Tag: Bima Arya

  • Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan, Pemkot Bogor Bentuk Satgas Pemberantasan Premanisme

    Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan, Pemkot Bogor Bentuk Satgas Pemberantasan Premanisme

    JABAR EKSPRES – Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme Kota Bogor resmi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/KEP.112-BAG.PEM/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kota Bogor.

    Pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di daerah ini berdasarkan instruksi Gubernur, untuk mewujudkan Jabar yang aman dan kondusif.

    Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim langsung memimpin apel pencanangan pemberantasan premanisme tingkat Kota Bogor bersama Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo, dan Dandim 0606/Kota Bogor Letkol Inf Dwi Agung Prihanto di Tugu Kujang, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Kamis (27/3/2025).

    “Aksi premanisme seperti pemerasan, pungutan liar, intimidasi, atau lainnya, termasuk (premanisme) di sektor investasi harus ditindak tegas,” ucap Dedie Rachim saat memimpin apel.

    Sebab, aksi-aksi premanisme ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat kemajuan, kondusivitas daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo sebesar 8 persen.

    Ia pun memberikan contoh kasus aksi premanisme yang terjadi pada November 2024 lalu, ketika dirinya belum menjabat sebagai Wali Kota Bogor.

    Saat itu, terjadi aksi premanisme oleh seorang pengamen terhadap wisatawan asal Jepang di dalam angkutan kota, yang dikhawatirkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

    “Mulai hari ini, tidak boleh ada lagi pengamen yang mengganggu para penumpang di angkot. Jadi, mohon kepada semua pihak, kita ingin kembali mengkondisikan Kota Bogor,” tegasnya.

    Untuk melakukan pemberantasan premanisme ini, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu praktik-praktik premanisme yang akan diberantas dan identifikasi siapa saja yang harus ditindak.

    “Buru pelakunya. Tidak boleh lagi ada praktik-praktik seperti mengamen di atas angkot atau nongkrong di titik tertentu yang mengganggu penumpang dan masyarakat. Kita akan menciptakan kondusivitas wilayah, meningkatkan perekonomian, serta melakukan langkah konkret dengan membongkar tempat-tempat rawan yang dijadikan pangkalan,” ujarnya.

    BACA JUGA: Kota Bogor Siap Jadi Tuan Rumah Rakor Teknis APEKSI, Rumuskan Program Asta Cita Prabowo

    Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin saat melakukan penertiban lapak pedagang miras. (Foto: Diskominfo Kota Bogor)

  • Kota Bogor Siap Jadi Tuan Rumah Rakor Teknis APEKSI, Rumuskan Program Asta Cita Prabowo

    Kota Bogor Siap Jadi Tuan Rumah Rakor Teknis APEKSI, Rumuskan Program Asta Cita Prabowo

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menyatakan kesiapan Kota Bogor menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

    Kegiatan pertemuan penting itu bakal digelar pada Juni 2025 mendatang dan diperkirakan akan diikuti oleh 98 wali kota seluruh Indonesia.

    Ditunjuknya Kota Bogor sebagai lokasi pertemuan itu atas aspirasi para anggota dan persetujuan Ketua APEKSI, Eri Cahyadi usai Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) III APEKSI yang digelar di Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (25/4).

    Adapun pertemuan lanjutan di Kota Bogor nanti, guna membahas secara khusus program-program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kota Surabaya yang bakal digelar di Kota Surabaya, Mei 2025.

    BACA JUGA:  Terima Aduan, Komisi IV Desak Disdik Kota Bogor Inventarisir Kerusakan di Sekolah-sekolah

    “Kami menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Kota Bogor sebagai tuan rumah untuk membahas secara khusus program-program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” kata Dedie Rachim, dikutip Jumat (25/4).

    Dia merinci, dalam agenda pertemuan nanti APEKSI akan membahas mengenai program-program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda hingga Koperasi Merah Putih.

    Selain itu, berbagai masalah yang akan diangkat antara lain kesesuaian syarat teknis yang sulit dipenuhi Pemerintah Kota mengenai ketentuan luasan lahan sebesar 5 hektare untuk sekolah rakyat.

    “Sebab, hal itu dirasa berat disiapkan oleh anggota APEKSI,” sebutnya.

    BACA JUGA: Kota Bogor Krisis Tenaga Pendidik di SD, Endah Purwanti Desak Adanya Solusi Konkret: Kondisi Darurat!

    Diketahui, beberapa kesepakatan penting dihasilkan dalam Rakorwil III APEKSI yang digelar di Pekalongan tersebut.

    Salah satunya adalah pengukuhan Wali Kota Pekalongan sebagai Ketua Korwil III APEKSI, dengan Wali Kota Bandung ditunjuk sebagai wakil ketua.

    Selain itu, Rakorwil juga membahas persiapan pelaksanaan Rakornas APEKSI yang akan digelar pada Mei 2025 di Kota Surabaya. (YUD)

  • Wamendagri sarankan Banjarmasin tata sungai untuk tunjang pariwisata

    Wamendagri sarankan Banjarmasin tata sungai untuk tunjang pariwisata

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, mengunjungi sejumlah destinasi wisata di kota setempat dengan menggunakan perahu kelotok. Rombongan Wamendagri menyusuri Sungai Martapura sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk melihat langsung potensi pariwisata berbasis sungai yang dimiliki oleh kota yang berjuluk “kota seribu sungai” itu. (Latif Thohir/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Pemkot Bogor bangun pengganti akses putus di Batutulis

    Pemkot Bogor bangun pengganti akses putus di Batutulis

    Kota Bogor (ANTARA) – Pemerintah Kota Bogor Jawa Barat membangun pengganti akses terputus Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis diawali dengan membentuk tim penanggulangan bencana khusus kejadian tanah ambles.

    Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Bogor, Kamis, menjelaskan bahwa tim bertugas membahas pembebasan lahan dan pembangunan akses baru pengganti Jalan Saleh Danasasmita.

    Tim tersebut berisi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait seperti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), dinas perumahan dan permukiman (disperumkim), dan dinas perhubungan (dishub).

    “Tim ini dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pak Eko Prabowo,” kata Dedie.

    Ia menyebut bahwa tim ini tengah membuat Detail Engineering Design (DED) dan menghitung biaya teknis berkaitan dengan rencana proyek tersebut.

    Tim ini juga akan menggelar rapat koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Rapat akan dilakukan setelah ada perhitungan rekomendasi teknis terkait risiko adanya ancaman hidrometeorologi di lokasi ambles jalan,” ucap Dedie.

    Jajaran Pemkot Bogor meninjau lahan milik warga di Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan yang bakal digunakan sebagai akses baru menuju Batutulis pada Selasa (25/3) lalu.

    Lahan yang berada di pinggir Jalan Lawanggintung itu, akan dibebaskan oleh Pemkot Bogor dan dibangun menjadi jalan untuk menggantikan fungsi Jalan Saleh Danasasmita yang ambles.

    Dedie Rachim menyebut ada sekira 3.500 meter persegi tanah masyarakat yang akan dibebaskan oleh pihaknya dalam rencana itu.

    Lahan itu kemudian akan dibangun jalan dengan panjang sekira 200 meter.

    “Dalam membebaskan lahan tentu ada prosedur dan prosesnya. Kami akan coba negosiasi dengan pemilik lahan dan kemudian mengambil langkah persiapan teknis seperti membuat Detail Engineering Design dan penilaian lahan,” papar Dedie.

    Pembebasan lahan tersebut akan dibiayai oleh anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kota Bogor.

    Sedangkan bagian pembangunan jalan akan dinegosiasikan Pemkot Bogor agar mendapat bantuan pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Meskipun biaya pembangunan jalan tidak akan terlalu besar hanya sekira Rp5 miliar sehingga bisa diakomodasi oleh APBD Kota Bogor.

    Dedie memastikan seluruh proses tersebut akan berjalan pada tahun ini. Pasalnya, rencana tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Pemkot juga melobi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait penanganan akses Jalan Saleh Danasasmita.

    Langkah itu dilakukan dengan bertemu langsung dengan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, di kantor pusat Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/4).

    Dalam pertemuan tersebut, Dedie memaparkan kondisi jalan di sekitar Underpass Batutulis yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.

    Ia juga menyampaikan usulan pembukaan akses jalan baru guna menghindari potensi bencana serupa di masa mendatang.

    “Hal ini juga merupakan bagian dari rekomendasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah DKI-Jabar,” kata Dedie.

    Menurut Dedie, akses jalan tersebut sangat krusial karena berada di jalur utama yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional.

    Ia berharap, pemerintah pusat bisa memberikan dukungan melalui skema pembiayaan Inpres Jalan Daerah (IJD).

    “Skema pembiayaan ini bisa mempercepat proses penanganan jalan,” ungkapnya.

    Menanggapi hal itu, Wamen PU, Diana Kusumastuti meminta Pemkot Bogor segera mengajukan usulan teknis secara resmi. Kemudian memastikan ketersediaan lahan untuk akses jalan baru.

    “Sehingga apabila memungkinkan dibantu lewat IJD, proses penanganan bisa langsung dimulai,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas rencana relokasi jaringan distribusi utama (JDU) milik Perumda Tirta Pakuan yang terlintasi proyek akses tersebut.

    Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan menyatakan bahwa siap mendukung langkah relokasi demi keamanan akses dan keberlanjutan layanan air bersih.

    Dedie berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemkot, dan BUMD bisa mempercepat solusi terhadap persoalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas warga.

    Sementara itu, pengupasan aspal longsor Batutulis mulai dilakukan sejak Selasa (22/4) dini hari, dengan bantuan alat berat.

    Dedie mengungkapkan bahwa tahap pertama penanganan di Batutulis adalah pengupasan aspal.

    Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan penanganan perbaikan tembok penahan tanah (TPT) dilaksanakan secara optimal.

    “Perbaikan diperkirakan memakan waktu 2 bulan. Apabila TPT selesai diperkuat langkah selanjutnya pengembalian fungsi area amblas menjadi lahan terbuka hijau,” ucap Dedie Rachim.

    Ia menambahkan, secara simultan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menindaklanjuti pembebasan lahan untuk akses baru.

    “Setelah TPT selesai, untuk sementara sebelum jalur akses baru ada, maka jalur lama dapat dilalui roda dua,” tutur Dedie Rachim.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri dorong Banjarmasin kembangkan wisata religi tepi sungai 

    Wamendagri dorong Banjarmasin kembangkan wisata religi tepi sungai 

    Banjarmasin (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong agar Pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan segera mengembangkan wisata religi tepi sungai sebagai ikon pariwisata ke depan.

    “Potensi wisata religi di Banjarmasin ini sangat luar biasa,” ujarnya di Banjarmasin, Kamis.

    Bima Arya didampingi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR dan Wakilnya Ananda dalam kunjungan kerja di Banjarmasin menyempatkan diri untuk menikmati wisata susur Sungai Martapura.

    “Dari beberapa titik yang kami susuri di sepanjang Sungai Martapura bersama Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota, terlihat potensi yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata nasional,” ujarnya.

    Sebagai langkah awal, Bima Arya menyerahkan kepada wali kota untuk membentuk tim khusus yang bertugas memetakan wilayah-wilayah potensial untuk pengembangan wisata religi.

    Dia menekankan tentang pentingnya identifikasi kawasan permukiman yang bisa ditransformasikan, terutama karena banyak rumah warga yang menghadap langsung ke sungai.

    “Harus dipetakan juga warganya, alasannya seperti apa, dan tentu dilakukan dengan koordinasi semua pemangku kebijakan, termasuk BUMN dan BUMD yang memiliki aset di kawasan itu,” ucapnya.

    Bima Arya juga melihat sejumlah aset milik pemerintah maupun nonpemerintah yang berpotensi dimaksimalkan untuk mendukung pengembangan wisata religi.

    Dia pun membandingkan Banjarmasin dengan konsep wisata sungai di Bangkok Thailand.

    “Kalau di Bangkok itu dari kuil ke kuil melalui sungai , saya membayangkan di Banjarmasin ini bisa dari masjid ke masjid melalui sungai. Masjid-masjid yang berada di tepi sungai punya nilai sejarah dan spiritual yang kuat,” katanya.

    Bima Arya menegaskan bahwa Kemendagri siap memberikan dukungan untuk pengembangan ini, dan berharap Pemerintah Kota Banjarmasin segera menindaklanjuti dengan berkonsultasi dan menjemput berbagai peluang yang ada.

    “Kami ingin melihat Banjarmasin menjadi kota yang membanggakan di Indonesia, terutama dalam penataan kawasan sungai,” ujar Bima Arya.

    Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyebutkan, lokasi yang dikunjungi Wamendagri dari objek wisata Siring Menara Pandang, dan perjalanan berakhir di Kubah Habib Basirih.

    Selain itu, ujar dia, seluruh objek wisata yang dilalui dalam rute juga diperkenalkan kepada Wamendagri.

    “Hari ini kita mendampingi pak Wamendagri, beliau merespon positif perkembangan wisata di Kota Banjarmasin, kita juga akan merespon apa saja yang beliau sarankan,” ujarnya.

    Pewarta: Sukarli
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wali Kota Bogor Kunjungi Pati, Terkesan Fasilitas Olahraga Safin Sports School

    Wali Kota Bogor Kunjungi Pati, Terkesan Fasilitas Olahraga Safin Sports School

    TRIBUNJATENG.COM, PATI – Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, berkunjung ke Kabupaten Pati, Rabu (23/4/2025).

    Dedie datang untuk mempelajari dua fasilitas olahraga yang ada di Pati, satu milik pemerintah daerah dan satu milik swasta.

    Dua fasilitas olahraga tersebut adalah Stadion Joyokusumo dan Gelora Soekarno Mojoagung.

    Dedie menyebut kunjungan ini merupakan bagian dari proses perencanaan renovasi stadion oleh Pemerintah Kota Bogor.

    Pihaknya datang ke Pati untuk melihat dan bertanya tentang proses pembangunan stadion yang ada di kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani itu.

    “Stadion di Kabupaten Pati ini menjadi salah satu rujukan kami karena dari sisi besar, luas, dan fasilitas kurang lebih sama dengan stadion kami di Bogor,” kata Dedie.

    Ia menilai Stadion Joyokusumo tepat dijadikan rujukan jika hendak membangun stadion di tingkat kota.

    “Saya pikir, setelah melihat langsung, memang sesuai dengan ekspektasi kami. Kalau di Kota Bogor pakai rumput asli, sedangkan di sini pakai rumput sintetis. Kemudian persyaratan untuk mengikuti liga dan lain sebagainya, kami banyak bertanya,” jelasnya.

    Dedie juga mengapresiasi Stadion Gelora Soekarno Mojoagung yang dikelola oleh Safin Pati Sports School.

    Dalam kunjungannya ke stadion di Mojoagung, Kecamatan Trangkil, Dedie didampingi langsung oleh Pembina Yayasan Safin Bina Bangsa sekaligus mantan Wakil Bupati Pati, Saiful Arifin.

    Selain melihat training ground Gelora Soekarno, Dedie juga meninjau fasilitas asrama dan sekolah.

    “Luar biasa. Ini pengalaman baru untuk saya, di Indonesia ternyata ada 8 lapangan bola di atas lahan seluas 12 hektare, tanah desa yang dikerjasamakan oleh Pak Safin di Safin Pati Sports School,” ungkapnya.

    Ia mengagumi delapan lapangan sepak bola yang terdiri atas enam lapangan rumput alam dan dua lapangan sintetis.

    Dedie juga kagum terhadap GOR Indoor Safin Arena yang memiliki tiga lapangan bola voli, lapangan basket, dan lapangan bulutangkis.

    Ia bersama rombongan banyak bertanya tentang perawatan dan berbagai seluk beluk lapangan.

    Wali Kota Bogor periode 2025–2030 itu juga mengagumi fasilitas lengkap di gedung asrama dan sekolah Safin Pati Sports School.

    Ragam fasilitas seperti ruang kelas, masjid, gereja, laboratorium komputer, kafetaria, dapur modern, mini market, hingga pendopo tak luput dari perhatiannya.

    “Yang pasti saya terinspirasi, ada sebuah tempat belajar, akademi dan juga olahraga khususnya sepak bola yang ada di desa di Pati. Fasilitas sangat memadai, kurikulum disesuaikan dengan keolahragaan. Mungkin satu-satunya di Indonesia. Sangat menginspirasi,” tegasnya.

    Ditanya kemungkinan Kota Bogor membangun fasilitas serupa, Dedie Rachim memberikan penjelasan.

    “Kami tidak punya lahan seluas ini. Tapi paling tidak kami bisa belajar bagaimana mengelola lapangan bola mulai dari kelas A sampai kelas untuk latihan. Rumputnya bagaimana dan lain sebagainya,” tandasnya.

  • Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyaknya pejabat hingga menteri Kabinet Merah Putih yang bertamu atau sowan ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo berbuntut panjang. Imbasnya, isu ‘matahari kembar’ mencuat di antara Jokowi dan Prabowo Subianto. 

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “Bos”.

    Para tokoh pun buka suara menanggapi isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan Prabowo. Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin menilai kunjungan sejumlah menteri pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto ke rumah Jokowi di Solo sebagai bagian dari silaturahmi.

    “Saya kira Itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Jakarta, Minggu malam (204/2025) dilansir Antara. 

    Oleh sebab itu, dia juga menganggap kunjungan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih tidak mengancam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dahulu,” katanya. 

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyinggung isu matahari kembar usai menghadiri acara halalbihalal Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco sembari menepuk punggung Cak Imin di hadapan media usai menghadiri acara halalbihalal di Jakarta, Minggu.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan kedatangannya ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu hanya untuk silaturahmi lebaran.

    Bahlil yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM itu meminta publik tidak mengaitkan pertemuannya dengan Jokowi dengan aktivitas politik. 

    “Silaturahmi ini hari raya semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas dan sebagai umat muslim, momen lebaran itu adalah momen di mana bertemu saling memaafkan saling mendoakan saling membangun hubungan kekerabatan, tidak lebih dari itu,” ungkapnya di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil selama ini memang dikenal sebagai salah satu orang dekat Jokowi. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Investasi dan Menteri ESDM pada era kepemimpinan Jokowi.

    Di sisi lain, pengaruh kuat Jokowi saat ini sempat memicu spekulasi tentang isu matahari kembar. Meski telah dibantah, harus diakui bahwa komposisi kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, banyak diisi oleh bekas menteri era Jokowi.

    Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau “gonjang-ganjing” dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    “Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025). 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawang

    Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

    “Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo. 

    Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut Presiden Prabowo Subianto untuk merapatkan barisan.

    Menurut dia, hal tersebut memang wajib dilakukan. Seorang menteri harus merapatkan barisan dengan sang Kepala Negara alias presiden.

    “Pak Presiden, kalau menteri mah harus merapatkan barisan dong dengan presiden. Masa menteri nggak boleh merapatkan barisan,” tutur Nusron Wahid dikutip, Selasa (22/4/2025).

    Politikus Golkar ini menyebut para menteri di Kabinet Merah Putih memang harus kompak. Dia juga mengaku bahwa saat ini menteri Prabowo semuanya solid.

    “Namanya menteri harus kompak merapatkan barisan, wartawan sama redaktur harus merapatkan barisan kok. Semua, harus merapatkan barisan dong harus begitu. Solid [para menteri],” tegasnya.

  • 1
                    
                        Bupati Lucky Hakim Disanksi Magang 3 Bulan di Kemendagri dan Disarankan PP Pakai Kendaraan Umum
                        Nasional

    1 Bupati Lucky Hakim Disanksi Magang 3 Bulan di Kemendagri dan Disarankan PP Pakai Kendaraan Umum Nasional

    Bupati Lucky Hakim Disanksi Magang 3 Bulan di Kemendagri dan Disarankan PP Pakai Kendaraan Umum
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) menjatuhkan sanksi magang selama tiga bulan kepada Bupati Indramayu,
    Lucky Hakim
    , karena lalai tidak mengajukan izin saat liburan ke luar negeri.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Lucky Hakim diwajibkan magang sehari dalam seminggu selama tiga bulan di Kemendagri.
    “Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu tiga bulan dan paling tidak satu hari dalam seminggu Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” kata Bima Arya dalam konferensi pers di Kantor Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).
    Oleh karena itu, Bima meminta agar Lucky Hakim bisa mengatur waktu magangnya sehingga sanksi bisa dijalankan dengan baik.
    Menurut Bima Arya, sanksi itu diberikan setelah Inspektorat Kemendagri melakukan pemeriksaan Lucky Hakim dan sembilan saksi dalam pelanggaran ke luar negeri tanpa izin.
    Mantan Wali Kota Bogor ini mengatakan, Kemendagri menyimpulkan Lucky Hakim tidak memahami aturan kewajiban izin jika bepergian ke luar negeri.
    “(Hasil pemeriksaan) yang kedua tidak ditemukan adanya penggunaan dari APBD untuk keseluruhan perjalanan dari Bupati Indramayu,” ujar Bima Arya.
    Atas dasar temuan itu,
    Lucky Hakim disanksi magang
    sehari dalam seminggu selama tiga bulan agar mendapatkan pemahaman yang komperhensif terkait tata kelola politik pemerintahan.
    Kemudian, Bima Arya mengumumkan bahwa saksi magang itu harus dilakukan Lucky Hakim mulai Senin (28/4/2025) pekan depan.
    “Di hari pertama minggu depan, artinya hari Senin atau awal minggu depan sudah berlaku,” kata Bima Arya.
    Untuk itu, dia kembali mengingatkan Lucky Hakim agar bisa mengatur waktu sehingga menjalankan sanksi magang di Kemendagri satu minggu sekali di hari kerja.
    Lebih lanjut, Bima Arya menyebut, sanksi magang diberikan bukan tanpa alasan. Diharapkan melalui magang di Kemendagri, Lucky Hakim mendapat ilmu tentang tata kelola politik pemerintahan.
    “Pak Bupati Indramayu diminta untuk membagi tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dengan pendalaman tentang tata kelola politik pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Bima Arya.
    “Bupati diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di keseluruhan komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.” katanya lagi.
    Namun, Bima Arya tidak menjelaskan secara rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Lucky Hakim selama magang di Kemendagri.
    “Jadi, Pak Bupati ini walaupun katakanlah kehilangan waktu sekian hari selama tadi hampir tiga bulan, tetapi waktu-waktu ini kan bukan waktu berjalan-jalan, waktu yang dialokasikan ini bukan waktu hilang percuma, waktu ini berharga sekali untuk bekal beliau menjalankan tugas negara dan menggunakan uang rakyat agar kembali ke rakyat,” ujarnya.
    Bima Arya kemudian hanya menyarankan agar Lucky Hakim pulang-pergi (PP) dari Jakarta ke Indramayu dengan menggunakan transportasi umum.
    Menurut dia, penggunaan transportasi umum bisa lebih efisien dan sesuai dengan semangat penghematan anggaran yang sedang dilakukan pemerintah.
    “Sudah ada alokasi anggaran dari kepala daerah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Silakan Pak Bupati bisa mengatur sehemat mungkin, seefisien mungkin,” kata Bima Arya.
    “Artinya, Pak Bupati bisa saja tidak bermalam, silakan subuh-subuh berangkat dari Indramayu, kembali tengah malam untuk melakukan penghematan adi untuk efisiensi, dan silakan gunakan transportasi publik,” ujarnya lagi.
    Namun, Bima Arya mengatakan, hal tersebut hanya saran. Sebab, pilihan penghematan anggaran diberikan kepada Lucky Hakim dengan mengedepankan prinsip efisiensi.
    Diberitakan sebelumnya, sanksi tersebut berawal dari
    Bupati Indramayu Lucky Hakim
    melancong ke Jepang saat libur Lebaran 2025 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Kepergian ini dilakukan di tengah adanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri saat libur Lebaran.
    Larangan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat lantaran pemerintah daerah diminta fokus mengurus berbagai hal terkait dengan perayaan Lebaran 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri Akhirnya Beri Sanksi ke Bupati Indramayu Lucky Hakim

    Kemendagri Akhirnya Beri Sanksi ke Bupati Indramayu Lucky Hakim

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa saksi yang diberikan kepada Lucky Hakim, yakni seminggu sekali selama tiga bulan wajib hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

    “Bupati [Lucky Hakim] diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di seluruh komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” tutur Bima di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (22/4).

    Menurutnya, seluruh kegiatan yang digelar semua Dirjen di Kemendagri harus diikuti oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim.

    Bima mengimbau Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk mengatur kehadirannya di Kementerian Dalam Negeri dan tidak boleh berbenturan dengan tugas pokoknya sebagai kepala daerah.

    “Jadi nanti dari Kemendagri akan memberi materi dan meminta Pak Bupati untuk ikuti kegiatan di Kemendagri dan menjalankan tugas pokok beliau sebagai kepala daerah dan juga sanksi yang dijatuhkan,” katanya.

    Seperti diketahui, kegiatan liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri

    Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu mengatur ketentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri. 

    Sanksi terkait larangan itu juga telah diatur dalam Pasal 77 ayat 2. Pelanggar bisa disanksi dengan hukuman pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

  • Kemendagri Akhirnya Beri Sanksi ke Bupati Indramayu Lucky Hakim

    Plesir saat Lebaran, Bupati Indramayu Lucky Hakim Wajib Magang di Kemendagri 3 Bulan

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa saksi yang diberikan kepada Lucky Hakim, yakni seminggu sekali selama tiga bulan wajib hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

    “Bupati [Lucky Hakim] diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di seluruh komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” tutur Bima di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (22/4).

    Menurutnya, seluruh kegiatan yang digelar semua Dirjen di Kemendagri harus diikuti oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim.

    Bima mengimbau Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk mengatur kehadirannya di Kementerian Dalam Negeri dan tidak boleh berbenturan dengan tugas pokoknya sebagai kepala daerah.

    “Jadi nanti dari Kemendagri akan memberi materi dan meminta Pak Bupati untuk ikuti kegiatan di Kemendagri dan menjalankan tugas pokok beliau sebagai kepala daerah dan juga sanksi yang dijatuhkan,” katanya.

    Seperti diketahui, kegiatan liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri

    Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu mengatur ketentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri. 

    Sanksi terkait larangan itu juga telah diatur dalam Pasal 77 ayat 2. Pelanggar bisa disanksi dengan hukuman pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.