Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Bogor Selatan Jadi Fokus Pembangunan: Jalan Lingkar, Wisata, hingga Penataan Sampah

    Bogor Selatan Jadi Fokus Pembangunan: Jalan Lingkar, Wisata, hingga Penataan Sampah

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menuturkan di Kecamatan Bogor Selatan terdapat berbagai instalasi vital pemerintah, serta aset-aset milik pemerintah yang memiliki potensi untuk dikelola lebih baik lagi.

    Untuk itu dirinya mengajak aparatur di wilayah, camat dan lurah, untuk bersama-sama mewujudkan mimpi Bogor Selatan.

    Dedie membeberkan bahwa di Bogor Selatan juga terdapat program besar yang harus dipahami oleh seluruh aparatur wilayah, terkait rencana trase dan pembangunan jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR) yang akan melintasi tujuh kelurahan dan terhubung dengan akses jalan Regional Ring Road (R3).

    “Untuk tahap awal, pembangunan BIRR akan diprioritaskan dimulai dari Pamoyanan hingga Mulyaharja, Bogor Nirwana Residence (BNR),” ungkapnya, Senin (27/5).

    “Untuk itu, camat, sekcam, dan lurah harus memastikan terkait trase dan penlok (penetapan lokasi) dari keseluruhan akses jalan BIRR. Sinkronkan bersama Dinas PUPR,” imbuh Dedie.

    BACA JUGA: Pesan Jenal Mutaqin untuk ASN Pemkot Bogor Jelang 100 Hari Kerja

    Selain rencana trase dan pembangunan jalan BIRR, Dedie menyebut bahwa kawasan Bogor Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata baru, sebagai daya tarik bagi masyarakat luar Kota Bogor, sekaligus antisipasi terhadap pemindahan ibu kota ke IKN.

    Menurutnya, potensi yang saat ini ada di depan mata adalah pemanfaatan lahan eks Pancahapat di jalur utama BNR, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, yang rencananya akan dikembangkan menjadi taman, tempat wisata, pusat pembibitan (nursery), serta lahan parkir.

    “Kita akan jadikan aset ini sebagai salah satu tujuan destinasi baru. InsyaAllah tahun ini kita bereskan dan mulai tata, sehingga ke depan ini bisa menjadi potensi PAD bagi Kota Bogor,” tutur Dedie.

    Dengan demikian, hal ini menjadi harapan baru bagi warga Bogor Selatan melalui pengembangan sektor pariwisata yang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.

    Selain dua program pembangunan tersebut, Mantan Pejabat KPK itu juga menyoroti penataan kawasan Simpang Ciawi yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bogor.

    Sebab, ketika jalan R3 sudah terhubung hingga ke Kuntum dan bisa tembus ke Jalan Wangun hingga terintegrasi dengan Bogor Selatan, maka arus kendaraan tidak akan sepenuhnya menumpuk di Jalan Raya Tajur.

  • Wamendagri ajak DPRD Kota Serang kawal program strategis pemerintah

    Wamendagri ajak DPRD Kota Serang kawal program strategis pemerintah

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat membuka Workshop DPRD Kota Serang bertajuk “Penguatan Peran DPRD dalam Penyusunan RPJMD dan Pengelolaan Keuangan Daerah”, di Jakarta, Minggu (25/5/2025). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Wamendagri ajak DPRD Kota Serang kawal program strategis pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 26 Mei 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak anggota DPRD Kota Serang, Banten, untuk mengawal berbagai program strategis pemerintah.

    Hal tersebut disampaikan Bima saat membuka Workshop DPRD Kota Serang bertajuk “Penguatan Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Pengelolaan Keuangan Daerah”, di Jakarta, Minggu (25/5), sebagaimana keterangannya yang diterima, di Jakarta, Senin.

    Dia menegaskan saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui sejumlah program prioritas, termasuk dengan memanfaatkan bonus demografi melalui penguatan sumber daya manusia (SDM).

    Ia menyebutkan SDM berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu negara. Karena itu, pemerintah menyusun sejumlah program strategis seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, gagasan besar untuk mendukung pembangunan tersebut perlu dikawal agar implementasinya sesuai harapan.

    Dirinya meyakini program strategis seperti MBG akan berdampak luas ke berbagai sektor, termasuk perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya pelibatan pengusaha lokal dalam pelaksanaan program tersebut.

    “Kalau dikawal sama-sama maka efeknya akan berhasil. Ini (program MBG) investasi jangka panjang,” kata Bima.

    Lebih lanjut, Bima mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran MBG melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “MBG tidak perlu dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Bapak-Ibu, enggak ada. Kalaupun ada, Presiden perintahkan alokasikan saja ke sekolah,” ujarnya.

    Ia menegaskan sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mendorong kemajuan secara nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memantau kesesuaian alokasi anggaran daerah dengan program pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

    Di sisi lain, Bima juga menjelaskan mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang kerap disalahpahami. Ia menekankan bahwa efisiensi merupakan upaya untuk mengalihkan anggaran ke program yang lebih strategis.

    “Pada dasarnya, Bapak-Ibu, efisiensi itu adalah memindahkan yang tidak substantif menjadi substantif,” jelas Bima.

    Kemendagri juga terus mendorong setiap daerah untuk memiliki mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui berbagai inovasi. Upaya ini perlu dilakukan di seluruh daerah, termasuk Kota Serang, agar memiliki kapasitas fiskal yang kuat.

    Ia menilai banyak daerah yang telah berinovasi guna menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman menyampaikan rasa hormat dan kebahagiaan atas kehadiran Wamendagri Bima Arya dalam membuka workshop tersebut.

    Menurutnya, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga dalam memperkuat perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

    “Serta pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Muji.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto, Sekretaris DPRD Kota Serang Ahmad Nuri, dan Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Budi Luhur Rusdiyanta. Hadir pula sejumlah anggota DPRD Kota Serang.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri: Penerapan otda harus berpihak pada keadilan sosial

    Wamendagri: Penerapan otda harus berpihak pada keadilan sosial

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa semangat otonomi daerah harus mengacu pada prinsip keadilan sosial untuk memperkuat pemerintahan lokal dan mewujudkan pemerataan pembangunan.

    “Keberpihakan pada keadilan sosial, kemudian pemerintahan dari bawah, permintaan dari rakyat. Ini artinya otonomi,” kata Bima saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Great Institute Indonesia dengan tema “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat – Daerah di Era Efisiensi Anggaran” di Kantor Great Institute Indonesia, Jakarta, Senin (26/5).

    Dia mengajak semua pihak yang hadir dalam FDG itu untuk melakukan refleksi terhadap jalannya otonomi daerah yang didesain untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.

    Menurut dia, langkah ini akan membuat berbagai pelayanan publik juga semakin dekat. Selain itu, otonomi juga dijalankan agar keberagaman di daerah dapat dikelola, termasuk optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dan menekan kesenjangan antardaerah.

    “Nah, sekarang mari kita evaluasi itu semua,” ujarnya.

    Berdasarkan data yang dikantonginya, tak sedikit daerah yang kapasitas fiskalnya masih belum kuat. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar dibanding transfer dari pemerintah pusat.

    Kondisi ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi jalannya otonomi daerah.

    “Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, itu pemimpin-pemimpin lokalnya efektif. Memimpin dengan transparan, memimpin dengan visioner,” jelas Bima.

    Selain itu, Bima mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal upaya efisiensi anggaran di lingkup pemerintah daerah (pemda).

    Dia menjelaskan efisiensi bertujuan untuk mengarahkan alokasi anggaran agar digunakan untuk kegiatan substantif.

    Menurut dia, tak sedikit pemda yang berhasil menggeser anggarannya untuk fokus terhadap program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

    “Presiden inginkan hal yang sederhana, rakyat ingin makan, rakyat ingin sehat, rakyat ingin sekolah, dan rakyat ingin bekerja,” ucapnya.

    Di sisi lain, ia mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program strategis, salah satunya memanfaatkan bonus demografi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Berbagai program telah disusun seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, kata dia, program tersebut perlu didukung oleh banyak pihak termasuk pemda.

    Sebagai tambahan informasi, forum tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute Indonesia Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Rektor II Universitas Andalas Hefrizal Handra, Wali Kota Payakumbuh Periode 2012–2022 Riza Falepi, CEO Neraca Ruang Jilal Mardhani, dan beberapa tamu undangan lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri dorong Banda Aceh bangun ekosistem menuju Kota Parfum

    Wamendagri dorong Banda Aceh bangun ekosistem menuju Kota Parfum

    “Branding itu ganti logo, sayembara, kemudian pakai tagline, terus semangat. It’s not that simple, tidak sesederhana itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh membangun ekosistem yang kuat dan menyeluruh untuk mendukung identitas baru sebagai Kota Parfum.

    Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Road to Launching Banda Aceh Kota Parfum di BSI Landmark Aceh, Aceh, Jumat (23/5).

    “Branding itu ganti logo, sayembara, kemudian pakai tagline, terus semangat. It’s not that simple, tidak sesederhana itu,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dalam paparannya, Bima menekankan pentingnya membangun narasi kota yang otentik dan berkelanjutan. Ia mencontohkan sejumlah kota di dalam dan luar negeri, seperti Bogor, Banyuwangi, hingga Grasse di Prancis, yang berhasil mengangkat kekuatan lokal menjadi identitas global.

    Menurutnya, untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Parfum, dibutuhkan strategi jangka panjang yang melampaui masa jabatan kepala daerah saat ini. “Jadi Kota Parfum ini enggak boleh, walaupun idenya luar biasa keren, enggak boleh identik hanya masa jabatan Ibu Illiza. Enggak bisa,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya membangun ekosistem yang melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, hingga akademisi. Ia juga menyoroti perlunya edukasi masyarakat, penataan kawasan, pengelolaan sampah, serta penguatan karakter warga dalam mendukung citra kota.

    “Sekarang bagaimana kita melakukan edukasi, supaya warga di sini nyambung dengan branding sebagai Kota Parfum,” ucap Bima.

    Bima juga mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan Pemkot Banda Aceh. Ia berharap acara ini dapat memperkuat citra Banda Aceh sebagai Serambi Mekah sekaligus Kota Parfum yang berkelas dunia.

    “Saya mendoakan semoga Bu Illiza diberikan Allah kekuatan bersama Wakil [Wali Kota] ya, Pak Ketua Dewan juga kasih pendukung semua supaya bisa membangun ekosistem dari hulu ke hilir untuk penguatan itu,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) Dessy Ruhati, Staf Khusus Menteri Ekraf Rian Firmansyah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Irwansyah, Rektor Universitas Syiah Kuala Marwan, serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri apresiasi pelantikan ketua RT serentak di Kota Jambi

    Wamendagri apresiasi pelantikan ketua RT serentak di Kota Jambi

    Jambi (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengapresiasi pelantikan dan pengukuhan 1.650 ketua Rukun Tetangga (RT) secara serentak di Kota Jambi hasil pemilihan serentak beberapa waktu lalu.

    “Pelantikan ketua RT se-Kota Jambi ini merupakan momen bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya di Jambi, Rabu.

    Ia mengaku akan melaporkan pelantikan secara serentak itu kepada Menteri dan Presiden dengan harapan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.

    Pemerintah Kota Jambi sendiri juga menyiapkan kegiatan pembekalan yang diikuti 1.650 ketua RT usai dilantik dan dikukuhkan secara serentak.

    Wali Kota Jambi Maulana mengatakan semua ketua RT yang telah dilantik dan dikukuhkan langsung menjalani pembekalan di hari yang sama. Tujuan utama pembekalan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang program pembangunan kota, terutama terkait dengan Program Rp100 juta per-RT dan visi misi Kampung Bahagia.

    Selain itu, kegiatan pembekalan juga bertujuan untuk memberikan berbagai informasi penting yang akan membantu ketua RT dalam menjalankan tugas.

    “Kita menerapkan konsep pembangunan berbasis komunitas, yang dimulai dari tingkat paling bawah melalui RT,” katanya.

    Esensi konsep pengembangan pembangunan berbasis komunitas akan diperkuat dengan peraturan wali kota yang rancangannya sedang dilakukan penyempurnaan.

    Ia mengatakan perwali digunakan dalam pelaksanaan program Kampung Bahagia yang nanti akan menjadi proyek percontohan dan disosialisasikan secara bersama-sama sehingga bisa berjalan dengan matang.

    Pewarta: Nanang Mairiadi
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Bangsa harus bangkit hadapi tantangan zaman

    Wamendagri: Bangsa harus bangkit hadapi tantangan zaman

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyerukan semangat kebangkitan nasional yang adaptif terhadap tantangan disrupsi, krisis global, dan kedaulatan pangan dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Dalam sambutannya, dia menegaskan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi refleksi akan pentingnya semangat persatuan dan keberanian untuk bangkit dari berbagai tantangan zaman.

    “Tantangan disrupsi, tantangan krisis global, tantangan kedaulatan pangan memerlukan ikhtiar untuk terus bangkit dan mencari solusi,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menekankan saat ini peradaban bergerak sangat cepat, sehingga kemampuan beradaptasi terhadap segala perubahan menjadi krusial. Bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah perkembangan zaman.

    Saat ini, pemerintah terus berupaya mengambil peran penting terhadap berbagai permasalahan di tingkat global, di samping mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di awal masa pemerintahannya sangat fokus terhadap persoalan mendasar yang berdampak signifikan. Salah satunya adalah memastikan kebutuhan pangan terpenuhi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Yang hingga saat ini tercatatkan 3,5 juta anak-anak Indonesia tercukupkan nutrisinya [melalui program MBG],” ujarnya.

    Sementara di bidang kesehatan, pemerintah hadir melalui pelayanan cek kesehatan gratis di seluruh penjuru negeri. Langkah ini menjadi upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat terlayani kesehatannya dengan baik.

    “Akses layanan kesehatan hari ini semakin dekat kepada rakyat,” tambah Bima.

    Selain itu, di bidang ekonomi, pemerintah telah membentuk Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai bentuk komitmen untuk mengelola kekayaan negara secara lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, pemberdayaan, dan pemanfaatan talenta, termasuk dalam penguasaan kecerdasan artifisial, pengelolaan data, dan keterampilan digital praktis.

    Ia mengungkapkan berbagai program yang telah dijalankan pemerintah merupakan langkah awal agar setiap rakyat Indonesia merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsa.

    “Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah. Perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan,” pungkasnya.

    Sebagai tambahan informasi, dalam upacara tersebut turut hadir para pejabat di lingkup Kemendagri dan BNPP.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri ungkap pemerintah mulai susun draf RUU Pemilu

    Wamendagri ungkap pemerintah mulai susun draf RUU Pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disebut akan menjadi paket UU Politik.

    “Kementerian Dalam Negeri hari ini sedang menyusun draf, dan kita membuka ruang publik yang sangat besar,” kata Bima dalam Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu yang diselenggarakan Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, aspirasi publik yang besar dalam penyusunan draf RUU tersebut akan menghasilkan UU makin berkualitas.

    Dia mengatakan penyusunan RUU tersebut juga tidak boleh hanya mengandalkan kepentingan politik saja, tetapi harus menyerap aspirasi dari berbagai peneliti atau akademisi.

    “Semua sudah ada perdebatan di belakang yang kita harus lanjutkan ke depan,” kata dia.

    Dia menjelaskan bahwa sebetulnya RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR RI. Namun pemerintah juga memiliki perspektif tersendiri untuk RUU tersebut.

    Saat ini, kata dia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sudah memiliki kajian tersendiri mengenai RUU tersebut. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga perlu berkoordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, hingga Kementerian Hukum.

    “Sekarang kami berkoordinasi untuk mematangkan pandangan pemerintah seperti apa,” katanya.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Indonesia sudah melewati sejumlah ajang politik yang paling rumit di dunia.

    Menurut dia, pemilu yang telah lalu pun menyisakan berbagai catatan evaluasi, tetapi tak berarti sistem yang sudah digunakan bakal semuanya dibongkar.

    Maka dari itu, penyusunan RUU tersebut tidak boleh mengabaikan sejarah yang telah dilewati sekaligus harus mempelajari semua putusan MK terkait uji materi UU tentang Pemilu tersebut.

    “Kita coba sekarang ini melakukan kodifikasi. Mana-mana yang perlu untuk difokuskan, belum tentu semuanya, tapi isu-isu yang sangat krusial,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri sebut pemerintah gunakan lima landasan untuk RUU Pemilu

    Wamendagri sebut pemerintah gunakan lima landasan untuk RUU Pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah menggunakan lima landasan dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu jika nantinya dibahas di DPR.

    “Walaupun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu tersebut merupakan usul inisiatif DPR, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki ide dan pemikiran,” kata Bima dalam Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu yang diselenggarakan Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut tidak boleh hanya mengandalkan kepentingan politik.

    “Paling tidak, kalau orang bertanya apa yang menjadi landasan pemerintah ketika ikut memikirkan tentang UU Pemilu ini, ada lima poin,”

    Yang pertama, dia menjelaskan, bahwa apapun yang akan direvisi nantinya, UU tersebut harus memperkuat sistem presidensial.

    Menurut dia, revisi itu tidak boleh berjalan mundur dan justru membuat sistem pemilu menjadi parlementer.

    Lalu yang kedua, dia mengatakan bahwa UU Pemilu yang baru nantinya harus memperkuat kualitas representasi.

    Menurut dia, ada beberapa opsi dalam perbaikan sistem representatif berdasarkan masukan dari para peneliti.

    Kemudian, dia menjelaskan poin yang ketiga adalah UU Pemilu harus menyederhanakan sistem kepartaian.

    Dia mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan dalam pemilu atau ambang batas parlemen harus mempertimbangkan poin penyederhanaan kepartaian tersebut.

    “Menyederhanakan sistem kepartaian tidak mudah, setiap saat bisa ada letupan fluktuasi,” kata dia.

    Selain itu, menurut dia, poin yang keempat adalah soal otonomi daerah yang tidak boleh dilupakan dalam desain politik.

    Poin tersebut, kata dia, akan menyangkut terhadap pembahasan usulan Pilkada yang dipilih oleh DPRD.

    “Nyambung nggak dengan konsep otonomi daerah? Nyambung nggak dengan sistem presidensial?” kata dia.

    Yang terakhir, dia mengatakan bahwa RUU Pemilu itu harus memperkokoh integrasi bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Jangan sampai desain sistem politik yang timbul justru memecah kesatuan bangsa. Jadi ini PR (pekerjaan rumah) bagi kita bersama, sehingga jangan sampai kepentingan politik menihilkan tadi semua,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Surabaya untuk Indonesia, Munas APEKSI 2025 Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan Nasional

    Dari Surabaya untuk Indonesia, Munas APEKSI 2025 Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan Nasional

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 digelar di Grand City Convention Hall Lantai 3, Surabaya, pada 8-9 Mei 2025.

    Mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri”, forum nasional ini menjadi agenda strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    Munas VII APEKSI 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi. Hadir pula dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta 98 wali kota anggota APEKSI dari seluruh Indonesia.

    Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa APEKSI bukanlah ajang kompetisi antarkota, melainkan wadah kebersamaan dan musyawarah untuk membahas berbagai tantangan dan mencari solusi bersama. Ia menekankan pentingnya prinsip kebersamaan agar tidak ada kota yang tertinggal dalam pembangunan.

    “APEKSI bukan persaingan antar kota, tapi bagaimana kita melebur menjadi satu keluarga besar, akhirnya menyampaikan ide-ide, menyampaikan semua kendala, sehingga itu kita lakukan musyawarah mufakat,” kata Wali Kota Eri saat membuka Munas VII APEKSI 2025, Kamis (8/5/2025).

    Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya pemerataan teknologi dan inovasi antarkota. Untuk itu, ia mengajak kota-kota yang memiliki kapasitas anggaran besar untuk berbagi dengan kota lain yang memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal pengembangan aplikasi dan digitalisasi layanan publik.

    “Sehingga kota-kota yang maju, yang sudah memiliki digitalisasi atau apapun, itu bisa diberikan kepada kota lain yang anggarannya sedikit,” tutur Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

    Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antaranggota APEKSI menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ia berharap Munas VII APEKSI mampu menjadi momentum untuk mengonsolidasikan seluruh kelebihan kota-kota di Indonesia untuk memberikan manfaat nyata bagi bangsa.

    “Sehingga harapan kami tidak ada lagi antarkota itu timpangnya sangat jauh. Tetapi bagaimana semua kelebihan kota itu kami jadikan satu, dan itu akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.

    Cak Eri juga menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan visi dan misi pemerintah kota dengan visi misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini menjadi bagian penting dari upaya harmonisasi pembangunan nasional dan daerah.

    “Munas APEKSI ini sekaligus untuk menyelaraskan visi-misi wali kota dengan visi-misi Bapak Presiden. Karena itulah saya berharap kekeluargaan, musyawarah dan kebersamaan ini harus tetap terjaga,” imbuhnya.

    Selain agenda utama musyawarah, Munas VII APEKSI 2025 juga menjadi ruang penguatan sinergi ekonomi antardaerah. Salah satunya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Koperasi Merah Putih Surabaya dengan Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tuban.

    Cak Eri menilai Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ia berharap melalui forum ini, jejaring koperasi tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.

    “Dulu ada Koperasi Unit Desa (KUD), sekarang kita dorong Koperasi Merah Putih. Kita perlu menyambungkan kebutuhan kota dengan potensi desa, dalam semangat kerja sama dan pemberdayaan ekonomi,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa Munas VII APEKSI merupakan forum penting untuk menyinkronkan program-program daerah dengan pusat. Ia menilai banyak inovasi daerah yang sudah sejalan dengan program nasional, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan.

    “Banyak inovasi daerah yang bisa mendukung program-program pusat. Banyak gagasan atau praktik-praktik baik teman-teman wali kota yang sudah nyambung dengan program-program pusat,” ujar Bima Arya.

    Bima Arya juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, efisiensi yang tepat sasaran dapat menciptakan ruang fiskal baru untuk pembiayaan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Jadi akan memperkuat kapasitas fiskal,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut Kota Surabaya sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terkuat di Indonesia saat ini, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 73 persen. “Saya ingin memberikan semangat kepada Kota Surabaya dengan kapasitas terkuat di Republik Indonesia,” ungkap Bima Arya.

    Menurut Bima Arya, efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun budaya birokrasi yang efektif dan berorientasi hasil. Ia menegaskan bahwa efisiensi adalah bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045, di mana seluruh kota di Indonesia diharapkan memiliki kemandirian fiskal yang kuat.

    “Nah, mimpi kita menuju 2045 adalah 98 kota-kota di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat dari tahun ke tahun, itu target kita,” jelas dia.

    Selain itu, Bima Arya menyebutkan bahwa pemerintah pusat menargetkan pembentukan 80.000 koperasi baru sebagai ujung tombak penyaluran program pembangunan. Ia mendorong agar Koperasi Merah Putih dapat hadir di tingkat desa maupun kelurahan agar penyaluran bantuan, termasuk pupuk bagi petani, bisa lebih tepat sasaran.

    “Koperasi Merah Putih bisa di desa maupun kelurahan. Ini penting agar program pusat bisa langsung sampai ke masyarakat, termasuk pupuk untuk petani, tanpa melalui jalur berliku,” ujar Bima Arya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota. Ia menyebut para wali kota dan bupati sebagai mitra strategis provinsi dalam menjalankan pembangunan yang berbasis kekhasan daerah masing-masing.

    “Kita berjalan bersama-sama, setiap daerah punya kekhasan dan kekhususannya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan APEKSI bisa menjadi wadah yang efektif,” kata Emil.

    Karena itu, Emil mengapresiasi semangat APEKSI yang tidak hanya menjadi wadah menyalurkan aspirasi, tetapi juga ruang mencari solusi bersama. Ia berharap Munas VII APEKSI dapat menjadi forum produktif dalam mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045. “Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Munas VII APEKSI 2025 digelar pada 6-10 Mei 2025 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Rangkaian kegiatan mencakup Youth City Changers (YCC) pada 6-7 Mei, Side Event seperti Forum Komunikasi Digital (Komdigi) pada 7 Mei, Munas VII pada 8-9 Mei, Ladies Program dan City Tour pada 8 Mei, Dinner Kenjeran pada 8 Mei, Indonesia City Expo pada 8-10 Mei, Karnaval Budaya pada 9 Mei, serta Mayor’s Fun Match Football pada 10 Mei. (ADV)

  • Pengobatan Korban Keracunan Menu Progam MBG di Bosowa Bina Insani Ditanggung Pemkot Bogor, Ini Kata Dedie Rachim!

    Pengobatan Korban Keracunan Menu Progam MBG di Bosowa Bina Insani Ditanggung Pemkot Bogor, Ini Kata Dedie Rachim!

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyatakan kesiapannya dalam menanggung seluruh biaya pengobatan bagi para korban keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani, Sukadamai, Tanah Sareal.

    Hal itu ditegaskan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Ia menuturkan, bahwa saat ini Pemkot Bogor tengah fokus melakukan pendataan terhadap para siswa yang terdampak.

    “Informasi sementara, biaya pengobatan kasus keracunan yang terjadi di beberapa sekolah di Kota Bogor akan ditanggung oleh Pemkot. Namun teknis pelaksanaannya masih akan terus dikoordinasikan,” ujarnya dikutip Jumat (9/5).

    BACA JUGA: Sidak Dapur MBG di Bosowa Bina Insani, Komisi IV DPRD Kota Bogor Temukan Fakta Mengejutkan!

    Dedie juga menyebut, pihaknya akan mempercepat proses uji sampel untuk memastikan penyebab keracunan dan mengevaluasi titik lemah dalam pelaksanaan program MBG.

    Sebab, sambung dia, pemkot masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium atas sampel muntahan siswa dan sampel makanan dari dapur MBG.

    Pemeriksaan dilakukan secara mikrobiologi oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor dan diperkirakan memakan waktu empat hari.

    “Pengujian dilakukan melalui empat tahap, yaitu Pra Pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out, dan Konfirmasi,” terang Dedie.

    Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor terus menjalin komunikasi dengan sekolah-sekolah terdampak.

    Untuk itu, Dedie meminta, jika terjadi penambahan kasus, agar segera dilakukan koordinasi dengan rumah sakit untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat.

    “Jika keluhan timbul setelah mengonsumsi makanan, masyarakat bisa segera mengakses layanan kesehatan di Puskesmas terdekat atau menghubungi call center PSC 119,” dorong dia.

    Diketahui, korban yang terindikasi keracunan usai menyantap makanan program MBG di Bosowa Bina Insani telah mendapatkan perawatan disejumlah rumah sakit. Adapun yang dirawat inap sebanyak 5 orang, rawat jalan 7 orang, dan keluhan ringan 24 orang.

    Sementara rincian pasien rawat inap adalah 2 siswa dan 3 guru dari TK Bina Insani, dan pasien rawat jalan terdiri dari 2 siswa dan 5 guru TK Bina Insani.

    Sedangkan yang mengalami keluhan ringan berjumlah 24 orang, terdiri dari 5 murid SMP Bina Insani, 18 guru SMP Bina Insani, dan 1 office boy SMP Bina Insani. (YUD)