Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Tarif Impor Trump hingga Retret Jilid 2

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Tarif Impor Trump hingga Retret Jilid 2

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Kamis (3/4/2025) hingga pagi ini. Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto menghadapi gejolak ekonomi global imbas penerapan tarif impor baru Amerika Serikat yang diberlakukan Presiden Donald Trump masih menjadi perhatian publik.

    Isu lain yang banyak jadi sorotan soal retret kepala daerah gelombang kedua yang sedang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Waktu dan tempat masih belum pasti.

    Isu Politik dan Hukum Terkini

    1. Ini 3 Langkah Prabowo Hadapi Tarif Impor Trump

    Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan tiga Langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global terutama akibat kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

    Tiga langkah Presiden Prabowo itu, adalah memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri

    2. Kemendagri Minta Pemda Tak Angkat Pegawai Honorer Baru Lagi

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak mengangkat pegawai non aparatur sipil negara (ASN) alias honorer baru. 

    “Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat,” kata Bima.

    3. 700 Narapidana Narkoba Lolos Verifikasi Amnesti

    Isu politik dan hukum terkini lainnya yang masih menjadi sorotan, adalah terkait sebanyak 700 narapidana (napi) kasus narkoba telah lolos verifikasi untuk mendapatkan amnesti atau pengampunan dari presiden. 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan para napi itu dikategorikan sebagai pengguna narkoba dan memenuhi kriteria yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 untuk mendapatkan amnesti.

    4. Soal SKK Jurnalis Asing, Polri: Harus Ada Penjamin

    Polri buka suara terkait informasi jurnalis asing yang meliput di Indonesia harus ada surat keterangan kepolisian (SKK). Polri menegaskan aturan dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing hanya berdasarkan permintaan pihak penjamin.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, penerbitan Perpol itu merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-undang Keimigrasian Nomor 63 Tahun 2024.

    5. Retret Gelombang 2 Diikuti 25 Kepala Daerah, Konsepnya Lebih Sederhana

    Retret gelombang kedua akan diikuti oleh 25 kepala daerah. Pelaksanaan akan dibuat lebih sederhana dari sebelumnya. Waktu dan tempatnya belum diputuskan, meski anggarannya sudah tersedia.

    “Ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret secara total. Sebagian akan mengikuti gelombang kedua,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto seusai bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025).

    Demikian isu politik dan hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.

  • Pemda Diingatkan tak Angkat Honorer Baru, Pernah Sentil Titipan Timses

    Pemda Diingatkan tak Angkat Honorer Baru, Pernah Sentil Titipan Timses

    Pemda Diingatkan tak Angkat Honorer Baru, Pernah Sentil Titipan Timses
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan
    pemerintah
    daerah untuk tidak melakukan
    pengangkatan
    tenaga
    honorer
    baru atau
    non-ASN
    (aparatur sipil negara).
    Ia meminta pemerintah daerah untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga honorer.
    “Kami ingatkan semuanya supaya ikut kebijakan pusat. Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat,” ujar Bima Arya di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
    Kemenpan RB
    ) terus berkoordinasi untuk mensosialisasikan arahan ini.
    Bima menyebut pemerintah pusat sedang berupaya menyamakan waktu dari pengangkatan ini.
    “Kemendagri terus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB untuk menyamakan timelinenya. Tenggat waktunya. Supaya disosialisasi dengan baik,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
    Dalam laman resmi Kemenpan RB yang dilansir pada 24 Januari 2025, tercatat sebanyak 2.355.092 tenaga non-ASN atau honorer berdasarkan pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2022.
    Jumlah tersebut terus berkurang, karena banyak di antaranya diterima dalam proses pengadaan ASN pada 2021, 2022, dan 2023. Sehingga tersisa 1,7 juta non-ASN atau honorer pada 2024.
    Sementara itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR bersama BKN pada Rabu (5/3/2025), terdapat 1.075.259 non-ASN atau honorer berdasarkan data per 28 Februari 2025.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun beberapa kali menyinggung jumlah tenaga honorer yang terus bertambah setiap tahunnya.
    Bahkan, ia menyentil tenaga honorer yang masuk melalui jalur titipan dan ditempatkan di bagian administrasi pemerintah daerah. Tenaga honorer titipan tersebut biasanya berasal dari tim sukses kepala daerah yang memenangi kontestasi Pilkada.
    “Mereka begitu menang yang didukung, dijadikan tenaga honorer. Jam 8 datang, jam 10 sudah pulang, kan repot,” ujar Tito, Jumat (27/9/2024).
    Lanjutnya, dari tahun ke tahun jumlah tenaga honorer malah makin bertambah. Banyak dari mereka yang di kemudian hari menuntut pengangkatan menjadi ASN.
    “Nanti kalau ganti kepala daerah, terpilih lagi, yang tim sukses yang lama honorer masih tetap ada, diberhentiin mereka marah, demo, yang tim sukses pejabat yang baru, kepala daerah baru, nambah lagi,” kata Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Wamendagri: "Wisata Jokowi" Jadi Destinasi Wisata Favorit Baru di Solo Regional

    9 Wamendagri: "Wisata Jokowi" Jadi Destinasi Wisata Favorit Baru di Solo Regional

    Wamendagri: “Wisata Jokowi” Jadi Destinasi Wisata Favorit Baru di Solo
    Penulis
    SOLO, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    ) Bima Arya Sugiarto menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman pribadi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke Kota
    Solo
    , Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025).
    Kedatangannya tersebut, katanya, untuk memastikan secara langsung keberadaan destinasi wisata baru yang sebelumnya diperkenalkan oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, yakni ”
    Wisata Jokowi
    “.
    “Saya ke sini ini ingin membuktikan, waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada
    destinasi wisata favorit
    baru, namanya ‘Wisata Jokowi’. Ternyata ke sini benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” ujar Bima dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Kamis.
    Bima didampingi sang istri, Yane Ardian Racham, mengapresiasi meriahnya suasana di kediaman pribadi Jokowi.
    Hal ini terlihat dari adanya pertunjukan kesenian, budaya, serta banyaknya sentra kuliner di kawasan itu.
    Selain itu, masyarakat juga tampak berbondong-bondong bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 RI tersebut.
    Ia turut mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memadati kediaman pribadi Jokowi di Gang Kutai Utara Nomor 1 tersebut. Jokowi dan Bima juga sempat menikmati suguhan yang disajikan pengisi acara.
    Bima pun memuji semua pengisi kegiatan di depan rumah Jokowi, terutama orkestra dari SMKN 8 dan para budayawan. “Jadi apresiasi teman-teman SMK dan semua budayawan dan semua pengisi acara yang memeriahkan di sini,” ujar Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri: “Wisata Jokowi” jadi destinasi favorit di Surakarta

    Wamendagri: “Wisata Jokowi” jadi destinasi favorit di Surakarta

    Jadi apresiasi teman-teman SMK dan semua budayawan dan semua pengisi acara yang memeriahkan di sini

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan destinasi wisata baru yang sebelumnya diperkenalkan oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, yakni “Wisata Jokowi” menjadi destinasi favorit di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

    Hal itu disampaikan Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, setelah bersilaturahmi ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya ke sini ini ingin membuktikan, waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya ‘Wisata Jokowi’. Ternyata ke sini benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” kata Bima

    Destinasi ini terbukti mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya pertunjukan kesenian, budaya, serta banyaknya sentra kuliner di kawasan itu.

    Selain itu, masyarakat juga tampak berbondong-bondong bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Ia turut mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memadati kediaman pribadi Jokowi di Gang Kutai Utara Nomor 1 tersebut. Jokowi dan Bima juga sempat menikmati suguhan yang disajikan pengisi acara.

    Bima pun memuji semua pengisi kegiatan di depan rumah Jokowi, terutama orkestra dari SMKN 8 dan para budayawan.

    “Jadi apresiasi teman-teman SMK dan semua budayawan dan semua pengisi acara yang memeriahkan di sini,” ujarnya.

    Di sisi lain, saat disinggung mengenai rencana digelarnya kegiatan orientasi kepala daerah gelombang selanjutnya, Bima menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terus mematangkan gelaran tersebut.

    Kegiatan itu, menurut dia, diperuntukkan bagi kepala daerah yang belum mengikuti Retret Kepala Daerah 2025 yang berlangsung di Magelang beberapa waktu lalu.

    Sementara, untuk kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang saat ini masih berproses akan digelar kegiatan serupa secara terpisah.

    Ia menyebut Kemdagri terus menyiapkan berbagai aspek yang dibutuhkan, khususnya terkait alokasi anggaran dan sebagainya. Nantinya, kegiatan tersebut akan digelar lebih sederhana.

    “Nanti gelombang terakhir itu setelah PSU ini selesai semua. Kan ada daerah yang PSU-nya total keseluruhan. Nah, ini nanti kami akan alokasikan untuk gelombang terakhir,” pungkas Bima.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Duduk Perkara Wali Kota Depok Ditegur Dedi Mulyadi & Wamen Usai Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas – Halaman all

    Duduk Perkara Wali Kota Depok Ditegur Dedi Mulyadi & Wamen Usai Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Memberi izin aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran 2025 berimbas Wali Kota Depok, Supian Suri, terkena teguran oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Bima Arya Sugiarto.

    Tidak hanya ditegur, Supian Suri juga akan dipanggil oleh orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.

    Lantas, apa alasan Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan bawahannya untuk memakai mobil dinas saat mudik?

    Pada saat Dedi Mulyadi dan Kemendagri gencar-gencarnya melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik, Supian Suri justru membuat kebijakan yang berbeda.

    Ia membuat heboh publik karena memperbolehkan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menggunakan mobil dinas sebagai sarana mudik Lebaran Idul Fitri 2025.

    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian Suri, Jumat (28/3/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

    Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor.

    Salah satu faktornya yakni memberi apresiasi untuk pegawai yang telah mengabdi di Pemerintah Kota Depok.

    Supian Suri berujar bahwa tidak semua ASN memiliki kendaraan pribadi.

    Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mereka.

    “Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” tuturnya.

    Sementara itu, Dedi Mulyadi dan Kemendagri selaku atasan Supian Suri melarang keras penggunaan mobil dinas untuk mudik.

    KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan kebijakan yang disampaikan Wali Kota Depok tersebut keliru dan berpotensi merugikan negara.

    “Enggak boleh mobil dinas itu untuk kepentingan dinas titik, tidak untuk kepentingan yang lain,” ujar KDM, Senin (31/3/2025).

    Pada waktu yang berbeda, baru-baru ini Dedi Mulyadi akan memanggil Supian Suri atas perilaku yang dibuatnya.

    “Tanggal 8 April, akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

    Dedi mengatakan, dirinya ingin hal serupa tidak terjadi kembali, sehingga dirinya akan menekankan beberapa hal kepada bupati dan wali kota yang ada di wilayah Jawa Barat.

    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” ucapnya.

    Dedi Mulyadi menyebut dirinya hanya akan memberi teguran kepada Wali Kota Depok.

    Dia menyadari bahwa Wali Kota Depok adalah sosok yang baru menjabat, bukan petahana.

    “Iya teguran dulu, kan wali kota baru jadi masih latihan,” ujarnya.

    Ditegur Wamendagri

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto, memberikan respons terkait dengan kabar Wali Kota Depok mengizinkan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik.

    Bima Arya menegaskan bahwa para pejabat daerah, termasuk kepala daerah, dilarang memanfaatkan fasilitas dinas, seperti mobil dinas, untuk kepentingan pribadi.

    Walaupun Wali Kota Depok mengklaim bahwa keputusan itu sebagai bentuk penghargaan untuk para staf, Bima Arya menilai langkah tersebut tidak tepat dan berisiko merugikan negara.

    “Ini jelas salah. Pemberian fasilitas dinas untuk keperluan pribadi tidak dibenarkan. Ada banyak cara untuk memberikan penghargaan yang lebih tepat tanpa menggunakan fasilitas negara,” kata Bima Arya saat menghadiri open house di kediaman Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Bima Arya menegaskan bahwa penggunaan mobil dinas untuk mudik berpotensi membuka celah kerugian negara yang signifikan.

    “Kalau dibiarkan, maka mobil dinas—yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik—justru disalahgunakan, dan ini berisiko menimbulkan kerugian negara,” lanjutnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas dinas bukanlah barang pribadi yang bisa dipakai sesuka hati.

    “Fasilitas negara seharusnya tetap tersedia untuk kepentingan lembaga dan pegawai yang tetap bekerja, meski banyak yang libur. Ini penting agar pelayanan publik tidak terganggu,” tambahnya.

    Bima Arya juga menyoroti fakta bahwa meskipun libur Lebaran, tidak semua pegawai bisa cuti, karena ada yang tetap piket dan bekerja.

    Oleh karena itu, ia menekankan agar mobil dinas tetap tersedia dan siap digunakan oleh mereka yang bertugas.

    “Libur bukan berarti semuanya libur. Pemerintah bekerja dengan sistem shift, sehingga beberapa staf tetap bertugas dan membutuhkan mobil dinas untuk menjalankan tugas mereka,” jelasnya.

    Dengan tegas, Bima Arya menekankan bahwa fasilitas negara harus dikelola dengan bijaksana untuk menghindari penyalahgunaan yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Panggil Supian Suri Buntut Mobil Dinas untuk Mudik ASN: Wali Kota Baru, Masih Latihan dan di TribunJakarta.com dengan judul Dedi Mulyadi Mendadak Kumpulkan Pasukan, Sosok yang Izinkan Mudik Pakai Mobil Dinas Ikut Dipanggil

    (Tribunnews.com/Rakli/Rizki Sandi Putra) (TribunJabar.id/Salma Dinda Regina) (TribunJakarta.com/Wahyu Septiana)

  • Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua Segera Digelar, Lokasinya Belum Bisa Dipastikan

    Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua Segera Digelar, Lokasinya Belum Bisa Dipastikan

    loading…

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di kediaman Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025). Foto/Istimewa

    SOLO – Retreat kepala daerah gelombang kedua bakal segera digelar pemerintah. Mereka yang belum mengikuti retreat gelombang pertama di Akademi Militer (Akmil) Magelang akan mengikuti retreat gelombang kedua nanti.

    Namun, lokasi retreat gelombang kedua belum bisa dipastikan. “Kami masih menggodok, tempatnya masih belum bisa dipastikan, bisa di Magelang, bisa ditempat yang lain dengan konsep yang lebih minimalis. Kira-kira 25-30 kepala daerah (ikut retreat gelombang kedua),” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di kediaman Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025).

    Dia mengungkapkan ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retreat. “Sebagian akan mengikuti gelombang kedua, yaitu yang kemarin teman-teman di Bali yang tidak sempat ikut, ada juga yang gugatannya ditolak di Mahkamah Konsitusi, jadi kira-kira ada 25 (kepala daerah),” kata Bima Arya.

    Dia menuturkan, anggaran untuk retreat gelombang kedua sudah disiapkan. Namun acara retreat gelombang kedua ini tidak semeriah acara retreat gelombang pertama.

    “Anggarannya sudah disiapkan semua, kami sudah hitung. Anggaran retreat buat seluruh kepala daerah, jadi tinggal nanti konsepnya lebih disederhanakan saja,” ujarnya.

    Bima menjelaskan, retreat kepala daerah dilaksanakan sebanyak tiga gelombang. Usai retreat gelombang kedua selesai digelar, pemerintah akan mengadakan retreat gelombang ketiga.

    “Gelombang terakhir setelah PSU selesai semua. Ada daerah, yang PSU-nya keseluruhan, nanti kami akan alokasikan untuk gelombang terakhir, gelombang ketiga,” jelasnya.

    Bima Arya datang ke Sumber untuk melakukan silaturahmi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia juga ingin melihat langsung kediaman Jokowi yang saat ini menjadi destinasi wisata baru di Kota Solo.

    “Waktu di retreat itu kata Wali Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya wisata Jokowi. Ternyata (saya) ke sini benar ada wisata Jokowi. Warga dari berbagai daerah datang ke sini, spontanitas pertunjukan kesenian budaya, ada kuliner sumbangan warga, murah meriah sekaligus bisa silaturahmi dengan Jokowi,” tandasnya.

    (rca)

  • Megawati Disebut Sudah Beri Instruksi Seluruh Kepala Daerah PDIP Ikuti Retret Gelombang Kedua – Halaman all

    Megawati Disebut Sudah Beri Instruksi Seluruh Kepala Daerah PDIP Ikuti Retret Gelombang Kedua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (DPP PDIP) Ahmad Basarah menyatakan, seluruh kepala daerah dari PDIP yang absen pada retret atau pembekalan di gelombang pertama bakal ikuti pembekalan di gelombang kedua.

    Kepala daerah yang dipastikan bakal mengikuti retret juga terhadap mereka yang dimungkinkan terpilih dalam pemilihan suara ulang (PSU).

    Kata Basarah, hal itu sudah disepakati oleh seluruh kader PDIP dan para kepala daerah dari PDIP.

    “Ya benar sudah ada kesepakatan kami bahwa kada (kepala daerah) dari PDIP yang belum ikut retret angkatan pertama akan ikut pada angkatan ke kedua,” kata Basarah saat dikonfirmasi awak media, Kamis (3/4/2025).

    Basarah juga memastikan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan instruksi agar seluruh kepala daerah dari PDIP mengikuti pembekalan tersebut.

    Hanya saja, Basarah tidak dapat menjabarkan lebih rinci siapa saja kepala daerah dari PDIP yang akan ikut dalam retret gelombang kedua ini.

    “Ya benar hal tersebut adalah arahan dari Bu Mega,” tandas dia.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengatakan, retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar setelah Lebaran 2025.

    “Oh ya ini segera. Begitu masuk ini harus secepatnya karena memang setelah Lebaran,” kata Bima, ditemui seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Namun, Bima enggan mengungkapkan lokasi retret. Menurutnya, Magelang menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, namun kemungkinan lokasi lain juga masih terbuka.

    “Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Ada opsi tempat-tempat lain. Tetapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama,” ujar Bima.

    Bima menegaskan bahwa format retret akan disesuaikan dengan jumlah kepala daerah yang hadir. 

    Dia menegaskan bahwa retret digelar agar seluruh kepala daerah memiliki pemahaman yang selaras mengenai program-program prioritas pemerintah.

    “Karena perlu teman-teman yang belum dapat pembekalan ini juga menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah,” ungkapnya.

  • Retret Gelombang 2 Diikuti 25 Kepala Daerah, Konsepnya Lebih Sederhana

    Retret Gelombang 2 Diikuti 25 Kepala Daerah, Konsepnya Lebih Sederhana

    Solo, Beritasatu.com – Retret kepala daerah gelombang kedua tidak akan serupa dengan gelombang pertama. Pelaksanaan retret akan dibuat lebih sederhana dari sebelumnya. 

    “Ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret secara total. Sebagian akan mengikuti gelombang kedua,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto seusai bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Nomor 1, Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025).

    Menurutnya, peserta retret gelombang dua tersebut termasuk kepala kepala daerah yang di Bali yang absen pada retret di Magelang sebelumnya, serta kepala daerah yang sempat bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

    “Jadi ada 25 kepala daerah lah yang mungkin akan ikut gelombang kedua,” ujar mantan wali kota Bogor itu.

    “Tempatnya juga belum bisa dipastikan. Bisa di Magelang atau di tempat-tempat lain, dengan konsep lebih minimalis. Kira-kira 25 sampai 30 kepala daerah,” terangnya.

    Bima Arya mengatakan konsep retret kepala daerah gelombang kedua akan disederhanakan menyesuaikan dengan anggaran.

    Kemendagri akan menggelar retret kepala daerah tiga gelombang. Retret terakhir nanti digelar setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 selesai.

  • Mega Perintahkan Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat Gelombang Kedua jika Absen pada Gelombang Pertama

    Mega Perintahkan Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat Gelombang Kedua jika Absen pada Gelombang Pertama

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah dari partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu untuk mengikuti kegiatan retreat gelombang kedua. Foto/Dok SindoNews/Aldhi Chandra

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah dari partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu untuk mengikuti kegiatan retreat gelombang kedua. Arahan itu ditujukan bagi kepala daerah dari PDIP yang absen dalam kegiatan retreat gelombang pertama.

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Basarah mengatakan, pihaknya sudah menyepakati bahwa kader yang terpilih sebagai kepala daerah dan tak ikut retreat di gelombang pertama, harus dikut pada gelombang kedua.

    “Ya benar sudah ada kesepakatan kami bahwa kada dari PDIP yang belum ikut retreat angkatan pertama akan ikut pada angkatan ke kedua,” kata Basarah saat dikonfirmasi, Kamis (3/4/2025).

    Mantan Wakil Ketua MPR ini menyampaikan, hal itu merupakan arahan dari Megawati. “Ya benar hal tersebut adalah arahan dari Bu Mega,” pungkas Basarah.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa retreat kepala daerah gelombang kedua akan dilaksanakan setelah Lebaran. “Oh ya ini segera. Begitu masuk ini harus secepatnya karena memang setelah lebaran,” kata Bima usai menghadiri open house Lebaran di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Rabu (2/4/2025).

    Bima Arya mengungkapkan, pelaksanaan retreat itu bisa digelar di Magelang seperti yang pertama. Akan tetapi, kata dia, tempat lain bisa juga digunakan. “Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Ada opsi tempat-tempat lain, tapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama,” ujar dia.

    Terkait konsep pelaksanaan, Bima menegaskan akan disesuaikan dengan jumlah kepala daerah yang mengikuti. Intinya, ia menginginkan agar pembekalan dilaksanakan segera.

    “Karena perlu, teman-teman yang belum dapat pembekalan ini juga menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah,” pungkasnya.

    (rca)

  • Retret Kepala Daerah Gelombang 2 Segera Digelar, Lokasinya di Mana?

    Retret Kepala Daerah Gelombang 2 Segera Digelar, Lokasinya di Mana?

    Solo, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyiapkan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua yang akan segera digelar dalam waktu dekat. Tetapi tempatnya belum dipastikan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengatakan ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret sejak gelombang pertama.

    “Sebagian dari ini akan mengikuti gelombang kedua, yaitu yang teman-teman di Bali enggak sempat ikut, kemudian ada yang gugatannya ditolak di Mahkamah Konstitusi,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025).

    Ia mengatakan ada sekitar 25 kepala daerah yang akan mengikuti retret gelombang kedua.

    “Anggaran sudah disiapkan semua, kami kan sudah hitung. Jadi anggaran retret ini memang untuk seluruh kepala daerah, tinggal nanti konsepnya lebih disederhanakan saja,” katanya dikutip dari Antara.

    Terkait hal itu, Kemendagri sedang menggodok mekanisme pelaksanan retret kepala derah gelombang kedua, tetapi lokasi acara belum diputuskan.

    “Tempatnya belum bisa dipastikan, bisa di Magelang, bisa di tempat lain dengan konsep yang lebih minimalis, kira-kira 25-30 kepala daerah,” katanya.

    Sementara itu retret kepala daerah gelombang terakhir akan dilakukan setelah pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2025 selesai seluruhnya. “Akan kami alokasikan untuk gelombang terakhir, ketiga. Jadi semuanya ada tiga,” kata Bima.