Xcloud.id

Tag: Bima Arya

  • Wamendagri apresiasi pelantikan ketua RT serentak di Kota Jambi

    Wamendagri apresiasi pelantikan ketua RT serentak di Kota Jambi

    Jambi (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengapresiasi pelantikan dan pengukuhan 1.650 ketua Rukun Tetangga (RT) secara serentak di Kota Jambi hasil pemilihan serentak beberapa waktu lalu.

    “Pelantikan ketua RT se-Kota Jambi ini merupakan momen bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya di Jambi, Rabu.

    Ia mengaku akan melaporkan pelantikan secara serentak itu kepada Menteri dan Presiden dengan harapan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.

    Pemerintah Kota Jambi sendiri juga menyiapkan kegiatan pembekalan yang diikuti 1.650 ketua RT usai dilantik dan dikukuhkan secara serentak.

    Wali Kota Jambi Maulana mengatakan semua ketua RT yang telah dilantik dan dikukuhkan langsung menjalani pembekalan di hari yang sama. Tujuan utama pembekalan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang program pembangunan kota, terutama terkait dengan Program Rp100 juta per-RT dan visi misi Kampung Bahagia.

    Selain itu, kegiatan pembekalan juga bertujuan untuk memberikan berbagai informasi penting yang akan membantu ketua RT dalam menjalankan tugas.

    “Kita menerapkan konsep pembangunan berbasis komunitas, yang dimulai dari tingkat paling bawah melalui RT,” katanya.

    Esensi konsep pengembangan pembangunan berbasis komunitas akan diperkuat dengan peraturan wali kota yang rancangannya sedang dilakukan penyempurnaan.

    Ia mengatakan perwali digunakan dalam pelaksanaan program Kampung Bahagia yang nanti akan menjadi proyek percontohan dan disosialisasikan secara bersama-sama sehingga bisa berjalan dengan matang.

    Pewarta: Nanang Mairiadi
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Bangsa harus bangkit hadapi tantangan zaman

    Wamendagri: Bangsa harus bangkit hadapi tantangan zaman

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyerukan semangat kebangkitan nasional yang adaptif terhadap tantangan disrupsi, krisis global, dan kedaulatan pangan dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Dalam sambutannya, dia menegaskan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi refleksi akan pentingnya semangat persatuan dan keberanian untuk bangkit dari berbagai tantangan zaman.

    “Tantangan disrupsi, tantangan krisis global, tantangan kedaulatan pangan memerlukan ikhtiar untuk terus bangkit dan mencari solusi,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menekankan saat ini peradaban bergerak sangat cepat, sehingga kemampuan beradaptasi terhadap segala perubahan menjadi krusial. Bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah perkembangan zaman.

    Saat ini, pemerintah terus berupaya mengambil peran penting terhadap berbagai permasalahan di tingkat global, di samping mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di awal masa pemerintahannya sangat fokus terhadap persoalan mendasar yang berdampak signifikan. Salah satunya adalah memastikan kebutuhan pangan terpenuhi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Yang hingga saat ini tercatatkan 3,5 juta anak-anak Indonesia tercukupkan nutrisinya [melalui program MBG],” ujarnya.

    Sementara di bidang kesehatan, pemerintah hadir melalui pelayanan cek kesehatan gratis di seluruh penjuru negeri. Langkah ini menjadi upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat terlayani kesehatannya dengan baik.

    “Akses layanan kesehatan hari ini semakin dekat kepada rakyat,” tambah Bima.

    Selain itu, di bidang ekonomi, pemerintah telah membentuk Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai bentuk komitmen untuk mengelola kekayaan negara secara lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, pemberdayaan, dan pemanfaatan talenta, termasuk dalam penguasaan kecerdasan artifisial, pengelolaan data, dan keterampilan digital praktis.

    Ia mengungkapkan berbagai program yang telah dijalankan pemerintah merupakan langkah awal agar setiap rakyat Indonesia merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsa.

    “Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah. Perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan,” pungkasnya.

    Sebagai tambahan informasi, dalam upacara tersebut turut hadir para pejabat di lingkup Kemendagri dan BNPP.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri ungkap pemerintah mulai susun draf RUU Pemilu

    Wamendagri ungkap pemerintah mulai susun draf RUU Pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disebut akan menjadi paket UU Politik.

    “Kementerian Dalam Negeri hari ini sedang menyusun draf, dan kita membuka ruang publik yang sangat besar,” kata Bima dalam Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu yang diselenggarakan Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, aspirasi publik yang besar dalam penyusunan draf RUU tersebut akan menghasilkan UU makin berkualitas.

    Dia mengatakan penyusunan RUU tersebut juga tidak boleh hanya mengandalkan kepentingan politik saja, tetapi harus menyerap aspirasi dari berbagai peneliti atau akademisi.

    “Semua sudah ada perdebatan di belakang yang kita harus lanjutkan ke depan,” kata dia.

    Dia menjelaskan bahwa sebetulnya RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR RI. Namun pemerintah juga memiliki perspektif tersendiri untuk RUU tersebut.

    Saat ini, kata dia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sudah memiliki kajian tersendiri mengenai RUU tersebut. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga perlu berkoordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, hingga Kementerian Hukum.

    “Sekarang kami berkoordinasi untuk mematangkan pandangan pemerintah seperti apa,” katanya.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Indonesia sudah melewati sejumlah ajang politik yang paling rumit di dunia.

    Menurut dia, pemilu yang telah lalu pun menyisakan berbagai catatan evaluasi, tetapi tak berarti sistem yang sudah digunakan bakal semuanya dibongkar.

    Maka dari itu, penyusunan RUU tersebut tidak boleh mengabaikan sejarah yang telah dilewati sekaligus harus mempelajari semua putusan MK terkait uji materi UU tentang Pemilu tersebut.

    “Kita coba sekarang ini melakukan kodifikasi. Mana-mana yang perlu untuk difokuskan, belum tentu semuanya, tapi isu-isu yang sangat krusial,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri sebut pemerintah gunakan lima landasan untuk RUU Pemilu

    Wamendagri sebut pemerintah gunakan lima landasan untuk RUU Pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah menggunakan lima landasan dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu jika nantinya dibahas di DPR.

    “Walaupun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu tersebut merupakan usul inisiatif DPR, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki ide dan pemikiran,” kata Bima dalam Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu yang diselenggarakan Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut tidak boleh hanya mengandalkan kepentingan politik.

    “Paling tidak, kalau orang bertanya apa yang menjadi landasan pemerintah ketika ikut memikirkan tentang UU Pemilu ini, ada lima poin,”

    Yang pertama, dia menjelaskan, bahwa apapun yang akan direvisi nantinya, UU tersebut harus memperkuat sistem presidensial.

    Menurut dia, revisi itu tidak boleh berjalan mundur dan justru membuat sistem pemilu menjadi parlementer.

    Lalu yang kedua, dia mengatakan bahwa UU Pemilu yang baru nantinya harus memperkuat kualitas representasi.

    Menurut dia, ada beberapa opsi dalam perbaikan sistem representatif berdasarkan masukan dari para peneliti.

    Kemudian, dia menjelaskan poin yang ketiga adalah UU Pemilu harus menyederhanakan sistem kepartaian.

    Dia mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan dalam pemilu atau ambang batas parlemen harus mempertimbangkan poin penyederhanaan kepartaian tersebut.

    “Menyederhanakan sistem kepartaian tidak mudah, setiap saat bisa ada letupan fluktuasi,” kata dia.

    Selain itu, menurut dia, poin yang keempat adalah soal otonomi daerah yang tidak boleh dilupakan dalam desain politik.

    Poin tersebut, kata dia, akan menyangkut terhadap pembahasan usulan Pilkada yang dipilih oleh DPRD.

    “Nyambung nggak dengan konsep otonomi daerah? Nyambung nggak dengan sistem presidensial?” kata dia.

    Yang terakhir, dia mengatakan bahwa RUU Pemilu itu harus memperkokoh integrasi bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Jangan sampai desain sistem politik yang timbul justru memecah kesatuan bangsa. Jadi ini PR (pekerjaan rumah) bagi kita bersama, sehingga jangan sampai kepentingan politik menihilkan tadi semua,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Surabaya untuk Indonesia, Munas APEKSI 2025 Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan Nasional

    Dari Surabaya untuk Indonesia, Munas APEKSI 2025 Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan Nasional

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 digelar di Grand City Convention Hall Lantai 3, Surabaya, pada 8-9 Mei 2025.

    Mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri”, forum nasional ini menjadi agenda strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    Munas VII APEKSI 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi. Hadir pula dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta 98 wali kota anggota APEKSI dari seluruh Indonesia.

    Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa APEKSI bukanlah ajang kompetisi antarkota, melainkan wadah kebersamaan dan musyawarah untuk membahas berbagai tantangan dan mencari solusi bersama. Ia menekankan pentingnya prinsip kebersamaan agar tidak ada kota yang tertinggal dalam pembangunan.

    “APEKSI bukan persaingan antar kota, tapi bagaimana kita melebur menjadi satu keluarga besar, akhirnya menyampaikan ide-ide, menyampaikan semua kendala, sehingga itu kita lakukan musyawarah mufakat,” kata Wali Kota Eri saat membuka Munas VII APEKSI 2025, Kamis (8/5/2025).

    Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya pemerataan teknologi dan inovasi antarkota. Untuk itu, ia mengajak kota-kota yang memiliki kapasitas anggaran besar untuk berbagi dengan kota lain yang memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal pengembangan aplikasi dan digitalisasi layanan publik.

    “Sehingga kota-kota yang maju, yang sudah memiliki digitalisasi atau apapun, itu bisa diberikan kepada kota lain yang anggarannya sedikit,” tutur Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

    Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antaranggota APEKSI menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ia berharap Munas VII APEKSI mampu menjadi momentum untuk mengonsolidasikan seluruh kelebihan kota-kota di Indonesia untuk memberikan manfaat nyata bagi bangsa.

    “Sehingga harapan kami tidak ada lagi antarkota itu timpangnya sangat jauh. Tetapi bagaimana semua kelebihan kota itu kami jadikan satu, dan itu akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.

    Cak Eri juga menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan visi dan misi pemerintah kota dengan visi misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini menjadi bagian penting dari upaya harmonisasi pembangunan nasional dan daerah.

    “Munas APEKSI ini sekaligus untuk menyelaraskan visi-misi wali kota dengan visi-misi Bapak Presiden. Karena itulah saya berharap kekeluargaan, musyawarah dan kebersamaan ini harus tetap terjaga,” imbuhnya.

    Selain agenda utama musyawarah, Munas VII APEKSI 2025 juga menjadi ruang penguatan sinergi ekonomi antardaerah. Salah satunya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Koperasi Merah Putih Surabaya dengan Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tuban.

    Cak Eri menilai Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ia berharap melalui forum ini, jejaring koperasi tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.

    “Dulu ada Koperasi Unit Desa (KUD), sekarang kita dorong Koperasi Merah Putih. Kita perlu menyambungkan kebutuhan kota dengan potensi desa, dalam semangat kerja sama dan pemberdayaan ekonomi,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa Munas VII APEKSI merupakan forum penting untuk menyinkronkan program-program daerah dengan pusat. Ia menilai banyak inovasi daerah yang sudah sejalan dengan program nasional, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan.

    “Banyak inovasi daerah yang bisa mendukung program-program pusat. Banyak gagasan atau praktik-praktik baik teman-teman wali kota yang sudah nyambung dengan program-program pusat,” ujar Bima Arya.

    Bima Arya juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, efisiensi yang tepat sasaran dapat menciptakan ruang fiskal baru untuk pembiayaan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Jadi akan memperkuat kapasitas fiskal,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut Kota Surabaya sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terkuat di Indonesia saat ini, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 73 persen. “Saya ingin memberikan semangat kepada Kota Surabaya dengan kapasitas terkuat di Republik Indonesia,” ungkap Bima Arya.

    Menurut Bima Arya, efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun budaya birokrasi yang efektif dan berorientasi hasil. Ia menegaskan bahwa efisiensi adalah bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045, di mana seluruh kota di Indonesia diharapkan memiliki kemandirian fiskal yang kuat.

    “Nah, mimpi kita menuju 2045 adalah 98 kota-kota di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat dari tahun ke tahun, itu target kita,” jelas dia.

    Selain itu, Bima Arya menyebutkan bahwa pemerintah pusat menargetkan pembentukan 80.000 koperasi baru sebagai ujung tombak penyaluran program pembangunan. Ia mendorong agar Koperasi Merah Putih dapat hadir di tingkat desa maupun kelurahan agar penyaluran bantuan, termasuk pupuk bagi petani, bisa lebih tepat sasaran.

    “Koperasi Merah Putih bisa di desa maupun kelurahan. Ini penting agar program pusat bisa langsung sampai ke masyarakat, termasuk pupuk untuk petani, tanpa melalui jalur berliku,” ujar Bima Arya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota. Ia menyebut para wali kota dan bupati sebagai mitra strategis provinsi dalam menjalankan pembangunan yang berbasis kekhasan daerah masing-masing.

    “Kita berjalan bersama-sama, setiap daerah punya kekhasan dan kekhususannya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan APEKSI bisa menjadi wadah yang efektif,” kata Emil.

    Karena itu, Emil mengapresiasi semangat APEKSI yang tidak hanya menjadi wadah menyalurkan aspirasi, tetapi juga ruang mencari solusi bersama. Ia berharap Munas VII APEKSI dapat menjadi forum produktif dalam mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045. “Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Munas VII APEKSI 2025 digelar pada 6-10 Mei 2025 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Rangkaian kegiatan mencakup Youth City Changers (YCC) pada 6-7 Mei, Side Event seperti Forum Komunikasi Digital (Komdigi) pada 7 Mei, Munas VII pada 8-9 Mei, Ladies Program dan City Tour pada 8 Mei, Dinner Kenjeran pada 8 Mei, Indonesia City Expo pada 8-10 Mei, Karnaval Budaya pada 9 Mei, serta Mayor’s Fun Match Football pada 10 Mei. (ADV)

  • Pengobatan Korban Keracunan Menu Progam MBG di Bosowa Bina Insani Ditanggung Pemkot Bogor, Ini Kata Dedie Rachim!

    Pengobatan Korban Keracunan Menu Progam MBG di Bosowa Bina Insani Ditanggung Pemkot Bogor, Ini Kata Dedie Rachim!

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyatakan kesiapannya dalam menanggung seluruh biaya pengobatan bagi para korban keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani, Sukadamai, Tanah Sareal.

    Hal itu ditegaskan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Ia menuturkan, bahwa saat ini Pemkot Bogor tengah fokus melakukan pendataan terhadap para siswa yang terdampak.

    “Informasi sementara, biaya pengobatan kasus keracunan yang terjadi di beberapa sekolah di Kota Bogor akan ditanggung oleh Pemkot. Namun teknis pelaksanaannya masih akan terus dikoordinasikan,” ujarnya dikutip Jumat (9/5).

    BACA JUGA: Sidak Dapur MBG di Bosowa Bina Insani, Komisi IV DPRD Kota Bogor Temukan Fakta Mengejutkan!

    Dedie juga menyebut, pihaknya akan mempercepat proses uji sampel untuk memastikan penyebab keracunan dan mengevaluasi titik lemah dalam pelaksanaan program MBG.

    Sebab, sambung dia, pemkot masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium atas sampel muntahan siswa dan sampel makanan dari dapur MBG.

    Pemeriksaan dilakukan secara mikrobiologi oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor dan diperkirakan memakan waktu empat hari.

    “Pengujian dilakukan melalui empat tahap, yaitu Pra Pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out, dan Konfirmasi,” terang Dedie.

    Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor terus menjalin komunikasi dengan sekolah-sekolah terdampak.

    Untuk itu, Dedie meminta, jika terjadi penambahan kasus, agar segera dilakukan koordinasi dengan rumah sakit untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat.

    “Jika keluhan timbul setelah mengonsumsi makanan, masyarakat bisa segera mengakses layanan kesehatan di Puskesmas terdekat atau menghubungi call center PSC 119,” dorong dia.

    Diketahui, korban yang terindikasi keracunan usai menyantap makanan program MBG di Bosowa Bina Insani telah mendapatkan perawatan disejumlah rumah sakit. Adapun yang dirawat inap sebanyak 5 orang, rawat jalan 7 orang, dan keluhan ringan 24 orang.

    Sementara rincian pasien rawat inap adalah 2 siswa dan 3 guru dari TK Bina Insani, dan pasien rawat jalan terdiri dari 2 siswa dan 5 guru TK Bina Insani.

    Sedangkan yang mengalami keluhan ringan berjumlah 24 orang, terdiri dari 5 murid SMP Bina Insani, 18 guru SMP Bina Insani, dan 1 office boy SMP Bina Insani. (YUD)

  • Cerita Wawalkot soal Polresta Bogor Respons Cepat Aduan Warga Terkait Premanisme

    Cerita Wawalkot soal Polresta Bogor Respons Cepat Aduan Warga Terkait Premanisme

    Bogor –

    Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengapresiasi jajaran Polresta Bogor Kota dan Polres Bogor terkait pengungkapan premanisme berkedok mata elang (matel) atau debt collector. Dia mengapresiasi gerak cepat kepolisian dalam membantu masyarakat.

    “Saya saksi mata menyaksikan bahwa kinerja Polresta Bogor Kota yang kami lihat di lapangan cukup respons baik melalui keluhan Instagram ataupun nomor yang disediakan yaitu 110,” kata Jenal kepada wartawan saat konferensi pers, Jumat (9/5/2035).

    Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengapresiasi jajaran Polresta Bogor Kota dan Polres Bogor Foto: dok. istimewa

    Jenal mengatakan bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian saat ini menjawab keluhan masyarakat tentang keamanan. Salah satunya perampasan kendaraan berkedok matel.

    “Beberapa Instagram DM masuk melalui medsos ke kami Pak Wali, Bupati, dan saya. Keluhan yang sama tentang perampasan kendaraan di tengah jalan,” tuturnya.

    Dengan begitu, dia berharap masyarakat bisa kembali melaksanakan aktivitasnya dengan tenang. Jenal menyebut sinergitas akan terus dilakukan untuk mewujudkan harkamtibmas senantiasa kondusif.

    “Karena itulah peran stakeholders, peran masyarakat yang kami tunggu yang InsyaAllah sinergitas kami kota dan kabupaten menjaga kondusivitas menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi seluruh warga mudah-mudahan bisa terwujud,” bebernya.

    9 Orang Ditetapkan Tersangka

    “Dari pengungkapan kolaboratif, kami menetapkan sembilan tersangka yang telah kami tangkap dan tahan untuk diproses di penyidikan hingga pengadilan nanti,” kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, kepada wartawan saat konferensi pers.

    Polisi menjerat kesembilan tersangka dengan pasal berlapis. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.

    “Sebagaimana dimaksud Pasal 335 dan/atau Pasal 365 dan/atau Pasal 363 dan/atau 372 dan/atau Pasal 378 dan/atau Pasal 480 dan/atau Pasal 481 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun,” lanjut Rio.

    (hri/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Genjot Belanja, Ini Tujuannya

    Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Genjot Belanja, Ini Tujuannya

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau seluruh kepala daerah untuk meningkatkan realisasi belanja dan pendapatan di daerah masing-masing.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya berpandangan bahwa peningkatan realisasi belanja dan pendapatan daerah diyakini bisa memperbesar peredaran uang di masyarakat, sehingga perekonomian daerah bisa semakin berkembang.

    “Semangat dan ikhtiar untuk mendorong beredarnya uang di daerah, agar kita bisa mendorong perkembangan ekonomi,” tutur Bima di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Bima mencatat bahwa rata-rata realisasi pendapatan di tiap daerah masih di bawah angka 23 persen dari target yang sudah ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja masih di bawah 17 persen dari target. 

    Maka dari itu, Bima meminta kepala daerah untuk lebih meningkatkan realisasi APBD di wilayah masing-masing. 

    “Dorong terus realisasi pendapatan dan belanja daerah,” katanya.

    Selain itu, Bima juga menegaskan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti, pemerintah pusat menargetkan agar semua Pemda, termasuk pemerintah kota, memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Langkah ini, kata Bima, bisa segera diwujudkan dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    “Kita kuatkan untuk bisa kita melompat ke atas lagi. Kapasitas fiskal daerah adalah tantangan utama kita,” ujarnya.

    Menurutnya, salah satu upaya menjaga ruang fiskal adalah dengan melakukan efisiensi anggaran. Pasalnya, kata Bima, langkah ini menekankan pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dengan cara mengutamakan program-program strategis.

    Di sisi lain, Bina juga mengapresiasi peran Pemda dalam mengendalikan laju inflasi. Menurutnya, setiap minggu, Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan seluruh Pemda. Berkat upaya ini, inflasi Indonesia mampu terkendali.

    “Mari kita pertahankan, jangan pernah inflasi di atas 3,5 persen, lalu ketika Rakor Inflasi juga jangan sungkan-sungkan japri, kalau ada saya di situ, silakan japri apabila ada yang ingin disampaikan,” tuturnya.

  • Wamendagri Minta Wali dan Wawali Kota Blitar Tak Pecah Kongsi, Ini Kata Mas Ibin

    Wamendagri Minta Wali dan Wawali Kota Blitar Tak Pecah Kongsi, Ini Kata Mas Ibin

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba tak pecah kongsi hingga akhir masa jabatan. Bima meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba terus kompak serta bersama-sama hingga akhir masa jabatannya sebagai pemimpin Kota Blitar 2030 mendatang.

    Bahkan, Bima sempat berucap jika ada pihak-pihak yang tidak setuju Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar bersama hingga akhir masa jabatan akan berhadapan dengan dirinya yang menduduki posisi Wamendagri. Ucapan Bima itu pun viral dan menimbulkan tanda tanya oleh publik, ada apa sebenarnya hubungan Wali Kota Blitar dengan wakilnya.

    Terkait hal itu, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pun angkat bicara. Menurutnya hubungan dirinya dengan sang wakil yakni Elim Tyu Samba baik-baik saja dan tetap kompak.

    “Saya ini bekerja keras saja. Tidak ada apa-apa kok,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Kamis (8/5/2025).

    Selain menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Elim Tyu Samba baik-baik saja, pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut juga tidak mau ambil pusing soal isu yang berkembang tersebut. Wali Kota Blitar itu kini lebih fokus untuk melaksanakan kerja-kerja nyata yang bertujuan mensejahterakan rakyat.

    “Saya ini aktif turun ke masyarakat. Yang penting Blitar ke depan semakin baik, semakin SAE. Soal yang lain-lain, ya saya tidak ikut campur,” imbuhnya.

    Belakangan ini viral video pidato Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat upacara hari pendidikan nasional di Balai Kota Blitar. Dalam potongan video viral itu memperlihatkan Wamendagri meminta agar Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba komitmen terus bersama hingga akhir masa jabatan.

    Video Wamendagri yang meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk terus bersama hingga akhir masa jabatan ini pun diunggah oleh akun tik tok @info_nasional9. Unggahan video itu pun mendapatkan berbagai reaksi dari netizen.

    “Jangan ada yang memisahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setuju,” ucap Wamendagri dalam video tersebut.

    Dalam video itu, Wamendagri meminta agar jangan ada orang yang memisahkan Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba. Bima Arya pun meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim kompak hingga akhir masa jabatan.

    “Kalau tidak ada yang tidak setuju akan langsung berhadapan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri,” tegasnya. [owi/beq]

  • Dinkes Selidiki Penyebab Keracunan MBG di Bina Insani Kota Bogor – Page 3

    Dinkes Selidiki Penyebab Keracunan MBG di Bina Insani Kota Bogor – Page 3

    Menurutnya, petugas Dinkes juga terus melakukan pemantauan terhadap proses pengolahan hingga pengiriman paket MBG dari dapur SPPG Bosowa Bina Insani.

    Sesuai arahan Wali Kota Bogor, Dinkes berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memantau 12 sekolah lainnya dan memastikan seluruh kasus ditangani dengan baik.

    “Seluruh rumah sakit di Kota Bogor juga telah dikoordinasikan untuk bersiap menerima pasien tambahan jika ada kasus baru,” kata dia.

    Retno mengimbau kepada orangtua jika anaknya mengalami gejala keracunan untuk segera mengakses layanan kesehatan di Puskesmas terdekat atau menghubungi call center PSC 119.

    “Namun sampai sore tadi belum ada laporan penambahan kasus serupa dari sekolah lain,” kata dia.