Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan program pembangunan senilai Rp 10 triliun kepada pemerintah pusat atau kementerian.

    Langkah ini diusulkan untuk mengantisipasi dampak kebijakan pengurangan atau pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) Jatim sebesar Rp 2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.

    Hal itu disampaikan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono saat Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia hari ketiga di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

    “Usulan ini menindaklanjuti permintaan Kemendagri dan Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa usulan yang menjadi prioritas di tahun 2026 tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD karena keterbatasan fiskal daerah dampak pengalihan dana transfer daerah, dimana Jawa Timur ada pengurangan senilai Rp 2,8 triliun,” jelas Adhy.

    Adhy menyampaikan, dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026 yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan beberapa usulan program strategis lintas Kementerian senilai Rp 10,047 triliun. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025 dan Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.

    “Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan,” ujarnya.

    Dari total usulan program senilai Rp 10 triliun, Adhy menjelaskan sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah serta penyediaan air bersih.

    Kemudian usulan untuk Kementerian Kesehatan senilai Rp 426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai. Usulan sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.

    Lalu, usulan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep. Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.

    Lebih lanjut, usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat. Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten.

    Usulan pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp24,73 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan uji kompetensi. Usulan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana seperti sarana prasarana penanganan bencana, pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan penguatan kapasitas SAR.

    Usulan pada Kementerian Perdagangan senilai Rp 21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat. Usulan pada Kementerian Pertanian senilai Rp 13,4 miliar untuk program swasembada pangan, pengembangan pangan lokal dan pembibitan. Usulan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 425 miliar untuk penyediaan perumahan terintegrasi dengan sarana umum.

    Usulan terakhir pada Kementerian Sosial sebesar Rp 43 miliar untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menekan angka stunting.

    Adhy berharap, usulan dapat dibiayai melalui APBN, kementerian dan lembaga terkait. Sebab berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan per tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025, dana transfer ke daerah untuk Provinsi Jawa Timur berkurang Rp 2,815 triliun di tahun 2026.

    “Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan dicairkan senilai Rp 8,8 trilliun atau berkurang 24,21 persen dibanding tahun 2025, yakni senilai Rp 11,4 trilliun. Sedangkan total pengurangan dari 38 kabupaten dan kota di Jatim senilai Rp 17,5 triliun,” tuturnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus. [tok/aje]

  • Penanganan Pohon Tumbang di Dekat Stasiun Bogor Diperkirakan Selesai Pagi Ini

    Penanganan Pohon Tumbang di Dekat Stasiun Bogor Diperkirakan Selesai Pagi Ini

    Bogor –

    Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meninjau proses penanganan pohon beringin berukuran besar yang tumbang di Jl Kapten Muslihat, Kota Bogor. Penanganan diperkirakan memakan waktu lama dan selesai pada pagi nanti.

    “Kalau dilihat dari situasi ini mungkin memakan waktu yang cukup lama penanganannya, karena diameter pohon cukup besar,” kata Dedie di lokasi pohon tumbang Jl Kapten Muslihat, Senin (27/10/2025) malam.

    “Para petugas dari BPBD, Damkar, Perumkin, PU, dibantu juga dari TNI dan kepolisian, saat ini semua membantu, tetapi kelihatannya memang masih membutuhkan waktu dan perkiraan sampai besok pagi,” lanjutnya.

    Pohon beringin berukuran besar tumbang berada di pintu keluar Gereja Katedral di Jl Kapten Muslihat, Kota Bogor. Pohon tumbang melintang dan menutup akses kendaraan. Hingga pukul 23.00 WIB proses pemotongan pohon tumbang masih berlangsung.

    “Jadi memang Kota Bogor sejak sore tadi diguyur hujan dengan intensitas tinggi sehingga mengakibatkan beberapa kejadian antara lain yang cukup menonjol itu adalah kejadian longsor, kemudian banjir lintasan juga di lawang gintung dan beberapa kejadian lainnya,” kata Dedie.

    Diketahui, pohon beringin yang tumbang itu sempat melintang ke tengah jalan mengakibatkan arus kendaraan arah Stasiun Bogor ditutup.

    Pantauan detikcom pukul 22.00 WIB, Senin (27/10), pohon beringin berukuran besar tampak roboh di Jl Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Batang pohon beringin yang berukuran besar tampak melintang menutup badan jalan raya.

    Sejumlah petugas BPBD, Damkar, hingga Dinas Petumkim Kota Bogor tampak berada di lokasi melakukan penanganan menggunakan mesin pemotong. Petugas tampak menerjunkan kendaraan penyangga agar petugas menjangkau bagian atas lingkar batang pohon.

    (sol/fca)

  • Awasi kinerja pemda, Mendagri siapkan penghargaan dan sanksi

    Awasi kinerja pemda, Mendagri siapkan penghargaan dan sanksi

    Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola anggaran daerah, sekaligus menyiapkan mekanisme penghargaan (reward) dan sanksi.

    Upaya itu dilakukan untuk mendorong pemda lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik.

    Tito usai membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin​​​​​​ menjelaskan evaluasi kinerja Pemda akan dilakukan secara berkala melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang menampilkan data realisasi pendapatan dan belanja secara real-time.

    “Saya bisa memantau mana pemda yang pendapatannya tinggi dan belanjanya tinggi. Itu artinya roda ekonomi di daerahnya berputar,” kata Tito

    Langkah ini dilakukan seiring dengan proses pengalihan transfer keuangan daerah (TKD) yang menuntut Pemda lebih mandiri dalam meningkatkan pendapatan dan menyesuaikan belanja secara seimbang.

    Menurut Tito, setiap dua pekan sekali, Kemendagri akan mengumumkan daerah dengan kinerja keuangan terbaik dan terburuk berdasarkan data SIPD. Pengumuman ini akan dilakukan secara terbuka melalui Zoom dan disiarkan langsung di YouTube agar publik dapat ikut memantau.

    Tito menegaskan daerah yang memiliki pendapatan tinggi dan realisasi belanja yang seimbang akan mendapat penghargaan berupa insentif. Sebaliknya, pemda yang memiliki kinerja buruk akan mendapat peringatan dan pendampingan khusus dari Kemendagri.

    “Yang terbaik itu pendapatan tinggi dan belanja tinggi. Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, berarti programnya tidak berjalan. Kalau pendapatan rendah dan belanja tinggi, itu defisit. Sementara, kalau dua-duanya rendah, rakyat yang akan kesulitan,” jelasnya.

    Melalui sistem ini, Tito berharap muncul kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran.

    Untuk memperkuat pengawasan, Tito juga membentuk tim khusus dari Kemendagri yang akan diterjunkan langsung ke daerah-daerah. Tim tersebut dibagi menjadi tiga wilayah pengawasan besar.

    Jawa dan Sumatera diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kalimantan dan Sulawesi diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan Indonesia Timur diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

    “Sekarang saya punya tiga wakil menteri, jadi lebih mudah untuk mengawasi. Kalau ada daerah yang kinerjanya buruk, segera didatangi. Yang baik akan kami beri penghargaan,” ujar Tito.

    Melalui sistem pengawasan berbasis data dan pembentukan tim evaluasi, Mendagri Tito Karnavian berupaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dengan penerapan penghargaan dan sanksi yang jelas, pemerintah berharap seluruh pemda mampu meningkatkan kinerja fiskal, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

    Selain memperkuat pengawasan, Tito juga meminta jajaran Pemda untuk menyelaraskan program daerah dengan program unggulan pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis, Program Swasembada Pangan, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

    Menurut Tito, program-program tersebut, sejalan dengan visi ekonomi Pancasila Presiden Prabowo, yang menekankan peran aktif pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi masyarakat kecil.

    “Pemerintah tidak boleh menyerahkan sepenuhnya mekanisme ekonomi kepada pasar. Negara harus hadir untuk menjaga harga dan melindungi rakyat kecil,” tegas Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tito Karnavian Perketat Pengawasan Anggaran Daerah, Siapkan Reward dan Sanksi

    Tito Karnavian Perketat Pengawasan Anggaran Daerah, Siapkan Reward dan Sanksi

    “Yang terbaik itu pendapatan tinggi dan belanja tinggi. Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, berarti programnya tidak berjalan. Kalau pendapatan rendah dan belanja tinggi, itu defisit. Sementara kalau dua-duanya rendah, rakyat yang akan kesulitan,” jelasnya.

    Melalui sistem ini, Tito berharap muncul kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran.

    Untuk memperkuat pengawasan, Tito juga membentuk tim khusus dari Kemendagri yang akan diterjunkan langsung ke daerah-daerah. Tim ini dibagi menjadi tiga wilayah pengawasan besar:
    Jawa dan Sumatera diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kalimantan dan Sulawesi diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan Indonesia Timur diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

    “Sekarang saya punya tiga wakil menteri, jadi lebih mudah untuk mengawasi. Kalau ada daerah yang kinerjanya buruk, segera didatangi. Yang baik akan kami beri penghargaan,” ujar Tito.

    Melalui sistem pengawasan berbasis data dan pembentukan tim evaluasi, Mendagri Tito Karnavian berupaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dengan penerapan reward dan sanksi yang jelas, pemerintah berharap seluruh Pemda mampu meningkatkan kinerja fiskal, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

    Selain memperkuat pengawasan, Tito juga meminta jajaran Pemda untuk menyelaraskan program daerah dengan program unggulan pemerintah pusat, seperti: Makan Bergizi Gratis,
    Program Swasembada Pangan, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

  • Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinkronisasi Pusat-Daerah di Rakor Sekda dan Kepala Bappeda – Page 3

    Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinkronisasi Pusat-Daerah di Rakor Sekda dan Kepala Bappeda – Page 3

    Liputan6.com, Jatinangor – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan nasional. Hal itu disampaikan saat memimpin apel perdana Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025, di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

    Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Bima menyebut keduanya sebagai motor utama penggerak birokrasi yang memiliki peran strategis dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif hingga ke daerah.

    “Sekda dan Kepala Bappeda adalah tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat, kebijakan daerah, provinsi, kota, kabupaten yang begitu kencang dan dinamis,” ujar Bima.

    Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam mengelola kebijakan, termasuk dalam dinamika Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, sinkronisasi kebijakan menjadi hal penting agar arah pembangunan tetap sejalan dengan prioritas nasional.

    Tiga Fokus Utama: Kepemimpinan, Sinkronisasi, dan Kolaborasi

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kemendagri RI)… Selengkapnya

    Dalam kesempatan tersebut, Bima menekankan tiga hal utama yang perlu diperkuat oleh Sekda dan Kepala Bappeda, yakni kepemimpinan birokrasi yang kuat, sinkronisasi pusat dan daerah, serta kolaborasi lintas sektor.

    Menurutnya, Sekda dan Kepala Bappeda adalah birokrat terbaik yang mendapat kepercayaan penuh dari kepala daerah. Peran keduanya sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan pusat dan daerah sekaligus mempercepat akselerasi program pembangunan.

    Selain memastikan jalannya sinkronisasi kebijakan, Bima juga menyoroti pentingnya peran Sekda dalam membina kepemimpinan di lingkungan birokrasi daerah.

    “Kalau TNI, kalau Polri bisa juga membangun disiplin, integritas, dan totalitas lepas dari pendidikan, di mana pun bertugas dijaga dan dirawat, maka insyaallah kita sipil pemerintahan daerah pun bisa melakukan hal yang sama,” jelasnya.

    Dorong Kolaborasi Antar Daerah dan Sektor Swasta

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kemendagri RI)… Selengkapnya

    Wamendagri juga meminta agar Rakor dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun kolaborasi lintas pemerintah daerah. Menurutnya, kerja sama tidak hanya penting antar-Pemda, tetapi juga dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta di wilayah masing-masing.

    Ia mencontohkan semangat kolaborasi yang ditunjukkan oleh para praja IPDN, yang berasal dari berbagai daerah namun mampu bekerja sama dalam satu lingkungan yang beragam.

    “Semoga beberapa hari ke depan di sini (Rakor di IPDN) bisa menyegarkan kembali, bisa menguatkan semangat untuk kembali ke kita, kembali kepada takdir kita sebagai pelayan bagi warga, bagi rakyat Indonesia yang sangat kita cintai,” tandas Bima.

    Forum Strategis untuk Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

    Sebagai informasi, Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat-Daerah 2025 ini berlangsung pada 26–29 Oktober 2025 di Kampus IPDN Jatinangor.

    Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

    Melalui Rakor ini, pemerintah berharap tercipta keselarasan arah kebijakan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, sehingga percepatan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

  • Wamendagri Bima Arya Ajak ASN Kabupaten Poso Junjung Tinggi Integritas dan Profesionalisme – Page 3

    Wamendagri Bima Arya Ajak ASN Kabupaten Poso Junjung Tinggi Integritas dan Profesionalisme – Page 3

    Liputan6.com, Poso Di hadapan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Poso, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya setiap ASN untuk menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. 

    Bima Arya mengatakan integritas merupakan pilar utama dalam melaksanakan tugas yang selaras dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan konsistensi dalam bertindak.

    “Integritas itu ketika lisan kita, pikiran kita, kebijakan kita, tindakan kita, itu sama, satu,” ujarnya saat memberikan pengarahan kepada ASN Pemkab Poso di Banua Pogombo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (24/10/2025).

    Bima menilai, integritas menjadi fondasi utama dalam kepemimpinan. Dalam konteks ini, seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi seluruh anggotanya dengan mengedepankan kedisiplinan dan kejujuran antara ucapan dan tindakan. Menurutnya, aspek tersebutlah yang membedakan sosok pemimpin dengan yang lainnya.

    “Saya melihat bedanya orang-orang besar dengan orang-orang biasa adalah integritas ini,” ujarnya.

    Selain integritas, Bima menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Pemimpin juga dituntut memiliki kemampuan nyata untuk membimbing anggotanya dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

    “Pemimpin itu adalah orang-orang yang tahu jalannya ke mana, ditunjukkan jalan itu lewat mana, dan dipimpin sendiri menuju jalan itu,” tegasnya.

    Bima menegaskan bahwa pemimpin juga harus turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan banyak pengalaman agar kepala daerah dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan.

    “Pemimpin itu harus turun langsung. Bayangkan kalau kepala daerah hanya bicara omongan-omongan besar, tapi dia tidak hands-on, dia tidak pimpin langsung. Bagaimana untuk memimpin langsung, perlu jam terbang. Perlu banyak belajar,” tegasnya.

    Bima juga mengingatkan ASN untuk memahami perannya sebagai abdi masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, ASN diharapkan dapat bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas, dan tidak terpacu pada jabatan semata.

    “Kemudian jabatannya apa, posisinya apa, itu perjalanan hidup yang akan mengiringi mereka. Tapi mindset-nya, akalnya, cita-citanya, jiwanya, passionnya, girohnya adalah menjadi berarti,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Poso Verna G.M. Inkiriwang, Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Poso Heningsih E.G. Tampai, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ASN di lingkungan Pemkab Poso.

     

    (*)

  • Rapat Internal Bareng Walkot Surakarta, Bima Arya Ingin APBD Lebih Sehat

    Rapat Internal Bareng Walkot Surakarta, Bima Arya Ingin APBD Lebih Sehat

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh daerah. Langkah ini menjadi kunci untuk menciptakan APBD yang lebih sehat dan berdampak langsung pada masyarakat.

    “Karena sekarang ini kan kita ingin agar seluruh kota Indonesia itu APBD-nya itu sehat. Belanja yang tidak penting agar dihilangkan atau dikurangi,” kata Bima dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

    Hal tersebut ia katakan usai rapat internal bersama Wali Kota Surakarta dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (21/10/2025).

    Bima menjelaskan untuk mencapai APBD yang sehat, pemerintah daerah (Pemda) perlu mengelola belanja secara maksimal dan tepat sasaran, memangkas kegiatan pemerintahan yang tidak efektif, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Belanjanya maksimal, tidak gagal lelang dan lain-lain. Kemudian juga melihat sektor-sektor mana yang bisa menyumbang bagi PAD,” ujarnya.

    “Seluruh daerah ini harus mendukung program pusat, mengawal program pusat. Dan [pemerintah] pusat ini ingin APBD daerah ini lebih sehat,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Bima mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam mengevaluasi belanja tidak produktif, menata ulang tata kelola aset, dan merencanakan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk meningkatkan efisiensi kerja aparatur.

    Namun, Bima mengingatkan agar rencana kebijakan tersebut dikaji lebih detail sehingga tidak mengganggu pelayanan publik.

    “Saya menyarankan Pak Wali untuk mengkaji secara detail efisiensinya berapa dan tidak memberikan dampak bagi pelayanan publik,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bima menyampaikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ingin memastikan kepala daerah bekerja keras menggerakkan roda ekonomi. Anggaran yang telah dialokasikan harus segera direalisasikan agar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

    “Jadi jangan sampai kemudian uang yang dialokasikan untuk pemerintah daerah ini tidak bergerak, karena proses untuk kegiatannya lambat,” imbuhnya.

    Untuk memastikan serapan anggaran optimal, Kemendagri akan memperkuat koordinasi dengan kepala daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

    “Jadi baik Pak Mendagri maupun Pak Kementerian Keuangan mendorong agar belanja daerah itu maksimal,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Surakarta atas keberhasilan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut keberhasilan Kota Surakarta membangun ekosistem MBG menjadi contoh baik bagi daerah lain.

    “Saya apresiasi karena zero accident di sini. Bagus sekali. Pak Wali menyiapkan untuk membangun ekosistem di sini. Jadi supply chain-nya. MBG ini bukan saja menyehatkan tapi juga mensejahterakan,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Duit Pemda Nganggur di Bank, Wamendagri: Harusnya Tak Terjadi Jika Serapannya Maksimal Nasional 21 Oktober 2025

    Duit Pemda Nganggur di Bank, Wamendagri: Harusnya Tak Terjadi Jika Serapannya Maksimal Nasional 21 Oktober 2025

    Duit Pemda Nganggur di Bank, Wamendagri: Harusnya Tak Terjadi Jika Serapannya Maksimal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto mengatakan, anggaran pemerintah daerah yang menganggur di bank sebanyak Rp 234 triliun tak seharusnya terjadi jika serapan anggarannya maksimal.
    “Ini sesungguhnya kan tidak harus terjadi ketika serapannya maksimal,” kata Bima kepada
    Kompas.com
    melalui sambungan telepon, Selasa (21/10/2025).
    Bima mengatakan, jika pemerintah daerah bisa melakukan perencanaan yang baik dan bisa mengantisipasi gagal lelang, termasuk melaksanakan kegiatan di awal tahun, maka anggaran bisa diserap dengan baik.
    Atas masalah tersebut, Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah memperbaiki perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mereka.
    “Memastikan juga sistem pengadaan barang dan jasanya, kemudian landasan aturannya supaya semuanya (anggaran) itu bisa dibelanjakan di awal sehingga tidak ada dana yang tidak terserap dan kemudian tersimpan di bank,” ucapnya.
    Selain itu, kata Bima, Kemendagri juga akan melakukan evaluasi dan mendalami anggaran menganggur dari pemerintah daerah tersebut.
    Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, kata Bima, akan mengecek langsung masalah yang terjadi di daerah terkait dana nganggur tersebut.
    “Nanti Dirjen Keuangan Daerah sudah komunikasi, ya tentu mendalami daerah-daerah ini seperti apa problemnya, dan ini kita dorong untuk dibelanjakan. Kita dorong untuk disalurkan, diperbaiki perencanaannya semuanya,” ucapnya.
    Terakhir, Bima menegaskan bahwa anggaran tersebut bukan dana yang sengaja disimpan di bank untuk diambil keuntungan bunganya.
    Terlebih isu terkait dengan bunga bank yang diambil dan dinikmati segelintir orang tertentu di pemerintah daerah.
    “(Disimpan ke bank) karena tidak terserap, ya sudah dideposito dulu biasanya begitu. Jadi bukan dalam jangka waktu yang panjang, kesengajaan sebagai strategi saya kira tidak,” tandasnya.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah (pemda) yang belum digunakan dan masih mengendap di bank hingga mencapai Rp 234 triliun.
    Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.
    Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Duit Pemda Nganggur di Bank, Wamendagri: Harusnya Tak Terjadi Jika Serapannya Maksimal Nasional 21 Oktober 2025

    Kemendagri Dalami Uang Pemda Rp 234 Triliun yang Menganggur di Bank Nasional 21 Oktober 2025

    Kemendagri Dalami Uang Pemda Rp 234 Triliun yang Menganggur di Bank
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri akan mendalami anggaran pemerintahan daerah yang menganggur hingga ratusan triliun di bank.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto mengatakan, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri akan turun tangan mendalami masalah uang nganggur tersebut.
    “Akan kita dalami, kan sudah dapat nih dari (Menteri Keuangan) Pak Purbaya (datanya), nanti Dirjen Keuangan Daerah, sudah komunikasi, ya tentu mendalami daerah-daerah ini seperti apa problemnya,” ujar Bima, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/10/2025).
    Bima mengatakan, setelah dilakukan pendalaman, Kemendagri akan mendorong agar pemerintah daerah yang memiliki simpanan besar di bank untuk membelanjakan anggaran mereka.
    “Dan ini kita dorong untuk dibelanjakan. Kita dorong untuk disalurkan, diperbaiki perencanaannya semuanya,” ucap dia.
    Bima juga menilai, tidak ada pemerintah daerah yang sengaja menyimpan sejumlah anggaran untuk kepentingan orang tertentu.
    Penyimpanan uang di bank, kata Bima, biasanya dilakukan karena ada sisa anggaran yang belum sempat terserap.
    “Itu lebih kepada kas daerah yang tidak terserap, kemudian dalam jangka waktu pendek itu direpositokan untuk keuntungan kas daerah,” imbuh dia.
    Bima mengatakan, hal ini tak seharusnya terjadi jika pimpinan daerahnya bisa memaksimalkan serapan anggaran.
    Jika perencanaan baik, kata Bima, maka tidak akan ada anggaran besar yang menganggur di bank.
    “Nah, di sinilah kami mendorong agar pemerintah daerah memperbaiki perencanaan APBD, memastikan juga sistem pengadaan barang dan jasanya, kemudian landasan aturannya supaya semuanya itu bisa dibelanjakan di awal sehingga tidak ada dana yang tidak terserap dan kemudian tersimpan di bank,” ujar dia.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah (pemda) yang belum digunakan dan masih mengendap di bank hingga mencapai Rp 234 triliun.
    Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.
    Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri dorong penguatan layanan 112 Ambon jadi sistem terpadu

    Wamendagri dorong penguatan layanan 112 Ambon jadi sistem terpadu

    “Command center kini menjadi kebutuhan utama di kota-kota seluruh Indonesia. Di sini, seluruh aktivitas kota bisa dipantau, sekaligus menjadi pusat respon atas keluhan masyarakat, baik bersifat darurat maupun aduan umum seperti jalan rusak atau air y

    Ambon (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan layanan panggilan darurat 112 di Kota Ambon, Maluku, agar menjadi sistem terpadu yang terintegrasi lintas instansi.

    Hal ini disampaikan saat meninjau Command Center atau ruang kendali pusat 112 Pemerintah Kota Ambon yang dinilai sudah memiliki fondasi kuat untuk pengembangan ke depan.

    “Command center kini menjadi kebutuhan utama di kota-kota seluruh Indonesia. Di sini, seluruh aktivitas kota bisa dipantau, sekaligus menjadi pusat respon atas keluhan masyarakat, baik bersifat darurat maupun aduan umum seperti jalan rusak atau air yang tidak mengalir,” kata Wamendagri, di Ambon, Sabtu.

    Ia mengapresiasi langkah Wali Kota Ambon dalam membangun sistem layanan darurat yang meskipun masih baru, telah dirancang untuk terus berkembang. Menurutnya, hal yang perlu diperkuat adalah kapasitas jaringan, sistem monitoring visual, tim analis data, serta koordinasi lintas sektor.

    “Yang penting itu tentu penguatan kapasitas jaringan, sistem TV pemantau, tim analisis data, dan terutama koordinasi dengan kepolisian, kodim, rumah sakit, dan semua instansi terkait. Ke depan, ini bisa menjadi contoh sistem emergency satu atap yang benar-benar terintegrasi,” tambahnya.

    Wamendagri berharap kehadiran layanan 112 yang lebih kuat dan terpadu di Ambon dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam meningkatkan respons terhadap situasi darurat dan pelayanan publik secara umum.

    Wamendagri juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut. Menurutnya, pelatihan dan pembinaan rutin bagi operator dan petugas lapangan sangat diperlukan agar pelayanan terhadap masyarakat bisa semakin cepat dan tepat sasaran.

    Sementara itu, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menyatakan komitmennya untuk terus menyempurnakan sistem layanan 112 sebagai bagian dari upaya membangun kota yang tanggap, aman, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

    Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat bisa mempercepat proses integrasi dengan seluruh instansi terkait.

    Pewarta: Winda Herman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.