-mudahan ini acara yang benar-benar secara tahunan diselenggarakan oleh ASN. Ini murni diselenggarakan oleh ASN,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.