Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Wamendagri Bima Arya Minta PSU Dievaluasi Total, Agar Masalah Tak Terulang – Page 3

    Wamendagri Bima Arya Minta PSU Dievaluasi Total, Agar Masalah Tak Terulang – Page 3

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan,19 daerah telah selesai menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Saat ini, hanya tersisa lima daerah dari total 24 daerah yang belum menggelar PSU.

    “Tinggal lima daerah yang belum PSU,” kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Daerah tersebut adalah Kota Palopo, Kabupaten Mahakam Hulu, dan Kabupaten Pesawaran yang akan menggelar PSU pada 24 Mei 2025 mendatang. 

    “Sementara, PSU berikutnya klaster yang akan dilaksanakan pada 6 Augustus 2025 yang mencakup Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua,” ungkap dia.

    Adapun, 19 daerah yang telah menggelar PSU diantaranya; PSU yang diselenggarakan 22 Maret 2025 mencakup 4 daerah, yaitu, Kabupaten Siak, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Barito Utara. 

    Tahap 2 atau klaster 5 April 2025 mencakup 6 daerah. Yakni, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Sabang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Bungau. 

    Tahap 3 klaster 16 dan 19 april 2025 mencakup 9 daerah yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Parigi moutong.

  • Hari Ini Lucky Hakim Jalani Sanksi Magang 3 Bulan, Apa Saja yang Dilakukan?

    Hari Ini Lucky Hakim Jalani Sanksi Magang 3 Bulan, Apa Saja yang Dilakukan?

    Hari Ini Lucky Hakim Jalani Sanksi Magang 3 Bulan, Apa Saja yang Dilakukan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Indramayu,
    Lucky Hakim
    , akan memulai menjalani
    sanksi magang
    di Kementerian Dalam Negeri hari ini, Selasa (6/5/2025).
    Dia akan menjalani sanksi magang seminggu sekali, selama tiga bulan, buntut
    pelesiran ke Jepang
    tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) pada Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.
    “Besok hari Selasa (hari ini -red), Bupati Indramayu akan mulai menjalani masa-masa pembinaan di Kemendagri dan besok akan dimulai di Ditjen Adwil,” ujar Bima Arya di Gedung DPR RI, Senin (5/5/2025) kemarin.
    Bima mengatakan, untuk mengawali sanksi ini, Lucky Hakim akan diminta magang di Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan (Adwil).
    Apa yang akan dilakukan Lucky selama magang nanti? 
    Lucky Hakim akan mendengarkan pemaparan dari Dirjen Adwil, Syafrizal, mengenai gambaran umum tata kelola dan tugas utama dalam pemerintahan daerah.
    “Ini tentu ada kaitannya dengan Pak Bupati juga. Adwil ini kan di bawahnya ada Pol PP, ada Damkar, ini semuanya. Besok dimulai dengan Adwil,” ucap Bima.
    Setelah Adwil, Lucky Hakim akan ditempatkan di beberapa direktorat, termasuk Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    Berawal Dari Ketidaktahuan
    Sanksi yang akan dijalani Lucky Hakim selama tiga bulan ini berawal dari ketidaktahuannya terkait detail aturan menjadi seorang kepala daerah.
    Bima Arya mengatakan, sanksi yang diberikan Kemendagri setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan pendalaman.
    Lucky Hakim dan sembilan saksi lainnya diminta keterangan dan menjurus pada kesimpulan bahwa Lucky Hakim tidak tahu ada aturan terkait izin ke luar negeri.
    “Tim Inspektorat menemukan dari keterangan seluruh saksi bahwa Bupati Indramayu tidak mengetahui aturan tentang kewajiban untuk menyampaikan permohonan izin ke luar negeri bagi kepala daerah dalam kondisi apapun, ke manapun, dengan tujuan apapun,” ucap Bima saat konferensi pers di Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, 22 April 2025.
    Lucky Hakim tidak mengindahkan edaran Kemendagri agar setiap kepala daerah bersiaga di tempatnya masing-masing selama masa libur Lebaran untuk ikut mengatur arus mudik-balik.
    Dia malah pelesiran ke Jepang bersama keluarganya, dan akhirnya harus menjalani sanksi magang setelah pulang dari liburan.
    Akui Kesalahan dan Meminta Maaf
    Atas kelalaiannya itu, Lucky Hakim mengaku salah.
    Ia meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indramayu dan juga Kemendagri atas kesalahannya tersebut.
    Awalnya, Lucky berpikir izin keluar negeri dilakukan ketika hari kerja, bukan saat cuti bersama hari raya Idul Fitri seperti saat dia pergi berlibur ke Jepang.
    Pemahamannya ini yang menyebabkan dia tidak meminta izin dari Kemendagri saat hendak liburan ke luar negeri.
    “Saya yang salah, karena berasumsi. Seharusnya (saya) baca lebih detail,” kata Lucky usai diperiksa Inspektorat Kemendagri pada 8 April 2025.
    Adapun kewajiban izin Kemendagri untuk kepala daerah yang hendak keluar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    Dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri.
    Beleid ini juga mengatur sanksi bagi kepala daerah yang keluar negeri tanpa izin dari Kemendagri.
    Dalam Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa kepala daerah yang melanggar diancam sanksi pemberhentian sementara tiga bulan yang akan dijatuhkan oleh Mendagri.
    Selain alasan tidak membaca detail aturan, Lucky mengatakan, liburan itu dilakukan karena seluruh staf dan pegawai Pemkab Indramayu juga libur Lebaran, sehingga Pendopo Bupati Indramayu sepi.
    Alasan tersebut membuat Lucky Hakim memutuskan untuk berlibur bersama keluarga ke Jepang hingga tanggal masuk para ASN Indramayu. “Di kantor sudah tidak ada orang, kecuali aspri saya pribadi yang memang tidak dibiayai oleh negara. Dari situlah asumsi saya keluar, kantor tutup, tidak ada orang. Ini hari cuti bersama. Saya pergi dan saya pulang sebelum kantor buka, ternyata itu salah. Itu sebabnya saya minta maaf,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • E-Voting pilkades di 1.910 desa jadi landasan digitalisasi pemilu

    E-Voting pilkades di 1.910 desa jadi landasan digitalisasi pemilu

    ANTARA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendata terdapat 1.910 desa yang telah sukses melaksanakan e-Voting dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Wamendagri Bima Arya dalam rapat kerja bersama komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5), menyebut hal itu bisa menjadi landasan pemilihan umum baik pilkada maupun pilpres dilakukan secara digital. (Cahya Sari/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Bupati Indramayu Lucky Hakim Jalani Sanksi Ngantor di Kemendagri Besok

    Bupati Indramayu Lucky Hakim Jalani Sanksi Ngantor di Kemendagri Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Indramayu, Lucky Hakim akan menjalani sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai besok, Selasa (6/5/2025). Sanksi ini mewajibkan dirinya untuk hadir di lingkungan Kemendagri setiap seminggu sekali selama tiga bulan.

    Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Dia mengatakan pembinaan Lucky Hakim akan dimulai dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil).

    “Besok Selasa pagi, nanti Dirjen Adwil akan menyampaikan materi terkait dengan tugas-tugas pemerintahan, tata kelola pemerintahan, dan ada kaitannya dengan Bupati,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Nantinya, lanjut dia, setiap minggu Lucky Hakim akan mendapatkan materi lain dengan Dirjen-Dirjen lainnya yang ada di Kemendagri.

    “Setiap minggu akan berpindah. Besok dimulai dengan Dirjen Adwil,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada Lucky Hakim, yakni seminggu sekali selama tiga bulan wajib hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

    “Bupati [Lucky Hakim] diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di seluruh komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” tutur Bima di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (22/4). 

    Menurutnya, seluruh kegiatan yang digelar semua Dirjen di Kemendagri harus diikuti oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim.

    Bima mengimbau Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk mengatur kehadirannya di Kementerian Dalam Negeri dan tidak boleh berbenturan dengan tugas pokoknya sebagai kepala daerah.

  • Wamendagri tegaskan tak ada cawe-cawe dalam PSU Tasikmalaya

    Wamendagri tegaskan tak ada cawe-cawe dalam PSU Tasikmalaya

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan kunjungannya ke Tasikmalaya pada 20 Maret 2025 lalu , untuk menindaklanjuti laporan publik terkait kemungkinan penyalahgunaan APBD. Hal itu disampaikan Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (5/5), guna merespons dugaan cawe-cawe atau campur tangan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tasikmalaya. (Cahya Sari/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

  • Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan konsep kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah gelombang kedua telah rampung. Pelaksanaannya pun tinggal menunggu waktu.

    Sejauh ini, lanjutnya, ada dua opsi tempat retret kepala daerah yaitu antara Magelang, Jawa Tengah atau di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung, Jawa Barat.

    “Namun untuk waktunya kami masih menyesuaikan karena kita ingin selaraskan juga dengan agenda-agenda para Kepala Daerah,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Bima menyebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan hadir dalam acara retret Kepala Daerah mendatang.

    “Jadi ini tinggal menentukan waktunya saja, tapi konsepnya sudah selesai. Kalaupun kemudian perintahnya minggu depan, minggu depan juga siap, semuanya sudah siap kok tinggal masih membicarakan waktunya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, eks Wali Kota Bogor ini berujar retret Kepala Daerah ini akan dilangsungkan tanpa harus menunggu kepala-kepala daerah yang sudah dan akan berkontestasi di pemungutan suara ulang (PSU).

    “Yang PSU itu kan masih panjang. Jadi ini gelombang kedua ini yang tidak berlanjut di MK dan yang kemarin Kepala Daerah di Bali yang tidak ikut jumlahnya ada sekitar 25 daerah atau sekitar 50-an,” jelasnya.

    Adapun, dia turut menyebut durasi untuk retret kepala daerah jilid II nantinya akan seperti retret sebelumnya, yaitu kurang lebih satu minggu.

    Sebelumnya, Bima juga memastikan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua akan berlangsung usai Lebaran 2025. 

    Retret kepala daerah ini akan diikuti oleh para kepala daerah terpilih yang lolos gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) di Mahakamah Konstitusi (MK), meskipun mereka belum dilantik. 

    “Iya, nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran. Lokasinya nanti masih kita pertimbangkan, bisa di Magelang, bisa di IPDN misalnya, tapi dalam skala yang tentunya lebih kecil. Tapi sudah dipastikan akan ada gelombang retret berikutnya,” katanya dikutip Selasa (11/3/2025).

  • PDIP Tuding Cawe-cawe, Kemendagri Ungkap Alasan Turun ke PSU Tasikmalaya

    PDIP Tuding Cawe-cawe, Kemendagri Ungkap Alasan Turun ke PSU Tasikmalaya

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan dugaan cawe-cawe Irjen Kemendagri dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Tasikmalaya. Bima Arya mengatakan Kemendagri justru mengklarifikasi terkait adanya laporan dari publik.

    Hal itu disampaikan Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Mulanya, Bima Arya mengatakan Mendagri Tito Karnavian menugaskan agar anggaran untuk PSU dibuat seefisien mungkin.

    Bima Arya mengatakan pihaknya terus berupaya menekan anggaran PSU seminimalisir mungkin. Dia mengaku telah berbagi tugas dengan Wamendagri Ribka Haluk terkait efisiensi anggaran PSU.

    “Jadi rasanya soal anggaran itu tidak kita biarkan, kita maksimalkan seminimalisir mungkin,” ujarnya.

    Kemudian, Bima Arya menyampaikan pihaknya terus berkeliling untuk memastikan dua hal, yakni anggaran dan netralitas ASN.

    “Saya sendiri berkunjung langsung ke Tasik tanggal 20 Maret, kita kumpulkan semua aparat di situ, ada forkopimda di situ, kami sampaikan secara tegas netralitas tadi,” ujarnya.

    “Ada dugaan kira-kira inspektorat daerah setempat itu tidak merespon aduan dari publik, terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan APBD dan fasilitas negara,” jelasnya.

    “Jadi ini konteksnya adalah aduan publik kepada otda-otda, berkoordinasi dengan inspektorat, kemudian inspektorat menurunkan tim, konteksnya adalah klarifikasi,” sambungnya.

    “Jadi diturunkan tim ke sana dan di sana kita pastikan inspektorat di Tasik itu semestinya bersikap responsif untuk menindaklanjuti itu,” jelasnya.

    Bima Arya menyampaikan pihaknya juga menemukan adanya kekerabatan dari inspektoran daerah Tasikmalaya dengan salah satu pasangan calon. Dia mengatakan Kemendagri pun telah mengingatkan agar Inspektorat Tasikmalaya bersikap proaktif dan menjaga netralitas.

    “Itu kemudian ditemukan memang dalam banyak hal yang dilakukan di sana bahwa ada hubungan kekerabatan antara inspektorat daerah Kabupaten Tasik dengan salah satu paslon,” tuturnya.

    “Karena itu Inspektorat (Kemendagri) mengingatkan agar Inspektorat di Tasik bersikap proaktif dan menjaga prinsip netralitas. Jadi konteksnya adalah klarifikasi. Jadi bukan tim yang diturunkan khusus untuk melakukan pemeriksaan, memanggil banyak pihak, tetapi fokus kepada inspektorat di Tasik karena aduan warga aduan publik,” imbuh dia.

    Diketahui, terkait kabar Irjen Kemendagri cawe-cawe mulanya diungkap oleh Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus. Deddy mulanya menyoroti adanya Irjen Kemendagri yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan PSU di Tasikmalaya.

    “Khusus Kemendagri, saya beberapa waktu lalu banyak keanehan yang kami rasakan sebelum pelaksanaan PSU di Tasikmalaya, itu Irjen Kemendagri itu turun mengaudit semua OPD-OPD di Tasikmalaya, itu bagi kami sebuah keanehan,” kata Deddy.

    “Ini saya minta tolonglah jangan diulang lagi, masa ada dikirim lagi, tapi kalau berlaku di seluruh Indonesia silakan, dalam konteks pilkada saya mohon sampaikan kepada Pak Menteri ini jangan sampai terulang, dan tolong diselidiki, ini apakah inisiatif sendiri atau perintah dari Mendagri,” sambungnya.

    (amw/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kakek Jualan Pisang demi Hidupi Istri yang Stroke, Malah Dipukul Pemotor hingga Hidung Berdarah – Halaman all

    Kakek Jualan Pisang demi Hidupi Istri yang Stroke, Malah Dipukul Pemotor hingga Hidung Berdarah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nasib pilu menimpa seorang kakek penjual pisang bernama Ugan (78) di Bogor, Jawa Barat.

    Ia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh pengendara motor tak dikenal, Kamis (1/5/2025).

    Video ketika Ugan dipukul hingga hidungnya berdarah oleh pemotor itu, viral di media sosial.

    Saat kejadian pemukulan, Ugan sempat melawan lantaran dipalak oleh pelaku Rp300 ribu.

    Berdasarkan informasi dari keluarga, Ugan biasa menjajakan pisang keliling sejauh 10 kilometer setiap hari.

    Hal itu diungkap oleh pemilik akun Instagram @mamahakuhshop, dilansir TribunnewsBogor.com.

    “Pak Ugan adalah penjual pisang keliling yang berdomisili area Cibanteng.”

    “Beliau jualan start dari Pasar Merdeka sampai area Gunung Batu, bahkan SBJ pokoknya jalan jauh banget (bayangin Bapak setua itu bawa2 pisang muter2 jualan)” kata akun @mamahakushop.

    Ugan rela berjualan keliling di usianya yang sudah senja demi menghidupi sang istri yang menderita stroke sejak empat tahun lalu.

    Menurut keterangan akun tersebut, Ugan kerap ditipu dan dipalak. Ia yang tidak bisa baca tulis disebut beberapa kali diberikan uang palsu.

    Kasus yang menimpa Ugan ini pun mendapat perhatian dari Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.

    Jenal bahkan sudah mengunjungi rumah Ugan di wilayah Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

    Jenal mengetahui kejadian tersebut bermula dari akun yang memposting peristiwa tersebut di Instagram.

    Setelahnya, Jenal bersama Polresta Bogor Kota langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP).

    “Kebetulan saya masih online dan saya tanggapi. Saya meluncur ke toko tersebut berbarengan dengan Polresta Bogor Kota,” katanya.

    Sementara itu, pihak kepolisian telah mengantongi identitas pelaku pemukulan terhadap Ugan.

    “Pelaku sudah teridentifikasi. Pelaku bukan warga Bogor, melainkan warga Bekasi,” kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi Nugroho saat dihubungi, Jumat (2/5/2025).

    Aji menuturkan, pihaknya saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku.

    Meski begitu, Aji belum membeberkan identitas pelaku.

    Viral di Media Sosial

    Dalam video yang viral di media sosial, tampak kakek penjual pisang sedang berjalan kaki sambil membawa dagangannya.

    Tak berselang lama, seorang pemotor menghampiri kakek tersebut.

    Kakek tersebut dipukul hingga hidungnya berdarah.

    Namun, sayangnya, saat aksi pemukulan, tidak terekam kamera CCTV.

    Beruntung, ada seorang karyawati di dekat lokasi kejadian yang langsung membantu Ugan.

    Tampak kakek tersebut lesu setelah dianiaya oleh pria tak dikenal tersebut.

    “Ada bapak-bapak jual pisang, dipukulin tuh sampai berdarah pas di depan toko lagi, Astaghfirullah, kasihan.”

    “Kurang ajar ya memang. Gue sumpahin tuh orangnya jatuh. Kasihan udah orang tua lagi, main pukul aja,” ujar pemilik akun @mamahakuhshop.

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunnewsBogor.com/Khairunnisa/Rahmat Hidayat)

  • Kakek Jualan Pisang demi Hidupi Istri yang Stroke, Malah Dipukul Pemotor hingga Hidung Berdarah – Halaman all

    Kakek Penjual Pisang di Bogor Dipukul Pemotor hingga Hidung Berdarah, Polisi: Pelaku Warga Bekasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah video cuplikan CCTV di Kota Bogor, Jawa Barat merekam aksi seorang pemotor yang menganiaya penjual pisang menjadi viral di media sosial.

    Tampak kakek penjual pisang yang sedang memikul dagangannya dengan berjalan kaki dihentikan oleh pria yang mengendarai motor.

    Saat berhenti, pemotor itu menghampiri penjual pisang itu dan aksi pemukulan tersebut terjadi.

    Namun sayangnya, tindakan penganiayaan itu tidak terekam jelas karena terhalang papan.

    Akibatnya, hidung korban mengeluarkan darah setelah dipukul pelaku.

    Pelaku pun tampak santai meninggalkan korban meski dihampiri beberapa warga.

    Korban kemudian dibantu seorang wanita yang berada di lokasi kejadian.

    Wanita itu membantu korban dengan mengelap hidung korban dengan tisu agar darah berhenti mengalir.

    Video itu menjadi viral di Instagram setelah diunggah oleh akun Instagram @mamahakushop. 

    Setelah viralnya video tersebut, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin berkunjung ke rumah korban.

    Diketahui, peristiwa itu terjadi di wilayah Gunungbatu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Kamis (1/5/2025).

    Korban bernama Ogan (78) yang tinggal di Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

    Jenal bersama Polresta Bogor Kota langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) setelah mendapatkan laporan dari warganet.

    “Saya meluncur ke toko tersebut berbarengan dengan Polresta Bogor Kota,” kata Jenal.

    Pihaknya kemudian menyerahkan penyelidikan penganiayaan ini ke Polresta Bogor Kota. 

    “Kami menyerahkan sepenuhnya ke Polresta Bogor Kota. Kita sudah laporkan ke Kapolresta. Saat ini tahap penyelidikan dan pengejaran pelaku,” tandasnya.

    Kasie Humas Polresta Bogor Kota Ipda Eko Agus membenarkan telah menyelidiki peristiwa itu.

    “Sudah dalam penyelidikan dan saat ini ditangani oleh Polsek Bogor Barat,” kata Ipda Eko saat dihubungi Jumat (2/5/2025).

    Identitas pelaku

    Pelaku pemukulan tersebut bukan warga Bogor tetapi berasal dari Bekasi.

    Aji melanjutkan, pihaknya saat ini sedang melakukan pengejaran.

    Hal ini diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi Nugroho.

    “Pelaku sudah teridentifikasi. Pelaku bukan warga Bogor melainkan warga Bekasi,” kata Aji saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Jumat (2/5/2025).

    “Saat ini kami masih melakukan pengejaran,” sambungnya.

    Meski demikian, Aji belum membeberkan identitas dari pelaku tersebut.

    Nantinya pelaku pun terancam terjerat Pasal 351 KUHP terkait penganiayaan.

    “Kita masih lakukan penyelidikan. Sementara berdasarkan LP pelaku terancam dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan,” tandasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Terungkap Sosok Pelaku yang Pukul Kakek Penjual Pisang di Gunung Batu Bogor, Rupanya Warga Bekasi.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

  • Politik kemarin, Hardiknas2025 hingga peran AI

    Politik kemarin, Hardiknas2025 hingga peran AI

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik, Jumat (2/5) menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi dedikasi para guru dalam mendidik anak bangsa hingga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyoroti peran kecerdasan artifisial (AI) dalam mengatasi kemacetan arus mudik Lebaran dan mendeteksi tindak kriminalitas seperti copet di KRL.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di Indonesia atas dedikasi dan perjuangan mereka mendidik anak-anak bangsa.

    Selengkapnya klik di sini.

    2.Wapres Gibran sebut AI berperan urai kemacetan hingga deteksi copet

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa teknologi kecerdasan artifisial (AI) turut berperan dalam mengurai kemacetan saat arus mudik Lebaran hingga mendeteksi tindak kriminalitas seperti copet di kereta rel listrik (KRL).

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Wamendagri nilai anak bermasalah masuk ke barak perlu libatkan pakar

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai penanganan anak bermasalah dengan dimasukkan atau dididik dalam barak TNI perlu melibatkan pakar dan ahli di bidangnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. TNI AD sebut kerja sama dengan Jabar adalah program bela negara khusus

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyebutkan bahwa kerja sama antara TNI AD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait pembinaan anak-anak adalah program bernama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. MPR: Stabilitas ASEAN tak terganggu dengan dinamika geopolitik global

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan bahwa stabilitas ASEAN tidak terganggu dengan dinamika geopolitik global yang terjadi saat ini dengan menjunjung nilai-nilai dasar netralitas dan persatuan.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025