Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Alasan Bima Arya Minta Pemda Supaya Bersinergi dengan Pusat

    Alasan Bima Arya Minta Pemda Supaya Bersinergi dengan Pusat

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat untuk percepat kesejahteraan masyarakat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan peran pemerintah pusat tidak hanya sebagai pengawas saja, melainkan juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah. 

    Bima mengemukakan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem kesatuan yang menitikberatkan pada kerja sama dan sinergi antar pemerintah.

    “Sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi adalah fokus utama Kementerian Dalam Negeri hari ini,” tuturnya dikutip, Minggu (27/4/2025).

    Bima membeberkan banyak daerah yang menunjukkan capaian membanggakan, namun masih ada daerah yang memerlukan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat.

    Maka dari itu, Bima menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, mampu membangun ekosistem ekonomi kreatif sekaligus menciptakan kemudahan berusaha.

    “Kepemimpinan dengan cara pandang yang sekarang harus jauh lebih inovatif, lebih kolaboratif dengan membangun kerja sama dengan semua stakeholders,” katanya.

    Dia menjelaskan otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. 

    Bima juga mengingatkan, setelah 29 tahun pelaksanaan otonomi daerah, momen ini perlu menjadi ajang refleksi dan evaluasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Kita jangan pernah lupa, untuk apa itu otonomi daerah itu ada. Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan,” ujarnya.

  • Jawa Barat Raih Peringkat 2 LPPD, Erwan Setiawan Tekankan Pentingnya Pemekaran

    Jawa Barat Raih Peringkat 2 LPPD, Erwan Setiawan Tekankan Pentingnya Pemekaran

    Liputan6.com, Balikpapan – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2025, Jawa Barat sukses meraih peringkat kedua nasional, naik dua tingkat dari posisi sebelumnya. Prestasi ini diumumkan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 yang digelar di Lapangan Dome BSCC Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).

    Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-24 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Penghargaan tersebut merupakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Erwan Setiawan hadir langsung untuk menerima penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Dalam kesempatan itu, Erwan mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut.

    “Alhamdulillah, pada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun ini, Jawa Barat meraih peringkat kedua dari sebelumnya peringkat keempat. Ini menunjukkan kinerja kami semakin baik. Prestasi ini menjadi penghargaan bagi pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Jawa Barat,” ujar Erwan saat ditemui usai menerima penghargaan.

    Namun demikian, Erwan menegaskan pihaknya tidak akan berpuas diri. Ia menargetkan kinerja pemerintahan di Jawa Barat akan semakin transparan, akuntabel, dan inovatif di masa kepemimpinannya bersama Gubernur Dedi Mulyadi.

    “Mengacu pada Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014, kami ingin terus berprestasi. Ini akan berdampak pada bertambahnya Dana Insentif Daerah, yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah,” tambahnya.

    Erwan juga menyoroti pentingnya percepatan pemekaran daerah di Jawa Barat, mengingat tingginya jumlah penduduk yang sudah mencapai lebih dari 50 juta jiwa.

    “Yang urgent untuk dimekarkan adalah Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, dan Cirebon. Kecamatan di daerah ini sudah di atas 30, jadi sudah saatnya segera dimekarkan agar pembangunan lebih merata,” jelas Erwan.

    Ia juga menambahkan, selain pemekaran kabupaten/kota, pemekaran desa juga menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, sumber daya manusia di Jawa Barat sudah sangat siap untuk mengelola daerah baru tersebut.

    Di sisi lain, Erwan sedikit menyayangkan karena tidak ada satu pun kota atau kabupaten di Jawa Barat yang berhasil masuk 10 besar daerah terbaik tahun ini, berbeda dengan tahun lalu ketika Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu mencatatkan prestasi gemilang.

    “Ini menjadi catatan penting kami. Kinerja provinsi harus diikuti dengan kinerja kota dan kabupaten, agar prestasi Jawa Barat lebih lengkap,” tuturnya.

  • Wamendagri Bima Arya dukung meritokrasi dijalankan Gubernur NTB

    Wamendagri Bima Arya dukung meritokrasi dijalankan Gubernur NTB

    Mataram (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendukung kepala daerah yang menjunjung tinggi meritokrasi dalam memimpin daerahnya, termasuk yang kini digaungkan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal di lingkungan pemerintah provinsi.

    “Kami mengapresiasi kepala daerah yang menjunjung tinggi meritokrasi dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Bima di Mataram, Sabtu.

    Hal itu ditegaskan Bima Arya saat dikonfirmasi wartawan menanggapi sikap kepala daerah dalam memutasi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk yang terjadi di Pemerintah Provinsi NTB.

    Ia menegaskan bahwa otonomi daerah tidak akan berjalan tanpa meritokrasi. Oleh sebab itu, dalam memutasi pimpinan OPD, dirinya sangat mendukung jika ada kepala daerah yang melihat kemampuan dan prestasi aparaturnya, bukan berdasarkan latar belakang sosial, kekayaan, atau koneksi.

    “Jadi, jangan karena kedekatan saja tanpa melihat kapasitas dan prestasinya,” ujarnya.

    Menurut Bima, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sangat mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan konsolidasi, terutama dalam mengatur formasi OPD, agar bisa mendukung program-program prioritas nasional dan kepala daerah.

    Oleh karena itu, jika ada permintaan dari kepala daerah untuk mutasi, Kemendagri akan mempercepat permintaan tersebut agar bisa menyesuaikan dengan formasi baru yang telah ditentukan.

    “Karena kepala daerah adalah user yang menggunakan aparatur ini untuk digerakkan melakukan program-program percepatan,” ucap Bima.

    Disinggung adanya keharusan proses mutasi tersebut boleh dilakukan kepala daerah setelah enam bulan dilantik. Bima menegaskan tidak perlu harus menunggu enam bulan baru boleh mutasi atau merotasi jabatan ASN.

    “Langsung saja, nggak perlu harus nunggu enam bulan, silakan mengajukan nanti di proses oleh Mendagri karena ini harus cepat bekerja,” katanya.

    Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah membantah adanya alasan politis di balik penundaan mutasi pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi yang sedianya dilaksanakan pada Jumat (25/4).

    “Intinya begini tidak ada alasan politis dan sebagainya di balik penundaan itu. Ini semata-mata masalah administratif dan itu adalah keputusan saya sebagai gubernur. Jadi, sepenuhnya penundaan itu alasan administratif saja,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB.

    Ia menjelaskan penundaan mutasi itu murni untuk menghindari konsekuensi hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, dirinya tidak ingin memaksakan sesuatu yang nantinya menimbulkan masalah.

    “Sebelum melantik, saya cek satu persatu semua persyaratan, ternyata ada satu yang belum selesai akhirnya kita tunda. Karena kan dampaknya besar kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan prosedur, nanti ada yang enggak bisa naik pangkatnya, itu yang kita hindari,” terang Miq Iqbal, sapaan akrabnya.

    Ia mengatakan sebagai gubernur, dirinya tidak ingin gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Belajar dari pengalaman-pengalaman pemerintahan sebelumnya, saat Pemerintah Provinsi NTB selalu mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena mutasi.

    “Kita banyak dapat teguran dari KASN sebelumnya dalam tata cara mutasi, demosi dan sebagainya. Nah, kita nggak mau memperbaiki kesalahan dengan membuat kesalahan baru,” tegasnya.

    Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan aturan, gubernur berkomitmen bahwa pengelolaan SDM ini harus benar-benar tunduk dan sesuai dengan aturan yang berlaku di tingkat nasional.

    “Jadi, komitmen saya dari awal itu tidak boleh ada prosedur yang salah,” katanya.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Empat Santri Ponpes Gontor Meninggal Akibat Longsor, Kemensos Bakal Santuni Korban – Halaman all

    Empat Santri Ponpes Gontor Meninggal Akibat Longsor, Kemensos Bakal Santuni Korban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Sosial merespons bencana alam tanah longsor yang melanda Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Darul Qiyam, Dusun Gadingsari, Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (25/4/2025).

    Pencarian atau tracing terhadap ahli waris dan korban luka akibat peristiwa itu sedang dilakukan untuk pemberian santunan.

    “Tim Kemensos melakukan asesmen, verifikasi dan tracing ahli waris dan korban terdampak untuk rencana pemberian santunan,” kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/4/2025).

    Gus Ipul mengatakan, Dinas Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Magelang telah berkoordinasi untuk asesmen kebutuhan para korban.

    Kemudian, pendistribusian bantuan Kemensos dilakukan melalui Gudang Dinsos Kabupaten Magelang.

    “Bantuan yang telah didistribusikan, yakni kasur 30 lembar, dan selimut 30 lembar,” ungkap Gus Ipul.

    Seperti diketahui, bencana tanah longsor terjadi di area belakang Gedung Aligarh Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Darul Qiyam, Dusun Gadingsari, Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang pada Jumat (25/4/2025) sekitar pukul 10.30 WIB.

    Kejadian bertepatan dengan waktu mandi para santri yang bersiap untuk melaksanakan salat Jumat. Saat itu merupakan jam padat antrean mandi di lokasi kejadian.

    Namun, tanpa diduga, tanah di bawah penampungan air yang terletak di belakang kamar mandi mengalami longsor.

    Sehingga tembok penampungan air yang berada di atasnya ikut roboh dan pada saat bersamaan, santri yang sedang mengantre mandi dan mandi tertimpa tembok tersebut. 

    Kejadian itu segera diketahui oleh para ustadz dan pengurus pondok segera melaporkan kejadian ke pihak-pihak terkait untuk melakukan penyelamatan serta evakuasi para korban ke Rumah Sakit Merah Putih Magelang.

    Akibat peristiwa ini, 29 santri menjadi korban. Empat di antaranya meninggal dunia, yakni Rayfhan Hafiz, Wildan Syifaul Haq, Bima Arya Sanjaya, dan Muhammad Fadhil Hanafi. Sementara itu, 25 orang lainnya mengalami luka-luka.

  • Bupati Lombok Barat terpilih sebagai Ketua DPW PAN NTB

    Bupati Lombok Barat terpilih sebagai Ketua DPW PAN NTB

    Mataram (ANTARA) – Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Nusa Tenggara Barat periode 2025-2029 dalam Musyawarah Wilayah ke-VI DPW PAN NTB.

    Penetapan Lalu Ahmad Zaini sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN NTB ini dibacakan oleh Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga melalui video conference bersamaan empat provinsi lain di Indonesia yang digelar, Sabtu.

    Dalam sambutannya Lalu Ahmad Zaini, mengaku siap menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

    “Tentu tugas dan amanah ini semakin berat, tapi tugas ini akan ringan kalau kita mampu memikulnya bersama-sama, karena tidak ada tugas yang berat kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh,” ujarnya di hadapan kader PAN NTB.

    Selain itu Lalu Ahmad Zaini, berjanji untuk menjadikan partai itu meraih posisi ke-4 dalam Pemilu 2029 dan menjadi partai itu sebagai pemenang di NTB sesuai amanat yang diberikan DPP PAN.

    “Untuk memenuhi target itu, saya meminta kepada seluruh kader mulai bekerja di mulai dari sekarang untuk mencari tokoh-tokoh potensial menjadi kader sehingga tidak ada satu pun dapil yang kosong pada pemilu 2029 nanti,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Bapilu DPP PAN, Bima Arya berharap PAN di NTB dapat mampu meraih hasil maksimal dengan memenangkan Pemilu 2029 sesuai amanah Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

    Menurutnya PAN saat ini tidak lagi berada di pinggiran, tetapi sudah berdiri di pusat kekuasaan nasional.

    “PAN sekarang berada di jantung kekuasaan. Tidak lagi di pinggiran,” ujarnya.

    Wakil Menteri Dalam Negeri itu menyebutkan bahwa saat ini ada 69 kepala daerah dari PAN di seluruh Indonesia, termasuk 9 kader terbaik yang menduduki posisi strategis di tingkat nasional sebagai menteri.

    Ia pun menyebut apa yang diraih tersebut sebagai rekor tertinggi dalam sejarah PAN sejak partai itu didirikan.

    “Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah partai kita. Saat ini kita sedang berada pada masa keemasan,” katanya.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemensos Segera Asesmen dan Distribusikan Bantuan untuk Korban Longsor di Ponpes Gontor Magelang

    Kemensos Segera Asesmen dan Distribusikan Bantuan untuk Korban Longsor di Ponpes Gontor Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Sosial (Kemensos) RI melakukan asesmen, verifikasi, dan tracing ahli waris dan para korban Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Darul Qiyam, Dusun Gadingsari, Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat, 25 April 2025.

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Dinas Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Magelang telah berkoordinasi untuk asesmen kebutuhan para korban.

    Kemudian, pendistribusian bantuan Kemensos dilakukan melalui Gudang Dinsos Kabupaten Magelang.

    “Bantuan yang telah didistribusikan, yakni kasur 30 lembar, dan selimut 30 lembar,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 26 April 2025.

    Seperti diketahui, bencana tanah longsor terjadi di area belakang Gedung Aligarh Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Darul Qiyam, Dusun Gadingsari, Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang pada Jumat, 25 April 2025 sekira pukul 10.30 WIB.

    Kejadian bertepatan dengan waktu mandi para santri yang bersiap untuk melaksanakan salat Jumat. Saat itu merupakan jam padat antrean mandi di lokasi kejadian.

    Akan tetapi, tanpa diduga, tanah di bawah penampungan air yang terletak di belakang kamar mandi mengalami longsor. Sehingga tembok penampungan air yang berada di atasnya ikut roboh dan pada saat bersamaan, santri yang sedang mengantre mandi dan mandi tertimpa tembok tersebut.

    Kejadian itu segera diketahui oleh para ustaz dan pengurus pondok segera melaporkan kejadian ke pihak-pihak terkait untuk melakukan penyelamatan serta evakuasi para korban ke Rumah Sakit Merah Putih Magelang.

    Akibat peristiwa ini, 29 santri menjadi korban. Empat di antaranya meninggal dunia, yakni Rayfhan Hafiz, Wildan Syifaul Haq, Bima Arya Sanjaya, dan Muhammad Fadhil Hanafi. Sementara itu, 25 orang lainnya mengalami luka-luka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tata Kelola Pemerintahan Banyuwangi Raih Predikat “Kinerja Tinggi” dari Kemendagri – Page 3

    Tata Kelola Pemerintahan Banyuwangi Raih Predikat “Kinerja Tinggi” dari Kemendagri – Page 3

    Liputan6.com, Banyuwangi Berkat kinerja yang terukur dan tata kelola pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan dengan status “Kinerja Tinggi” dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 

    Penilaian LPPD merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Cakupan evaluasi mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam penyerahan hasil evaluasi LPPD di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).

    “Hasil penilaian ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Terima kasih kepada pemerintah pusat, Kemendagri, dan Pemprov Jatim, yang terus memberikan bimbingan kepada Banyuwangi dalam menjalankan program-program pembangunan,” ujar Bupati Ipuk.

    Menurut Ipuk program pembangunan di Banyuwangi dirancang agar selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan program kerja berdampak pada masyarakat, serta berkesinambungan dalam pembangunan jangka panjang.

    “Seperti pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama Banyuwangi, dan juga menjadi prioritas Bapak Presiden Prabowo,” kata Ipuk.

    Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga kemiskinan di Banyuwangi bisa terus ditekan. 

    Seperti program “Kanggo Riko” bantuan modal usaha rumah tangga miskin terutama untuk perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ada juga bantuan alat usaha, perbaikan warung rakyat, bedah rumah, beasiswa untuk anak dari keluarga tidak mampu, dan berbagai program lainnya. 

    Hasilnya persentase penduduk miskin di Banyuwangi turun dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen pada 2024. Bahkan, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen dalam kurun waktu yang sama.

    Tak hanya itu, sejumlah indikator makro pembangunan lainnya juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi pada 2024 tercatat sebesar 74,30, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 73,79.

    “Kita juga mencatat penurunan Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan, dari 0,351 pada 2023 menjadi 0,312 pada 2024,” kata Ipuk.

     

    (*)

  • Sinergi dengan Pusat, Kota Tangerang Masuk 10 Besar Terbaik

    Sinergi dengan Pusat, Kota Tangerang Masuk 10 Besar Terbaik

    Balikpapan: Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinilai penting. Otonomi daerah menjadi sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya evaluasi bersama terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan selama 29 tahun. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya makna otonomi daerah sebagai sarana pemerataan pembangunan dan lahirnya pemimpin daerah yang inspiratif.

    “Evaluasi ini tidak bisa hanya satu pihak, tapi harus dari banyak pihak, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja tapi butuh kerjasama semua stakeholder, untuk bermitra memajukan daerah,” kata Bima Arya dalam rangka Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX di Balikpapan, Jumat, 25 April 2025.

    Dia mengatakan, kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional, memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Pada kesempatan itu Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah yang terus berinovasi dalam menjalankan pemerintahan.

    “Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berhasil meraih penghargaan, teriring dengan doa terbaik agar tetap tidak berhenti  melakukan inovasi dan terus menginspirasi,” kata Bima Arya.

    Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyampaikan rasa syukurnya atas hasil evaluasi kinerja Kota Tangerang Selatan dengan nilai 3,5480 yang masuk dalam kategori tinggi ini.

    “Hari ini kami mendapatkan penghargaan dalam informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai yang tinggi. Mudah-mudahan tahun depan kita akan mendapatkan penilaian yang terus meningkat,” ujarnya.

    Benyamin menambahkan, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara komprehensif.

    “Bagi saya ini merupakan pemicu semangat, saya terima kasih teman-teman yang telah membantu penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga kita mendapatkan penilaian yang memadai dari pemerintah pusat,” tambahnya.

    Seperti doketahui Pemerintah Kota Tangerang Selatan masuk dalam jajaran 10 besar kota berkinerja terbaik secara nasional berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2024. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2019 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 21 April 2025.

    Sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja tersebut, Kota Tangerang Selatan menerima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI kepada kepala daerah atas usulan Menteri Dalam negeri, dan rekomendasi pemberian intensif daerah oleh kementerian yang menangani bidang keuangan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Balikpapan: Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinilai penting. Otonomi daerah menjadi sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan.
     
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya evaluasi bersama terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan selama 29 tahun. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya makna otonomi daerah sebagai sarana pemerataan pembangunan dan lahirnya pemimpin daerah yang inspiratif.
     
    “Evaluasi ini tidak bisa hanya satu pihak, tapi harus dari banyak pihak, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja tapi butuh kerjasama semua stakeholder, untuk bermitra memajukan daerah,” kata Bima Arya dalam rangka Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX di Balikpapan, Jumat, 25 April 2025.

    Dia mengatakan, kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional, memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
     
    Pada kesempatan itu Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah yang terus berinovasi dalam menjalankan pemerintahan.
     
    “Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berhasil meraih penghargaan, teriring dengan doa terbaik agar tetap tidak berhenti  melakukan inovasi dan terus menginspirasi,” kata Bima Arya.
     
    Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyampaikan rasa syukurnya atas hasil evaluasi kinerja Kota Tangerang Selatan dengan nilai 3,5480 yang masuk dalam kategori tinggi ini.
     
    “Hari ini kami mendapatkan penghargaan dalam informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai yang tinggi. Mudah-mudahan tahun depan kita akan mendapatkan penilaian yang terus meningkat,” ujarnya.
     
    Benyamin menambahkan, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara komprehensif.
     
    “Bagi saya ini merupakan pemicu semangat, saya terima kasih teman-teman yang telah membantu penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga kita mendapatkan penilaian yang memadai dari pemerintah pusat,” tambahnya.
     
    Seperti doketahui Pemerintah Kota Tangerang Selatan masuk dalam jajaran 10 besar kota berkinerja terbaik secara nasional berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2024. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2019 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 21 April 2025.
     
    Sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja tersebut, Kota Tangerang Selatan menerima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI kepada kepala daerah atas usulan Menteri Dalam negeri, dan rekomendasi pemberian intensif daerah oleh kementerian yang menangani bidang keuangan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Sinergi dengan Pusat, Kota Tangerang Masuk 10 Besar Terbaik

    Sinergi Pusat dan Daerah Dinilai Efektif Membangun Nusantara

    Balikpapan: Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinilai penting. Otonomi daerah menjadi sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya evaluasi bersama terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan selama 29 tahun. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya makna otonomi daerah sebagai sarana pemerataan pembangunan dan lahirnya pemimpin daerah yang inspiratif.

    “Evaluasi ini tidak bisa hanya satu pihak, tapi harus dari banyak pihak, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja tapi butuh kerjasama semua stakeholder, untuk bermitra memajukan daerah,” kata Bima Arya dalam rangka Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX di Balikpapan, Jumat, 25 April 2025.

    Dia mengatakan, kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional, memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Pada kesempatan itu Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah yang terus berinovasi dalam menjalankan pemerintahan.

    “Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berhasil meraih penghargaan, teriring dengan doa terbaik agar tetap tidak berhenti  melakukan inovasi dan terus menginspirasi,” kata Bima Arya.

    Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyampaikan rasa syukurnya atas hasil evaluasi kinerja Kota Tangerang Selatan dengan nilai 3,5480 yang masuk dalam kategori tinggi ini.

    “Hari ini kami mendapatkan penghargaan dalam informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai yang tinggi. Mudah-mudahan tahun depan kita akan mendapatkan penilaian yang terus meningkat,” ujarnya.

    Benyamin menambahkan, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara komprehensif.

    “Bagi saya ini merupakan pemicu semangat, saya terima kasih teman-teman yang telah membantu penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga kita mendapatkan penilaian yang memadai dari pemerintah pusat,” tambahnya.

    Seperti doketahui Pemerintah Kota Tangerang Selatan masuk dalam jajaran 10 besar kota berkinerja terbaik secara nasional berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2024. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2019 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 21 April 2025.

    Sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja tersebut, Kota Tangerang Selatan menerima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI kepada kepala daerah atas usulan Menteri Dalam negeri, dan rekomendasi pemberian intensif daerah oleh kementerian yang menangani bidang keuangan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Balikpapan: Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinilai penting. Otonomi daerah menjadi sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan.
     
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya evaluasi bersama terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan selama 29 tahun. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya makna otonomi daerah sebagai sarana pemerataan pembangunan dan lahirnya pemimpin daerah yang inspiratif.
     
    “Evaluasi ini tidak bisa hanya satu pihak, tapi harus dari banyak pihak, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja tapi butuh kerjasama semua stakeholder, untuk bermitra memajukan daerah,” kata Bima Arya dalam rangka Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX di Balikpapan, Jumat, 25 April 2025.

    Dia mengatakan, kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional, memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
     
    Pada kesempatan itu Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah yang terus berinovasi dalam menjalankan pemerintahan.
     
    “Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berhasil meraih penghargaan, teriring dengan doa terbaik agar tetap tidak berhenti  melakukan inovasi dan terus menginspirasi,” kata Bima Arya.
     
    Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyampaikan rasa syukurnya atas hasil evaluasi kinerja Kota Tangerang Selatan dengan nilai 3,5480 yang masuk dalam kategori tinggi ini.
     
    “Hari ini kami mendapatkan penghargaan dalam informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai yang tinggi. Mudah-mudahan tahun depan kita akan mendapatkan penilaian yang terus meningkat,” ujarnya.
     
    Benyamin menambahkan, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara komprehensif.
     
    “Bagi saya ini merupakan pemicu semangat, saya terima kasih teman-teman yang telah membantu penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga kita mendapatkan penilaian yang memadai dari pemerintah pusat,” tambahnya.
     
    Seperti doketahui Pemerintah Kota Tangerang Selatan masuk dalam jajaran 10 besar kota berkinerja terbaik secara nasional berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2024. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2019 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 21 April 2025.
     
    Sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja tersebut, Kota Tangerang Selatan menerima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI kepada kepala daerah atas usulan Menteri Dalam negeri, dan rekomendasi pemberian intensif daerah oleh kementerian yang menangani bidang keuangan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Wamendagri: Makan Bergizi Gratis Harus Higienis dan Ikuti Panduan BGN Nasional 25 April 2025

    Wamendagri: Makan Bergizi Gratis Harus Higienis dan Ikuti Panduan BGN Nasional 25 April 2025

    Wamendagri: Makan Bergizi Gratis Harus Higienis dan Ikuti Panduan BGN
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa
    makan bergizi gratis
    (
    MBG
    ) yang diberikan kepada siswa harus higienis dan sehat.
    Hal itu disampaikan Bima saat meninjau pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 015 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).
    “Yang paling utama adalah pastikan higienis dan nutrisi. Semua harus higienis. Nah, higienis ini kan berarti tepat waktu, dihidangkannya, dan cara memprosesnya,” kata Bima Arya dalam keterangannya, dikutip dari
    Antaranews
    , Jumat.
    Untuk mencegah kejadian, seperti keracunan makanan, Bima Arya mengingatkan pentingnya mematuhi standar dan pedoman yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
    “Jadi, waktu penyajian, cara menyajikan, semuanya sudah ada panduannya dari Badan Gizi, ikuti saja,” ujarnya.
    Tak hanya itu, mantan Wali Kota Bogor tersebut juga mengatakan, program MBG seharusnya mendorong perputaran ekonomi di daerah.
    “Yang kedua itu, harus memberikan dampak ekonomi bagi wilayah lingkungan di sini. Jadi, supplier-nya juga harus di sini. Semuanya, pengusaha katering dan sebagainya,” katanya.
    Kemudian, Bima Arya menyebut, pengelolaannya juga harus dilakukan secara transparan dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
    “Semua pengelolaan itu harus transparan. Harus dikelola secara profesional,” ujarnya.
    Lebih lanjut, dia meminta agar kepala daerah tetap terlibat aktif dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat terkait program MBG.
    “Kepala daerah itu harus turun. Kepala daerah itu harus meminta masukan,” kata Bima Arya.
    Selain itu, menurut dia, pelaksanaan MBG harus dievaluasi secara berkelanjutan termasuk oleh kepala daerah.
    Sebagaimana diketahui, belakangan ini, program makan bergizi gratis kembali jadi perbincangan karena sejumlah kasus keracunan.
    Sejauh ini, kasus keracunan terbanyak usai menyantap menu MBG terjadi di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat.
    Sebanyak 78 siswa mengalami keracunan sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kejadian tersebut.
    Kemudian, sebanyak 60 siswa mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG di SDN Proyonanggan 5 Batang, Jawa Tengah.
    Selanjutnya, sebanyak 40 siswa SDN Alaswangi 2, Pandeglang, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi menu MBG.
    Demikian juga, 40 siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, diberitakan mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.