Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Jenal Mutaqin Tekankan Kesatuan dan Persahabatan dalam Membangun Kota Bogor

    Jenal Mutaqin Tekankan Kesatuan dan Persahabatan dalam Membangun Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, memimpin apel perdananya bersama jajaran Pemerintahan Kota (Pemkot) Bogor di Plaza Balai Kota Bogor pada Senin (24/2).

    Dalam narasi pidatonya, Jenal Mutaqin menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk tidak ragu dan segan menganggap Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, dan dirinya sebagai seorang sahabat.

    Pernyataan itu memiliki makna khusus yakni, menjadi sahabat artinya siap mendorong, membantu, dan menjaga satu sama lain dalam hal yang lebih positif.

    Tak ayal, Jenal Mutaqin meminta kepada jajarannya untuk saling mengingatkan jika di masa kepemimpinannya selama lima tahun ke depan ia salah langkah.

    Selain itu, Politisi Gerindra ini juga meminta kepada jajarannya untuk tidak sungkan menyampaikan kendala, kesan, pesan, hingga kritik kepada dirinya.

    BACA JUGA: Buntut Cemooh Nasi Kotak, Wabup Bogor Perintahkan Sekda Tangkap Kades Gunung Menyan

    “Secara ‘chemistry’, secara personal, hubungan antara kepala daerah dan wakilnya, saya harap mulai detik ini kita adalah sahabat. Dengan kategori sahabat, maka kita harus sama-sama mendorong, membantu, dan menjaga satu sama lain,” ungkapnya dalam Apel perdana.

    “Yang menjadi kendala apa pun, yang ingin disampaikan, pesan, kesan, atau kritik, bagi kami seorang sahabat, sampaikan, jangan sungkan,” imbuh Jenal.

    Di samping itu, Jenal juga menegaskan kepada jajarannya untuk tidak menyepelekan permasalahan yang ringan.

    Sebab, menurutnya, justru hal yang dianggap sepele akan berbuah positif bila direspons dengan baik.

    “Seorang ASN itu digaji oleh rakyat. Kadang masalah terkesan sepele, tapi justru itulah yang menjadi nilai positif bagi kita ketika kita mampu merespons, mampu menjelaskan, dan mampu mencari solusinya,” tegasnya.

    Tak hanya itu, Jenal juga menyinggung ihwal pesan Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dilantik di Istana Merdeka.

    BACA JUGA: Meski Sukses Digelar, Bogor Street Festival CGM Perlu Dievaluasi

    Presiden berpesan agar Kota Bogor menjaga kebersihan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab ke depan, berbagai macam acara kenegaraan akan diselenggarakan di Kota Bogor.

    “Terngiang di kepala saya, Pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Kota Bogor, Kota Bogor diminta untuk menjaga kebersihan,” ucap Jenal. (YUD)

  • Pramono Siap Tanggung Jawab Keputusan Datang Retret Kepala Daerah

    Pramono Siap Tanggung Jawab Keputusan Datang Retret Kepala Daerah

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta yang juga Kader PDIP Pramono Anung memutuskan hadir retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Pramono bahkan siap bertanggung jawab atas keputusannya tersebut.

    Pramono awalnya mengungkap masih ada kepala daerah kader PDIP yang belum hadir retret di Akmil Magelang. Namun, dia menyebut Mendagri Tito Karnavian memberikan izin kepada beberapa daerah yang hanya mengirimkan sekdanya untuk ikut retret.

    “Intinya yang mungkin belum tinggal 1 provinsi tambah 1 orang. Nanti totalnya di Pak Bima Arya. Ada 1 provinsi yang karena arahan Pak Mendagri ataupun Pak Wamen boleh susulkan sekdanya, ya mereka susulkan sekdanya,” kata Pramono di lokasi retret, Senin (24/2/2025).

    Pramono menyebut mungkin dirinya lah kepala daerah dari PDIP yang masuk terakhir di retret kepala daerah. Dia pun siap bertanggung jawab atas keputusannya ikut acara tersebut.

    “Intinya ini tunjukkan sampai sekarang saya yang mungkin masuk terakhir, yang lain sekda, maka iyasudah kita semua ikuti retret secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab dengan apa yang kami ambil langkah ini,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Pramono memastikan komunikasi antara PDIP dan pemerintah pun baik-baik saja terlepas dari dinamika yang terjadi. Jika tidak baik, lanjut dia, maka dirinya tak mungkin diizinkan menyusul hadir retret.

    “Saya terus menerus komunikasi dengan Pak Mendagri, Pak Wamen, dan para menteri yang lain, termasuk kemudian kalau sudah sampai sini kan komunikasinya baik baik aja. Kalau ada hal yang mungkin perlu dipersiapkaan itu bagian politik yang harus ditangani bersama,” ujar dia.

    Sebelumnya diberitakan, Pramono Anung tiba di lokasi retret kepala daerah di Magelang. Pramono dan sejumlah kepala daerah kader PDIP menyusul kepala daerah lainnya yang sudah mulai retret sejak 21 Februari 2025 yang lalu.

    Pramono tiba di Akmil Magelang pada Senin (24/2) siang. Di saat yang bersamaan, ada pula kepala daerah asal PDIP lainnya yaitu Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

    Kehadiran Pramono Anung ini dibenarkan Wamendagri Bima Arya. Pramono langsung mengikuti pembekalan.

    “Iya beliau sedang ikut sesi pembekalan dari para dirjen kemendagri bersama seluruh peserta,” kata Bima Arya.

    (maa/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Dia mengatakan Pramono tiba bersama 16 kepala daerah lainnya. Pramono tidak didampingi wakilnya, Rano Karno lantaran masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

    “Baru saja Gubernur Jakarta masuk bersama rombongan. Mas Pram, masuk bersama 16 kepala daerah” kata Bima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang memang sudah datang sejak kemarin malam. “Semalam 17 orang,” ujarnya.

    Adapun deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir, yakni Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto.

    Selanjutnya, dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apa yang Dilewatkan Pramono Anung dkk karena Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah?

    Apa yang Dilewatkan Pramono Anung dkk karena Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah?

    Apa yang Dilewatkan Pramono Anung dkk karena Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah?
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Orientasi kepala daerah di Akademi Militer Magelang telah memasuki hari keempat, Senin (24/2/2025), yang artinya sudah setengah jalan.
    Beragam kegiatan sudah berlalu dan kegiatan-kegiatan itu tak bisa diulang oleh 46 kepala daerah kader PDI-Perjuangan yang menunda keikutsertaan mereka dalam retreat ini.
    Mereka baru mengikuti retreat belakangan karena Ketua Umum DPP
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda ikut retreat yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
    Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    mengungkapkan, setidaknya ada 51 kepala daerah kader PDI-P menghadiri retreat sejak hari pertama.
    Menurut data Kemendagri, ada 46 kepala daerah PDI-P yang menunda kehadiran mereka.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, hingga Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu masuk daftar 46 kepala daerah tersebut.
    Namun, Tito mengungkapkan bahwa sebagian kepala daerah dari PDI-P yang sempat menunda kini berangsur-angsur mulai mengikuti retreat, meski ia tidak mengungkap identitas mereka.
    Lantas, apa saja yang mereka lewatkan selama menunda mengikut retreat?
    Hari pertama
    retreat kepala daerah
    terhitung pada Jumat (21/2/2025).
    Tak banyak kegiatan yang dilakukan karena para kepala daerah baru selesai dilantik di Jakarta pada Kamis (20/2/2025) dan kembali ke daerah mereka masing-masing.
    Hari pertama diperuntukkan sebagai acara penyambutan, 450 kepala daerah disambut di gerbang Akmil Magelang dengan marching band.
    Para kepala daerah ini juga berseragam komponen cadangan (Komcad) pertahanan negara.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan, di hari pertama ada banyak kepala daerah yang terlambat, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur.
    Keterlambatan ini dikarenakan pesawat yang mereka gunakan mengalami
    delay
    .
    Selain itu, terdapat 47 kepala daerah yang disebut tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
    Hari pertama kemudian ditutup dengan acara makan malam bersama dan ramah tamah dengan Menteri Dalam Negeri.
    Memasuki hari kedua, para kepala daerah mengawali kegiatan dengan senam pagi yang diikuti oleh Mendagri Tito Karnavian dan Wamendagri Bima Arya.
    Mereka kemudian melanjutkan kegiatan dengan upacara pembukaan yang dipimpin Wamendagri Bima Arya sebagai kepala sekolah retreat kepala daerah.
    Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan pengarahan program dan ceramah geopolitik.
    Khusus ceramah tentang geopolitik ini akan diisi oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily.
    Kemudian dilanjutkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan pokok pembahasan Asta Cita dan sistem pertahanan negara RI.
    Pada hari kedua ini juga, para kader PDI-P yang menunda ikut retreat berkumpul di Magelang.
    Dipimpin Gubernur Jakarta, Pramono Anung, para kepala darah dari PDI-P mencoba membuka komunikasi dengan Kemendagri lewat staf ahli Kemendagri, Herry Heryawan.
    Memasuki hari ketiga retreat kepala daerah, beberapa peserta mulai bertumbangan.
    Tiga kepala daerah harus dirujuk ke rumah sakit, dua di antaranya harus menjalani rawat inap.
    Bima enggan menyebut siapa saja kepala daerah yang dirujuk ke rumah sakit karena kelelahan.
    Namun, dia memastikan bahwa kondisi ketiga kepala daerah tidak terlalu parah sehingga kemungkinan bisa segera sembuh.
    Selain tiga kepala daerah yang dirujuk ke RS, dua kepala daerah juga harus beristirahat di tenda karena alasan kesehatan.
    Bima mengatakan, bagi kepala daerah yang memerlukan waktu istirahat diperbolehkan, dengan harapan bisa kembali fit keesokan harinya.
    Meski ada peserta yang sakit, Bima mengatakan, jadwal pemberian materi retreat tidak berubah dari rencana semula.
    Kepala daerah yang sakit nantinya akan diminta menyesuaikan diri dan tidak dipaksa ikut jika benar-benar dalam kondisi tidak sehat.
     
    “Yang menyesuaikan adalah yang sakitnya. Karena jadwalnya sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga sangat padat. Tapi kalau kondisinya tidak mungkin, silakan, dan istirahat di tenda atau ritme. Supaya bisa fit pada pemerintahan berikutnya,” tutur dia.
    Di luar kondisi para peserta, kegiatan yang dilakukan di hari ketiga ini diawali dengan ibadah sesuai dengan keyakinan dan di rumah ibadah masing-masing.
    Mereka kemudian melanjutkan sesi materi yang disampaikan Lembaga Ketahanan Nasional dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Mendagri: Sisa Kepala Daerah PDIP Datang Retret Akmil Magelang Hari Ini Regional

    7 Mendagri: Sisa Kepala Daerah PDIP Datang Retret Akmil Magelang Hari Ini Regional

    Mendagri: Sisa Kepala Daerah PDIP Datang Retret Akmil Magelang Hari Ini
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa sebanyak 17 kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memasuki Akademi Militer (Akmil) di
    Magelang
    , Jawa Tengah, untuk mengikuti retret.
    “Saya dengar ada 17 teman-teman dari PDIP yang masuk ke Akmil Minggu malam,” ungkapnya di lokasi retret, Senin (24/2/2025).
    Tito menambahkan bahwa pada siang hari ini, masih ada
    kepala daerah PDIP
    yang dijadwalkan untuk bergabung.
    “Saya dengar siang nanti,” ujarnya.
    Tadi malam, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan sekitar setengah dari 55 kepala daerah PDIP telah tiba di Akmil.
    “Tadi malam telah bergabung sebagian dari yang belum bergabung,” jelasnya di lokasi retret pada Senin (24/2/2025).
    “Setengahnya kira-kira,” lanjutnya tanpa merinci jumlah spesifik.
    Bima juga menyatakan bahwa kemungkinan sisa kepala daerah PDIP akan bergabung dengan peserta lainnya untuk mengikuti retret pada siang ini.
    Sebelumnya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengonfirmasi bahwa sebanyak 55 kepala daerah sudah berada di Magelang, termasuk Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

    Masinton menyatakan bahwa para kepala daerah siap mengikuti retret, meskipun waktu pelaksanaannya akan ditentukan dalam satu atau dua hari ke depan.
    “Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri),” katanya di sebuah kafe di Kota Magelang, Sabtu (22/2/2025).
    Meskipun demikian, Masinton menegaskan bahwa
    instruksi Megawati
    mengenai penundaan keikutsertaan retret belum dicabut. “Kami akan bergabung (ke Akmil) setelah arahan selanjutnya,” cetusnya.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah PDIP untuk tidak menghadiri retret di Magelang.
    Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan pada Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
    Megawati juga menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agar retret tak jadi simalakama

    Agar retret tak jadi simalakama

    Kepala Daerah mengikuti retret bertujuan membangun solidaritas serta kesiapan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah masing-masing (ANTARA/HO)

    Agar retret tak jadi simalakama
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Di era 60an ketika menjadi Presiden Amerika Serikat (AS), John F Kennedy pernah berkata “Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins”- “Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai”. Kalimat itu seyogyanya mengakhiri kebimbangan mereka, para kepala daerah yang pekan lalu sempat dihadapkan pada simalakama antara loyalitas pada partai atau memenuhi panggilan negara.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang sempat menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun apapun itu, dalam kancah politik, setiap keputusan strategis sering kali menyimpan pesan ganda yang kerap melampaui apa yang terlihat.

    Di satu sisi keputusan sejumlah kepala daerah yang pada akhirnya tidak hadir dalam retret di Akmil itu bukan sekadar bentuk ketidakhadiran, banyak yang menyebut keputusan itu sebagai sebuah pernyataan pembangkangan terhadap hierarki kepemimpinan yang telah ditetapkan.

    Jika ditelisik lebih dalam, ketidakhadiran maupun perintah ketidakhadiran menyiratkan protes atau manuver politis terhadap otoritas tertinggi yaitu presiden yang seharusnya menjadi simbol persatuan dan pengayom kepentingan bangsa sekaligus panglima tertinggi. Tindakan tersebut pada akhirnya mendatangkan dilema yang mendalam bagi para kepala daerah untuk memilih antara loyalitas kepada partai dan penghormatan terhadap prinsip kenegaraan yang sesungguhnya.

    Analis komunikasi politik Hendri Satrio sebelumnya telah menggarisbawahi pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dengan status mereka sebagai kader partai.

    “Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sebagai kader partai,” katanya.

    Memang dalam tatanan politik yang ideal, setiap elemen pemerintahan dan partai seharusnya menempatkan kepentingan nasional di atas ambisi partai. Presiden, sebagai figur yang memikul amanah tertinggi, bukan hanya representasi kekuatan politik, tetapi juga lambang integritas dan identitas bangsa.

    Oleh karena itu, ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam konteks ini, seolah mengisyaratkan ketidakmampuan untuk menyelaraskan kepentingan partai dengan semangat kebangsaan. Mereka, dengan tidak hadir, seolah menyuarakan ketidaksetujuan terhadap suatu narasi kepemimpinan, sebuah narasi yang mengedepankan pertimbangan politis di atas prinsip kenegaraan.

    Kata Hendri, surat larangan untuk hadir dari Ketua Umum PDI Perjuangan itu berpotensi membuat kepala daerah usungan PDI Perjuangan itu tidak tegak lurus pada Presiden RI. Lebih jauh, perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan itu berpotensi menimbulkan dilema etika dan politis yang mendalam.

    Dengan adanya tindakan ini, maka gambaran politik Indonesia semakin dipenuhi oleh pertentangan antara kepentingan kelompok dan identitas bangsa.

    Ujian berat

    Di sinilah terselip ironi yang patut direnungkan bahwa sebuah partai yang seharusnya menjadi perwujudan semangat nasional, ternyata jiwa besar mereka bisa saja teruji. Ada yang ketika menghadapi ujian besar justru menunjukkan kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan internal sehingga mengorbankan prinsip-prinsip kenegaraan yang lebih luas.

    Sebagai contoh, sebuah studi kasus yang dapat dijadikan refleksi adalah dinamika internal dalam Partai Konservatif Inggris pasca-Brexit. Pada masa itu, perbedaan pandangan antara faksi-faksi di dalam partai menimbulkan ketegangan yang cukup signifikan.

    Beberapa anggota memilih untuk menentang keputusan pimpinan yang telah disepakati, tidak semata-mata karena perbedaan ideologi, melainkan juga sebagai upaya menjaga kekuatan internal partai. Konflik tersebut tidak hanya menggoyahkan fondasi partai, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang komitmen mereka terhadap visi nasional yang lebih inklusif.

    Dalam konteks ini, para anggota yang memilih untuk menolak arahan pimpinan tampak terjebak dalam dinamika kekuasaan yang sempit, sehingga mengesampingkan kepentingan yang lebih besar yakni kesejahteraan dan persatuan negara. Walaupun konteks sejarah dan dinamika politiknya tentu berbeda, benang merahnya tetap sama, tak lain adalah ketika kepentingan politik pribadi atau kelompok mulai mendominasi, nilai-nilai kebangsaan dan persatuan berisiko terkikis.

    Kisah tersebut seolah menjadi cermin bagi situasi saat ini, di mana adanya kecenderungan untuk mencampuradukkan urusan partai dengan kepentingan nasional telah mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan. Dalam tatanan kenegaraan, seorang negarawan seharusnya mampu mengambil jarak dari pertarungan internal dan menitikberatkan kepentingan rakyat secara menyeluruh.

    Namun, ketika keputusan partai diambil tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan nasional, secara tidak langsung terjadi pergeseran nilai di mana loyalitas terhadap pimpinan partai mulai mendahului loyalitas kepada negara. Dengan demikian, tindakan hal yang dilakukan oleh sejumlah pejabat bukan semata-mata merupakan respons terhadap perintah internal, melainkan juga merupakan penolakan simbolis terhadap apa yang dianggap telah menyimpang dari idealisme kenegaraan.

    Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang secara tegas bahkan menilai sikap Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri terkait pembekalan/retret kepala daerah sebagai bentuk penggembosan dan pembangkangan terhadap program Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kondisi ideal, pimpinan seharusnya membuka ruang dialog dan musyawarah yang dapat mengakomodasi aspirasi berbagai elemen, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar kenegaraan. Suatu kepemimpinan yang berwibawa akan menyelaraskan kepentingan internal partai dengan dinamika negara, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi tidak hanya di mata partai, tetapi juga di mata rakyat.

    Jika tidak, maka politik praktis yang menyatu dengan tujuan kelompok akan terus menimbulkan perpecahan, mengikis kepercayaan publik, dan pada akhirnya melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri. Realitas ini menuntut suatu refleksi mendalam, di mana setiap pemimpin, baik di tingkat partai maupun negara, harus mampu mengedepankan integritas sebagai modal utama.

    Keterbukaan, dialog konstruktif, dan komitmen terhadap kepentingan umum harus dijadikan pedoman utama agar politik tidak semata-mata menjadi arena pertarungan ego dan kekuasaan.

    Lebih bijaksana

    Mengapa retret menjadi penting? Ini tentu agar kepala daerah yang baru terpilih dapat benar-benar memahami tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan dengan lebih baik. Retret sendiri juga bertujuan untuk membekali para pemimpin dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgari) Bima Arya Sugiarto menegaskan, retret pembekalan kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Tak hanya meningkatkan pemahaman, retret diarahkan untuk membangun kedekatan antarkepala daerah, sehingga mendukung pelaksanaan berbagai program kerja.

    Maka langkah strategis yang seharusnya diambil adalah mengembalikan semangat kenegaraan yang sesungguhnya yakni menempatkan retret ini pada posisi seharusnya. Sekaligus menempatkan presiden sebagai simbol persatuan yang diharapkan agar mampu mengikat perbedaan dan menuntun bangsa menuju arah yang lebih baik.

    Apabila sikap para kepala daerah yang tidak hadir ini dibiarkan terjadi, maka ini ibarat percikan api di tengah hutan kering, konflik yang lebih besar pun mudah berkobar dan mengancam stabilitas negara. Dalam situasi seperti ini, analisis kritis harus terus dilakukan agar setiap tindakan politik tidak melunturkan semangat kebangsaan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa.

    Ke depan, harus ada upaya bersama untuk menegakkan nilai-nilai integritas dan keberanian moral, yang menjunjung tinggi kepentingan negara di atas segala perhitungan politik sempit. Hanya dengan demikian, bangsa ini dapat terus tumbuh dalam kerangka demokrasi yang sehat, di mana setiap keputusan tidak lagi dipenuhi oleh manuver politis, melainkan oleh tekad untuk membangun Indonesia yang lebih bersatu dan berkeadaban.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri Diminta Jatuhkan Sanksi Kepala Daerah Tak Ikut Retreat

    Kemendagri Diminta Jatuhkan Sanksi Kepala Daerah Tak Ikut Retreat

    loading…

    Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengusulkan Kemendagri menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Foto: Raka Dwi

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Sanksi dinilai penting untuk menjaga kewibawaan pemerintah.

    “Pendapat saya Kemendagri harus tegas memberikan sanksi. Pemberian sanksi ini penting untuk menjaga kewibawaan pemerintah,” ujar Irawan, Minggu (23/2/2025).

    Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan, pemberian sanksi bisa berupa administratif. Ketentuan pemberian sanksi diatur dalam UU Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Saya berpendapat dan selalu menyampaikan kalau ada yang tanya bahwa yang tidak hadir harus diberi sanksi administratif. UU Pemda mengatur derajat dan tingkatan dalam pemberian sanksi administrasi mulai dari teguran, penonaktifan, hingga pemberhentian sebagai kepala daerah,” ungkapnya.

    Kegiatan retreat wajib diikuti kepala daerah terpilih setelah dilantik. “Mengikuti retreat telah ditetapkan sebagai suatu kegiatan yang wajib diikuti kepala daerah setelah dilantik. Dengan demikian, jika melanggar kewajiban tersebut, maka bagi yang melanggar harus dijatuhi sanksi. Pemerintah harus adil dan memperlakukan setara setiap kepala daerah,” ujar Irawan.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melaporkan sebanyak 53 kepala daerah tidak hadir dalam retreat di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, hingga Jumat (21/2/2025).

    Namun, di tengah konferensi pers ada 2 kepala daerah dari Papua tiba sehingga 53 kepala daerah yang tidak menghadiri retreat.

    Dari 53 kepala daerah, 6 kepala daerah telah mengonfirmasi atau meminta izin tidak bisa hadir karena sakit serta acara keluarga. Dengan begitu, ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa alasan jelas.

    (jon)

  • Sosok Suci Sutjipto, Aspri Wamendagri yang Curi Perhatian di Retret Kepala Daerah

    Sosok Suci Sutjipto, Aspri Wamendagri yang Curi Perhatian di Retret Kepala Daerah

    Magelang, Beritasatu.com – Dalam retret kepala daerah di Magelang, satu sosok mencuri perhatian publik. Seorang wanita selalu terlihat mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Tak sekadar hadir, ia aktif berinteraksi dengan para pejabat daerah, menunjukkan kecakapan dan kepercayaan diri yang tinggi.

    Sosok wanita yang kerap terlihat di sisi Wamendagri ini adalah Suci Sutjipto, asisten pribadi (aspri) Bima Arya. Ia bukan orang sembarangan. Suci memiliki latar belakang akademik yang kuat sebagai lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pengajar dan pendiri Suci Sutjipto Foundation.

    Keberadaannya yang selalu mendampingi wamen memicu spekulasi di kalangan publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ia sekadar asisten pribadi atau memiliki peran lebih besar dalam pemerintahan?

    Sementara itu, dalam retret kepala daerah yang telah memasuki hari ketiga, 47 kepala daerah masih belum bergabung. Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu kehadiran mereka untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan.

    “Belum ada, kami masih menunggu yang belum bergabung,” ujar Wamendagri Bima Arya, seusai meninjau peserta retret yang beribadah di Gereja Mikail, kompleks Panca Arga, Akademi Militer, Minggu (23/2/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut memberikan pembekalan kepada ratusan kepala daerah dalam acara ini. Ia menegaskan orientasi ini merupakan program pemerintah untuk kepentingan kepala daerah, bukan agenda partai politik.

    “Saya sudah sampaikan, partai itu hanya kendaraan. Setelah menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat, bukan karena partainya. Kehadiran mereka di acara ini adalah untuk rakyat,” kata Tito.

    Dari total 97 kepala daerah kader PDIP, sebanyak 51 orang hadir, sementara jumlah keseluruhan kepala daerah yang mengikuti acara ini mencapai 503 orang.

    Selain itu, Tito mengungkapkan masih ada 40 kepala daerah yang belum dilantik karena terhambat oleh sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) atau pemilihan ulang. Ia menyebut mereka masih menunggu keputusan final sebelum mengikuti retret berikutnya.

    “Ada 40 kepala daerah yang belum dilantik karena sengketa di MK atau pilkada ulang. Kita masih menunggu keputusan MK apakah ditolak atau harus dilakukan pemungutan suara ulang,” jelas Tito.

  • Kepala Daerah Kader PDIP Bakal Merapat ke Retret? Antara Sinyal-Sinyal Wamendagri dan Keputusan Megawati

    Kepala Daerah Kader PDIP Bakal Merapat ke Retret? Antara Sinyal-Sinyal Wamendagri dan Keputusan Megawati

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarta menyampaikan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat ada sejumlah kepala daerah yang bergabung dalam acara retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Apakah mereka yang akan bergabung adalah kepala daerah kader PDIP yang sebelumnya batal berangkat karena instruksi mendadak dari sang ketum, Megawati Soekarnoputri, usai penahanan Hasto Kristiyanto? Dia tak mau berbicara banyak.

    “Mengenai waktunya kapan, siapa saja mari kita tunggu,” ucap Bima Arya Sugiarta, Minggu 23 Februari 2025.

    Dia pun mengajak para wartawan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi.

    “Mari teman-teman ikuti saja dan jangan ke mana-mana, silakan stand by di Akmil ini untuk mengikuti proses-proses selanjutnya yang pasti akan banyak hal menarik,” ujar Bima Arya Sugiarta.

    Dia menyampaikan bahwa sesi materi yang disampaikan menteri mulai Minggu 23 Februari 2025 malam ini dan Senin 24 Februari 2025. Kepala daerah yang tidak hadir kehilangan sesi Lemhannas.

    “Tetapi kita berharap yang akan bergabung ini akan banyak sekali mendapatkan perspektif dari seluruh menko dan menteri menteri terkait yang akan menyampaikan tentang poin-poin Astacita,” tutur Bima Arya Sugiarta.

    Ketika ditanya apakah mereka akan bergabung pada Senin 24 Februari 2025 ini, dia meminta wartawan untuk menunggu kepastiannya.

    “Teman-teman lihat saja nanti. Ada keinginan untuk bergabung, kita tunggu saja. Ya yang belum bergabung 47 orang,” kata Bima Arya Sugiarta.

    Penantian Rombongan Kepala Daerah Kader PDIP

    Rombongan kepala daerah kader PDIP menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa dia siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Dia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret kepala daerah di Akmil.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” ujarnya pada Sabtu 22 Februari 2025.

    Hasto Wardoyo mengungkapkan, kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” ucapnya.

    Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa Pramono Anung juga telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.

    Hasto Wardoyo menyampaikan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDIP, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret kepala daerah.

    “Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang,” tuturnya.

    Rano Karno Ikut Penutupan

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 27 Februari 2025, tepatnya pada saat penutupan agenda itu.

    “Oh iya (mengikuti retret di Magelang), saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025),” ucapnya.

    Meski begitu, instruksi Megawati Soekarnoputri melalui surat resmi agar para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret kepala daerah tersebut belum dicabut.

    “Sampai hari ini belum dicabut (instruksi Megawati). Ingat, wakil diundang itu 27 (Februari 2025), hanya untuk penutupan,” kata Rano Karno.

    Lebih lanjut, mengenai ikut tidaknya Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam retret tersebut, mesti ditanyakan kepada DPP PDIP.

     “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman. Jadi, mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” tutur Rano Karno.

    Meski begitu, dia membuka kemungkinan bahwa dirinya bersama Pramono Anung akan mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua yang akan diadakan Kementerian Dalam Negeri.

     “Mungkin, bisa saja. Ingat, sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Yogyakarta, sudah ada di Magelang,” ujar Rano Karno.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bima Arya Ungkap Kondisi 3 Kepala Daerah yang Dilarikan ke Rumah Sakit saat Retret Akmil Magelang – Halaman all

    Bima Arya Ungkap Kondisi 3 Kepala Daerah yang Dilarikan ke Rumah Sakit saat Retret Akmil Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa ada tiga kepala daerah peserta retret Akmil Magelang yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Kota Magelang, Jawa Tengah.

    Namun, Bima tidak menyebutkan identitas atau waktu pasti mereka dibawa ke rumah sakit.

    Bima mengatakan, ketiga kepala daerah itu mengalami gangguan kesehatan, seperti tekanan darah tinggi dan kadar gula darah yang meningkat hingga dinilai terlalu lelah.

    “Iya, ada (peserta yang sakit). Tadi saya baru tengok, tapi masih terkontrol. Ada yang tensinya tinggi, gulanya tinggi, dan kelelahan, sehingga harus dirawat di rumah sakit,” ujarnya, Minggu (23/2/2025).

    Dari tiga peserta yang dirawat di rumah sakit, dua di antaranya harus menginap.

    Sementara itu, satu orang lainnya hanya mendapatkan infus vitamin C.

    “Dua rawat inap, satu diinfus (rawat jalan),” ungkap Bima.

    Menurut Bima, kondisi drop yang dialami tiga kepala daerah tersebut dipicu karena jadwal kegiatan yang padat sejak pelantikan di Istana hingga retret Akmil di Magelang.

    Namun, Bima menyatakan bahwa kondisi ketiga kepala daerah kini sudah membaik.

    “Kesimpulan dokter adalah terlalu lelah. Karena rangkaiannya (berlanjut) dari pelantikan di Istana (Kepresidenan),” ucapnya.

    Untuk kepala daerah yang sakit, Bima mengatakan bahwa mereka diberikan dispensasi untuk tidak mengikuti pembelajaran.

    “Jadwalnya memang cukup padat, tapi kalau ada yang tidak memungkinkan untuk mengikuti sesi, mereka bisa beristirahat dulu agar tetap fit untuk sesi berikutnya,” pungkasnya.

    46 Kader PDIP Belum Hadiri Retret Akmil Magelang

    Sementara itu, di tengah kegiatan retret Akmil Magelang ini, kepala daerah yang merupakan kader PDIP diketahui ada yang belum mengikutinya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ada sebanyak 503 kepala daerah yang mengikuti program retret Akmil di Magelang.

    97 di antaranya merupakan kader PDIP.

    Dari jumlah tersebut, diketahui 51 kepala daerah kader PDIP telah hadir sejak hari pertama.

    Sementara sisanya, 46 kepala daerah masih belum bergabung.

    “51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya. Karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari Pemerintah.”

    “Dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa ini adalah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung Jawabnya adalah kepada rakyat utamanya,” kata Tito di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025), dikutip dari TribunJogja.com.

    Tito menegaskan bahwa kehadiran dalam program retret ini sangat penting bagi kepala daerah, karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

    Dia mengatakan, kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

    “Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar dia. 

    Tito juga mengatakan, manfaat retret ini memungkinkan para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih cair. 

    Sehingga, program ini menjadi ajang bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertemu serta mendiskusikan berbagai isu penting di daerah masing-masing.

    “Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan masih akan ada yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya.

    Bagi kepala daerah yang belum dilantik akibat sengketa hasil Pilkada 2024, Kemendagri berencana mengadakan program orientasi tersendiri. 

    Dalam hal ini, 40 daerah yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada. 

    Sebagian daerah bahkan berpotensi menggelar pemungutan suara ulang, seperti Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

    Berbeda dengan retret di Akmil Magelang, kepala daerah yang masih tertunda pelantikannya akan menjalani program pembekalan di BPSDM Kemendagri di Jakarta.

    “Konsepnya nanti akan berbeda dengan yang di Magelang. Di Magelang ini programnya besar, gabungan dengan Lemhannas, tempatnya informal, dan lebih mendukung interaksi yang cair,” jelas Tito.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Mendagri Ungkap Ada 97 Kepala Daerah Kader PDIP, 46 Orang Belum Hadiri Retret di Akmil Magelang

    (Tribunnews.com/Rifqah/Willy Widianto) (TribunJogja.com/Yuwantoro Winduajie)