Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan empat langkah strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Hal ini disampaikannya dalam acara lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa.

    “Pada intinya ada empat yang menjadi porsi dari Kemendagri yang didorong oleh Pak Menteri untuk dikoordinasikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Langkah pertama, Kemendagri akan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan.

    Kedua, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Kemendagri akan memberikan pendampingan teknis dalam pembentukan koperasi di tingkat desa.

    “Sesuai harapan Pak Menko [Pangan], kami akan mempercepat pembentukan prototype. Jadi kita pilih beberapa potensi champion yang sudah siap, sama seperti MBG,” ujarnya.

    Langkah ketiga adalah memastikan program koperasi desa terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    “Ini kita dorong untuk diselaraskan, dicantumkan di situ supaya ada landasannya,” ucap Bima.

    Keempat, Kemendagri akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan daerah tetap on track dan sesuai dengan target pembentukan koperasi desa.

    Selain menjabarkan langkah strategis, Bima juga menyoroti potensi besar sektor koperasi di Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 51.505 koperasi yang telah eksis, dengan rincian sekitar 5.297 merupakan Koperasi Unit Desa (KUD), sementara sisanya merupakan koperasi non-KUD seperti koperasi simpan pinjam, serta koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat.

    “Ini adalah potensi yang harus kita identifikasi lagi, mana yang aktif dan mana yang tidak,” jelasnya.

    Terkait regulasi, Bima menyampaikan bahwa Kemendagri tengah menyusun template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai panduan teknis pembentukan koperasi. Perkada ini akan mencakup ruang lingkup, mekanisme kerja, dasar hukum, serta peran perangkat daerah terkait, termasuk aspek pengawasan dan pendanaan.

    Kemendagri juga akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan penggunaan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memastikan seluruh proses terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

    “Nah saya kira itu Pak Menteri, kemudian kami siap untuk gaspol membuat piloting di beberapa titik sebagai model bagi perencanaan awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih,” pungkas Bima.

    Sebagai informasi, acara ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo. Adapun sosialisasi ini juga diikuti oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia secara virtual.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri minta pemda pahami program prioritas Presiden

    Wamendagri minta pemda pahami program prioritas Presiden

    Kalau kita membaca bukunya secara utuh, maka di sini kita akan lebih bisa memahami mengapa ada makan bergizi gratis, mengapa kemudian ada rencana koperasi desa, mengapa ada pemeriksaan kesehatan gratis, mengapa ada rencana pembentukan sekolah rakyat,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk memahami program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Penegasan ini disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa.

    “Yang paling utama adalah, mari kita pahami dulu gagasan-gagasan, ide, mimpi-mimpi besar Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ini ada di buku ‘Paradoks Indonesia’,” katanya Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, masih banyak kepala daerah yang belum memahami cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto, padahal dengan membaca buku “Paradoks Indonesia dan Solusinya” yang ditulis oleh Presiden Prabowo, maka kepala daerah dapat lebih memahami berbagai alasan di balik program-program prioritas pemerintah saat ini.

    “Kalau kita membaca bukunya secara utuh, maka di sini kita akan lebih bisa memahami mengapa ada makan bergizi gratis, mengapa kemudian ada rencana koperasi desa, mengapa ada pemeriksaan kesehatan gratis, mengapa ada rencana pembentukan sekolah rakyat, sekolah unggulan, dan lain-lain,” ujarnya.

    Dalam buku tersebut, Bima menjelaskan Presiden Prabowo menguraikan dua hal pokok. Pertama, mengenai realitas kondisi bangsa Indonesia selama puluhan tahun.

    Kedua, tentang benchmarking atau perbandingan dengan negara-negara lain, termasuk China yang dianggap telah melakukan transformasi besar dalam bidang ekonomi dan politik sejak era Deng Xiaoping.

    “Presiden banyak mengulas bagaimana China melakukan transformasi ekonomi dan politik beberapa puluh tahun yang lalu. Dan ini dijelaskan di buku ini, betapa Deng Xiaoping ini melakukan hal-hal yang saat ini menjadi inspirasi dari banyak negara, termasuk Indonesia,” jelas Bima.

    Ia menambahkan negara tidak hanya perlu hadir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga harus memperkuat sektor akar rumput (grassroot). Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagai upaya mempercepat kemajuan bangsa.

    Salah satu hal yang ditekankannya untuk mencapai target tersebut adalah pentingnya masyarakat keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap).

    “Kita mendorong ekonomi yang menggenjot investasi, tapi juga pemerintah harus menjadi pelopor dalam melindungi warga yang tidak mampu, hadir di bawah. Hadir untuk mendorong pemerataan dan swasembada,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri minta Pemda Sumbar akselerasi pembangunan

    Wamendagri minta Pemda Sumbar akselerasi pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengedepankan sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan.

    Hal tersebut disampaikan Bima dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa.

    “Tiga hal yang hari ini didorong oleh Bapak Presiden untuk dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintahan, [yaitu] sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Kita belajar dari masa lalu ketika kota/kabupaten tidak nyambung, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan program-program pembangunan dengan provinsinya dan juga dengan pemerintah pusat,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menekankan pentingnya sinkronisasi antarelemen dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Menurutnya, pembangunan daerah harus diarahkan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan dalam berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan usaha, peningkatan akses serta kualitas pelayanan publik, hingga daya saing daerah.

    “Menciptakan kemungkinan-kemungkinan warga untuk ikut berusaha. Dalam istilah presiden itu ownership of the republic. We have to expand the ownership of the republic. Jadi kepemilikan republik ini, kepemilikan negara ini harus diperluas. Tidak saja milik orang-orang tertentu. Bukan saja di tingkat nasional, tetapi tentu di wilayah dan di daerah,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Berdasarkan data yang dimilikinya, Sumbar memiliki persentase penduduk miskin yang berada di bawah rata-rata nasional, menandakan tingkat kemiskinan yang relatif rendah di wilayah tersebut.

    “Dalam hal stunting, Sumatera Barat itu angkanya sedikit juga di atas rata-rata nasional. Ini PR bagi Pak Gubernur dan jajaran dan teman-teman kepala daerah se-Sumatera Barat. Kabar baik yang lain adalah, kalau kita berbicara tentang nilai daya saing per provinsi, Sumatera Barat lagi-lagi skornya baik, berada dalam posisi di atas rata-rata nasional,” ungkap Bima.

    Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa tema pembangunan Sumbar adalah “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

    Tema ini bertujuan memperkuat landasan pengembangan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM).

    Mahyeldi menambahkan terdapat delapan prioritas pembangunan Sumbar. Pertama, pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas.

    Kedua, lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau. Ketiga, nagari dan desa sebagai basis kemajuan.

    Keempat, Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di wilayah barat Sumatera. Kelima, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tanggap terhadap bencana.

    Keenam, penguatan kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama dan kearifan lokal melalui dukungan keluarga berkualitas.

    “Tujuh, tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM. Delapan, tata kelola pemerintah bersih dan pelayanan publik yang efektif,” ujar Mahyeldi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kantor Gubernur Jabar Bakal Berganti Nama, Gedung Bakorwil Bogor Jadi Gedung Pakuan Pajajaran

    Kantor Gubernur Jabar Bakal Berganti Nama, Gedung Bakorwil Bogor Jadi Gedung Pakuan Pajajaran

    JABAR EKSPRES – Salah satu tempat yang bakal dijadikan kantor oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yakni gedung Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil) I Bogor bakal berganti nama.

    Hal ini disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Ia menjelaskan, dalam kunjungan Gubernur Jawa Barat, Senin (14/4), Dedi Mulyadi memberikan nama baru untuk Bakorwil Bogor, yaitu Gedung Pakuan Pajajaran.

    “Kalau di Bandung namanya Gedung Pakuan, di Bogor ditambahkan ‘Pajajaran’. Ini menunjukkan hubungan emosional dan historis yang kuat antara Bogor dan Kerajaan Pajajaran, sehingga menurut beliau, Bogor memang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jawa Barat,” kata Dedie dikutip Selasa (15/4).

    Terkait penggunaan Gedung Bakorwil yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, sebagai kantor orang nomor satu di Jawa Barat, Dedie Rachim menilai bahwa secara fisik bangunan sudah tersedia, namun belum ditunjang fasilitas perkantoran yang memadai.

    Karena itu, Gubernur Jawa Barat meminta agar gedung yang berdekatan dengan Istana Kepresidenan Bogor ini bisa segera dijadikan tempatnya berkantor.

    Analis Kebijakan Ahli Utama di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat, Raden Iip Hidayat, menambahkan, bahwa gedung yang semula bernama Bakorwil dan kini menjadi Gedung Pakuan Pajajaran merupakan salah satu kantor yang akan digunakan oleh Dedi Mulyadi.

    “Karena beliau nantinya akan berkantor di lima lokasi, di Bandung, Bogor, Purwakarta, Cirebon, dan Garut. Ini adalah bekas kantor-kantor karesidenan pada zaman dulu,” terangnya.

    Saat ini, kantor tersebut masih dalam proses penataan, karena tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Saat ini ada pembicaraan mengenai bagaimana gedung ini bisa difungsikan, termasuk penataan ruangan. Tadi, seperti yang disampaikan, ada kemungkinan pagarnya atau tembok di luar bangunan yang dekat Samsat dibuka agar menyatu antara pelayanan dan kantor gubernur,” jelas Raden Iip.

    Untuk ruang berkantor Gubernur Jawa Barat yang nantinya akan berada di lantai dua, saat ini masih dalam tahap konsepsi oleh Biro Umum Provinsi Jawa Barat.

    “Sedang merencanakan penataannya. Mungkin bulan depan atau pekan depan penataan ini sudah bisa dimulai. Pak Gubernur sudah memberikan arahan agar setiap kantor ini bisa dijadikan tempat pelayanan yang dekat dengan masyarakat,” tuturnya.

  • KDM Puji Keberadaan Museum Pajajaran di Kota Bogor: Perkuat Literasi Peradaban Sunda

    KDM Puji Keberadaan Museum Pajajaran di Kota Bogor: Perkuat Literasi Peradaban Sunda

    JABAR EKSPRES – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun gedung Museum Pajajaran ‘Bumi Ageung Batutulis’ tuai pujian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Menurut KDM, sapaan Dedi Mulyadi, meski belum terwujud alias masih belum dilengkapi fasilitas penunjang maupun kelengkapan koleksi, dirinya sangat mengapresiasi.

    Hal itu disampaikan oleh Dedi Mulyadi saat di ajak melihat Situs Prasasti Batutulis dan Bumi Ageung Batutulis oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Senin (14/4).

    “Semangat membangun museum juga sudah luar biasa. Tinggal nanti ada sentuhan arsitekturnya supaya lebih mengesankan sebagai sebuah museum sejarah masa lalu,” puji Dedi Mulyadi di lokasi Situs Prasasti Batutulis setelah meninjau longsor di Jalan Saleh Danasasmita yang tak jauh dari situs.

    BACA JUGA: KDM Tegaskan Siap Bantu Pembebasan Lahan Akses Jalan Baru di Batutulis Bogor, Tahun Ini Harus Terealisasikan!

    KDM juga memberikan masukan untuk bangunan Prasasti Batutulis yang kini dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX Jawa Barat, UPTD Kementerian Kebudayaan, agar disesuaikan dengan keberadaan Batutulis itu sendiri, sehingga memiliki nilai estetika dan sejarah yang tinggi.

    “Karena bangunannya tidak menunjang sebagai bangunan kebudayaan. Kalau diperbolehkan oleh Kementerian Kebudayaan, saya akan bangun tahun ini juga, dengan desain arsitektur yang disesuaikan dengan peradaban Sunda,” dorong dia.

    Pihaknya juga berencana akan meminta tim ahli geologi, ahli bahasa, ahli sejarah, dan filologi untuk menyusun buku yang dapat menjelaskan Batutulis secara akademis.

    “Sehingga saat kita berkunjung ke tempat bersejarah, kita bisa memahami bahwa dulu pernah ada peradaban. Raja itu dilantik dengan membuat tulisan di batu yang abadi. Ini menunjukkan bahwa orang Sunda punya leluhur yang cerdas, pintar, dan hebat pada masanya,” tutur KDM.

    Dengan begitu, sambung dia, ke depan siapapun yang menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota bisa menceritakan sejarah peradaban Sunda dan Pakuan Pajajaran.

    Hal itupun disambut baik Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Dirinya melihat antusiasme tinggi dari KDM saat berkunjung ke Batutulis dan Bumi Ageung.

  • Warga Kota Bogor Keluhkan Jalan di Batutulis Sudah Sebulan Lebih Ditutup Akibat Longsor – Page 3

    Warga Kota Bogor Keluhkan Jalan di Batutulis Sudah Sebulan Lebih Ditutup Akibat Longsor – Page 3

    Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menturukan, pembebasan lahan membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar. Sementara untuk pembangunan infrastruktur jalan antara Rp10 miliar sampai dengan Rp15 miliar.

    Menurutnya, untuk pembangunan infrastruktur jalan baru, direncanakan dari anggaran Kementerian PUPR.

    “Tapi menurut pemerintah pusat, lahan harus disiapkan terlebih dahulu oleh daerah,” ujar Dedie Rachim.

    Karena itu, ia belum bisa memastikan kapan pembangunan jalan akan dimulai, karena harus melakukan beberapa tahapan, mulai menyiapkan anggaran, proses pembebasan lahan, studi kelayakan jalan yang akan dibangun hingga, lelang.

    “Ya secepatnya, tapi kan ada proses. Uangnya harus dicari dulu, aturannya disesuaikan, timnya dibentuk, gambar teknis,” pungkasnya. 

  • Menteri Kabinet Merah Putih silaturahmi ke Jokowi hal baik

    Menteri Kabinet Merah Putih silaturahmi ke Jokowi hal baik

    Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

    Ketua DPR: Menteri Kabinet Merah Putih silaturahmi ke Jokowi hal baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 14 April 2025 – 19:29 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan silaturahmi yang dilakukan sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo sebagai hal yang baik.

    “Silaturahmi pada masa Lebaran akan sangat baik,” kata Puan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Puan juga menepis isu matahari kembar yang muncul usai silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Jokowi.

    “Matahari kembar? Presiden saat ini, Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Sebelumnya, sejumlah menteri yang duduk di Kabinet Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo pada momen Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Beberapa menteri yang hadir, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain itu, ada juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Sumber : Antara

  • PKB Tepis Ada Matahari kembar di Pemerintahan Prabowo: Konstitusi Kita Tidak Ada Itu

    PKB Tepis Ada Matahari kembar di Pemerintahan Prabowo: Konstitusi Kita Tidak Ada Itu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta pihak manapun untuk tidak mempolitisasi pertemuan sejumlah menteri Prabowo Subianto saat silaturahmi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Pernyataan ini dia ungkapkan guna merespons hal yang kini menjadi sorotan di media sosial, terlebih menteri-menteri yang hadir masih menyebut Jokowi sebagai ‘Bos’-nya.

    “Sudahlah kita tidak usah mempolitisasi halalbihalal. Publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halalbihalal,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut, dia juga menepis kekhawatiran masyarakat soal adanya isu matahari kembar karena hal itu pun tidak pernah ada dalam konstitusi Indonesia.

    “Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak. Karena konstitusinya itu bukan kembar, itu ada di presiden,” ujar anggota Komisi III DPR RI tersebut.

    Adapun, Ketua Fraksi PKB di DPR ini menyebut sebutan ‘bos’ yang dilayangkan oleh menteri Prabowo ini hanya sebatas soal bahasa saja. Maka demikian, dia menekankan bahwa pertemuan itu lebih baik diambil sisi positifnya saja.

    “Kepada siapapun itu positif yang namanya silaturahmi. Makanya jangan politisasi halalbihalal-lah, maksud saya begitu. ‘Kan kita tidak tahu istilah bicaraannya kalau kita curiga orang bertemu. Justru kalau tidak ada silaturahmi di negeri ini malah rusak,” tegasnya.

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

  • KDM Tegaskan Siap Bantu Pembebasan Lahan Akses Jalan Baru di Batutulis Bogor, Tahun Ini Harus Terealisasikan!

    KDM Tegaskan Siap Bantu Pembebasan Lahan Akses Jalan Baru di Batutulis Bogor, Tahun Ini Harus Terealisasikan!

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat siap membantu proses pembebasan lahan akses pembangunan jalan baru di kawasan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

    Hal itu disampaikan KDM, sapaanya, saat melakukan kunjungan ke lokasi amblasnya Jalan R. Saleh Danasasmita di kawasan Batutulis, Kota Bogor pada Senin (14/4) Sore.

    Kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, KDM memastikan bahwa proses pembangunan jalan baru harus dilakukan secepatnya dan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar segera menuntaskan polemik terputusnya akses jalan di kawasan Stasiun Batutulis tersebut.

    “Sudah pak aman pak, beresin pak. Targetnya adalah di perubahan anggaran Provinsi Jawa Barat harus segera di bangun. Anggaplah pembebasan jalan sudah selesai anggaplah pengecekan sudah. Itung berapa rencana biayanya. Itu di perubahan anggaran artinya tahun ini harus sudah di bangun,” kata KDM saat berkomunikasi dengan Dedie A. Rachim saat meninjau Jalan R. Saleh Danasasmita.

    Diketahui, untuk pembangunan jalan baru tersebut, Pemkot Bogor membutuhkan anggaran sekitar Rp45 miliar sebagai konvensasi pembebasan lahan sekitar 4500 meter persegi atau Rp10 juta per meter persegi.

    Dalam hal ini, KDM menyampaikan bahwa dari total tersebut pihaknya siap membantu anggaran setengahnya.

    “Solusinya nanti jalannya dipindah alokasinya dibagi dua, setengah provinsi setengah Kota Bogor. Tahun ini harus segera sudah dibebaskan dan tahun ini harus segera dibangun,” tegasnya kepada wartawan.

    KDM juga menyebut bahwa nantinya lokasi jalan ambruk akses dari Jalan Lawang Gintung menuju Stasiun Batutulis, akan didorong untuk dibangun lokasi kawasan penghijauan (hutan) dan tidak akan dipergunakan kembali sebagai akses jalan.

    “Kemudian ini dirubah menjadi Leuweung (Hutan) Batutulis. Terkait akses jalan yang baru sesuai dengan trase yang awal (Rumusan Pemkot Bogor). Tapi nanti dicek dulu, tentu ada kajiannya dulu dan kontur tanahnya dicek dulu,” ucap KDM.

    Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengapresiasi upaya bantuan dari Pemprov Jawa Barat dalam menyikapi kondisi dan keluhan yang dirasakan masyarakat Kota Bogor.

  • Jalan di Batu Tulis Ambles, Dedi Mulyadi Minta Jalur Pengganti Segera Dibangun Megapolitan 14 April 2025

    Jalan di Batu Tulis Ambles, Dedi Mulyadi Minta Jalur Pengganti Segera Dibangun Megapolitan 14 April 2025

    Jalan di Batu Tulis Ambles, Dedi Mulyadi Minta Jalur Pengganti Segera Dibangun
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    meninjau jalan ambles di Jalan Saleh Danasasmita, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (14/4/2025) sore.
    Dalam kunjungannya, Dedi meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera membangun akses atau jalur baru sebagai pengganti jalan ambles tersebut. 
    “Tahun ini harus segera dibebaskan, tahun ini harus segera dibangun (jalur baru). Kemudian ini (jalan ambles) diubah menjadi Leweung Batu Tulis,” kata Dedie.
    Dedi menyampaikan, kondisi jalan amblas yang menghubungkan wilayah Cipaku dengan Batu Tulis itu sudah tak layak untuk diperbaiki lagi.
    Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan solusi untuk membuka akses atau jalan baru sebagai penghubung.
    “Solusinya adalah jalannya dipindah, alokasinya dibagi dua. Setengah Pemerintah Provinsi (Pemprov), setengah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor,” sebutnya.
    Sementara, Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, Pemkot Bogor telah menyiapkan skema pergantian jalan ambles dengan membuka akses atau jalur baru.
    Jalur baru itu dimulai dari area Sumur Tujuh langsung turun menuju Jalan Saleh Danasasmita.
    “Kurang lebih nanti panjangnya sekitar 200 meter,” tuturnya.
    Dedie menambahkan, Pemkot Bogor akan melakukan kajian terlebih dulu sebelum membuka akses baru tersebut. Termasuk, dalam menentukan harga pembebasan lahan.
    “Dari pembicaraan kami tadi disepakati soal pembebasan lahan itu nanti anggarannya 50 persen dari Pemprov, setengahnya lagi dari Pemkot. Intinya kita coba cari harga yang sesuai,” imbuhnya.
    “Terus tadi Pak Gubernur bilang jalan yang ambles ini nantinya akan dijadikan taman, ditanami pohon-pohon khas Bogor,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.