Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • DPRD Bogor tekankan transparansi dan sanksi dalam PKS TPAS Galuga

    DPRD Bogor tekankan transparansi dan sanksi dalam PKS TPAS Galuga

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – DPRD Bogor menekankan pentingnya transparansi dan mekanisme sanksi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Galuga yang disetujui dalam rapat paripurna, Rabu.

    Ketua DPRD Bogor, Adityawarman Adil, menyampaikan, persetujuan perpanjangan PKS telah melalui pembahasan di Komisi I dan III serta pembahasan khusus di Badan Musyawarah DPRD Bogor. Ia menegaskan bahwa lembaganya memberikan sejumlah catatan penting agar PKS lebih kuat secara hukum dan operasional.

    “Kami meminta kejelasan atas operator resmi, Standar Layanan Minimal dan detail teknis lain, agar PKS ini tidak hanya menjadi dokumen administratif,” kata dia.

    Ia menambahkan bahwa transparansi antar kedua daerah harus dijamin agar kerja sama tersebut memenuhi asas keadilan dan memberikan manfaat yang seimbang bagi Bogor dan Kabupaten Bogor.

    “PKS harus memiliki enforceability yang kuat. Detail penggunaan Galuga perlu dicantumkan, termasuk jumlah sampah, zonasi, SOP darurat longsor landfill, banjir lindi, dan kebakaran,” ujarnya.

    DPRD Bogor juga meminta agar penerima manfaat PKS dituangkan secara jelas dalam dokumen kerja sama sebagai dasar pelaporan berkala tiap triwulan yang wajib disampaikan kepada DPRD.

    “Kami juga mendorong agar dituangkan mekanisme sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggar PKS ini,” tegas dia. .

    Ketua Komisi I DPRD Bogor, Karnain Asyhar, menyatakan, perpanjangan kerja sama TPAS Galuga harus memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan pelayanan publik, sekaligus memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat di dua wilayah.

    “Komisi I dan III menegaskan bahwa PKS harus menjadi win-win solution bagi daerah dan warga terdampak, serta menjaga lingkungan hidup dengan teknologi pengolahan yang tepat,” kata dia.

    Ia menambahkan, legitimasi hukum dan politik atas kerja sama tersebut penting untuk memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan masa depan Kota Bogor.

    Dalam rapat paripurna, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap perpanjangan PKS TPAS Galuga. Ia menilai hal ini sebagai bentuk komitmen bersama legislatif dan eksekutif dalam menjaga keberlanjutan layanan persampahan.

    “Pemkot Bogor akan menindaklanjuti seluruh proses yang diperlukan, termasuk penyempurnaan dokumen kerja sama dan pelaksanaan teknis di lapangan,” ujar dia.

    Ia memastikan kerja sama ini berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bogor maupun Kabupaten Bogor sebagai mitra kerja sama.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Update Korban Bencana Sumbar: 193 Meninggal, 116 Hilang

    Update Korban Bencana Sumbar: 193 Meninggal, 116 Hilang

    Liputan6.com, Padang – Jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat terus bertambah. Data per Selasa (2/11/2025) sebanyak 193 orang meninggal dunia dan 116 orang lainnya masih hilang dan dalam proses pencarian di provinsi ini.

    “Dari total tersebut, 161 korban sudah berhasil diidentifikasi. Sementara itu, 32 korban lainnya masih belum diketahui identitasnya. Proses pendataan masih berlanjut karena temuan korban baru terus terjadi di berbagai lokasi terdampak,” ujar Sekretaris Daerah Arry Yuwandi.

    Sementara, lanjut dia, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 17.402 jiwa. Mereka berpindah ke berbagai titik aman dengan fasilitas seadanya.

    Arry menjelaskan, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi terhadap warga yang dilaporkan hilang.

    Menurutnya, hambatan terbesar berasal dari korban yang tertimbun material longsor serta minimnya alat berat yang bisa dioperasikan di lokasi.

    “Kesulitan pencarian korban karena banyak yang tertimbun material longsor dan banjir bandang,” terang Arry, Selasa (2/11/2025) dalam jumpa pers di Padang.

    “Tebalnya material, akses jalan yang terputus, serta cuaca yang tak menentu semakin memperlambat mobilisasi tim penyelamat,” tandas dia.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau langsung lokasi bencana banjir di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Senin 1 Desember 2025.

    Selain menyalurkan bantuan logistik, Bima juga mengerahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke lokasi bencana.

    Kehadiran pihak Dinas Dukcapil dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pencetakan administrasi kependudukan (adminduk) kepada masyarakat terdampak. Layanan tersebut meliputi pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Lahir, Akta Kematian, dan dokumen kependudukan lainnya.

     

    Simak informasi dalam Fokus Pagi edisi (27/11) dengan topik-topik pilihan sebagai berikut, Longsor Tutup Jalan Raya, Angin Kencang Hempas Tenda Upacara, Sopir Diduga Mengantuk, Truk Masuk Jurang, Aksi Pemalak Paksa Sopir Truk Berikan Uang.

  • Kunjungi Lokasi Bencana di Padang Pariaman, Wamendagri Bima Arya Bawa Bantuan Logistik dan Kerahkan Dukcapil

    Kunjungi Lokasi Bencana di Padang Pariaman, Wamendagri Bima Arya Bawa Bantuan Logistik dan Kerahkan Dukcapil

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau langsung lokasi bencana banjir di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (1/12/2025). Selain menyalurkan bantuan logistik, Bima juga mengerahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke lokasi bencana.

    Kehadiran pihak Dinas Dukcapil dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pencetakan administrasi kependudukan (adminduk) kepada masyarakat terdampak. Layanan tersebut meliputi pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Lahir, Akta Kematian, dan dokumen kependudukan lainnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Bima menegaskan pemerintah pusat akan bergerak cepat dan memastikan semua kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Hal ini, kata dia, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “(Hal) yang paling utama itu adalah bahan makanan, kemudian air bersih, obat-obatan, dan pakaian untuk keluarga. Itu paling pertama sekali,” katanya saat ditemui awak media di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

    Perbesar

    Wamendagri datangi langsung lokasi bencana banjir di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (1/12/2025). (Foto: Humas Kemendagri)… Selengkapnya

    Bima menegaskan bahwa pemerintah menjamin upaya pencarian korban jiwa akan dilakukan secara maksimal dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta seluruh tim aparat gabungan. “Semaksimal mungkin kita lakukan pencarian dengan berkoordinasi, sambil kemudian melakukan pendataan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Bima juga mendorong Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pihak terkait untuk segera memperbaiki jaringan listrik di wilayah terdampak. Dia juga meminta masyarakat dan aparat untuk tetap waspada, meskipun berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) puncak curah hujan yang tinggi sudah terjadi pada November lalu.

    “Tapi tetap kita harus mengantisipasi. Jadi tetap waspada dan siaga. Semua perangkat-perangkat kebencanaan harus siaga,” imbuhnya.

    Bima mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Bupati Padang Pariaman dan jajaran yang telah memberikan pertolongan pertama dengan sigap. Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat setempat berupa beras, mi, dan kain sarung.

  • Wamendagri Tekankan ASN Harus Punya Sikap Rendah Hati-Jaga Silaturahmi

    Wamendagri Tekankan ASN Harus Punya Sikap Rendah Hati-Jaga Silaturahmi

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa sikap rendah hati dan kemampuan membangun silaturahmi merupakan kunci penting yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga integritas dan keberhasilan karier.

    “Dari silaturahmi yang dibangun, ada tangan-tangan yang mengangkat seseorang ke puncak, tapi ada juga tangan dan doa [orang lain] untuk mencegah seseorang jatuh ke jurang,” ujar Bima, dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

    Hal itu disampaikan Bima kepada para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam kegiatan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di BSCC Dome Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (29/11).

    Dalam kesempatan tersebut, Bima menekankan bahwa karakter memegang peran penting dalam perjalanan karier ASN. Ia mencontohkan sosok Profesor Purnomo Yusgiantoro, akademisi dan politisi yang menurutnya memiliki rekam jejak pengabdian panjang dan layak dijadikan teladan.

    “Ini adalah contoh ASN yang stay on top dalam waktu lama. Mengalami enam presiden. Mengabdi bekerja melayani enam presiden,” ujarnya.

    Selain memperkuat karakter, Bima mengingatkan ASN untuk menjaga pikiran positif karena energi positif akan mempengaruhi kualitas kerja dan hubungan sosial. Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan ASN dalam menciptakan momentum dan memanfaatkan peluang.

    (prf/ega)

  • Video Walkot Sibolga 3 Hari Jalan Kaki Lintasi 50 Km Lewati 50 Titik Longsor

    Video Walkot Sibolga 3 Hari Jalan Kaki Lintasi 50 Km Lewati 50 Titik Longsor

    Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazri Penarik, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat setelah sebelumnya dilaporkan tidak dapat dihubungi saat berada di wilayah terdampak bencana. Syukri disebut menempuh perjalanan ekstrem dengan berjalan kaki selama tiga hari dua malam sejauh 50 kilometer, melewati sekitar 50 titik longsor untuk bisa kembali ke Sibolga.

    Informasi itu dibenarkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang mengatakan bahwa seluruh akses di jalur yang dilalui Syukri benar-benar terputus akibat bencana.

  • Wamendagri Sebut Prabowo Beri Instruksi Gerak Cepat Tangani Bencana

    Wamendagri Sebut Prabowo Beri Instruksi Gerak Cepat Tangani Bencana

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengikuti rapat. Dalam rapat itu, Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga sigap bersinergi menangani bencana yang terjadi di sejumlah wilayah.

    “Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, itu ya, gitu ya. Jadi, tadi utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana,” kata Wamendagri Bima Arya usai rapat bersama presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Bima mengatakan Kemendagri telah memberikan perhatian khusus terkait dampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Sementara ini (tim) masuk di sana Sumatera Utara, Aceh, dan sekitarnya tadi. Daerah sanalah semua, ya. Karena menurut BMKG, ini November ini memang peak-nya (musim hujan). Terutama di daerah-daerah itu,” ujarnya.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melaporkan data dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Tercatat, ada 10 kabupaten/kota yang terdampak bencana pada musim hujan ini.

    Berikut ini data terbaru yang dihimpun oleh BNPB terkait kabupaten terdampak bencana di Sumatera:

    1. Kota Lhokseumawe (banjir)

    2. Kabupaten Aceh Barat (banjir)

    Kecamatan terdampak: 4 kecamatan
    Warga terdampak: 183 KK
    Pengungsi: 33 KK

    3. Kabupaten Aceh Utara (banjir)

    Kecamatan terdampak: 17 kecamatan
    Warga terdampak: 2.668 KK/4.441 jiwa
    Pengungsi: 1.270 KK/3.507 jiwa

    4. Kabupaten Aceh Timur (banjir)

    Kecamatan terdampak: 17 kecamatan
    Warga terdampak: 7.972 KK/29.706 jiwa
    Pengungsi: 920 KK/2.456 jiwa

    5. Kabupaten Aceh Singkil (banjir)

    Kecamatan terdampak: 7 kecamatan
    Warga terdampak: 6.579 KK/25.827 jiwa
    Pengungsi: 684 KK

    6. Kabupaten Bireuen (banjir)

    Kecamatan terdampak: 3 kecamatan

    Warga terdampak: 956 KK/2.272 jiwa
    Terancam terisolasi: 40 KK/100 jiwa

    Sumatera Utara

    7. Kabupaten Humbang Hasundutan (banjir bandang dan longsor)

    Kecamatan terdampak: 1 kecamatan
    Meninggal: 5
    Hilang: 4
    Luka berat: 7
    Luka ringan: 2

    8. Kabupaten Deli Serdang (banjir)

    Kecamatan terdampak: 2 kecamatan
    Warga terdampak: 427 KK/1.618 jiwa
    Pengungsi: 814 jiwa (dari Desa Paluh Kurau)

    9. Kabupaten Pakpak Bharat (banjir bandang)

    Kecamatan terdampak: 5 kecamatan
    Warga terdampak: Belum ada data jumlah KK/jiwa
    Korban meninggal: 1

    10. Kabupaten Tapanuli Tengah (banjir)

    Kecamatan terdampak: 11 kecamatan
    Warga terdampak: 1.902 KK
    Korban meninggal: 4
    Data pengungsi: masih dalam pendataan

    (fca/dek)

  • Realisasi Belanja Daerah di Bawah 70%, Wamendagri Minta Percepat

    Realisasi Belanja Daerah di Bawah 70%, Wamendagri Minta Percepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan perkembangan terkait realisasi belanja daerah dan simpanan pemerintah daerah di perbankan jelang akhir tahun anggaran.

    Menjawab pertanyaan mengenai laporan terkait Transfer ke Daerah (TKD), Bima menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikannya apabila diminta oleh Presiden.

    Hal itu ia sampaikan sebelum menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    “Nanti kami sampaikan apabila Pak Presiden meminta laporan,” ujarnya.

    Meski begitu, dia mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah masih belum optimal.

    “Kami terus genjot untuk meningkatkan realisasi belanja. Ini gap-nya masih agak tinggi ya, masih sekitar belum sampai 70% gitu,” kata Bima.

    Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah berada di wilayah Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja daerah.

    “Pak Menteri pun sekarang khusus berada di Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja. Kami akan laporkan dan kami akan dorong agar daerah-daerah betul-betul memaksimalkan belanja di akhir tahun,” lanjutnya.

    Termasuk, kata Bima, terkait simpanan pemerintah daerah di bank, Bima menyebut hal itu sudah jelas posisinya.

    “Saya kira itu sudah clear ya. Jadi simpanan yang ada di bank itu cash management, ada yang karena SiLPA positif karena ada selisih antara pagu dan nilai proyek. Ada yang telat untuk dilakukan, itu semua sudah ada di kami. Sekarang kita fokus untuk memaksimalkan belanja daerah di akhir tahun,” katanya. 

    Bima menegaskan bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memastikan percepatan belanja publik dapat berjalan maksimal, terutama dalam mendukung kinerja ekonomi menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

    Saat ditanya mengenai perkiraan jumlah simpanan, termasuk angka sekitar Rp200 triliun, Bima mengatakan beberapa data sudah mengalami perbaikan.

    “Ada beberapa dikoreksi karena kan ada beberapa salah input, sudah disampaikan Pak Menteri juga,” tandas Bima.

  • Siklon Tropis Senyar Hantam Sumatra, Ini Respons Pemerintah Atasi Bencana

    Siklon Tropis Senyar Hantam Sumatra, Ini Respons Pemerintah Atasi Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pusat terus melakukan langkah cepat merespons bencana yang dipicu cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar di sejumlah wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan hal itu sebelum menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025).

    Bima menjelaskan bahwa pemerintah sedang memperkuat koordinasi dengan para kepala daerah, terutama dari wilayah-wilayah yang aksesnya belum pulih.

    “Kami melakukan komunikasi dengan para kepala daerah. Ada Walikota Langsa yang tidak bisa mengakses daerahnya, ya karena baru kembali dari Jakarta, dan saluran komunikasi masih terputus di sana,” ujarnya.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Bima telah mengirimkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal, untuk melakukan pemantauan langsung di daerah terdampak.

    Menurut Bima, pemulihan akses menjadi prioritas utama pemerintah mengingat banyak jalur komunikasi dan listrik yang terputus.

    “Kami mengirim Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Safrizal, untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya. Karena PLN juga terputus, saya berkomunikasi, berkoordinasi dengan Wamenkomdigi, Pak Angga, yang segera dengan cepat, ya, berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi,” katanya.

    Selain itu, pemerintah juga sedang mengupayakan tambahan akses transportasi untuk menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi.

    “Nah, Pak Safrizal juga, Dirjen Adwil, telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi. Ya, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan. Karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” ucapnya. 

    Terkait arahan langsung dari Presiden Prabowo, Bima menyebut bahwa laporan resmi baru akan disampaikan setelah rapat.

    Sementara, untuk data korban, Bima menyebutkan bahwa informasi sementara masih terbatas akibat terputusnya jaringan telekomunikasi.

    “Kemarin itu, ya, ada beberapa tercatat sembilan ya yang terdata. Ya, tapi ya kita belum bisa memastikan, ya. Karena jalur komunikasi kan terputus,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah rapat terbatas hari ini akan membahas secara khusus penanganan bencana tersebut, Bima menyebut pembahasannya kemungkinan tidak hanya soal bencana.

    “Ya, sepertinya antara lain begitu, ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” tandas Bima.

  • Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Banjir dan Longsor di Sumatera

    Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Banjir dan Longsor di Sumatera

    Bima Arya mengaku telah mengirim sejumlah pejabat dari Kementerian/Lembaga terkait untuk terjun langsung ke lokasi bencana alam. Akses jalan, komunikasi, hingga listrik yang terputus akan segera dipulihkan.

    “Berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi. Nah, Pak Safrizal juga, Dirjen Adwil, telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi. Ya, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan. Karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” ungkapnya.

    Bima Arya memastikan akan memberikan laporan ke Prabowo terkait banjir dan longsor di Sumatera. Termasuk juga urusan infrastruktur dan perekonomian.

    “Ya, sepertinya antara lain begitu, ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” kata Bima Arya menandaskan.

  • Pemkot dan Pemkab Bogor Matangkan Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPAS Galuga

    Pemkot dan Pemkab Bogor Matangkan Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPAS Galuga

    BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mematangkan kerja sama dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga.

    Tak hanya terkait pengelolaan pembuangan sampah saja, tetapi juga mematangkan rencana pemerintah pusat dalam menerapkan pola Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

    Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, melakukan pematangan pembahasan tersebut bersama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor.

    “Kita bahas tentang perpanjangan MoU antara kota dan kabupaten. Karena selama ini Kota Bogor membuang sampah di Galuga, Kabupaten Bogor. Demi terciptanya kerja sama yang baik dan meminimalisir dampak yang terjadi, maka hari ini kita bahas perpanjangan itu,” kata Jenal Mutaqin, Senin 24 November.

    Selain pembahasan kerja sama, turut diperkuat juga intervensi anggaran ke depan, dengan harapan menghasilkan keputusan terbaik bagi Kota maupun Kabupaten Bogor.

    Pun dengan rencana PSEL di TPAS Galuga yang ditargetkan dapat diterapkan dalam dua tahun mendatang. Jenal Mutaqin juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak mengelola sampah secara mandiri.

    “Warga tetap pilah sampah, tangani sampah di tingkat rumah tangga,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Kota dan Kabupaten Bogor memiliki semangat yang sama dalam pengelolaan sampah.

    “Pada prinsipnya, kami Pemerintah Kabupaten Bogor tetap ingin bersinergi melanjutkan pengelolaan sampah bersama-sama, termasuk dampak dan kompensasi kepada warga,” jelas Rudy Susmanto.

    Terkait rencana PSEL, Rudy Susmanto menyebut hal itu juga memiliki dampak besar bagi lingkungan sekitar TPAS Galuga. Sehingga seluruh komitmen yang disepakati harus benar-benar direalisasikan baik oleh Pemkab maupun Pemkot Bogor.

    “Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Lahan TPAS Galuga kita kelola bersama dengan regulasi dan aturan undang-undang yang kita tempuh dan selesaikan bersama,” tegas Rudy Susmanto.