Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Retret Kepala Daerah Usai, Wamendagri: Sekarang Fokus Kerja

    Retret Kepala Daerah Usai, Wamendagri: Sekarang Fokus Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah telah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Seusai mengikuti retret, para kepala daerah diharapkan fokus untuk mengimplementasikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Retret baru saja selesai. Sekarang kita fokus bekerja di wilayah masing-masing. Para kepala daerah harus segera menyesuaikan RPJMD mereka dengan Asta Cita dan arahan presiden tentang efisiensi,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam program “Beritasatu Sore”, Sabtu (1/3/2025) dipantau dari YouTube Beritasatu, Minggu (2/3/2025).

    Bima Arya menekankan kepala daerah memerlukan waktu untuk menyesuaikan RPJMD mereka dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, Kemendagri akan mengawal pelaksanaan program-program daerah sebelum masuk ke tahap evaluasi.

    “Saat ini, fokus utama adalah memastikan kepala daerah bekerja secara maksimal, berkoordinasi dengan baik, dan menjalankan RPJMD secara efektif. Yang terpenting adalah memastikan hasil retret kemarin benar-benar diimplementasikan di daerah masing-masing,” jelasnya.

    Kemendagri juga akan mengadakan pembekalan bagi kepala daerah yang belum mengikuti retret. Menurut Bima Arya, retret kepala daerah merupakan mandat undang-undang yang dijalankan oleh Kemendagri sebagai pembina dan pengawas politik dalam negeri.

    “Peserta yang tidak mengikuti retret sebelumnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan mereka yang berhalangan hadir karena alasan tertentu. Pembekalan bagi mereka akan digelar setelah ada keputusan akhir dari MK,” jelasnya.

    “Saat ini ada sekitar 11 daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Kami harus menyesuaikan jadwal agar pembekalan bisa diikuti secara optimal oleh kepala daerah yang terpilih,” ujarnya.

    Berbeda dengan retret sebelumnya di Magelang, pembekalan ini akan diadakan dengan format yang lebih sederhana dan jumlah peserta yang lebih sedikit.

    “Mungkin durasinya sama, sekitar 7 hari, tetapi tempat dan narasumbernya akan berbeda. Bisa jadi melibatkan menteri atau pejabat terkait, tetapi konsepnya lebih minimalis dibandingkan retret kepala daerah sebelumnya,” pungkas Bima Arya.

  • Wamendagri: Kinerja Kepala Daerah Akan Dievaluasi secara Berkala

    Wamendagri: Kinerja Kepala Daerah Akan Dievaluasi secara Berkala

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya evaluasi kinerja kepala daerah secara berkala. Menurut Bima Arya, akuntabilitas kepala daerah sebenarnya dapat diukur setiap tahun melalui serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Pemerintah pusat maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat menilai mana program yang berjalan optimal dan mana yang perlu diperbaiki.

    “Secara kasat mata, koordinasi di wilayah juga bisa menjadi tolok ukur. Semester pertama dan kedua dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap program prioritas, seperti pemenuhan gizi, hilirisasi energi, dan ketahanan pangan,” ujar Bima Arya dalam program “Beritasatu Sore”, Sabtu (1/3/2025) dipantau dari YouTube Beritasatu, Minggu (2/3/2025).

    Untuk evaluasi kinerja kepala daerah yang lebih menyeluruh, Bima Arya menilai jangka waktu 2 tahun adalah periode yang paling ideal. Ia menekankan evaluasi dalam 6 bulan cenderung terlalu cepat, sedangkan dalam 1 tahun hanya dapat memberikan gambaran umum.

    “Evaluasi dua tahunan menjadi lebih komprehensif karena memungkinkan pemetaan yang lebih akurat terhadap pencapaian target nasional dan daerah. Kemendagri memiliki mekanisme tersendiri untuk menilai keberhasilan kepala daerah,” kata Bima.

    “Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan apakah target yang ditetapkan benar-benar tercapai,” tambahnya.

    Terkait penyelenggaraan retret kepala daerah yang baru saja berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025, Bima Arya menyebut kegiatan itu menjadi momen bersejarah. Acara ini diikuti 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah, dengan menghadirkan 40 menteri sebagai narasumber.

    “Retret ini menjadi sejarah bagi bangsa, bagaimana kebersamaan dibangun di awal pemerintahan, serta bagaimana target-target nasional diselaraskan dengan daerah,” ujar Bima Arya.

    Mengenai retret selanjutnya, Bima Arya menyebut kemungkinan besar akan diadakan pada 2027. Retret kepala daerah berikutnya juga menjadi evaluasi untuk mengukur progres pembangunan dan kinerja kepala daerah.

  • Isu Politik Terkini: Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati hingga Penutupan Retret Kepala Daerah

    Isu Politik Terkini: Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati hingga Penutupan Retret Kepala Daerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi perbincangan hangat para pembaca. Rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menarik perhatian para pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, yakni terkait Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan kepala daerah untuk menjaga kekayaan alam, mayoritas publik yang puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, wisata Ramadan di Indonesia, hingga terobosan dalam waktu lebih dari 100 hari kerja Prabowo-Gibran.

    Isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan: Insyaallah Secepatnya

    Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan segara terlaksana. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani seusai menghadiri retret kepala daerah di Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat, (28/2/2025).

    Puan menjelaskan, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri turut diundang untuk menghadiri Parade Senja, tetapi berhalangan hadir. Meski demikian, Megawati menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto dan kepala daerah yang hadir.

    Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri sebenarnya sudah mengemuka sejak akhir tahun lalu, tetapi sampai saat ini belum terwujud.

    2. Tutup Retret Kepala Daerah, Prabowo Ingatkan Jaga Kekayaan Alam

    Presiden Prabowo Subianto resmi menutup rangkaian retret kepala daerah yang berlangsung selama delapan hari di Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat, (28/2/2025).

    Sebelum menutup rangkaian acara tersebut, Prabowo menyampaikan arahannya terkait Asta Cita kepada ratusan kepala daerah dan wakilnya yang hadir. Hal itu dikemukakan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

    Acara penutupan retret sendiri berlangsung secara tertutup. Dalam arahannya, ungkap Bima, Prabowo mengingatkan kepala daerah untuk menjaga kekayaan alam serta mengelola potensi daerah dengan sebaik-baiknya, agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat.

    3. Survei LPI: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Selain berita terkait rencana pertemuan Prabowo-Megawati, berita politik lainnya yang menarik perhatian, yakni hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik berada di angka 66,5% dengan perincian responden yang sangat puas sebanyak 28,75% dan yang puas sebanyak 37,75%. Dari hasil survei tersebut, alasan publik sangat puas atau puas dengan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah karena pemberantasan korupsi berjalan dengan tingkat kepuasan 29,85%.

    4. Nasaruddin Umar: Wisata Ramadan Paling Indah Ada di Indonesia

    Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar mengeklaim, wisata Ramadan yang paling indah ada di Indonesia. Menurutnya, suasana Ramadan di Tanah Air begitu tentram, aman, dan istimewa, berbeda dengan negara lain yang sering kali menghadapi konflik.

    Selain keamanan, Nasaruddin Umar juga menyoroti bagaimana suasana Ramadan di Indonesia sangat identik dengan sikap saling menghargai antarumat beragama. Ia mencontohkan bagaimana masyarakat di ruang publik menunjukkan kepedulian terhadap bulan suci ini.

    5. 100 Hari Prabowo-Gibran: Terobosan Bermunculan, Soliditas Teruji

    Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membuat banyak terobosan dalam waktu lebih dari 100 hari kerja. Menurut Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna salah satu kunci utamanya adalah soliditas Prabowo dan Gibran dalam menjalankan pemerintahan.

    Dia menyebutkan sejumlah terobosan pemerintahan Prabowo-Gibran selama ini, mulai dari pemberlakuan PPN 12% hanya barang mewah, penghapusan utang petani, nelayan dan UMKM, pelaksanaan program makan bergizi gratis, implementasi cek kesehatan gratis, kebijakan efisien anggaran, pelibatan UMKM daerah mengelola tambang, pembentukan Danantara, retret para menteri dan kepala daerah, dan peluncuran bank emas pertama di Indonesia.

    Lebih lanjut, Sutisna juga mengingatkan situasi pemerintahan saat ini berada dalam kondisi dunia yang tidak pasti dan tidak baik-baik saja. Karena itu, kita membutuhkan soliditas dan persatuan.

    Demikian isu politik terkini Beritasatu.com, di antaranya rencana pertemuan Prabowo dan Megawati.

  • Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah ke KPK

    Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah ke KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait dengan penyelenggaraan retret kepala daerah yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Laporan secara resmi diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2025). 

    Laporan yang disampaikan ke KPK itu berkaitan dengan sejumlah kejanggalan pada penyelenggaraan retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah selama sepekan terakhir. 

    Salah satu anggota koalisi, akademisi Feri Amsari menyebut, kecurigaan awal adanya dugaan rasuah pada kegiatan tersebut berangkat dari ketidaksesuaian dengan Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. Khususnya, terkait dengan nuansa semi militer yang diterapkan. 

    Di sisi lain, Feri menyoroti bahwa penyelenggaraan retret itu diduga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dia menyebut adanya ketidakterbukaan pemerintah dalam penunjukkan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan yang menyediakan fasilitas retret itu. 

    “Kan biasanya pengadaan barang dan jasa itu ada standar keterbukanya, ada website-nya. Nah kita merasa janggal misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru. Dan dia mengorganisir program yang sangat besar. Se-Indonesia,” ujar Feri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI menduga bahwa penyelenggaran retret itu tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Dia mengeklaim ada sebagian biaya retret yang turut dibebankan kepada APBD yakni senilai Rp6 miliar. 

    Staf PBHI Annisa Azzahra menyebut, adanya ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang diajukan dan pelaksanaan di lapangan menyebabkan celah sebesar Rp6 miliar itu. 

    “Sehingga celah besar sekitar 6 miliar itu ternyata di cover oleh APBD. Di mana itu tidak diperbolehkan, karena itu akhirnya adalah pengalihan dana secara tidak sah. Nah, kemudian harusnya kegiatan orientasi reatret ini dibiayai secara penuh oleh APBN. Yang ternyata ternyata tidak terjadi,” ujarnya. 

    Annisa turut menyoroti soal PT Lembah Tidar Indonesia yang juga menggarap penyelenggaraan retret kepala daerah. Dia menduga jabatan komisaris dan direktur utama perusahaan itu diduduki oleh kader Partai Gerindra, partai yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina. 

    “Sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan. Ditambah lagi terkait dengan konflik kepentingan ini dibuktikan bahwa tidak adanya proses pemilihan tender yang jelas,” ucap Annisa. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto tidak mengonfirmasi apabila laporan itu sudah diterima oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Namun, dia memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan diverifikasi. 

    “Secara umum laporan yang masuk akan dilakukan verifikasi, telaah dan pulbaket [pengumpulan bahan keterangan, red]. Bila ada bahan yang kurang, akan dimintakan kepada pelapor unuk dilengkapi,” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (28/2/2025). 

    Sementara itu, Bisnis telah meminta tanggapan ke Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati.

    Hanya Adita yang sudah merespons permintaan tanggapan oleh Bisnis. Dia meminta agar pelaporan ke KPK itu ditanyakan ke Kemendagri selaku penyelenggara retret. 

    BANTAHAN MENSESNEG

    Sebelum retret diselenggarakan, aturan soal pembiayaan program orientasi kepala daerah itu sempat menuai polemik. Publik menyoroti soal pelaksanaan program itu di tengah efisiensi anggaran pemerintahan yang digembor-gemborkan oleh Presiden. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Dalam Negeri selaku penyelenggara acara sempat menerbitkan Surat Edaran (SE) soal pelaksanaan retret. SE bernomor 200.5/628/SJ yang berseliweran di media massa itu di antaranya mengatur bahwa retret dibiayai dengan cost sharing antara Kemendagri dan pemerintah daerah (pemda). 

    Namun, tak lama kemudian, Kemendagri mencabut aturan itu dan menetapkan bahwa biaya retret sepenuhnya berasal dari anggaran Kemendagri atau APBN. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sempat menyebut bahwa anggaran yang ditelan untuk menyelenggarakan retret selama sepekan adalah Rp13 miliar. 

    Adapun dalam SE No.200.5/628/SJ yang telah dicabut, pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi yang awalnya diatur dari anggaran pemda dikirim ke rekening BRI milik PT Lembah Tidar Indonesia. Biayanya yakni sebesar Rp2,75 juta dikali 8 hari. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun telah membantah soal penggunaan APBD untuk biaya retret serta instruksi soal transfer biaya retret ke rekening PT Lembah Tidar Indonesia. 

    “Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Februari 2025 lalu. 

    Prasetyo, yang juga merupakan kader Partai Gerindra, turut membantah bahwa PT Lembah Tidar Indonesia milik kader partai berlambang garuda itu. Dia pun menjelaskan bahwa peran perusahaan tersebut hanya sebatas pengelola. 

    Menurutnya, permintaan agar PT Lembah Tidar Indonesia mempersiapkan fasilitas retret sudah dilakukan sejak Prabowo masih menjadi presiden terpilih. Namun, dia memastikan perusahaan itu hanya sebatas pengelola, sedangkan pemilik lahan adalah Akmil. 

    “Pemilik lahan itu Akademi Militer. Bukan, [pengelola bukan Gerindra], sekarang dikerjasamakan itu kan untuk lapangan golf,” ujarnya. 

  • Retret Kepala Daerah Usai, Wamendagri: Sekarang Fokus Kerja

    Bima Arya: Kepala Daerah yang Dipilih Rakyat Bisa Diberhentikan

    Magelang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, kepala daerah bisa diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meski dipilih oleh rakyat.

    “Pak Menteri (Mendagri Tito Karnavian) sampaikan, kepala daerah itu walau dipilih oleh rakyat, tetapi bisa diberhentikan berdasarkan undang-undang. Jadi, bukan berarti dipilih langsung tidak bisa berhenti,” kata Bima Arya kepada wartawan di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).

    Bima Arya menjelaskan, beberapa alasan yang dapat menyebabkan kepala daerah diberhentikan, antara lain tidak melaksanakan program prioritas nasional, bepergian ke luar negeri tanpa izin, atau melakukan perbuatan tercela.

    “Kepala daerah bisa diberhentikan karena tidak melaksanakan program prioritas nasional, tidak izin ketika keluar negeri, atau melakukan perbuatan tercela,” ucapnya.

    Bima Arya mengingatkan agar para kepala daerah berhati-hati dalam menjalankan amanah mereka. Pasalnya, ada konsekuensi hukum yang akan diterima jika terbukti melanggar ketentuan yang ada.

    “Jangan sampai ketentuan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Kepala daerah harus menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya hingga akhir masa jabatan,” tutup Bima Arya yang menyebut kepala daerah terpilih bisa diberhentikan.

  • Terungkap, Ini Alasan Sri Sultan HB X Tak Masuk Daftar Peserta Retret Magelang

    Terungkap, Ini Alasan Sri Sultan HB X Tak Masuk Daftar Peserta Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Rangkaian kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah telah berakhir pada hari ini, Jumat (28/2/2025). 

    Dengan demikian, ratusan kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Wali Kota, Bupati yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari akan kembali ke daerahnya masing-masing setelah digembleng di Magelang selama sepekan.

    Namun ada hal yang menarik di tengah hiruk pikuk retret, sosok Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X justru ramai menjadi buah bibir di media sosial. Sultan HB X disebut menjadi salah satu kepala daerah yang tidak masuk daftar peserta retret di Magelang.

    Hal itu dikarenakan oleh eksistensi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengamanatkan DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI.

    Menilik Pasal 18 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa syarat mengemban jabatan Gubernur DIY adalah orang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono.

    “Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur,” tulis beleid tersebut dan dikutip Jumat (28/2/2025).

    Ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) bahwa kedua takhta itu merupakan warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun.

    Bunyi pasal 1 ayat (4):

    Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

    Bunyi Pasal 1 ayat (5):

    Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.

    Maka demikian, merujuk pada UU 13/2012 tersebut, memberikan kewenangan yakni tidak adanya Pilkada, karena Sri Sultan dan Paku Alam otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

    Selain aturan itu, menurut Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Sultan HB X belum lama ini dilantik untuk periode jabatan sampai dengan tahun 2027. Jadi tidak termasuk dalam rombongan kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2024.

    Keistimewaan Yogyakarta tidak lepas dari sumbangsihnya dalam sejarah republik. Yogyakarta memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

    Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Dia termasuk raja yang lebih awal mengintegrasikan Yogya dengan Indonesia.

    Selain itu, Sultan juga merelakan harta kraton untuk membiayai perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota negara ketika serangan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949.

  • Wamendagri Sebut Prabowo Ingin Ada Retret Kepala Daerah Lagi 2026: Agar Jangan Omon-omon Saja – Halaman all

    Wamendagri Sebut Prabowo Ingin Ada Retret Kepala Daerah Lagi 2026: Agar Jangan Omon-omon Saja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, telah resmi berakhir pada Jumat (28/2/2025).

    Dalam arahannya pada akhir kegiatan, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan retret ini dan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kembali mengadakan kegiatan serupa pada tahun 2026 mendatang.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan pers usai berakhirnya kegiatan retret di Akmil.

    Menurutnya, Prabowo menekankan pentingnya retret sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target yang sudah ditetapkan.

    Presiden, sambungnya, juga mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan menjaga serta mengelola kekayaan alam dan potensi daerah secara optimal.

    “Presiden meminta seluruh kepala daerah untuk menjalankan betul Pasal 33 UUD 1945, menjaga kekayaan alam, potensi daerah, dikelola sebaik-baiknya. Jangan sampai rugi, jangan sampai hilang, dan jangan sampai didominasi oleh kepentingan asing,” ujar Bima Arya, dikutip dari Tribun Jogja.

    Kemudian, Bima juga menyatakan bahwa Prabowo menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam berbagai sektor, seperti nikel dan sumber daya lainnya. 

    Ia menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola investasinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak lain.

    “Kata beliau, supaya kita semua ini jangan hanya omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa presiden tidak hanya omon-omon, kepala daerah tidak omon-omon, maka di tahun 2026 kita targetkan ada retret lagi untuk mengevaluasi capaian semua target tadi,” tegasnya.

    Bima menjelaskan, retret pada 2026 bakal berbeda karena fokusnya lebih kepada evaluasi berbasis data terhadap capaian kepala daerah.

    Pemerintah ingin memastikan bahwa semua program yang sudah dirancang, termasuk swasembada pangan dan hilirisasi, berjalan sesuai harapan.

    “Perbedaannya nanti adalah mengevaluasi target yang sudah ditetapkan. Apakah tercapai atau tidak, serta apa alasannya. Jadi berdasarkan angka-angka,” terangnya.

    Sebagai informasi, retret kepala daerah kali ini diikuti oleh 493 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah. 

    Meski jadwal kegiatan cukup padat, Bima menilai acara ini membawa dampak positif dalam membangun sinergi antar-kepala daerah.

    “Kami melihat kepala daerah semakin akrab. Presiden juga senang karena melihat peserta ini semakin akrab satu sama lain. Itu yang diperlukan untuk sinergi ke depannya,” terangnya.

    Cerita Kepala Daerah Ikut Retret

    Bupati Magelang, Grengseng Pamuji dan Wakil Bupati Magelang, Sahid, turut serta dalam kegiatan retret di Akmil yang digelar pada 21-28 Februari 2025.

    Sebagai warga yang selama ini menetap di Magelang, Grengseng tak merasakan pengalaman yang benar-benar baru selama bermalam di tenda.

    Meski begitu, Grengseng meyakini bahwa kepala daerah dari luar Magelang akan merasakan pengalaman yang berbeda.

    “Lha wong kene cah kene, omahe kono, yo podo wae. Biasa wae (Lah memang orang Magelang, rumahnya di sana, ya sama saja. Biasa saja). Mungkin kalau daerah-daerah jauh berbeda,” ucap Grengseng di Borobudur Golf Kompleks Akmil, Jumat.

    Namun, Grengseng menilai retret ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat komunikasi dengan kepala daerah lain, gubernur, hingga menteri.

    “Bagus, bisa ketemu banyak bupati, banyak wali kota, bisa dekat dengan gubernur, bisa komunikasi dengan menteri, itu bagus,” ujar Grengseng.

    Ia menilai bahwa komunikasi lintas daerah dan pemerintah pusat menjadi salah satu hal baru dan penting dalam retret ini. 

    Ia menilai bahwa retret lebih kepada penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.

    “Semua agenda menarik karena memang dibutuhkan, tapi yang baru adalah komunikasinya. Jadi komunikasi antardaerah, komunikasi dengan gubernur dan menteri,” tambahnya.

    Terkait implementasi hasil retret, Grengseng menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menjalankan visi dan misi Kabupaten Magelang dengan menyelaraskannya bersama program pemerintah pusat dan daerah. 

    “Itu kan sudah ada dalam visi misi kita, jadi visi-misi kita laksanakan, kita sinkronkan dengan gubernur, dengan APBN, dan Asta Cita Pak Prabowo,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Presiden Prabowo Minta Retret Kepala Daerah Digelar Lagi Tahun Depan.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJogja.com/Yuwantoro Winduajie)

  • Presiden Prabowo Ingin Retret Kepala Daerah Kembali Digelar pada 2026

    Presiden Prabowo Ingin Retret Kepala Daerah Kembali Digelar pada 2026

    Magelang, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menginginkan retret kepala daerah kembali digelar pada 2026 sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan.

    Hal ini disampaikan saat penutupan retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).

    “Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retret ini. Bahkan, beliau meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengadakan retret kepala daerah pada 2026 guna mengevaluasi target-target yang telah diberikan,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.

    Evaluasi Target Pembangunan Nasional

    Menurut Bima Arya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya evaluasi terhadap berbagai target pembangunan, termasuk swasembada pangan, hilirisasi industri, serta program-program prioritas lainnya.

    “Supaya kita semua tidak sekadar bicara, tetapi ada bukti nyata. Presiden Prabowo ingin memastikan beliau dan para kepala daerah benar-benar menjalankan program sesuai target. Maka pada 2026, akan ada retret lagi untuk mengevaluasi angka-angka dan capaian tersebut,” tegas Bima.

    Bima juga menjelaskan retret kepala daerah 2026 rencananya kembali diadakan di Akmil Magelang, dengan jumlah peserta 503 kepala daerah.

    Retret Kepala Daerah 2025 Berlangsung 8 Hari

    Retret kepala daerah 2025 telah berlangsung selama delapan hari, dari 21 hingga 28 Februari 2025, dengan total 493 peserta hadir, sedangkan 10 kepala daerah absen tanpa alasan.

    Sebelumnya, Bima menjelaskan, Prabowo menyampaikan arahan yang lebih detail dan teknis terkait Asta Cita untuk Indonesia. Selain itu, pengarahan ini juga menjadi momen bagi kepala daerah untuk mendapatkan motivasi dan inspirasi langsung dari Prabowo.

    “Pasti semua kepala daerah menunggu arahan yang detail dan teknis terkait Asta Cita Bapak Presiden Prabowo. Kedua juga kepala daerah butuh semangat butuh motivasi butuh inspirasi dan presiden biasa menyampaikan itu kepada para menteri dan sekarang dibagikan kepada kepala daerah,” ucapnya terkait penutupan retret kepala daerah.

  • Prabowo bertolak ke Jakarta usai tutup retret kepala daerah di Akmil

    Prabowo bertolak ke Jakarta usai tutup retret kepala daerah di Akmil

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke Jakarta usai memberikan pengarahan dan menutup retret atau pembekalan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat.

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Lapangan Udara Adi Sutjipto, Yogyakarta, pada pukul 13.45 WIB. Pesawat Kepresidenan yang membawa Kepala Negara lepas landas sekitar pukul 14.00 WIB menuju Lapangan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang turut melepas keberangkatan Presiden ke Jakarta, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, sementara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut serta dalam pesawat mendampingi Presiden.

    Adapun sebelum bertolak ke Jakarta, Presiden Prabowo sempat melaksanakan ibadah Sholat Jumat di Tenda Ibadah Peserta Retret Magelang, usai memberi pengarahan dan menutup retret.

    Adzan pertama dikumandangkan tepat pukul 11:57 WIB, menandai masuknya waktu Sholat Jumat. Selang beberapa menit kemudian, adzan kedua berkumandang pada 12:02 WIB, mengundang para jamaah untuk segera merapatkan saf.

    Bertindak sebagai khatib dan imam dalam salat Jumat kali ini adalah Ustadz Ahmad Syaikhu, seorang ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Magelang. Sementara tugas sebagai muazin/bilal dipercayakan kepada Hari Rustaman.

    Dalam khotbahnya, Ahmad Syaikhu menyampaikan pesan tentang “Ramadan Menyenangkan dan Menenangkan”, mengingat Bulan Suci Ramadan yang akan tiba.

    Presiden Prabowo yang hadir bersama sejumlah pejabat negara, jajaran TNI, serta peserta retret, tampak khusyuk mendengarkan khotbah yang disampaikan.

    Usai Sholat Jumat, Presiden Prabowo menyempatkan diri berbincang dengan beberapa jamaah yang hadir.

    Turut melaksanakan Sholat Jumat diantaranya adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan sejumlah peserta retret.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden puji taruna saat Parade Senja dan beri mereka hadiah libur

    Presiden puji taruna saat Parade Senja dan beri mereka hadiah libur

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memuji dedikasi para taruna yang tetap menjalankan tugasnya sebagai peserta Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera, meskipun cuaca di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, hujan cukup lebat.

    Presiden pun memerintahkan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan tambahan libur dua hari kepada para taruna peserta upacara.

    “Para taruna telah menunjukkan disiplin dan semangat luar biasa. Saya kira ilmu kepemimpinan, antara lain harus menghormati prestasi, harus berterima kasih kalau anak buah berjasa, dan memberi yang terbaik,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada acara santap malam retret kepala daerah di Rumah Makan Husein, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis malam.

    Presiden kemudian meminta pendapat dua tamu kehormatan di Akmil, Magelang, yaitu Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    “Saya kira bapak-bapak (SBY dan Jokowi, red) setuju bahwa para taruna telah memberi yang terbaik yang mereka bisa berikan. Karena itu, saya Presiden Ke-8 RI akan menggunakan hak prerogatif saya memerintahkan Panglima TNI untuk memerintahkan Gubernur Akmil dan juga kepada Kapolri untuk memerintahkan Gubernur Akpol untuk memberikan tambahan dua hari istirahat,” kata Presiden Prabowo yang kemudian disambut dengan riuh tepuk tangan para taruna.

    Presiden lanjut berpesan kepada para taruna agar tambahan dua hari libur itu harus betul-betul digunakan untuk beristirahat dan belajar.

    “Sanggup?” tanya Presiden kepada para taruna.

    “Sanggup!” jawab para taruna kompak.

    Kegiatan santap malam bersama para kepala daerah dan taruna berlangsung setelah Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera, sebagai rangkaian kegiatan retret kepala daerah di Akmil yang berlangsung pada 21–28 Februari 2025.

    Pada acara itu, ada juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

    Kegiatan retret hari ini juga dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Kemudian, ada pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku penanggung jawab retret kepala daerah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

    Upacara Parade Senja, yang menjadi salah satu rangkaian acara retret, diikuti seribuan lebih taruna akademi militer dari tiga matra TNI, kemudian dari Akademi Kepolisian dan kadet Universitas Pertahanan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025