Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Video Walkot Sibolga 3 Hari Jalan Kaki Lintasi 50 Km Lewati 50 Titik Longsor

    Video Walkot Sibolga 3 Hari Jalan Kaki Lintasi 50 Km Lewati 50 Titik Longsor

    Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazri Penarik, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat setelah sebelumnya dilaporkan tidak dapat dihubungi saat berada di wilayah terdampak bencana. Syukri disebut menempuh perjalanan ekstrem dengan berjalan kaki selama tiga hari dua malam sejauh 50 kilometer, melewati sekitar 50 titik longsor untuk bisa kembali ke Sibolga.

    Informasi itu dibenarkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang mengatakan bahwa seluruh akses di jalur yang dilalui Syukri benar-benar terputus akibat bencana.

  • Wamendagri Sebut Prabowo Beri Instruksi Gerak Cepat Tangani Bencana

    Wamendagri Sebut Prabowo Beri Instruksi Gerak Cepat Tangani Bencana

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengikuti rapat. Dalam rapat itu, Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga sigap bersinergi menangani bencana yang terjadi di sejumlah wilayah.

    “Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, itu ya, gitu ya. Jadi, tadi utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana,” kata Wamendagri Bima Arya usai rapat bersama presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Bima mengatakan Kemendagri telah memberikan perhatian khusus terkait dampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Sementara ini (tim) masuk di sana Sumatera Utara, Aceh, dan sekitarnya tadi. Daerah sanalah semua, ya. Karena menurut BMKG, ini November ini memang peak-nya (musim hujan). Terutama di daerah-daerah itu,” ujarnya.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melaporkan data dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Tercatat, ada 10 kabupaten/kota yang terdampak bencana pada musim hujan ini.

    Berikut ini data terbaru yang dihimpun oleh BNPB terkait kabupaten terdampak bencana di Sumatera:

    1. Kota Lhokseumawe (banjir)

    2. Kabupaten Aceh Barat (banjir)

    Kecamatan terdampak: 4 kecamatan
    Warga terdampak: 183 KK
    Pengungsi: 33 KK

    3. Kabupaten Aceh Utara (banjir)

    Kecamatan terdampak: 17 kecamatan
    Warga terdampak: 2.668 KK/4.441 jiwa
    Pengungsi: 1.270 KK/3.507 jiwa

    4. Kabupaten Aceh Timur (banjir)

    Kecamatan terdampak: 17 kecamatan
    Warga terdampak: 7.972 KK/29.706 jiwa
    Pengungsi: 920 KK/2.456 jiwa

    5. Kabupaten Aceh Singkil (banjir)

    Kecamatan terdampak: 7 kecamatan
    Warga terdampak: 6.579 KK/25.827 jiwa
    Pengungsi: 684 KK

    6. Kabupaten Bireuen (banjir)

    Kecamatan terdampak: 3 kecamatan

    Warga terdampak: 956 KK/2.272 jiwa
    Terancam terisolasi: 40 KK/100 jiwa

    Sumatera Utara

    7. Kabupaten Humbang Hasundutan (banjir bandang dan longsor)

    Kecamatan terdampak: 1 kecamatan
    Meninggal: 5
    Hilang: 4
    Luka berat: 7
    Luka ringan: 2

    8. Kabupaten Deli Serdang (banjir)

    Kecamatan terdampak: 2 kecamatan
    Warga terdampak: 427 KK/1.618 jiwa
    Pengungsi: 814 jiwa (dari Desa Paluh Kurau)

    9. Kabupaten Pakpak Bharat (banjir bandang)

    Kecamatan terdampak: 5 kecamatan
    Warga terdampak: Belum ada data jumlah KK/jiwa
    Korban meninggal: 1

    10. Kabupaten Tapanuli Tengah (banjir)

    Kecamatan terdampak: 11 kecamatan
    Warga terdampak: 1.902 KK
    Korban meninggal: 4
    Data pengungsi: masih dalam pendataan

    (fca/dek)

  • Prabowo perintahkan kementerian percepat tangani bencana Sumatera-Aceh

    Prabowo perintahkan kementerian percepat tangani bencana Sumatera-Aceh

    Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat proses penanganan bencana alam yang kini melanda sejumlah daerah di Indonesia.

    Pernyataan itu dikemukakan melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, seusai menghadiri rapat terbatas (ratas), di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    “Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana,” katanya.

    Dikatakan Bima, instruksi itu disampaikan Presiden untuk merespons situasi akhir tahun yang diwarnai peningkatan curah hujan dan potensi bencana hidrometeorologi.

    Kemendagri, kata dia, telah mengerahkan tim khusus ke sejumlah wilayah yang saat ini berstatus rawan bencana, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan sekitarnya.

    Ia menyebutkan, wilayah-wilayah lain yang terdampak, termasuk Sumatera Barat, juga menjadi perhatian Presiden dan kementerian/lembaga terkait.

    “Karena menurut BMKG, November ini memang peak-nya,” katanya.

    Terkait laporan dari daerah, Bima mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif.

    “Kami sedang koordinasikan, ya. Kami pantau terus laporan terakhir,” tuturnya.

    Bima menegaskan bahwa koordinasi cepat antarkementerian/lembaga menjadi kunci untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif, terutama pada periode puncak cuaca ekstrem.

    Bencana hidrometeorologi kini melanda beberapa wilayah di Indonesia, terutama terpusat di Sumatera Utara dan Aceh, dipicu oleh intensitas hujan yang sangat tinggi akibat pengaruh tidak langsung Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka.

    Di Aceh, sembilan kabupaten/kota telah menetapkan status darurat bencana, dengan Kota Langsa menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah yang memaksa ribuan warga mengungsi.

    Sementara itu, di Sumatera Utara, setidaknya 13 kabupaten/kota menghadapi perluasan dampak bencana hidrometeorologi, yang mencakup banjir bandang dan longsor, memerlukan respons cepat dari otoritas setempat.

    Peringatan dini cuaca ekstrem juga dikeluarkan BMKG untuk provinsi lain, termasuk Sumatera Barat, Riau, Jambi, serta beberapa wilayah di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan potensi hujan lebat, petir, dan angin kencang.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi Belanja Daerah di Bawah 70%, Wamendagri Minta Percepat

    Realisasi Belanja Daerah di Bawah 70%, Wamendagri Minta Percepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan perkembangan terkait realisasi belanja daerah dan simpanan pemerintah daerah di perbankan jelang akhir tahun anggaran.

    Menjawab pertanyaan mengenai laporan terkait Transfer ke Daerah (TKD), Bima menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikannya apabila diminta oleh Presiden.

    Hal itu ia sampaikan sebelum menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    “Nanti kami sampaikan apabila Pak Presiden meminta laporan,” ujarnya.

    Meski begitu, dia mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah masih belum optimal.

    “Kami terus genjot untuk meningkatkan realisasi belanja. Ini gap-nya masih agak tinggi ya, masih sekitar belum sampai 70% gitu,” kata Bima.

    Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah berada di wilayah Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja daerah.

    “Pak Menteri pun sekarang khusus berada di Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja. Kami akan laporkan dan kami akan dorong agar daerah-daerah betul-betul memaksimalkan belanja di akhir tahun,” lanjutnya.

    Termasuk, kata Bima, terkait simpanan pemerintah daerah di bank, Bima menyebut hal itu sudah jelas posisinya.

    “Saya kira itu sudah clear ya. Jadi simpanan yang ada di bank itu cash management, ada yang karena SiLPA positif karena ada selisih antara pagu dan nilai proyek. Ada yang telat untuk dilakukan, itu semua sudah ada di kami. Sekarang kita fokus untuk memaksimalkan belanja daerah di akhir tahun,” katanya. 

    Bima menegaskan bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memastikan percepatan belanja publik dapat berjalan maksimal, terutama dalam mendukung kinerja ekonomi menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

    Saat ditanya mengenai perkiraan jumlah simpanan, termasuk angka sekitar Rp200 triliun, Bima mengatakan beberapa data sudah mengalami perbaikan.

    “Ada beberapa dikoreksi karena kan ada beberapa salah input, sudah disampaikan Pak Menteri juga,” tandas Bima.

  • Siklon Tropis Senyar Hantam Sumatra, Ini Respons Pemerintah Atasi Bencana

    Siklon Tropis Senyar Hantam Sumatra, Ini Respons Pemerintah Atasi Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pusat terus melakukan langkah cepat merespons bencana yang dipicu cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar di sejumlah wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan hal itu sebelum menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025).

    Bima menjelaskan bahwa pemerintah sedang memperkuat koordinasi dengan para kepala daerah, terutama dari wilayah-wilayah yang aksesnya belum pulih.

    “Kami melakukan komunikasi dengan para kepala daerah. Ada Walikota Langsa yang tidak bisa mengakses daerahnya, ya karena baru kembali dari Jakarta, dan saluran komunikasi masih terputus di sana,” ujarnya.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Bima telah mengirimkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal, untuk melakukan pemantauan langsung di daerah terdampak.

    Menurut Bima, pemulihan akses menjadi prioritas utama pemerintah mengingat banyak jalur komunikasi dan listrik yang terputus.

    “Kami mengirim Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Safrizal, untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya. Karena PLN juga terputus, saya berkomunikasi, berkoordinasi dengan Wamenkomdigi, Pak Angga, yang segera dengan cepat, ya, berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi,” katanya.

    Selain itu, pemerintah juga sedang mengupayakan tambahan akses transportasi untuk menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi.

    “Nah, Pak Safrizal juga, Dirjen Adwil, telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi. Ya, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan. Karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” ucapnya. 

    Terkait arahan langsung dari Presiden Prabowo, Bima menyebut bahwa laporan resmi baru akan disampaikan setelah rapat.

    Sementara, untuk data korban, Bima menyebutkan bahwa informasi sementara masih terbatas akibat terputusnya jaringan telekomunikasi.

    “Kemarin itu, ya, ada beberapa tercatat sembilan ya yang terdata. Ya, tapi ya kita belum bisa memastikan, ya. Karena jalur komunikasi kan terputus,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah rapat terbatas hari ini akan membahas secara khusus penanganan bencana tersebut, Bima menyebut pembahasannya kemungkinan tidak hanya soal bencana.

    “Ya, sepertinya antara lain begitu, ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” tandas Bima.

  • Belanja daerah rendah, Kemendagri kawal percepatan jelang akhir tahun

    Belanja daerah rendah, Kemendagri kawal percepatan jelang akhir tahun

    hingga saat ini realisasi belanja daerah masih tertahan di level belum mencapai 70 persen, sehingga pemerintah pusat kembali mendorong percepatan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan pihaknya terus mengawal percepatan realisasi belanja daerah dan Transfer Kas Daerah (TKD) di tengah masih rendahnya serapan anggaran hingga menjelang penghujung tahun 2025.

    Saat akan menghadap Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Bima mengatakan laporan terkait TKD akan disampaikan kepada Presiden apabila diminta.

    “Nanti kami sampaikan apabila Pak Presiden meminta laporan,” ujar Bima Arya kepada awak media.

    Menurutnya, hingga saat ini realisasi belanja daerah masih tertahan di level belum mencapai 70 persen, sehingga pemerintah pusat kembali mendorong percepatan.

    “Kami terus genjot untuk meningkatkan realisasi belanja. Ini gapnya masih agak tinggi, belum sampai 70 persen. Pak Menteri pun sekarang khusus berada di Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja,” katanya.

    Bima Arya mengatakan bahwa Kemendagri akan melaporkan perkembangan terbaru serta terus mendesak pemerintah daerah agar memaksimalkan penyerapan anggaran jelang akhir tahun.

    “Kami akan dorong agar daerah-daerah betul-betul memaksimalkan belanja di akhir tahun,” katanya.

    Terkait simpanan dana daerah di bank, Bima Arya menyebut persoalan tersebut kini telah jelas dan terdata.

    Ia menjelaskan bahwa sebagian dana mengendap karena mekanisme cash management, termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang muncul akibat selisih antara pagu dan nilai proyek, serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

    “Saya kira itu sudah clear ya. Jadi, simpanan yang ada di bank itu cash management ada yang karena SILPA positif karena ada selisih antara pagu dan nilai proyek,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah nilai simpanan tersebut masih berada di kisaran Rp200 triliun, Bima Arya menyebut ada koreksi data akibat sejumlah kesalahan input yang sebelumnya terjadi.

    “Ada beberapa yang dikoreksi karena ada salah input. Sudah disampaikan Pak Menteri juga,” ujarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri laporkan penanganan bencana Sumatera ke Prabowo

    Wamendagri laporkan penanganan bencana Sumatera ke Prabowo

    “Nanti, kami akan laporkan mengenai itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan dirinya akan melaporkan mengenai penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

    “Nanti, kami akan laporkan mengenai itu,” kata Bima Arya saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan pihaknya terus memantau kondisi di sejumlah wilayah yang terdampak bencana dan masih mengalami gangguan akses, seperti di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Kemendagri, kata dia, terus menjalin komunikasi dengan para kepala daerah terkait penanganan korban, lokasi akses yang terputus, hingga gangguan telekomunikasi.

    Kemendagri juga telah menugaskan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Safrizal Zakaria Ali untuk meninjau langsung situasi di lapangan.

    “Kami mengirim Dirjen Bina Adwil Pak Safrizal untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya,” ucap dia.

    Bima Arya mengatakan prioritas pemulihan saat ini meliputi akses komunikasi dan listrik. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo untuk pemulihan jaringan melalui PLN dan operator seluler.

    Dia menambahkan penambahan akses transportasi juga turut dikoordinasikan, termasuk pemanfaatan helikopter untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolasi.

    “Pak Safrizal telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan, karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” kata Bima Arya.

    Diketahui, bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11) telah menyebabkan empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, sedangkan di Tapanuli Tengah terdapat 20 kecamatan yang terdampak bencana.

    Hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin (24/11) hingga Selasa (25/11) memicu serangkaian longsor yang berdampak ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian di Aceh.

    Lalu di Sumatera Barat, hujan selama lima hari berturut-turut menyebabkan ribuan rumah terdampak banjir.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Banjir dan Longsor di Sumatera

    Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Banjir dan Longsor di Sumatera

    Bima Arya mengaku telah mengirim sejumlah pejabat dari Kementerian/Lembaga terkait untuk terjun langsung ke lokasi bencana alam. Akses jalan, komunikasi, hingga listrik yang terputus akan segera dipulihkan.

    “Berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi. Nah, Pak Safrizal juga, Dirjen Adwil, telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi. Ya, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan. Karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” ungkapnya.

    Bima Arya memastikan akan memberikan laporan ke Prabowo terkait banjir dan longsor di Sumatera. Termasuk juga urusan infrastruktur dan perekonomian.

    “Ya, sepertinya antara lain begitu, ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” kata Bima Arya menandaskan.

  • Kemendagri komitmen percepat pembangunan SPPG di daerah 3T

    Kemendagri komitmen percepat pembangunan SPPG di daerah 3T

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan pelaksanaan berbagai program strategis nasional, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan salah satu langkah Kemendagri adalah menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Jadi kami percepat lokasi-lokasi percepatan titik SPPG ini terutama di daerah 3T,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan itu, Bima memaparkan dukungan penuh Kemendagri terhadap berbagai program strategis nasional yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    Selama satu tahun terakhir, Kemendagri juga konsisten mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Kemendagri turut fokus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, termasuk camat, kepala desa, dan lurah, guna menyukseskan program tersebut.

    Selain itu, Kemendagri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk melakukan pendataan lahan pemerintah yang ada di daerah dalam rangka mendukung infrastruktur Kopdeskel.

    “Jadi Satgas dari Kemendagri ini fokus kepada perkembangan pendataan lahan-lahan. Ada lahan milik desa/kabupaten, ada lahan milik kementerian/lembaga, BUMN yang [bisa] diproses untuk kemudian dibangun Kopdesnya,” terang Bima.

    Bima menambahkan bahwa Kemendagri juga memberikan dukungan terhadap program Cek Kesehatan Gratis yang melayani masyarakat di seluruh daerah.

    Kemendagri mengawal agar program tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, Kemendagri turut mengawal penanganan tuberkulosis melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.

    Untuk Program Tiga Juta Rumah, Kemendagri berkomitmen mempermudah akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah tersebut dilakukan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, termasuk percepatan layanan kedua urusan tersebut.

    “Jadi Pak Menteri memberikan atensi khusus, beliau langsung turun ke lapangan mengawal ini, mempercepat proses perizinannya dan aturan-aturan yang memudahkan,” jelasnya.

    Dukungan juga diberikan kepada program Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat. Kemendagri meminta Pemda memfasilitasi pelaksanaan program tersebut, antara lain melalui penyediaan lahan, dukungan aset daerah, hingga ketersediaan tenaga pengajar.

    Di sisi lain, guna mendukung swasembada pangan, Kemendagri fokus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan irigasi di daerah, tata kelola pupuk, serta koordinasi pencegahan alih fungsi lahan. Kemendagri juga mendukung penanganan sampah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk penerapan model waste to energy.

    “Nah itu adalah dukungan kami bagi program prioritas,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bima turut memaparkan berbagai program kerja di lingkungan Kemendagri, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), fasilitasi perumusan kebijakan daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot dan Pemkab Bogor Matangkan Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPAS Galuga

    Pemkot dan Pemkab Bogor Matangkan Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPAS Galuga

    BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mematangkan kerja sama dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga.

    Tak hanya terkait pengelolaan pembuangan sampah saja, tetapi juga mematangkan rencana pemerintah pusat dalam menerapkan pola Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

    Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, melakukan pematangan pembahasan tersebut bersama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor.

    “Kita bahas tentang perpanjangan MoU antara kota dan kabupaten. Karena selama ini Kota Bogor membuang sampah di Galuga, Kabupaten Bogor. Demi terciptanya kerja sama yang baik dan meminimalisir dampak yang terjadi, maka hari ini kita bahas perpanjangan itu,” kata Jenal Mutaqin, Senin 24 November.

    Selain pembahasan kerja sama, turut diperkuat juga intervensi anggaran ke depan, dengan harapan menghasilkan keputusan terbaik bagi Kota maupun Kabupaten Bogor.

    Pun dengan rencana PSEL di TPAS Galuga yang ditargetkan dapat diterapkan dalam dua tahun mendatang. Jenal Mutaqin juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak mengelola sampah secara mandiri.

    “Warga tetap pilah sampah, tangani sampah di tingkat rumah tangga,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Kota dan Kabupaten Bogor memiliki semangat yang sama dalam pengelolaan sampah.

    “Pada prinsipnya, kami Pemerintah Kabupaten Bogor tetap ingin bersinergi melanjutkan pengelolaan sampah bersama-sama, termasuk dampak dan kompensasi kepada warga,” jelas Rudy Susmanto.

    Terkait rencana PSEL, Rudy Susmanto menyebut hal itu juga memiliki dampak besar bagi lingkungan sekitar TPAS Galuga. Sehingga seluruh komitmen yang disepakati harus benar-benar direalisasikan baik oleh Pemkab maupun Pemkot Bogor.

    “Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Lahan TPAS Galuga kita kelola bersama dengan regulasi dan aturan undang-undang yang kita tempuh dan selesaikan bersama,” tegas Rudy Susmanto.