Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Dukung 4 Program Presiden Prabowo, Ketum ADKASI Siswanto Silaturahmi ke Ketua MPR, DPR RI & Menteri

    Dukung 4 Program Presiden Prabowo, Ketum ADKASI Siswanto Silaturahmi ke Ketua MPR, DPR RI & Menteri

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Dua pekan menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto langsung menggelar silaturahmi bertajuk “Dari Daerah Untuk Indonesia” guna memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Siswanto dan rombongan diterima oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, di ruang kerja Ketua MPR RI.

    Dalam kesempatan itu, Muzani berpesan agar ADKASI mampu merangkul seluruh anggota lintas partai politik demi memperkuat komunikasi dan koordinasi di tingkat pusat maupun daerah.

    “ADKASI beranggotakan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten di seluruh Indonesia dari berbagai partai politik.

    Oleh karena itu, harus ada sinergi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak agar organisasi ini berjalan efektif,” ujar Ahmad Muzani belum lama ini.

    Sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga menekankan pentingnya komunikasi yang solid dengan lembaga-lembaga negara, termasuk MPR, DPR, kementerian, hingga Presiden.

    “Tunaikan amanat dengan baik dan pastikan komunikasi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat tetap terjalin,” tambahnya.

    Selain bertemu Ketua MPR RI, Siswanto dan rombongan juga melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Ace Hasan Sadzily, Menteri Kependudukan sekaligus Kepala BKKBN Wihaji, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

    Siswanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ADKASI dalam Musyawarah Nasional yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada akhir Februari lalu.

    Organisasi ini menaungi 17.500 pimpinan dan anggota DPRD dari 415 kabupaten di seluruh Indonesia.

    Dalam kepemimpinannya, Siswanto menegaskan komitmennya untuk mendukung empat program utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami mendukung penuh empat program utama Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah,” ujar Siswanto.

  • Jelang Idul Fitri, Zulhas Pastikan Stok dan Harga Pangan Terkendali

    Jelang Idul Fitri, Zulhas Pastikan Stok dan Harga Pangan Terkendali

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok pangan selama Ramadhan hingga Idul Fitri aman. Bahkan, pangan akan berlimpah hingga tidak akan ada yang kelaparan.

    Hal tersebut disampaikan Zulhas sapaannya, saat pembagian sembako gratis dan minyak goreng yang diadakan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat. Kali ini pembagian diadakan di sekitar Lapangan Gasibu, Kota Bandung pada Sabtu 22 Maret 2025.

    Zulhas yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN ini menegaskan agar rakyat Indonesia harus gembira jelang Idul Fitri atau Lebaran ini. Hal ini tentunya rakyat atau masyarakat ini tidak perlu mengkhawatirkan kondisi pangan.

    “Saya juga sudah berkeliling Indonesia dalam berbagi pangan atau memantaunya. Kemarin saya di Jawa Tengah dan sekarang pembagian dilaksanakan di wilayah Jawa Barat,” katanya.

    Pada pembagian tersebut, terdapat pula produk MinyaKita, hanya saja untuk yang dibagikan pada masyarakat ini jumlahnya sesuai. “Harus pas satu liter tidak boleh dikurangi sedikit pun,” kata dia.

    Zulhas juga kembali memastikan rakyat Indonesia pada hari jelang Lebaran ini stok pangannya melimpah. “Jumlahnya cukup dan tidak usah khawatir harga terjangkau. Di pasar banyak daging, telur, beras, gula, tepung, minyak semua lengkap cukup dan tidak usah khawatir,” katanya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat membagikan Minyakita di Lapangan Gasibu pada Sabtu 22 Maret 2025, nampak Sekjen PAN Eddy Soeparno, Desy Ratnasari dan Bima Arya.

    Harga stabil

    Di sisi lain, harga komoditas pangan, dikatakannya, juga dalam kondisi stabil. Beberapa harga yang sempat mengalami kenaikan, kini mulai normal. “Harga stabil malah turun seperti bawang cabai yang pedas itu dulu Rp100-Rp120 ribu sekarang sudah Rp60 ribu,” kata dia.

    Ketua DPW PAN Jabar Desy Ratnasari pun ikut turun langsung ke masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan ini. Desy bahkan turut memberikan takjil dan dan juga 1.500 MinyaKita secara gratis.

    Menurut Desy pembagian ini merupakan tugas yang diberikan dari DPP PAN untuk masing-masing DPW PAN tingkat provinsi. Programnya adalah Berbagi PANgan berbagi kebahagiaan.

    “Karena Jawa Barat cukup luas maka kami berbagi di beberapa titik. Ada Kang Eddy Soeparno, ada Kang Bima Arya dan saya, nah saya kebagian salah satunya di Kota Bandung. Pembagian sembako ini memang kebiasaan PAN di bulan Ramadan. Saya juga nanti akan membagikan di dapil saya di Kabupaten dan Kota Sukabumi,” katanya.

    Sementara, Bima Arya mengatakan, pemberian bantuan kepada masyarakat ini dilakukan sejak awal Ramadhan di seluruh wilayah Jawa Barat. Dia memastikan sudah turun langsung dan memberikan kebutuhan pangan ini kepada masyarakat.

    “Teh Desy turun ke delapan titik membangun tenda biru dan memberikan bantuan. Saya juga sembilan, sisanya ada Pak Eddy,” ujar Bima.

    Menurut Bima yang juga merupakan Wakil Menteri Dalam Negeri ini pemberian bantuan kepada masyarakat ini dilakukan agar mereka tidak kesusahan dalam mendapatkan kebutuhan pangan seperti Minyakita.

    “PAN hadir membantu warga, kami ada di tengah warga, jangan sampai partai hanya turun pas Pilkada saja, partai harusnya turun di setiap hari bersama masyarakat,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamendagri Minta Kepala Daerah Siaga dan Terjun Langsung Pantau Arus Mudik Bandung 22 Maret 2025

    Wamendagri Minta Kepala Daerah Siaga dan Terjun Langsung Pantau Arus Mudik Bandung 22 Maret 2025

    Wamendagri Minta Kepala Daerah Siaga dan Terjun Langsung Pantau Arus Mudik
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    , mengimbau seluruh
    kepala daerah
    , termasuk Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 berjalan dengan tertib dan lancar.
    Dalam pernyataannya, Bima Arya meminta agar para kepala daerah tetap berada di daerah masing-masing sebelum dan setelah hari raya Idul Fitri.
    ”
    Kepala daerah
    diminta sebaiknya untuk
    standby
    monitor, karena kepala daerah itu tidak ada libur,” kata Bima saat ditemui di Terminal Leuwipanjang, Sabtu (22/3/2025).
    Bima menekankan pentingnya memastikan jalur-jalur mudik steril agar pemudik dapat melaluinya dengan lancar.
    Dia mengingatkan bahwa
    kemacetan
    sering terjadi akibat pasar tumpah.
    “Beberapa jalur terjadi penumpukan karena pasar tumpah, harusnya bisa diantisipasi. Jadi H-5 H+5 itu dipastikan pasar-pasar itu harus steril,” ujarnya.
    Lebih lanjut, sebelum arus mudik dan arus balik dimulai, kepala daerah diharapkan dapat memastikan kondisi jalan dalam keadaan baik dan tidak ada perbaikan yang dilakukan saat arus mudik berlangsung.
    “Ada saja untuk realisasi anggaran mengejar target terjadi perbaikan sehingga terjadi penumpukan di situ. Kami harapkan para kepala daerah turun ke lapangan,” bebernya.
    Bima juga meminta kepala daerah untuk memastikan Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan umum yang akan beroperasi selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.
    Ia menegaskan bahwa pengecekan kendaraan umum harus dilakukan secara menyeluruh, meskipun kendaraan tersebut sudah memiliki surat uji kelaikan.
    “Banyak kasus walaupun surat kelaikannya masih berlaku, tetapi ternyata ada persoalan juga terkait tekniknya seperti sistem pengereman. Jangan sampai di masa mudik sampai memuncak terjadi persoalan-persoalan teknis hingga terjadi jatuhnya korban jiwa,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Mudik Lebaran, Bima Arya Minta Kelayakan Bus di Terminal Leuwipanjang Diperiksa

    Jelang Mudik Lebaran, Bima Arya Minta Kelayakan Bus di Terminal Leuwipanjang Diperiksa

    Jelang Mudik Lebaran, Bima Arya Minta Kelayakan Bus di Terminal Leuwipanjang Diperiksa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    Sugiarto meminta setiap armada bus di
    Terminal Leuwipanjang
    diperiksa kelayakannya jelang
    mudik Lebaran
    Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Didampingi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Bima Arya meninjau kelayakan armada bus di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Jawa Barat.
    “Ini kita harus pastikan bahwa sistem pemeriksaan itu berjalan dengan baik, terutama
    kelayakan kendaraan
    ,” jelas Bima dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).
    Bima menekankan pentingnya memastikan masa berlaku dokumen uji kelayakan kendaraan umum sekaligus mengecek kondisi fisik kendaraan, terutama sistem pengereman.
    “Walaupun uji kelayakannya masih ada, tapi secara fisik harus dicek,” jelasnya.
    Bima mengatakan, pengujian fisik diperlukan meski kendaraan telah mengantongi dokumen kelayakan.
    Hal ini dilakukan guna memastikan kendaraan benar-benar siap beroperasi.
    “Jangan sampai di masa mudik yang makin memuncak ini kemudian terjadi persoalan-persoalan teknis yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa,” jelasnya.
    Di sisi lain, Bima mengimbau para kepala daerah agar turun langsung memastikan kelancaran jalur mudik di wilayahnya.
    Salah satu lokasi yang perlu diperhatikan yakni penertiban pasar tumpah yang berpotensi menghambat arus kendaraan.
    “Harusnya bisa diantisipasi, jadi H-5 (dan) H+5 (Lebaran) itu dipastikan pasar-pasar itu steril,” imbuh dia.
    Bima meminta kepala daerah mengecek dan memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
    “Kepala daerah diminta sebaiknya untuk
    stand by
    memonitor, karena bagi kepala daerah itu tidak ada hari libur,” tandas Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tujuh Kilo Sabu dan Belasan Ribu Botol Miras Dimusnahkan Polresta Bogor

    Tujuh Kilo Sabu dan Belasan Ribu Botol Miras Dimusnahkan Polresta Bogor

    JABAR EKSPRES – Polresta Bogor Kota memusnahkan barang bukti minuman keras (Miras) dan narkotika jenis sabu-sabu di halaman Mako Polresta Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah pada Jumat (21/3).

    Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi cipta kondisi yang telah dilakukan sejak Januari hingga Maret 2025.

    Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota, Kompol Dede Hendrawan, menjelaskan bahwa total miras yang dimusnahkan mencapai 15.095 botol.

    BACA JUGA: Bogor Innovation Award 2025 Dimulai, Pemkot Dorong Masyarakat Berinovasi

    Terdiri dari 10.829 botol miras pabrikan berbagai merek dan 4.266 botol miras tradisional.

    “Miras ini merupakan hasil razia yang dilakukan oleh Polresta Bogor Kota bersama jajaran polsek dalam operasi cipta kondisi,” kata Kompol Dede saat ditemui usai pemusnahan barang bukti.

    Selain itu, Polresta Bogor Kota juga memusnahkan 7 kilogram narkotika jenis sabu yang merupakan hasil pengungkapan kasus pada Maret 2025.

    “Jadi memang barang bukti sabu ini yang ditemukan disimpan di dalam tangki bahan bakar kendaraan,” terang Kompol Dede.

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, Perjalanan Dinas Kabupaten Bogor Dipangkas 50 Persen

    Sementara, Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Pemkot Bogor, Eko Prabowo yang hadir mewakili Wali Kota Bogor mengapresiasi kinerja Polresta Bogor Kota dalam mengungkap berbagai kasus peredaran narkotika dan miras.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga Kota Bogor tetap aman, tertib, dan nyaman, serta melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Kami sangay apresiasi,” singkay Eko Prabowo.

    Diketahui, belasan ribu miras tersebut dimusnahkan menggunakan alat berat penggilas. Sementara proses pemusnahan sabu dilakukan dengan melarutkan sabu menggunakan asam sulfat yang dicampur air untuk menghilangkan kandungan kimianya. (YUD)

  • Wamendagri: Perlu sinkronisasi pusat-daerah laksanakan Astacita

    Wamendagri: Perlu sinkronisasi pusat-daerah laksanakan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan perlunya sinkronisasi program pusat dan daerah terutama dalam memahami sekaligus melaksanakan Astacita yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dia mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk memastikan akselerasi dan sinkronisasi pusat dan daerah berjalan dengan baik. Ini termasuk memastikan komunikasi yang baik antarkepala daerah, mulai gubernur, bupati, hingga wali kota agar semua program pemerintah pusat dan daerah dapat saling bersinergi.

    “Presiden mendorong agar Kemendagri memastikan akselerasi, sinkronisasi itu betul-betul terjadi, gubernur berkomunikasi baik dengan bupati, bupati melakukan hal yang sama untuk camat, lurah, dan kades,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain sinkronisasi, pemerintah daerah (pemda) juga perlu memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran. Dia mengatakan efisiensi dilakukan terhadap anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak penting.

    Efisiensi juga diarahkan untuk menghilangkan pos-pos anggaran yang tidak masuk akal. Anggaran hasil efisiensi itu kemudian digeser untuk mendukung program prioritas yang dibutuhkan masyarakat.

    Menurut Bima, efisiensi juga akan membuat ruang fiskal daerah menjadi lebih terarah dan sehat. Bahkan, efisiensi dapat membuat Pemda bergerak lebih baik dalam mengelola anggaran.

    “Jadi, tidak ada kekhawatiran seharusnya untuk efisiensi ini,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengimbau kepala daerah agar mampu menghentikan kebocoran anggaran dan menghindari praktik korupsi di daerah masing-masing. Dengan demikian, semua program prioritas seperti membangun sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan mencetak berbagai lapangan kerja baru dapat terlaksana.

    “Setiap rapat kabinet, Bapak Presiden selalu mengingatkan Jaksa Agung [dan] Kapolri untuk tegas, hukum seberat-beratnya koruptor, kejar sampai ke ujung dunia, ini serius,” pungkas Bima.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaga partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Tasikmalaya

    Jaga partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Tasikmalaya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendagri: Jaga partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Tasikmalaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 23:44 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dijaga baik.

    ‘Oleh karena itu, sosialisasi terkait pelaksanaan PSU kepada masyarakat harus digencarkan. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga semua pihak termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat. Aparatur di wilayah membantu mengingatkan, jemput bola, semualah [bergerak],” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, sosialisasi PSU dapat dilakukan secara lebih intensif.

    Ia mengingatkan penyelenggara maupun pihak terkait agar lebih fokus melakukan sosialisasi.

    “Kalau waktu itu, Pilkada 2024, kan mungkin lebih rumit begitu. Kalau sekarang kan maksudnya bisa lebih fokus untuk melakukan sosialisasi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bima menjelaskan persiapan PSU di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan sesuai jadwal. Misalnya, terkait dengan produksi logistik PSU yang dapat dipenuhi meskipun sedikit terkendala libur Lebaran.

    “Secara keseluruhan on the track ya timeline-nya masih memungkinkan untuk semuanya tepat waktu,” jelas Bima.

    Selain itu, dia juga mengecek terkait langkah mitigasi bencana di tempat pemungutan suara (TPS) saat PSU berlangsung.

    Ia menilai pihak keamanan setempat telah menyusun mitigasi dengan sangat baik, terutama di lokasi yang dinilai rawan terjadi bencana.

    Di lain sisi, dirinya menyinggung pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan PSU.

    Dia menjelaskan, berbagai langkah persiapan yang telah disusun dapat tercoreng bila adanya keberpihakan aparatur terhadap salah satu pasangan calon.

    “Saya minta atensi khusus soal [netralitas] ini, undang-undangnya jelas, aturannya jelas, ada pemberian sanksi, teguran lisan, tertulis, pemberhentian, semuanya ada,” tegasnya.

    Pihaknya membuka ruang kepada masyarakat untuk melaporkan bila menemukan indikasi keberpihakan aparatur.

    Ia mewanti-wanti jangan sampai pelanggaran netralitas itu terjadi, sehingga membuat PSU terjadi kembali.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri: Jaga partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Tasikmalaya

    Wamendagri: Jaga partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Tasikmalaya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dijaga baik.

    ‘Oleh karena itu, sosialisasi terkait pelaksanaan PSU kepada masyarakat harus digencarkan. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga semua pihak termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat. Aparatur di wilayah membantu mengingatkan, jemput bola, semualah [bergerak],” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, sosialisasi PSU dapat dilakukan secara lebih intensif.

    Ia mengingatkan penyelenggara maupun pihak terkait agar lebih fokus melakukan sosialisasi.

    “Kalau waktu itu, Pilkada 2024, kan mungkin lebih rumit begitu. Kalau sekarang kan maksudnya bisa lebih fokus untuk melakukan sosialisasi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bima menjelaskan persiapan PSU di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan sesuai jadwal. Misalnya, terkait dengan produksi logistik PSU yang dapat dipenuhi meskipun sedikit terkendala libur Lebaran.

    “Secara keseluruhan on the track ya timeline-nya masih memungkinkan untuk semuanya tepat waktu,” jelas Bima.

    Selain itu, dia juga mengecek terkait langkah mitigasi bencana di tempat pemungutan suara (TPS) saat PSU berlangsung.

    Ia menilai pihak keamanan setempat telah menyusun mitigasi dengan sangat baik, terutama di lokasi yang dinilai rawan terjadi bencana.

    Di lain sisi, dirinya menyinggung pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan PSU.

    Dia menjelaskan, berbagai langkah persiapan yang telah disusun dapat tercoreng bila adanya keberpihakan aparatur terhadap salah satu pasangan calon.

    “Saya minta atensi khusus soal [netralitas] ini, undang-undangnya jelas, aturannya jelas, ada pemberian sanksi, teguran lisan, tertulis, pemberhentian, semuanya ada,” tegasnya.

    Pihaknya membuka ruang kepada masyarakat untuk melaporkan bila menemukan indikasi keberpihakan aparatur.

    Ia mewanti-wanti jangan sampai pelanggaran netralitas itu terjadi, sehingga membuat PSU terjadi kembali.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri dorong Pemkot Tasikmalaya perkuat kapasitas fiskal daerah

    Wamendagri dorong Pemkot Tasikmalaya perkuat kapasitas fiskal daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

    Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, Kota Tasikmalaya termasuk salah satu daerah dengan kapasitas fiskal lemah di Provinsi Jawa Barat.

    “Mari kita sama-sama perkuat kapasitas fiskal dengan meng-create new engine of economic growth, ya. Pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru itu tolong didorong,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Bima menjelaskan kemampuan kapasitas fiskal daerah terbagi menjadi tiga, yaitu kuat, sedang, dan lemah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan pendapatan asli daerah (PAD) lebih tinggi dari dana transfer pusat yang diterima.

    Sedangkan kapasitas sedang, yakni ketika PAD dan pendapatan dari transfer pusat cenderung seimbang. Sementara kapasitas fiskal lemah, yaitu ketika PAD lebih kecil dibandingkan dana transfer pusat.

    Selain itu, Wamendagri mengajak Pemkot Tasikmalaya untuk bersama-sama melakukan inovasi guna meningkatkan perekonomian di daerah. Peran dari pihak swasta juga perlu dilibatkan untuk memacu PAD Kota Tasikmalaya.

    “Nah, Kang Viman (Wali Kota Tasikmalaya) ini gaul, punya banyak jejaring komunitas pengusaha. Saya kira bisa akselerasi di situ untuk hal-hal yang kreatif di Tasikmalaya,” ujarnya.

    Bima juga mengingatkan jajaran Pemkot Tasikmalaya untuk memedomani arahan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dipacu agar tidak dialokasikan pada pos-pos belanja yang tidak perlu.

    Ia menambahkan Kemendagri juga terus memonitor secara detail pengelolaan APBD pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

    Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja pada kegiatan yang bersifat seremonial. Kemudian biaya perjalanan dinas juga dikurangi sebesar 50 persen.

    Dalam konteks ini, Wamendagri mengajak daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan instruksi tersebut. “Bapak ibu sekalian, kalau kemudian efisiensi dilakukan secara tepat maka akan menguatkan ruang fiskal daerah,” katanya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Operasi Senyap di Balik Pulangnya WNI Korban Online Scam dari Myanmar

    Operasi Senyap di Balik Pulangnya WNI Korban Online Scam dari Myanmar

    Jakarta –

    Ratusan WNI menjadi korban online scam di Myanmar. Kini mereka sudah bisa dipulangkan ke Indonesia lewat operasi senyap.

    Total WNI korban online scam yang dipulangkan ke Tanah Air yakni 554 orang. Tapi jadwal kepulangannya berbeda-beda.

    Pada tahap pertama, sebanyak 400 WNI dipulangkan melalui dua penerbangan. “Pada tanggal 18 Maret ini, flight telah mendarat tadi, membawa 200 orang warga, negara Indonesia kita yang menjadi korban. Kemudian, nanti jam 11, flight kedua juga membawa 200 warga negara Indonesia yang menjadi korban,” ujar Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dalam konferensi pers di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten.

    Para WNI menempuh perjalanan darat selama sembilan jam menggunakan sembilan bus menuju Bandara Don Mueang, Bangkok, setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan serta National Referral Mechanism. Setiba di sana, mereka diterbangkan menggunakan pesawat carter menuju Indonesia.

    Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, dengan kondisi kesehatan yang baik. Ada lima perempuan yang sedang hamil di antara rombongan. Mereka berasal dari 21 provinsi di Indonesia, dengan jumlah terbanyak dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara.

    200 WNI pertama yang sudah tiba di Soetta langsung disambut oleh para menteri. Menggunakan masker serta syal yang diikatkan di leher, mereka bersalaman satu per satu dengan para menteri.

    Menteri-menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri KP2MI Abdu Kadir Karding, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakabareskrim Irjen Pol Asep Edi, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Rachmat Budiman.

    “Bahwa proses repatriasi dilaksanakan hari ini pada tanggal 18 dan besok tanggal 19 dengan menggunakan tiga pesawat, dengan rute penerbangan dari Dun Moeang International Airport ke Bandara Sukarno-Harta di Jakarta, atau di Tangerang pada hari ini,” ujar Budi Gunawan.

    Sementara itu, 154 WNI lainnya akan dipulangkan dari Thailand, besok (19/3). “Ini total sebanyak 554 orang,” tambahnya.

    Arahan Prabowo

    Pemulangan WNI korban online scam di Myanmar (Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar)

    Ternyata pemulangan WNI ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Atas perintah itu, Budi dan jajarannya melakukan operasi senyap.

    “Operasi secara senyap ini kita lakukan semuanya atas perintah dan arahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Beliau sangat menaruh perhatiannya sangat serius terhadap nasib para pekerja migran kita di luar negeri,” kata Budi.

    Prabowo, tutur Budi, kerap mendengar kabar mengenai WNI yang disiksa. Penyiksaan itu dengan berbagai cara, salah satunya disetrum.

    “Sehingga kenapa di sini kita bentuk segera dan segera action untuk melakukan langkah awal,” lanjutnya.

    Jalur Resmi

    WNI korban online scam di Myanmar tiba di Tanah Air (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

    Berkaca dari kasus ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengingatkan para TKI untuk melewati jalur resmi jika ingin bekerja di luar negeri. Sugiono meminta para TKI tak memaksakan diri.

    “Seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri untuk menggunakan jalur-jalur yang resmi, jalur-jalur yang legal, jalur-jalur yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sugiono.

    Sugiono meminta masyarakat tidak memaksakan diri bekerja di luar negeri jika tidak memiliki visa kerja. Menurutnya, visa kerja menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki pekerja migran.

    Sugiono mengatakan pemerintah kesulitan memulangkan WNI korban online scam di Myanmar karena berangkat secara ilegal. Myanmar sedang mengalami konflik, sehingga pemulangan membutuhkan waktu lebih lama.

    “Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa untuk bisa berhasil sampai dan melakukan upaya evakuasi dari warga negara Indonesia yang ada di Myanmar tersebut,” tutur Sugiono.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu