Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Cerita Wawalkot soal Polresta Bogor Respons Cepat Aduan Warga Terkait Premanisme

    Cerita Wawalkot soal Polresta Bogor Respons Cepat Aduan Warga Terkait Premanisme

    Bogor –

    Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengapresiasi jajaran Polresta Bogor Kota dan Polres Bogor terkait pengungkapan premanisme berkedok mata elang (matel) atau debt collector. Dia mengapresiasi gerak cepat kepolisian dalam membantu masyarakat.

    “Saya saksi mata menyaksikan bahwa kinerja Polresta Bogor Kota yang kami lihat di lapangan cukup respons baik melalui keluhan Instagram ataupun nomor yang disediakan yaitu 110,” kata Jenal kepada wartawan saat konferensi pers, Jumat (9/5/2035).

    Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengapresiasi jajaran Polresta Bogor Kota dan Polres Bogor Foto: dok. istimewa

    Jenal mengatakan bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian saat ini menjawab keluhan masyarakat tentang keamanan. Salah satunya perampasan kendaraan berkedok matel.

    “Beberapa Instagram DM masuk melalui medsos ke kami Pak Wali, Bupati, dan saya. Keluhan yang sama tentang perampasan kendaraan di tengah jalan,” tuturnya.

    Dengan begitu, dia berharap masyarakat bisa kembali melaksanakan aktivitasnya dengan tenang. Jenal menyebut sinergitas akan terus dilakukan untuk mewujudkan harkamtibmas senantiasa kondusif.

    “Karena itulah peran stakeholders, peran masyarakat yang kami tunggu yang InsyaAllah sinergitas kami kota dan kabupaten menjaga kondusivitas menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi seluruh warga mudah-mudahan bisa terwujud,” bebernya.

    9 Orang Ditetapkan Tersangka

    “Dari pengungkapan kolaboratif, kami menetapkan sembilan tersangka yang telah kami tangkap dan tahan untuk diproses di penyidikan hingga pengadilan nanti,” kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, kepada wartawan saat konferensi pers.

    Polisi menjerat kesembilan tersangka dengan pasal berlapis. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.

    “Sebagaimana dimaksud Pasal 335 dan/atau Pasal 365 dan/atau Pasal 363 dan/atau 372 dan/atau Pasal 378 dan/atau Pasal 480 dan/atau Pasal 481 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun,” lanjut Rio.

    (hri/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Genjot Belanja, Ini Tujuannya

    Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Genjot Belanja, Ini Tujuannya

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau seluruh kepala daerah untuk meningkatkan realisasi belanja dan pendapatan di daerah masing-masing.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya berpandangan bahwa peningkatan realisasi belanja dan pendapatan daerah diyakini bisa memperbesar peredaran uang di masyarakat, sehingga perekonomian daerah bisa semakin berkembang.

    “Semangat dan ikhtiar untuk mendorong beredarnya uang di daerah, agar kita bisa mendorong perkembangan ekonomi,” tutur Bima di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Bima mencatat bahwa rata-rata realisasi pendapatan di tiap daerah masih di bawah angka 23 persen dari target yang sudah ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja masih di bawah 17 persen dari target. 

    Maka dari itu, Bima meminta kepala daerah untuk lebih meningkatkan realisasi APBD di wilayah masing-masing. 

    “Dorong terus realisasi pendapatan dan belanja daerah,” katanya.

    Selain itu, Bima juga menegaskan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti, pemerintah pusat menargetkan agar semua Pemda, termasuk pemerintah kota, memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Langkah ini, kata Bima, bisa segera diwujudkan dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    “Kita kuatkan untuk bisa kita melompat ke atas lagi. Kapasitas fiskal daerah adalah tantangan utama kita,” ujarnya.

    Menurutnya, salah satu upaya menjaga ruang fiskal adalah dengan melakukan efisiensi anggaran. Pasalnya, kata Bima, langkah ini menekankan pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dengan cara mengutamakan program-program strategis.

    Di sisi lain, Bina juga mengapresiasi peran Pemda dalam mengendalikan laju inflasi. Menurutnya, setiap minggu, Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan seluruh Pemda. Berkat upaya ini, inflasi Indonesia mampu terkendali.

    “Mari kita pertahankan, jangan pernah inflasi di atas 3,5 persen, lalu ketika Rakor Inflasi juga jangan sungkan-sungkan japri, kalau ada saya di situ, silakan japri apabila ada yang ingin disampaikan,” tuturnya.

  • Wamendagri Minta Wali dan Wawali Kota Blitar Tak Pecah Kongsi, Ini Kata Mas Ibin

    Wamendagri Minta Wali dan Wawali Kota Blitar Tak Pecah Kongsi, Ini Kata Mas Ibin

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba tak pecah kongsi hingga akhir masa jabatan. Bima meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba terus kompak serta bersama-sama hingga akhir masa jabatannya sebagai pemimpin Kota Blitar 2030 mendatang.

    Bahkan, Bima sempat berucap jika ada pihak-pihak yang tidak setuju Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar bersama hingga akhir masa jabatan akan berhadapan dengan dirinya yang menduduki posisi Wamendagri. Ucapan Bima itu pun viral dan menimbulkan tanda tanya oleh publik, ada apa sebenarnya hubungan Wali Kota Blitar dengan wakilnya.

    Terkait hal itu, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pun angkat bicara. Menurutnya hubungan dirinya dengan sang wakil yakni Elim Tyu Samba baik-baik saja dan tetap kompak.

    “Saya ini bekerja keras saja. Tidak ada apa-apa kok,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Kamis (8/5/2025).

    Selain menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Elim Tyu Samba baik-baik saja, pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut juga tidak mau ambil pusing soal isu yang berkembang tersebut. Wali Kota Blitar itu kini lebih fokus untuk melaksanakan kerja-kerja nyata yang bertujuan mensejahterakan rakyat.

    “Saya ini aktif turun ke masyarakat. Yang penting Blitar ke depan semakin baik, semakin SAE. Soal yang lain-lain, ya saya tidak ikut campur,” imbuhnya.

    Belakangan ini viral video pidato Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat upacara hari pendidikan nasional di Balai Kota Blitar. Dalam potongan video viral itu memperlihatkan Wamendagri meminta agar Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba komitmen terus bersama hingga akhir masa jabatan.

    Video Wamendagri yang meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk terus bersama hingga akhir masa jabatan ini pun diunggah oleh akun tik tok @info_nasional9. Unggahan video itu pun mendapatkan berbagai reaksi dari netizen.

    “Jangan ada yang memisahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setuju,” ucap Wamendagri dalam video tersebut.

    Dalam video itu, Wamendagri meminta agar jangan ada orang yang memisahkan Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba. Bima Arya pun meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim kompak hingga akhir masa jabatan.

    “Kalau tidak ada yang tidak setuju akan langsung berhadapan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri,” tegasnya. [owi/beq]

  • Dinkes Selidiki Penyebab Keracunan MBG di Bina Insani Kota Bogor – Page 3

    Dinkes Selidiki Penyebab Keracunan MBG di Bina Insani Kota Bogor – Page 3

    Menurutnya, petugas Dinkes juga terus melakukan pemantauan terhadap proses pengolahan hingga pengiriman paket MBG dari dapur SPPG Bosowa Bina Insani.

    Sesuai arahan Wali Kota Bogor, Dinkes berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memantau 12 sekolah lainnya dan memastikan seluruh kasus ditangani dengan baik.

    “Seluruh rumah sakit di Kota Bogor juga telah dikoordinasikan untuk bersiap menerima pasien tambahan jika ada kasus baru,” kata dia.

    Retno mengimbau kepada orangtua jika anaknya mengalami gejala keracunan untuk segera mengakses layanan kesehatan di Puskesmas terdekat atau menghubungi call center PSC 119.

    “Namun sampai sore tadi belum ada laporan penambahan kasus serupa dari sekolah lain,” kata dia.

  • 36 Orang Keracunan MBG di Bogor, Wali Kota Minta Dinkes Cek Sisa Makanan – Halaman all

    36 Orang Keracunan MBG di Bogor, Wali Kota Minta Dinkes Cek Sisa Makanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, ada sebanyak 36 orang yang merasakan gejala keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis (MBG).

    Ia menyebut, para korban mengalami keluhan berbeda, mulai dari mencret, pusing, muntah, demam, hingga sakit perut.

    “Adapun yang dirawat inap sebanyak 5 orang, rawat jalan 7 orang, dan keluhan ringan 24 orang,” kata Dedie Rachim, dilansir Tribunnews Bogor, Rabu (7/5/2025).

    Rinciannya, pasien rawat inap adalah 2 siswa dan 3 guru dari TK Bina Insani.

    Sedangkan pasien rawat jalan terdiri dari 2 siswa dan 5 guru TK Bina Insani.

    Lebih lanjut, korban yang mengalami keluhan ringan berjumlah 24 orang.

    Mereka terdiri dari 5 murid SMP Bina Insani, 18 guru SMP Bina Insani, dan 1 office boy SMP Bina Insani.

    Imbas kasus ini, Dedie Rachim meminta Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) untuk segera memantau proses pemeriksaan sampel sisa makanan maupun muntahan siswa, termasuk kemungkinan dari kebersihan nampan makan.

    “Saya menekankan agar proses persiapan bahan dan pengolahan dilaksanakan secara aman, bersih, dan higienis,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga menegaskan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani lebih waspada dan berhati-hati serta menjaga kualitas sajian makanan bagi para siswa.

    Sebelumnya, sejumlah siswa di Bina Insani mengalami mual setelah menyantap menu MBG.

    “Tadi banyak yang sakit perut. Di kelas saya ada 4 orang. Terus langsung di bawa ke UKS,” kata salah seorang siswa berinisial MG saat berbincang di depan sekolah.

    Ketika menyantap menu tersebut, menurut MG rasanya sudah asam.

    “Makanannya basi, susunya asam,” ujarnya.

    Alhasil, MG pun diperbolehkan pulang ke rumahnya sebelum jam sekolah selesai.

    Namun, dirinya tak mengetahui pasti berapa total siswa yang merasakan gejala yang sama.

    Sementara itu, salah seorang warga berinisial Y mengatakan, saat kejadian, sekolah langsung ramai.

    Banyak siswa terlihat langsung keluar sekolah.

    “Biasanya jam pulang sekolah itu sore. Anak SMP itu jam 4 sore. Terus pelajar juga gabisa keluar sekolah sebelum jam selesai,” ucap Y.

    Ia pun mendengar informasi beberapa siswa langsung dilarikan ke RS terdekat.

    “Kayaknya ke Rumah Sakit (RS) Islam. Soalnya itu paling deket kan dari sini, ada beberapa guru yang saya kenal, totalnya ada 8 yang diduga keracunan,” ungkapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Jumlah Korban Keracunan MBG di Kota Bogor, Dedie Rachim Perintah Dinkes Cek Sisa Makanan.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

  • Keracunan Menu Program MBG di Bosowa Bina Insani Bogor, Dedie Rachim Minta Dinkes Telusuri Penyebabnya!

    Keracunan Menu Program MBG di Bosowa Bina Insani Bogor, Dedie Rachim Minta Dinkes Telusuri Penyebabnya!

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, angkat bicara atas adanya indikasi keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani Bogor yang dialami puluhan siswa.

    Dedie meminta Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bogor untuk segera memantau proses pemeriksaan sampel sisa makanan dari isi perut siswa, termasuk kemungkinan dari kebersihan nampan makan.

    “Saya menekankan agar proses persiapan bahan dan pengolahan dilaksanakan secara aman, bersih, dan higienis,” kata Dedie Rachim, Rabu (7/5) Malam.

    Ia juga mewanti-wanti SPPG Bina Insani lebih waspada dan berhati-hati serta menjaga kualitas sajian makanan bagi para siswa.
    Diketahui, SPPG Bina Insani mengelola 13 sekolah dengan total 2.977 porsi makanan.

    Dari data sementara saat ini, jumlah korban yang diduga keracunan makanan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani mencapai 36 orang dengan keluhan beragam, mulai dari mencret, pusing, muntah, demam, hingga sakit perut.

    Mereka yang terindikasi keracunan telah mendapatkan perawatan. Adapun yang dirawat inap sebanyak 5 orang, rawat jalan 7 orang, dan keluhan ringan 24 orang.

    Adapun rincian pasien rawat inap adalah 2 siswa dan 3 guru dari TK Bina Insani. Sementara pasien rawat jalan terdiri dari 2 siswa dan 5 guru TK Bina Insani.

    Sedangkan yang mengalami keluhan ringan berjumlah 24 orang, terdiri dari 5 murid SMP Bina Insani, 18 guru SMP Bina Insani, dan 1 office boy SMP Bina Insani. (YUD)

  • Wacana “E-Voting” untuk Pemilu di Indonesia: Antara Digitalisasi dan Infrastruktur yang Tak Merata

    Wacana “E-Voting” untuk Pemilu di Indonesia: Antara Digitalisasi dan Infrastruktur yang Tak Merata

    Wacana “E-Voting” untuk Pemilu di Indonesia: Antara Digitalisasi dan Infrastruktur yang Tak Merata
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wacana
    e-voting
    untuk pemilihan umum presiden, legislatif, hingga kepala daerah dimunculkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, Senin (5/5/2025).
    Dia mengatakan, sistem e-voting sudah teruji di 1.910 pemilihan kepala desa yang diterapkan di 16 provinsi sejak 2013-2023.
    “Jadi, e-voting ini memungkinkan, sudah berjalan dengan lancar tidak bermasalah. Nah, karena itu, begitu landasan aturannya sudah jelas, panduannya sudah ada, kita dorong Pilkades ini secara digital,” ujar Bima.
    Kelancaran proses e-vote ini menjadi dasar agar pemilihan umum bisa dilakukan dengan mekanisme yang sama.
    “Ini bisa jadi dasar bagi kita untuk melangkah ke babak baru, Pilkada, atau Pileg, atau Pilpres secara digital,” ucap dia.
    Namun, di tengah wacana tersebut, e-voting memiliki sejumlah tantangan, baik dari sisi fasilitas,
    infrastruktur
    , hingga prakondisi kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang baru ini.
    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Afifuddin merespons wacana pemerintah terkait sistem e-voting.
    Dia mengatakan, perlu ada persiapan khusus lagi agar sistem e-voting bisa diterapkan di Indonesia.
    Namun, sebagai pelaksana undang-undang, KPU akan berusaha maksimal jika hal tersebut merupakan mandat dari konstitusi.
    “Kalau KPU ini kan melaksanakan aturan saja, kalau pun itu dilakukan harus ada persiapan dan lain-lain. Kita ikutin nanti bagaimana UU mengatur,” ujar Afifuddin, saat ditemui di Kantor DKPP, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    Meski sudah menjadi wacana, KPU saat ini belum pernah melakukan simulasi terkait e-voting tersebut.
    “Belum kalau di KPU, mungkin di Pilkades saja,” ujar dia.
     
    Ketua Badan Pengawas
    Pemilu
    (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, yang terpenting dalam wacana penerapan e-voting adalah adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang dikeluarkan oleh penyelenggara
    pemilu
    .
    Hal ini dinilai harus menjadi dasar, apakah e-voting bisa diterapkan segera, atau harus membangun kepercayaan terlebih dahulu.
    Walakin, berkaca dengan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang dikeluarkan KPU pada pemilu 2024, masyarakat akan sulit untuk percaya dengan satu kali penerapan saja.
    “Sirekap saja dipersoalkan, nanti ramai demo berjilid-jilid,” ujar dia.
    Selain itu, infrastruktur juga menjadi sorotan Bawaslu karena dinilai masih banyak daerah yang belum mendapatkan akses dasar listrik.
    Oleh sebab itu, dia menginginkan agar pemerintah bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur terlebih dahulu sebelum menerapkan rencana e-voting.
    “Jangan dulu (rencana e-voting), kita bicara tentang infrastrukturnya dulu,” tutur dia.
    Hal senada diungkap oleh Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati.
    Dia mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah terkait infrastruktur jika sistem e-voting ini akan diterapkan dalam pemilihan presiden, legislatif, hingga kepala daerah.
    Selain itu, harus ada kesepakatan politik para peserta pemilu untuk menggunakan sistem tersebut.
     
    “Tantangan yang cukup berat adalah kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital yang belum merata, dan kesepakatan politik dari semua peserta pemilu,” kata Neni.
    “Saat ini, teknologi digital seperti Sirekap yang sudah digunakan, namun belum bisa menggantikan rekapitulasi manual sepenuhnya. Termasuk juga bagaimana kesiapan anggaran,” tambah dia.
    Namun, Neni menilai konsep e-voting harus tetap dikembangkan, karena bisa menjadi solusi transparansi penyelenggaraan pemilu.
    Meski begitu, Neni kembali menekankan, jika e-voting tidak disiapkan dengan matang, sistem ini akan berbalik menjadi boomerang yang menyerang kredibilitas penyelenggaraan pemilu.
    “Evaluasi Pemilu 2024 pada penggunaan Sirekap saya kira ini menjadi pengalaman berharga bagaimana potensi karut-marut Sirekap yang tadinya hanya menjadi alat bantu tetapi menjadi polemik karena ketidaksiapan sistem yang kuat di penyelenggara pemilu,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dianggap Buat Gaduh, Wamendagri Dilaporkan Warga Kota Blitar ke Prabowo

    Dianggap Buat Gaduh, Wamendagri Dilaporkan Warga Kota Blitar ke Prabowo

    Blitar (beritajatim.com) – Seorang warga Blitar bernama Haryono melaporkan Wakil Menteri Dalam Negeri (wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Haryono merasa kecewa atas ucapan Bima Arya yang dianggapnya membuat gaduh masyarakat Kota Blitar.

    Ucapan yang dianggap membuat gaduh masyarakat Kota Blitar tersebut terjadi kala Bima Arya berpidato di Balai Kota Blitar saat peringatan Hari Pendidikan Nasional beberapa waktu lalu. Kala itu, Bima Arya meminta agar tidak ada pihak yang berupaya untuk memisahkan Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar hingga akhir masa jabatan.

    Ungkapan itulah yang dianggap Haryono justru membuat keruh suasana di Kota Blitar. Menurutnya selama ini hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar baik-baik saja, namun dengan adanya ucapan itu masyarakat kini justru membuat opini publik semakin liar berbahaya.

    “Ini menimbulkan pertanyaan publik di kepala masyarakat Blitar selama ini, Kota Blitar adem-adem saja, kita sering melihat Wali Kota dan Wakil Wali Kota turun bareng, rapat bareng itu kan harmonis-harmonis saja tapi ketika pak Wamendagri mengancam pihak-pihak yang tidak setuju Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu kompak terus kemudian dia nantang akan berhadapan dengan Wamendagri ini masyarakat akhirnya tanda tanya ada apa sebenarnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini,” ungkap Haryono, Rabu (7/5/2025).

    Hal itulah yang membuat Haryono kemudian melaporkan aksi Wamendagri tersebut ke Prabowo. Laporan itu pun sudah dikirimkan secara tertulis pada Rabu (7/5/2025). Bukan hanya ke Presiden, Haryono juga melaporkan aksi Wamendagri tersebut ke Menteri Dalam Negeri serta Komisi II DPR RI dan juga ke Ketua Umum PAN.

    “Ini kan menurut saya tidak pantas dan tidak etis, oleh sebab itu saya sebagai warga negara ikut peduli ikut mengawal pemerintahan dan kontrol sosial, saya yang juga sebagai praktisi hukum melaporkan tindakan Wamendagri yang membuat gaduh di Kota Blitar, saya mohon kepada bapak presiden sebagaimana surat kami, kepada Pak Mendagri, kepada Komisi II DPR-RI, Kepada Ketum PAN supaya ini dilakukan penyelidikan yang serius dan kemudian menyampaikan kepada publik hasilnya,” tegasnya.

    Belakangan ini viral video pidato Wamendagri Bima Arya saat upacara hari pendidikan nasional di Balai Kota Blitar. Dalam potongan video viral itu memperlihatkan Wamendagri meminta agar Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba komitmen terus bersama hingga akhir masa jabatan.

    Video Wamendagri yang meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk terus bersama hingga akhir masa jabatan ini pun diunggah oleh akun tik tok @info_nasional9. Unggahan video itu pun mendapatkan berbagai reaksi dari netizen.

    “Jangan ada yang memisahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setuju,” ucap Wamendagri dalam video tersebut.

    Dalam video itu, Wamendagri meminta agar jangan ada orang yang memisahkan Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba. Bima Arya pun meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim kompak hingga akhir masa jabatan.

    “Kalau tidak ada yang tidak setuju akan langsung berhadapan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.

    Bima Arya pun seolah ingin memberikan pesan agar tidak ada orang yang memecah belah Kota Blitar. Mantan Wali Kota Bogor itu ingin agar para pemimpin Kota Blitar kompak selalu.

    “Setuju kalau pemimpinnya kompak, setuju kalau pemimpinnya bersama-sama memikirkan warga. Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar kita,” tegasnya. [owi/beq]

  • Top 3 News: Polri Gelar Operasi Besar-besaran Berantas Premanisme yang Makin Meresahkan – Page 3

    Top 3 News: Polri Gelar Operasi Besar-besaran Berantas Premanisme yang Makin Meresahkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan Serentak mulai Kamis 1 Mei 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Operasi besar tersebut menyasar kepada praktik premanisme yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, langkah itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Alamudin Dimyati Rois alias Gus Alam dikabarkan meninggal dunia setelah sempat terlibat dalam kecelakaan maut yang terjadi di KM 315 ruas Tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar pukul 02.40 WIB lalu.

    Gus Alam meninggal dunia pada Selasa dini hari 6 Mei 2025 setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di RS Budi Rahayu Pekalongan pasca-kecelakaan. Kabar duka ini dikonfirmasi Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal Mahfud Sodiq.

    Mahfud yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Kendal itu mengatakan, kecelakaan tersebut melibatkan mobil Toyota Kijang Innova yang ditumpangi Gus Alam dan sebuah truk.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

    Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya PSU berulang. Menurut dia, komitmen politik tanpa intervensi merupakan kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi.

    Bima Arya menekankan, pentingnya menutup celah sejak awal agar tidak menimbulkan gugatan, serta perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dari sisi teknis.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 6 Mei 2025:

    Seorang preman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap di sebuah kebun. Preman tersebut sebelumnya viral usai meminta THR ke seorang pengusaha.

  • Gubernur Jateng pastikan 8.603 desa siap bentuk Koperasi Merah Putih

    Gubernur Jateng pastikan 8.603 desa siap bentuk Koperasi Merah Putih

    Jadi, prinsip untuk 35 kabupaten/kota dan 8.603 desa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini (Kopdes/Kel Merah Putih)

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa sebanyak 8.603 desa dan kelurahan di wilayah tersebut siap membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, prinsip untuk 35 kabupaten/kota dan 8.603 desa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini (Kopdes/Kel Merah Putih),” katanya, saat Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Jateng, di Semarang, Selasa.

    Data per 5 Mei 2025, jumlah desa dan kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah desa/kelurahan sebanyak 1.066 desa/kelurahan, dengan rincian 1.032 desa dan 34 kelurahan, sedangkan yang telah melaksanakan pra-musyawarah desa/kelurahan sebanyak 2.538 desa/kelurahan.

    Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Bahkan, Pemerintah Provinsi Jateng sudah menerbitkan dua aturan turunan melalui Surat Gubernur Nomor 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurut dia, pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih sangat bagi pembangunan wilayah, dengan mengangkat dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing desa/kelurahan.

    “Satu, koperasi itu kita manfaatkan untuk terkait dengan potensi desa. Yang kedua, pupuk bisa kita laksanakan. Kemudian stunting, desa wisata kita laksanakan, dan pinjaman-pinjaman lain untuk memakmurkan desa,” katanya.

    Ia optimistis bahwa pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Jateng akan rampung dalam dua bulan sesuai dengan yang ditargetkan, apalagi seluruh infrastrukturnya juga sudah siap.

    “Mereka kan dulu yang di Jawa Tengah itu kan latar belakangnya banyak KUD (koperasi unit desa). Makanya, sebelum dibentuk, didirikannya Koperasi Desa Merah Putih ini, diadakan musyawarah desa,” katanya.

    Kegiatan itu dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wamendagri Bima Arya, Wamentan Sudaryono, Wamendes dan PDT Riza Patria, dan Wamen Koperasi Ferry Juliantoro.

    Selain itu, tampak pula Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Sumarno, jajaran Forkopimda Jateng, kepala OPD di lingkup Pemprov Jateng, bupati dan wali kota, serta 8.567 kades dan lurah se-Jateng.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025