Tag: Bima Arya

  • Apa Itu Wisata Jokowi? Destinasi Favorit di Solo, Kata Wamendagri

    Apa Itu Wisata Jokowi? Destinasi Favorit di Solo, Kata Wamendagri

    PIKIRAN RAKYAT – Sebuah fenomena unik dan menarik perhatian tengah berkembang di Kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah.

    Bukan taman hiburan megah, bukan pula bangunan bersejarah yang baru direvitalisasi, melainkan kediaman pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Gang Kutai Utara Nomor 1, yang kini menjelma menjadi destinasi informal yang populer dan bahkan disebut sebagai “Wisata Jokowi”.

    Istilah ini mencuat dan mendapatkan legitimasi dari pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto baru-baru ini.

    Usai bersilaturahmi ke kediaman pribadi Jokowi, Bima Arya mengungkapkan keterkejutannya sekaligus apresiasinya terhadap antusiasme masyarakat yang berbondong-bondong datang ke lokasi tersebut.

    “Saya ke sini ini ingin membuktikan, waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya ‘Wisata Jokowi’. Ternyata ke sini benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” ujar Bima dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Pernyataan Wamendagri ini tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan. Apa sebenarnya yang membuat kediaman pribadi seorang mantan presiden menjadi daya tarik wisata?

    Apakah ini sekadar bentuk kekaguman masyarakat terhadap sosok Jokowi, ataukah ada elemen lain yang menjadikan tempat ini istimewa?

    Ekosistem ‘Wisata Jokowi’

    Rumah Jokowi mendadak jadi tempat wisata favorit di Kota Solo. Wisatawan berkesempatan mendapatkan suvenir kaus sebagai oleh-oleh. (Foto: Dok. Istimewa)

    Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, “Wisata Jokowi” bukan sekadar aktivitas melihat-lihat rumah mantan kepala negara dari luar pagar. Fenomena ini berkembang menjadi sebuah interaksi sosial dan budaya yang unik.

    Kedatangan masyarakat dari berbagai daerah tidak hanya bertujuan untuk menyaksikan kediaman Jokowi, tetapi juga untuk merasakan atmosfer kehangatan dan kedekatan dengan sosok yang pernah memimpin bangsa ini.

    Salah satu daya tarik utama adalah kesempatan untuk bersilaturahmi, meskipun seringkali hanya sebatas melihat atau berinteraksi singkat jika Jokowi sedang berada di kediaman.

    Namun, lebih dari itu, kawasan sekitar rumah Jokowi kini bertransformasi menjadi ruang publik yang hidup.

    Seperti yang diungkapkan oleh Wamendagri Bima Arya, kawasan “Wisata Jokowi” kini diramaikan dengan berbagai aktivitas seni, budaya, dan kuliner. Pertunjukan kesenian dan budaya lokal secara rutin digelar di sekitar kediaman, menciptakan suasana yang meriah dan menarik bagi para pengunjung.

    Kehadiran para seniman dan budayawan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi wadah untuk melestarikan dan menampilkan kekayaan budaya Solo.

    Tak ketinggalan, sentra-sentra kuliner dadakan maupun permanen bermunculan di sekitar lokasi. Para pedagang menjajakan berbagai macam makanan dan minuman khas Solo, memberikan pengalaman wisata yang lengkap bagi para pengunjung.

    Dari sate kere, timlo, hingga berbagai jajanan tradisional lainnya, para wisatawan dapat menikmati cita rasa autentik Solo sambil merasakan denyut kehidupan di sekitar kediaman Jokowi.

    Apresiasi Wamendagri

    Wamendagri Bima Arya secara khusus memberikan apresiasi kepada para pengisi acara yang turut memeriahkan suasana di depan rumah Jokowi.

    Ia memuji penampilan orkestra dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Solo serta partisipasi aktif dari para budayawan setempat.

    Hal ini menunjukkan bahwa “Wisata Jokowi” tidak hanya menjadi magnet bagi wisatawan, tetapi juga menjadi platform bagi ekspresi kreativitas dan pemberdayaan masyarakat lokal.

    “Jadi apresiasi teman-teman SMK dan semua budayawan dan semua pengisi acara yang memeriahkan di sini,” kata Bima.

    Fenomena Unik

    Munculnya “Wisata Jokowi” menjadi fenomena unik dalam lanskap pariwisata Indonesia. Berbeda dengan destinasi wisata yang dirancang secara formal, tempat ini tumbuh secara organik dari interaksi masyarakat dengan figur publik.

    Hal ini menunjukkan adanya kerinduan masyarakat terhadap kedekatan dengan pemimpinnya, bahkan setelah masa jabatannya berakhir.

    Fenomena ini juga dapat dilihat sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan masyarakat terhadap kinerja dan kepribadian Jokowi selama menjabat sebagai presiden.

    Kediaman pribadinya menjadi simbol kesederhanaan dan keterbukaan, nilai-nilai yang melekat pada sosoknya.

    Meskipun memiliki daya tarik yang kuat, “Wisata Jokowi” sebagai destinasi informal tentu memiliki tantangan tersendiri.

    Pengelolaan arus pengunjung, penataan kawasan, serta fasilitas pendukung seperti area parkir dan toilet perlu menjadi perhatian agar kenyamanan dan keamanan wisatawan tetap terjaga.

    Namun demikian, potensi pengembangan “Wisata Jokowi” juga sangat besar. Dengan pengelolaan yang baik dan sentuhan kreativitas, kawasan ini dapat menjadi model pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.

    Pemerintah daerah dan masyarakat setempat dapat berkolaborasi untuk mengembangkan potensi seni, budaya, dan kuliner yang sudah ada, serta menambahkan atraksi lain yang dapat menarik lebih banyak wisatawan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemendagri Bakal Panggil Bupati Lucky Hakim Buntut Liburan ke Jepang Tanpa Izin

    Kemendagri Bakal Panggil Bupati Lucky Hakim Buntut Liburan ke Jepang Tanpa Izin

    Kemendagri Bakal Panggil Bupati Lucky Hakim Buntut Liburan ke Jepang Tanpa Izin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) bakal memanggil
    Bupati Indramayu
    ,
    Lucky Hakim
    yang dikabarkan berlibur ke Jepang tanpa izin. Sebab, kepala daerah harus izin jika akan melakukan perjalanan ke luar negeri.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    Sugiarto menjelaskan, pemanggilan dilakukan untuk meminta penjelasan Lucky Hakim soal dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
    Sebab, terdapat aturan yang melarang kepala daerah maupun wakilnya untuk bepergian ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
    “Pak Bupati akan kami minta penjelasan. Mungkin waktu retret kepala daerah terlewat memahami penjelasan Pak Mendagri soal kewajiban dan larangan bagi kepala daerah,” ujar Bima Arya kepada
    Kompas.com
    , Minggu (6/4/2025).
    Sebelumnya, Bima Arya mengungkapkan bahwa kepala daerah yang bepergian ke luar negeri tanpa izin Kemendagri atau Mendagri bisa terancam sanksi pemberhentian sementara.
    “Undang-Undang (UU) mengatur secara jelas dan tegas mengenai aturan perjalanan keluar negeri bagi kepala daerah,” kata Bima Arya.
    “Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i, KDH (kepala daerah) dan WKDH (wakil kepala daerah) dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri,” ujarnya lagi.
    Menurut Bima Arya, UU tersebut mengatur bahwa kepala daerah setingkat gubernur dan wakil gubernur bisa diberhentikan sementara selama tiga bulan oleh Presiden.
    Sedangkan untuk Bupati dan Wali Kota maupun wakilnya, sanksi pemberhentian sementara bisa diberikan langsung oleh Mendagri.
    “Sanksi terkait larangan tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota,” kata Bima Arya.
    Adapun kabar Lucky Hakim berlibur ke luar negeri tanpa izin terungkap dalam unggahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di media sosial.
    Lewat akun media sosial pribadinya, Dedi mengunggah sejumlah foto Lucky Hakim yang sedang berlibur di Jepang, dengan menambahkan keterangan, ”
    Selamat Berlibur Pak Lucky Hakim, Nanti Kalau Ke Jepang Lagi, Bilang Dulu Yah…”.
    Dikonfirmasi
    Kompas.com
    via sambungan telepon, Dedi Mulyadi mengakui foto-foto itu adalah momen pelesiran
    Bupati Indramayu Lucky Hakim
    .
    Ditanya soal apakah Lucky Hakim mendapat izin Kemendagri, Dedi mengatakan, tidak ada.
    Menurut Dedi, biasanya bupati atau wali kota yang akan bepergian ke luar negeri mengajukan surat permohonan ke Kemendagri dengan tembusan ke Gubernur. Namun, untuk Bupati Indramayu Lucky Hakim sama sekali tidak ada
    “Jangankan surat, WA (WhatsApp) juga nggak,” kata Dedi pada Minggu (6/4/2025).
    “Saya pernah tanyakan soal ini via WA, namun tidak dibalas. Mungkin sibuk atau jarang baca WA,” ujarnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diduga Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Lucky Hakim Terancam Diberhentikan Sementara

    Diduga Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Lucky Hakim Terancam Diberhentikan Sementara

    Diduga Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Lucky Hakim Terancam Diberhentikan Sementara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    Sugiarto mengatakan, kepala daerah yang bepergian keluar negeri tanpa izin bisa dikenakan sanksi pemberhentian sementara.
    Hal itu disampaikan Bima Arya merespons kabar Bupati Indramayu
    Lucky Hakim
    yang diduga berlibur ke Jepang tanpa izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gubernur Jawa Barat (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    .
    “Undang-Undang (UU) mengatur secara jelas dan tegas mengenai aturan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Bima Arya kepada
    Kompas.com
    , Minggu (6/4/2025).
    “Di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i, KDH (kepala daerah) dan WKDH (wakil kepala daerah) dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri,” katanya lagi.
    Menurut Bima Arya, UU tersebut mengatur bahwa kepala daerah setingkat gubernur dan wakil gubernur bisa diberhentikan sementara selama tiga bulan oleh Presiden.
    Sementara itu, untuk bupati dan walikota maupun wakilnya, sanksi pemberhentian sementara bisa diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
    “Sanksi terkait larangan tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota,” ujar Bima Arya.
    Dia pun mengingatkan bahwa kepala dan wakil kepala daerah yang meninggalkan tugasnya selama tujuh hari berturut-turut tanpa izin, atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan juga akan dikenakan sanksi teguran tertulis.
    Teguran tertulis tersebut, menurut Bima Arya, dibatasi maksimal dua kali. Kepala dan wakil kepala daerah pun bakal diwajibkan mengikuti pembinaan jika melakukan pelanggaran tersebut lebih dari dua kali.
    “Pengaturan lebih lanjut didalam Pasal 77 Ayat (4) Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian,” kata Bima Arya.
    Diberitakan sebelumnya,
    Bupati Indramayu Lucky Hakim
    dikabarkan melancong ke luar negeri saat libur Lebaran.
    Padahal, berdasarkan surat edaran Kemendagri, kepala daerah dilarang bepergian ke luar negeri saat libur Lebaran karena harus mengurus berbagai hal terkait dengan perayaan Hari Besar Umat Islam ini.
    Kegiatan liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang diketahui dari foto-foto yang tersebar di media sosial.
    Foto-foto tersebut menunjukkan Lucky sedang berada di Jepang. Di foto itu terdapat tagging akun @japantour.id.
    Bahkan, foto tersebut juga diunggah di akun TikTok pribadi Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi dengan caption ”
    Selamat Berlibur Pak Lucky Hakim, Nanti Kalau Ke Jepang Lagi, Bilang Dulu Yah…,

    Dikonfirmasi
    Kompas.com
    via sambungan telepon, Dedi Mulyadi mengakui foto-foto itu adalah momen pelesiran Bupati Indramayu Lucky Hakim.
     
    Ditanya soal apakah Lucky Hakim mendapat izin Kemendagri, Dedi mengatakan bahwa tidak ada.
    Menurut Dedi, biasanya bupati atau walikota yang akan bepergian ke luar negeri mengajukan surat permohonan ke Kemendagri dengan tembusan ke Gubernur. Namun, untuk Bupati Indramayu Lucky Hakim sama sekali tidak ada
    “Jangankan surat, WA (WhatsApp) juga nggak,” kata Dedi, Minggu (6/4/2025).
    “Saya pernah tanyakan soal ini via WA, namun tidak dibalas. Mungkin sibuk atau jarang baca WA,” ujarnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Biskita Trans Pakuan Kembali Beroperasi 8 April, Bisa Pakai QRIS
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 April 2025

    Biskita Trans Pakuan Kembali Beroperasi 8 April, Bisa Pakai QRIS Megapolitan 6 April 2025

    Biskita Trans Pakuan Kembali Beroperasi 8 April, Bisa Pakai QRIS
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Layanan
    Biskita Trans Pakuan
    di
    Kota Bogor
    akan kembali beroperasi mulai Selasa (8/4/2025) setelah sempat dihentikan sejak 1 Januari 2025.
    Dalam pengoperasian terbarunya, layanan angkutan massal ini juga menambahkan metode pembayaran menggunakan
    QRIS
    .
    Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, penggunaan QRIS melengkapi metode pembayaran non-tunai yang sebelumnya sudah berlaku menggunakan kartu elektronik seperti E-money, Tap Cash, Flash, dan Brizzi.
    “Metode pembayaran mungkin masih sama, mirip dengan sebelumnya. Tetapi, sekarang ada tambahan sudah bisa memakai QRIS,” ujar Wali Kota Bogor Dedie Rachim saat dikonfirmasi, Minggu (6/4/2025).
    Meski ada pembaruan dalam metode pembayaran, tarif Biskita tetap dipatok sebesar Rp 4.000 per perjalanan.
    Tarif ini berlaku untuk seluruh penumpang tanpa pengecualian, termasuk pelajar dan penyandang disabilitas.
    “QRIS ini meskipun belum ada pembeda antara pelajar dan juga difabel, tapi saya pikir Rp 4.000 ini masih terjangkau,” kata dia.
    Di tahap awal, layanan Biskita beroperasi di dua koridor, yaitu Koridor 1 (Terminal Bubulak–Cidangiang) dan Koridor 2 (Terminal Bubulak–Ciawi).
    Sebanyak 17 unit bus dan dua unit cadangan disiapkan untuk melayani kedua koridor tersebut.
    “Memang belum bisa memenuhi semua empat koridor karena yang pasti kita efisiensi anggaran, keterbatasan anggaran, namun sedang diupayakan ada solusi kemungkinan tarif yang paling masuk akal,” kata dia.
    Sementara itu, dua koridor lainnya, yakni Koridor 5 (Ciparigi-Stasiun Bogor) dan Koridor 6 (Parung Banteng-Air Mancur) masih dalam proses kajian.
    Kedua koridor ini direncanakan beroperasi tanpa subsidi, sehingga perlu penyesuaian tarif terlebih dahulu.
    “Koridor yang lain, lima dan enam masih dalam proses kajian karena non-subsidi itu butuh waktu. Nanti, akan dikeluarkan surat keputusan (SK) Wali Kota untuk tarifnya, jadi sabar dulu, mudah-mudahan tidak terlalu lama,” ungkap Dedie.
    Dedie menambahkan, Pemkot Bogor telah mengajukan anggaran untuk kelanjutan layanan dalam APBD Perubahan 2025 dan anggaran murni 2026.
    Ia berharap keberlanjutan layanan Biskita dapat membantu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa.
    “Subsidi dari pemerintah Kota Bogor itu nilainya kurang lebih Rp 10 miliar, yaitu melayani masyarakat dari jam 05.00 WIB sampai 21.00 WIB,” ungkap Dedie.
    Sebelumnya, penghentian sementara layanan Biskita Trans Pakuan berlaku untuk empat koridor, yakni:
    Koridor 1: Terminal Bubulak-Cidangiang
    Koridor 2: Terminal Bubulak-Ciawi
    Koridor 5: Ciparigi-Stasiun Bogor
    Koridor 6: Parung Banteng-Air Mancur.
    Penghentian sementara ini dilakukan untuk evaluasi setelah tiga tahun Trans Pakuan beroperasi atau sejak November 2021.
    “Pemberhentian sementara dilakukan mulai 1 Januari 2025 hingga maksimal 30 hari kerja,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra dalam keterangannya, Senin (1/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Gembira untuk Warga Bogor! Biskita Transpakuan Siap Kembali Layani Penumpang Mulai 8 April

    Kabar Gembira untuk Warga Bogor! Biskita Transpakuan Siap Kembali Layani Penumpang Mulai 8 April

    JABAR EKSPRES – Layanan Biskita Transpakuan di Kota Bogor dijadwalkan bakal kembali mengaspal melayani penumpang pada Selasa, 8 April 2025 mendatang.

    Dalam tahap awal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengoperasikan sebanyak 17 unit Biskita dengan dua armada cadangan yang melayani Koridor I dan II

    Jam operasional Biskita akan dimulai pukul 05.00 hingga pukul 21.00 WIB.

    “Setelah melalui proses yang cukup panjang, atas bantuan DPRD Kota Bogor serta pihak terkait lainnya, akhirnya kita bisa melakukan kontrak jasa untuk pelayanan Biskita Koridor I dan II Kota Bogor,” kata Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dikutip Minggu (6/4).

    BACA JUGA:Dedie Rachim Tegaskan Komitmen Pemkot Bogor Segera Operasionalkan BisKita dalam Waktu Dekat

    Adapun tarif yang diberlakukan masih sama, yakni senilai Rp4.000 karena disubsidi oleh Pemkot Bogor.

    Dedie menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya belum bisa memenuhi operasional di empat koridor yang ada. Hal ini dikarenakan keterbatasan dan efisiensi anggaran.

    Namun demikian, sambung dia, Pemkot Bogor bersama pihak terkait tengah mengupayakan solusinya.

    Pasalnya untuk Koridor V dan VI, masih dalam proses kajian karena bersifat non-subsidi, yang memerlukan waktu lebih lama. Untuk penetapan tarif, dibutuhkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota.

    Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor bersama pihak terkait, khususnya para operator, bekerja sama dan berupaya mencarikan tarif yang paling masuk akal, memadai, dan terjangkau oleh masyarakat untuk operasional Biskita di Koridor V dan VI yang non-subsidi.

    BACA JUGA:Wali Kota Bogor Terpilih Dedie Rachim Pastikan Biskita Trans Pakuan Bakal Kembali Beroperasi

    Untuk itu, Dedie A. Rachim meminta para pengguna jasa transportasi Biskita khususnya masyarakat Kota Bogor agar tetap bersabar.

    “Pesan saya, walaupun non-subsidi, tarifnya harus tetap terjangkau. Tinggal nanti bagaimana efisiensi operasional, efektivitas penyelenggaraan Biskita di lapangan, dan tentunya harus tetap dibantu oleh Pemkot Bogor,” tutur Dedie.

    Untuk kelanjutannya, Dedie menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran pada Perubahan APBD 2025 dan anggaran murni tahun 2026.

    “Inilah wujud nyata uang rakyat kembali ke rakyat,” tegas dia.

  • Angkot Masih Jadi Penyebab Macet di Jalan Kapten Muslihat, Warga Tagih Janji Kampanye Dedie-Jenal
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 April 2025

    Angkot Masih Jadi Penyebab Macet di Jalan Kapten Muslihat, Warga Tagih Janji Kampanye Dedie-Jenal Megapolitan 4 April 2025

    Angkot Masih Jadi Penyebab Macet di Jalan Kapten Muslihat, Warga Tagih Janji Kampanye Dedie-Jenal
    Editor
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Angkutan kota (
    angkot
    ) masih menjadi penyebab utama kemacetan di sepanjang Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan sopir angkot yang kerap mengetem di pinggir jalan.
    Warga pun menagih janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin, yang berkomitmen untuk mengurangi jumlah angkot.
    Salah seorang warga Kota Bogor bernama Ahmad Salim (29) mengatakan, pengurangan jumlah angkot harus segera direalisasikan agar kemacetan bisa diatasi dengan baik.
    “Denger-denger sih memang katanya mau ngurangin angkot. Ya harus dilaksanakan. Kalau masih gak ngurangin angkot, ya pasti macet terus. Apalagi di sini (Kapten Muslihat),” kata Ahmad Salim dilansir dari
    TribunnewsBogor.com
    , Jumat (4/4/2025).
    Ahmad pun berharap Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin menepati janji kampanye mereka.
    “Namanya janji, ya harus dilaksanakan,” tegasnya.
    Menanggapi hal tersebut, Jenal Mutaqin menyampaikan bahwa program pengurangan angkot memang sudah direncanakan.
    “Ini (pengurangan angkot) program yang akan dijalankan,” kata Jenal.
    Jenal melanjutkan, nasib para sopir angkot yang terdampak dalam program pengurangan angkot nantinya akan diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
    “Termasuk mencari pekerjaan baru bagi mereka para pengemudi angkot,” ucapnya.
    Jenal juga menegaskan bahwa ke depan akan ada penghapusan angkot di jalur-jalur padat, di antaranya Jalan Kapten Muslihat.
    “Termasuk uji coba jalur tersebut tanpa angkot nantinya. Diganti dengan transportasi masal. Akan dibahas dulu bersama Pak Wali,” ujarnya.
    Sebagai informasi, saat kampanye Pemilihan Wali Kota Bogor, Calon Wakil Wali Kota Bogor nomot urut 3 Jenal Mutaqin atau Kang JM pernah memaparkan konsep program penataan transportasi, salah satunya penataan angkutan kota (angkot) jika dirinya terpilih nanti.
    JM yang mendampingi Dedie Rachim ini berencana melanjutkan program yang sudah dirintis oleh mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya, dalam penataan angkutan kota. Program tersebut meliputi rerouting hingga konversi angkot dengan skema 3:1.
    “Artinya rerouting tetap berjalan. Konversi 3:1 kemarin yang eksisting pun masih berjalan, yakni Biskita. Animo warga masih merasakan manfaatnya dan itu harus dilanjutkan,” kata Jenal Mutaqin kepada
    TribunnewsBogor.com
    , Sabtu (28/9/2024),
    Jenal mengakui bahwa pelaksanaan program ini cukup berat, terutama dalam hal penganggaran.
    “Penganggarannya melalui APBD atau APBN. Saya masih optimis pusat masih memberikan Biskita,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Instruksi Tegas Megawati: Kepala Daerah PDIP yang Absen Wajib Ikut Retret Gelombang Kedua

    Instruksi Tegas Megawati: Kepala Daerah PDIP yang Absen Wajib Ikut Retret Gelombang Kedua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan arahan tegas kepada seluruh kepala daerah dari partainya yang belum mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, pada Februari 2025.

    Mereka diminta untuk mengikuti retret gelombang kedua yang akan segera digelar.

    Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara sekaligus Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah.

    “Hal tersebut adalah arahan dari Bu Megawati,” ujarnya, dalam pernyataan kepada wartawan, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Menurut Basarah, Megawati menilai pentingnya seluruh kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut.

    “Sudah ada kesepakatan kami bahwa kepala daerah dari PDIP yang belum ikut retret angkatan pertama, akan ikut pada angkatan ke kedua,” jelasnya.

    Sikap Megawati ini berbeda dari sebelumnya, saat gelombang pertama retret digelar sehari setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

    Kala itu, Megawati mengeluarkan surat instruksi kepada para kepala daerah untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang.

    Isi surat tersebut menyebutkan, “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum.”

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa retret gelombang kedua akan diadakan dengan format yang lebih sederhana dibandingkan sebelumnya, menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran.

  • 3 Pihak Sentil Supian Suri soal Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas, KPK dan Dedi Beri Peringatan – Halaman all

    3 Pihak Sentil Supian Suri soal Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas, KPK dan Dedi Beri Peringatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Pernyataan Wali Kota Depok, Jawa Barat, Supian Suri, yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran, menuai reaksi dari berbagai pihak.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kompak mengingatkan mengapa ASN tidak diperbolehkan menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi.

    1. KPK: Mobil Dinas Bukan untuk Kepentingan Pribadi

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan mobil dinas bukan digunakan untuk kegiatan pribadi.

    Atas hal itu, Budi mengingatkan kepada kepala daerah, agar aktif menjadi teladan bagi jajarannya dalam pencegahan korupsi, terutama saat momen lebaran.

    Pencegahan korupsi itu termasuuk dengan tidak menyalahgunakan mobil dinas.

    “Kendaraan dinas seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Budi dalam keterangannya, dikutip Kompas.com pada Jumat (4/4/2025).

    “Kepala daerah dan satuan pengawas atau inspektorat seharusnya bisa secara aktif melakukan pemantauan dan pengawasan, agar penyalahgunaan kendaraan dinas ini dapat dilakukan pencegahan secara efektif,” imbuh dia.

    2. Dedi Mulyadi Bakal Panggil

    Dedi Mulyadi mengatakan bakal memanggil semua kepala daerah, termasuk Supian Suri, pada 8 April 2025 mendatang.

    Hal ini buntut sikap Supian yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Depok, menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    “Tanggal 8 (April) akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR, Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

    Dalam pertemuan itu, lanjut Dedi, ia akan mengingatkan kepada semua kepala daerah di Pemprov Jabar, agar langkah yang dilakukan Supian, tak terulang lagi.

    Ia juga akan menekankan beberapa hal kepada semua kepala daerah di Jabar.

    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” kata Dedi.

    Dedi sebelumnya mengatakan ia telah menegur Supian buntut mengizinkan ASN memakai mobil dinas.

    Kepada Supian, Dedi meminta agar Wali Kota Depok itu tak lagi mengulangi perbuatannya.

    Sebab, menurut Dedi, langkah Supian justru membuka peluang bagi ASN abai pada peraturan yang ada.

    “Tadi malam saya sudah tegur, nanti nggak boleh ada pernyataan seperti itu lagi.”

    “Itu membuka ruang pada kebijakan-kebihakan lainnya, nanti abai,” jelas Dedi setelah melaksanakan salat Id di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Senin (31/3/2025).

    3. Wamendagri Akan Beri Teguran

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengaku akan menegur Supian Suri buntut mengizinkan ASN pakai mobil dinas untuk mudik.

    Bima menegaskan, mobil dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan pelayanan publik.

    Sebab, apabila mobil dinas mengalami kerusakan, hal itu akan berisiko pada kerugian negara.

    “Ya kita akan tegur (Wali Kota Depok),” kata Bima, Senin.

    “Seharusnya (mobil dinas) tidak digunakan (untuk kepentingan pribadi). Apalagi risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara,” jelas Bima.

    Karena itu, Bima meminta seluruh kepala daerah memerhatikan tugas dan fungsi ASN tersebut.

    Ia mengatakan, aturan penggunaan mobil dinas tidak pernah berubah hingga saat ini.

    Saat ditanya soal sanksi yang akan dikenakan kepada Supian Suri atas kebijakan tersebut, Bima mengatakan pasti akan diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat.

    “Sanksinya tentu akan disampaikan nanti oleh pembina kepegawaian masing-masing. Pak Gubernur pasti akan memberikan sanksi,” pungkas dia.

    Alasan Supian Supri Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas

    Sebelumnya, Supian Suri memperbolehkan ASN Pemkot Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    Izin itu, kata Supian, diberikan sebab tak semua ASN memiliki kendaraan pribadi.

    Supian juga menyebut, izin itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para ASN.

    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian, saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).

    “Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” sambungnya.

    Tak hanya itu, perizinan mobil dinas untuk dipakai ASN mudik juga sebagai jaminan agar mereka lekas kembali ke Depok tanpa beralasan terkendala transportasi.

    “Pada prinsipnya, mau bawa (kendaraan dinas) pulang kampung atau tetap enggak dibawa kemana-mana, ya pertanggungjawaban mobil dinas tetap melekat terhadap yang diamanahkan,” jelas Supian.

    Kondisi itu termasuk risiko mobil dinas yang mungkin hilang saat ditinggal atau rusak saat dipakai.

    Pemkot Depok, kata Supian, pastinya akan menindaklanjuti dengan tegas.

    “Itu tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara jika semisalnya hal itu terjadi,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Ruly Kurniawan/Adhyasta Dirgantara/Dinda Aulia)

  • 2
                    
                        "Wisata Jokowi" Sedot 1.500 Pengunjung Per Hari 
                        Regional

    2 "Wisata Jokowi" Sedot 1.500 Pengunjung Per Hari Regional

    “Wisata Jokowi” Sedot 1.500 Pengunjung Per Hari
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo (
    Jokowi
    ) di rumahnya yang terletak di Jl. Kutai No. 1, Sumber,
    Solo
    , telah menarik perhatian
    wisatawan
    , terutama selama momen
    Lebaran
    tahun ini.
    Setiap harinya, lebih dari 1.000 orang datang untuk bersalaman dan berfoto dengan Jokowi.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    dari 2 hingga 4 April 2025, antrean di depan rumah Jokowi terus mengular.
    Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menyatakan bahwa sejak hari kedua Lebaran, pengunjung dari luar Soloraya mulai berdatangan.
    “Jumlahnya mencapai 1.500-an lebih,” ujarnya.
    Syarif menjelaskan bahwa pada hari pertama Lebaran, pengunjung mayoritas berasal dari warga sekitar Sumber.
    “Mulai hari Lebaran pertama, menurut pemantauan saya, banyak dari warga tetangga terutama di sekeliling Sumber dan sekitarnya,” kata dia saat diwawancarai.
    Pada hari ketiga Lebaran, jumlah pengunjung semakin meningkat.
    “Karena mungkin pemikiran saya kemarin sudah bersama keluarga dan sanak saudara, sehingga banyak masyarakat yang ingin berkunjung ke rumah Pak Jokowi untuk bersalaman dan bersilaturahmi,” tambahnya.
    Berdasarkan pantauan, masyarakat mulai berdatangan sejak pukul 07:30 WIB dan terus bertambah menjelang waktu shalat zuhur.
    Antrean terus mengular hingga waktu shalat ashar.
    Menjelang maghrib, pihak keamanan, baik Paspampres maupun Kepolisian, membubarkan antrean.
    “Kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin datang ke rumah Pak Jokowi agar disesuaikan waktunya, jangan terlalu malam dan jangan terlalu pagi. Insya Allah, Bapak pasti akan berkenan menerima warga untuk bersalaman dan berfoto,” ujar Syarif.
    Salah seorang pengunjung, Levika (28) asal Tangerang, datang bersama keluarga besarnya untuk bertemu Jokowi.
    Ia mengungkapkan bahwa ibunya adalah salah satu penggemar berat Jokowi. “Ibu saya fans berat, sama nenek. Jadi kami mau menyenangkan orang tua. Kami sengaja pengin ketemu Pak Jokowi, sudah di Solo tiga hari,” ungkapnya.
    Levika, yang sedang hamil, juga mengaku ingin dipeluk oleh Jokowi.
    “Tadi di dalam salim foto. Bahagia sih sudah bisa salim. Ngidam juga, pengennya tadi peluk tapi tidak bisa,” tuturnya.
    Fenomena kunjungan yang terjadi di kediaman Jokowi menarik perhatian Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
    Ia menyebut lokasi rumah Jokowi sebagai destinasi wisata baru di Kota Solo.
    “Saya ke sini ingin membuktikan, waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya ‘
    Wisata Jokowi
    ‘. Ternyata ke sini benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” ujar Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Ikut Retret Gelombang 2

    Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Ikut Retret Gelombang 2

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kepala daerah dari PDIP yang absen pada retret di Akmil, Magelang pada Februari 2025, untuk mengikuti retret gelombang kedua. 

    “Hal tersebut adalah arahan dari Bu Megawati,” kata Juru Bicara sekaligus Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan, Jumat (4/4/2025).

    Basarah mengatakan Megawati sudah memutuskan kepala daerah dari PDIP harus ikut retret yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. 

    “Sudah ada kesepakatan kami bahwa kepala daerah dari PDIP yang belum ikut retret angkatan pertama, akan ikut pada angkatan ke kedua,” ujar Basarah.

    Sikap Megawati kali ini berbeda dengan pada retret kepala daerah gelombang pertama yang berlangsung sehari setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

    Saat itu, Megawati mengeluarkan surat instruksi meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret di Magaleng.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” begitu bunyi surat Megawati.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah gelombang kedua akan dibuat lebih sederhana dari sebelumnya, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. 

    “Ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret secara total, sebagian akan mengikuti gelombang kedua,” ujar Bima seusai bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025).

    Bima mengungkapkan peserta retret gelombang dua berjumlah 25 kepala daerah, termasuk gubernur dan bupati/wakil bupati dari Bali yang absen pada retret di Magelang, serta kepala daerah yang sempat bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

    Kemendagri sudah menyiapkan anggaran untuk retret kepala daerah gelombang kedua. Lokasi retret belum bisa dipastikan, apakah akan menggunakan Akademi Militer, Magelang atau tidak. 

    “Tempatnya juga belum bisa dipastikan. Bisa di Magelang atau di tempat-tempat lain, dengan konsep lebih minimalis. Kira-kira 25 sampai 30 kepala daerah,” terangnya.

    Kemendagri akan menggelar retret kepala daerah tiga gelombang. Retret terakhir nanti digelar setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 selesai.